Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp. : (021) , , , ,

Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta 10270 Telp. : (021) 5725501, 5725502, 5725507, 5725715, 5725716 Fax. : (021) 5725039 E-mail : [email protected] Website : www.dikmas.depdiknas.go.id

Kata Sambutan

P

endidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1) yang tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sejalan dengan Undang-undang tersebut untuk memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup, Direktorat Pendidikan Masyarakat membina program-progam pendidikan masyarakat melalui Pendidikan Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Usaha Mandiri, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, dan Peningkatan Budaya Baca. Pelaksanaan progam-program pendidikan masyarakat tersebut masih perlu dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya

ii

ACUAN BANTUAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI

dalam diversifikasi layanan masyarakat mengingat luas dan heterogennya cakupan sasaran. Untuk itulah, maka Acuan Bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri disusun agar dapat menjadi pedoman bagi PKBM, LSM, Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, organisasi keagamaan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengajukan permohonan bantuan dan dalam rangka ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan ini. Akhirnya semoga acuan yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah Swt berkenan memberikan rakhmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2009 Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal,

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

MELALUI DANA DEKONSENTRASI

iii

Kata Pengantar

K

eaksaraan adalah prasyarat untuk memperoleh berbagai kemampuan dasar belajar agar siapa pun dapat mencari, memperoleh, menggunakan dan mengelola informasi untuk meningkatkan mutu hidupnya. Oleh karena itu keaksaraan penting dibelajarkan bagi siapa pun dari berbagai kalangan dan kelompok usia. Hal ini sejalan dengan pembukaan Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa “…keaksaraan penting bagi pemerolehan berbagai keterampilan hidup, baik bagi anak-anak, pemuda, maupun orang dewasa, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam hidup mereka dan merupakan langkah pokok dalam pendidikan dasar, yang merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan ekonomi abad ke-21.” Sampai akhir tahun 2008 terdapat 9.763.256 orang atau 5,97%, penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta aksara, sebagian besar 6.248.484 orang atau 7,51% adalah perempuan dan laki-laki 3.514.772 orang atau 4,27%. Penduduk dewasa (15 tahun ke atas) yang tidak dapat membaca ini dengan sendirinya kurang mempunyai harapan yang cerah karena tidak mempunyai keterampilan untuk menghadapi tantangan dan mencari penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan orang dewasa.

iv


Departemen Pendidikan Nasional menetapkan pada tahun 2009 akan mencapai tingkat literasi sebesar 95% atau tersisa hanya 7,7 juta orang. Untuk mencapai hal ini Direktorat Pendidikan Masyarakat melaksanakan program pemberantasan buta aksara yang sejalan dengan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (Literacy Initiative for Empowerment-LIFE). Prakarsa ini dicanangkan oleh UNESCO dan dipahami sebagai kerangka kerja strategis global sebagai kunci mekanisme pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dasawarsa Keaksaraan PBB (United Nations Literacy Decade-UNLD) pada skala internasional. Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan ini dalam skala nasional terfokus pada pemberantasan buta aksara melalui Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Keluarga, Keaksaraan Usaha Mandiri, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, dan Peningkatan Budaya Baca. Tujuan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan adalah membangun keaksaraan penduduk dewasa yang belum bisa membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa nasional melalui pengalaman dan penerapan keberhasilan seseorang dalam pendidikan keaksaraan dan pemberdayaan masyarakat.


v

Acuan Bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengajukan permohonan bantuan program keaksaraan usaha mandiri agar program KUM dapat dilaksanakan sesuai peraturan dalam mencapai tujuan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan. Semoga acuan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Daftar Isi

Halaman KATA SAMBUTAN ........................................................................

ii

KATA PENGANTAR .....................................................................

iv

DAFTAR ISI ................................................................................... vii

Jakarta, Januari 2009 Direktur Pendidikan Masyarakat,

Ella E la Yulaelawati, Ph.D. El NIP 131386322

vi


BAB I PENDAHULUAN .............................................................. A. Latar Belakang ......................................................... B. Pengertian ............................................................... C. Tujuan Acuan ...........................................................

1 1 3 3

BAB II BANTUAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI.. A. Dasar Hukum ........................................................... B. Tujuan Bantuan ....................................................... C. Hasil yang Diharapkan ............................................ D. Rincian Penggunaan Dana ......................................

4 4 6 6 7

BAB III PROSEDUR PENYALURAN DANA PENDIDIKAN KUM ... A. Persyaratan ............................................................... B. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan . C. Proses Pengajuan Proposal dan Jadwal ................ D. Penilaian Proposal ................................................... E. Pelaksanaan Program ............................................. F. Pelaporan ................................................................. G. Catatan Khusus ........................................................

8 8 9 10 10 10 11 12


vii

BAB IV FORMAT PROPOSAL ....................................................... A. Profil Lembaga ........................................................ B. Data Calon Warga Belajar dan Tutor ..................... C. Uraian Program yang Diusulkan ............................ D. Rencana Anggaran Belanja .................................... E. Lampiran .................................................................. Lampiran 1 : Contoh Cover Proposal ..................... Lampiran 2 : Format Surat Rekomendasi ............. Lampiran 3 : Format Surat Pernyataan ................. Lampiran 4 : Format Daftar Calon Warga Belajar Lampiran 5 : Format Daftar Calon Tutor ............... Lampiran 6 : Format Laporan ................................ Lampiran 7 : Formulir Pendaftaran .......................

13 13 14 15 16 17 14 15 16 17 18 19 21

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2008 berjumlah 9.763.256 orang, sekitar 64% di antaranya adalah perempuan. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka juga tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Kondisi ini telah mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia tergolong rendah. Untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu Negara, United Nations Development Program (UNDP) menetapkan angka melek aksara sebagai variabel penting dari indeks pendidikan, di samping rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu pemerintah berupaya mengurangi jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas tersebut di antaranya melalui program pemberantasan buta aksara.

viii



1

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan GNP-PWB/PBA; dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCOUNLD. Pada tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal menyediakan berbagai bantuan penyelenggaraan pembelajaran keaksaraan termasuk bantuan operasional keaksaraan, keaksaraan keluarga, keaksaraan usaha mandiri, berbagai program pendidikan pemberdayaan perempuan, program pengembangan budaya baca, dan pendidikan keluarga berwawasan gender. Bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan dan taraf hidup masyarakat. Bantuan ini dapat diakses oleh para penyelenggara pendidikan keaksaraan yang memenuhi persyaratan.

B. Pengertian Keaksaraan Usaha Mandiri merupakan upaya penguatan keberaksaraan melalui pembelajaran keterampilan/usaha yang dapat meningkatkan penghasilan dan produktivitas seseorang atau kelompok.

C. Tujuan Acuan Tujuan acuan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengaturan terhadap: 1. Lembaga/organisasi dalam menyusun dan mengajukan proposal bantuan keaksaraan usaha mandiri. 2. Tim penilai dalam menyeleksi proposal Keaksaraan Usaha Mandiri sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan proposal. 3. Dinas Pendidikan Provinsi dalam menyalurkan dana Keaksaraan Usaha Mandiri. 4. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Dinas Pendidikan Provinsi dalam mengelola program pendidikan keaksaraan.

Agar para penyelenggara dapat memperoleh bantuan keaksaraan usaha mandiri sesuai dengan peraturan maka disusunlah ”Acuan Bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2009”.

2



3

BAB II Bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri

A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 5. Peraturan Pemerintah:

4

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA). 8. Komitmen Internasional: a. Konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women -CEDAW). b. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau CONFINTEA V, Adult Education, the Hamburg Declaration-the Agenda for the Future. c. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All).

a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

d. Tujuan Pembangunan Milenium Development Goals-MDG’s).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

e. Dasawarsa Keaksaraan PBB (United Nations Literacy Decade) 2003-2015.

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

f. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) 2004-2014.



(Millenium

5

B. Tujuan Bantuan

D. Rincian Penggunaan Dana

Program Bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri bertujuan untuk:

Dana Bantuan KUM diperhitungkan berdasarkan biaya satuan (unit cost) sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) per warga belajar atau Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) per kelompok. (Adapun proporsi penggunaan dana untuk setiap kelompok belajar 1 kelompok terdiri atas 10 warga belajar) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas dalam mengikuti program pendidikan keaksaraan. 2. Meningkatkan keberdayaan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta berusaha secara mandiri. 3. Meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia melalui peningkatan angka melek aksara penduduk secara nasional.

C. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari penyaluran bantuan keaksaraan usaha mandiri adalah: 1. Meningkatnya partisipasi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas dalam mengikuti program pendidikan keaksaraan. 2. Meningkatnya keberdayaan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas peserta program keaksaraan usaha mandiri yang ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta usaha mereka setelah mengikuti pembelajaran.

NO

KOMPONEN YANG DIBIAYAI

PROPORSI BIAYA

1

Bantuan warga belajar (alat tulis, buku tulis, dll.)

Maksimal 5,5%

2

Pembelajaran fungsional/tematik

3

Penilaian hasil belajar (bahan, penyelenggaraan, SUKMA, STSB, dll.)

Maksimal 2,5%

Transportasi tutor

Minimal 20%

4

Minimal 72%

Kelompok belajar KUM minimal membelajarkan sebanyak 10 (sepuluh) warga belajar. Dari dana yang diterima untuk setiap kelompok, penyelenggara diwajibkan membayar tutor sebesar Rp 300.000,-/bulan selama 3 bulan.

3. Meningkatnya angka melek aksara penduduk secara nasional sehingga menyumbang peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia.

6



7

BAB III Prosedur Penyaluran Dana Pendidikan KUM

A. Persyaratan 1. Penerima dana bantuan ini adalah Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal, Perkumpulan, Perhimpunan, Perserikatan yang memiliki: a. surat keterangan/ijin dari pejabat yang berwenang; b. nomor rekening bank atas nama lembaga; c. alamat dan struktur organisasi yang jelas; d. data calon warga belajar dan tutor yang sesuai; e. sarana dan prasarana untuk pembelajaran keaksaraan; f. rencana pembelajaran sesuai kompetensi keaksaraan. 2. Kriteria Warga Belajar Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Warga belajar pendidikan keaksaraan usaha mandiri adalah: a. penduduk dewasa dengan keaksaraan parsial; b. tidak sedang mengikuti program pendidikan masyarakat lainnya; c. berminat untuk meningkatkan penghasilan; d. mempunyai motivasi untuk meningkatkan kecakapan hidup;

8


e. diprioritaskan yang telah mengikuti program keaksaraan dasar. 3. Kriteria Keberhasilan Lembaga Penerima Dana a. Minimal 80% warga belajar penerima bantuan KUM mampu meningkatkan kecakapan hidup berusaha mandiri dan meningkatkan kemampuan keaksaraan sesuai SKK Mandiri untuk meningkatkan penghasilan/ usaha yang ditekuni. b. Warga belajar yang sudah mampu mencapai SKK mandiri diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) dan/atau Surat Tanda Selesai Belajar (STSB).

B. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Mekanisme pengajuan dan penyaluran dana bantuan (blockgrant) Direktorat Pendidikan Masyarakat meliputi tahaptahap sebagai berikut: 1. Sosialisasi bantuan 2. Penerimaan dan registrasi proposal 3. Verifikasi kelengkapan administrasi proposal 4. Penilaian substansi proposal 5. Verifikasi dan visitasi lembaga 6. Usulan penetapan lembaga calon penerima bantuan 7. Penetapan lembaga penerima bantuan 8. Penandatanganan akad kerjasama 9. Pengajuan dan penyaluran/transfer dana


9

(Penjelasan lengkap tentang mekanisme pengajuan dan penyaluran dana bantuan dapat dibaca dalam acuan tersendiri (Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Direktorat Pendidikan Masyarakat).

C. Proses Pengajuan Proposal dan Jadwal Lembaga pengusul mengajukan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan memberi salinan proposal kepada Dinas Pendidikan Kecamatan, menggunakan format proposal yang tertuang pada BAB IV dan lampiran buku Acuan ini. Proposal dibuat rangkap 2 dan harus sudah selesai diproses oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang menangani PNFI selambatlambatnya pada tanggal 31 Maret 2009 untuk tahap awal dan 30 Juni 2009 untuk tahap Akhir.

D. Penilaian Proposal Penilaian proposal berpedoman pada Acuan Bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Melalui Dana Dekonsentrasi tahun 2009.

E. Pelaksanaan Program Pelaksanaan program dapat dilakukan secara berkesinambungan minimal dua kali pertemuan tatap muka perminggu, setiap pertemuan dua jam (2 x 60 menit) selama 3 bulan.

10


Bagi penyelenggara yang ingin melaksanakan program ini secara lebih intensif dan inovatif, program yang harus diberikan selama 66 jam ini, dapat dimodifikasi dengan tetap mengacu pada Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK).

F. Pelaporan Lembaga/organisasi penerima dana bantuan wajib membuat laporan sebagai bukti pertanggungjawaban bantuan yang telah diterima. 1. Tujuan laporan a. Mengetahui bahwa dana bantuan KUM diterima oleh lembaga; b. Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan dan keberhasilan program yang dilaksanakan; c. Memenuhi persyaratan administratif sebagai bentuk akuntabilitas lembaga penyelenggara. 2. Tahapan dan isi laporan Pelaporan dilakukan dua tahap: Pertama; laporan awal, berisi pemberitahuan kesiapan melaksanakan program yang disampaikan paling lambat 2 minggu setelah dana bantuan diterima. Kedua; laporan akhir, berisi laporan lengkap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut, maksimal 2 minggu setelah program selesai dilakukan. Laporan ini sekurang-kurangnya memuat antara lain:


11

a. Proses dan hasil pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri;

BAB IV Format Proposal

b. Rencana kegiatan pasca program; dan c. Lampiran-lampiran yang memuat: 1) Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; 2) Fotokopi Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) dan/ atau Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) bagi setiap warga belajar yang telah lulus kemampuan keaksaraan usaha mandiri; dan 3) Dokumen pendukung lainnya. Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi u.p. Kepala Subdinas/Bidang yang menangani PNFI dengan memberikan salinan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

G. Catatan Khusus Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal tidak memungut biaya apapun untuk pencairan dana Bantuan yang akan dan telah ditetapkan dan tidak menerima pengembalian dana Bantuan dalam bentuk apapun.

A. Profil Lembaga 1. Nama Lembaga 2. Alamat Lengkap 3. 4. 5. 6.

: …………………..................... : …………………..................... …………………..................... : …………………..................... : …………………..................... : ………………….....................

No. Telp/HP Nama Ketua Alamat Lengkap Rekening Lembaga*): a. Nama Bank : …………………..................... b. No. Rekening : …………………..................... c. Atas nama : …………………..................... 7. Akta Notaris/Izin pendirian : …………………..................... 8. NPWP : …………………..................... 9. Program pendidikan yang dilaksanakan saat ini: a. .............................................................. b. ............................................................... c. ............................................................... d. ............................................................... e. Dst.

*) Fotocopy dilampirkan

12



13

B. Data Calon Warga Belajar Dan Tutor

C. Uraian Program yang Diusulkan

1. Data calon warga belajar program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (daftar identitas lengkap dilampirkan):

NO

JENIS KELAMIN

1

Laki-laki

2

Perempuan

NO

Jenis pendidikan/ keterampilan

Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri

2

Tujuan

.................................................................

3

Sasaran /peserta

.................................................................

4

Hasil yang diharapkan

.................................................................

5

................................................................. Langkah-langkah persiapan ................................................................. dan pelaksanaan .................................................................

6

Kegiatan pembelajaran dan jadwal

................................................................. ................................................................. .................................................................

7

Fasilitas/sarana kegiatan

................................................................. .................................................................

8

Mitra Kerja

.................................................................

9

Kelengkapan Administrasi

Semua kelengkapan administrasi dilampirkan fotokopinya.

2. Data calon tutor (daftar identitas lengkap tutor dilampirkan):

NO

JENIS KELAMIN

1

Laki-laki

2

Perempuan

PENJELASAN *)

1 JUMLAH WARGA BELAJAR

JUMLAH

URAIAN PROGRAM

JUMLAH TUTOR

JUMLAH

*) Jelaskan tentang uraian program dengan menggunakan format seperti di atas

14



15

D. Rencana Anggaran Belanja

NO

KOMPONEN YANG DIBIAYAI

1

2

E. Lampiran

VOLUME

RINCIAN SATUAN

3

(RP) 4

JUMLAH (3X4) 5

1. Surat pernyataan lembaga penerima bantuan (sesuai dengan format) 2. Salinan/foto kopi akta notaris/surat ijin operasional dan pendirian lembaga/organisasi. 3. Salinan/foto kopi nomor rekening bank

1

Alat tulis dan buku tulis warga belajar: a. …………………………. b. …………………………. c. …………………………. d. dst.

2

Pembelajaran Fungsional/tematik: a. …………………………. b. …………………………. c. …………………………. d. dst.

3

Penyelenggaraan penilaian hasil belajar: a. …………………………. b. …………………………. c. …………………………. d. dst.

4

Transportasi tutor pendidikan keaksaraan

4. Struktur organisasi kepengurusan lembaga/organisasi. 5. Daftar calon warga belajar (sesuai dengan format) yang diketahui oleh kepala desa/lurah. 6. Daftar calon Tutor (sesuai dengan format)

Total

Jumlah keseluruhan yang diajukan: Rp ..................................................................................... Jumlah yang disetujui: Rp ..................................................................................................................

16



17

Lampiran: 2

Lampiran: 1

Format Surat Rekomendasi

Contoh Cover Proposal

KOP SURAT DINAS

SURAT REKOMENDASI

PROPOSAL BANTUAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI MELALUI DANA DEKONSENTRASI

Diajukan kepada: Dinas Pendidikan Provinsi……………… u.p. Subdinas/Bidang yang menangani PNFI

Oleh :

Nama Lembaga

: .......................................................

Alamat

: .......................................................

No. Tlp./Hp./Fax

: .......................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/ kota*) .............. menerangkan bahwa: Nama Lembaga Nama Ketua Alamat No. Tlp./Hp./Fax

: ........................................................................ : ........................................................................ : ........................................................................ : ........................................................................

adalah lembaga yang mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri dan layak mengajukan proposal bantuan kepada Dinas Pendidikan Provinsi …………………., u.p. Subdinas/Bidang yang menangani PNFI tahun 2009. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ......................................, 2009 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota *) …………….

(....................................)

*) coret yang tidak perlu 18



19

Lampiran: 3

Format Surat Pernyataan SURAT PERNYATAAN

Lampiran: 4

Format Daftar Calon Warga Belajar DAFTAR CALON WARGA BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI

LEMBAGA PENGUSUL BANTUAN

LEMBAGA : .....................................

Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga pengusul program pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2009:

NO.

Nama Lembaga : ……………………………………………

1.

Nama

: ……………………………………………

2.

Jabatan

: ……………………………………………

3.

Alamat Lembaga : ……………………………………………

4.

Telp./HP

5.

: ……………………………………………

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:

NAMA WAJIB BELAJAR

TEMPAT TANGGAL LAHIR STATUS PEKERJAAN KETERANGAN LAHIR TGL BLN THN PERKAWINAN

dst

1. Menyelenggarakan program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad kerjasama (AKS); 2. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan, yaitu: a. Laporan awal, disampaikan dua minggu setelah dana diterima b. Laporan akhir, disampaikan setelah program selesai dilaksanakan

Lampiran: 5

Format Daftar Calon Tutor DAFTAR CALON TUTOR PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI LEMBAGA : .....................................

3. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat dalam melaksanakan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ………………….................. 2009 Yang Membuat Pernyataan,

NO

NAMA TUTOR

TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR TGL

BLN

THN

IJAZAH TAHUN BIDANG KET TERAKHIR LULUS KEAHLIAN

1. 2. 3.

Materai 6.000 (…………..………………….)

20


4. 5. dst


21

2. Format laporan kedua

Lampiran: 6

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

Format Laporan

A. LEMBAGA/ORGANISASI

1. Format laporan pertama

1. Nama Lembaga : ……....................………….............................. 2. Alamat Lengkap : ……....................………….............................. 3. Nama Ketua : ……....................…………..............................

A. LEMBAGA a. b. c. d.

Nama Lembaga Alamat Lengkap Nama Ketua No. Telp/HP

: ............................................................................. : ............................................................................. : ............................................................................. : .............................................................................

B. LAPORAN PERTAMA 1. Dana bantuan pendidikan keaksaraan usaha mandiri dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen PNFI, Depdiknas telah diterima pada: a. Tanggal : .......................................... b. Dengan jumlah (Rp) : .......................................... c. Melalui Bank/No. Rekening : .......................................... 2. Identifikasi tutor dan peserta didik telah dilakukan dengan rincian berikut: ....................................................................................... 3. Penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri akan dimulai pada hari/ tanggal : ............................. dengan perincian jadwal pembelajaran/pendidikan/pelatihan sebagai berikut : a. ........................................... b. ........................................... c. dst

22


4. No. Telp/HP

: ……....................…………..............................

B. URAIAN KEGIATAN No

Kegiatan

1.

Jenis/ Kegiatan

2.

Tujuan dan sasaran /peserta

3

Fasilitas/sarana kegiatan yang digunakan

4.

Langkah-langkah dan proses pelaksanaan kegiatan

5.

Pencapaiaan dan indikator kunci sukses

6.

Mitra Kerja

7.

Rencana kegiatan pasca program

8.

Lampiran-lampiran:

Penjelasan ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... a. Pemanfaatan dana beserta bukti-bukti kuitansi pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku; b. Fotokopi sertifikat/tanda selesai mengikuti pendidikan; c. Dokumen pendukung lainnya.


23

Lampiran: 7

Formulir Pendaftaran FORMULIR PENDAFTARAN 1. No. Urut 2. No. Registrasi/Pendaftaran 3. Judul Proposal 4. Tanggal Pengiriman 5. Tanggal Penerimaan 6. Jenis Bantuan/Blockgrant 7. Nama Lembaga 8. Alamat 9. Penanggung jawab 10. Nama Bank & No. Rekening Atas nama 11. Rekomendasi Pengusul, (......................................)

: ......................................... : ......................................... : ......................................... ......................................... : ......................................... : ......................................... : ......................................... : ......................................... : ......................................... : ......................................... : ......................................... ......................................... : ......................................... Penerima, (.....................................)

Catatan:

24

•

Formulir harus diisi dalam mengajukan proposal, kecuali no. 1, 2, 5, 6, dan 11 diisi oleh Petugas dari Dinas Pendidikan Provinsi.

•

Formulir diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi rangkap 2 (dua) dan terlepas dari proposal.


Direktorat Pendidikan Masyarakat Gd. E Lt.VI Jl. Jend. Sudirman - Senayan Jakarta Telp. : (021) , , , ,

Recommend Documents