Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Subdit Program dan Evaluasi Komplek Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman, Senayan,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Subdit Program dan Evaluasi Komplek Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat Telp. 021–5725501, Fax. 021–5725039 Email: [email protected]

i

Binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa seƟap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan, ataupun agama tertentu.

Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat orang iii dewasa, pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Berbagai inisiaƟf dan inovasi program yang dikembangkan seƟap tahun diharapkan dapat menyumbangkan investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikmaƟ oleh masyarakat.

ii

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga/organisasi masyarakat mitra kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program di lapangan, serta acuan bagi para pemangku kepenƟngan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2014 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001

Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal


KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses di mana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. iv Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan

penduduk orang dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Untuk meningkatkan mutu dan menjamin kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat, perlu disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan dan melaksanakan program pendidikan masyarakat tahun 2014. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepenƟngan lainnya untuk berparƟsipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini bermanfaat, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya. Amin. Jakarta, Januari 2014 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Dr. Wartanto NIP.196310091989031001


KATA SAMBUTAN ..................................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..................................................................................

iv

DAFTAR ISI .............................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................... A. LatarBelakang..................................................................... B. Dasar Hukum...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 2 3

BAB II

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL ..................................... 4 A. PengerƟan Kegiatan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal ......................................................................... 4 B. Tujuan Kegiatan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal. ......................................................................... 4 C. Hasil Yang Diharapkan ........................................................ 4 D. Deskripsi Kegiatan ............................................................. 5 1. Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal ..................... 5 2. Komponen Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal .. 5 3. Layanan Bantuan Sarana PKBM .................................. 7 4. Ruang Lingkup Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal . 10

BAB III BANTUAN YANG DISEDIAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN SARANA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL…… ................................ A. PengerƟan Bantuan ........................................................... B. Tujuan Bantuan ................................................................. C. Jumlah Dana yang Disediakan ............................................ D. Pemanfaatan Dana Bantuan ..............................................

11 11 11 12 12


v

vi

BAB IV Tatacara Memperoleh Dana Bantuan ........................................ A. Bagan Prosedur Memperoleh Dana Bantuan .................... B. Tugas, Kriteria, dan Syarat Lembaga Pengusul ................... C. Tugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. .......

13 13 16 18

BAB V Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi ........................................... A. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi .................................... B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan ................................ C. Ketentuan Tambahan untuk Mendapatkan PerhaƟan ......

20 20 20 20

BAB VI Pelaporan ................................................................................... A. Pembukuan ........................................................................ B. Dokumen Pendukung Pembukuan ..................................... C. Ketentuan dan Pelaporan ..................................................

22 22 22 23

BAB VII. Penutup ................................................................................... Lampiran–Lampiran ............................................................................... Lampiran 1: Format Proposal. ......................................................... Lampiran 2: Format Rekomendasi Dinas Pendidikan ....................... Lampiran 3: Format Pakta Integritas ............................................... Lampiran 4 : Format Pemberitahuan Dana Telah Diterima ............. Lampiran 5: Format SistemaƟka Laporan ........................................ Lampiran6: Format BukƟ Kas Umum .............................................. Lampiran 7: Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ..............

24 26 26 31 32 33 35 37 38

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada 2012, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna aksara berjumlah 6.401.522 orang, yang terdiri atas 2.151.087 orang laki-laki dan 4.250.435 orang perempuan.Berdasarkan sebarannya, sebanyak 4.573.911 orang atau 71,45 persen berada di 11 provinsi. Secara khusus, terdapat 7 (tujuh) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,21 persen. 1 (satu) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi angka persentase di bawah persentase rata-rata nasional, dan 6 (enam) provinsi dengan angka presentase tuna aksara di atas persentase rata-rata nasional. Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.226.091 orang tersebar di 28 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000 orang (34,77%). Penduduk tuna aksara pada umumnya Ɵnggal di daerah perdesaan seperƟ: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka terƟnggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan.Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penƟng untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka Ɵdak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah diƟndaklanjuƟ dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan



1

buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa bekeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya Ɵdak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.

2

Atas dasar itu, pada tahun 2014 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan pendidikan masyarakat antara lain: Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Perempuan, Pendidikan Keorangtuaan dan Penataan Kelembagaan Pendidikan Nonformal.Dalam penyelenggaraannya, layanan pendidikan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan melalui lembagalembaga pendidikan nonformal, khususnya yang menjadi binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pembelajaran pendidikan masyarakat di lembaga tersebut diperlukan sarana pendukung dalam pelaksanaannya. Kegiatan penyediaan sarana kepada lembaga-lembaga pendidikan nonformal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan penjaminan mutu lembaga. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan dengan mengacu pada buku “Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal Binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan” Tahun 2014 ini.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, 4. Peraturan Presiden No 47 tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara;


5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 48 Tahun 2010 tentang 3 Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014, 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Non Formal.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan pemahaman dan pengaturan kepada pihak yang terkait, antara lain: 1. lembaga mitra terkait, sebagai acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal bantuan sarana lembaga pendidikan nonformal; 2. paniƟa seleksi proposal, sebagai salah satu acuan dalam melakukan penilaian proposal; 3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, sebagai acuan untuk menyalurkan dana bantuan, meningkatkan tatakelola, akuntabilitas, pencitraan publik dalam mengelola dana bantuan; 4. Dinas pendidikan, sebagai salah satu bahan sosialisasi, pedoman mendampingi, membina, serta melakukan pemantauan penyelenggaraan pendidikan masyarakat.


BAB II

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL

3. Terjaminnya mutu lembaga pendidikan nonformal yang menjadi binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat 4. Terwujudnya kualitas dan kemandirian masyarakat yang berpengatahuan, berketerampilan, berbudaya maju, dan beradab.

D. Deskripsi Kegiatan A. Penger an Kegiatan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal.

4

Adalah salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang menjadi binaannya dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu lembaga dengan meningkatkan kebutuhan sarana lembaga PNF.

B. Tujuan Kegiatan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal. Kegiatan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal dimaksudkan untuk menyediakan akses sarana bagi lembaga pendidikan nonformal yang menjadi binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu lembaga dalam: 1. Perlengkapan dan peralatan lembaga 2. penyelenggarakan program-program pendidikan masyarakat, 3. penjaminan mutu lembaga pendidikan nonformal untuk mencapai hasil penilaian kinjera yang maksimal, 4. mewujudkan kualitas dan kemandirian masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya maju, dan beradab.

C. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari kegiatan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal ini adalah: 1. Meningkatnya mutu perlengkapan dan peralatan sebagai sarana kelembagaan, 2. Meningkatnya mutu penyelenggarakan program-program pendidikan masyarakat,


1. Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal SeƟap satuan pendidikan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan warga belajar. Kondisi saat ini menunjukkan banyak lembaga penyelenggara 5 pendidikan masyarakat seperƟ PKBM, dan UPTD SKB belum memiliki sarana yang memadai, baik karena jumlahnya kurang maupun sudah Ɵdak layak pakai. Penyediaan sarana ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan warga belajar dan masyarakat pada umumnya, serta kebutuhan operasional lembaga itu sendiri. Penyediaan sarana ini diharapkan akan berdampak pada: a. terselenggaranya layanan pembelajaran kepada warga belajar dan masyarakat yang lebih memadai; b. terciptanya suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan lebih interakƟf; c. meningkatnya semangat tenaga pendidik dan kependidikan pada lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dalam memberikan layanan belajar; d. meningkatnya moƟvasi belajar masyarakat; e. terwujudnya masyarakat menuju masyarakat pembelajar. 2. Komponen Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dengan isƟlah lebih mudahnya sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak, dan mudah dipindah-pindahkan. Adapun komponen utama sarana pada lembaga pendidikan nonformal dapat diklasfikasikan sebagai berikut:


a. Sarana Sekretariat/administrasi kantor 1) Peralatan/perlengkapan kantor (Office Supplies): Adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat, lebih tepat dan lebih baik. Peralatan/perlengkapan kantor dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

6

a) Peralatan perlengkapan kantor dilihat dari bentuknya. (1) Peralatan kantor berbentuk lembaran (berbagai jenis kertas, map, amplop dll) (2) Peralatan/perlengkapan berbentuk non lembaran (stapler, perforator, binder clip, sandaran buku, bantalan stempel, ordner, gunƟng, pemotong kertas dll.) (3) Peralatan/perlengkapan kantor dilihat dari penggunaannya, seperƟ: (1) Barang pakai habis adalah barang yang penggunaanya hanya satu/beberapa kali pakai atau Ɵdak tahan lama. Contoh: kertas, Ɵnta, karbon, staples, pulpen, pensil dll., (2) Barang Ɵdak habis pakai adalah barang/benda kantor yang penggunaannya tahan lama contoh: stapler, perforator, cuƩer dan gunƟng, dll. b) Peralatan/perlengkapan kantor berbentuk buku, seperƟ: buku agenda surat masuk dan surat keluar, buku induk warga, buku data tutor dan nara sumber teknis, presensi tutor mengajar, buku laporan kemajuan warga belajar, buku tamu, buku ekspedisi, buku inventaris, buku kas, buku leger, buku data usaha, buku catatan keuangan, dll. 2) Mesin-mesin kantor (Office Mechine) Mesin-mesin kantor (office mechine) adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahanbahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik dan magneƟk. Contoh: komputer, laptop, LCD (Liquid Crystal Display), mesin Ɵk, mesin fotokopi,


mesin penghancur kertas (paper shredder), mesin pengganda dokumen, scanner, mesin absensi, kalkulator, dll. 3) Mesin Komunikasi Kantor Mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi, baik di lingkungan organisasi sendiri maupun ke luar organisasi. Contoh: telepon, interkom, faksimili dan telepon wireles, dll. 4) Perabot Kantor (Office Furniture) Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari 7 kayu atau besi untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. Contoh: Meja, kursi, sofa (meja dan kursi untuk tamu) rak buku, lemari, filing cabinet, papan tulis, brangkas/cash box, tempat majalah/koran meja resepsionis, papan data, papan nama, papan pengumuman, dll b. Sarana Pembelajaran Sarana belajar merupakan sarana yang langsung mendukung proses pembelajaran. Sarana belajar ini sekurang-kurangnya terdiri atas: Meja dan kursi pembelajaran, papan tulis, lemari dan rak buku, komputer, alat prakƟk keterampilan, alat peraga, dll, sarana pembelajaran tersebut juga bisa digunakan oleh tutor dalam merancang rencana pembelajaran. 3. Layanan Bantuan Sarana PKBM Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikanan layanan bantuan kepada lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat diberikan dalam bentuk dana yang dipergunakan untuk mengadakan sarana pendukung berlangsungnya pembelajaran pendidikan nonformal yang ditujukan bagi pemuda dan orang dewasa (pendidikan masyarakat). Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan sarana pembelajaran yang diperlukan dalam rangka penjaminan mutu kelembagaan. Kebutuhan sarana belajar yang belum disediakan oleh direktorat merupakan bentuk parƟsipasi yang harus


disediakan oleh masyarakat dan/atau lembaga pendidikan nonformal. Bantuan yang disalurkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat kepada lembaga yang memenuhi syarat dalam bentuk dana. Jenis kebutuhan sarana lembaga selanjutnya diadakan oleh lembaga berdasarkan jenis peruntukan penggunaan dana yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. Adapun gambaran pelaksanaan atau tahapan kegiatan yang perlu dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut: 8

a. Persiapan 1) Melakukan idenƟfikasi akan kebutuhan sarana, dan sarana yang akan diadakan harus berdasarkan atas kebutuhan minimal lembaga dalam mendukung proses belajar mengajar pendidikan masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan mutu lembaga tersebut. 2) Menyusunan rencana pengadaan sarana dengan melakukan survey harga pasar dalam rencana pengadaan harus menyebutkan jenis/merk/spesifikasi sarana, satuan jumlah sarana yang akan diadakan (volume), harga satuan (unit cost), dan jumlah harga per komponen sarana (format rencana pengadaan sarana terlampir). 3) Bagi lembaga UPTD SKB sebagai lembaga pemerintah, dalam proses pengadaan sarana harus mengacu pada peraturan yang berlaku (PERPRES 54 tahun 2010, dan PERPRES 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Dan bagi lembaga PKBM dalam proses pengadaan sarana harus mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN seperƟ: efisien, efekƟf, transparan, terbuka, bersaing, adil/Ɵdak diskriminaƟf, dan akuntabel. 4) Lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat mengajukan permohonan bantuan sarana. Permohonan lembaga dibuat dalam bentuk usulan (proposal) pengajuan bantuan. Proposal disusun dengan mengacu kepada ketentuan struktur penyusunan proposal yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.


b. Pelaksanaan 1) Ketersediaan bantuan sarana bersifat terbatas. Oleh karena itu penentuan lembaga penerima bantuan bersifat kompeƟsi. Hanya lembaga yang lulus seleksi dan ditetapkan menjadi penerima yang dapat menerima bantuan sarana. 2) Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sarana akan menerima bantuan dalam bentuk dana sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) 3) Dana bantuan tersebut dalam buƟr (2) semata-mata wajib dipergunakan untuk mengadakan satu paket sarana yang sudah 9 disetujui; 4) Rincian, jenis, volume, serta komponen sarana ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis ini, dengan memperƟmbangkan dan/atau memperhaƟkan usulan yang diajukan oleh lembaga, serta hal-hal khusus yang bersifat kearifan lokal tempat lembaga berada/menyelenggarakan pembelajaran pendidikan masyarakat. 5) Lembaga penerima bantuan sarana bertanggungjawab mutlak atas pemanfaatan, pemeliharaan, dan keamanan, pengadministrasian sarana yang sudah diterima. c. Pasca Pelaksanaan 1) Lembaga juga berkewajiban melakukan pencatatan status keberadaan sarana tersebut dan melaporkan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten setempat; 2) Lembaga penerima wajib memanfaatkan sarana yang diterima sesuai peruntukan yang ditetapkan dan peningkatan penggunaannya; 3) Setelah sarana diadakan, lembaga wajib mencatat dalam buku inventaris lembaga, serta membubuhi label dalam seƟap perangkat tersebut. Label pada sarana dilakukan dengan membubuhkan tulisan pada fisik luar sarana yang memiliki kemampuan daya tahan lama dan terbaca dengan jelas. Label diharapkan dengan bahan cat minyak yang baik. Tulisan dalam


label menyebutkan asal usul dan tahun perolehan sarana tersebut. Sebagai Contoh: “Bantuan Direktorat BINDIKMAS Tahun 2013” PKBM/UPTD-SKB ....................., ←--( nama lembaga penerima) Kab/Kota............... (nama kab/kota lokasi lembaga).

10

4) Pencatatan inventarisasi sarana bagi UPTD SKB mengacu pada peraturan yang berlaku, dan wajib diberi label (kodefikasi) barang milik negara. 4. Ruang Lingkup Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal. a. Ruang lingkup, jenis, dan kuanƟtas sarana lembaga pendidikan nonformal yang penyediaannya melalui fasilitasi bantuan tahun anggaran 2014, melipuƟ: (i) Satu paket/set perlengkapan kantor/ sekretariat, dan (ii) satu paket sarana pembelajaran; b. Kebutuhan Minimal Sarana PKBM Lembaga penerima bantuan sarana, wajib segera mengadakan sarana tersebut dengan memenuhi kebutuhan minimal yang telah diidenƟfikasi oleh lembaga, dan kebutuhan minimal tersebut harus memenuhi jenis komponen sarana yang telah ditentukan dalam buku petunjuk teknis ini; c. ParƟsipasi Lembaga Lembaga calon penerima bantuan wajib berparƟsipasi langsung dalam menyediakan kelengkapan kebutuhan untuk memanfaatkan sarana yang Ɵdak disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

BAB III BANTUAN YANG DISEDIAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN SARANA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL A. Penger an Bantuan 1. Belanja Bantuan Sosial di bidang pendidikan dan kebudayaan yang selanjutnya disebut belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 24 Tahun 2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan). 2. Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal merupakan dana yang bersumber dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan kepada lembaga (masyarakat) khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB) untuk dipergunakan sebagai biaya pengadaan sarana lembaga dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu kelembagaan.

B. Tujuan Bantuan Pemberian bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal yang berupa dana bertujuan untuk biaya pengadaan sarana lembaga pendidikan nonformal yang menjadi binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (dalam hal ini PKBM, dan UPTD SKB) dalam upaya peningkatan dan penjaminan mutu lembaga pendidikan nonformal.



11

BAB IV

C. Jumlah Dana yang Disediakan Pada tahun anggaran 2014 ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikan bantuan yang dapat dipergunakan untuk pengadaan sarana lembaga dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu kelembagaan lembaga pendidikan nonformal yang menjadi binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) untuk 170 unit UPTD SKB/PKBM dengan satuan biaya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk seƟap lembaga.

12

TATACARA MEMPEROLEH BANTUAN A. Bagan Prosedur Memperoleh Dana Bantuan Prosedur untuk memperoleh dana bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal dapat dilihat pada gambar 1 berikut: Gambar 1. Bagan Prosedur Memperoleh Dana Bantuan. Penilaian oleh TIM

D. Pemanfaatan Dana Bantuan

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Dana tersebut diperuntukkan semata-mata untuk membiayai penyediaan sarana lembaga yang proporsi alokasi peruntukan bantuannya ditetapkan sebagai berikut: 1. Komponen Sarana untuk PKBM: No A

B

Komponen Sarana PKBM Sarana Sekretariat/administrasi kantor (Disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil identifikasi kebutuhan akan sarana) Sarana Pembelajaran (Sarana pembelajaran tersebut juga bisa digunakan oleh tutor dalam merancang rencana pembelajaran)

B

Komponen Sarana UPTD SKB Sarana Pendukung Perkantoran (Disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil identifikasi kebutuhan akan sarana) Sarana Pembelajaran (Sarana pembelajaran tersebut juga bisa digunakan oleh tutor dalam merancang rencana pembelajaran)

9

1

6 Ortek dan MoU

5 Penetapan dengan SK

Alokasi (%) 70% (maksimal)

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

7 Pencairan dana melalui KPKN

10 2 1 set

30% (minimal)

PKBM/LKP/LSM/SKB/ Satuan PNF

8 Pelaksanaan

2. Komponen Sarana untuk UPTD SKB: No A

Dinas Pendidikan Propinsi

4 Volume 1 set

13 1

3

Volume 1 set

Alokasi (%) 20% (maksimal)

1 set

80% (minimal)

Penjelasan Prosedur Pemberian bantuan: 1. Sosialisasi bantuan oleh pusat dan daerah Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemdikbud RI menyusun Juknis dan melakukan sosialisasi ke dinas propinsi, Kabupaten/kota dan lembaga. Sosialisasi dapat berupa pertemuan, brosur/buku dan melalui web; www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas 2. Penyusunan proposal oleh lembaga dimintakan rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota.



PKBM/UPTD SKB yang memenuhi syarat dapat mengajukan proposal (sesuai format terlampir) dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan dikirim ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan tembusan ke dinas pendidikan propinsi setempat.

14

Alamat Dit. Bindikmas: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725501, Faks. 021-5725039 3. Penilaian proposal oleh pusat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan penilian dengan membentuk Ɵm penilai yang bertugas menilai proposal dengan acuan penilaian sbb : a. Kesesuaian lembaga pengusul dengan kriteria yang sudah ditetapkan b. Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan petunjuk teknis ini c. Dokumen yang disampaikan legal, dan dapat dipertanggung jawabkan d. Hasil yang diperoleh pada kegiatan yang diusulkan mampu meningkatkan mutu kelembagaan 4. Visitasi ke lokasi pengusul Apabila Tim penilai masih meragukan tentang proposal yang dinilai layak, maka dilakukan visitasi lapangan untuk melakukan: a. Keaslian dokumen yang disampaikan b. Penilaian lapangan tentang kondisi lembaga pengusul c. Memperoleh masukan yang terkait dengan kegiatan dan pencapaian hasil d. Kelayakan sarana dan prasarana dan program dengan kondisi lapangan 5. Penetapan lembaga yang layak menerima dana bantuan (SK dan masuk web)


Hasil penilaian dan visitasi lapangan yang dilakukan Ɵm penilai dilaporan ke Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat tentang Ɵngkat kelayakan lembaga penerima bantuan. Hasil laporan tersebut diputuskan lembaga yang berhak memperoleh bantuan melalui SK Pejabat Pembuat Komitmen yang disyahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan disampaikan ke semua lembaga yang berhak serta ke dinas pendidikan 6. Orientasi dan MoU Lembaga yang sudah ditetapkan dalam SK direktur diwajibkan melakukan 15 MoU dan Orientasi pemanfaatan dana dan penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 7. Pencairan dana Hasil MoU dan dokumen administrasi (NPWP, Nomor Rekening dan kuitansi) dijadikan dasar untuk melakukan pengurusan pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III. Dana akan cair melalui rekening ke lembaga pengusul sesuai SK Direktur 8. Pelaksanaan kegiatan Lembaga yang sudah menerima dana bantuan dalam rekening masingmasing, wajib : a. memberitahukan dana yang sudah diterima dalam rekening kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui alamat e-mail berikut: [email protected] (dengan melampirkan fotokopi buku rekening yang memuat nilai nominal bantuan diterima) b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui maksimal 2 minggu sejak dana masuk rekening harus sudah dimulai 9. Monitoring dan evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Propinsi dan dinas Pendidikan Kabupaten/kota berhak melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan proposal dan mencapai hasil yang opƟmal.


10. Laporan hasil kegiatan Lembaga yang sudah melaksanakan kegiatan wajib menyampaikan laporan kegiatan sesuai format terlampir, minimal 2 minggu setelah dilaksanakan wajib menyampaikan laporan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat ditembuskan ke dinas pendidikan propinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

B. Tugas, Kriteria, dan Syarat Lembaga Pengusul 1. Tugas Lembaga Pengusul. 16

Untuk mengakses Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal tahun 2014, lembaga harus melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mencari informasi mengenai bantuan tersebut melalui dinas pendidikan setempat, laman (website) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas). b. Membaca dan mempelajari buku Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014. c. Menyusun proposal sesuai dengan yang disyaratkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014. d. Mengikat perjanjian kerjasama dengan pihak Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. e. Melaksanakan, dan mengelola kegiatan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini, atau pedoman-pedoman penyelenggaraan lainnya. f.

Menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan dan keuangan yang disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.


2. Kriteria dan Syarat Lembaga Pengusul. Syarat penerima bantuan adalah sebagai berikut: a. Syarat Administrasi (Umum) Lembaga yang dapat mengajukan permohonan bantuan sarana wajib memenuhi ketentuan administrasi kelembagaan berikut: 1) Legalitas kelembagaan, dibukƟkan dengan surat keputusan pendirian/pembentukan lembaga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang; 2) Memiliki domisili yang tetap, dibukƟkan dengan surat 17 keterangan domisili yang diterbitkan oleh kepala desa/kepala kelurahan; 3) Memiliki status sekretariat tetap, dibukƟkan dengan bukƟ sah kepemilikan bangunan (serƟfikat tanah dan/atau bangunan, dan/atau rekening listrik, dan/atau rekening PAM, bukƟ pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB), atau bukƟ sah lainnya), yang memiliki hubungan dengan penanggung jawab lembaga; 4) Memiliki rekening bank atas nama lembaga dengan status akƟf, dibukikan dengan fotokopi rekening lembaga dan fotokopi halaman transaksi pada seminggu terakhir; 5) Ketua/penanggung jawab lembaga memiliki status kependudukan pada satu kecamatan yang sama dengan alamat sekretariat lembaga, dibukƟkan dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku; 6) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga pengusul; 7) Memiliki surat/keterangan izin operasional dan/atau izin penyelenggaraan program yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat yang masih berlaku (akƟf); 8) Menyelenggarakan pendidikan masyarakat; 9) Memperoleh rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;


10) Memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM), dan Surat Keterangan Pernah Dilakukan Penilaian Kinerja PKBM dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; 11) Sudah memenuhi kewajiban pelaporan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat tahun sebelumnya (khusus lembaga yang pernah memperoleh bantuan); 3. Persyaratan Teknis 18

Lembaga yang dapat mengajukan permohonan bantuan wajib memenuhi persyaratan teknis,lembaga memiliki/sanggup: a. memfasilitasi layanan pembelajaran pendidikan nonformal yang ditujukan bagi pemuda dan orang dewasa (pendidikan masyarakat) kepada peserta didik; b. menyediakan prasarana pendukung yang diperlukan untuk menyelenggarakan layanan pembelajaran pendidikan masyarakat, (misalnya: ruang belajar, ruang khusus penyimpanan sarana belajar, dan lain-lain); c. menyediakan ruang khusus yang layak dan aman untuk penempatan dan pengoperasian sarana; d. menyelenggarakan pembelajaran pendidikan masyarakat bagi peserta didik; e. kesanggupan memelihara sarana.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Mensosialisasikan Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal Tahun 2014 kepada Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota, satuan PNF dan seluruh pemangku kepenƟngan; b. Penentuan dan penetapan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan sosial; c. Melakukan perikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lembaga penyelenggara; d. Melakukan verifikasi terhadap lembaga pengaju Bantuan 19 Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi; e. Melaksanakan pembayaran; f.

Mengajukan SPP kepada Pejabat Pembuat SPM (PP-SPM);

g. Melakukan monitoring dan evaluasi; h. Membuat laporan penyaluran dana bantuan kepada KPA.

C. Tugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Pembagian tugas dan kewenangan pemangku kepenƟngan terkait pencairan bantuan adalah sebagai berikut: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Tahun 2014; b. Menyosialisasikan Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal Tahun 2014; c. Mengesahkan Surat Keputusan (SK) penerima Bantuan;



BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN SUPERVISI A. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

20

Aspek-aspek penƟng dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi adalah: 1. Relevansi pengadaan sarana yang dilaksanakan dengan kebutuhan minimal sarana lembaga; 2. Proses Pengadaan sarana; 3. keadaan (kondisi) dan kelengkapan sarana, kesesuaian kuanƟtas dan kualitas, pemanfaatan dan kemanfaatan sarana, keberfungsian, dukungan insfrastruktur yang difasilitasi oleh lembaga penerima, dan lain-lainnya; 4. Strategi perawatan Sarana;

B. Pengendalian Mutu, dan Pengawasan 1. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan Dana Bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, P2PAUDNI/BP-PAUDNI, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK. 3. Sanksi Bagi penerima dana yang Ɵdak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan petunjuk teknis maka Ɵdak akan diberikan dana bantuan sosial di tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum

C. Ketentuan Tambahan untuk Mendapatkan Perha an 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ɵdak memungut biaya apapun dan dalam bentuk apapun kepada lembaga yang mengajukan usulan bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal.


2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta seluruh pegawai/ staf baik secara bersama (organisasi) maupun secara perorangan dilarang meminta dan/atau menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun dari lembaga atau pihak lain, baik langsung maupun Ɵdak langsung patut diduga berkaitan dengan penerimaan bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal; 3. Lembaga atau pihak-pihak lain, baik langsung maupun Ɵdak langsung patut diduga terkait dengan proses dan/atau pengajuan/seleksi/ penyaluran/penyerahan/penerimaan bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal, Ɵdak diperbolehkan mencoba dan/ 21 atau melakukan/memberikan/menawarkan suap/imbalan/komisi/ hadiah atau sejenisnya kepada pegawai/petugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang akan dan/atau sedang/telah melaksanakan tugas resmi berkaitan dengan penyaluran bantuan. 4. Pelanggaran terhadap seluruh ketentuan petunjuk teknis ini, baik yang dilakukan oleh petugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan/atau lembaga pengusul/penerima bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan. 5. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak mendiskualifikasi usulan/proposal bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal dari lembaga yang Ɵdak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan akhir pertanggungjawaban penyelenggaraan program pendidikan masyarakat tahun 2013 dan/atau tahun-tahun sebelumnya. 6. Lembaga pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang Ɵmbul sebagai akibat pengajuan proposal, seperƟ biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal. 7. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, Ɵdak dapat diminta/ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.


BAB VI

PELAPORAN

3. Copy print out saldo terakhir rekening bank untuk seƟap tahap penarikan 4. SeƟap dokumen yang ditantatangani harus distempel

C. Ketentuan Pelaporan diantaranya : 1. Pelaporan Awal

S

ebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk membuat laporan baik pada saat penerimaan dana, realisasi pemanfaatan dana dan perkembangan serta hasil pelaksanaan kegiatan, laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat 22 Pembinaan Pendidikan Masyarakat, yang ditembuskan ke dinas pendidikan kabupaten/kota, dan dinas pendidikan provinsi.

Lembaga penyelenggara yang sudah menerima dana dalam rekeningnya, wajib mengirimkan fotokopi bukƟ penerimaan transfer dana (buku tabungan) dari KPPN kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, melalui alamat e-mail berikut: subditsarpras.dikmas2011@ 23 gmail.com. 2. Pelaporan Kegiatan

Pada prinsipnya pengelolaan dana mencakup pencatatan, penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, antara lain melipuƟ:

a. Lembaga penyelenggara diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kab/ Kota dan atau Dinas Pendidikan Propinsi.

A. Pembukuan

b. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai

1. SeƟap transaksi harus didukung dengan bukƟ yang sah;

Lembaga penerima bantuan TBM berkewajiban:

2. BukƟ pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai

1. Menggunakan dana bantuan sesuai dengan proposal dan akad kerjasama;

3. Dalam bukƟ pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukƟ

2. Mengadministrasikan dana bantuan secara terƟb dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penarikan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/ dicatat sesuai urutan kejadiannya 6. Buku harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih. 7. Dokumen Pendukung

4. Menghimpun dan menyetor pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku, Bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan yang diterima.

B. Dokumen pendukung Pembukuan 1. Kuitansi/tanda bukƟ pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran 2. BukƟ transaksi lainnya



BAB VII

PENUTUP

P

enyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, khususnya dalam bidang layanan pendidikan masyarakat dapat diselenggarakan oleh seluruh lapisan masyarakat, peran serta masyarakat 24 ini dapat dilakukan dan dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai lembaga pendidikan nonformal yang menjadi binaan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

keterangan lebih lanjut berkaitan dengan petunjuk teknis yang saat ini berada ditangan bapak/ibu. Koresponden tertulis kami layani melalui alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Kantor Kemendikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal SudirmanSenayan, Jakarta, 10270, telepon (021) 5725501. Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui website kami di alamat: • h p://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas • email: [email protected] 25 • [email protected]

Untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan, hasil pembelajaran pendidikan masyarakatdi lembaga pendidikan nonformal, dan dalam rangka penjaminan mutu diperlukan sarana pendukung dalam pelaksanaannya. Kegiatan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan penjaminan mutu kelembagaan.Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan kepada lembaga yang berkepenƟngan dalam mengajukan permohonan bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal tahun anggaran 2014. Selanjutnya, pembina kegiatan pendidikan masyarakat di lingkungan dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota serta penilik pendidikan masyarakat, diharapkan terbantu oleh petunjuk ini dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaannya. Demikian halnya, penyusun berharap semua pihak yang berkepenƟngan dapat memperoleh manfaat dari petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal ini. Akhirnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat senang apabila para pengguna berkenan memberikan masukan membangun guna menyempurnakan petunjuk teknis yang jauh dari sempurna ini.Kami juga sangat senang melayani apabila para penguna memerlukan penjelasan dan/atau



b. Format Isi Proposal

Lampiran–Lampiran

PROPOSAL PROGRAM PENINGKATAN SARANA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL

Lampiran 1 : Format Proposal.

BAB I

a. Format Cover Proposal Proposal 26

Pengajuan Kegiatan ................( tulis nama kegiatan yang dimaksud) ...........................

IDENTITAS LEMBAGA PENGUSUL

A. Iden tas Lembaga 1

Nama Lembaga

………………………………………………

2

NILEM/ Nomor Induk Lembaga/Ijin Operasional

No. ………………………………………………

(bukti dilampirkan)

Diajukan Oleh Nama Lembaga

: ………………………………………………………

Alamat Lembaga • Jalan • Nomor • Desa/Kel*) • RT/RW • Kecamatan • Kabn/Kota*) • Provinsi • Alamat email • Telp/HP

3

Izin Pendirian Lembaga (bukti dilampirkan)

No ……………………………………………… Tahun ………………………………………

: : : : : : : : :

Pejabat Penerbit ……………………………… 4

Tahun Pendirian Lembaga

………………………………………………

5

Akte Notaris Lembaga

No ……………………………………………

(bukti dilampirkan) 6

Rekening Lembaga

No ……………………………………………

(bukti dilampirkan) 5

NPWP

No ……………………………………………

(bukti dilampirkan)

.........(tulis nama kota) domisili lembaga) ......... Tahun 2014


6

Alamat :

Jalan …………………………………………

7

Kecamatan

………………………………………………

8

Kabupaten/Kota

………………………………………………

9

Provinsi

………………………………………………

10

Nomor HP/Telp

………………………………………………


27

B. Sarana Prasarana Lembaga Pengusul yang Dimiliki No

Jenis Sarana

Keadaan

1

Luas Gedung Lembaga

Luas Tanah:………......m²

2

28

Tempat Penyelenggaraan Kegiatan

3

D. Dukungan Mitra Yang Dimiliki

Keterangan

Luas Bangunan:…........m² Gedung Perkantoran Rumah

Status Bangunan /

............................. Milik sendiri

Gedung Lembaga

Kontrak/sewa

1. 2. 3. 4.

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

No. 1. 2. 3. 4.

Meja & kursi …........set

Kondisi :

Lemari/rak buku .........unit

Nama Penghargaan ………………………… ………………………… ………………………… …………………………

Komputer .................unit ………………

Pemberi Penghargaan ………………………… ………………………… ………………………… …………………………

Tahun ……….. ……….. ……….. ………..

1.

Usulan Jenis Sarana …………. …………. ………….

Alasan Pengadaan Sarana …………. …………. ………….

2.

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………………

C. Program-program Pendidikan Masyarakat yang dilaksanakan

……………………

Tahun pelaksanaan ……….

Jumlah Sasaran … orang

Sumber Dana …………

………..

2.

……………………

……….

… orang

…………

………..

3.

……………………

……….

… orang

…………

………..

4.

……………………

……….

… orang

…………

………..

5.

……………………

……….

… orang

…………

………..

1.

…………. …………. …………. ………….

Keadaan Sarana Saat Ini …………. …………. ………….

Mesin tik ............…....unit

Jenis Program

Tahun

Komponen Sarana ………….

No.

Papan tulis ................set

No.

Bentuk Kerjasama Yang Dilaksanakan ………………………… ………………………… ………………………… …………………………

F. Iden fikasi Kebutuhan Sarana Lembaga

............................. Sarana

Nama Lembaga Mitra

E. Penghargaan Yang Pernah Diterima

Ruko

Pinjam 4

No.


Lokasi

G. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Sarana No. A. 1. 2. 3. B. 1. 2. 3.

Komponen, Jenis/ Merk/Spesifikasi Sarana ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… TOTAL

Volume

Harga Satuan (Rp)

Total Harga (Rp)

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………

………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………….

28.000.000,……………. ……………. ……………. 12.000.000,……………. ……………. ……………. 40.000.000,-


29

H. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Sarana.

Lampiran 2 : Rekomendasi dari dinas pendidikan kab./kota Bulan

No.

30

Kegiatan

……….. 1 2 3 4

……….. 1 2 3 4

……….. 1 2 3 4

1. Identifikasi Kebutuhan Sarana 2. Survey harga pasar 3. Pengadaan Sarana 4. Pencatatan, inventarisasi, dan kodefikasi sarana 5. Pelaporan

Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan: 1. Pakta Integritas (lihat lampiran juknis ini!!) 2. Fotokopi legalitas lembaga 3. Fotokopi izin operasional yang sudah dilegalissasi dinas pendidikan kabupaten/kota 4. Fotokopi Nomor induk lembaga 5. Fotokopi nomor rekening bank yang masih akƟf atas nama lembaga 6. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) Atas perhaƟan dan terkabulnya usulan ini kami sampaikan terima kasih. ............................................... 2014 Ketua Lembaga,

-------------------------------

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*) ================================================== SURAT REKOMENDASI Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ Jabatan : ......................................................................... Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ………………………………………………………………..…… Ketua Lembaga : .………………………………………….......................... Alamat Lembaga : ....................................................................... No. Tlp./HP/Faxs : ........................................................................ Adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan dana bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal Tahun 2014 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mesƟnya. ..................................................... 2014 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota*) Tanda Tangan, Stempel (...........................................) *) coret yang Ɵdak perlu



31 3

32

Lampiran 3 :Pakta Integritas

Lampiran 4: Format pemberitahuan dana telah diterima

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................................................ Jabatan : Ketua Nama Lembaga : .................................................................. Alamat : ............................................................ ………………………………………………………………… dalam rangka penyelenggaraan bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformal Tahun 2014 dengan ini menyatakan: 1. Ɵdak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepoƟsme (KKN); 2. Ɵdak akan melakukan prakƟk korupsi, kolusi, dan nepoƟsme; 3. Ɵdak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau graƟfikasi; 4. akan mengikuƟ proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administraƟf dan/atau dilaporkan secara pidana; 7. menerima sanksi pencantuman dalam daŌar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

PEMBERITAHUAN DANA PENINGKATAN SARANA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL

............................……2014 Yang Membuat Pernyataan Ʃd dan cap stempel + materai Rp. 6.000 (…………..………………….)


TAHUN 2014 TELAH DITERIMA

Yth. Direktur Bindikmas Di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini, kami atas nama lembaga penerima bantuan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformaltahun 2014,: Nama Lembaga : …………………………………………………………… Alamat Lembaga : …...………………………………………………………. …........………………………………………………… Nama Ketua : …...……………………………………….………….... Telp./HP/Faks. : …..……………………………………………….………. Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. Dana penyelenggaraan Peningkatan Sarana Lembaga Pendidikan Nonformaltahun 2014dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah diterima melalui nomor rekening lembaga ................ pada tanggal ...................... sebesar Rp. ………………. (…………………………..) 2. Akan menyelenggarakan dan melaksanakan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan penyelenggaraan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformaltahun 2014 sebagaimana telah diatur dalam buku Petunjuk Teknis. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhaƟan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2014 Yang membuat pernyataan Tanda Tangan, Stempel

Materai Rp. 6.000,-

(Ketua lembaga) Keterangan: Lampirkan foto kopi buku rekening yang memuat nilai bantuan diterima


33 3

Lampiran 5: Format SistemaƟka Laporan a. Sampul Laporan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN SARANA LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL TAHUN 2014

b. SistemaƟka Laporan Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta akad kerjasama antara Dit. Bindikmas dengan pengelola ………………….. (nama lembaga), kami melaporkan sebagai berikut: C. Pengelola ……………… (nama lembaga) telah menerima dana melalui rekening dengan nomor …………..sebesar Rp.40.000.000.D. Dana sebesar Rp. 40.000.000 telah dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut: No.

34

Oleh: Nama Lembaga

: ………………………………………………………

Alamat Lembaga • Jalan • Nomor • Desa/Kel*) • RT/RW • Kecamatan • Kabn/Kota*) • Provinsi • Alamat email • Telp/HP

: : : : : : : : :

Tanggal

Jenis Belanja

Volume

Harga Satuan

Total

Jumlah

Rp. 40.000.000

E. Pelaksanaan Kegiatan 1. Gambaran umum hasil pelaksanaan pengadaan sarana 2. Kegiatan idenƟfikasi kebutuhan sarana lembaga 3. Proses pengadaan sarana 4. Pencatatan, inventaris, dan kodefikasi sarana F. Lampiran: • BukƟ/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku • Hasil-hasil kegiatan dan Dokumentasi • Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan Disampaikan Kepada

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2014



35

Lampiran 6: Format Buku Kas Umum

Lampiran 7: Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

Buku Kas Umum

36

Kegiatan:

Kegiatan

Nama Lembaga:

Nama Lembaga

:

Alamat Lengkap:

Alamat Lengkap

:

Tanggal Penerimaan:

Tanggal Penerimaan :

Tahun Anggaran:

Tahun Anggaran

Tgl 1

Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

Nomor Kode

Nomor Bukti

Uraian

2

3

4

Penerimaan Pengeluaran 5

6

Saldo

No

Tgl

:

37

:

Nomor Uraian Bukti

7 1

2

3

4

Jenis Pajak PPN 5

PPh 21 6

PPh 22 7

PPh 23 8

Jumlah

Ket

9

10

……………………, 2014 …………………., 2014

Mengetahui

dibuat oleh:

Ketua Lembaga

Bendahara


Mengetahui

dibuat oleh:

Ketua lembaga

Bendahara

Nama

Nama


38


Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Subdit Program dan Evaluasi Komplek Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman, Senayan,

Recommend Documents