Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039 Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga Negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat, oleh karena itu program pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Buku Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun 2013 ini disusun sebagai acuan bagi Lembaga PKBM, UPTD-SKB sebagai penyelenggara

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

Sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

layanan pendidikan masyarakat, para pembina program di lapangan, dan pemangku kepentingan pendidikan masyarakat dalam berpartisipasi untuk menyukseskan penyelenggaraan program tersebut sesuai dengan peran masingmasing. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) 2009 – 2014, salah satu target capaian kinerja yang ditetapkan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2013 adalah persentase kabupaten/kota yang memiliki TBM minimal 10 mencapai 59%. Untuk mencapai target tersebut pada tahun 2013 pemerintah telah menyediakan anggaran bantuan Sarana iv PKBM dengan sasaran 50 PKBM yang akan didistribusikan kepada PKBM yang sudah berdiri dan memberi layanan minimal 2 tahun dan belum pernah mendapat bantuan Sarana PKBM. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun petunjuk teknis ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT. Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001


KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri melalui pendidikan orang dewasa bagi yang kurang terjangkau dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan v masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses dimana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa (POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung paudisasi dan perlindungan anak, (v) kebermutuan lembaga penyelenggara masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatankegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebeutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai dengan akhir tahun 2012, penyediaan layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara dewasa (15-59 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan program Keaksaraan


Dasar yang berusia 15-59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup menjadi 14%. Selain itu, sebanyak 32% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Untuk jumlah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% PKBM telah bernomor induk lembaga. Sedangkan untuk prosentase kabupaten/kota yang telah memiliki 10 TBM meningkat menjadi 47%. vi

Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah acuan teknis pengelolaan belanja bantuan sosial kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan peningkatan mutu kelembagaan. Selain itu, petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan kegiatan bantuan Sarana PKBM ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 20133 ur Pembinaan Pendidikan Ma asyar Direktur Masyarakat,

Ella Yulaelawati, Yulaeela lawati, M.A., Ph.D. 1958040919840220 2 01 NIP 195804091984022001


DAFTAR ISI

Hal KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR .............................................................................

v

DAFTAR ISI ...........................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ..................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis .......................................................

1 1 3 4

BAB II BANTUAN SARANA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ......................................... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ............................................................................... 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ......................................................... C. Tujuan Bantuan Sarana PKBM ........................................... D. Hasil yang Diharapkan ....................................................... E. Deskripsi Kegiatan ..............................................................

4 4 6 6 6 6 6 7

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA .... A. Penerima Bantuan .............................................................. B. Persyaratan Kelembagaan .................................................... C. Tata Cara Pengajuan Dana .................................................. D. Prosedur Penyaluran Dana .................................................. E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... F. Mekanisme Pengusulan dan Pencarian Dana ......................

13 13 13 15 16 22 23


vii

viii

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

26 26 27 28

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... B. Pemeriksaan ........................................................................

30 30 30

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

31

LAMPIRAN– LAMPIRAN ....................................................................

33

Lampiran 1. Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga ......................

33

Lampiran 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .......

34

Lampiran 3. Format Sistematika Proposal Sarana PKBM ................

35

Lampiran 4. Format Perjanjian Kerjasama .......................................

37

Lampiran 5. Format Laporan Penyelenggaraan ................................

42

Lampiran 6. Format Rekapitulasi Penggunaan Dana .......................

44

Lampiran 7. Buku Kas Umum ..........................................................

45

Lampiran 8. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ......

46

Lampiran 9. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ...

48

Lampiran 10 Format Rincian Penggunaan Dana ..............................

50

Lampiran 11 Format Rekapitulasi Status Ketersediaan Sarana PKBM .

51

Lampiran 12 Format Faktur Pembelian Barang ...............................

52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pada 2011, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang laki-laki 1 dan 4.465.282 orang perempuan. Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.390.172 orang atau 80,1 persen berada di 12 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 (enam) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,43 persen. 1 (satu) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi angka persentase di bawah persentase rata-rata nasional, dan 5 (lima) provinsi dengan angka presentase tuna aksara di atas persentase rata-rata nasional. Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412 orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000 orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa



Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan 2 keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan pendidikan masyarakat antara lain: Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Perempuan, Pendidikan Keorangtuaan dan Penataan Kelembagaan Pendidikan Nonformal. Dalam penyelengaraannya, layanan pendidikan masyarkat tersebut dapat dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pembelajaran pendidikan masyarakat di PKBM diperlukan sarana pendukung dalam pelaksanaannya. Kegiatan penyediaan sarana PKBM merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan PKBM. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan.

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 4. Peraturan Presiden No 47 tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;


5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga; 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010- 3 2014; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan pemahaman dan pengaturan kepada pihak yang terkait, antara lain: 1. lembaga mitra terkait, sebagai acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal bantuan sarana PKBM; 2. panitia seleksi proposal, sebagai salah satu acuan dalam melakukan penilaian proposal; 3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, sebagai acuan untuk menyalurkan dana bantuan, meningkatkan tatakelola, akuntabilitas, pencitraan publik dalam mengelola dana bantuan; 4. Dinas pendidikan, sebagai salah satu bahan sosialisasi, mendampingi, membina, serta melakukan pemantauan kepada lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan masyarakat.


BAB II BANTUAN SARANA PKBM

4

A. Pengertian 1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah satuan pendidikan nonformal memiliki fungsi menyelenggarakan layanan pembelajaran kepada masyarakat di bidang pendidikan nonformal. PKBM dibentuk secara swadaya atas dasar “prakarsa/dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. 2. Sarana PKBM merupakan fasilitas minimal yang dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya layanan pembelajaran pendidikan nonformal di PKBM. Layanan pendidikan nonformal di PKBM antara lain: (i) pendidikan keaksaraan, (2) pengembangan budaya baca masyarakat, (3) pendidikan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, (4) pendidikan kepemudaan, (5) pendidikan keorangtuaan, (6) pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. 3. Bantuan Sarana PKBM merupakan upaya memfasilitasi peningkatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan nonformal yang ditujukan bagi pemuda dan orang dewasa dengan memanfaatkan dan memperluas akses penggunaan sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 4. Pengguna Anggaran (PA) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan;


5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; 6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN; 5 7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar; 8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III (KPPN Jakarta III) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara; 9. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ PPK dan disampaikan kepada PP-SPM; 10. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PP-SPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan; 11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.


B. Sasaran.

6

1. Penerima Bantuan Lembaga yang dapat mengajukan bantuan sarana PKBM adalah PKBM di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Direktorat, dalam rangka mempercepat pencapaian penuntasan tuna kasara di Indonesia, dapat memberikan proiritas bantuan sarana PKBM kepada PKBM yang berada di kabupaten/kota yang memiliki tingkat tuna aksara lebih tinggi. 2. Penerima Manfaat. Penerima manfaat layanan adalah peserta didik pendidikan masyarakat, tutor pendidikan keaksaraan, pendidikan masyarakat, pengelola PKBM, tenaga kependidikan nonformal, dan masyarakat umum berkepentingan dengan layanan pendidikan masyarakat.

C. Tujuan Bantuan Sarana PKBM 1. Memenuhi sebagian kebutuhan sarana PKBM pada 50 PKBM yang sudah ditetapkan menjadi penerima bantuan; 2. Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pembelajaran pendidikan masyarakat di PKBM; 3. Meningkatkan kualitas belajar peserta didik dan masyarakat yang terkait; 4. Memberikan stimulan kepada PKBM untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka akreditasi nasional satuan pendidikan nonformal; 5. Meningkatkan prosentase PKBM penyelenggara layanan pendidikan masyarakat yang memiliki NILEM.

D. Hasil yang Diharapkan 1. Terpenuhinya sebagian kebutuhan sarana PKBM pada 50 PKBM penyelenggara pendidikan masyarakat; 2. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil


pembelajaran pada PKBM penyelenggara pendidikan masyarakat; 3. Meningkatnya kualitas belajar warga belajar dan masyarakat yang berkepentingan; 4. Prosentase PKBM ber-NILEM penyelenggara layanan pendidikan masyarakat mengalami peningkatan.

E. Deskripsi Kegiatan 1. Indikator keberhasilan a. Lima puluh PKBM yang ditetapkan masing-masing menerima 7 satu paket bantuan sarana PKBM; b. PKBM penerima bantuan sarana PKBM dapat memenuhi sebagian kebutuhan sarana yang dibutuhkan dengan tepat waktu, jumlah, dan sasaran; c. Prosentase jumlah PKBM yang memiliki NILEM meningkat; d. Kualitas layanan PKBM kepada peserta didik pendidikan masyarakat mengaami peningkatan menjadi lebih baik; e. Lima puluh PKBM penerima bantuan sarana dapat memenuhi sebagian standar sarana PKBM yang disyaratkan untuk memperoleh status skreditasi; 2. Sarana PKBM Setiap PKBM idealnya dapat memeunhi dan menyediakan standar minimal sarana dan prasarana yang diperlukan. Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak PKBM yang belum memiliki sarana yang memadai, baik dalam jenis, jumlah, maupun kalaikannya. Bantuan sarana PKBM ini merupakan upaya untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan PKBM untuk dapat memberikan layanan yang baik dalam pembelajaran kepada masyarakat. Penyediaan sarana PKBM ini diharapkan akan memberikan peningkatan: a. layanan pembelajaran kepada peserta didik dan masyarakat yang lebih memadai; b. iklim pembelajaran yang lebih kondusif dan lebih interaktif;


8

c. semangat tenaga pendidik dan kependidikan penyelenggara pendidikan masyarakat dalam memberikan layanan belajar; d. meningkatnya motivasi belajar masyarakat; e. terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. 3. Komponen Sarana PKBM Komponen sarana PKBM dapat diklasfikasikan sebagai berikut: a. Sarana Sekretariat/administrasi kantor 1) Peralatan/perlengkapan kantor (Office Supplies): Adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat, lebih tepat dan lebih baik. Peralatan/perlengkapan kantor dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: a) Peralatan perlengkapan kantor dilihat dari bentuknya. (1) Peralatan kantor berbentuk lembaran (berbagai jenis kertas, map, amplop dll) (2) Peralatan/perlengkapan berbentuk non lembaran (stapler, perforator, binder clip, sandaran buku, bantalan stempel, ordner, gunting, pemotong kertas dll.) (3) Peralatan/perlengkapan kantor dilihat dari penggunaannya, seperti: (1) Barang habis pakai adalah barang yang penggunaanya hanya satu/ beberapa kali pakai atau tidak tahan lama. Contoh: kertas, tinta, karbon, staples, pulpen, pensil dll., (2) Barang tidak habis pakai adalah barang/benda kantor yang penggunaannya tahan lama contoh: stapler, perforator, cutter dan gunting, dll. b) Peralatan/perlengkapan kantor berbentuk buku, seperti: buku agenda surat masuk dan surat keluar, buku induk peserta didik, buku data tutor dan nara sumber teknis, presensi tutor mengajar, buku laporan kemajuan warga


belajar, buku tamu, buku ekspedisi, buku inventaris, buku kas, buku leger, buku data usaha, buku catatan keuangan, dll. 2) Mesin-mesin kantor (Office Mechine) Mesin-mesin kantor (office mechine) adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahanbahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Contoh: komputer, laptop, LCD Projector (Liquid Crystal Display), mesin tik, mesin fotokopi, mesin penghancur kertas (paper shreeder), 9 scanner, mesin presensi. 3) Mesin Komunikasi Kantor Mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi, baik di lingkungan organisasi sendiri maupun ke luar organisasi. Contoh: telepon, interkom, faksimili, dan pesawat telepon, dll. 4) Perabot Kantor (Office Furniture) Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari bahan dasar kayu atau besi untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. Contoh: Meja, kursi, sofa (meja dan kursi untuk tamu) rak buku, lemari, filing cabinet, papan tulis, brangkas/cash box, tempat majalah/koran meja resepsionis, papan data, papan nama, papan pengumuman, dll. b. Sarana Pembelajaran Sarana belajar merupakan sarana yang langsung mendukung proses pembelajaran. Sarana belajar terdiri atas: meja dan kursi pembelajaran, papan tulis, lemari dan rak buku, komputer, alat praktik keterampilan, alat peraga. Sarana pembelajaran tersebut bukan hanya yang dipergunakan oleh peserta didik, tetapi juga oleh tutor dalam merancang rencana pembelajaran.


10

4. Layanan Bantuan Sarana PKBM Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikanan layanan bantuan sarana PKBM diberikan dalam bentuk dana. PKBM selanjutnya mempergunakan untuk mengadakan sarana pembelajaran pendidikan nonformal bagi peserta didik yang dibinanya. Sarana yang diberikan tersebut untuk memenuhi sebagian kebutuhan sarana pembelajaran yang diperlukan. Kebutuhan sarana belajar yang belum disediakan oleh direktorat merupakan bentuk partisipasi yang harus disediakan oleh masyarakat dan/atau lembaga penyedia layanan pembelajaran pendidikan masyarakat. Jenis kebutuhan sarana PKBM selanjutnya diadakan oleh lembaga berdasarkan jenis peruntukan penggunaan dana yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. Adapun gambaran pelaksanaan atau tahapan kegiatan yang perlu dilakukan oleh PKBM penyelenggara pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut. a. Persiapan 1) Melakukan identifikasi kebutuhan sarana PKBM, sarana yang akan diadakan harus berdasarkan atas kebutuhan minimal PKBM dalam mendukung layanan pembelajaran pendidikan masyarakat. 2) Lembaga penyelenggara yang memenuhi syarat mengajukan permohonan bantuan sarana PKBM. Permohonan lembaga dibuat dalam bentuk usulan (proposal) pengajuan bantuan. Proposal disusun dengan mengacu kepada ketentuan penyusunan proposal yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan sarana PKBM tahun 2013. b. Pelaksanaan 1) Ketersediaan bantuan sarana PKBM bersifat terbatas. Oleh karena itu penentuan lembaga penerima bantuan bersifat kompetisi. Hanya lembaga yang lulus seleksi dan ditetapkan menjadi penerima yang dapat menerima bantuan sarana PKBM.


2) Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sarana PKBM akan menerima bantuan dalam bentuk dana sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 3) Dana bantuan tersebut dalam butir (2) semata-mata wajib dipergunakan untuk mengadakan satu paket sarana PKBM yang sudah disetujui. 4) Rincian, jenis, volume, serta komponen sarana PKBM ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis ini, dengan mempertimbangkan dan/atau memperhatikan usulan yang diajukan oleh lembaga, serta hal-hal khusus yang bersifat 11 kearifan lokal tempat lembaga berada/menyelenggarakan pembelajaran pendidikan masyarakat. 5) Lembaga penerima bantuan sarana PKBM bertanggungjawab mutlak atas pemanfaatan, pemeliharaan, dan keamanan, pengadministrasian sarana PKBM yang sudah diterima. c. Pascapelaksanaan 1) Lembaga juga berkewajiban melakukan pencatatan status keberadaan sarana PKBM tersebut dan melaporkan kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota setempat; 2) Lembaga penerima wajib memanfaatkan sarana PKBM yang diterima sesuai peruntukan yang ditetapkan; 3) Setelah sarana PKBM diadakan, PKBM wajib mencatat dalam buku inventaris lembaga, serta membubuhi label dalam setiap perangkat tersebut. Label pada sarana PKBM dilakukan dengan membubuhkan tulisan pada fisik luar sarana yang memiliki kemampuan daya tahan lama dan terbaca dengan jelas. Label diharapkan dengan bahan cat minyak yang baik. Tulisan dalam label menyebutkan asal usul dan tahun perolehan sarana tersebut. Sebagai contoh: “Bantuan Direktorat BINDIKMAS Tahun 2013” PKBM ......................., ß--( nama lembaga penerima) Kab/Kota.................. (nama kab/kota lokasi lembaga).


12

5. Ruang Lingkup Sarana PKBM a. Ruang lingkup, jenis, dan kuantitas sarana PKBM yang penyediaannya melalui fasilitasi bantuan tahun anggaran 2013, meliputi: (i) Satu paket/set perlengkapan kantor/sekretariat, dan (ii) satu paket sarana pembelajaran; b. Kebutuhan Minimal Sarana PKBM Lembaga penerima bantuan sarana PKBM, wajib segera mengadakan sarana tersebut dengan memenuhi kebutuhan minimal yang telah diidentifikasi oleh lembaga, dan kebutuhan minimal tersebut harus memenuhi jenis komponen sarana PKBM yang telah ditentukan dalam buku petunjuk teknis ini; c. Partisipasi Lembaga Lembaga calon penerima bantuan wajib berpartisipasi langsung dalam menyediakan kelengkapan kebutuhan untuk memanfaatkan sarana PKBM yang tidak disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

A. Penerima Bantuan 1. Lembaga yang dapat mengajukan permohonan untuk menerima bantuan sarana PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang sudah memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM); 2. Lembaga penerima bantuan sarana PKBM dapat diprioritaskan yang berada di provinsi dan/atau kabupaten/kota memiliki tingkat tuna aksara lebih tinggi. 3. Menyelenggarakan pendidikan masyarakat diantaranya: (1) pendidikan keaksaraan, (2) pengembangan budaya baca masyarakat, (3) pendidikan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, (4) pendidikan kepemudaan, (5) pendidikan keorangtuaan, (6) pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan.

B. Persyaratan Kelembagaan 1. Syarat Administrasi (Umum) Lembaga yang dapat mengajukan permohonan bantuan sarana PKBM wajib memenuhi ketentuan administrasi, yaitu: a. PKBM memiliki legalitas kelembagaan, dibuktikan dengan kepemilikan surat keputusan pendirian/pembentukan lembaga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, atau akte notaris pendirian PKBM b. PKBM memiliki status domisili yang pasti yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kepala desa/kepala kelurahan setempat;



13

14

c. PKBM memiliki status sekretariat tetap, dibuktikan ststus kepemilikan bangunan PKBM antara lain, sertifikat tanah dan/atau bangunan PKBM, dan/atau rekening listrik, dan/ atau rekening PAM, bukti pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB), atau bukti sah lainnya), yang memiliki hubungan dengan penanggung jawab lembaga; d. PKBM memiliki rekening bank atas nama lembaga dengan status aktif, dibuktikan dengan fotokopi rekening lembaga dan fotokopi halaman transaksi pada seminggu terakhir; e. Ketua/penanggung jawab PKBM memiliki status kependudukan pada satu kecamatan yang sama dengan alamat sekretariat lembaga, dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku; f. PKBM Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama dan sesuai dengan nama lembaga pengusul dalam rekening; g. PKBM memiliki surat/keterangan izin operasional dan/atau izin penyelenggaraan program yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat yang masih berlaku (aktif); h. Memperoleh rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; i. Memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) yang valid; j. PKBM sanggup membuat surat pernyataan yang memuat tentang: 1) sudah memenuhi kewajiban pelaporan tahun 2012 dan sebelumnya ( khusus lembaga yang pernah memperoleh bantuan); 2) berpengalaman menyelenggarakan layanan pendidikan masyarakat dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut (bukti disertakan); 3) kesanggupan bertanggungjawab penuh terhadap keutuhan, keamanan, dan perawatan sarana PKBM yang diterima dari Direktorat Dikmas; 4) kesanggupan memanfaatkan dan menggunakan sarana PKBM semata-mata untuk layanan pembelajaran pendidikan masyarakat;


5) sanggup menyediakan kelengkapan sarana PKBM yang tidak disediakan oleh Direktorat Dikmas; 2. Persyaratan Teknis PKBM yang dapat mengajukan permohonan bantuan sarana PKBM yaitu: a. memiliki rencana kerja yang objektif dan jelas untuk memanfaatkan sarana PKBM yang diterima; b. memiliki rencana pembelajaran pendidikan masyarakat, sekurangkurangnya untuk dua tahun satu tahun ke depan bagi peserta 15 didik pendidikan masyarakat (pemuda dan orang dewasa); c. sanggup menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana PKBM yang belum dapat disediakan oleh direktorat; d. sanggup menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai untuk berlangsungnya layanan pembelajaran pendidikan masyarakat; e. memiliki prestasi yang baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan nonformal mamupun pendidikan masyarakat pada umunya.

C. Tatacara Pengajuan Dana 1. PKBM menyusun proposal beserta kelengkapannya (disusun berurutan) yaitu: a. Asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; b. Fotokopi rekening bank atas nama lembaga, c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga, d. Fotokopi; 1) akte notaris pendirian lembaga, atau 2) surat keterangan pendirian lembaga dari pejabat yang berwenang, atau 3) surat izin opersional penyelenggaraan lembaga, atau 4) surat legalitas lembaga lainnya dari pejabat yang berwenang; 2. Proposal selanjutnya dikirimkan kepada:


16

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Komplek Kantor Kemendikbud, Gedung E Lantai 6 Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270 3. PKBM dapat terlebih dahulu mengirimkan proposal dalam bentuk soft copy (file) melalui surat elektronik ke alamat email: • [email protected] • [email protected]

D. Prosedur Penyaluran Dana 1. Sosialisasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyrakat menyosialisasikan tersedianya bantuan melalui berbagai cara, antara lain: a. pemberitahuan secara tertulis kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan strategi ini dapat berupa pengiriman surat dinas dan/atau juknis; b. melalui pertemuan-pertemuan dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota atau lembaga mitra; c. melalui teknologi komunikasi dan informasi, yaitu mengunggah petunjuk teknis melalui laman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan alamat http://www.paudni. kemdikbud.go.id/dikmas 2. Seleksi/Penilaian Proposal a. Seleksi/Penilaian Administrasi 1) Proposal yang memenuhi ketentuan waktu pemasukan proposal diikutkan dalam seleksi administrasi; 2) Seleksi administrasi untuk memastikan terpenuhinya syarat administrasi yang ditetapkan dalam petunjuk teknis; 3) Seleksi administrasi akan menghasilkan dua kemungkinan, (i) lembaga dinyatakan lulus administrasi; (ii) lembaga dinyatakan tidak lulus administrasi;


4) Proposal yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diikutkan dalam tahap seleksi/penilaian substansi/teknis. 5) Objek dan instrumen seleksi administrasi mengacu ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis; 6) Pelaksana seleksi administrasi adalah Subdit Sarana dan Prasarana dan/atau tim yang diberi tugas khusus oleh pejabat yang berwenang; 7) Objek dan kriteria seleksi/penilaian administrasi. No

Objek Administrasi yang diseleksi/dinilai

(1)

(2)

Sesuai/ Tdk Sesuai/ Ada Tdk Ada (3)

(4)

1 2

Lembaga pengusul adalah PKBM Fotokopi bukti pendirian lembaga (akte notaris/ surat keputusan pajabat berwenang) 3 Asli surat keterangan domisili lembaga yang dikeluarkan oleh kepala desa/kelurahan 4 Bukti kepemilikan/hak menggunakan bangunan sebagai sekretariat lembaga (sertifikat/ rekening listrik/PDAM/ PBB/dan lainnya yang relevan). 5 Foto copy rekening bank an. lembaga+ halaman transaksi yang mencantumkan saldo rekening 6 Fotokopi kartu tanda penduduk ketua/pimpinan/ penanggungjawab lembaga yang masih berlaku 7 Melampirkan foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) an. PKBM (sesuai nama rekening). 8 Melampirkan foto copy ijin operasional/ penyelenggaraan Program PAUDNI yang dikeluarkan dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi. 9 Melampirkan asli surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 10 Melampirkan bukti/mencantumkan kepemilikan NILEM yang valid. 11 Melampirkan bukti bahwa PKBM berpengalaman sekurangkurangnya tiga tahun berturut-turut meyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat 12 Surat pernyataan yang memuat tentang:


17

18

No

Objek Administrasi yang diseleksi/dinilai

(1)

(2)

Sesuai/ Tdk Sesuai/ Ada Tdk Ada (3)

(4)

a. bahwa sudah memenuhi kewajiban pelaporan kegiatan tahun yang lalu (khusus lembaga yang menerima bantuan dari Dikmas tahun 2012 dan sebelumnya) b. kesanggupan bertanggungjawab penuh terhadap keutuhan, keamanan, dan perawatan sarana PKBM yang diterima dari Direktorat Dikmas; c. kesanggupan menggunakan sarana PKBM semata-mata untuk layanan pembelajaran pendidikan masyarakat; d. sanggup menyediakan kelengkapan sarana PKBM yang tidak disediakan oleh Direktorat Dikmas;

b. Seleksi/Penilaian Substansi/Teknis 1) Hanya proposal yang lulus seleksi administrasi yang diikutkan dalam seleksi/penilaian substansi/teknis; 2) Pelaksana seleksi/penilaian substansi/teknis, adalah panitia/ tim yang diangkat/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang; 3) Seleksi/penilaian subtansi/teknis untuk memastikan terpenuhinya persyaratan/aspek-aspek teknis yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengajuan bantuan sarana PKBM; 4) Hasil seleksi/penilaian substansi/teknis ada tiga kemungkinan yaitu, proposal dinyatakan: a) lulus teknis, b) lulus teknis dengan perbaikan; c) tidak lulus seleksi/penilaian teknis; 5) Lembaga yang dinyatakan lulus seleksi teknis/substansi selanjutnya disusun dalam daftar rangking berdasarkan perolehan akhir skor nilai teknis/substansi. 6) Lembaga yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, untuk dinyatakan lulus, wajib memperbaiki proposal sesuai saran/ rekomendasi revisi yang disampaikan tim penilai; 7) Proposal perbaikan harus sudah diterima oleh tim penilai/


direktorat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender terhitung tanggal penerimaan pemberitahuan revisi oleh lembaga; 8) Dalam hal lembaga tidak menyerahkan proposal perbaikan sampai batas waktu yang ditetapkan, dinyatakan kehilangan haknya untuk mengikuti tahapan lebih lanjut seleksi/ penilaian proposal; 9) Tahapan selanjutnya proses seleksi proposal adalah verifikasi; 10) Hanya lembaga dengan proposal dinyatakan lulus teknis, 19 yang diikutkan dalam tahapan verifikasi; 11) Pelaksanaan dan ketentuan verifikasi lembaga mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. c. Verifikasi Lembaga Proposal yang dinyatakan lolos penilaian subtansi/teknis, selanjutnya dapat dilakukan verifikasi. Verifikasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian data, informasi, dokumen yang sudah disampaikan dalam proposal sesuai dengan fakta senyatanya di lembaga. Petugas melakukan verifikasi dengan salah satu atau beberapa cara sekaligus, yaitu visitasi/kunjungan langsung ke lokasi dan alamat lembaga, koresponden/surat menyurat, berkerjasama dengan dinas pendidikan dan/atau pihak terkait lainnya, serta cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Objek verifikasi lembaga meliputi namun tidak terbatas pada data/ informasi/bukti berkas tertulis yang sudah diserahkan bersama proposal. Hasil akhir verifikasi adalah (i) lembaga dinyatakan lulus verifikasi, (ii) lembaga dinyatakan tidak lulus verifikasi. Hanya lembaga yang dinyatakan lulus verifikasi yang dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi calon penerima bantuan sarana PKBM. d. Penetapan Penerima Bantuan PKBM penerima bantuan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.


e. Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana PKBM 1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima.

20

2) Penyerahan dan Penerimaan Sarana Belajar a) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyerahkan kepada lembaga yang sudah ditetapkan dalam bentuk dana; b) Penyerahan dan penerimaan bantuan dilakukan setelah Pejabat Pembuat Komitmen terkait dan penanggung jawab lembaga penerima menandatangani perjanjian kerjasama. c) Mekanisme dan tata cara penyerahan dan/atau penerimaan bantuan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama. d) Lembaga penerima bantuan sarana PKBM tidak dikenai biaya apapun untuk penerimaan bantuan sarana PKBM. 3) Pengadaan Sarana PKBM a) PKBM setelah menerima dana, segera merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana PKBM yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; b) PKBM bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan dan hasil pengadaan sarana dalam hal ruang lingkup, jenis, kuantitas, kualitas, spesifikasi teknis, dan waktu yang ditetapkan; c) PKBMtidak diperkenankan menggunakan sebagaian atau seluruh dana bantuan yang diterima untuk mengupah kepada pihak lain atas bantuan teknis pelaksanaan pengadaan sarana;


d) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berwenang memverifikasi proses pelaksanaan dan hasil pengadaan sarana berdasarkan kriteria yang ditetapkan. e) Lembaga wajib melakukan pencatatan dan pengadministrasian sarana PKBM hasil pengadaan dengan tertib, rapi, dan akuntabel sesuai keadaan yang sebenarnya. 4) Pemanfaatan Bantuan Lembaga wajib memanfaatkan sarana PKBM yang sudah 21 diterima sesuai dengan peruntukan meliputi antara lain: a) untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran pendidikan masyarakat, yaitu: (1) pendidikan keaksaraan, (2) pengembangan budaya baca masyarakat, (3) pendidikan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, (4) pendidikan kepemudaan, (5) pendidikan keorangtuaan, (6) pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan; b) apabila dikemudian hari diketahui bahwa lembaga terbukti melakukan penyimpangan pemanfaatan sarana PKBM tidak sesuai peruntukan semestinya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban dan/atau mengusulkan/ menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan. 5) Pengelolaan Sarana PKBM PKBM wajib menyampaikan pertanggungjawaban tentang pengadaan dan/ atau pengelolaan sarana PKBM antara lain meliputi: a) pemanfaatan sarana PKBM untuk pembelajaran pendidikan masyarakat b) kemanfaatan sarana bagi penyelenggaraan pembelajaran pendidikan masyarakat; c) kondisi fisik, yaitu kuantitas, dan kualitas sarana yang diperoleh;


d) upaya-upaya inovatif yang sudah dan/atau direncanakan/ dilaksanakan untuk pemanfaatan lebih baik (maksimal); e) melaporkan secara berkala pencatatan (inventarisasi) sarana PKBM kepada direktorat dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Laporan pencatatan status inventaris tersebut dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran berjalan setelah sarana belajar diterima. 22

F. Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana Adapun mekanisme pengusulan dan pencairan dana dapat digambarkan dalam bagan berikut ini: Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana Bantuan Sarana PKBM Tahun 2013 KPPN III

Dit. Bindikmas

Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Kab./Kota

PKBM

Penyusunan Juknis

E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana

Sosialisasi

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun anggaran 2013 memfasilitasi penyediaan bantuan sarana PKBM untuk 50 lembaga yang memenuhi syarat. Masing-masing lembaga akan menerima bantuan sarana PKBM senilai Rp 40.000.000,-. Dana tersebut diperuntukkan sematamata untuk membiayai penyediaan sarana PKBM yang proporsi alokasi peruntukan bantuannya ditetapkan sebagai berikut:

23 Sosialisasi

Sosialisasi

Penyusunan Proposal

Pengajuan rekomendasi Pengajuan Proposal Seleksi Adm. & Teknis

Verifikasi Lembaga

No

Komponen Sarana PKBM

A

Sarana sekretariat/administrasi PKBM (disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing yang meliputi: (1). peralatan/perlengkapan kantor (office supplies); (2) mesin-mesin kantor (office mechine); (3). mesin komunikasi kantor; dan (4). perabot kantor (office furniture))

1 set

Sarana Pembelajaran (Meja dan kursi pembelajaran, papan tulis, lemari dan rak buku, komputer, alat praktik keterampilan, alat peraga, dll). Sarana pembelajaran tersebut juga bisa digunakan oleh tutor dalam merancang rencana pembelajaran.

1 set

B

Volume

Alokasi (%)

Penetapan Lembaga

70% (maksimal)

Akad Kerjasama

Pengajuan Dana ke KPPN Tidak Dokumen lengkap?

30% (minimal)

Menerbitkan SP2D

Ya

Penyaluran Dana

Menerima Dana Pelaksanaan kegiatan Penyampaian laporan


Tembusan laporan

Tembusan laporan

Pelaporan kegiatan


24

Keterangan Diagram Alur: 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyusun juknis dan menyosialisasikan kepada dinas pendidikan provinsi, kabupaten/ kota, dan PKBM; 2. Lembaga PKBM menyusun proposal (format proposal lihat lampiran 3) dan mengajukan rekomendasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota (lihat format rekomendasi lampiran 2); 3. Lembaga PKBM mengajukan proposal yang sudah mendapatkan rekomendasi kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; 4. PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melaksanakan seleksi administrasi dan teknis terhadap proposal lembaga yang masuk; 5. Apabila dipandang perlu Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat akan melakukan verifikasi lapangan kepada lembaga calon penerima dana bantuan. Verifikasi dilakukan dengan maksud mengetahui eksistensi dan kelayakan lembaga. Dalam verifikasi lapangan, kegiatan yang dilakukan adalah cheking dokumen asli, klarifikasi data, akurasi informasi, dan melihat fisik lembaga serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan; 6. Jika hasil verifikasi dianggap memenuhi kriteria dan layak untuk mendapatkan bantuan, PPK menetapkan lembaga penerima bantuan dengan Surat Keputusan yang disahkan oleh KPA disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Berdasarkan Surat Keputusan, PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Sarana PKBM (lihat lampiran 4) dengan lembaga penerima bantuan. 7. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan SPP kepada pejabat penerbit SPM untuk selanjutnya mengirimkan dokumen-dokumen pencairan dana kepada KPPN dalam rangka pencairan bantuan.


8. KPPN menerbitkan SP2D untuk pencairan dana kepada PKBM melalui rekening atas nama lembaga tersebut. 9. Setelah menerima dana bantuan PKBM melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam proposal yang diajukan. Selama pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan pemantauan. 10. Lembaga PKBM wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dengan mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur pada Bab IV petunjuk teknis ini. Sistemaika mengikuti ketentuan yang ditetapkan 25 (lihat lampiran 5)


BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

e. Laporan pencatatan (inventarisasi) sarana PKBM dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Laporan inventarisasi tersebut dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran berjalan setelah sarana belajar diterima dengan mengacu format terlampir. (lihat lampiran 11)

B. Pemantauan 26

A. Pelaporan 1. Lembaga wajib menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, pernyataan tertulis tentang penerimaan bantuan sarana PKBM (lihat lampiran 9). Laporan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- dilampiri bukti penerimaan dana (copy buku transaksi rekening terakhir), dan rincian rencana penggunaan dana (lihat lampiran 10), kemudian dikirimkan selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja setelah dana diterima. 2. Lembaga penerima bantuan sarana PKBM wajib menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, c.q. bidang yang menangani pendidikan masyarakat. Laporan tertulis pemanfaatan sarana PKBM sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun mengenai: a. status kelengkapan dan kondisi sarana PKBM yang pernah diterima; b. pemanfaatan sarana PKBM untuk menyelenggarakan layanan pendidikan masyarakat dan kendala yang dihadapi; c. kemanfaatan (utilitas) atas ketersediaan sarana PKBM bagi penyelenggaraan pembelajaran dan upaya menumbuhkan kegemaran dan budaya membaca dan belajar masyarakat; d. status keberadaan (kuantitas dan kualitas), serta keberfungsian sarana PKBM;


1. Tujuan, Subjek, Objek, dan Strategi Pemantauan a. Pemantauan dilakukan dalam kerangka pembinaan, optimalisasi 27 hasil, serta sebagai bagian dari perwujudan akuntabilitas kinerja lembaga dan publik. b. Subjek pemantauan adalah lembaga setelah menerima dan/atau memanfaatkan bantuan sarana PKBM. c. Objek pemantauan dapat meliputi, keadaan (kondisi) dan kelengkapan sarana, kesesuaian kuantitas dan kualitas, pemanfaatan dan kemanfaatan sarana, keberfungsian, dukungan infrastruktur yang difasilitasi oleh lembaga penerima, dan lainlainnya; d. Strategi pemantauan antara lain: (i) kunjungan lapangan; (ii) korespondensi atau laporan tertulis langsung kepada lembaga; (iii) permintaan informasi dan/atau laporan melalui dinas pendidikan setempat, media massa, pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Petugas Pelaksana a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; b. Dinas pendidikan provinsi setelah berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota; c. Dinas pendidikan kabupaten/kota setempat setelah berkoordinasi/ bekerjasama dengan Penilik Pendidikan Masyarakat setempat;


d. Penilik Pendidikan Masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada lembaga dalam hal pemanfaatan, pengamanan, perawatan, pelaporan, serta optimalisasi kemanfaatan penerima bantuan sarana PKBM.

C. Catatan Khusus. 28

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memungut biaya apapun dan dalam bentuk apapun kepada lembaga yang mengajukan usulan bantuan sarana PKBM; 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta seluruh pegawai/staf baik secara bersama (organisasi) maupun secara perorangan dilarang meminta dan/atau menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun dari lembaga atau pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan penerimaan bantuan sarana PKBM; 3. Lembaga atau pihak-pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung patut diduga terkait dengan proses dan/atau pengajuan/ seleksi/penyaluran/penyerahan/penerimaan bantuan sarana PKBM, tidak diperbolehkan mencoba dan/atau melakukan/ memberikan/ menawarkan suap/imbalan/komisi/hadiah atau sejenisnya kepada pegawai/petugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang akan dan/atau sedang/telah melaksanakan tugas resmi berkaitan dengan penyaluran bantuan; 4. Pelanggaran terhadap seluruh ketentuan pedoman ini, baik yang dilakukan oleh petugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan/atau lembaga pengusul/penerima bantuan sarana PKBM, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan;


5. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak mendiskualifikasi usulan/proposal bantuan sarana PKBM dari lembaga yang tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program pendidikan masyarakat tahun 2012 dan/atau tahun-tahun sebelumnya. 6. Lembaga pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan proposal, seperti biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan sarana PKBM 29 7. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.


30

BAB V

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PENUTUP

A. Pengawasan Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


P

enyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, khususnya dalam bidang layanan pendidikan masyarakat 31 dapat diselenggarakan oleh seluruh lapisan masyarakat, peran serta masyarakat ini dapat dilakukan dan dilaksanakan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pembelajaran pendidikan masyarakat di PKBM diperlukan sarana pendukung dalam pelaksanaannya. Kegiatan penyediaan sarana PKBM merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan PKBM. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Sarana PKBM ini sebagai pegangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, penilik, tim penilai, dan lembaga pemohon Bantuan Sarana PKBM tahun 2013. Dengan mengikuti Petunjuk Teknis ini maka penyaluran Bantuan Sarana PKBM akan berjalan dengan baik, transaparan, akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna. Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Sarana PKBM ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis pada lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat secara umum dan peningkatan budaya baca secara khusus. Penjelasan atau informasi lebih lanjut dapat


menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dengan alamat: Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal SudirmanSenayan, Jakarta, 10270, telepon (021) 5725501, faksimili (021) 5725039. Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui website kami di alamat: • http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas • email: [email protected] • [email protected] 32

Lampiran–Lampiran Lampiran 1: Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga SURAT PERNYATAAN Kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : …………..…………………………… Jabatan dalam lembaga : …………………….………………… Alamat Lembaga : …………..…………………………… Telepon/HP/Fax. : …………..…………………………… Betindak untuk dan atas nama ………. (isi nama lembaga ybs) ……… menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Mengelola dan memanfaatkan bantuan sarana PKBM sesuai peruntukan yang seharusnya dan/atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam perjanjian kerja asama; 2. Bertanggungjawab mutlak tentang keamanan, kelengkapan, perawatan, operasionalisasi seluruh sarana PKBM yang kami terima; 3. Menerima sanksi yang ditetapkan apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti menyalahgunakan sarana PKBM tidak sesuai peruntukan semestinya; 4. Menyampaikan laporan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat tentang status, kondisi, pemanfaatan, dan kemanfaatan sarana PKBM sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. .Pernyataan ini kami buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun juga. …………………………2013 Yang menyatakan, (nama lembaga) Materiai Rp 6000; Tanada tangan + stempel

( nama terang + jabatan.)



33

Lampiran 2: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

KOP DINAS ______________________________________________________ REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ................. 34

Lampiran 3: Format Sistematika Proposal Sarana PKBM a. Sampul Proposal Proposal Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Sarana PKBM

35

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan

Diajukan Oleh

: ............................................................................ : ............................................................................

menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : ……………………………………………

Nama lembaga/organisasi Alamat di Ketua

: ......................................................... : ......................................................... : .........................................................

adalah dinilai layak mengajukan proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapat dana bantuan Sarana PKBM Tahun 2013. Demikian rekomendasi ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan.. ..............,........................2013 Kepala Dinas Pendidikan/Kabid.. cap/tanda tangan ..................................... NIP.................


Alamat Lembaga • Jalan • Nomor • Desa/Kel*) • RT/RW • Kecamatan • Kab/Kota*) • Provinsi • Alamat email*) • Telp/HP

: : : : : : : : :

.........(tulis nama kota) domisili lembaga) ......... Tahun 2013


b. Sistematika Proposal Bantuan Sarana PENGANTAR DAFTAR ISI

36

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang/Rasional 2. Sasaran Penerima Manfaat 3. Tujuan Kegiatan 4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan B. PROFIL LEMBAGA 1. Identitas Lembaga (nama dan alamat lengkap, jelas, legalitas lembaga ) 2. Susunan Kepengurusan 3. Sarana dan Prasarana 4. Sumber Daya Manusia 5. Kegiatan yang telah dilakukan 6. Kemitraan 7. Prestasi yang dimiliki C. RENCANA, KEGIATAN 1. Persiapan

f) g) h) i) j)

Sasaran Lokus Rincian Anggaran Biaya Sarana dan Prasarana Jadwal

2. Pelaksanaan

• Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Sarana PKBM 3. Pasca Pelaksanaan

• Pengelolaan Bantuan Sarana PKBM • Pemanfaatan Bantuan PKBM LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 4. Format Perjanjian Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : /B4/AKS/2012 ANTARA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN ............... (diisi nama lembaga) ....................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN BANTUAN SARANA PKBM TAHUN 2013 Pada hari ini .............., tanggal ......................, bulan ................ tahun dua ribu tigabelas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Ir. Triana Januari, DTS, M. Pd. NIP : 196201251993012001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI. Alamat : Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.


37

2. Nama Jabatan Alamat

: …………………………................................................. : ...........……………..... .................................................... : ………………………….................................................

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (......... tulis nama lembaga ……), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARAPIHAK, berdasarkan pertimbangan: 38

1. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan pendidikan masyarakat. 2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat.. PARAPIHAK bersepakat bekerjasama untuk melaksanakan program pengembangan budaya baca melalui penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana PKBM dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 Tujuan Kerjasama Perjanjian kerjasama ini bertujuan: 1. Memfasilitasi penyediaan sebagian dari kebutuhan sarana PKBM pada 50 lembaga yang ditetapkan; 2. Memfasilitasi peningkatan kualitas kelembagaan PKBM; 3. Meningkatkan kualitas proses dan hasil layanan pendidikan masyarakat di PKBM; 4. Meningkatkan daya jangkau layanan pendidikan masyarakat di PKBM;

Pasal 2 Tugas dan Tanggung Jawab 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA: a. Memproses pencairan dana melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK; b. Memberikan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana PKBM; c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana PKBM yang dilaksanakan oleh 39 PIHAK KEDUA; d. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA: a. Menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana PKBM berbasis elekktronik sesuai dengan proposal yang sudah disetujui; b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana TBM berbasis elektronik dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; c. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan secara transparan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku; d. Menjamin terselenggarakannya kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana PKBM dengan tepat waktu, sasaran, dan kualitas hasil yang sudah direncanakan; e. Menyamapaikan kepada PIHAK PERTAMA, laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana PKBM secara tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA;

5. Memfasilitasi PKBM dalam memenuhi standar minimal penyediaan sarana di PKBM



Pasal 3 Jumlah, Sumber Anggaran, dan Penggunaan Dana 1. PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA bantuan berupa dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK;

2. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi kesanggupan mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak menempuh penyesaian melalui jalur hukum.

2. Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sematamata dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik yang sudah disepakati dalam pasal 3 ayat 2 perjanjian kerjasama ini. 40 3. Dana sejumlah tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013, Nomor: 023-05.1.666866/2013 tanggal 5 Desember 2013, dengan kode …………….......

PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana Bantuan Sarana PKBM yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA berikut: Nomor Rekening : Nama Bank : Atas Nama : NPWP Lembaga : 5. PIHAK KEDUA bertanggujawab atas beban beaya materai dan pajak yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Pasal 4 Sanksi 1. PIHAK KEDUA menyatakan setuju bahwa apabila dikemudian hari diketahui ternyata menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis, proposal, dan/atau perjanjian kerjasama ini, sanggup menyetorkan kembali dana yang sudah diterima ke Kas Negara.


Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 7 41 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama. 2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARAPIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan yang diperjanjikan. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARAPIHAK dalam rangkap lima, tiga diantaranya di atas materai enam ribu rupiah dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

..................................

...............................


Lampiran 5 : Format Laporan Penyelenggaraan a. Sampul Laporan

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Sarana PKBM Tahun Anggaran 2013 42

b. Sistematika Laporan PENGANTAR DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang/Rasional 2. Sasaran Penerima Manfaat 3. Tujuan Kegiatan 4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan B. RENCANA, KEGIATAN 1. Persiapan

a. b. c. d. e.

Oleh

Sasaran Lokus Rincian Anggaran Biaya Sarana dan Prasarana Jadwal

2. Pelaksanaan

• Kegiatan Bantuan Sarana PKBM

Nama Lembaga : ……………………………………………………… Alamat Lembaga • Jalan • Nomor • Desa/Kel*) • RT/RW • Kecamatan • Kab/Kota*) • Provinsi • Alamat email*) • Telp/HP

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan

• Kegiatan Pengelolaan Sarana PKBM • Kegiatan Pemanfaatan Sarana PKBM

: : : : : : : : :

C. D. E. F.

.........(tulis nama kota) domisili lembaga) ......... Tahun 2013


HASIL YANG DICAPAI MASALAH DAN TANTANGAN KESIMPULAN DAN SARAN PENUTUP

LAMPIRAN • Rencana kerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana PKBM. • Hasil-hasil kegiatan pemanfaatan sarana PKBM • Dokumentasi visual kegiatan dan sarana PKBM. • Bukti-bukti pengeluaran/penggunaan dana bantuan • Lain-lain


43

Lamiran 6 : Format Rekapitulasi Penggunaan Dana (untuk Pelaporan)

Lampiran 7: Buku Kas Umum

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA No

Dana Diterima

1

Rp ………… Tanggal ……

44

Pengeluaran

Jumlah (unit)

Jumlah Harga (Rp)

BUKU KAS UMUM Nomor Bukti/ Faktur*)

1. Pembelian Personal Computer ……..

……… ………

2.Penyediaan Internet

sambungan ……..

……… ………

3.Pembelian …………………. …….

……… ………

Kegiatan Nama Lembaga Alamat Lengkap Tanggal Penerimaan Tahun Anggaran

: : : : : 45

4…..

NOMOR NOMOR TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KODE BUKTI 1

2

3

4

5

6

7

5….. . . . dst. Jmlh Rp ………..

Jumlah

Rp ……………….

Catatan: *) Nomor bukti/faktur: • Yaitu nomor urut (dibuat sendiri oleh lembaga di sudut kanan atas faktur/ bukti pengeluaran) bukti pengeluaran yang disusun menurut urutan tanggal terjadinya pembelian (transaksi), dengan urutan tanggal yang lebih awal memperoleh nomor bukti pengeluaran/faktur yang lebih kecil (dulu). • Bukti pengeluaran dapat berupa faktur pembelian atau kuitansi yang valid/ otentik dan dikeluarkan oleh toko/perusahaan tempat membeli barang. • Seluruh salinan/potocopy bukti pembelajaan/pembelian dilampirkan di akhir laporan akhir lembaga.


Mengetahui Ketua Lembaga

…………………………,2013 Dibuat Oleh: Bendahara Stempel Lembaga

..................... Nama Terang

.................... Nama Terang


Lampiran: 8. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor: …………………….

46

Kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan dalam lembaga Alamat Lembaga Telepon/HP/Fax.

: …………..…………………………… : …………………….………………… : …………..…………………………… : …………..……………………………

Betindak untuk dan atas nama ………. (isi nama lembaga ybs) ……… menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan sarana PKBM sesuai proposal yang sudah disetujui, ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis, perjanjian kerjasama; 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak menyalahgunakan diluar peruntukan yang ditetapkan; 3. Membuat dan menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat: a. Surat pemberitahuan tentang penerimaan bantuan, selambatlamabatnya dua minggu setelah dana diterima di rekening kami (menggunakan format pada lampiran 6). b. Laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pemanfaatan, sarana PKBM tahun 2013, selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2013. 4. Mengelola dan memanfaatkan sarana PKBM sesuai peruntukan yang seharusnya;


5. Bertanggungjawab penuh atas keamanan, kelengkapan, perawatan, operasionalisasi seluruh sarana PKBM yang kami terima; 6. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/ kota setempat, serta lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan. 7. Menerima sanksi yang administrasi/hukum sesuai perundangundangan yang berlaku apabila dikemudian hari terbukti tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis terkait dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah disepakati. Pernyataan ini kami buat dengan sebenanrnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………………2013 Yang menyatakan, (nama lembaga) Materiai Rp 6000; Tanada tangan + stempel ....................................... ( nama terang + jabatan.)


47

Lampiran 9: Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

KOP SURAT LEMBAGA ....................................................................................... LAPORAN PEMBERITAHUAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA PENYELENGGARAAN .................(TULIS NAMA KEGIATAN YBS)

........ TAHUN ANGGARAN 2013

48

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Alamat : Telp/HP, ……… ./Hp.

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ..................... Fax .......... .... e-mail, ………....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ………(diisi nama lembaga …………. menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sudah menerima dana Penyelenggaraan Sarana PKBM tahun anggaran 2013 sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dana tersebut kami terima melalui rekening lembaga: 1. Nomor : .......................................................... 2. Bank : .......................................................... 3. Atas nama : .......................................................... 4. Tanggal terima : ..........................................................

2. Melaksanaan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana PKBM sesuai proposal yang sudah disetujui dan ketentuan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati; 3. Menyerahkan laporan kegiatan secara tertulis sesuai ketentuan yang ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2013; 4. Bersedia menerima sanksi dan/atau mengembalikan sebagian atau seluruh bantuan yang sudah diterima, apabila dikemudian hari ternyata terbukti 49 menggunakkan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan; 5. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan kegiatan. Pernyataan ini kami buat sesuai dengan keadaan sebenarnya. …………………, 2013 Yang Menyatakan ………………………*) Materai Rp 6000

saudara)

Selanjutnya kami akan memenuhi kewajiban: 1. Menggunakan bantuan yang sesuai peruntukan yang seharusnya, sesuai rencana kegiatan dalam proposal yang sudah disetujui, dan tidak memberi atau mengembalikan kepada siapapun, dalam bentuk apapun, sesuai ketentuan dalam acuan;


(…………………........….)** (nama terang dan tanda tangan) *) nama lembaga **) Jabatan dalam lembaga •

Lampiran yang perlu disertakan, rencana pelaksanaan kegiatan setelah dana diterima (time table/schedule)

•

Asli bukti pencairan dikirim ke alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, c.q. Subdit Sarana dan Prasarana, dalam tiga hari setelah dana diterima.

•

Salinan laporan penerimaan dana dikirim dahulu melalui email (1) sarana.paudni@ kemdikbud.go.id atau (2) [email protected], atau (3) subdit. [email protected],


Lampiran 10. Format Rincian Penggunaan Dana.

Lampiran 11.Format Rekapitulasi Status Ketersediaan Sarana PKBM

Rencana Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan Sarana PKBM Tahun 2013 No

Kegiatan

(1) (2) A 50

Volume (3)

Sarana Sekretariat/administrasi kantor

Har-sat (Rp)

Jumlah Harga (Rp) (3x4)

(4)

(5)

No (1) A

................%

1. 2. 3. 4. 5. B

6. 7. 8. B

Sarana Pembelajaran

Jenis/ Nama, Merk, spesifikasi teknis,

Volume Tahun (unit/ buah) Perolehan

(2) (3) Sarana Sekretariat/ ………….. administrasi kantor Spesifikasi teknis: (jelaskan secara rinci/detail spesifikasi teknis masing-masing barang di kolom ini -………. - ……… - ………..

(4)

Nilai/ harga Perolehan (5)

Keadaan (baru/ baik) (6)

51

dst. …… Sarana Pembelajaran -…….; - ……. -............ dst

.................%

Petunjuk pengisian rekap pelaporan status sarana PKBM .

1. 2. 3. 4. Jumlah keseluruhan (A+B)

..............

Terbilang: ( ........................................................................................)


1. Nomor urut, cukup jelas 2. Volume, diisi jumlah untuk jenis/nama sarana belajar yang berangkutan yang diadakan/terima lembaga 3. Tahun perolehan, diisi tahun pembelian (diperoleh) berdasarkan tahun dierimanya dana/bantuan dari Direktorat; 4. Nilai/harga peroleh: diisi dengan harga pembelian yang sudah dilakukan lembaga sesuai dengan bukti riil/faktur pembelian yang otentik. 5. Keadaan: diisi keadaan barang saat dibeli dan dilaporkan (baru/ baik).


Lampiran 12. Format Faktur Pembelian Barang No.Bukt…............... FAKTUR PENJUALAN

52

Toko Nomor Alamat Tanggal Telp/Fak Nama Pembeli No

Kode Item/ Barang

: ……………………………………… : ………………………………........... :…………………………………..…. : ……………………………........….. :…………………………......………. :………............................................... Nama Barang

Jumlah & Satuan (unit/ buah)

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

Sub Jumlah harga (Rp)

…………….

Diskon/potongan(%)

…………….

Jumlah harga setelah diskon (Rp) PPn (10%) dari harga setelah diskon Jumlah harga dibayarkan (Rp)

…………… …………… …..……….

Keterangan: Kasir

Penjual

Penerima/Pembeli

……………. ____________ Keterangan:

………………

…………………..

Nomor Bukti Pengeluaran biasanya tercantum di sudut kanan atar faktur/ bukti pembelian.


Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Recommend Documents