Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039 Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderfal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga Negara terhadap pendidikan prang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat, oleh karena itu program pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyhai kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukun dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Buku Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Ruang Publik Tahun 2013 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pembina, penyelenggara dan pemangku kepentingan pendidikan

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

Taman Bacaan Masyarakat Ruang Publik

masyarakat lain untuk berpatisipasi dan menyukseskan penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat Rintisan tersebut sesuai dengan peran masingmasing. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usaia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) 2010 – 2014, salah satu target capaian kinerja yang ditetapkan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2013 adalah persentase kabupaten/kota yang memiliki TBM minimal 10 mencapai 59%. Untuk mencapai target tersebut pada tahun 2013 pemerintah telah menyediakan anggaran bantuan TBM Ruang Publik dengan sasaran 15 TBM yang akan didistribusikan di lokasi Ruang iv Publik seperti: Rumah Sakit Umum Daerah, Setasiun Kereta Api, Terminal Bus, dan Pelabuhan Penyeberangan. Saya menyambut baik diterbitkannya buku petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam pengajuan dan pengelolaan TBM Ruang Publik agar tepat sasaran dan tepat guna, sehingga kualitas layanan pendidikan masyarakat dalam rangka perluasan dan ketersediaan TBM dapat dicapai. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun petunjuk teknis ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT.

Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001


KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara,cerdas, dan mandiri bagi masyarakat yang kurangterjangkau layanan pendidikan, dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan v masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakatakan selalu melibatkan proses dimana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa (POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung paudisasi dan perlindungan anak, (v) kebermutuan lembaga penyelenggara masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatankegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebeutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai dengan akhir tahun 2012, penyediaan layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menururnnya jumlah penduduk tuna aksaradewasa (15-59 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana dari jumlahtersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksaraadalah 2,4%. Kemudian, sebanayak 16% dari seluruh lulusan program Keaksaraan Dasar yang berusia 15-59 tahun teah mendapatkan layanan Keaksaraan


Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup menjadi14%. Selain itu, sebanyak 32% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Untuk jumlah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% PKBM telah bernomor induk lembaga. Sedangkan untuk prosentase kabupaten/kota yang telah memiliki 10 TBM meningkat menjadi 47%. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan program-program vi tersebut disusunlah petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan sosial program-program pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan peningkatan Taman Bacaan Masyarakat. Selain itu, petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan teknis ini. Semoga acuan teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 2013 ur Pembinaan Pendidikan Ma assyyar Direktur Masyarakat,

Ella Yulaelawati, Yulae aellaawati, M.A., Ph.D. ae 5804091984022001 58 NIP 1958 195804091984022001


DAFTAR ISI

Hal KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR .............................................................................

v

DAFTAR ISI ...........................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ..................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis .......................................................

1 1 3 4

BAB II KEGIATAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT RUANG PUBLIK ......................................................................... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ............................................................................... 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ......................................................... C. Tujuan ................................................................................ D. Hasil yang Diharapkan ....................................................... E. Deskripsi Kegiatan ..............................................................

5 5 7 7 7 7 8 8

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA .... A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Tatacara Pengajuan Dana .................................................... D. Prosedur Penyaluran Bantuan ............................................. E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... F. Pertanggungjawaban Bantuan .............................................

15 15 15 17 19 22 26


vii

BAB I

PENDAHULUAN

viii

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

27 27 28 28

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... B. Pemeriksaan ........................................................................

30 30 30

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

31

LAMPIRAN– LAMPIRAN ....................................................................

32

Lampiran 1. Format Perjanjian Kerjasama ........................................

32

Lampiran 2. Format Sampul Proposal ............................................

37

Lampiran 3. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan ......................

38

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ......

39

Lampiran 5. Format Sistematika Penyusunan Proposal ...................

41

Lampiran 6. Format Rincian Rencana Penggunaan Dana Bantuan ..

43

Lampiran 7. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ...

44

Lampiran 8. Format Sistematika Laporan Kegiatan .........................

46

Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana Bantuan

48

Lampiran 10 Format Buku Kas Umum .............................................

49

Lampiran 11 Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak .................

50

Lampiran 12 Format Data Ketersediaan layanan TBM dan/atau TBM sejenis. ................................................................

51


A. Latar Belakang Pada tahun 2011 penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang 1 laki-laki dan 4.465.282 orang perempuan. Berdasarkan sebarannya, sebanyak 5.390.172 orang atau 80,1 persen berada di 12 provinsi. Secara khusus, terdapat enam provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,43 persen. 1 (satu) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi angka persentase di bawah persentase rata-rata nasional, dan 5 (lima) provinsi dengan angka presentase tuna aksara di atas persentase ratarata nasional. Provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412 orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000 orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA


dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa bekeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara 2 apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan pendidikan masyarakat antara lain: Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Perempuan, Pendidikan Keorangtuaan dan Penataan Kelembagaan Pendidikan Nonformal. Pengembangan budaya baca, salah satu program pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk membangun masyarakat berpengetahuan, berketerampilan, maju, dan mandiri melalui kegiatan membaca, menulis, berhitung, dan bersastra yang pelaksanaan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagai medianya. Keberadaan TBM dimaksudkan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca masyarakat, dan sebagai wadah pembinaan aksarawan baru untuk meningkatkan kemampuan keberaksaraannya yang telah diperoleh dari keikutsertaannya sebagai warga belajar pada pendidikan keaksaraan. Diharapkan dengan adanya medium TBM mampu memotivasi/ mendorong masyarakat untuk meningkatkan kegemaran membaca dan belajar sebagai penunjang terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014 menetapkan target pada tahun 2012 sebanyak 47% kabupaten/kota memiliki minimal 10 unit TBM, sementara pada tahun


2013 ditargetkan mencapai 59%. Hal ini dimaksudkan untuk ketersediaan dan memperluas keterjangkauan akses TBM yang meluas dan merata untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat di bidang bahan bacaan yang mudah, murah, serta sesuai kemampuan baca dan kebutuhan nyata. Yang Implementasinya antara lain dengan menyediakan TBM di tempat-tempat umum yang dapat dengan mudah dikunjungi dan dijangkau oleh masyarakat luas. Penyelenggaraan TBM Ruang Publik dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan membaca. Prakarsa pemerintah memfasilitasi penyediaan TBM Ruang Publik merupakan upaya memperluas dan memperkuat kelembagaan TBM Ruang Publik. Bantuan tersebut dapat diakses oleh masyarakat yang terkait yang berprakarsa menyelenggarakan layanan TBM Ruang Publik. Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan TBM Ruang Publik Tahun 2013 ini disusun dalam upaya memberikan informasi, panduan, serta pencerahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyediaan fasilitasi layanan TBM Ruang Publik.

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, 4. Peraturan Presiden No 47 tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara; 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga,


3

4

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 20102014, 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Pengajuan, Pengelelolaan, dan Pengelolaan TBM Ruang Publik ini disusun untuk memberikan pemahaman dan pengaturan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: 1. lembaga mitra Dikmas, sebagai acuan dalam menyiapkan, menyusun, dan mengajukan proposal kegiatan penyelenggaraan layanan TBM Ruang Publik; 2. panitia seleksi, sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan seleksi proposal lembaga calon peneyelenggara layanan TBM Ruang Publik; 3. pihak internal direktorat merupakan acuan dasar untuk menyalurkan, meningkatkan transparansi dan tatakelola serta akuntabilitas yang baik, juga pencitraan publik dalam mengelola bantuanpenyelenggaraan layananTBM Ruang Publik; 4. dinas pendidikan terkait, merupakan salah satu bahan sosialisasi, dan pegangan tugas, serta rambu-rambu dalam melakukan pendampingan, pembinaan, pemantauan, kepada lembaga dalam penyelenggaraan kegiatan layanan TBM Ruang Publik.


BAB II KEGIATAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT RUANG PUBLIK A. Pengertian Di dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan: 1. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah lembaga pembudayaan 5 kegemaran membaca masyarakat melalui penyediaan layanan bahan bacaan dalam bentuk koleksi pustaka cetak maupun bukan cetak (digital). 2. Ruang publik adalah tempat atau lokasi yang pada prinsipnya bersifat terbuka untuk diakses setiap orang (kecuali ditentukan harus memenuhi syarat tertentu) baik atas dasar keperluan yang bersifat khusus maupun tidak berkepentingan secara khusus kepada tempat atau lokasi tersebut. Termasuk dalam pengertian ruang publik di dalam petunjuk teknis ini meliputi tetapi tidak terbatas hanya (kawasan perbelanjaan, lingkungan rumah sakit, lingkungan terminal bus, lingkungan stasiun kereta api, lingkungan bandar udara. 3. TBM Ruang Publik adalah penyediaan layanan TBM yang berlokasi di ruang publik. 4. Bantuan TBM Ruang Publik merupakan fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan rintisan dan/atau mengembangkan layanan TBM ruang publik. 5. Satuan Pendidikan Nonformal adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, majelis taklim, serta satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya. 6. Satuan pendidikan nonformal sejenis (SPNFS) adalah lembaga yang memenuhi ketentuan menyelenggarakan layanan pendidikan nonformal, meliputi tetapi tidak terbatas hanya rumah pintar, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, perkumpulan pemuda, karang taruna, peryarikatan.


6

7. Pengguna Anggaran (PA) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan. 8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. 11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III (KPPN Jakarta III) KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara. 12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ PPK dan disampaikan kepada PP-SPM. 13. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PP-SPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan. 14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.


B. Sasaran 1. Penerima Bantuan Lembaga yang dapat mengajukan permohonan bantuan penyediaan layanan TBM Ruang Publik tahun anggaran 2013 adalah satuan pendidikan nonformal dan satuan pendidikan nonformal sejenis, serta unit pelaksana teknis daerah Sanggar Kegiatan Belajar (UPTDSKB) yang memenuhi syarat. 2. Penerima Manfaat Penerima manfaat layanan TBM Ruang Publik adalah setiap orang 7 anggota masyarakat yang memiliki akses dan memanfaatkan layanan TBM yang disediakan di lokasi ruang publik tersebut. Secara eksplisit penerima manfaat layanan TBM Ruang Publik meliputi tetapi tidak terbatas hanya pengguna dan pengunjung rumah sakit, pengguna jasa stasiun kereta api, bandar udara, terminal bus, pelabuhan, pusat perbelanjaan, maupun masyarakat yang tinggal di sekitar ruang publik tersebut.

C. Tujuan TBM Ruang Publik dimaksudkan untuk memberikan fungsi TBM kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara mendekatkan layanan di lokasi keberadaan masyarakat yang sedang berada di ruang publik. Beberapa fungsi TBM ruang publik diantaranya: 1. menyediakan layanan bahan bacaan kepada masyarakat pengguna ruang publik untuk melakukan aktifitas membaca dalam rangka belajar, mencari informasi, mencari hiburan, edukasi, dan sebagainya; 2. menumbuhkembangkan kegemaran membaca masyarakat dan/atau menulis, 3. memfasilitasi kegiatan-kegiatan literasi masyarakat; 4. mendorong pembudayaan kegemaran membaca masyarakat; 5. menyediakan sumber informasi bagi masyarakat yang berkepentingan;


D. Hasil yang Diharapkan

8

Melalui penyediaan layananTBM Ruang Publik, diharapkan: 1. sebagian kebutuhan masyarakat pada bahan bacaan, sumber belajar, sumber informasi, hiburan, rekreasi dapat dipenuhi; 2. berkembangnya keterampilan literasi dan keterampilan fungsional lainnya, 3. meningkatnya kualitas diri, kemandirian masyarakat, pengetahuan, keterampilan, berbudaya membaca; 4. tumbuhkembangnya secara mandiri budaya baca masyarakat; 5. tumbuhkembangnya inisiasi masyarakat untuk mengembangkan budaya baca masyarakat dan memasyarakatkan budaya membaca;

E. Deskripsi Kegiatan 1. Indikator Keberhasilan Sebanyak 15 TBM di Ruang Publik terbukti dapat melaksanakan fungsinya memberikan layanan kepada masyarakat pengguna secara berkelanjutan, transparan, akuntabel, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. 2. Layanan Layanan TBM Ruang Publik meliputi tetapi tidak terbatas hanya: a. Membaca ditempat, yaitu pengguna hanya dapat memanfaatkan tersedianya bahan bacaan dengan membaca di lokasi atau ruang baca yang disediakan. b. Pembelajaran, yaitu dengan menggunakan berbagai pendekatan, misalnya: 1) membacakan buku dan/atau mendongeng untuk anak usia dini, 2) membimbing belajar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi, 3) Membimbing teknik membaca cepat (scanning dan skimming),


4) Menemukan kalimat dan kata kunci dari bacaan, 5) Lomba-lomba: cerdas cermat, kemampuan membaca (menceriterakan kembali buku yang telah dibaca), menulis cerpen, pidato, mendongeng, dan lain-lain. c. Kegiatan literasi dan praktek keterampilan, yaitu diskusi tematik, bedah buku, temu penulis, latihan jurnalis, nonton film bareng, pelatihan berketerampilan fungsional. 3. Komponen Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai sumber belajar, sumber 9 informasi, dan tempat rekreasi edukatif, TBM Ruang Publik harus didukung komponen: sumber daya fisik dan sumber daya manusia sebagai berikut: a. Sumber Daya Fisik 1) Sumber daya utama, merupakan bahan bacaan. yaitu: bahan bacaan dalam pelbagai bentuk media seperti: buku, majalah, tabloid, koran, CD dan lainnya. Bahan bacaan yang disediakan perlu memperhatikan: karakteristik, kebutuhan nyata, dan kemampuan baca masyarakat. 2) Sumber daya pendukung, merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan TBM, antara lain: (a) rak/almari buku, (b) display buku baru, (c) rak majalah, (d) gantungan koran, (f) meja kerja, (g) fasilitas untuk membaca seperti: meja baca/bangku, alas duduk (tikar/karpet) dan kaca mata baca, (h) panggung kecil, (i) permainan edukatif untuk anak, dan (j) akses internet. b. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia menjadi penentu optimalisasi fungsi layanan TBM Ruang Publik. Sekurang-kunrangnya terdiri dari unsur ketua pengelola, petugas layanan serta petugas administrasi dan teknis. 1) Ketua: (a) memimpin TBM, (b) menyusun dan menetapkan program, (c) memajukan dan mengembangkan TBM,


10

(iv) melakukan hubungan kerjasama, dan (d) mengelola keuangan, 2) Petugas administrasi dan teknis: (a) mengurus administrasi dan surat menyurat, (b) mengadakan seleksi dan pengadaan bahan bacaan, (c) melaksanakan pengolahan bahan bacaan, dan (d) melaksanakan pengembangan bahan bacaan, 3) Petugas layanan: (a) melaksanakan tata tertib, (b) memberikan layanan TBM, dan (c) melaksanakan administrasi keanggotanaan. 4. Layanan TBM Inovatif Kreatif Layanan penyediaan koleksi bahan bacaan, baik yang cetak maupun bukan cetak merupakan kegiatan utama TBM ruang publik. Pengelola juga diharapkan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung dan memperkuat layanan TBM ruang publik. Kegiatan-kegiatan tersebut sebaiknya yang bersifat inovatif kreatif dalam mengelola dan melakukan layanan kepada masyarakat pengguna. a. Mengenali pengguna dan berbagai kebutuhannya Jenis koleksi dan kebutuhan setiap masyarakat pengguna TBM tergantung dari lokasi keberadaannya. Koleksi TBM sebaiknya berorientasi kepada kebutuhan pengguna tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat akan layanan TBM benar-benat dapat dioptimalkan. Disinilah pentingnya pengelola mengenali siapa pengguna dan apa kebutuhan layanan penggunanya. Kebutuhan juga berkembang dari waktu ke waktu, oleh karena itu pengelola juga perlu terus berimprovisasi dalam pengelolaan dan layanan, serta penyediaan koleksi dan kegiatan TBM. Semakin bervariasi jenis dan jumlah koleksi, serta kegiatan yang berkaitan dengan layanan TBM, semakin baik. Hal lain yang penting diperhatikan adalah menjaga dan mempertahankan kelangsungan layanan kepada masyarakat. Kreasi pengelola bukan sebatas dalam pengelolaan layanan, tetapi juga kemampuan berkreasi menggali potensi sumber pembiayaan, kerja sama, serta membangun jejaring dengan berbagai pihak yang terkait.


b. Mensosialisasikan TBM kepada masyarakat Mengenalkan, mengabarkan, serta menginformasikan keberadaan, ketersediaan dan fungsi layanan TBM kepada masyarakat, merupakan bagian sangat penting untuk dilakukan oleh pengelola. TBM bagi sebagian masyarakat mungkin belum menjadi informasi yang sangat dipahami. Mempromosikan kepada masyarakat menjadi salah satu tugas pengelola, sehingga pelan-pelan masyarakat makin mengenali dan memahami ketersediaan layanan TBM di masyarakat. Mempromosikan dan mensosialisasikan TBM kepada masyarakat memerlukan usaha keras dan sungguh-sungguh serta berkelanjutan. Materi promosi juga perlu ditakar sesuai kemampuan komunikasi masyarakat pengguna hasilnya bisa efektif. Sosialisasi dan promosi sekaligus berfungsi memberi pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat terhadap manfaat layanan TBM bagi masyarakat. c. Membentuk kelompok sasaran Pengelola TBM ruang publik dapat membentuk kelompok pengguna berdasarkan beberapa kategori, misalnya (i) kemampuan membaca, (ii) kebutuhan bahan bacaan berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan, dan (iii) kelompok usia pengguna. Inisiasi pembentukan kelompok tersebut sepenuhnya diserahkan kepada lembaga penyelenggara atau pengelola TBM, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan serta situasi dan kondisi lokasi penyelenggaraan TBM ruang publik. Pembentukan kelompokkelompok tersebut juga bermanfaat ketika pengelola melalukan seleksi kebutuhan layanan koleksi dan bimbingan pengguna. d. Memfasilitasi layanan bimbingan kemampuan membaca Membaca disamping memerlukan kemauan, tetapi juga keterampilan membaca. Keterampilan membaca masyarakat Indonesia, secara umum masih termasuk rendah jik dibanding


11

12

beberapa negara tetangga. Keterampilan membaca sesorang meliputi namun tidak terbatas hanya dalam arti: (i) memahami isi bacaan, (ii) menginterpretasikan bacaan, atau (iii) mengkombinasikan bacaan satu dengan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelola TBM dapat mengupayakan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan membaca masyarakat pengguna TBM. Keterampilan membaca dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kompetisi yang diikuti oleh masyarakat pengguna TBM berdasarkan kelompokkelompok yang sudah dibentuk pengelola. e. Menyelengarakan Kegiatan Kempetitif (Perlombaan) 1) Lomba Keterampilan Membaca dan Menulis Lomba merupakan kegiatan yang menarik bagi banyak orang. Perlombaan akan lebih menarik apabila disediakan insentif (hadiah) bagi peserta lomba. Kegiatan lomba terampil membaca dan menulis dapat diterapkan kepada semua kelompok usia pengguna TBM. Rancangan perlombaan yang baik, dapat membantu masyarakat peserta lomba meningkatkan keterampilan membaca dan kegemaran menulis. 2) Pelatihan Keterampilan Mengelola Informasi Di era teknologi komunikasi dan informasi, layanan penyediaan informasi berbasis elektronik (digital) menjadi bagian dari layanan TBM ruang publik. Koleksi TBM tidak semata-mata berupa bahan cetak, tetapi juga layanan koleksi bukan cetak yaitu dalam bentuk naskah elektronik. Pengelola TBM untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan TBM berbasis elektronik, memerlukan keterampilan khusus sumber daya manusia yang perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk keterampilan mengelola naskah elektronik, pengelola dapat menyelenggarakan lomba membuat naskah elektronik yang dapat diikuti oleh kelompok usia tertentu.


3) Lomba Kreatifitas untuk Anak-anak Anak-anak termasuk penerima manfaat penyediaan layanan TBM Ruang Publik. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengasah, meningkatkan, serta mengembangkan kreatifitas anak-anak merupakan potensi yang baik diselenggarakan oleh pengelola TBM ruang publik. Lomba kreatifitas anakanak dapat dilakukan secara berkala, bahkan dapat menjadi kalender kegiatan TBM. Beberapa kegiatan mengembangkan kreatifitas anak antara lain: • Lomba menggambar untuk melatih imajinasi anak; • Lomba keterampilan berbahasa anak baik lisan maupun tulisan, baik teks maupun visual seperti mendongeng, membaca lantang, membuat puisi, workshop menggambar • Lomba kemampuan matematis dan motorik seperti kelas origami dan menyusun puzzle • Kegiatan untuk melatih kemampuan sosialisasi anak dengan anak lainnya seperti nonton bareng, melatih kerjasama, mengasah kepekaan sesama, menolong, serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya; • Kegiatan-kegiatan kompetitif yang melatih daya saing anak dalam berinovasi dan berkreasi seperti lomba-lomba, pemilihan pengunjung terbaik. Catatan khusus: Kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak sebagai peserta, dilarang bersifat diskriminatif dan harus bersifat umu, terbuka kecuali syarat tertentu yang ditentukan dalam lomba yang direncanakan. Lomba dengan melibatkan anakanak juga perlu memperhatikan tingkat perkembangan usia. Aman, dan bersifat edukatif bagi anak-anak menurut usia yang ditentukan.


13

4) Kegiatan Diskusi Tematik TBM Ruang Publik dapat menyelenggarakan berbagai acara diskusi untuk membahas suatu topik tertentu, utamanya yang sedang menjadi perbicangan publik dengan mengundang narasumber yang kompeten. TBM dapat menjadi fasilitator bagi pengunjung TBM dan masyarakat pengguna untuk menambah dan memperdalam pemahaman pada masalahmasalah di masyarakat maupun berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. 14

Beberapa kegiatan sejenis lainnya yang dapat diselenggarakan oleh TBM misalnya acara bedah buku baru, atau buku yang sedang menjadi pembicaraan masyarakat saat itu. Untuk acara tersebut TBM mengundang penulis buku atau nara sumber yang berkompeten yang terkait untuk membahas tema atau judul buku tersebut. 5) Lomba Keaksaraan (Literasi) Kegiatan yang terkait dengan keaksaraan (literasi) yang bersifat sederhanan dapat diselenggarakan oleh TBM ruang publik. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan bertepatan atau dalam kerangka peringatan hari buku dan hari aksara internasional, atau peringatan hari-hari besar nasional. Kegiatan yang dilombakan dirancang secara sengaja berkaitan dengan pemanfaatan layanan TBM dan/atau promosi peningkatan budaya baca serta keaksaraan masyarakat. Kegiatan keaksaraan tidak sebatas berkaitan dengan baca tulis hitung, tetapi juga dapat mengandung pengertian keaksaraan fungsional lainnya. Literasi informasi, teknologi, perdamaian, media, budaya, maupun keaksaraan wirausaha.


BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

A. Lembaga Penyelenggara

15

Lembaga yang dapat mengajukan permohonan fasilitasi bantuan penyelenggaraan TBM Ruang Publik adalah satuan pendidikan nonformal dan satuan pendidikan nonformal sejenis yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Secara rinci lembaga yang dimaksud pada petunjuk teknis ini adalah: (i) PKBM, (ii) TBM, (iii) UPTD-SKB, dan (iii) satuan pendidikan nonformal sejenis.

B. Persyaratan Lembaga 1. Persyaratan Administrasi Lembaga yang berminat mengajukan permohonan bantuan penyelenggaraan layanan TBM ruang publik tahun anggaran 2013, harus memenuhi administrasi kelembagaan: a. Memiliki bukti legalitas pendirian lembaga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berupa (i) akte notaris pendirian lembaga, atau (ii) surat keputusan/keterangan pendirian lembaga, atau (iii) surat ijin opersional penyelenggaraan kegiatan pendidikan nonformal, atau (iv) surat legalitas kelembagaan lainnya yang setara; b. Lembaga memiliki rekening bank yang berstatus aktif atas nama lembaga (bukan orang perorangan/pribadi);


16

c. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama sesuai dengan nama rekening bank; d. Memperoleh memiliki rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota setempat; e. Sudah memenuhi kewajiban pelaporan kegiatan Dikmas tahun yang lalu (khusus bagi lembaga penerima dana program Dikmas tahun 2012 dan sebelumnya); f. Memiliki bukti syah ketersediaan ruang mencukupi yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan TBM Ruang Publik untuk sekurang-kurangnya selama tiga tahun; 2. Persyaratan Teknis Lembaga pengusul wajib memenuhi ketentuan teknis: a. memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menyelenggarakan layanan TBM yang memadai; b. memenuhi syarat kapasitas dan integritas yang baik sebagai calon penyelenggara layanan TBM ruang publik; c. memenuhi kesanggupan menyediakan sumberdaya manusia yang memadai untuk mengelola TBM Ruang Publik; d. memiliki rencana teknis dan operasional penyelenggaraan layanan TBM ruang publik untuk tahun 2013 ditambah dua tahun berikutnya; e. memiliki rencana pemandirian sumber dana pengelolaan TBM ruang publik yang pasti untuk tahun kedua dan seterusnya pasca memperoleh fasilitasi direktorat; f. sanggup menjamin kelangsungan layanan penyelenggaraan TBM ruang publik untuk sekurang-kurangnya selama tiga tahun terhitung sejak tahun anggaran 2013.


C. Tatacara Pengajuan Dana Pihak-pihak terkait dengan pengajuan dan penyaluran bantuan TBM Ruang Publik, yaitu: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Menetapkan Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Ruang Publik Tahun 2013; b. Menyosialisasikan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 17 Ruang Publik Tahun 2013; c. Mengesahkan Surat Keputusan (SK) penerima Bantuan Sosial. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Menyosialisasikan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Ruang Publik Tahun 2013 kepada Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota, satuan PNF dan seluruh pemangku kepentingan; b. Menilai dan menyeleksi proposal; c. Penentuan dan penetapan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan sosial d. Melakukan perikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lembaga penyelenggara TBM Ruang Publik; e. Melakukan verifikasi terhadap lembaga pengajuan Bantuan TBM Ruang Publik f. Melaksanakan pembayaran; g. Mengajukan SPP kepada Pejabat Pembuat SPM (PP-SPM); h. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan Taman Bacaan Masyarakat; i. Membuat laporan penyaluran dana bantuan kepada KPA.


18

3. Dinas Pendidikan Provinsi a. Meneruskan menyosialisasikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak terkait di wilayah provinsi yang bersankutan, tentang ketersediaan fasilitas bantuan penyelenggaraan layanan TBM Ruang Publik Tahun 2013. b. Menerbitkan surat dukungan (rekomendasi tingkat provinsi) atas permohonan calon lembaga pengusul bantuan TBM ruang publik yang memenuhi syarat; c. Menerima salinan/tembusa proposal dan laporan penyelenggaraan yang dikirimkan oleh lembaga pengusul atau penyelanggara layanan TBM ruang publik tahun anggaran 2013; 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Meneruskan mensosialisasikan kepada lembaga mitra dan pihak yang berkepentingan di wilayah kabupaten/kota bersangkutan, tentang ketersediaan fasilitasi bantuan penyelenggaraan TBM Ruang Publik; b. Memberikan rekomendasi kepada lembaga pengusul yang dinilai layak dan memenuhi syarat menjadi penyelenggara TBM Ruang Publik tahun 2013; c. Memberikan layanan informasi, bimbingan, dan/atau pembinaan kepada lembaga penyelenggara layanan TBM ruang publik di wilayah binaannya; d. Menerima salinan/tembusan proposal dan laporan penyelenggaraan dari lembaga penyelenggara layanan TBM ruang publik tahun anggaran 2013; 5. Lembaga Penyelenggara TBM a. Menyusun dan mengajukan proposal sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pengajuan, Panyaluran, dan Pengelolaan TBM Ruang Publik Tahun 2013;


b. Sanggup mengikat perjanjian kerjasama dengan pihak Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. c. Menyelenggaraan layanan TBM ruang publik sesuai ketentuan yang ditetapkan direktorat; d. Mematuhi seluruh kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama dan ketentuan lainnya yang diatur dalam petunjuk teknis terkait; e. Membuat dan menyerahkan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, laporan penyelenggaraan dan 19 pertanggungjawaban penggunaan dana yang diterima sesuai ketentuan yang ditetapkan direktorat; f. Menjamin berlangsungnya penyelenggaraan layanan TBM ruang publik secara berkelanjutan tanpa batas waktu yang ditentukan. 6. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) a. Melakukan pengujian terhadap SPP dana bantuan sosial b. Menerbitkan SPM-LS c. Mengajukan SPM-LS ke KPPN Jakarta III. 7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III (KPPN Jakarta III) a. Menerima SPM-LS yang diajukan oleh PP-SPM dan mengujinya b. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) c. Menyalurkan dana bantuan ke rekening lembaga

D. Prosedur Penyaluran Bantuan Skema alur pelaksanaan penyaluran bantuan TBM Ruang Publik Tahun 2013 digambarkan dalam diagram berikut.


Diagram 1. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan TBM Ruang Publik KPPN III

Dit. Bindikmas

Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Kab./Kota

LEMBAGA

Penyusunan Juknis Sosialisasi

Sosialisasi

Sosialisasi

Penyusunan Proposal

Pengajuan rekomendasi

20 Pengajuan Proposal Seleksi Adm. & Teknis

Verifikasi Lembaga

Penetapan Lembaga

Akad Kerjasama

Pengajuan Dana ke KPPN Tidak Dokumen lengkap? Menerbitkan SP2D

Ya

Penyaluran Dana

Menerima Dana Pelaksanaan kegiatan Penyampaian laporan

Tembusan laporan

Tembusan laporan

Pelaporan kegiatan


Keterangan Diagram Alur. 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyusun petunjuk teknis dan menyosialisasikan kepada dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga mitra Dikmas, serta pihak-pihak yang berkepentingan; 2. Lembaga menyusun proposal (lihat lampiran 5) dan mengajukan rekomendasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota (lihat lampiran 3); 3. Lembaga mengirimkan proposal yang sudah mendapatkan rekomendasi dinas pendidikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; 4. PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melaksanakan seleksi administrasi dan teknis terhadap proposal lembaga yang masuk; 5. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat melakukan verifikasi kepada lembaga calon penerima dana bantuan. Verifikasi dilakukan dengan maksud mengetahui eksistensi dan kelayakan lembaga. Verifikasi dapat dilakukan melalui beberapa cara yang ditetapkan. Objek virifikasi meliputi tetapi tidak terbatas pada klarifikasi data dan mengecek fisik lembaga serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan; 6. Jika hasil verifikasi, lembaga dinilai memenuhi kriteria dan layak untuk disetujui, PPK menetapkan lembaga calon penerima menjadi lembaga penerima bantuan dengan Surat Keputusan. Berdasarkan Surat Keputusan PPK yang sudah disyahkan KPA, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan lembaga penerima bantuan (lihat lapiran 01);. 7. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan SPP kepada pejabat penerbit SPM untuk selanjutnya mengirimkan dokumendokumen pencairan dana kepada KPPN dalam rangka pencairan bantuan. 8. KPPN menerbitkan SP2D untuk pencairan dana kepada lembaga melalui rekening atas nama lembaga tersebut. 9. Setelah menerima dana bantuan lembaga melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam proposal yang diajukan. Selama pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan pemantauan. 10. Lembaga wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dengan mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur pada Bab IV petunjuk pelaksanaan ini. Sistemaika mengikuti ketentuan yang ditetapkan (lihat lampiran 8)


21

E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun anggaran 2013, mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dana sejumlah tersebut direncanakan disalurkan kepada sebanyak 15 lembaga yang ditetapkan. Lembaga penerima bantuan adalah penyelenggara rintisan layanan TBM ruang publik tahun 2013 dan/ atau penyelenggara sebelum tahun 2013, sebagai bentuk penguatan layanan TBM ruang publik. Masing-masing 15 lembaga yang ditetapkan, akan 22 menerima sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kegiatan penyelenggaraan layanan TBM ruang publik tahun 2013 meliputi: 1. Penyediaan Koleksi TBM Ruang Publik Berdasarkan jenisnya, koleksi TBM yang dapat dibiayai penyediaannya dari dana bantuan TBM ruang publik dapat berupa bahan bacaan cetak dan bukan cetak. Bahan bacaan jenis cetak dapat berupa (i) buku dan (ii) terbitan berkala. Koleksi bukan cetak dapat berupa (i) buku elektronik (e-book), (ii) video film, (iii) rekaman audio (lagu), (iv) film animasi, (v) berbagai permainan digital (games), dsb. Pengadaan koleksi bukan buku harus mempetimbangkan prinsip “sehat”, bagi semua kelompok usia pengguna. a. Koleksi buku Banyak jenis buku berdasar kelompok kandungan isi (subjek) maupun fungsinya. Pilihlah buku yang akan diadakan sesuai kebutuhan pengguna TBM. b. Terbitan berkala Majalah yang terbit mingguan atau bulanan, surat kabar harian, jurnal, tabloit, merupakan sebagian contoh terbitan berkala. Pilihlah satu atau lebih jenis terbitan berkala untuk koleksi TBM yang benar-benar bermanfaat dan dibutuhkan oleh pengguna.


Secara umum penyediaan koleksi TBM perlu memperhatikan kebutuhan penerima manfaat (pengguna) TBM ruang publik. Faktorfaktor yang perlu diperhatikan tersebut meliputi tetapi tidak terbatas dalam hal (i) kelompok umur, (ii) latar belakang sosial ekonomi, (iii) lingkungan sosial agama, (iv) matapencaharian, (v) jenis kelamin, tingkat pendidikan, (vi) lingkungan sosial budaya. 2. Pengadaan sarana TBM Ruang Publik Anggaran penyediaan sarana melalui bantuan ini sangat terbatas, sehingga hanya sebagian dari keseluruhan kebutuhan yang sebenarnya 23 untuk berlangsungnya penyelenggaraan TBM ruang publik yang dapat diadakan. Lembaga penyelenggara sepakat berkewajiban memenuhi sebagian kebutuhan sarana dan prasarana lainnya yang belum difasilitasi direktorat. Lembaga wajib memprioritaskan penyediaan pemenuhan sarana yang bersifat pokok yang mendukung secara langsung kepada operasionalisasi TBM ruang publik. Sarana TBM ruang publik yang diadakan yaitu (i) perangkat inventaris TBM, meliputi rak buku, meja petugas, meja/bangku baca, alas lantai (tikar, karpet), sarana permainan edukatif bagi anak-anak, almari administrasi, meja dan bangku petugas layanan, kipas angin, penyejuk ruangan (air conditioner), dan sebagainya (ii) kelengkapan sarana adminisitrasi, diantaranya buku intentaris, buku pengunjung, buku tamu, bahan pembuatan katalog, pembuatan papan nama TBM, pembuatan papan data, pembuatan papan informasi, (iii) sarana penunjang administrasi, layanan informasi pengguna TBM, meliputi: (a) komputer dekstop (PC-set), alat pencetak (printer), alat pemindai (scanner), penyediaan/ penyambungan jaringan internet, pesawat televisi, perangkat pemutar video digital (DVD player), dan sebagainya. 3. Penyelenggaraan Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca Kegiatan ini dimaksudkan untuk merangsang tumbuh kembang kegemaran masyarakat, khususnya pengguna atau penerima manfaat layanan TBM. Lembaga dapat mengusulkan jenis dan jumlah kegiatan yang mendukung kegiatan kegemaran membaca sesuai


24

dengan kemampuan dan kebutuhan nyata. Setiap kegiatan yang diusulkan disiapkan secara terinci dalam format deskripsi menurut berikut: a. Nama kegiatan yang diusulkan apa? b. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan c. Hasil yang ingin diperoleh apa? d. Sasaran kegiatan, siapa pesertanya dan berapa orang jumlah yang direncanakan? e. Lokasi kegiatan dimana? f. Biaya kegiatan yang direncanakan berapa dan untuk membiayai apa saja? g. Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan kapan? 4. Operasional Penyelenggaraan TBM Biaya operasional penyelenggaraan TBM ruang publik direncanakan untuk pengelolaan selama 12 bulan. Kebutuhan nyata biaya operasional sangat mungkin lebih besar dari alokasi biaya yang dapat difasilitasi melalui bantuan direktorat. Kekurangan kebutuhan biatya operasional tersebut, merupakan kesanggupan lembaga penyelenggara untuk mengupayakan pemenuhannya. Lembaga diharapkan mampu berkreasi menggali potensi sumber pembiayaan lain, baik dari donasi sukarela, hasil usaha, maupun usaha-usaha kreatif produktif para pengelola dan/atau bersama masyarakat. Biaya operasional dipergunakan untuk membiayai biaya belanja daya dan jasa, tenaga kebersihan, insentif petugas layanan pengguna, petugas adminsitrasi dan keamanan (penjaga, bila ada), perawatan buku, belanja bahan untuk mengadministrasikan koleksi TBM, perawatan peralatan dan sarana TBM, bahan pakai habis (ATK), dan sebagainya. Proporsi alokasi penggunaan dana bantuan penyelenggaraan Rintisan TBM Ruang Publik tahun 2013 ditetapkan dalam tabel 2 berikut.


Tabel 2. Proporsi Penggunaan Bantuan Rintisan TBM Ruang Publik Tahun 2013 Komponen Pembiayaan Penyelenggaraan Layanan TBM Ruang Publik A. Pembelian Koleksi TBM B. Pengadaan Sarana TBM C. Penyelenggaraan Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca D. Operasional Penyelenggaraan TBM Jumlah

Proporsi Anggaran Prosentase Minimal 50% Maksimal 20 % Maksimal 10 % Maksimal 20 % 100%

Nominal Minimal Rp. 75.000.000 Maksimal Rp.30.000.000 Maksimal Rp.15.000.000 Maksimal Rp. 30.000.000 Rp.150.000.000

Tabel 3. Proporsi Penggunaan Bantuan Penguatan TBM Ruang Publik Tahun 2013 Komponen Pembiayaan Penyelenggaraan Layanan TBM Ruang Publik A. Pembelian Koleksi TBM B. Pengadaan Sarana TBM C. Penyelenggaraan Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca D. Operasional Penyelenggaraan TBM Jumlah

Proporsi Anggaran Prosentase Minimal 65% Maksimal 10 % Maksimal 10 % Maksimal 15 % 100%

Nominal Minimal Rp. 97.500.000 Maksimal Rp.15.000.000 Maksimal Rp.15.000.000 Maksimal Rp.22.500.000 Rp.150.000.000

Hal penting yang sangat perlu diperhatikan bahwa dana bantuan tersebut pada hakekatnya untuk masyarakat, dan oleh karena itu penerima manfaat adalah masyarakat. Masyarakat menerima manfaat dari dana bantuan ini dalam bentuk layanan TBM yang diberikan lembaga pengelola. Lembaga pengelola TBM bukan pemilik seluruh aset TBM yang diperoleh melalui fasilitasi dana bantuan direktorat.


25

BAB IV

F. Pertanggungjawaban Bantuan Lembaga penerima bantuan penyelenggaraan TBM Ruang Publik wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang diterima. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan dalam bentuk laporan penyelenggaraan kegiatan dan rekapitulasi penggunaan dana bantuan (lihat lampiran 09). Penerimaan, pengelolaan, serta penggunaan dana bantuan penyelenggaraan TBM ruang publik dibukukan sekurang-kurangnya dalam buku kas umum (lihat lampiran 10) dan buku penerimaan/penyetoran 26 pajak (lihat lampiran 11). Seluruh bukti transaksi keuangan yang timbul karena penggunaan dana bantuan harus disimpan dan diarsipkan oleh lembaga penerima bantuan sosial untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan. Lembaga penerima bantuan TBM berkewajiban: 1. Menggunakan dana bantuan sesuai dengan proposal dan akad kerjasama; 2. Mengadministrasikan dana bantuan secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Menghimpun dan menyetor pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku , 5. Bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan TBM yang diterima;.


PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

27

Untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan TBM Ruang Publik mengenai tingkat keberhasilan, kemanfaatan bagi peningkatan minat baca masyarakat, termasuk hambatan yang dihadapi kehadiran sebuah laporan sangat diperlukan. Oleh karena itu, bagi lembaga penerima dana bantuan TBM Ruang Publik wajib menyampaikan laporan penerimaan dana disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu sejak dana diterima, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan yang disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir. Bagi lembaga penerima dana bantuan TBM Ruang Publik: 1. yang tidak melaksanakan TBM Ruang Publik sesuai dengan proposal dan/atau perjanjian kerjasama diberikan sanksi berupa wajib mengembalikan dana bantuan ke kas negara dan menyampaikan bukti setor pengembalian dana tersebut ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2. yang tidak membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, diberikan sanksi tidak diberikan dana bantuan untuk seluruh kegiatan pendidikan masyarakat.


B. Pemantauan Agar penyelenggaraan dan penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota setempat, dan penilik setempat. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendirisendiri dengan cara: 1. meminta laporan, 28 2. kunjungan lapangan, untuk melihat kondisi fisik, 3. wawancara dengan pengelola untuk mencari informasi yang lebih dalam, 4. mengisi instrumen untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, dan 5. informasi media maupun pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Catatan Khusus 1. Bagi Lembaga yang telah mengajukan permohonan Bantuan TBM Ruang Publik tahun 2012 dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, 2. Lembaga penerima bantuan TBM Ruang Publik berkewajiban dan bertanggung jawab mutlak terhadap: (a) pengelolaan dan pengadministrasian dana bantuan secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku, (b) penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai peraturan yang berlaku, (c) penyetoran pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan (d) bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan. 3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun, untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan.


4. Sesuai dengan misi ke-4 Rencana Strategis Kemdiknas 2010-2014 tentang kesetaraan diperlukan afirmasi/keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara program penerima alokasi dana. 5. Dana bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat tahun 2013 tidak diberikan kepada lembaga penerima dana TBM Ruang Publik tahun 2012 yang tidak menyampaikan laporan 29 pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan, 6. Setiap TBM tidak boleh menerima lebih dari satu dana bantuan TBM. 7. Bagi rumah pintar yang mengajukan dana bantuan lepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, harus menyertakan rekomendasi dari lembaga yang menjadi pembinanya. 8. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, menjadi milik Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan tidak dapat diminta kembali oleh lembaga dengan alasan apapun.


30

BAB V

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PENUTUP

A. Pengawasan Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


K

egiatan membaca merupakan bagian dari proses belajar untuk mendapatkan suatu pengertian/pengetahuan/pemahaman dari teks yang tertulis. Hal ini berarti kegiatan membaca berkaitan erat 31 dengan ketersediaan bahan – bahan bacaan, fasilitas dan lingkungan. Oleh karena itu dapat dipastikan terdapat hubungan positif antara membaca, bahan bacaan, taman bacaan masyarakat, dan lingkungan dengan minat baca masyarakat. Dengan alasan itulah pemerintah memberikan bantuan untuk penyelenggaraan TBM dalam rangka memberikan layanan di bidang bahan bacaan yang murah, merata, meluas, dan menjangkau masyarakat sebagai upaya mendorong/memotivasi tumbuh-kembangnya serta meningkatkan minat dan pembudayaan kegemaran membaca. Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan TBM Ruang Publik ini sebagai pegangan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, yaitu: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, penilik, tim penilai, dan lembaga pemohon bantuan. Dengan mengikuti pedoman ini maka penyaluran bantuan TBM Ruang Publik akan berjalan dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Petunjuk Teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis pada lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat secara umum dan peningkatan budaya baca secara khusus. Penjelasan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dengan alamat: Kompleks Kemendiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal SudirmanSenayan, Jakarta, 10270, telepon (021) 5725501, faksimili (021) 5725039.


Lampiran–Lampiran Lampiran 1. Format Perjanjian Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : /B4/AKS/2012

32

ANTARA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN ............... (diisi nama lembaga) ....................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN BANTUAN TAMAN BACAAN RUANG PUBLIK TAHUN 2013 Pada hari ini .............., tanggal ......................, bulan ................ tahun dua ribu tigabelas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Ir. Triana Januari, DTS, M. Pd. NIP : 196201251993012001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI. Alamat : Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : …………………………................................................. Jabatan : ...........……………..... .................................................... Alamat : …………………………................................................. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (......... tulis nama lembaga ……), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARAPIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan pendidikan masyarakat. 2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat.. PARAPIHAK bersepakat bekerjasama untuk melaksanakan program pengembangan budaya baca melalui penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat Ruang Publik dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 Tujuan Kerjasama Perjanjian kerjasama ini bertujuan: 1. menyediakan akses TBM yang bermutu, merata, meluas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; 2. memberikan dan meningkatkan mutu layanan di bidang bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan, mudah, dan murah; 3. membina dan meningkatkan minat dan kegemaran membaca dan belajar masyarakat; 4. mendorong terwujudnya budaya baca masyarakat.


33

Pasal 2 Tugas dan Tanggung Jawab 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA: a. Memproses pencairan dana melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK; b. Memberikan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat Ruang Publik; c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan 34 penyelenggaraan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat Ruang Publik yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA: a. Menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat Ruang Publik sesuai dengan proposal yang sudah disetujui; b. Meengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan layanan penyelenggaraan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat Ruang Publik dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/ kota setempat; c. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan secara transfaran akuntabel sesuai peraturan yang berlaku; d. Menjamin terselenggarakannya kegiatan penyelenggaraan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat Ruang Publik dengan tepat waktu, sasaran, dan kualitas hasil yang sudah direncanakan; e. Menyamapaikan kepada PIHAK PERTAMA, laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat Ruang Publik secara tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA;


Pasal 3 Jumlah, Sumber Anggaran, dan Penggunaan Dana 1. PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA bantuan berupa dana sebesar Rp. ..........................,- (.....................) setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK; 2. Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sematamata dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat Ruang Publik yang sudah disepakati dalam pasal 4 ayat 2 perjanjian kerjasama ini. 35 3. Dana sejumlah tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013, Nomor: 023-05.1.666866/2013 tanggal 5 Desember 2012, dengan kode ……………....... 4. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA berikut: Nomor Rekening : Nama Bank : Atas Nama : NPWP Lembaga : 5. PIHAK KEDUA bertanggujawab atas beban beaya materai dan pajak yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Pasal 4 Sanksi 1. PIHAK KEDUA menyatakan setuju bahwa apabila dikemudian hari diketahui ternyata menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis, proposal, dan/atau perjanjian kerjasama ini, sanggup menyetorkan kembali dana yang sudah diterima ke Kas Negara.


2. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi kesanggupan mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak menempuh penyesaian melalui jalur hukum. Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana Bantuan TBM Ruang Publik yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. 36

Pasal 7 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama. 2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARAPIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan yang diperjanjikan. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARAPIHAK dalam rangkap lima, tiga diantaranya di atas materai enam ribu rupiah dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Lampiran 2: Format Sampul Proposal

Proposal Kegiatan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat Ruang Publik 37

Diajukan Oleh Nama Lembaga : …………………………………………… Alamat Lembaga • Jalan • Nomor • Desa/Kel*) • RT/RW • Kecamatan • Kab/Kota*) • Provinsi • Alamat email*) • Telp/HP

: : : : : : : : :

.........(tulis nama kota) domisili lembaga) ......... .................................. NIP .................................

...............................


Tahun 2013


Lampiran 3: Format Rekomendasi Dinas Pendidikan

38

Lampiran: 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP DINAS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA ______________________________________________________

KOP LEMBAGA

SURAT REKOMENDASI Nomor: ...........................................

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor: …………………….

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................................................ Jabatan : ............................................................................ Alamat : ............................................................................ dengan ini menyatakan bahwa: Nama lembaga : ......................................................... Ketua Lembaga : ......................................................... Alamat lembaga : ......................................................... No. Telepon/Hp/Fax : ......................................................... Alamat email : ......................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat dan dinilai layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan.. ..............,........................2013 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota*) ............. cap/tanda tangan ..................................... NIP.................


Kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan dalam lembaga Alamat Lembaga Telepon/HP/Fax.

39 3

: …………..…………………………… : …………………….………………… : …………..…………………………… : …………..……………………………

Betindak untuk dan atas nama ………. (isi nama lembaga ybs) ……… menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat Ruang Publik sesuai proposal yang sudah disetujui, ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis, perjanjian kerjasama; 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak menyalahgunakan diluar peruntukan yang ditetapkan; 3. Membuat dan menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat: a. Surat pemberitahuan tentang penerimaan bantuan, selambatlamabatnya dua minggu setelah dana diterima di rekening kami (menggunakan format pada lampiran 7). b. Laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pemanfaatan, sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013, selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2013. 4. Mengelola dan memanfaatkan TBM Ruang Publik sesuai peruntukan yang seharusnya;


Lampiran: 5. Sistematika Penyusunan Proposal TBM Ruang Publik PENGANTAR DAFTAR ISI

40

5. Bertanggungjawab penuh atas keamanan, kelengkapan, perawatan, operasionalisasi seluruh dana TBM Ruang Publik yang kami terima; 6. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/ kota setempat, serta lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan. 7. Menerima sanksi yang administrasi/hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila dikemudian hari terbukti tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis terkait dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah disepakati. Pernyataan ini kami buat dengan sebenanrnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………………2013 Yang menyatakan, (nama lembaga) Materiai Rp 6000; Tanada tangan + stempel ....................................... ( nama terang + jabatan.)


A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang/Rasional Pengajuan Bantuan 2. Sasaran Penerima Manfaat Layanan TBM 3. Tujuan Kegiatan Layanan TBM 4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan TBM B. PROFIL LEMBAGA 1. Identitas Lembaga (Namat dan alamat lengkapdan jelas, legalitas lembaga, visi, misi) 2. Susunan Kepengurusan Lembaga dan Pengelola TBM (dilengkapi struktur organisasi dan rincian tugas) 3. Sarana dan Prasarana Lembaga dan TBM yang disediakan lembaga 4. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Lembaga 5. Kegiatan terkait yang Pernah Dilaksanakan Lembaga 6. Kemitraan yang sudah dan akan dilakukan (dan dalam hal apa) 7. Pengalaman Lembaga menyelenggarakan Layanan TBM/ Pendidikan Masyarakat 8. Prestasi yang Dimiliki Lembaga di bidang Layanan TBM/ PAUDNI 9. Gagasan Strategi Pemandirian Lembaga dalam Pengelolaan TBM (dalam hal sumber dana pengelolaan dan operasional layanan TBM Ruang Publik). C. KEGIATAN TBM RUANG PUBLIK 1. Deskripsi Kegiatan yang diusulkan a. Sasaran: (menjelaskan) 1) kelompok subjek penerima manfaat layanan TBM (kuantitas dan kualitas) 2) cakupan jenis dan volume kegiatan (pokok dan penunjang) yang direncanakan akan dilaksanakan) b. Lokus (jangkauan kegiatan/covered area) layanan/kegiatan


41 4

42

c. Rincian Anggaran Biaya (berdasarkan kegiatan yang diusulkan pada huruf a) d. Sarana dan Prasarana yang tersedia/dimiliki lembaga e. Jadwal penyelenggaraan TBM 2. Rencana Kerja TBM Tahun Pertama (berjalan) 3. Rencana Kegiatan Tahun Kedua dan Ketiga 4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan TBM Tahun Pertama 5. Pengelolaan dan Pemanfaatan TBM a. Rencana Pengelolaan TBM Tahun Kedua dan Ketiga b. Rencana Pemanfaatan TBM Tahun Kedua dan Ketiga D. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Data legalitas kelembagaan (akte notaris/ijin operasional/ ijin penyelenggaraan lembaga) 2. Data Buku Nomor Rekening Bank atas nama lembaga 3. Data halaman transaksi buku rekening bank 4. Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) anatas nama sesuai nomor rekening bank 5. Data bukti-bukti prestasi yang pernah diterima lembaga 6. Bukti ketersediaan tempat/ruang operasional dan layanan TBM Ruang Publik (akad kerjasama/perjanjian, sertifikat kepemilikan tempat/gedung/ruang, dsb).

Lampiran: 6. Format Rincian Rencana Penggunaan Dana Bantuan No (1)

Kegiatan

Volume Satuan

(2)

(3)

Harga Jumlah (Rp) Satuan (Rp) (3x4) (4)

Pengadaan Koleksi TBM

.........%

1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Koleksi bahan cetak Koleksi bahan bukan cetak Lainnya ........... Pengadaan sarana TBM

.........%

dst C. Kegiatan pembudayaan kegemaran menbaca antara lain: 1. 2.

.........%

3. dst 4 Biaya operasional penyelenggaraan 1. 2. 3. dst Jumlah (A+B+C+D)

.........%

Persentase


(5)

A

.........%


43

Lampiran 7: Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

KOP SURAT LEMBAGA ....................................................................................... LAPORAN PEMBERITAHUAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA PENYELENGGARAAN .................(TULIS NAMA KEGIATAN YBS)

........ TAHUN ANGGARAN 2013

44

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Alamat : Telp/HP, ……… ./Hp.

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ..................... Fax .......... .... e-mail, ………....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ………(diisi nama lembaga saudara) …………. menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sudah menerima dana bantuan Penyelenggaraan TBM Ruang Publik tahun anggaran 2013 sejumlah Rp ............,- (......................). Dana tersebut kami terima melalui rekening lembaga: Nomor : .......................................................... Bank : .......................................................... Atas nama : .......................................................... Tanggal terima : .......................................................... Selanjutnya kami akan memenuhi kewajiban: 1. Menggunakan bantuan yang sesuai peruntukan yang seharusnya, sesuai rencana kegiatan dalam proposal yang sudah disetujui, dan tidak memberi atau mengembalikan kepada siapapun, dalam bentuk apapun, sesuai ketentuan dalam acuan;

2. Melaksanaan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi sesuai proposal yang sudah disetujui dan ketentuan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati; 3. Menyerahkan laporan kegiatan secara tertulis sesuai ketentuan yang ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2012; 4. Bersedia menerima sanksi dan/atau mengembalikan sebagian atau seluruh bantuan yang sudah diterima, apabila dikemudian hari ternyata terbukti menggunakkan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan; 5. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dalam menyelenggarakan kegiatan terkait. Pernyataan ini kami buat sesuai dengan keadaan sebenarnya. …………………, 2013 Yang Menyatakan ………………………*) Materai Rp 6000

(…………………........….)** (nama terang dan tanda tangan) *) nama lembaga **) Jabatan dalam lembaga •

Lampiran yang perlu disertakan, rencana pelaksanaan kegiatan setelah dana diterima (time table/schedule)

•

Asli bukti pencairan dikirim ke alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, c.q. Subdit Sarana dan Prasarana, dalam tiga hari setelah dana diterima.

•

Salinan laporan penerimaan dana dikirim dahulu melalui email (1) sarana.paudni@ kemdikbud.go.id atau (2) [email protected], atau (3) subdit. [email protected],



45

Lampiran 8. Format Sistematika Laporan Kegiatan a. Sampul Laporan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan TBM Ruang Publik Tahun Anggaran 2013

3. Tujuan Kegiatan 4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan B. RENCANA, KEGIATAN 1. Persiapan

e. f. g. h. i.

Oleh

46

2. Pelaksanaan

Nama Lembaga : ……………………………………………………… Alamat Lembaga • Jalan • Nomor • Desa/Kel*) • RT/RW • Kecamatan • Kab/Kota*) • Provinsi • Alamat email*) • Telp/HP

Sasaran Lokus Rincian Anggaran Biaya Sarana dan Prasarana Jadwal

• Kegiatan Pembelajaran/pelatihan/produksi 3. Penilaian

: : : : : : : : :

• Rencana Kegiatan Penilaian C. D. E. F.

HASIL YANG DICAPAI MASALAH DAN TANTANGAN KESIMPULAN DAN SARAN PENUTUP

LAMPIRAN • Disain pelaksanaan kegiatan • Hasil-hasil kegiatan • Dokumentasi

.........(tulis nama kota) domisili lembaga) ......... Tahun 2013

b. Sistematika Laporan PENGANTAR DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang/Rasional 2. Sasaran Penerima Manfaat



47

Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana Bantuan

Lampiran 10. Format Buku Kas Umum BUKU KAS UMUM

48

No

Kegiatan

Volume Satuan

(1)

(2)

(3)

Harga Jumlah (Rp) Satuan (Rp) (3x4) (4)

(5)

A

Pengadaan Koleksi TBM

1

keg

.........%

1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Koleksi bahan cetak Koleksi bahan bukan cetak Lainnya ........... Pengadaan sarana TBM

1

keg

.........%

Kegiatan Nama Lembaga Alamat Lengkap Tanggal Penerimaan Tahun Anggaran

49 NOMOR NOMOR TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KODE BUKTI 1

dst C. Kegiatan pembudayaan kegemaran menbaca antara lain: 1. 2.

1

keg

2

4 1. 2. 3.

1

3

4

5

6

7

.........%

3. dst Biaya operasional penyelenggaraan

: : : : :

keg

.........%

Mengetahui Ketua Lembaga

…………………………,2013 Dibuat Oleh: Bendahara Stempel Lembaga

dst Jumlah (A+B+C+D) Persentase

.........%


..................... Nama Terang

.................... Nama Terang


Lampiran 12.Format Data Ketersediaan layanan TBM dan/atau TBM sejenis.

Lampiran 11. Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

DATA KETERSEDIAAN LAYANAN TBM DAN/ATAU TBM SEJENIS BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK No

Tanggal

1

2

Nomor Bukti 3

Uraian 4

Jenis Pajak PPn

PPh 21

PPh 22

PPh 23

5

6

7

8

Jumlah

Ket

9

10

Provinsi : ................................... Kabupaten : .................................... Kecamatan : .................................... No

50

Nama lembaga/ Nama TBM Penanggungjawab

Alamat

......................... ,2013

Mengetahui Ketua Lembaga Nama Terang

STEMPEL LEMBAGA

Dibuat Oleh: Bendahara

No. Telp/ HP

Alamat e-mail, dan Website

......................... ,2013

Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

STEMPEL LEMBAGA

Ketua lembaga

Nama Terang (........................) Nama Terang

(........................) Nama Terang

Keterangan: Data ketersediaan layanan TBM dan/atau TBM sejenis adalah data mengenai keberadaan TBM di wilayah kecamatan Saudara berdomisili.



51

CATATAN:

52


Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Recommend Documents