Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039 Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas iii tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu program pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Pada tahun 2012 persentase penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun sebesar 4,23%, tahun ini ditargetkan terjadi penurunan menjadi 4,03%. Untuk mencapai target tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri

Dini, Nonformal, dan Informal melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan pendidikan keaksaraan; keaksaraan usaha mandiri dan keaksaraan usaha mandiri layanan khusus. Persebaran angka tuna aksara menempatkan beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki angka tuna aksara dengan persentase tingkat tuna aksara di atas rata-rata. Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal mengalokasikan bantuan keaksaraan usaha mandiri untuk 33 provinsi dalam upaya memelihara dan melestarikan tingkat keberaksaraan penduduk melalui kegiatan ragam-keaksaraan. iv

Buku petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan sosial Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pembina, penyelenggara dan pemangku kepentingan pendidikan masyarakat lain untuk berpatisipasi dan menyukseskan penyelenggaraan program-program tersebut sesuai dengan peran masing-masing. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun petunjuk teknis ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT. Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP 195703221982112001


KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan pendidikan dapat v dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses di mana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa (POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung paudisasi dan perlindungan anak, (v) kebermutuan lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai pada tahun 2012, capaian layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa (1559 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan program Keaksaraan Dasar


yang berusia 15 – 59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan Pendidikan Kecakapan Hidup menjadi 14%. Selain itu, sebanyak 32% Kabupaten/Kota telah menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan. Sedangkan jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% Kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% dari PKBM telah bernomor induk lembaga. Demikian juga untuk persentase Kabupaten/Kota yang telah memiliki minimal 10 TBM vi meningkat menjadi 47%. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan program-program tersebut disusunlah petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan sosial program-program pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan peningkatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Selain itu, petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan keaksaraan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 2013 a yar as Direkturr Pembinaan Pendidikan M Masyarakat,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. DAFTAR ISI............................................................................................

v vii vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 3 4

BAB II BANTUAN KEGIATAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI .. A. Pengertian Bantuan ............................................................ B. Tujuan Penggunaan Bantuan .............................................. C. Pemberi Bantuan ............................................................... D. Sasaran ............................................................................... 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ........................................................ E. Persyaratan Penerima Bantuan ............................................ F. Alokasi Anggaran dan Komponen Penggunaan Bantuan ..... G. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan .................. H. Pengajuan Proposal dan Penyaluran Bantuan ...................... I. Pertanggungjawaban Bantuan .............................................

5 5 5 5 6 6 6 6 6 9 11 12

BAB III PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI ........................................... A. Pengertian Kegiatan Keakaraan Usaha Mandiri ................... B. Deskripsi Kegiatan ..............................................................

13 13 13

Yulae aellaawati, M.A., Ph.D. ae Ella Yulaelawati, NIP.1958 58804091984022001 NIP.195804091984022001



BAB I

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

17 17 17 18

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... B. Pemeriksaan ........................................................................

19 19 19

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

20

A. Latar Belakang

viii Lampiran–Lampiran ...............................................................................

21

Lampiran 1. Contoh Perjanjian Kerjasama Keaksaraan Usaha Mandiri

21

Lampiran 2. Format Proposal .........................................................

26

Pada 2011, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna 1 aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang laki-laki dan 4.465.282 orang perempuan.

Lampiran 3. Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal .........

27

Lampiran 4. Format Surat Rekomendasi ..........................................

29

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ......

30

Lampiran 6. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ..

32

Lampiran 7. Format Usulan Peserta Didik .......................................

33

Lampiran 8. Format Usulan Lembaga Penerima Bantuan Kab/Kota .

34

Lampiran 9. Format Usulan Lembaga Penerima Bantuan Provinsi ..

35

Lampiran 10. Format Acuan Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan .........................................

36

Lampiran 11. Format Buku Kas ........................................................

37

Lampiran 12. Format Buku Pembantu Pajak ....................................

38

PENDAHULUAN

Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.419.709 orang atau 80,52 persen berada di 13 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 (enam) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,43 persen, satu provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi dengan angka persentase di bawah persentase rata-rata nasional yaitu Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya enam provinsi lainnya memiliki angka presentase tuna aksara di atas persentase rata-rata nasional. Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412 orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000 orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah



ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan kegiatan pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan kegiatan pemberantasan tuna aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan kegiatan pemeliharan dan peningkatan kemampuan 2 keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa bekeaksaraan rendah lainnya kembali tuna aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan kegiatan keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, dan aksara berbasis cerita rakyat. Kegiatan tersebut ditunjang dengan TBM di ruang publik dan peningkatan mutu TBM unggulan berbasis elektronik, serta kegiatan pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu dan anak, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan kegiatan sejenis lainnya. Pendidikan Keaksaraan merupakan upaya pemerintah untuk menuntaskan permasalahan tuna aksara melalui kegiatan pendidikan keaksaraan dan melestarikannya melalui keaksaraan usaha mandiri. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara kegiatan pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Agar para penyelenggara dapat memperoleh bantuan keaksaraan usaha mandiri sesuai dengan peraturan, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri tahun 2013”.


B. Dasar Hukum Penyaluran bantuan keaksaraan usaha mandiri ini didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 3 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 20102014; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 10. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;


4

11. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014. 12. Komitmen Internasional: a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult Education, The Hamburg Declaration-the Agenda for the Future. b. Kerangka Aksi Dakkar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All). c. Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development GoalsMDG’s) d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nation Literacy Decade) 2002-2012.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan keaksaraan usaha mandiri yang dibiayai dari bantuan keaksaraan usaha mandiri tahun 2013.

BAB II BANTUAN KEGIATAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI

A. Pengertian Bantuan Bantuan Keaksaraan Usaha Mandiri merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan peningkatan kemampuan keberaksaraan dan usaha produktif bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan.

B. Tujuan Penggunaan Bantuan Bantuan kegiatan keaksaraan usaha mandiri bertujuan untuk: 1. Meningkatkan partisipasi penduduk berusia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah dalam mengikuti kegiatan keaksaraan usaha mandiri; 2. Meningkatkan keberdayaan penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta berusaha secara mandiri; 3. Memelihara dan melestarikan tingkat keberaksaraan penduduk melalui kegiatan ragam-keaksaraan.

C. Pemberi Bantuan Bantuan kegiatan keaksaraan usaha mandiri diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI pada DIPA No. SP/023.05.1.666866/AG/2013 tanggal 05 Desember 2012.



5

Jumlah tersebut disediakan untuk membiayai 141.020 orang peserta didik pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini.

D. Sasaran

6

1. Penerima Bantuan Penerima bantuan kegiatan keaksaraan usaha mandiri adalah PKBM/ Satuan PNF sejenis/lembaga kemasyarakatan. 2. Penerima Manfaat Penerima manfaat adalah penduduk usia 15-59 tahun yang sudah mengikuti kegiatan keaksaraan dasar dan/atau penduduk berusia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah.

E. Persyaratan Penerima Bantuan Persyaratan yang harus dipenuhi lembaga yang mengajukan bantuan adalah sebagai berikut. 1. Lembaga yang mempunyai potensi kewirausahaan dengan mengembangkan potensi lokal 2. Mempunyai pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan sekurang-kurangnya 3 Tahun dibuktikan dengan SUKMA. 3. Memiliki tutor dan narasumber teknis. 4. Mendapat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Memiliki legalitas lembaga atau izin operasional. 6. Memiliki surat keterangan domisili. 7. Memiliki rekening atas nama lembaga. 8. Memiliki NPWP atas nama lembaga. 9. Memiliki alamat yang jelas 10. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM) atau sudah terakreditasi.

F. Alokasi Anggaran dan Komponen Penggunaan Bantuan 1. Alokasi Anggaran Anggaran belanja bantuan kegiatan keaksaraan usaha mandiri tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp 64.869.200.000,- (enam puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).


Tabel 1. Alokasi Sasaran dan Anggaran Bantuan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Tahun 2013 Menurut Provinsi

No.

Provinsi

Jumlah Penduduk Tuna PKBM AksaraUsia 15-59 BerTahun NILEM (lbg)

Orang

AlokasiBantuan

Sasaran (org)

%

Anggaran (Rp)

1

DI Aceh

233

75.424

2,65

3.300

1.518.000.000

2

Sumatera Utara

208

177.355

2,23

5.550

2.553.000.000

3

Sumatera Barat

144

71.474

2,44

3.300

1.518.000.000

4

Riau

114

61.265

1,71

2.550

1.173.000.000

5

Kepulauan Riau

52

21.592

1,83

1.420

653.200.000

6

Jambi

26

60.630

4,02

2.800

1.288.000.000

7

Sumatera Selatan

207

102.969

2,15

3.800

1.748.000.000

8

Bangka Belitung

43

26.957

3,33

1.800

828.000.000

9

Bengkulu

279

30.844

2,80

3.300

1.518.000.000

10 Lampung

233

116.798

2,41

4.300

1.978.000.000

11 Banten

189

169.286

2,38

3.300

1.518.000.000

12 DKI Jakarta

177

63.779

0,93

2.800

1.288.000.000

13 Jawa Barat

897

653.209

2,35

9.800

4.508.000.000

14 Jawa Tengah

474

986.179

4,85

9.300

4.278.000.000


7

15 D.I. Yogyakarta

149

61.741

2,73

2.800

1.288.000.000

16 Jawa Timur

832 1.582.293

6,50

11.800

5.428.000.000

17 Bali

160.535

6,34

3.300

1.518.000.000

333.445 12,04

10.300

4.738.000.000

18 Nusa Tenggara Barat

369

19 Nusa Tenggara Timur

36

224.271

8,61

6.300

2.898.000.000

264

196.690

7,20

4.800

2.208.000.000

21 Kalimantan Tengah

83

31.783

2,22

2.300

1.058.000.000

22 Kalimantan Selatan

119

67.048

2,81

2.800

1.288.000.000

23 Kalimantan Timur

117

49.144

2,05

2.300

1.058.000.000

20 Kalimantan Barat 8

63

24 Sulawesi Utara

62

12.917

0,89

1.800

828.000.000

25 Gorontalo

87

29.537

4,49

2.300

1.058.000.000

26 Sulawesi Tengah

86

69.624

4,28

2.300

1.058.000.000

283

65.550

9,61

5.300

2.438.000.000

38

75.579

5,66

3.800

1.748.000.000

501

404.215

8,24

8.300

3.818.000.000

41

23.749

2,64

3.300

1.518.000.000

138

16.595

2,63

2.300

1.058.000.000

32 Papua Barat

8

32.953

6,79

2.300

1.058.000.000

32 Papua

2

675.253 35,98

5.300

2.438.000.000

27 Sulawesi Barat 28 Sulawesi Tenggara 29 Sulawesi Selatan 30 Maluku 31 Maluku Utara

33 Jumlah 6,554 6,730,682 4.43 141,020 64,869,200,000 Keterangan: apabila sasaran pada Provinsi di atas tidak terserap, maka akan dialihkan ke wilayah lain yang membutuhkan.

2. Komponen Penggunaan Dana Bantuan Dana biaya operasional penyelenggaraan kegiatan keaksaraan usaha mandiri sebesar Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per peserta didik. Rincian penggunaan dana mengacu pada satuan kelompok sebanyak 10 orang yang tertera pada tabel berikut.


No

Komponen Pembiayaan

1.

Identifikasi calon peserta didik

2.

ATK peserta didik dan Penyelenggaraan

3.

Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan

4.

Transportasi tutor/pelatih keterampilan

5.

Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan

6.

Pengelolaan program

Rincian Pembiayaan Pendataan identitas/profil dan kebutuhan belajar/usaha calon peserta didik Pensil, pulpen, penghapus, buku tulis, dan lain-lain Penyusunan/pengadaan/pembelian bahan pembelajaran, bahan praktik keterampilan dan dana modal Transportasi 1 orang tutor dan 1 orang pelatih keterampilan selama program berlangsung Penggandaan soal, pengolahan hasil tes, dan penulisan SUKMA/ STSB Transportasi penyelenggara, monitoring, evaluasi program, dan pelaporan

Total dana untuk 1 kelompok KUM (10 orang)

Proporsi Biaya 5% (Rp 230.000) 7% (Rp 322.000) 35% (Rp 1.610.000) 40% (Rp 1.840.000) 3% (Rp 138.000) 10% (Rp 460.000) Rp. 4.600.000,-

G. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan Pembagian tugas dan kewenangan pemangku kepentingan terkait pencairan bantuan adalah sebagai berikut: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Menetapkan Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri berdasarkan pedoman umum penyaluran bantuan sosial yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. b. Mengesahkan keputusan penerima bantuan sosial; c. Menyusun laporan penyaluran bantuan sosial. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Menyosialisasikan program bantuan kepada dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, satuan PNF dan seluruh pemangku kepentingan.


9

10

b. Melakukan verifikasi penerima bantuan sosial dan penyedia jasa pembelajaran program keaksaraan usaha mandiri; c. Menerbitkan SK lembaga penyedia jasa program keaksaraan usaha mandiri; d. Mengikat perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa program keaksaraan usaha mandiri; e. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan program keaksaraan usaha mandiri. 3. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyosialisasikan program bantuan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota maupun satuan PNF di wilayahnya. b. Menentukan distribusi dana bantuan sosial untuk kabupaten/ kota di wilayahnya c. Mengajukan data calon penerima bantuan sosial d. Memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penyedia jasa program keaksaraan usaha mandiri. 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menyosialisasikan program bantuan kepada satuan PNF di wilayahnya. b. Mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengajukan calon penyedia jasa program keaksaraan usaha mandiri; c. Memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penyedia jasa program keaksaraan usaha mandiri. 5. Lembaga Penerima Bantuan a. Memenuhi syarat-syarat sebagai penyelenggara program keaksaraan usaha mandiri. b. Mengikat perjanjian kerjasama dengan PPK; c. Mengelola pembelajaran program keaksaraan usaha mandiri berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis (lihat Bab III);


d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang dikelolanya. e. Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan pembelajaran program keaksaraan usaha mandiri.

H. Pengajuan Proposal dan Penyaluran Bantuan 1. Lembaga menyusun proposal dan mengajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (format Lampiran 3). 2. Dinas pendidikan kabupaten/kota: 11 a. Memberikan rekomendasi bagi lembaga yang dianggap memenuhi syarat. b. Membuat rekapitulasi lembaga calon penerima bantuan dan mengusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi (format lampiran 8). 3. Dinas pendidikan Provinsi: a. melakukan penilaian proposal yang diajukan kabupaten/kota. b. membuat rekapitulasi usulan lembaga penerima bantuan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (format lampiran 9); 4. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan: a. Verifikasi terhadap usulan dinas pendidikan provinsi b. Menetapkan calon penerima bantuan c. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima bantuan d. Memproses dan menyalurkan bantuan sesuai mekanisme yang berlaku e. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri.


BAB III

I. Pertanggungjawaban Bantuan Pertanggungjawaban belanja bantuan pendidikan keaksaraan usaha mandiri diwujudkan dalam bentuk laporan penyelenggaraan kegiatan (pembelajaran) dan rekapitulasi penggunaan dana bantuan. Penggunaan dana belanja bantuan sosial dibukukan sekurang-kurangnya dalam buku kas umum (lampiran 11). Seluruh bukti transaksi keuangan yang timbul karena penggunaan dana bantuan harus disimpan dan diarsipkan oleh lembaga penerima bantuan 12 pendidikan keaksaraan usaha mandiri untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan.

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI

13

A. Pengertian Kegiatan Keakaraan Usaha Mandiri Kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri merupakan kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermatapencaharian yang dapat meningkatkan keaksaraan dan penghasilan peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan.

B. Deskripsi Kegiatan Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penerima bantuan perlu menyusun acuan pelaksanaan sekurang-kurangnya berisi: 1) nama kegiatan, 2) tujuan kegiatan, 3) jadwal pembelajaran yang menggambarkan waktu, materi, tutor/ fasilitator/ narasumber teknis, bahan bacaan/buku rujukan, serta 4) tempat pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana kerja. 1. Persiapan Kegiatan ini meliputi antara lain: a. Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan kegiatan. b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan;



2. Pelaksanaan a. Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri dilakukan setara 66 jam @60 menit dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan Keaksaraan Usaha Mandiri. Standar kompetensi lulusan keaksaraan usaha mandiri, yaitu:

14

No

Standar Kompetensi Lulusan Keaksaraan Usaha Mandiri

1.

Mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang berpeluang untuk dikembangkan sesuai potensi lingkungan dan pasar

2.

Menuliskan dan mengkomunikasikan rancangan usaha mandiri yang akan dikembangkan

3.

Menguasai keterampilan produksi tertentu sesuai dengan usaha yang dikembangkan

4.

Memasarkan produk usaha yang dikembangkan

5.

Melakukan analisis perhitungan laba/rugi dari usaha yang dikembang

6.

Menjalinkan kemitraan dalam rangka pengembangan dan keberlangsungan usaha

7.

Memelihara dan mengembangkan kompotensi membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha

b. Penyelenggara bersama tutor menentukan kelompok/administrasi belajar minimal 10 peserta didik setiap kelompok. Dalam praktik pembelajaran, misalnya karena jarak yang 10 orang tersebut cukup berjauhan, maka dapat dibuat subkelompok; misalnya subkelompok pertama terdiri atas 6 orang dan sisanya 4 orang. Konsekuensinya tutor harus melayani kedua subkelompok belajar tersebut. c. Penyelenggara bersama tutor/narasumber teknis dan peserta didik membuat kesepakatan (kontrak belajar). Kontrak belajar mencakup jadwal, tempat, waktu dan tata tertib. d. Tutor/narasumber teknis dan peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran/ keterampilan dasar usaha. Kegiatan tersebut dilakukan secara terstruktur:


1) Mengungkapkan keinginan berusaha berdasarkan minat dan potensi yang tersedia; 2) Mempraktikkan sebuah keterampilan yang berpeluang menjadi bidang usaha sesuai minat dan potensi yang dimiliki; 3) Mengidentifikasi sumberdaya alam dan manusia di lingkungannya sesuai dengan bidang usaha yang dipilih; 4) Mengidentifikasi kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan bidang usaha 15 yang dipilih; 5) Menyusun rancangan usaha dan menjalankan usaha mandiri yang dikembangkan; 6) Merancang dan mengelola biaya pada usaha yang akan dikembangkan; 7) Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dan mempengaruhi laba rugi usaha; 8) Melakukan interaksi dengan konsumen; 9) Memahami strategi pemasaran; 10) Mengenali kekuatan pesaing dalam pasar produk yang dikembangkan; 11) Menjalin kemitraan; dan 12) Menjaga kelangsungan usaha yang dikembangkan. e. Kegiatan pembelajaran/keterampilan/berusaha dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan belajar orang dewasa, termasuk memanfaatkan potensi/sumber daya/kearifan lokal. 3. Penilaian Hasil Pembelajaran a. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor/ narasumber teknis mengadakan penilaian terhadap peserta didik untuk mengetahui perkembangan kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermatapencaharian berdasarkan kompetensi minimal yang harus dicapai.


16

b. Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/ selesai dan diberikan Surat Tanda Selesai Belajar (STSB). 4. Pendampingan Pendampingan dilakukan oleh penyelenggara dan didkung oleh Tutor/Narasumber Teknis maupun stakeholder terkait. Secara subtansi, pendampingan yang dilakukan adalah untuk memelihara kelangsungan usaha, mengembangkan usaha dalam skala yang lebih luas (baik dalam permodalan, pemasaran, dan kemitraan lainnya) Langkah-langkah pendampingan usaha meliputi: a. Merumuskan rencana pendampingan b. Menetapkan pendekatan, strategi, dan teknik pendampingan c. Menyiapkan sarana prasarana/media yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan. d. Melakukan penjadwalan, pengorganisasian dan pendampingan e. Membantu mengenalkan pada akses dan jejaring kemitraan f. Melakukan evaluasi dan refleksi

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

17

Lembaga penyelenggara kegiatan keaksaraan usaha mandiri wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui Kasubbag Tata Usaha paling lambat 2 minggu setelah dana diterima, dengan menggunakan format (Lampiran 6). Laporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan keaksaraan usaha mandiri disusun dengan mengacu pada Format (lampiran 10) dan disampaikan kepada Dinas pendidikan Provinsi dengan tembusan dinas pendidikan kabupaten/ kota paling lambat 2 minggu setelah kegiatan berakhir atau selambatlambatnya tanggal 7 Desember 2013.

B. Pemantauan Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program bantuan keaksaraan usaha mandiri. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan program keaksaraan usaha mandiri diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, dan upaya-upaya penyelesaian masalah yang diambil. Dalam pelaksanaannya, pemantauan dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat, Ikatan Pamong Belajar Indonesia, dan Forum Komunikasi Tutor Pendidikan Keaksaraan.



BAB V

C. Catatan Khusus

18

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI tidak memungut dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yang akan dan telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/ keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara. 3. Setiap lembaga penerima bantuan diwajibkan berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat. 4. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan di lapangan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara penerima bantuan. 6. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

A. Pengawasan

Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 19 dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.



BAB VI

PENUTUP

Lampiran–Lampiran Lampiran 1. Contoh Perjanjian Kerjasama Keaksaraan Usaha Mandiri PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR :............../B4/MS/2013

20

P

etunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan acuan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pemberian layanan program keaksaraan usaha mandiri sesuai peran masing-masing. Untuk menyampaikan saran dan pengaduan dapat menghubungi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039 Website: http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 21 DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA/ORGANISASI .......................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PROGRAM KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2013 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Drs. Pahala Simanjuntak, MM NIP : 1959011181985031003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program dan Evaluasi, Pembelajaran dan Peserta Didik pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .........................................., dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.



2. Nama Jabatan Alamat

: ………………………… : ………………………… : …………………………

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan 22 pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: a. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan kegiatan pendidikan masyarakat. b. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. c. Memfasilitasi pembelajaran kegiatan keaksaraan usaha mandiri Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 3. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara.


c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; 4. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan; b. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan kegiatan; c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ 23 Kota setempat; d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ……………………… (………………………..…………….), untuk membelajarkan sebanyak …………………. orang. 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013, Nomor ……………… tanggal ………… 2013. 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ……. dengan transfer ke: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : NPWP :


4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. 5. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana diluar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 6. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 24

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke kantor kas negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.

25

Drs. Pahala Simanjuntak, MM

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini. 2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan.



Lampiran 2: Format Proposal

Lampiran 3: Format Acuan Sistematika Penyusunan Proposal.

PROPOSAL PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2013

26

Kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kemdikbud Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Oleh:

ACUAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

Kata Pengantar Daftar Isi BAB I. Pendahuluan 1. Latar belakang (antara lain memuat data dan informasi (setempat) tentang kondisi geografis dan demografi , situasi dan kondisi pendidikan khususnya pendidikan nonformal, potensi sumber daya yang tersedia sesuai rencana program yang diusulkan, dan perkiraan peluang atau prospek program) 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3. Sasaran Program 4. Tujuan Program 5. Hasil yang akan dicapai

Nama Lembaga

: ..............................................................

Alamat lengkap

: ..............................................................

Desa/Kelurahan

: ..............................................................

Kecamatan

: ..............................................................

Kabupaten/Kota*)

: ..............................................................

Provinsi

: ..............................................................

BAB II. Profil Lembaga 1. Alamat Lengkap Lembaga 2. Kepengurusan Lembaga 3. Sarana dan prasarana yang dimiliki 4. Ketenagaan (SDM) yang lainya 5. Program yang pernah dilakukan 6. Kemitraan yang pernah dilakukan 7. Prestasi yang dimiliki

No. Telp./HP/Faks

: ..............................................................

BAB III. Rencana Pelaksanaan Kegiatan



27 27

Lampiran 4. Format Surat Rekomendasi

28

1. Persiapan a. Lokus sasaran kegiatan b. Objek dan lokasi sasaran kegiatan c. Sarana dan prasarana yang akan digunakan d. Jadual pelaksanaan kegiatan e. Rencana biaya kegiatan (rencana penggunaan dana) 2. Pelaksanaan a. Rencana Kegiatan pembelajaran 3. Penilaian b. Rencana Kegiatan Penilaian BAB IV Penutup Lampiran: 1. Salinan/fotokopi Akte Notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian 2. lembaga dari instansi berwenang. 3. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga. 4. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 5. Struktur organisasi kepengurusan dan rincian tugas Pokja. 6. Profi l lembaga, dan lain-lain yang diperlukan.


KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*) ===================================================== SURAT REKOMENDASI Nomor: .................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ....................................................................... Ketua Lembaga : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... No. Tlp/HP/Faks. : ....................................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Keakaraan Usaha Mandiri dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ......................................... 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota *) ..………............... Tanda Tangan, Stempel (..............................................)


29 2

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KOP LEMBAGA ===================================================== SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

30

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Alamat Lembaga : .................................................................. Telp./HP/Faksimili : .................................................................. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri tahun 2013, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi). 3. Membuat dan menyampaikan: a. Surat Pemberitahuan Telah Menerima Dana, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat dua minggu setelah dana diterima, b. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. 4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/ kota setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan.


5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup,untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………………….. 2013 Yang Membuat Pernyataan

(…………..………………….)


31 3

Lampiran 6. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana KOP LEMBAGA ===================================================== Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

32

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :…………………………………….... Jabatan : ……………………………………… Alamat Lembaga : ………………………….................... Nomor Telepon/HP/Fax : …………………………...................

Lampiran 7. Format Usulan Peserta Didik DAFTAR USULAN PESERTA DIDIK KEGIATAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2013

Nama Lembaga

:

.................................................................

Alamat lengkap

:

.................................................................

No

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri, melalui transfer bank pada rekening nomor ......................... atas nama ........................ pada tanggal ........................... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri, sesuai Perjuanjian Kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Nama Peserta Didik

Jenis kelamin (L/P)

Usia (tahun)

Alamat

1. 2. 3. 4. 5. dst

…………………….., 2013 Ketua Lembaga, ………… ttd Nama Jelas dan Stempel Lembaga

....…………………….. 2013 Yang membuat pernyataan, Tanda tangan dan cap stempel/ Materai 6000 ( ...................................... )



33

Lampiran 8. Format Usulan Lembaga Penerima Bantuan Kab/Kota

34

Lampiran 9. Format Usulan Lembaga Penerima Bantuan Provinsi

DAFTAR USULAN LEMBAGA PENERIMA KEGIATAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2013

DAFTAR USULAN LEMBAGA PENERIMA KEGIATAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2013

KABUPATEN/KOTA PROVINSI

PROVINSI : .......................................................................................

: ............................................................... : ...............................................................

Alamat Rekening Bank Alamat Nama & Nama lembaga & No Kecamatan Ketua Telpon Lembaga (Telepon) Nama Nomor Atas Ketua Bank Rek Nama 1. 2. 3. 4. 5. dst

Jumlah Peserta NPWP Didik (WB) L P Jlh

Ket.: lampirkan: (1) daftar peserta didik, (2) foto kopi rekening & NPWP

………………………………..,2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tanda tangan dan cap stempel Nama dan gelar NIP. ……………………. Tembusan: Dinas Pendidikan Provinsi setempat.


35 Alamat Rekening Bank Alamat Kab/ Nama dan No Kec. lembaga Ketua Kota Lembaga Telepon NPWP (Telepon) Ketua Nama Nomor Atas Bank Rek Nama 1. 2. 3. 4. 5. dst Ket.: lampirkan: (1) daftar peserta didik, (2) foto kopi rekening & NPWP

Jumlah Peserta Didik (WB) L P Jlh

………………………………..,2013 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi …... Tanda tangan dan cap stempel Nama dan gelar NIP. …………………….……


Kab/ Kota Kec.

Nama lengkap NIP. …………………….

……………………………….., 2013 Pejabat Pembuat Komitmen, Tanda tangan dan cap stempel

Rekening Bank Jumlah Alamat Alamat Nama Nama lembaga & & NPWP Nama Nomor Atas Sasaran Dana Lembaga Ketua Telpon Telpon Bank Rek Nama (org) (Rp)

Tembusan: Kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

1. 2. 3. 4. 5. dst

No Provinsi

DAFTAR LEMBAGA PENERIMA KEGIATAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2013

Lampiran 10. Format Acuan Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

36

Lampiran 11. Format Acuan Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN

TANGGAL 1


2

Mengetahui Ketua Lembaga

Nama Terang

3

: : : : : : 37

NOMOR NOMOR URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KODE BUKTI 4 5 6 7

…………………………,2013 Dibuat Oleh: Bendahara

Stempel Lembaga

Nama Terang


Lampiran 12. Format Acuan Buku Pembantu Pajak

Catatan:

1. Pajak Pembelian Barang ≥ Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat.

BUKU PEMBANTU PAJAK BULAN:………………………………………

PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN

38

No Tanggal 1

2

: : : : : :

39

Jenis Pajak No. No. Uraian Kode Bukti PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 3

4

5

6

7

8

9

Jumlah

Keterangan

10

11

Jumlah

............................. 2013 Dibuat oleh: Bendahara,

Mengetahui: Ketua Lembaga, Stempel Lembaga _________________ Nama jelas

___________________ Nama jelas



CATATAN:

40


Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Recommend Documents