Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039 Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama iii tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu program pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Pada tahun 2013 persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar dan lanjut usia yang memperoleh layanan kecakapan hidup ditargetkan naik menjadi 17,5% dari 14% pada tahun 2012. Untuk mencapai target tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan

Informal (PAUDNI) melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan pendidikan kecakapan hidup (PKH) perempuan. Buku petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan PKH perempuan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pembina, penyelenggara dan pemangku kepentingan pendidikan masyarakat lain untuk berpatisipasi dan menyukseskan penyelenggaraan program tersebut sesuai dengan peran masing-masing. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan iv bantuan sosial PKH perempuan ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun petunjuk teknis ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT. Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP 195703221982112001


KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan pendidikan dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat v menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses di mana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa (POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung paudisasi dan perlindungan anak, (v) kebermutuan lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai pada tahun 2012, capaian layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa (1559 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan program Keaksaraan Dasar yang berusia 15 – 59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan Pendidikan Kecakapan Hidup menjadi 14%. Selain itu,


sebanyak 32% Kabupaten/Kota telah menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan. Sedangkan jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% Kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% dari PKBM telah bernomor induk lembaga. Demikian juga untuk persentase Kabupaten/Kota yang telah memiliki minimal 10 TBM meningkat menjadi 47%. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan vi pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan peningkatan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan. Selain itu, petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 2013 asya as sy r Direkturr Pembinaan Pendidikan M Masyarakat,

Ella Yulae ela lawa w ti, M.A., Ph.D. Yulaelawati, NIP.1958 8040919840220001 NIP.195804091984022001


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ............................................................................... KATA PENGANTAR .............................................................................. DAFTAR ISI............................................................................................ BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ...................................................... BAB II PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN .......... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ............................................................................... 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ........................................................ C. Tujuan Kegiatan .................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. 1. Persiapan ...................................................................... 2. Pelaksanaan .................................................................. 3. Penilaian ...................................................................... 4. Pendampingan ............................................................. BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ... A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Tata Cara Pengajuan Dana .................................................. D. Prosedur Penyaluran Dana .................................................. E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... F. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan ..................

iii v vii 1 1 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 11 11 11 11 12 13 14


vii

viii

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ...................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus .................................................................. BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... B. Pemeriksaan ........................................................................ BAB VI PENUTUP ............................................................................... Lampiran–Lampiran ............................................................................... Lampiran 1. Contoh Perjanjian Kerjasama ...................................... Lampiran 2. Format Sampul Proposal ............................................ Lampiran 3. Format Surat Rekomendasi .......................................... Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ...... Lampiran 5. Format Sistematika Penyusunan Proposal .................... Lampiran 6. Format Calon Peserta Didik ......................................... Lampiran 7. Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/ Nara Sumber Teknis/Instruktur ................................... Lampiran 8. Format Acuan Pelaksanaan Kegiatan ............................ Lampiran 9. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana .. Lampiran 10. Format Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan ..... Lampiran 11. Format Buku Kas ........................................................ Lampiran 12. Format Buku Pembantu Pajak ....................................

16 16 16 17 18 18 18 19 20 20 24 25 26 27 28 29 30 32 33 35 36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1

Pada 2011, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang laki-laki dan 4.465.282 orang perempuan. Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.419.709 orang atau 80,52 persen berada di 13 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 (enam) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,43 persen; satu provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi dengan angka persentase di bawah persentase rata-rata nasional yaitu Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya enam provinsi lainnya memiliki angka presentase tuna aksara di atas persentase rata-rata nasional. Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412 orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000 orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan



Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal, dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan 2 dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, rintisan balai belajar bersama, dan aksara berbasis cerita rakyat. Program-program tersebut ditunjang dengan TBM di ruang publik dan peningkatan mutu TBM unggulan berbasis elektronik, serta program-program pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu dan koran anak, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya. Kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan kaum perempuan. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara kegiatan pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Agar penyelenggara dapat mendukung terwujudnya perempuan yang berdaya secara menyeluruh, termasuk mempunyai kesadaran pola hidup sehat dan juga karakter yang kondusif, diperlukan sejumlah rangkaian kegiatan yang dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dirinya melalui pendidikan kecakapan hidup perempuan. Hal ini diarahkan agar dapat membantu lembaga yang memenuhi persyaratan


meningkatkan jumlah dan kualitas layanan mereka dalam pemberdayaan perempuan. Agar para lembaga terkait dapat memperoleh bantuan ini sesuai dengan aturan dan dapat memanfaatkannya secara maksimal maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan Tahun 2013.”

B. Dasar Hukum Penyaluran bantuan Kegiatan Kecakapan Hidup Perempuan Tahun 2013 didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 3 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


4

10. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan. 11. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014. 12. Komitmen internasional: a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult Education, The Hamburg Declaration- the Agenda for the Future. b. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan Untuk Semua-PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All). c. Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development GoalsMDG’s). d. Dasawarsa Pendidikan untk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nations Decade of Education for Sustainable Development) 2004-2014.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan petunjuk teknis bertujuan sebagai acuan dalam: 1. Penyusunan dan pengajuan proposal; 2. Melaksanakan penilaian proposal; 3. Menyalurkan bantuan penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan; dan 4. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program pendidikan masyarakat.


BAB II PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN

A. Pengertian

5

1. Pendidikan kecakapan hidup perempuan merupakan tindakan pembelajaran yang berpihak (affirmative action) terhadap peningkatan kemampuan kecakapan hidup meliputi kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional berkaitan dengan pendidikan karakter dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, keterampilan mengolah dan mendayagunakan sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah pada kemandirian dan kehidupan keluarga 2. Bantuan pendidikan kecakapan hidup perempuan merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pelatihan kecakapan hidup, pendidikan karakter, serta pendidikan pencegahan risiko kematian ibu hamil dan anak, dan kesehatan bagi perempuan agar mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Bantuan sosial pendidikan kecakapan hidup perempuan diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI pada DIPA No. SP/023.05.1.666866/AG/2013 tanggal 05 Desember 2012.

B. Sasaran 1. Penerima Bantuan Penerima bantuan pendidikan kecakapan hidup perempuan adalah SKB/UPTD pendidikan nonformal dan informal/PKBM/Satuan PNF Sejenis/organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan.


6

2. Penerima Manfaat Penerima manfaat Kecakapan hidup perempuan adalah perempuan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. a. Perempuan berusia produktif (18-45 tahun); b. Tidak memiliki pekerjaan; c. Berasal dari keluarga miskin, di pedesaan maupun di perkotaan; d. Berasal dari kelompok-kelompok masyarakat rentan sosial dan diskriminasi di perkotaan (diperdagangkan, kekerasan, pelecehan,dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya).

C. Tujuan Kegiatan Pendidikan kecakapan hidup perempuan bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kemampuan kecakapan hidup perempuan dalam melaksanakan pendidikan karakter dalam keluarga. 2. Meningkatkan pemahaman perempuan tentang pendidikan pencegahan risiko kematian ibu hamil dan anak, narkoba dan HIV/AIDS yang berguna bagi peserta didik maupun keluarganya secara umum. 3. Meningkatkan keterampilan vokasional perempuan sehingga mampu berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat kehidupan diri dan keluarganya.

D. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan adalah: 1. Meningkatnya kemampuan kecakapan hidup perempuan dalam melaksanakan pendidikan karakter dalam keluarga. 2. Meningkatnya pemahaman perempuan tentang pendidikan pencegahan risiko kematian ibu hamil dan anak, narkoba dan HIV/AIDS yang berguna bagi peserta didik maupun keluarganya secara umum. 3. Meningkatnya keterampilan vokasional perempuan sehingga mampu berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat kehidupan diri dan keluarganya.


E. Deskripsi Kegiatan Pendidikan kecakapan hidup perempuan dilakukan dalam bentuk pembelajaran dan/atau pelatihan, serta pendampingan. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penerima bantuan perlu menyusun Acuan Pelaksanaan sekurang-kurangnya berisi: nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal pembelajaran/pelatihan dan kegiatan pendampingan yang menggambarkan waktu, materi, tutor/instruktur/fasilitator, bahan bacaan/buku rujukan. Tahapan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan sekurang- 7 kurangnya, meliputi: 1. Persiapan a. Mendeskripsikan jenis materi atau usaha dengan jelas dan rasional sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik b. Pemetaan sumber daya tutor/fasilitator/tenaga teknis lainnya yang kompeten sesuai dengan jenis usaha yang akan dikembangkan c. Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan. d. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 2. Pelaksanaan a. Pembelajaran pendidikan kecakapan hidup perempuan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran dan/atau pelatihan serta pendampingan untuk meningkatkan kecakapan personal, sosial, dan keterampilan vokasional bagi para perempuan; b. Kegiatan pembelajaran dan/atau pelatihan dilakukan sekurangkurangnya setara dengan 66 jam pelajaran dan pendampingan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah pembelajaran selesai. Pendampingan diarahkan pada upaya mempraktekkan hasil pembelajaran dalam sebuah kelompok usaha ekonomi dan/atau gerakan pemberdayaan perempuan lainnya; c. Materi pembelajaran sekurang-kurangnya mencakup:


8

1) Kecakapan Personal dan Sosial, diantaranya meliputi: • Keterampilan berkomunikasi • Etika/budi pekerti dan keteladanan • Keterampilan mengambil keputusan • Kesehatan ibu dan anak serta lansia • Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS • Kerukuntetanggaan dan perdamaian • Peduli/pelestarian lingkungan • Kecakapan berkeaksaraan • Kecakapan mengatur keuangan rumah tangga 2) Kecakapan Vokasional Kecakapan vokasional yang dilatihkan dipilih dengan memperhatikan peluang pasar, bahan produksi yang mudah diperoleh dan berbasis potensi lokal. d. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah andragogi atau pendekatan pendidikan orang dewasa yang dicirikan mengutamakan pengalaman peserta didik. e. Peserta didik yang telah menyelesaikan program pembelajaran akan diberikan modal usaha yang digunakan dalam sebuah kelompok usaha. f. Pasca pembelajaran dan/atau pelatihan, dilakukan pendampingan oleh tutor/ nara sumber/pendamping/pengelola. Pendampingan pengelolaan inkubator bisnis dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan atau setara dengan 16 jam. Bentuk pendampingann melalui pendekatan kelompok dan pemantauan ke tempat usaha/pengorganisasian gerakan pemberdayan perempuan. Pendampingan dapat dilakukan oleh tutor/fasilitaor/ penyelenggara atau mitra usaha/narasumber teknis yang memiliki kompetensi pada bidang usaha yang akan/sedang dikembangkan. Pendampingan dapat dilakukan dengan cara, antara lain: • Memberikan layanan konsultasi kesehatan dan psikologis secara berkelanjutan


•

Memfasilitasi terbentuknya forum atau kegiatan bersama, misalnya kelompok usaha, pemeriksanaan kesehatan, dan lainnya • Memberikan fasilitasi untuk memasarkan hasil-hasil karya peserta didik, baik untuk kepentingan ekonomi maupun aktualisasi. • Pengorganisasian gerakan perempuan, misalnya dalam bentuk paguyuban perempuan peduli lingkungan, kelompok perempuan pengrajin rajut, dll. 9 3. Penilaian Penilaian dilakukan baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran/ pelatihan dan pendampingan. Penilaian terhadap proses dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan selama proses berlangsung serta untuk menyusun rekomendasi dan saran perbaikan bagi prosesproses yang akan berjalan ke depan. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan meliputi peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan/ kecakapan hidup peserta didik. Materi penilaian disesuaikan dengan materi pembelajaran/pelatihan yang dilaksanakan. Penilaian hasil pendampingan dilakukan untuk memotret kemajuan-kemajuan yang dicapai selama pendampingan, baik kemajuan individu peserta didik maupun kemajuan kegiatan kelompok/kelembagaan. Semua kegiatan penilaian dilakukan oleh tutor/instruktur/NST/ fasilitator/ pendamping dan dilaporkan oleh penyelenggara. Alat/instrumen penilaian dapat berupa lembar observasi/pengamatan kinerja, hasil karya (portofolio), pameran, lomba-lomba, dan alat evaluasi lain yang relevan. Peserta didik yang dinyatakan memenuhi syarat setelah mengikuti pendidikan diberikan STSB (Surat Tanda Selesai Belajar) oleh lembaga. 4. Pendampingan Pendampingan dilakukan oleh penyelenggara dan didukung oleh tutor/NST, maupun stakeholder terkait, pendampingan yang


10

dilakukan adalah untuk memelihara kelangsungan keterampilan vokasional dan mengembangkan usaha dalam skala yang lebih luas (baik dalam permodalan, pemasaran, dan kemitraan lainnya). Pendampingan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 bulan/setara 16 jam setelah pelaksanaan kegiatan. Langkah-langkah pendampingan usaha/keterampilan meliputi: a. Merumuskan rencana pendampingan. b. Menetapkan pendekatan, strategi, dan teknik pendampingan. c. Menyiapkan sarana prasarana/media yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan. d. Melakukan penjadwalan serta pengorganisasian. e. Membantu mengenalkan pada akses dan jejaring kemitraan. f. Melakukan evaluasi dan refleksi.

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

A. Lembaga Penyelenggara Lembaga penyelenggara pendidikan kecakapan hidup perempuan adalah SKB/UPTD pendidikan nonformal dan informal/PKBM/Satuan PNF 11 Sejenis/organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan..

B. Persyaratan Lembaga SKB/UPTD pendidikan nonformal dan informal/PKBM/Satuan PNF Sejenis/organisasi kemasyarakatan yang dapat menyelenggarakan Kecakapan hidup perempuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki akta notaris pendirian lembaga atau surat izin operasional dari lembaga berwenang atau legalitas kelembagaan lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga. 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. 5. Memiliki alamat sekretariat dan struktur organisasi yang jelas. 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) atau sudah terakreditasi.

C. Tata Cara Pengajuan Dana 1. Penyusunan Proposal Lembaga pengusul menyusun proposal dengan menggunakan format seperti pada lampiran 5 petunjuk teknis ini. 2. Pengiriman Proposal Proposal dikirimkan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha



12

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Lembaga pengusul harus memberikan salinan proposal kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi. 3. Batas Waktu Pengajuan Proposal Pengajuan proposal berakhir tanggal 30 Juni 2013. Apabila kuota masih tersedia, proposal yang diterima melebihi batas waktu tersebut dapat diproses lebih lanjut.

D. Prosedur Penyaluran Dana 1. Penilaian Proposal Penilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian substansi, dan verifikasi lembaga pengusul. Penilaian administrasi dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi proposal sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2. Verifikasi Setiap lembaga calon penerima dana yang lolos penilaian substansi akan diverifikasi untuk mengonfirmasi/memastikan kesahihan informasi/ data lembaga seperti yang tertuang di dalam proposal sebagai bahan tambahan informasi guna pengambilan keputusan lebih lanjut. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: a. Penilaian/pemeriksaan dokumen/informasi lembaga terpilih yang tersedia di Direktorat, atau b. Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan rencana pelaksanaan, atau c. Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima dana, atau d. Klarifikasi/konfirmasi kepada Dinas Pendidikan setempat.


3. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan penyelenggaraan Kecakapan hidup perempuansetelah melewati proses penilaian dan verifikasi oleh tim yang ditunjuk. 4. Penandatangan Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen dan lembaga penerima bantuan yang telah ditetapkan menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan Kecakapan hidup perempuanatau penguatan aksara kewirausahaan. Perjanjian kerjasama dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Contoh perjanjian kerjasama 13 terlampir (Lampiran 1). 5. Peluncuran Dana Proses penyaluran dana mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a. Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak; b. SPP diajukan kepada bagian keuangan Sesditjen PAUDNI. c. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Bagian Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; e. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana ke rekening lembaga penerima bantuan.

E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Alokasi anggaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) untuk membelajarkan 7.000 orang atau Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per peserta didik. Penggunaan dana pendidikan kecakapan hidup perempuan tampak pada tabel berikut.


Tabel 1. Proporsi Penggunaan Dana Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan Menurut Komponen yang Dibiayai No. 1.

2. 14

Komponen yang Dibiayai Persiapan

Pelaksanaan a. Bantuan Peserta Didik b. Biaya Pembelajaran/ Pelatihan

c. Biaya Pendampingan

3.

Penilaian dan Pelaporan

Perincian Penyusunan acuan pelaksanaan, sosialisasi dan koordinasi, dan sejenisnya

Proporsi Biaya Maksimal 5%

Alat tulis, bantuan motivasi (seperti Maksimal 20% hadiah, konsumsi, dan lainnya) Alat tulis, transportasi tutor/instruktur/ NST, bahan ajar/buku/bahan praktik, dan kebutuhan pembelajaran/pelatihan Minimal 40% lainnya yang diperlukan Ttransportasi pendamping/fasilitator, transportasi pengelola, bahan/alat/ modal usaha, dan lainnya yang diperlukan Penilaian, pemantauan, dan pelaporan

Maksimal 30%

Maksimal 5%

F. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan Mekanisme pembagian tugas dan kewenangan pemangku kepentingan terkait pengusulan dan pencairan dana bantuan adalah sebagai berikut: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Menetapkan Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Kecakapan hidup perempuan berdasarkan pedoman umum penyaluran bantuan sosial yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. b. Mengesahkan keputusan penerima bantuan sosial; c. Menyusun laporan penyaluran bantuan sosial. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Menyosialisasikan program bantuan kepada dinas pendidikan


provinsi/ kabupaten/kota, satuan PNF dan seluruh pemangku kepentingan. b. Melakukan verifikasi terhadap lembaga penerima bantuan Kecakapan hidup perempuan; c. Menerbitkan SK lembaga penerima bantuan pendidikan kecakapan hidup perempuan; d. Mengikat perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima bantuan Kecakapan hidup perempuan; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Kecakapan hidup 15 perempuan. 3. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyosialisasikan bantuan sosial kepada dinas pendidikan kabupaten/kota maupun satuan PNF di wilayahnya. b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan. 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menyosialisasikan bantuan sosial kepada satuan PNF di wilayahnya. b. Memberikan Rekomendasi kepada lembaga yang layak. c. Melakukan pembinaan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan. 5. Lembaga Penerima Dana Bantuan a. Memenuhi syarat-syarat sebagai lembaga penerima (penyelenggara) kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan. b. Mengikat perjanjian kerjasama dengan PPK; c. Mengelola kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan berdasarkan proposal yang disusun dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis; d. Mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan yang dikelolanya; e. Menyusun dan mengirim laporan penerimaan dana dan laporan penyelenggaraan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan kepada Direktorat Bindikmas.


BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

16

A. Pelaporan Lembaga penyelenggara pendidikan kecakapan hidup perempuan wajib menyampaikan surat pemberitahuan penerimaan dana dan laporan penyelenggaraan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan kepada Direktorat Bindikmas. Tujuan laporan adalah untuk mengetahui bahwa: 1) dana bantuan pendidikan kecakapan hidup perempuan diterima oleh lembaga, dan (2) dana bantuaan tersebut telah digunakan oleh lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan. Laporan penerimaan dan penggunaan dana serta laporan penyelenggaraan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui Kasubbag Tata Usaha dengan menggunakan format/sistematika masing-masing sebagaimana terlampir (lihat lampiran 9 dan 10). Surat pemberitahuan penerimaan dana disampaikan segera setelah dana diterima, sedangkan laporan penyelenggaraan kegiatan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.

B. Pemantauan Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan kegiatan Kecakapan hidup perempuan. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan Kecakapan hidup perempuan diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.


Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan upaya-upaya penyelesaian masalah yang diambil. Dalam pelaksanaannya, pemantauan dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat, Forum Komunikasi PKBM Indonesia, Ikatan Pamong Belajar Indonesia, dan Forum Tutor Pendidikan Keaksaraan Nasional. 17

C. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tidak memungut dana apapun dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/ keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara. 3. Setiap lembaga penerima bantuan diwajibkan berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat. 4. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak lembaga penyelenggara. 6. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.


18

BAB V

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PENUTUP

A. Pengawasan Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

P

etunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan acuan 19 kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pemberian bantuan pendidikan kecakapan hidup perempuan sesuai dengan peran masing-masing. Untuk menyampaikan saran dan pengaduan dapat menghubungi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039 Website: http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.



Lampiran–Lampiran Lampiran 1. Contoh Perjanjian Kerjasama

20

PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA : ............................................................. TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN 2013

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Drs. Pahala Simanjuntak, MM NIP : 1959011181985031003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 1. Nama : …………………………................................................. Jabatan : …………………………................................................. Alamat : …………………………................................................. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan rintisan aksara kewirausahaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: 21 Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup perempuan. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara; c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan tanggungjawab mutlak untuk melaksanakan; b. Menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan kegiatan;


c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis. f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat; 22

1.

2.

3.

4.

5. 6.

Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebes Rp …………………… (………………………..…………………. ), untuk membelajarkan peserta didik. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2011, Nomor ………………….. tanggal …………… dengan kode anggaran …………………... PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer ke: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : NPWP : Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana di luar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Perjanjian


Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana 23 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang. Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. 2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya pelaksanaan. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Drs. Pahala Simanjuntak, MM


Lampiran 2. Format Sampul Proposal PROPOSAL PENGAJUAN KEGIATAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN TAHUN 2013 24

Diajukan Oleh:

Lampiran 3. Format Surat Rekomendasi KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ================================================ SURAT REKOMENDASI Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................................................... Jabatan : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ........................................................................ Alamat : ....................................................................... Nama Ketua : ....................................................................... No. Tlp/HP/Faks. : ........................................................................ E-mail : ......................................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

.......................................................................................................... .... (tulis nama lembaga lengkap, alamat yang jelas, dan nomor telepon yang dapat dihubungi)

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ........................................ 2013 Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota*) …...............

(..............................................) *) Coret yang tidak perlu



25

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

26

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : …………………...........………………… Alamat Lembaga : …………………...........………………… Nama Ketua : …………………...........………………… Telp./HP/Faksimili : …………………...........………………… E-mail : …………………...........………………… dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan sesuai dengan petunjuk teknis dan jadwal. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi) 3. Membuat dan menyampaikan laporan yaitu: a. Surat pemberitahuan dana telah diterima disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat dua minggu setelah dana diterima; b. Laporan pelaksanaan kegiatan, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat segera setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. 4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan. 5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan kegiatan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………………………….. 2013 Yang Membuat Pernyataan Materai 6000 (…………..………………….)


Lampiran 5. Format Sistematika Penyusunan Proposal 1. Pendahuluan a. Latar Belakang/Rasional b. Sasaran Penerima Manfaat c. Tujuan Kegiatan d. Hasil Yang Akan Dicapai 2. Profil Lembaga a. Identitas Lembaga (alamat lengkap) b. Struktur Kepengurusan c. Sarana dan Prasarana d. Pendidik dan tenaga kependidikan dan SDM lainnya e. Kegiatan yang telah dilakukan f. Kemitraan yang telah dilakukan g. Prestasi yang dimiliki 3. Rencana Kegiatan a. Persiapan b. Sasaran c. Lokus d. Rincian Anggaran Biaya (RAB) e. Sarana dan Prasarana f. Jadwal Pelaksanaan g. Rencana Kegiatan Pembelajaran h. Rencana Penilaian 4. Penutup LAMPIRAN: 1. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga 2. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang masih aktif 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga 4. Daftar calon peserta didik yang diketahui oleh Ketua RT/RW/Kepala Desa (hard dan softcopy); 5. Daftar pengelola, tutor/nara sumber teknis (NST)/instruktur, dan pendamping yang terlibat. 6. Foto dokumentasi (hard dan softcopy) papan nama, sekretariat lembaga, struktur organisasi, ruang belajar dan sarana pendukung lainnya.


27

Lampiran 6. Format Calon Peserta Didik

Lampiran 7. Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/Nara Sumber Teknis/Instruktur

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN

28

DAFTAR PENDIDIK/TUTOR/FASILITATOR/NARASUMBER TEKNIS/INSTRUKTUR PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN TAHUN 2013

Nama Lembaga : ............................................................................ Lokasi Penyelenggaraan : ............................................................................ No

Nama Peserta Didik

L/P

Alamat

Umur

Latar Belakang Pendidikan

Pekerjaan

1.

NAMA LEMBAGA : .......................................................................... No

2.

1.

3.

2.

4.

3.

5

4.

dst

Nama

Umur

L/P

Pekerjaan

Pendidikan Terakhir

Tahun Lulus

Bidang Keahlian

Ket

5.

.............,......................., 2013 Mengetahui: Ketua Lembaga

Ketua Rt/Rw/ Kepala Desa/Lurah*) Tanda Tangan, Stempel (

29

Nama jelas

)

dst

. . . . . . . . . . ....... . . 2013 Ketua Lembaga Tanda tangan dan stempel

(

Nama jelas )

(

Nama Terang

)

*) coret yang tidak perlu



Lampiran 8. Format Acuan Pelaksanaan Kegiatan

b) Pendampingan pasca pembelajaran:

Acuan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan

NO

KEGIATAN

WAKTU (hari/ minggu/ bulan) jam

MATERI

METODE

BAHAN / ALAT

A. DASAR PEMIKIRAN

(mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?) B. NAMA KEGIATAN

(tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan) 30

31

C. TUJUAN KEGIATAN

(apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?) D. RENCANA KEGIATAN 1. Persiapan NO.

KEGIATAN

1

Penyusunan Acuan Pelaksanaan

2

Sosialisasi kegiatan

3. Rencana Penilaian WAKTU

PARTISIPAN NO

2. Pembelajaran, Pendampingan:

a) Pembelajaran: NO

WAKTU (Bln, Mgg, Tgl) jam

MATERI

METODE

BAHAN AJAR/ MEDIA

PENDIDIK

JENIS PENILAIAN WAKTU

1

Penilaian proses

2

Penilaian hasil

3

Penilaian kinerja/ Performa

ALAT/ TEKNIK INSTRUMEN PETUGAS PENILAIAN PENILAIAN

E. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik (SUKMA) 2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan Keterangan: dapat dikembangkan sesuai jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara.



Lampiran 9. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana KOP LEMBAGA ===================================================== Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

32

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………… Alamat Lembaga : …………………………………………………… Telp./HP/Faks. : …………………………………………………… dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan, melalui transfer bank pada rekening nomor .................... atas nama .................. pada tanggal ................... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan, sesuai Perjuanjian Kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih ....…………………….. 2013 Yang membuat pernyataan Tanda tangan dan cap stempel/ Materai 6000 (……….………………….)


Lampiran 10. Format Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan a. Sampul Laporan

Laporan Kegiatan Kecakapan Hidup Perempuan Tahun 2013 33

Oleh:

……………………………………………………………… (tulis nama lembaga lengkap, alamat yang jelas, dan nomor telepon yang dapat dihubungi)

b. Format/Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan Kata Pengantar Daftar Isi 1. Pendahuluan a. Latar Belakang/Rasional b. Sasaran/Penerima Manfaat c. Tujuan Kegiatan d. Hasil yang akan Dicapai/Indikator Keberhasilan


34

2. Pelaksanaan Kegiatan a. Persiapan 1) Sasaran 2) Lokus/lokasi 3) Rincian Anggaran Biaya (RAB) 4) Sarana prasarana 5) Jadwal b. Pelaksanaan • Kegiatan pembelajaran c. Penilaian • Penilaian pembelajaran 3. Hasil yang dicapai 4. Penggunaan Dana*) 5. Masalah dan Tantangan 6. Kesimpulan dan Saran 7. Penutup

Lampiran 11. Format Buku Kas

BUKU KAS UMUM PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN TANGGAL 1


35

NOMOR NOMOR URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KODE BUKTI 2

Lampiran: 1. Acuan pelaksanaan kegiatan 2. Foto-foto kegiatan/dokumentasi lainnya yang relevan 3. Rekapitulasi penggunaan dana 4. Materi/bahan ajar/modul 5. Sertifikat hasil pembelajaran (seperti STSB) 6. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada) *) Penggunaan dana bantuan dituangkan dalam buku kas (sebagaimana format berikut). Transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam proposal harus disertai dengan bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. Bukti transaksi tersebut harus disimpan sebagai arsip lembaga.

: : : : : :

Mengetahui Ketua Lembaga

3

4

5

6

7

…………………………,2013 Dibuat Oleh: Bendahara Stempel Lembaga

Nama Terang

Nama Terang


Lampiran 12. Format Buku Pembantu Pajak BUKU PEMBANTU PAJAK Bulanan : ..........................................

PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP 36 TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN No Tanggal 1

2

: : : : : :

Jenis Pajak No. No. Uraian Kode Bukti PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 3

4

5

6

7

8

9

Jumlah

Keterangan

10

11

Jumlah

............................. 2013 Dibuat oleh: Bendahara,

Mengetahui: Ketua Lembaga, Stempel Lembaga _________________ Nama jelas

___________________ Nama jelas


Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Recommend Documents