Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039 Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

Pendidikan Keaksaraan Dasar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Norrfonnal, dan Infonnal Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun2013

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas iii tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu program pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Pada tahun 2012 persentase penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun sebesar 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang dengan disparitas gender 2,4%. Tahun 2013 ditargetkan terjadi penurunan menjadi 4,03%. Untuk mencapai target tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia



KATA PENGANTAR

Dini, Nonformal, dan Informal melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan pendidikan keaksaraan; keaksaraan dasar dan keaksaraan dasar layanan khusus. Bantuan pendidikan keaksaraan dasar dialokasikan untuk 13 provinsi dan 33 kabupaten terpadat tuna aksara. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan pendidikan keaksaraan dasar ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi iv menyusun petunjuk teknis ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT. Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri melalui pendidikan orang dewasa bagi yang kurang terjangkau dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat.Pembinaan pendidikan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat v menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses di mana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa(POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung PAUDISASI dan perlindungan anak, dan (v) kebermutuan lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Layanan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai pada tahun 2012, capaian layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa (1559 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, di mana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan program Keaksaraan Dasar yang berusia 15 – 59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang



memperoleh layanan Pendidikan Kecakapan Hidup menjadi 14%. Selain itu, sebanyak 32% Kabupaten/Kota telah menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan. Sedangkan jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% Kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% dari PKBM telah bernomor induk lembaga. Demikian juga untuk persentase Kabupaten/Kota yang telah memiliki minimal 10 TBM meningkat menjadi 47%. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut vi disusunlah petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan pendidikan keaksaraan dasar dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan peningkatan kegiatan keaksaraan dasar. Selain itu, petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan keaksaraan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 2013 Direkturr Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Masyar

Ella Yulae Yulaelawati, awati, M.A., Ph.D. NIP. 195804091984022001


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ............................................................................... iii KATA PENGANTAR .............................................................................. v vii DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 3 4

BAB II PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR ................................. 5 A. Pengertian Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar .............. 5 B. Tujuan Bantuan .................................................................. 5 C. Pemberi Bantuan ................................................................ 5 D. Sasaran .............................................................................. 5 1. Penerima Bantuan ........................................................ 5 2. Penerima Manfaat ........................................................ 6 E. Persyaratan Lembaga Penerima Bantuan ............................. 6 F. Alokasi dan Rinician Penggunaan Dana .............................. 6 G. Komponen Bantuan ........................................................... 9 H. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan .................. 11 BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ... A. Penyaluran Bantuan Pada 33 Kabupaten ............................. B. Penyaluran Bantuan pada 13 Provinsi ................................. C. Pertanggungjawaban Bantuan .............................................

13 13 14 15


BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR .......... A. Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Dasar .............................. B. Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar ............................... C. Persiapan Pembelajaran ....................................................... D. Kegiatan Pembelajaran ........................................................ E. Penilaian ............................................................................. F. Pendampingan ....................................................................

16 16 16 17 17 18 19

BAB V PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... 20 A. Pelaporan ............................................................................ 20 viii B. Pemantauan ........................................................................ 21 C. Catatan Khusus .................................................................. 21 BAB VI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. 23 A. Pengawasan ......................................................................... 23 B. Pemeriksaan ........................................................................ 23 BAB VII PENUTUP ...............................................................................

24

Lampiran–Lampiran ............................................................................... Lampiran 1. Format Usulan Lembaga ............................................. Lampiran 2. Format Rekapitulasi Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .............................. Lampiran 3. Format Rekapitulasi Usulan Dinas Pendidikan Provinsi ........................................... Lampiran 4. Format Nominasi Lembaga Penerima Batuan Keaksaraan Dasar ............................................ Lampiran 5. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ... Lampiran 6. Format Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan ................................................... Lampiran 7. Acuan Pelaksanaan Kegiatan ....................................... Lampiran 8. Contoh Perjanjian Kerjasama Pendidikan Keaksaraan Dasar....................................... Lampiran 9. Format Buku Kas Umum ............................................ Lampiran 10. Format Buku Pembantu Pajak .....................................

25 25 26 27 28 29 30 32 34 38 39


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1

Pada tahun 2011, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang laki-laki dan 4.465.282 orang perempuan. Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.419.709 orang atau 80,52 persen berada di 13 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 (enam) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,23 persen. Terdapat satu provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi dengan angka persentase di bawah persentase rata-rata nasional yaitu Provinsi Jawa Barat. Sebanyak enam provinsi lainnya memiliki angka presentase tuna aksara di atas persentase rata-rata nasional. Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412 orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000 orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah pedesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau pengangguran. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.


Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD (United Nation Literacy Decade), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal menyediakan layanan kegiatan 2 pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri serta kegiatan paska keaksaraan. Hal ini dilakukan karena para aksarawan baru cenderung kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Tahun anggaran 2013 layanan kegiatan keaksaraan yang tersedia meliputi: keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, peningkatan budaya tulis melalui aksara berbasis cerita rakyat. Pendidikan pemberdayaan perempuan dilakukan melalui pemberian bantuan pendidikan kecakapan hidup untuk pemberdayaan perempuan, peningkatan budaya tulis melalui Koran ibu dan Koran anak, serta layanan pembelajaran pendidikan masyarakat melalui bantuan rintisan dan pendampingan rumah pintar dan rintisan balai belajar bersama dan unit layanan belajar bersama. Kegiatankegiatan tersebut ditunjang dengan taman bacaan masyarakat di ruang publik dan peningkatan mutu taman bacaan masyarakat unggulan berbasis elektronik Kegiatan keaksaraan dasar merupakan upaya pemerintah untuk menuntaskan permasalahan ketunaaksaraan melalui kegiatan pendidikan keaksaraan yang diprioritaskan di 13 provinsi dan 33 kabupaten padat tuna aksara. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penduduk tuna aksara yang memenuhi persyaratan. Agar akses memperoleh bantuan keaksaraan dasar sesuai dengan ketentuan, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar“.


B. Dasar Hukum Penyaluran Belanja bantuan sosial pendidikan keaksaraan dasar ini didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 3 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 20102014. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. 10. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan.


4

11. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014. 12. Komitmen Internasional: a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult Education, The Hamburg Declaration-the Agenda for the Future. b. Kerangka Aksi Dakkar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakkar Framework for Action on Education for All). c. Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development GoalsMDG’s) d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nation Literacy Decade) 2002-2012.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan pendidikan keaksaraan dasar yang dibiayai dari dana bantuan pendidikan keaksaraan dasar tahun 2013.

BAB II PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

A. Pengertian Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar, yang selanjutnya disebut “bantuan” adalah mata anggaran bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk jasa pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar.

B. Tujuan Bantuan Tujuan pemberian bantuan adalah: 1. Meningkatkan kemampuan keaksaraan penduduk tuna aksara usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun. 2. Memperluas akses penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan bagi orang dewasa.

C. Pemberi Bantuan Pemberi bantuan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI dengan DIPA nomor SP/023.05.1. 666866/ AG/2013 tanggal 5 Desember 2012.

D. Sasaran 1. Penerima Bantuan Penerima bantuan pendidikan keaksaraan dasar adalah PKBM/Satuan PNF sejenis/lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan UPTDSKB yang menyelengarakan kegiatan PAUDNI dan berpengalaman melaksanakan pendidikan keaksaraan sekurang-kurangnya 3 tahun.



5

2. Penerima Manfaat Penerima manfaat adalah penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun yang menjadi peserta didik pendidikan keaksaraan dasar.

Tabel 1 Alokasi Sasaran dan Anggaran Keaksaraan Dasar Bagi Kabupaten Berpenduduk Padat Tuna Aksara

E. Persyaratan Lembaga Penerima Bantuan Persyaratan yang harus dipenuhi lembaga yang mengajukan bantuan adalah sebagai berikut: 1. Memiliki legalitas lembaga atau izin operasional. 2. Memiliki surat keterangan domisili. 6 3. Memiliki rekening atas nama lembaga. 4. Memiliki NPWP atas nama lembaga. 5. Memiliki alamat yang jelas. 6. Memiliki tutor dengan tingkat pendidikan minimal tamat SMA atau berpengalaman dalam membelajarkan peserta didik. 7. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM) atau yang telah terakreditasi.

Provinsi

1. Sumatera Utara 2. Banten 3. Jawa Barat

4. Jawa Tengah

5. Jawa Timur

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Alokasi bantuan tahun 2013 sebesar Rp. 47.995.200.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima dua ratus ribu rupiah) untuk memberikan jasa pembelajaran atau membelajarkan 133.320 orang peserta didik. Bantuan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Alokasi Bantuan Untuk 33 Kabupaten Terpadat Tuna Aksara Pada Tahun 2013 dialokasikan anggaran bagi 33 kabupaten terpadat tuna aksara yang memiliki lebih dari 50.000 orang penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun (Tabel-1). Besarnya alokasi anggaran adalah Rp 23.220.000.000,- (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk membelajarkan 64.500 orang peserta didik. Distribusi bantuan seperti ditunjukkan pada Tabel 1.


6. NTB

7. Sulawesi Selatan

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kabupaten

Nias Selatan Tangerang Indramayu Bogor Cirebon Karawang Bekasi Brebes Sragen Tegal Jember Sumenep Sampang Bangkalan Probolinggo Malang Pasuruan Bojonegoro Pamekasan Tuban Situbondo Banyuwangi Bondowoso

Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun

Alokasi Bantuan 2013

orang Persentase

Sasaran Anggaran Rp) (orang)

52.460 52.208 110.344 106.816 76.321 69.763 62.894 102.582 51.489 50.339 181.384 138.261 131.441 87.065 86.242 80.572 72.537 68.883 67.505 64.640 61.515 59.985 54.168 Lombok Tengah 94.131 Lombok Timur 75.747 Lombok Barat 65.990 54.132 Gowa

36,91 3,22 13,30 2,79 5,90 5,34 4,17 8,89 8,46 7,46 13,85 24,66 26,70 18,84 18,30 4,51 8,50 9,05 18,23 11,20 19,81 6,43 18,77 24,91 16,61 21,31 14,33

3.000 3.000 3.000 3.000 1.500 1.500 1.500 3.000 1.500 1.500 3.000 2.500 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000 1.500 1.500 2.000

1.080.000.000 1.080.000.000 1.080.000.000 7 1.080.000.000 540.000.000 540.000.000 540.000.000 1.080.000.000 540.000.000 540.000.000 1.080.000.000 900.000.000 900.000.000 540.000.000 540.000.000 540.000.000 540.000.000 540.000.000 540.000.000 540.000.000 540.000.000 540.000.000 540.000.000 720.000.000 540.000.000 540.000.000 720.000.000


8. Papua

Catatan:

28 Jayawijaya 70.230 29 Lanny Jaya 68.831 30 Yahukimo 67.566 31 Puncak 53.835 32 Tolikara 51.541 33 Paniai 50.994 Jumlah Apabila sasaran pada kabupaten di atas tidak wilayah lain yang membutuhkan.

49,31 64,86 70,78 76,88 53,26 66,37

720.000.000 2.000 720.000.000 2.000 720.000.000 2.000 720.000.000 2.000 720.000.000 2.000 720.000.000 2.000 64.500 23.220.000.000

Bantuan dialokasikan pada provinsi dengan penduduk tuna aksara di atas 200.000 orang dan/atau persentase tingkat ketunaaksaraan di atas rata-rata nasional (4,23%). Total anggaran untuk 13 provinsi tersebut adalah Rp 24.775.200.000,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), untuk membelajarkan 68.820 orang peserta didik di luar 33 kabupaten prioritas. Distribusi anggaran seperti ditunjukkan pada Tabel 2. Tabel 2 Alokasi Sasaran dan Anggaran Keaksaraan Dasar Tahun 2013 di 13 Provinsi yang Jumlah Penduduk Tuna Aksaranya di Atas 200.000 orang dan Persentase di Atas Rata-rata Nasional (4,43%) Jumlah Penduduk Tuna Aksara tahun 2011 No

Provinsi

12,04

8.000

2.880.000.000

7. Nusa Tenggara Timur

224.271

8,61

5.750

2.070.000.000

8. Kalimantan Barat

196.690

7,20

4.750

1.710.000.000

9. Bali

160.535

6,34

3.820

1.375.200.000

10. Sulawesi Tenggara

75.579

5,66

2.750

990.000.000

11. Sulawesi Barat

65.550

9,61

3.750

1.350.000.000

12. Papua Barat

32.953

6,79

2.500

900.000.000

13. Gorontalo

29.537

4.49

2.500

900.000.000

68.820

24.775.200.000

Jumlah

Catatan:

Persentase

Dana bantuan penyelenggaraan kegiatan keaksaraan dasar per kelompok belajar (1 kelompok = 10 orang) adalah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk membiayai komponenkomponen seperti dijelaskan pada Tabel 4 berikut. Tabel 4 Proporsi Penggunaan Dana Keaksaraan Dasar Menurut Komponen yang Dibiayai

Alokasi Bantuan 2013

Sasaran (orang) 11.000

Anggaran (Rp)

1.582.293

6,50

3.960.000.000

2. Jawa Tengah

986.179

4,85

6.000

2.160.000.000

3. Papua

675.253

35,98

6.000

2.160.000.000

4. Jawa Barat

653.209

2,35

7.000

2.520.000.000

5. Sulawesi Selatan

404.215

8,24

5.000

1.800.000.000


Apabila sasaran pada provinsi di atas tidak terserap, maka akan dialihkan ke wilayah lain yang membutuhkan.

G. Komponen Bantuan

Usia 15-59 tahun Orang

1. Jawa Timur

333.445

terserap, maka akan dialihkan ke

2. Alokasi Bantuan Untuk 13 Provinsi Terpadat Tuna Aksara

8

6. Nusa Tenggara Barat

No. 1. 2.

3.

Komponen yang Dibiayai Alat tulis dan buku tulis utk 10 orang peserta didik

Perincian

Proporsi Biaya

Pensil, pulpen, penghapus, buku tulis, dll.

(Rp252.000,-) Min. 15%

Pembelajaran fungsional/ tematik Penyusunan/pengadaan/ utk 10 orang peserta didik pembelian bahan praktik fungsional/tematik, dll. Identifikasi calon peserta didik utk 10 orang

Maks. 7%

(Rp540.000,-)

Pendataan calon peserta didik

Maks. 2,5% (Rp90.000,-)


9

4.

5. 6.

10

Penyelenggaraan penilaian pembelajaran utk 10 orang peserta didik

Penggandaan soal, pengolahan hasil tes, dan penulisan SUKMA

Transportasi 1 orang tutor

Transportasi tutor selama kegiatan

Pengelolaan kegiatan

Maks. 2,5% (Rp90.000,-) Min. 50% (Rp1.800.000,-)

Transportasi penyelenggara, monitoring, pengawasan, evaluasi kegiatan, dan pelaporan

Maks. 23% (Rp828.000,-)

Jika akan dilakukan dengan metode Inova Kreatif 32 hari (model/pola Karawang), maka penggunaan anggaran sebagai berikut. No.

Komponen yang Didanai

Jumlah Dana (Rp)

1

Transportasi tutor selama 32 hari

600.000

2

Bantuan alat tulis 20 orang peserta didik

630.000

3

Sarana kegiatan belajar mengajar

120.000

4

Bahan ajar tematik

300.000

5

Buku Modul 20 peserta didik

140.000

6

Juklak Juknis untuk penyelenggaraan 3 buku

7.

Administrasi belajar

8.

Transportasiasi 20 peserta didik dan 1 orang tutor

9.

Rekrutmen peserta didik

250.000

10.

Penilaian akhir 20 peserta didik

250.000

11.

Pengadaan SUKMA

100.000

12.

foto (dokumentasi) peserta didik

147.000

13.

Monitoring dan pelaporan

200.000

Total dana per kelompok (20 peserta didik)

21.000 226.000 2.016.000

5.000.000

Catatan: Penyesuaian yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota perlu mendapat persetujuan Dirjen PAUDNI.


H. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan Pembagian tugas dan kewenangan pemangku kepentingan terkait pencairan bantuan adalah sebagai berikut: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Menetapkan Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar berdasarkan pedoman umum penyaluran bantuan sosial yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 11 b. Mengesahkan keputusan penerima bantuan sosial. c. Menyusun laporan penyaluran bantuan sosial. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Mensosialisasikan bantuan kepada dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, satuan PNF dan seluruh pemangku kepentingan. b. Melakukan verifikasi penerima bantuan sosial dan penyedia jasa pembelajaran keaksaraan dasar. c. Menerbitkan SK lembaga penyedia jasa pendidikan keaksaraan dasar (lampiran 4). d. Mengikat perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa pendidikan keaksaraan dasar. e. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan pendidikan keaksaraan dasar. 3. Dinas Pendidikan Provinsi a. Mensosialisasikan bantuan kepada dinas pendidikan kabupaten/ kota maupun satuan PNF di wilayahnya. b. Menentukan distribusi dana bantuan untuk kabupaten/kota di wilayahnya. c. Mengajukan data calon penerima bantuan sosial (lampiran 3). d. Memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penyedia jasa pendidikan keaksaraan dasar.


12

4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Mensosialisasikan bantuan kepada satuan PNF di wilayahnya. b. Mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengajukan calon penyedia jasa pendidikan keaksaraan dasar (lampiran 2). c. Memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penyedia jasa pendidikan keaksaraan dasar. 5. Lembaga Penerima Bantuan a. Memenuhi syarat-syarat sebagai penyedia jasa Pendidikan Keaksaraan Dasar. b. Mengikat perjanjian kerjasama dengan PPK. c. Mengelola pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis (Bab IV). d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang dikelolanya. e. Menyusun dan mengirim Laporan Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar (lampiran 6).


BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

A. Penyaluran Bantuan Pada 33 Kabupaten

13

1. Lembaga mengisi format (lihat lampiran 1) dan mengajukan kepada dinas pendidikan kabupaten. 2. Dinas pendidikan kabupaten melakukan verifikasi terhadap usulan lembaga 3. Dinas pendidikan kabupaten mengisi format (lihat lampiran 2) sebagai rekapitulasi nominasi usulan lembaga. 4. Dinas pendidikan kabupaten mengirimkan rekapitulasi usulan lembaga ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada dinas pendidikan provinsi. 5. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat melakukan verifikasi terhadap usulan kabupaten. 6. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menetapkan lembaga penerima bantuan dengan mengisi format (lihat lampiran 4), kemudian menyampaikan kabupaten dengan tembusan dinas pendidikan provinsi. 7. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memproses penyaluran bantuan dengan urutan: a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP). b. Pejabat Penguji SPP menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). c. Meneruskan SPM ke KPPN III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan ke rekening lembaga penerima bantuan.


8. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan penyelenggaraan layanan Pendidikan Keaksaraan Dasar.

B. Penyaluran Bantuan pada 13 Provinsi

14

1. Lembaga mengisi format (lihat lampiran 1) dan mengajukan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. 2. Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan rekapitulasi dan meneruskan usulan ke dinas pendidikan provinsi, proposal dilampirkan. 3. Dinas pendidikan provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan kabupaten/kota. 4. Dinas pendidikan provinsi mengisi format (lihat lampiran 3) sebagai rekapitulasi nominasi usulan lembaga. 5. Dinas pendidikan provinsi mengirimkan rekapitulasi usulan lembaga ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 6. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat melakukan verifikasi terhadap usulan provinsi. 7. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menetapkan lembaga penerima bantuan dengan mengisi format (lihat lampiran 4). kemudian menyampaikan ke dinas pendidikan provinsi. 8. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memroses penyaluran bantuan dengan urutan: a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP). b. Pejabat Penguji SPP menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). c. Meneruskan SPM ke KPPN III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan ke rekening lembaga penerima bantuan. 9. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan penyelenggaraan layanan Pendidikan Keaksaraan Dasar.


C. Pertanggungjawaban Bantuan Pertanggungjawaban bantuan pendidikan keaksaraan dasar diwujudkan dalam bentuk laporan penyelenggaraan kegiatan (pembelajaran) dan rekapitulasi penggunaan dana bantuan. Penggunaan dana bantuan dibukukan sekurang-kurangnya dalam buku kas umum (lihat lampiran 9). Seluruh bukti transaksi keuangan yang timbul karena penggunaan dana bantuan harus disimpan dan diarsipkan oleh lembaga penerima bantuan sosial untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan. 15


BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

3.

Membaca Memahami wacana tulis berupa pesan, perintah, pentunjuk dalam bahasa Indonesia yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

4.

Menulis Melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasan, dan informasi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk paragraf.

16

A. Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan Dasar Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Dasar adalah upaya peningkatan kemampuan keaksaraan penduduk dewasa berkeaksaraan rendah atau tuna aksara usia 15-59 tahun ke atas agar memiliki kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis menggunakan aksara dan angka dalam Bahasa Indonesia.

B. Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar Pembelajaran keaksaraan dasar harus mengacu kepada standar kompetensi lulusan keaksaraan dasar (SKL Keaksaraan Dasar) dan dilaksanakan sekurangkurangnya setara dengan 114 jam @60 menit. Standar kompotensi lulusan pendidikan keaksaraan dasar adalah sebagai berikut. No 1.

Berhitung Melakukan penghitungan operasi dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian) baik secara lisan maupun yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

C. Persiapan Pembelajaran Pada tahap persiapan, kegiatan yang perlu dilakukan antara lain: 1. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan Kegiatan. Acuan Pelaksanaan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat: 1) nama kegiatan, 2) tujuan kegiatan, 3) jadwal pembelajaran yang menggambarkan waktu, materi, tutor/fasilitator/narasumber teknis, bahan bacaan/buku rujukan, dan 4) tempat pembelajaran. Contoh format acuan pelaksanaan dapat dilihat pada lampiran 7. 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

Standar Kompetensi Lulusan Keaksaraan Dasar

D. Kegiatan Pembelajaran

Mendengar Memahami wacana lisan berbentuk pesan, perintah, petunjuk dalam bahasa Indonesia yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.

2.

5.

Berbicara Mengunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur sapa, percakapan, bertanya, bercerita, mendekripsikan benda, memberikan tanggapan/saran yang fungsional untuk kehidupan sehari-hari.


Pembelajaran keaksaraan dasar perlu memperhatikan latar sosial, budaya, religi, dan kebiasaan pembelajar. 1. Penyelenggara bersama tutor menentukan kelompok belajar minimal 10 peserta didik setiap kelompok. Dalam praktik pembelajaran, misalnya karena jarak yang 10 orang tersebut cukup berjauhan, maka dapat dibuat subkelompok; misalnya subkelompok pertama terdiri atas 7 orang dan sisanya 3 orang. Konsekuensinya tutor harus melayani kedua subkelompok belajar tersebut.


17

2. Penyelenggara bersama tutor dan peserta didik membuat kesepakatan (kontrak belajar). Kontrak belajar mencakup jadwal, tempat, waktu dan tata tertib. 3. Tutor dan peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan: a) pendekatan andragogi, fungsional, dan tematik; b) metode-metode pembelajaran yang sesuai; dan c) memanfaatkan bahan ajar yang temanya disesuaikan dengan hasil identifikasi. 18

4. Kegiatan pembelajaran praktis-tematis digunakan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. 5. Tutor dapat memfungsikan sarana dan prasarana pembelajaran dan daya dukung masyarakat. Misalnya, penyediaan tempat belajar, materi ajar, media pembelajaran yang dapat diperoleh dari masyarakat dan lingkungan sekitar. 6. Metode-metode lain dapat dipergunakan sepanjang relevan dan dikuasai oleh tutor dan dianggap efektif untuk mencapai kompetensi minimal.

F. Pendampingan Pendampingan dilakukan oleh penyelenggara dan didukung oleh tutor/ Nara Sumber Teknis (NST), maupun stakeholder terkait. Secara substansi, pendampingan yang dilakukan adalah untuk memelihara kemampuan keberaksaraan (mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung). Langkah-langkah pendampingan meliputi : 1. Merumuskan rencana pendampingan 2. Menetapkan pendekatan, strategi, dan teknik pendampingan. 19 3. Menyiapkan sarana prasarana/media yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan. 4. Melakukan penjadwalan, pengorganisasian dan pendampingan 5. Membantu mengenalkan pada akses dan jejaring kemitraan 6. Melakukan evaluasi dan refleksi

E. Penilaian 1. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik dalam hal mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung dengan menggunakan berbagai cara seperti kuis, tes tulis, portofolio (kumpulan hasil karya), dan penugasan. 2. Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan keaksaraan dasar. 3. Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/selesai dan diberikan surat keterangan melek aksara (SUKMA).



BAB V

2. Dinas pendidikan provinsi dengan tembusan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk provinsi terpadat tuna aksara sebagai berikut.

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

20

1.

Jawa Timur

8. Kalimantan Barat

2.

Jawa Tengah

9. Bali

3.

Papua

10. Sulawesi Tenggara

4.

Jawa Barat

11. Sulawesi Barat

A. Pelaporan

5.

Sulawesi Selatan

12. Papua Barat

Lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan dasar wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui Kasubag Tata Usaha paling lambat 2 minggu setelah dana diterima, dengan menggunakan format laporan penerimaan dan penggunaan dana (lihat lampiran 5). Laporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar disusun dengan mengacu pada format sistematika laporan keaksaraan dasar (lihat lampiran 6) dan disampaikan kepada: 1. Dinas Pendidikan Kabupaten prioritas sebagai berikut.

6.

Nusa Tenggara Barat

13. Gorontalo

7.

Nusa Tenggara Timur

1.

Nias Selatan

12. Sumenep

23. Bondowoso

2.

Tangerang

13. Sampang

24. Lombok Tengah

3.

Indramayu

14. Bangkalan

25. Lombok Timur

4.

Bogor

15. Probolinggo

26. Lombok Barat

5.

Cirebon

16. Malang

27. Gowa

6.

Karawang

17. Pasuruan

28. Jayawijaya

7.

Bekasi

18. Bojonegoro

29. Lanny Jaya

8.

Brebes

19. Pamekasan

30. Yahukimo

9.

Sragen

20. Tuban

31. Puncak

10. Tegal

21. Situbondo

32. Tolikara

11. Jember

22. Banyuwangi

33. Paniai


B. Pemantauan Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan keaksaraan dasar. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan keaksaraan dasar diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan upaya-upaya penyelesaian masalah yang diambil. Dalam pelaksanaannya, pemantauan dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat, Ikatan Pamong Belajar Indonesia, dan Forum Komunikasi Tutor Pendidikan Keaksaraan.

C. Catatan Khusus: 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tidak memungut dana apapun dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan. 2. Lembaga penerima bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu pada tahun 2012, tidak akan dinilai untuk proses penerima bantuan kegiatan tahun 2013. 3. Setiap lembaga penerima bantuan diwajibkan berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat.


21

4. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak lembaga penyelenggara. 6. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun. 22

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

A. Pengawasan Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.



23

BAB VII

PENUTUP

24

P

etunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan acuan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pemberian layanan Pendidikan Keaksaraan Dasar sesuai peran masingmasing. Untuk menyampaikan saran dan pengaduan dapat menghubungi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Lampiran–Lampiran Lampiran 1. Format Usulan Lembaga Diisi oleh lembaga disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota DAFTAR USULAN PESERTA DIDIK (WARGA BELAJAR) PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2013 25

Nama Lembaga Alamat lengkap

: ............................................................................ : ............................................................................

Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039 Website: http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/

No

Nama Peserta Didik

Jenis kelamin (L/P)

Usia (tahun)

Alamat

1. 2. 3. 4. 5. dst

…………………….., 2013 Ketua Lembaga, ………… ttd Nama Jelas dan Stempel Lembaga



Lampiran 2. Format Rekapitulasi Usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Diisi berdasarkan Format Lampiran 1 oleh Bidang PAUDNI/PNF/PLS kabupaten/kota. 1. Untuk 33 kabupaten prioritas dikirim ke Direktur Bindikmas. 2. Untuk kabupaten/kota di luar 33 kabupaten prioritas dikirim ke dinas pendidikan provinsi. DAFTAR USULAN CALON LEMBAGA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2013 26

KABUPATEN/KOTA PROVINSI

: ............................................................... : ...............................................................

Jumlah Alamat Peserta Rekening Bank Alamat & Nama Nama lembaga & No Kecamatan NPWP Didik (WB) Lembaga Ketua Telpon (Telepon) Nama Nomor Atas Ketua L P Jlh Bank Rek Nama 1. 2. 3. 4. 5. dst

Ket.: lampirkan: (1) daftar peserta didik, (2) foto kopi rekening & NPWP

………………………………..,2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tanda tangan dan cap stempel Nama dan gelar NIP. ……………………. Tembusan: Dinas Pendidikan Provinsi setempat.


Lampiran 3. Format Rekapitulasi Usulan Dinas Pendidikan Provinsi Diisi berdasarkan Format Lampiran 1 oleh Bidang PAUDNI/PNF/PLS Provinsi pada 13 provinsi terpadat tuna aksara, dikirim ke Ditbindikmas DAFTAR USULAN CALON LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2013 PROVINSI : ....................................................................................... 27 Alamat Rekening Bank Alamat dan Kab/ Nama lembaga No Kec. Ketua Kota Lembaga Telepon (Telepon) Ketua Nama Nomor Atas Bank Rek Nama 1. 2. 3. 4. 5. dst Ket.: lampirkan: (1) daftar peserta didik, (2) foto kopi rekening & NPWP

Jumlah Peserta Didik NPWP (WB) L P Jlh

………………………………..,2013 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi …... Tanda tangan dan cap stempel Nama dan gelar NIP. …………………….……


Rekening Bank Jumlah Alamat Alamat Nama Nama lembaga & & Nama Nomor Atas NPWP Sasaran Dana Lembaga Ketua Telpon Telpon Bank Rek Nama (org) (Rp)

Nama lengkap NIP. …………………….

Tanda tangan dan cap stempel

1. 2. 3. 4. 5. dst

No

Tembusan: Kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

Kec.

……………………………….., 2013 Pejabat Pembuat Komitmen,

KOP LEMBAGA ===================================================== Kegiatan Keaksaraan Dasar Tahun 2013

Kab/ Provinsi Kota

PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2013

DAFTAR LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

28

Lampiran 4. Format Nominasi Lembaga Penerima Bantuan Keaksaraan Dasar Daftar nominasi penerima bantuan pendidikan keaksaraan dasar (diisi Direktorat Bindikmas)

Lampiran 5. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana


Yth. Direktur Bindikmas Di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini, kami atas nama lembaga penerima bantuan pendidikan keaksaraan dasar tahun 2013: Nama Lembaga :………………………………………………………… 29 Alamat Lembaga :...………………………………………………………. Nama Ketua :…...……………………………………….………….... Telp./HP/Faks. :..……………………………………………….………. dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. Dana penyelenggaraan kegiatan keaksaraan dasar dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah diterima melalui transfer bank pada rekening nomor ...... atas nama ............ pada tanggal .................. 2. Akan menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik sebanyak......... orang dengan daftar nama terlampir, sesuai perjanjian kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan keaksaraan dasar kepada dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi segera setelah kegiatan berakhir. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2013 Tanda tangan dan cap stempel/ Materai 6000 (…………..………………….) Ketua lembaga, Keterangan: 1. Lampirkan foto kopi buku rekening yang memuat nilai bantuan yang diterima. 2. Disampaikan ke Direktur Bindikmas paling lambat 2 minggu setelah dana diterima.


Lampiran 6. Format Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan Disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota a. Sampul Laporan Laporan Kegiatan Keaksaraan dasar

30

Oleh: ……………………………………………………… (tulis nama lembaga lengkap, alamat yang jelas, dan nomor telepon yang dapat dihubungi) b. Format/Sistematika Laporan Kegiatan Keaksaraan dasar Kata Pengantar Daftar Isi A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Tujuan Pelaporan B. Kegiatan Pembelajaran/Pendampingan

Uraikan pengalaman pelaksanaan; metode, materi/bahan/ modul, media/alat peraga, jadwal, cara dan hasil penilaian pembelajaran/pendampingan yang dilakukan. (Sertakan fotofoto kegiatan pembelajaran/pendampingan/penguatan yang relevan untuk melengkapi uraian kegiatan/proses pembelajaran). C. Penggunaan Dana

Laporkan semua transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam Petunjuk Teknis dan Proposal yang disertai dengan fotokopi bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. (kuitansi asli disimpan sebagai arsip lembaga).


D. Penutup 1. Kesimpulan

Simpulkan tentang : a) motivasi dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran/pendampingan, b) efektifitas penggunaan metode pembelajaran/ 31 pendampingan, c) hasil belajar, dan d) tantangan/hambatan yang dialami. 2. Saran/Rekomendasi

Kemukakan saran/rekomendasi yang terkait dengan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan. 3. Tindak Lanjut

Tuliskan tindak lanjut yang direncanakan oleh lembaga setelah dana bantuan berakhir. Lampiran Laporan : 1. Acuan Pelaksanaan kegiatan. 2. Foto-foto kegiatan/dokumentasi lainnya yang relevan 3. Materi/bahan ajar/modul 4. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada) *) coret yang tidak perlu **) Penggunaan dana bantuan dituangkan dalam buku kas (sebagaimana format berikut).

Transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam proposal harus disertai dengan bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. Bukti transaksi tersebut harus disimpan sebagai arsip lembaga.


b) Pendampingan pasca pembelajaran:

Lampiran 7. Format Acuan Pelaksanaan Kegiatan

Acuan Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Dasar

NO

KEGIATAN

WAKTU (hari/ minggu/ bulan) jam

MATERI METODE

BAHAN / ALAT

A. DASAR PEMIKIRAN

(mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?) B. NAMA KEGIATAN 32

33

(tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan) C. TUJUAN KEGIATAN

(apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?) 3. Rencana Penilaian

D. RENCANA KEGIATAN 1. Persiapan NO.

KEGIATAN

1

Penyusunan Acuan Pelaksanaan

2

Sosialisasi kegiatan

WAKTU

PARTISIPAN

2. Pembelajaran, Pendampingan:

NO

JENIS PENILAIAN

1

Penilaian proses

2

Penilaian hasil

3

Penilaian kinerja/ Performa

WAKTU

TEKNIK PENILAIAN

ALAT/ INSTRUMEN PETUGAS PENILAIAN

a) Pembelajaran: NO

WAKTU (Bln, Mgg, Tgl) jam

MATERI

METODE

BAHAN AJAR/ MEDIA

PENDIDIK

E. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik (SUKMA) 2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan Keterangan: dapat dikembangkan sesuai jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara.



Lampiran 8. Contoh Perjanjian Kerjasama Keaksaraan Dasar PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DENGAN LEMBAGA .......................... 34

TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAKSARAAN DASAR TAHUN 2013 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: : Drs. Pahala Simanjuntak, MM 1. Nama NIP : 195901181985031003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:


1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan keaksaraan dasar dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA 35 APerjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan kegiatan pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi pembelajaran kegiatan keaksaraan dasar

Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan; b. Menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan kegiatan; c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten setempat;


d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis; f. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, bahwa dana bantuan sudah masuk ke rekening lembaga; g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat. 36

1.

2.

3.

4.

5. 6.

Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas,PIHAKPERTAMAmemberikandanakepadaPIHAKKEDUAsebesar Rp. ……………………… (………………………..…………….), untuk membelajarkan sebanyak …………………. orang . Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013, PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Jakarta III dengan transfer ke: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : NPWP : Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis dan pasal 3 ayat 1. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana diluar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.


Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke kantor kas negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang. Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini. 2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Drs. Pahala Simanjuntak, MM


37

Lampiran 9. Format Buku Kas

Lampiran 10. Format Buku Pembantu Pajak BUKU PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS UMUM

BULAN:………………………………………

38

KEGIATAN : NAMA LEMBAGA : ALAMAT LENGKAP : TANGGAL : PENERIMAAN : TAHUN ANGGARAN : TANGGAL 1

KEGIATAN : NAMA LEMBAGA : ALAMAT LENGKAP : TANGGAL : PENERIMAAN : TAHUN ANGGARAN :

NOMOR NOMOR URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KODE BUKTI 2

3

4

5

6

No Tanggal

7 1

39

Jenis Pajak No. No. Uraian Kode Bukti PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah

Keterangan

10

11

Jumlah

Mengetahui Ketua Lembaga

…………………………,2013 Dibuat Oleh: Bendahara

............................. 2013 Dibuat oleh: Bendahara,

Mengetahui: Ketua Lembaga, Stempel Lembaga

Stempel Lembaga Nama jelas

Nama Terang

Nama jelas

Nama Terang



CATATAN:


Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Recommend Documents