Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039 Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas iii tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui kegiatan pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif kegiatan ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi terus diupayakan, antara lain melalui pengembangan kewirausahaan masyarakat. Untuk itu Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan penguatan aksara kewirausahaan. Bantuan ini merupakan upaya memperkuat lembaga yang telah melaksanakan rintisan aksara kewirausahaan. Pada tahun 2013 penguatan aksara kewirausahaan diprioritaskan bagi unit pelaksana

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

Penguatan Aksara Kewirausahaan

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

teknis daerah (UPTD) dan perguruan tinggi yang memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan tersebut. iv

Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan bantuan penguatan aksara kewirausahaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pembina, penyelenggara dan pemangku kepentingan pendidikan masyarakat lain untuk berpatisipasi dan menyukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut sesuai dengan peran masing-masing. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun petunjuk teknis ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT. Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal PAUDNI,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP 195703221982112001


T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri melalui pendidikan orang dewasa bagi yang kurang terjangkau dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat v menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses dimana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa(POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung PAUDISASI dan perlindungan anak, dan (v) kebermutuan lembaga penyelenggara masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Layanan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai pada tahun 2012, capaian layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa (1559 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan kegiatan Keaksaraan Dasar yang berusia 15 – 59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang


memperoleh layanan Pendidikan Kecakapan Hidup menjadi 14%. Selain itu, sebanyak 32% Kabupaten/Kota telah menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan. Untuk jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% Kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% dari PKBM telah bernomor induk lembaga. Sedangkan untuk persentase Kabupaten/Kota yang telah memiliki minimal 10 TBM meningkat menjadi 47%. vi

Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan penguatan rintisan aksara kewirausahaan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan penguatan aksara kewirausahaan. Selain itu, petunjuk teknis penguatan aksara kewirausahaan diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan aksara kewirausahaan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 2013 asy syara Direkturr Pembinaan Pendidikan Ma Masyarakat,

Ella Yulaelawati, Yulaeelaawa w ti, M.A., Ph.D. NIP. 195 588004091984022001 195804091984022001


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ............................................................................... KATA PENGANTAR ..............................................................................

iii vii v

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 3 4

BAB II KEGIATAN RINTISAN RUMAH PINTAR ........................... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ............................................................................... 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ........................................................ C. Tujuan Kegiatan ................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. 1. Persiapan ...................................................................... 2. Pelaksanaan ................................................................... 3. Penilaian ......................................................................

5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ... A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Tata Cara Pengajuan Bantuan .............................................

9 9 9 9


D. Proses Penyaluran Dana ...................................................... E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... F. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan ..................

10 12 13

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

15 15 15 16

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... viii B. Pemeriksaan ........................................................................

17 17 17

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

18

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

19

Lampiran 1. Format Proposal .........................................................

19

Lampiran 2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ......

20

Lampiran 3. Format Sistematika Penyusunan Proposal ....................

21

Lampiran 4. Format Calon Peserta Didik .........................................

22

Lampiran 5. Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/ Nara Sumber Pelaksanaan/Instruktur ..........................

23

Lampiran 6. Format Acuan Pelaksanaan Kegiatan ............................

24

Lampiran 7. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ..

26

Lampiran 8. Format Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan .....

27

Lampiran 9. Format Perjanjian Kerjasama .......................................

29

Lampiran 10. Format Buku Kas ........................................................

34

Lampiran 11. Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ................

35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pada 2011, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna 1 aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang laki-laki dan 4.465.282 orang perempuan. Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.419.709 orang atau 80,52 persen berada di 13 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 (enam) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,43 persen; 1 (satu) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi angka persentase di bawah persentase rata-rata nasional; dan 6 (lima) provinsi dengan angka presentase tuna aksara di atas persentase rata-rata nasional. Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412 orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000 orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor



35 Tahun 2006 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal, dan Informal menyediakan layanan pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan kegiatan pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru 2 atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, rintisan balai belajar bersama, dan aksara berbasis cerita rakyat. kegiatan tersebut ditunjang dengan TBM di ruang publik dan peningkatan mutu TBM unggulan berbasis elektronik, serta kegiatan pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu dan anak, pendidikan keluarga berwawasan gender, dan kegiatan sejenis lainnya. Dalam upaya revitalisasi lembaga sebagai penyelenggara pendidikan masyarakat dalam konteks yang luas, pemerintah telah meluncurkan berbagai bantuan termasuk rintisan aksara kewirausahaan. Agar pelaksanaan rintisan aksara kewirausahaan tetap eksis, perlu dilakukan pendampingan dan penguatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Agar kegiatan penguatan aksara kewirausahaan dapat dipahami oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan masyarakat, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Penguatan Aksara Kewirausahaan Tahun 2013”.


B. Dasar Hukum Penyaluran bantuan penguatan aksara kewirausahaan didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 3 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 20102014; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2013 tentang. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.; 10. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;


4

11. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014. 12. Komitmen internasional: a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult Education, The Hamburg Declaration-the Agenda for the Future. b. Kerangka Aksi Dakkar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakkar Framework for Action on Education for All). c. Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development GoalsMDG’s) d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nation Literacy Decade) 2002-2012.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan penguatan aksara kewirausahaan yang dibiayai dari bantuan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2013.


BAB II KEGIATAN PENGUATAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN

A. Pengertian

5

1. Merupakan upaya meningkatkan kemampuan kewirausahaan lembaga rintisan/ pengembangan inkubator bisnis dan sentra usaha mandiri untuk meningkatkan keberaksaraan, penghasilan masyarakat sekitar, dan keberlanjutan lembaga. 2. Dana bantuan penguatan aksara kewirausahaan merupakan bantuan biaya operasional pelatihan dan pengembangan inkubator bisnis/ sentra usaha mandiri bagi lembaga yang dirintis tahun 2011 dan 2012.

B. Sasaran 1. Penerima Bantuan Lembaga yang berpengalaman dalam pendampingan pengembangan usaha seperti: asosiasi usaha/pengusaha, atau lembaga lain yang kompeten dan berpengalaman dalam pendampingan pengembangan kewirausahaan masyarakat dan memenuhi persyaratan.. 2. Penerima Manfaat Penerima manfaat penguatan aksara kewirausahaan adalah lembaga penerima bantuan rintisan aksara kewirausahaan tahun 2011 dan 2012 dan peserta didik yang terlibat di dalamnya.


C. Tujuan Kegiatan

6

1. Memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan usaha/bisnis sentra kewirausahaan masyarakat yang telah dirintis melalui dana rintisan aksara kewirausahaan tahun 2011 dan 2012 sesuai dengan potensi, keunggulan, dan hambatan yang ada, sehingga memberikan keuntungan yang wajar secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan kemampuan/kapasitas kelembagaan dalam mengelola usaha/bisnis, khususnya dalam hal kualitas produk, pengemasan, dan pemasaran (networking). 3. Meningkatkan keberaksaraan wirausaha peserta didik melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberanian berusaha secara mandiri baik perorangan maupun bagian dari inkubator bisnis yang dikembangkan lembaga.

D. Hasil yang Diharapkan 1. Meningkatnya usaha/bisnis sentra kewirausahaan masyarakat yang telah dirintis melalui dana rintisan aksara kewirausahaan tahun 2011 dan 2012 sesuai dengan potensi, keunggulan, dan hambatan yang ada, sehingga memberikan keuntungan yang wajar secara berkelanjutan. 2. Meningkatnya kemampuan/kapasitas kelembagaan dalam mengelola usaha/bisnis, khususnya dalam hal kualitas produk, pengemasan, dan pemasaran (networking). 3. Meningkatnya keberaksaraan wirausaha peserta didik melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan keberanian berusaha secara mandiri baik perorangan maupun bagian dari inkubator bisnis yang dikembangkan lembaga.

E. Deskripsi Kegiatan Kegiatan penguatan aksara kewirausahaan diutamakan dalam bentuk pelatihan/ pendampingan/bimbingan teknis pengembangan inkubator bisnis sentra kewirausahaan masyarakat, sekurang-kurangnya dalam hal peningkatan


kualitas produk, pengemasan, dan pemasaran (networking). Kegiatan tersebut bertolak dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kekurangan, keunggulan, dan potensi usaha yang dikembangkan oleh lembaga penerima bantuan rintisan aksara kewirausahaan tahun 2011 dan 2012. Setiap lembaga penerima bantuan penguatan aksara kewirausahaan mendampingi sekurang-kurangnya 2 (dua) lembaga penerima bantuan rintisan aksara kewirausahaan, baik yang dirintis tahun 2011 maupun tahun 2012. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penerima bantuan perlu menyusun 7 rencana pelaksanaan penguatan sekurang-kurangnya berisi: 1) nama kegiatan, 2) tujuan kegiatan, 3) jadwal pelatihan/pendampingan/ bimbingan teknis yang menggambarkan waktu, materi, tutor/instruktur/ nara sumber teknis/ fasilitator, bahan bacaan/buku rujukan. Tahapan kegiatan penguatan aksara kewirausahaan sekurang-kurangnya, meliputi: 1. Persiapan Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan persiapan, antara lain, adalah: a. Identifikasi kekurangan, keunggulan, dan potensi usaha lembaga yang didampingi untuk menyusun peta masalah dan kebutuhan belajar. b. Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan penguatan/pelatihan/ pendampingan yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan kegiatan. c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan 2. Pelaksanaan Lembaga pendamping seyogianya fokus menyelenggarakan pelatihan atau pendampingan bagi lembaga penerima bantuan rintisan aksara kewirausahaan tahun 2011 dan 2012. Peserta didik yang terlibat di dalamnya yang antara lain:


8

Pelatihan peningkatan kualitas produk Pelatihan peningkatan pengemasan Pelatihan peningkatan pemasaran/jejaring usaha Pendampingan manajemen pengembangan usaha, peningkatan kapasitas SDM dan lembaga, dan proses produksi, pengemasan, dan pemasaran 3. Penilaian Penilaian dilakukan untuk mengukur kinerja hasil belajar/ pendampingan. Penilaian dilakukan secara berkala selama masa pendampingan/pembelajaran dan pada akhir pendampingan/ pembelajaran. Penilaian akhir bisa dikemas dalam bentuk pameran, lomba-lomba, dan sejenisnya.

BAB III

a. b. c. d.

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA A. Lembaga Penyelenggara Lembaga penyelenggara penguatan aksara kewirausahaan adalah 9 lembaga yang berpengalaman dalam pendampingan pengembangan usaha seperti: asosiasi usaha/pengusaha, atau lembaga lain yang kompeten dan berpengalaman dalam pendampingan pengembangan kewirausahaan masyarakat dan memenuhi persyaratan.

B. Persyaratan Lembaga 1. 2. 3. 4.

Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. Memiliki staf pelatih/instruktur yang kompeten dalam bidangnya. Memiliki inkubator bisnis yang menjadi bagian dari penguat/ pendamping usaha lembaga. 5. Memiliki rencana pengembangan unit usaha lembaga yang didampingi.

C. Tata Cara Pengajuan Dana Bantuan 1. Penyusunan Proposal Lembaga yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan bantuan dengan cara menyusun proposal yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis ini. Kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku akan meningkatkan persentase dalam penilaian proposal termasuk juga kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan. 2. Pengiriman Proposal Proposal disusun sesuai dengan ketentuan, kemudian dikirimkan langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui



10

alamat sebagai berikut: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Lembaga pengusul harus memberikan salinan proposal kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi. 3. Penerimaan Proposal Proposal diterima Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat tanggal 30 Juni 2013; Apabila pagu anggaran masih tersedia, proposal yang diterima setelah tanggal tersebut dapat diproses lebih lanjut.

D. Proses Penyaluran Dana Mekanisme pengusulan dan pencairan dana bantuan di Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, termasuk bantuan penguatan aksara kewirausahaan sebagai berikut. 1. Penilaian Proposal a. Tim Penilai Proposal ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk. b. Struktur tim penilai minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota serta didukung oleh tim sekretariat. c. Penilaian proposal terdiri atas verifikasi kelengkapan administrasi dan penilaian substansi proposal. d. Proposal yang lolos penilaian substansi akan diverifikasi. 2. Verifikasi Setiap lembaga calon penerima bantuan yang lolos penilaian substansi akan diverifikasi untuk memperkuat bahan pengambilan keputusan berdasarkan data otentik dan kelayakan lembaga penerima bantuan.


Verifikasi dilaksanakan guna memastikan kesahihan data dan lembaga penyelenggara sebagaimana tertuang dalam proposal pengajuan dengan kondisi faktual dilapangan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: • Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan usulan pelaksanaan kegiatan. • Klarifikasi dan konfirmasi kepada dinas pendidikan setempat. • Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima Bantuan. 11 Visitasi tidak perlu dilakukan bagi lembaga pengusul proposal yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: • Lembaga pengusul sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), • Lembaga pengusul sudah divisitasi pada tahun sebelumnya, atau • Lembaga pengusul menyelenggarakan kegiatan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya 3. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan lembaga penerima bantuan penguatan aksara kewirausahaan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah melewati proses penilaian dan verifikasi oleh tim yang ditunjuk. 4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen dan lembaga penerima bantuan yang telah ditetapkan menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan penguatan aksara kewirausahaan. perjanjian kerjasama dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Contoh perjanjian kerjasama terlampir (lihat lampiran 10). 5. Peluncuran Bantuan Proses penyaluran bantuan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan SPP;


b. Pejabat Penguji SPP menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); c. Meneruskan SPM ke KPPN III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan transfer dana bantuan ke rekening lembaga.

b. Pendampingan manajemen pengembangan usaha, peningkatan kapasitas SDM dan lembaga, dan proses produksi, pengemasan, dan pemasaran (termasuk transport/honor tutor, instruktur, narasumber teknis, tenaga pendamping usaha dan peserta)

E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana 1. Alokasi Anggaran Alokasi anggaran penyelenggaraan penguatan aksara kewirausahaan dialokasikan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk 20 (dua puluh) lembaga @Rp. 50.000.000,2. Rincian Penggunaan Anggaran Biaya penyelenggaraan penguatan aksara kewirausahaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap lembaga. Dana tersebut untuk menguatkan/mendampingi sekurang-kurangnya 2 (dua) lembaga penerima bantuan rintisan aksara kewirausahaan. Proporsi penggunaan dana penguatan aksara kewirausahaan diatur dengan komposisi sebagai berikut:

12

Komponen yang Perincian Dibiayai 1. Persiapan a. Identifikasi kekurangan, keunggulan, dan penguatan/ potensi usaha lembaga yang didampingi pendampingan b. Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan

No.

Deskripsi Maksimal 8%

pelatihan/ pendampingan/bimbingan teknis yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan kegiatan c. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan 2. Pelaksanaan penguatan/ pendampingan

a. Pelatihan/pembelajaran: (1) peningkatan kualitas produk, (2) peningkatan pengemasan, (3) peningkatan pemasaran /jejaring usaha

Minimal 50%


3. Bantuan/ pengadaan sarana unit usaha lembaga yang didampingi 3. Penilaian dan Pelaporan

c. Biaya manajemen (ATK penyelenggaraan, transport pengelola, dll. a. Sarana peningkatan kualitas produk b. Sarana peningkatan kualitas pengemasan

Maksimal 35%

c. Sarana peningkatan kualitas pemasaran usaha d. Dan sarana lainnya yang dibutuhkan lembaga a. Penilaian pendampingan/penguatan yang ditunjukkan dengan bukti pendukung yang relevan (instrumen dan perkembangan hasil usaha)

Maksimal 7%

b. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan c. Dokumentasi kegiatan

F. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan Mekanisme pembagian tugas dan kewenangan pemangku kepentingan terkait pengusulan dan pencairan dana bantuan adalah sebagai berikut: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Menetapkan Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Penguatan Aksara Kewirausahaan berdasarkan pedoman umum penyaluran bantuan sosial yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. b. Mengesahkan keputusan penerima bantuan sosial; c. Menyusun laporan penyaluran bantuan sosial.


13

14

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Menyosialisasikan program bantuan kepada dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, satuan PNF dan seluruh pemangku kepentingan. b. Melakukan verifikasi terhadap lembaga penerima bantuan penguatan aksara kewirausahaan; c. Menerbitkan SK lembaga penerima bantuan penguatan aksara kewirausahaan; d. Mengikat perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima bantuan penguatan aksara kewirausahaan; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penguatan aksara kewirausahaan. 3. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyosialisasikan bantuan sosial kepada dinas pendidikan kabupaten/kota maupun satuan PNF di wilayahnya. b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penguatan aksara kewirausahaan. 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menyosialisasikan bantuan sosial kepada satuan PNF di wilayahnya. b. Memberikan Rekomendasi kepada lembaga yang layak. c. Melakukan pembinaan kegiatan penguatan aksara kewirausahaan. 5. Lembaga Penerima Dana Bantuan a. Memenuhi syarat-syarat sebagai lembaga penerima (penyelenggara) kegiatan penguatan aksara kewirausahaan. b. Mengikat perjanjian kerjasama dengan PPK; c. Mengelola kegiatan penguatan aksara kewirausahaan berdasarkan proposal yang disusun dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis; d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang dikelolanya; e. Menyusun dan mengirim laporan penerimaan dana dan laporan penyelenggaraan kegiatan penguatan aksara kewirausahaan kepada Direktorat Bindikmas.


BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan Lembaga penyelenggara penguatan aksara kewirausahaan wajib membuat laporan penerimaan dana dan penggunaannya serta laporan pelaksanaan 15 kegiatan sebagai bukti pertanggungjawaban bantuan yang telah diterima. Tujuan laporan; (1) mengetahui bahwa dana bantuan penguatan aksara kewirausahaan diterima oleh lembaga, (2) mengetahui pelaksanaan, hambatan dan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan, (3) memenuhi persyaratan administratif sebagai bentuk akuntabilitas lembaga penyelenggara. 1. Laporan penerimaan dan penggunaan dana, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat segera setelah bantuan diterima dengan mengacu pada format (lampiran 8). 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan: Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir dengan mengacu pada format (lampiran 9).

B. Pemantauan Pemantauan dan evaluasi kegiatan diperlukan selama pelaksanaan kegiatan berjalan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ke masing-masing lembaga penyelenggara akan melibatkan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota. Hal-hal yang menjadi pokok perhatian dalam pemantauan dan pelaporan adalah: 1. Keberhasilan kegiatan yang dapat dilihat dari bukti-bukti fisik kegiatan.


2. Kendala-kendala yang terdokumentasikan selama pelaksanaan kegiatan. 3. Penentuan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi. Evaluasi kegiatan berdasarkan atas keberhasilan yang ditentukan melalui kesesuaian rencana pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya dengan kondisi riil yang sebenarnya. Hasil evaluasi akan berperan penting dalam meningkatkan efektifitas kegiatan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, hasil evaluasi akan memberikan solusi efektif pelaksanaan kegiatan dan hal-hal yang kontradiktif bagi pengembangan kegiatan. 16

C. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI tidak memungut dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yang akan dan telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara. 3. Setiap lembaga penerima bantuan diwajibkan berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat. 4. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan di lapangan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara penerima bantuan.. 6. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.


BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

A. Pengawasan Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan 17 dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


BAB VI

PENUTUP

18

P

etunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan acuan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pemberian layanan penguatan aksara kewirausahaan sesuai peran masing-masing. Untuk menyampaikan saran dan pengaduan dapat menghubungi

Lampiran–Lampiran Lampiran 1. Format Sampul Proposal PROPOSAL PENGAJUAN KEGIATAN PENGUATAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2013 19 1

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270,

Diajukan Oleh:

Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039 Website: http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/

.......................................................................................................... (tulis nama lembaga lengkap, alamat yang jelas, dan nomor telepon yang dapat dihubungi)



Lampiran 2. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

20

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : …………………...........……………………… Alamat Lembaga : …………………......…………………………. Nama Ketua : …………………......…………………………. Telp./HP/Faksimili : …………………......…………………………. E-mail : ........................................................................... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan penguatan aksara kewirausahaan sesuai dengan petunjuk teknis dan jadwal. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi) 3. Membuat dan menyampaikan laporan yaitu: a. Laporan penerimaan dana dan penggunaannya disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat dua minggu setelah dana diterima; b. Laporan pelaksanaan kegiatan, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat segera setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. 4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan. 5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan kegiatan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk digunakan sebagaimana mestinya. ………………………….. 2013 Yang Membuat Pernyataan Materai 6000 (…………..………………….)


Lampiran 3. Format Sistematika Penyusunan Proposal 1. Pendahuluan a. Latar Belakang/Rasional b. Sasaran Penerima Manfaat c. Tujuan Kegiatan d. Hasil yang Akan Dicapai 2. Profil Lembaga a. Identitas Lembaga (alamat lengkap) b. Struktur Kepengurusan c. Sarana dan Prasarana d. Pendidik dan tenaga kependidikan dan SDM lainnya e. Kegiatan yang telah dilakukan (usaha yang dikembangkan, peserta didik 21 yang dilibatkan, omset perbulan, penghasilan peserta didik per bulan) f. Kemitraan yang telah dilakukan g. Prestasi yang dimiliki 3. Rencana Kegiatan a. Persiapan b. Sasaran c. Lokus d. Rincian Anggaran Biaya (RAB) e. Sarana dan Prasarana f. Jadwal Pelaksanaan g. Rencana Kegiatan Pembelajaran/pelatihan h. Rencana Pengembangan inkubator bisnis/ unit usaha/sentra usaha mandiri i. Rencana Penilaian dan keberlanjutan kegiatan 4. Penutup LAMPIRAN: 1. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga 2. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang masih aktif 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga 4. Daftar calon peserta didik yang diketahui oleh Ketua RT/RW/Kepala Desa (hard dan softcopy); 5. Daftar pengelola, tutor/nara sumber teknis (NST)/instruktur, dan pendamping yang terlibat. 6. Foto dokumentasi (hard dan softcopy) papan nama, produk yang diusahakan, struktur organisasi pengelola inkubator, ruang produksi dan sarana pendukung lainnya.


Lampiran 4. Format Calon Peserta Didik

Lampiran 5.

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK PENGUATAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2013

22

Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/Nara Sumber Teknis/Instruktur DAFTAR PENDIDIK/TUTOR/FASILITATOR/ NARASUMBER TEKNIS/INSTRUKTUR

PENGUATAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2013

Nama Lembaga : ............................................................................ Lokasi Penyelenggaraan : ............................................................................ No

Nama Peserta Didik

L/P

Alamat

Umur

Latar Belakang Pendidikan

NAMA LEMBAGA : .......................................................................... Pekerjaan

No

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

Nama

Umur

L/P

Pekerjaan

Pendidikan Terakhir

Tahun Lulus

Bidang Keahlian

Ket

4.

5

5.

dst

.............,......................., 2013 Mengetahui: Ketua Lembaga

Ketua Rt/Rw/ Kepala Desa/Lurah*)

dst

. . . . . . . . . . ....... . . 2013 Ketua Lembaga Tanda tangan dan stempel

Tanda Tangan, Stempel

( (

Nama jelas

)

(

Nama Terang

)

Nama jelas )

*) coret yang tidak perlu



23

Lampiran 6. Format Acuan Pelaksanaan Kegiatan

b) Pendampingan pasca pembelajaran:

Acuan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Aksara Kewirausahaan

NO

KEGIATAN

WAKTU (hari/ minggu/ bulan) jam

MATERI

METODE

BAHAN / ALAT

A. DASAR PEMIKIRAN

(mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?) B. NAMA KEGIATAN

24

25

(tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan) C. TUJUAN KEGIATAN

(apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?) 3. Rencana Penilaian

D. RENCANA KEGIATAN 1. Persiapan NO.

KEGIATAN

WAKTU

PARTISIPAN

NO

JENIS PENILAIAN WAKTU

1

Penyusunan Acuan Pelaksanaan

1

Penilaian proses

2

Sosialisasi kegiatan

2

Penilaian hasil

3

Penilaian kinerja/ Performa

2. Pembelajaran/Pelatihan/Penguatan dan Pendampingan:

ALAT/ TEKNIK INSTRUMEN PETUGAS PENILAIAN PENILAIAN

a) Pembelajaran: NO

WAKTU (Bln, Mgg, Tgl) jam

MATERI

METODE

BAHAN AJAR/ MEDIA

PENDIDIK

E. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik (STSB) 2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan Keterangan: dapat dikembangkan sesuai jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara.



Lampiran 7. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana KOP LEMBAGA ===================================================== Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………………………………… Jabatan : ………………………………………………………… 26 Alamat Lembaga : ...………………………………………………………. Nama Ketua : …...……………………………………….………….... Telp./HP/Faks. : ..……………………………………………….………. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan Penguatan Aksara Kewirausahaan, melalui transfer bank pada rekening nomor ........................ atas nama ...................... pada tanggal ........................... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Aksara Kewirausahaan, sesuai Perjuanjian Kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2013 Tanda tangan dan cap stempel/ Materai 6000 (……….........…..………….) Ketua lembaga, Keterangan: 1. Lampirkan foto kopi buku rekening yang memuat nilai bantuan yang diterima. 2. Disampaikan ke Direktur Bindikmas paling lambat 2 minggu setelah dana diterima.


Lampiran 8. Format Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan a. Sampul Laporan Laporan Kegiatan Penguatan Aksara Kewirausahaan

27

Oleh: …………………………………. (tulis nama lembaga lengkap, alamat yang jelas, dan nomor telepon yang dapat dihubungi)

b. Format/Sistematika Laporan Penyelenggaraan Penguatan Aksara Kewirausahaan Kata Pengantar Daftar Isi 1. Pendahuluan a. Latar Belakang/Rasional b. Sasaran/Penerima Manfaat c. Tujuan Kegiatan d. Hasil yang akan Dicapai/Indikator Keberhasilan


28

2. Pelaksanaan Kegiatan a. Persiapan 1) Sasaran 2) Lokus/lokasi 3) Rincian Anggaran Biaya (RAB) 4) Sarana prasarana 5) Jadwal b. Pelaksanaan 1) Kegiatan pembelajaran/pelatihan/penguatan 2) Pengembangan Inkubator bisnis/unit usaha/sentra usaha mandiri c. Penilaian 1) Penilaian inkubator bisnis 2) Penilaian pembelajaran 3. Hasil yang dicapai 4. Penggunaan Dana*) 5. Masalah dan Tantangan 6. Kesimpulan dan Saran 7. Penutup Lampiran: 1. Acuan pelaksanaan kegiatan 2. Foto-foto kegiatan/dokumentasi lainnya yang relevan 3. Rekapitulasi penggunaan dana 4. Materi/bahan ajar/modul 5. Sertifikat hasil pembelajaran (seperti STSB) 6. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada) *) Penggunaan dana bantuan dituangkan dalam buku kas (sebagaimana format berikut).

Transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam proposal harus disertai dengan bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. Bukti transaksi tersebut harus disimpan sebagai arsip lembaga.


Lampiran 9. Format Perjanjian Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DAN EVALUASI, PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PAUDNI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA : .......................................................................................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENGUATAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2013

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Drs. Pahala Simanjuntak, MM NIP : 195901181985031003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270a 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.


29

2. Nama : …………………………................................................ Jabatan : …………………………................................................ Alamat : …………………………................................................ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan 30 pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan penguatan aksara kewirausahaan. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan penguatan aksara kewirausahaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi penyelenggaraan penguatan aksara kewirausahaan. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara;


c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan tanggungjawab mutlak untuk melaksanakan; b. Menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan kegiatan; c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 31 d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis. f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat; Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ………… (………………… ), untuk membentuk/mengembangkan unit usaha/indikator bisnis dan membelajarkan minimal 20 peserta didik. 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dibebankan kepada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2011, Nomor ………………….. tanggal …………… dengan kode anggaran …………………... 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer ke:


Nama Bank Nomor Rekening Atas Nama NPWP

: : : :

4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. 5. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana di luar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 32 6. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. 2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya pelaksanaan. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan 33 masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK

Pasal 4 SANKSI

PIHAK PERTAMA

1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank.

Drs. Pahala Simanjuntak, MM

PIHAK KEDUA

2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang. Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.



Lampiran 11. Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

Lampiran 10. Format Buku Kas

BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK

BUKU KAS UMUM

34

KEGIATAN NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN TANGGAL 1

KEGIATAN NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TAHUN ANGGARAN

: : : : : :

No Tanggal 1

2

: : : :

Jenis Pajak No. No. Uraian Kode Bukti PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 3

4

5

6

7

8

9

Jumlah

Keterangan

10

11

35

NOMOR NOMOR URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KODE BUKTI 2

3

4

5

6

7 Jumlah

Catatan:

Mengetahui Ketua Lembaga

…………………………,2013 Dibuat Oleh: Bendahara Stempel Lembaga

Nama Terang

1. Pajak pembelian barang (=> Rp 1 juta), dikenakan pajak; PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5% 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak sewa barang/jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan kantor pajak setempat

............................. 2013 Mengetahui: Ketua Lembaga,

Nama Terang

Stempel Lembaga _________________ Nama jelas


Dibuat oleh: Bendahara,

___________________ Nama jelas


36


Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Recommend Documents