Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039 Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas iii tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu kegiatan pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Pada tahun 2012 persentase penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun sebesar 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang dengan disparitas gender 2,4%. Tahun 2013 ditargetkan terjadi penurunan menjadi 4,03%. Untuk mencapai target tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

Pendidikan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus

Dini, Nonformal, dan Informal melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan pendidikan keaksaraan; keaksaraan dasar dan keaksaraan dasar layanan khusus. Bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus dialokasikan pada provinsi-provinsi: Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Daerah 3T (terluar, terpencil, tertinggal), serta daerahdaerah lain yang mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan iv memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun petunjuk teknis ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT.

Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001


KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri melalui pendidikan orang dewasa bagi yang kurang terjangkau dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat v menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses di mana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa(POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung PAUDISASI dan perlindungan anak, dan (v) kebermutuan lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Layanan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai pada tahun 2012, capaian layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa (1559 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan kegiatan Keaksaraan Dasar yang berusia 15-59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan Pendidikan Kecakapan Hidup menjadi 14%. Selain itu,


unggulan dan diharapkan dapat menjadi PKBM rujukan. Untuk memenuhi pencapaian PKBM di setiap kabupaten dan adanya PKBM rujukan pada tingkat provinsi tersebut, tahun 2013 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan Perluasan Akses PKBM untuk 80 lembaga yang dialokasikan, untuk kabupaten/kota atau kecamatan yang belum tersedia PKBM, dan Pengembangan PKBM Tematik untuk 25 lembaga yang diprioritaskan pada provinsi lainnya yang belum mendapatkan layanan tersebut. vi

Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan peningkatan mutu kelembagaan. Selain itu, petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 2013 ur Pembinaan Pendidikan Ma asyar Direktur Masyarakat,

Ellla Yu Y laaeellaw la ati, M.A., Ph.D. Ella Yulaelawati, 5804091984022001 NIP. 195 195804091984022001


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ............................................................................... KATA PENGANTAR ..............................................................................

iii v vii

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 3 4

BAB II KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS ............................................................... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran .............................................................................. 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ........................................................ C. Tujuan Kegiatan ................................................................. D. Hasil yang Diharapkan ....................................................... E. Deskripsi Kegiatan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus .......

5 5 5 5 5 6 6 6

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA ........... A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Tata Cara Pengajuan Bantuan ............................................. D. Proses Penyaluran Bantuan ................................................. E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... F. Mekanisme Pembagian Tugas dan Wewenang .....................

10 10 10 10 11 13 14


BAB I

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

16 16 16 17

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... B. Pemeriksaan ........................................................................

18 18 18

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

19

viii Lampiran–Lampiran ...............................................................................

20

A. Latar Belakang

Lampiran 1. Format Sampul Proposal .............................................

20

Lampiran 2. Format Surat Rekomendasi .........................................

21

Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ......

22

Pada tahun 2011, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang laki-laki dan 4.465.282 orang perempuan.

Lampiran 4. Format Sistematika Penyusunan Proposal ....................

24

Lampiran 5. Format Calon Peserta Didik ........................................

26

Lampiran 6. Format Daftar Pendidik/Tutor/Nara Sumber Teknis ....

27

Lampiran 7. Format Acuan Pelaksanaan Kegiatan ...........................

28

Lampiran 8. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ...

30

Lampiran 9. Format Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan.......

31

Lampiran 10 Contoh Perjanjian Kerjasama ......................................

33

Lampiran11. Format Buku Kas ........................................................

38

Lampiran 12. Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ................

39

Lampiran 13. Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar (SKK-Dasar) ...

40


PENDAHULUAN

1

Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.419.709 orang atau 80,52 persen berada di 13 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 (enam) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,43 persen, satu provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi dengan angka persentase di bawah persentase rata-rata nasional yaitu Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya enam provinsi lainnya memiliki angka presentase tuna aksara di atas persentase rata-rata nasional. Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412 orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000 orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.


Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal menyediakan layanan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan 2 usaha mandiri serta kegiatan paska keaksaraan. Hal ini dilakukan karena para aksarawan baru cenderung kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Tahun anggaran 2013 layanan kegiatan keaksaraan yang tersedia meliputi: keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, peningkatan budaya tulis melalui aksara berbasis cerita rakyat. Pendidikan pemberdayaan perempuan dilakukan melalui pemberian bantuan pendidikan kecakapan hidup untuk pemberdayaan perempuan, peningkatan budaya tulis melalui Koran ibu dan Koran anak, serta layanan pembelajaran pendidikan masyarakat melalui bantuan rintisan dan pendampingan rumah pintar dan rintisan balai belajar bersama dan unit layanan belajar bersama. Kegiatankegiatan tersebut ditunjang dengan taman bacaan masyarakat di ruang publik dan peningkatan mutu taman bacaan masyarakat unggulan berbasis elektronik. Kegiatan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus merupakan upaya pemerintah untuk menuntaskan permasalahan ketunaaksaraan melalui kegiatan pendidikan keaksaraan yang diprioritaskan pada Daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal) serta daerah-daerah lain yang mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu. Agar akses memperoleh bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus sesuai dengan ketentuan, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Pendidikan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus Tahun 2013“.


B. Dasar Hukum Penyaluran belanja bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 3 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 20102014; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 10. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;


4

11. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014. 12. Komitmen Internasional: a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult Education, The Hamburg Declaration-the Agenda for the Future. b. Kerangka Aksi Dakkar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakkar Framework for Action on Education for All). c. Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development GoalsMDG’s) d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nation Literacy Decade) 2002-2012.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus yang dibiayai dari dana bantuan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2013.

BAB II KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS A. Pengertian

5

1. Pendidikan Keaksaraan Dasar adalah upaya peningkatan kemampuan keaksaraan penduduk dewasa berkeaksaraan rendah atau tuna aksara usia 15-59 tahun agar memiliki kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis menggunakan aksara dan angka dalam Bahasa Indonesia. 2. Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus, yang selanjutnya disebut “bantuan” adalah mata anggaran bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk jasa pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar pada Daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal) serta daerahdaerah lain yang mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu.

B. Sasaran 1. Penerima Bantuan Penerima bantuan keaksaraan dasar layanan khusus adalah PKBM/ Perguruan Tinggi/Unit Pelaksana Teknis Daerah/SKB yang menyelenggarakan kegiatan PAUDNI/Satuan PNF Sejenis/Lembaga Kemasyarakatan/Organisasi Masyarakat yang memenuhi persyaratan. 2. Penerima Manfaat Penerima manfaat adalah penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun pada Daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal) serta daerahdaerah lain yang mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu.



C. Tujuan Kegiatan

6

Tujuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus 1. Meningkatkan kemampuan keaksaraan penduduk dewasa berkeaksaraan rendah atau tuna aksara usia 15-59 tahun pada Daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal) serta daerah-daerah lain yang mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu. 2. Memperluas akses penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa pada daerah terluar, terpencil, dan tertinggal serta daerah-daerah lain yang mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu

D. Hasil yang Diharapkan 1. Meningkatnya kemampuan keaksaraan penduduk dewasa berkeaksaraan rendah atau tuna aksara usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun pada Daerah terluar, terpencil, dan tertinggal serta daerah-daerah lain yang mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu. 2. Meratanya akses layanan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan bagi orang dewasa pada Daerah terluar, terpencil, dan tertinggal serta daerah-daerah lain yang mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu. Indikator keberhasilan: • Sekurang-kurangnya 70% peserta didik pendidikan keaksaraan mencapai kompetensi dan memperoleh SUKMA.

E. Deskripsi Kegiatan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus Pelaksanaan kegiatan keaksaraan dasar layanan khusus sama seperti keaksaraan dasar regular meliputi tahapan kegiatan persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pendampingan.


1. Persiapan Pada tahap persiapan, kegiatan yang perlu dilakukan antara lain: a. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan Kegiatan. Acuan Pelaksanaan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat: 1) nama kegiatan, 2) tujuan kegiatan, 3) jadwal pembelajaran yang menggambarkan waktu, materi, tutor/fasilitator/narasumber teknis, bahan bacaan/buku rujukan, dan 4) tempat pembelajaran. Contoh format acuan pelaksanaan terlampir. 7 b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 2. Pelaksanaan a. Standar Kompetensi Lulusan Keaksaraan Dasar Pembelajaran keaksaraan dasar harus mengacu kepada standar kompetensi lulusan keaksaraan dasar (SKL Keaksaraan Dasar) dan dilaksanakan sekurang-kurangnya setara dengan 114 jam @60 menit (lihat SKK lengkap di lampiran 13). b. Kegiatan Pembelajaran Pembelajaran keaksaraan dasar perlu memperhatikan latar sosial, budaya, religi, dan kebiasaan pembelajar. 1) Penyelenggara bersama tutor menentukan kelompok/ administrasi belajar minimal 10 peserta didik setiap kelompok. Dalam praktik pembelajaran, misalnya karena jarak yang 10 orang tersebut cukup berjauhan, maka dapat dibuat subkelompok; misalnya subkelompok pertama terdiri atas 7 orang dan sisanya 3 orang. Konsekuensinya tutor harus melayani kedua subkelompok belajar tersebut. 2) Penyelenggara bersama tutor dan peserta didik membuat kesepakatan (kontrak belajar). Kontrak belajar mencakup jadwal, tempat, waktu dan tata tertib.


8

3) Tutor dan peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan: a) pendekatan andragogis, fungsional, dan tematik; b) metodemetode pembelajaran yang sesuai; dan c) memanfaatkan bahan ajar yang temanya disesuaikan dengan hasil identifikasi. 4) Kegiatan pembelajaran praktis-tematis digunakan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia. 5) Tutor dapat memfungsikan sarana dan prasarana pembelajaran dan daya dukung masyarakat. Misalnya, penyediaan tempat belajar, materi ajar, media pembelajaran yang dapat diperoleh dari masyarakat dan lingkungan sekitar. 6) Metode-metode lain dapat dipergunakan sepanjang relevan dan dikuasai oleh tutor dan dianggap efektif untuk mencapai kompetensi minimal. 3. Penilain a. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik dalam hal mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung dengan menggunakan berbagai cara seperti kuis, tes tulis, portofolio (kumpulan hasil karya), dan penugasan. b. Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan keaksaraan dasar. c. Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/ selesai dan diberikan surat keterangan melek aksara (SUKMA).


4. Pendampingan Pendampingan dilakukan oleh penyelenggara dan didukung oleh tutor/ NST, maupun stake holder terkait. Secara substansi, pendampingan yang dilakukan adalah untuk memelihara kemampuan keberaksaraan (mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berhitung). Langkah-langkah pendampingan meliputi : a. Merumuskan rencana pendampingan. b. Menetapkan pendekatan, strategi, dan teknik pendampingan. c. Menyiapkan sarana prasarana/media yang dibutuhkan dalam 9 melakukan pendampingan. d. Melakukan penjadwalan, pengorganisasian dan pendampingan. e. Membantu mengenalkan pada akses dan jejaring kemitraan. f. Melakukan evaluasi dan refleksi.


BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

10

A. Lembaga Penyelenggara Penyelenggara pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus adalah PKBM/ Perguruan Tinggi/Unit Pelaksana Teknis Daerah/SKB yang menyelenggarakan kegiatan PAUDNI/Satuan PNF Sejenis/Lembaga Kemasyarakatan/Organisasi Masyarakat yang memenuhi persyaratan.

B. Persyaratan Lembaga 1. Memiliki legalitas lembaga, seperti akta notaris atau izin operasional atau bukti legalitas lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif. 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. 5. Memiliki struktur organisasi dan alamat sekretariat yang jelas. 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM) atau sudah terakreditasi.

C. Tata Cara Pengajuan Bantuan 1. Penyusunan Proposal Lembaga pengusul menyusun proposal dengan menggunakan format seperti pada lampiran 4 petunjuk teknis ini. 2. Pengiriman Proposal Proposal dikirimkan kepada:


Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Lembaga pengusul harus memberikan salinan proposal kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi. 3. Batas Waktu Pengajuan Proposal Pengajuan proposal paling lambat diterima oleh Direktorat 11 Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tanggal 30 Juni 2013. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut masih terdapat alokasi bantuan yang belum tersalurkan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang untuk memperpanjang batas waktu pengajuan proposal.

D. Proses Penyaluran Bantuan 1. Penilaian Proposal Penilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian substansi, dan verifikasi lembaga pengusul. Penilaian administrasi dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi proposal sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2. Verifikasi Setiap lembaga calon penerima dana yang lolos penilaian substansi akan diverifikasi untuk mengonfirmasi/memastikan kesahihan informasi/data lembaga seperti yang tertuang di dalam proposal sebagai bahan tambahan informasi guna pengambilan keputusan lebih lanjut. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara:


12

a. Penilaian/pemeriksaan dokumen/informasi lembaga terpilih yang tersedia di Direktorat, atau b. Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan rencana pelaksanaan, atau c. Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima dana, atau d. Klarifikasi/konfirmasi kepada dinas pendidikan setempat. 3. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus setelah melalui proses penilaian dan verifikasi oleh tim yang ditunjuk. 4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen dan lembaga penerima bantuan yang telah ditetapkan menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan keaksaraan dasar layanan khusus. Perjanjian kerjasama dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. (Contoh perjanjian kerjasama lihat lampiran 10). 5. Peluncuran Dana Proses penyaluran dana mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a. Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak; b. SPP diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdiknas melalui Biro Keuangan. c. Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Biro Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; e. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan transfer dana bantuan ke rekening lembaga penerima.


E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana 1. Alokasi Bantuan Alokasi bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus tahun 2013 sebesar Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) untuk memberikan jasa pembelajaran atau membelajarkan 55.000 orang peserta didik yang akan dialokasikan pada wilayah sesuai tabel berikut. Tabel 1 Alokasi Sasaran dan Anggaran Keaksaraan Dasar Layanan Khusus Bagi Kabupaten Berpenduduk Padat Tuna Aksara 13 No.

Alokasi

Sasaran (Org)

Anggaran (Rp)

1

18 Kabupaten KDT*)

18.000

7.200.000.000

2

Provinsi Papua

10.000

4.000.000.000

3

Provinsi Papua Barat

1.000

400.000.000

4

Daerah 3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal)

26.000

10.400.000.000

Jumlah

55.000

22.000.000.000

*)

Kabupaten KDT: 1. Pidie Jaya, 2. Tapanuli Tengah, 3. Pesisir Selatan, 4. Pasaman Barat, 5. Empat Lawang, 6. Seluma, 7. Sukabumi, 8. Bondowoso, 9. Sampang, 10. Lombok Tengah, 11. Lombok Timur, 12. Lombok Barat, 13. Manggarai Barat, 14. Lembata, 15. Kayong Utara, 16. Jeneponto, 17. Morowali, 18. Banggai Kepulauan. Keterangan: Apabila sasaran pada Alokasi di atas tidak terserap, maka akan dialihkan ke wilayah lain yang membutuhkan.

2. Komponen Penggunaan Dana Bantuan Dana bantuan penyelenggaraan kegiatan keaksaraan dasar layanan khusus per-kelompok (1 kelompok = 10 orang) adalah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Dana tersebut digunakan untuk membiayai komponen-komponen seperti tampak pada tabel berikut.


Tabel 2 Proporsi Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus Menurut Komponen yang Dibiayai

5.

Komponen yang Dibiayai Alat tulis dan buku tulis utk 10 orang peserta didik Pembelajaran fungsional/ tematik utk 10 orang peserta didik Identifikasi calon peserta didik utk 10 orang Penyelenggaraan penilaian pembelajaran utk 10 orang peserta didik Transportasi 1 orang tutor

6.

Pengelolaan kegiatan

No. 1. 2. 14 3. 4.

Proporsi Biaya Pensil, pulpen, penghapus, buku Maks. 7% tulis, dll. (Rp322.000,-) Penyusunan/pengadaan/ Min. 15% pembelian bahan praktik (Rp690.000,-) fungsional/tematik, dll. Pendataan calon peserta didik Maks. 2,5% (Rp115.000,-) Penggandaan soal, pengolahan Maks. 2,5% hasil tes, dan penulisan SUKMA (Rp115.000,-) Perincian

Transportasi tutor selama kegiatan Transportasi penyelenggara, monitoring, pengawasan, evaluasi kegiatan, dan pelaporan

Min. 50% (Rp2.300.000,-) Maks. 23% (Rp1.058.000,-)

F. Mekanisme Pembagian Tugas dan Wewenang Mekanisme pembagian tugas dan kewenangan pemangku kepentingan terkait pengusulan dan pencairan dana bantuan adalah sebagai berikut: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Menetapkan Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran dan Pengelolaan Kegiatan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus berdasarkan pedoman umum penyaluran bantuan sosial yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. b. Mengesahkan keputusan penerima bantuan sosial; c. Menyusun laporan penyaluran bantuan sosial. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Menyosialisasikan kegiatan bantuan kepada dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, satuan PNF dan seluruh pemangku kepentingan.


b. Melakukan verifikasi terhadap lembaga penerima bantuan kegiatan keaksaraan dasar layanan khusus; c. Menerbitkan SK lembaga penerima bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus; d. Mengikat perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus; e. Melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus. 3. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyosialisasikan bantuan sosial kepada dinas pendidikan 15 kabupaten/kota maupun satuan PNF di wilayahnya. b. Memberikan Rekomendasi bagi lemabaga yang dianggap layak c. Melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus. 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menyosialisasikan bantuan sosial kepada satuan PNF di wilayahnya. b. Memberikan rekomendasi kepada lembaga yang dianggap layak c. Melakukan pembinaan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus. 5. Lembaga Penerima Dana Bantuan a. Menyusun dan mengajukan proposal dengan memenuhi syaratsyarat sebagai lembaga penerima (penyelenggara) pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus. b. Mengikat perjanjian kerjasama dengan PPK; c. Mengelola pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus berdasarkan proposal yang disusun dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis; d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang dikelolanya; e. Menyusun dan mengirim laporan penerimaan dana dan laporan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus kepada Direktorat Bindikmas.


BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan upaya-upaya penyelesaian masalah yang diambil. Dalam pelaksanaannya, pemantauan dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat, Ikatan Pamong Belajar Indonesia, dan Forum Komunikasi Tutor Pendidikan Keaksaraan.

C. Catatan Khusus: 16

A. Pelaporan Lembaga penyelenggara wajib menyampaikan laporan penerimaan dana dan penggunaannya, serta laporan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Tujuan laporan adalah untuk mengetahui bahwa: 1) dana bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus diterima oleh lembaga, dan (2) dana bantuan tersebut telah digunakan oleh lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan keaksaraan dasar layanan khusus. Laporan penerimaan dana dan penggunaannya disusun dengan mengacu pada format lampiran 8 disampaikan segera setelah dana diterima. Sedangkan laporan penyelenggaraan kegiatan keaksaraan dasar layanan khusus disusun dengan mengacu pada format lampiran 9 disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir atau paling lambat 7 Desember 2013.

B. Pemantauan Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.


1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI tidak memungut dan tidak menerima pengembalian dana 17 dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yang akan dan telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/ keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara. 3. Setiap lembaga penerima bantuan diwajibkan berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat. 4. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan di lapangan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara penerima bantuan. 6. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.


18

BAB V

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PENUTUP

A. Pengawasan Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

P

etunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan acuan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyaluran dan 19 pemberian bantuan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus sesuai peran masing-masing. Untuk menyampaikan saran dan pengaduan dapat menghubungi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039 Website: http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.



Lampiran–Lampiran Lampiran 1: Format Sampul Proposal PROPOSAL PENGAJUAN KEGIATAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS TAHUN 2013

20

Diajukan Kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kemdikbud Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Oleh: Nama Lembaga

: ..............................................................

Alamat lengkap

: ..............................................................

Desa/Kelurahan

: ..............................................................

Kecamatan

: ..............................................................

Kabupaten/Kota*)

: ..............................................................

Provinsi

: ..............................................................

No. Telp./HP/Faks

: ..............................................................

Lampiran 2. Format Surat Rekomendasi KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*) ===================================================== SURAT REKOMENDASI Nomor: .................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ....................................................................... Ketua Lembaga : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... No. Tlp/HP/Faks: ....................................................................... Email : ....................................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan keaksaraan dasar layanan khusus tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ......................................... 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota *) ..………............... Tanda Tangan, Stempel (..............................................) *) Coret yang tidak perlu



21 2

Lampiran 3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KOP LEMBAGA ===================================================== SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

22

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : .................................................................. Alamat Lembaga : .................................................................. Nama Ketua : .................................................................. Telp./HP/Faksimili : .................................................................. Alamat E-mail : .................................................................. dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan keaksaraan dasar layanan khusus sesuai dengan petunjuk teknis dan jadwal. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi). 3. Membuat dan menyampaikan: a. Laporan penerimaan dan penggunaan dana disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat dua minggu setelah dana diterima; b. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. 4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan kegiatan. 5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup,untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………………….. 2013 Yang Membuat Pernyataan Materai 6000

(…………..………………….)


23 2

Lampiran 4: Format Sistematika Penyusunan Proposal. ACUAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

Kata Pengantar Daftar Isi BAB I. Pendahuluan 24 1. Latar Belakang/Rasional 2. Sasaran Penerima Manfaat 3. Tujuan Kegiatan 4. Hasil Yang Akan Dicapai BAB II. Profil Lembaga 1. Identitas Lembaga (alamat lengkap) 2. Struktur Kepengurusan 3. Sarana dan Prasarana 4. Pendidik dan tenaga kependidikan dan SDM lainnya 5. Kegiatan yang telah dilakukan 6. Kemitraan yang telah dilakukan 7. Prestasi yang dimiliki

BAB IV Penutup Lampiran: 1. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga 2. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang masih aktif 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga 4. Daftar calon peserta didik yang diketahui oleh Ketua RT/RW/Kepala Desa/Lurah (hard dan softcopy); 5. Daftar pengelola, tutor/nara sumber teknis (NST) dan pendamping 25 yang terlibat. 6. Foto dokumentasi (hard dan softcopy) papan nama, sekretariat lembaga, struktur organisasi, ruang belajar dan sarana pendukung lainnya.

BAB III. Rencana Kegiatan 1. Persiapan 2. Sasaran 3. Lokus 4. RAB 5. Sarana dan Prasarana 6. Jadwal Pelaksanaan 7. Rencana Kegiatan Pembelajaran 8. Rencana Penilaian



Lampiran 5. Format Calon Peserta Didik

26

Lampiran 6. Format Daftar Pendidik/Tutor/Nara Sumber Teknis

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS TAHUN 2013

DAFTAR PENDIDIK/TUTOR/NARASUMBER TEKNIS KEGIATAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS TAHUN 2013

Nama Lembaga : ............................................................................ Lokasi Penyelenggaraan : ............................................................................

NAMA LEMBAGA : ..........................................................................

No

Nama Peserta Didik

L/P

Alamat

Umur

Latar Belakang Pendidikan

Pekerjaan

27 No

Nama

Umur

L/P

Pendidikan Pekerjaan Terakhir

Bidang Keahlian

Ket

1.

1. 2.

2.

3.

3.

4.

4.

5

5.

dst

dst

.............,......................., 2013 Mengetahui:

. . . . . . . . . . ....... . . 2013 Ketua Lembaga

Ketua Lembaga

Ketua Rt/Rw/ Kepala Desa/Lurah*)

Tanda tangan dan stempel

Tanda Tangan, Stempel

( (

Tahun Lulus

Nama jelas

)

(

Nama Terang

)

Nama jelas )

*) coret yang tidak perlu



b) Pendampingan pasca pembelajaran:

Lampiran 7. Format Acuan Pelaksanaan Kegiatan Acuan Pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus

NO

KEGIATAN

WAKTU (hari/ minggu/ bulan) jam

MATERI

METODE

BAHAN / ALAT

A. DASAR PEMIKIRAN

(mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?) B. NAMA KEGIATAN

(tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan)

28

29

C. TUJUAN KEGIATAN

(apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?) D. RENCANA KEGIATAN 1. Persiapan NO.

KEGIATAN

1

Penyusunan Acuan Pelaksanaan

2

Sosialisasi kegiatan

3. Rencana Penilaian WAKTU

PARTISIPAN

2. Pembelajaran, Pendampingan:

a) Pembelajaran: NO

WAKTU (Bln, Mgg, Tgl) jam

MATERI

METODE

BAHAN AJAR/ MEDIA

PENDIDIK

NO

JENIS PENILAIAN WAKTU

1

Penilaian proses

2

Penilaian hasil

3

Penilaian kinerja/ Performa

ALAT/ TEKNIK INSTRUMEN PETUGAS PENILAIAN PENILAIAN

E. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik (SUKMA) 2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan Keterangan: dapat dikembangkan sesuai jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara.



Lampiran 8. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana KOP LEMBAGA ===================================================== Kegiatan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus Tahun 2013 Yang bertanda tangan di bawah ini, kami atas nama lembaga penerima bantuan kegiatan keaksaraan dasar layanan khusus tahun 2013: Nama Lembaga : ……………………………………………………… 30 Alamat Lembaga : ……………………………………………………… Nama Ketua : ……………………………………………………… Telp./HP/Faks. : ……………………………………………………… Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. Dana penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah diterima melalui transfer bank pada rekening nomor ................. atas nama........................... pada tanggal ........................... 2. Akan menyelenggarakan pembelajaran bagi sebanyak ........... orang dengan daftar nama terlampir, sesuai perjanjian kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan keaksaraan dasar layanan khusus kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dengan tembusan dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi segera setelah kegiatan berakhir. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2013 Tanda tangan dan cap stempel/ Materai 6000 (…………..………………….) Ketua lembaga, Keterangan: 1. Lampirkan foto kopi buku rekening yang memuat nilai bantuan yang diterima. 2. Disampaikan ke Direktur Bindikmas paling lambat 2 minggu setelah dana diterima.


Lampiran 9. Format Sistematika Laporan Pelaksanaan Kegiatan Disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota a. Sampul Laporan Laporan Kegiatan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus Oleh: ……………………………………………………… (tulis nama lembaga lengkap, alamat yang jelas, dan nomor telepon yang dapat dihubungi) b. Format/Sistematika Laporan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Layanan Khusus KATA PENGANTAR DAFTAR ISI A. Pendahuluan 1. Latar Belakang/Rasional 2. Sasaran/Penerima Manfaat 3. Tujuan Kegiatan 4. Hasil yang akan Dicapai/Indikator Keberhasilan B. Pelaksanaan Kegiatan 1. Persiapan a. Sasaran b. Lokus/lokasi c. RAB d. Sarana prasarana e. Jadwal 2. Pelaksanaan a. Kegiatan pembelajaran b. Metode dan pendekatan


31

32

3. Penilaian a. Penilaian pembelajaran b. Pemberian Sertifikat (SUKMA) C. Hasil yang dicapai D. Penggunaan Dana*) E. Masalah dan Tantangan F. Kesimpulan dan Saran G. Penutup Lampiran Laporan : 1. Acuan pelaksanaan kegiatan 2. Foto-foto kegiatan/dokumentasi lainnya yang relevan 3. Rekapitulasi penggunaan dana 4. Materi/bahan ajar/modul 5. Sertifikat hasil pembelajaran (SUKMA) 6. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada) *) Penggunaan dana bantuan dituangkan dalam buku kas (sebagaimana format berikut).

Transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam proposal harus disertai dengan bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. Bukti transaksi tersebut harus disimpan sebagai arsip lembaga.


Lampiran 10. Contoh Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama Keaksaraan Dasar PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DAN EVALUASI, PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, DIREKTORAT JENDERAL PAUDNI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA .......................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS TAHUN 2013 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Drs. Pahala Simanjuntak, MM NIP : 195901181985031003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.


33

2. Nama Jabatan Alamat

: ………………………… : ………………………… : …………………………

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan 34 pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan keaksaraan dasar layanan khusus dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan kegiatan pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi pembelajaran kegiatan keaksaraan dasar layanan khusus Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara.


c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan; d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan; 35 b. Menyusun rencana dan jadwal penyelenggaraan kegiatan; c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat; d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis; f. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, bahwa dana bantuan sudah masuk ke rekening lembaga; g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat. Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA 1. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ……………………… (………………………..…………….), untuk membelajarkan sebanyak …………………. orang . 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013, 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Jakarta III dengan transfer ke:


Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : NPWP : 4. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai rencana dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis. 5. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana diluar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 36 6. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke kantor kas negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.

Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini. 2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan 37 masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Drs. Pahala Simanjuntak, MM

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.



Lampiran 11. Format Buku Kas

Lampiran 12. Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

BUKU KAS UMUM

38

KEGIATAN NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN TANGGAL 1

BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK

: : : : : :

KEGIATAN NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TAHUN ANGGARAN No Tanggal

NOMOR NOMOR URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KODE BUKTI 2

3

4

5

6

1

2

: : : :

Jenis Pajak No. No. Uraian Kode Bukti PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 3

4

5

6

7

8

9

Jumlah

Keterangan

10

11

7 Jumlah

............................. 2013 Dibuat oleh: Bendahara,

Mengetahui: Ketua Lembaga, Stempel Lembaga

Mengetahui Ketua Lembaga

…………………………,2013 Dibuat Oleh: Bendahara Stempel Lembaga

Nama Terang

Nama Terang


_________________ Nama jelas

___________________ Nama jelas

Catatan:

1. Pajak Pembelian Barang ≥ Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat.


39

Lampiran 13. Standar Kompetensi Keaksaraan Dasar (SKK-Dasar) 1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KEAKSARAAN DASAR

No.

1. Mendengarkan Memahami wacana lisan berbentuk pesan, perintah, petunjuk dalam bahasa Indonesia yang terkait dengan kehidupan sehari-hari

40

2. Berbicara Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur sapa, percakapan, bertanya, bercerita, mendeskripsikan benda, memberikan tanggapan/saran yang fungsional untuk kehidupan sehari-hari. 3. Membaca Memahami wacana tulis berupa pesan, perintah, petunjuk dalam bahasa Indonesia yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

1.2

2. 2.1

4. Menulis Melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk paragraf. 5. Berhitung Melakukan penghitungan operasi dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian) baik secara lisan maupun tulis yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari

2. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) No. (1)

1. 1.1

STANDAR KOMPETENSI (2)

KOMPETENSI DASAR (3)

(4)

Mendengarkan Memahami teks pendek 1.1.1 Menceritakan kembali dengan kata-kata (satu sampai dengan lima atau kalimat sendiri isi teks pendek (1 kalimat sederhana) dan s.d. 5 kalimat sederhana) yang didengar pesan yang dilisankan tentang topik tertentu yang disampaikan yang berkaitan dengan oleh tutor yang berkaitan dengan kecakapan hidup. kecakapan hidup.


2.2

Memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita yang dilisankan yang berkaitan dengan kecakapan hidup.

1.1.2 Menyampaikan pesan pendek (1 s.d. 5 kalimat sederhana) yang didengarnya kepada orang lain yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 1.2.1 Melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang disampaikan secara lisan yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 1. Memberikan tanggapan sederhana 2.2. tentang cerita pengalaman teman yang didengarnya yang berkaitan dengan kecakapan hidup.

Berbicara Mengungkapkan 2.1.1 Memperkenalkan diri sendiri dengan pikiran, perasaan, dan kalimat sederhana dan bahasa informasi, secara lisan yang santun yang berkaitan dengan dengan perkenalan kecakapan hidup. 2.1.2 Bertanya kepada orang lain yang dan tegur sapa, serta berkaitan dengan kecakapan hidup pengenalan benda sekitar dengan menggunakan kalimat yang berkaitan dengan pertanyaan yang tepat dan bahasa yang kecakapan hidup. santun 2.1.3 Mendeskripsikan benda-benda di sekitar dengan kalimat sederhana yang berkaitan dengan kecakapan hidup. Mengungkapkan pikiran, 2.2.1 Menjelaskan isi gambar tunggal atau gambar seri sederhana yang berkaitan perasaan, dan informasi dengan kecakapan hidup dengan bahasa secara lisan dengan yang mudah dimengerti gambar dan percakapan sederhana yang berkaitan dengan kecakapan hidup.


41

2.3 42

2.4

2. 5

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman secara lisan melalui kegiatan bertanya, dan bercerita yang berkaitan dengan kecakapan hidup. Mengungkapkan secara lisan beberapa informasi dengan mendeskripsikan benda dan bercerita yang berkaitan dengan kecakapan hidup.

2.2.2 Melakukan percakapan sederhana dengan menggunakan kalimat dan kosakata yang sudah dikuasai yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 2.2.3 Menyampaikan rasa suka atau tidak suka tentang suatu hal atau kegiatan yang berkaitan dengan kecakapan hidup dengan alasan sederhana 2.3.1 Bertanya kepada orang lain dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan santun berbahasa yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 2.3.2 Menceritakan kegiatan sehari-hari dengan bahasa yang mudah dipahami orang lain yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 2.4.1 Mendeskripsikan tumbuhan atau binatang di sekitar sesuai ciri-ciri dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami orang lain yang berkaitan dengan kecakapan hidup.

2.4.2 Menceritakan kembali cerita yang didengarkan yang berkaitan dengan kecakapan hidup dengan menggunakan kata-kata sendiri. Mengungkapkan pikiran, 2.5.1 Menceritakan pengalaman yang perasaan, pengalaman, mengesankan yang berkaitan dengan dan petunjuk dengan kecakapan hidup dengan menggunakan bercerita dan memberikan kalimat yang runtut dan mudah tanggapan/saran yang dipahami berkaitan dengan kecakapan hidup.


2.5.2 Menjelaskan urutan membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kecakapan hidup dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami 2.5.3 Memberikan tanggapan dan saran sederhana terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan kecakapan hidup dengan menggunakan kalimat yang runtut dan pilihan kata yang tepat 3.

Membaca

3.1

Membaca lancar kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat

3.2

43 3.1.1 Membaca nyaring suku kata dan kata dengan lafal yang tepat 3.1.2 Membaca lancar berbagai kalimat dengan lafal dan intonasi yang tepat

3.1.3 Membaca lancar lambang dan nama bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Memahami teks dengan 3.2.1 Menjelaskan isi teks (100-150 kata) membaca intensif (100melalui membaca intensif 200 kata) 3.2.2 Menjawab dan atau mengajukan pertanyaan tentang isi teks yang agak panjang (150-200 kata) yang dibaca secara intensif

4.

Menulis

4.1

Menulis kalimat 4.1.1 Menulis keseluruhan abjad dalam sederhana, majemuk, dan bahasa Indonesia dengan benar variasinya dalam bahasa 4.1.2 Mengenal dan menulis suku kata yang Indonesia yang berkaitan berkaitan dengan kecakapan hidup. dengan kecakapan hidup 4.1.3 Menulis kata yang terdiri atas sekurangkurangnya dua suku kata yang berkaitan dengan kecakapan hidup


4.1.4 Menulis kalimat sederhana, kalimat

majemuk, dan variasinya dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 4.1.5 Menulis lambang dan nama bilangan yang berkaitan dengan kecakapan hidup.

4.2 44

5. 5.1

Menulis paragraf dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan kecakapan hidup.

4.2.1 Menyusun ide pokok dan ide

penjelas dalam paragraf yang berkaitan dengan kecakapan hidup. 4.2.2 Menyusun kalimat yang utuh dan bertautan antarparagraf yang berkaitan dengan kecakapan hidup.

Berhitung 5.1.1 Melakukan penghitungan matematis Melakukan penghitungan berupa penambahan, pengurangan, matematis secara lisan perkalian, dan pembagian yang dan tulis yang berkaitan berkaitan dengan kecakapan hidup. 5.1.2 Menerapkan operasi matematis dengan kecakapan sederhana dalam berbagai kegiatan hidup. yang berkaitan dengan kecakapan hidup.


Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Recommend Documents