Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039 Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat, oleh karena itu kegiatan pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan non formal. Secara umum, target sebaran Rumah Pintar didasarkan atas harapan terciptanya rasio ideal antara Rumah Pintar dengan PKBM di setiap Kabupaten. Untuk capaian layanan penataan pendidikan non formal khususnya Rintisan Rumah

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

Rintisan Rumah Pintar

KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Pintar dari tahun 2010 s.d. 2012 secara berkesinambungan telah mencapai 79 (tujuh puluh sembilan) Rumah Pintar yang sebagian besar tersebar di Koridor iv Jawa, Kalimantan dan Papua-Maluku. Pada tahun 2013, direncanakan Rintisan Rumah Pintar akan memfasilitasi 18 (delapan belas) lembaga dengan target sebaran Rumah Pintar di seluruh Koridor Ekonomi sesuai dengan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Republik Indonesia. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis pengajuan, penyaluran dan pengelolaan belanja bantuan sosial kegiatan rintisan rumah pintar ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun petunjuk teknis ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua, sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT. Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Inf Informal,

Prof. Dr Dr. Lydia Freyani Hawadi Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001


T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri melalui pendidikan orang dewasa bagi yang kurang terjangkau, dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan v masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses dimana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain : (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa (POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung paudisasi dan perlindungan anak, (v) kebermutuan lembaga penyelenggara masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatankegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai dengan akhir tahun 2012, penyediaan layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara usia dewasa (1559 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan kegiatan Keaksaraan Dasar


yang berusia 15-59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup menjadi 14%. Selain itu, sebanyak 32% kab/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Untuk jumlah kab/kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% dari PKBM telah bernomor induk lembaga. Sedangkan untuk prosentase kab/kota yang telah memiliki minimal 10 TBM meningkat menjadi 47%. vi

Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan peningkatan mutu kelembagaan. Selain itu, petunjuk teknis rintisan rumah pintar diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi para pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan masyarakat Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 2013 ur Pembinaan Pendidikan Ma asy syyar Direktur Masyarakat,

DAFTAR ISI

hal KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

1 1 3 4

BAB II RINTISAN RUMAH PINTAR ................................................ A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ............................................................................... 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ........................................................ C. Tujuan ................................................................................ D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan ..............................................................

5 5 5 5 5 5 6 6

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN ... A. Lembaga Penyelenggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Tata Cara Pengajuan Bantuan ............................................. D. Prosedur Penyaluran Dana .................................................. E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... F. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan ..................

10 10 10 11 11 13 14

l Yulaelawati, Yullaaeelawati, la la M.A., Ph.D. Ella NIP. 195 580 8 4091984022001 195804091984022001



vii

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

16 16 16 17

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... B. Pemeriksaan ........................................................................

18 18 18

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

19

viii Lampiran–Lampiran ...............................................................................

20

Lampiran 1. Format Perjanjian Kerjasama ......................................

20

Lampiran 2. Format Sampul Proposal ............................................

25

Lampiran 3. Format Surat Rekomendasi .........................................

26

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ......

27

Lampiran 5. Format Sistematika Penyusunan Proposal ....................

29

Lampiran 6. Format Rencana Penggunaan Dana ..............................

30

Lampiran 7. Format Laporan Penerimaan Dana dan Penggunannya ..

31

Lampiran 8. Format Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan .

32

Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana ...........

34

Lampiran 10. Format Buku Kas Umum ...........................................

35

Lampiran 11. Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ...............

36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pada 2011, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna 1 aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang laki-laki dan 4.465.282 orang perempuan. Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.419.709 orang atau 80,52 persen berada di 13 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 (enam) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,23 persen. 1 (satu) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi dengan angka presentase di bawah presentase rata-rata nasional yaitu Provinsi Jawa Barat. Sebanyak enam provinsi memiliki angka presentase tuna aksara di atas presentase rata-rata nasional. Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412 orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000 orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Pendidikan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan nonformal dan sistem pendidikan nasional memiliki tugas yang sama dengan pendidikan formal yakni memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan belajar masyarakat.



Sasaran pendidikan masyarakat semakin luas tidak hanya sekadar berhubungan dengan masyarakat miskin dan terbelakang, tuna pendidikan dasar, putus sekolah pendidikan formal, dan kelompok marjinal lainnya, akan tetapi terus meluas sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan lapangan kerja dan perubahan masyarakat, terutama berkaitan dengan budaya masyarakat itu sendiri. Mengingat keluasan sasaran tersebut, maka kegiatan/kegiatan pendidikan masyarakat juga harus terus diperluas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan masyarakat. 2

Munculnya konsep masyarakat gemar belajar (learning society) dan belajar sepanjang hayat (lifelong learning) sebagai konsep utama, mendorong individu, lembaga, asosiasi, masyarakat peduli pendidikan, atau badan usaha lain untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan cara berpikir baru dalam merespons tantangan kebutuhan baru masyarakat tentang pendidikan dan belajar. Terdapat beberapa peran masyarakat tertentu dalam pendidikan nonformal di antaranya adalah masyarakat ikut membangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sanggar-sanggar seni, pondok pesantren, padepokan, dan penyelenggara kegiatan pendidikan lainnya yang tergabung dalam Kegiatan Indonesia Pintar yaitu Rumah Pintar, Mobil Pintar, Motor Pintar dan Kapal Pintar yang diprakarsai oleh Ibu Negara, Ibu Ani Bambang Yudhoyono. Mencermati keberadaan lembaga/organisasi masyarakat seperti Kegiatan Indonesia Pintar tersebut yang semakin berkembang dan meluas ke seluruh wilayah Indonesia, sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, khususunya Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memandang perlu untuk turut serta mengembangkannya. Kondisi ini sesuai dengan cakupan pendidikan masyarakat yang sangat luas karena kegiatan pendidikan masyarakat tumbuh dan berkembang dari kebutuhan masyarakat luas. Dalam upaya rintisan rumah pintar terutama di daerah-daerah perbatasan atau daerah Indonesia terdepan, maka kegiatan pendidikan masyarakat yang berada di dalam kegiatan Indonesia Pintar menjadi sinergi dalam memberikan pendidikan masyarakat yang selama ini belum terjangkau secara


maksimal. Dalam konteks perluasan layanan kegiatan pendidikan masyarakat, pemerintah memandang perlu untuk memberikan penguatan kelembagaan dalam bentuk Rintisan Rumah Pintar. Kegiatan ini dapat diakses oleh lembaga yang memenuhi kriteria untuk memberikan layanan kegiatan pendidikan masyarakat yang disinergikan dengan kegiatan Indonesia Pintar. Agar kegiatan rintisan rumah pintar dapat dipahami oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan masyarakat, maka disusunlah ”Petunjuk teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Rintisan Rumah Pintar Tahun 2013”. 3

B. Dasar Hukum Penyaluran bantuan kegiatan rintisan rumah pintar ini didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 20102014; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban


4

Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/ PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 10. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan; 11. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014. 12. Komitmen Internasional: a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult Education, The Hamburg Declaration-the Agenda for the Future. b. Kerangka Aksi Dakkar Pendidikan untuk Semua-PUS (The Dakar Framework for Action on Education for All). c. Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development GoalsMDG’s) d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United Nation Literacy Decade) 2002-2012.

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan rintisan rumah pintar yang dibiayai dari bantuan sosial rintisan rumah pintar tahun 2013.


BAB II KEGIATAN RINTISAN RUMAH PINTAR

A. Pengertian

5

Bantuan Kegiatan Rintisan Rumah Pintar adalah mata anggaran bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk kegiatan rintisan pendirian dan penyelenggaraan layanan rumah pintar sebagai satuan pendidikan nonformal (PNF) sejenis.

B. Sasaran 1. Penerima Bantuan Lembaga penerima bantuan rintisan rumah pintar adalah yayasan, lembaga sosial-kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lain yang memenuhi persyaratan. 2. Penerima Manfaat Sasaran atau penerima manfaat kegiatan rintisan rumah pintar adalah penduduk segala umur, mulai dari anak usia dini dan ibunya, anak usia sekolah, remaja/pemuda, dan anggota masyarakat secara keseluruhan khususnya yang berdomisili di kawasan adat, tertinggal, terpencil, perbatasan, terdepan, dan terluar atau masyarakat yang belum terlayani

C. Tujuan Tujuan pemberian bantuan adalah: 1. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan rumah pintar sebagai salah satu dari satuan PNF sejenis;


2. Meningkatkan akses layanan pendidikan nonformal di daerah perbatasan, daerah terpencil, tertinggal, terdepan dan terluar, daerah yang termarjinalkan serta masyarakat yang masih belum terlayani/ terbatas pelayanan pendidikan.

D. Hasil yang Diharapkan

6

Hasil yang diharapkan adalah: 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rumah pintar sebagai salah satu dari satuan PNF sejenis; 2. Meningkatnya kapasitas pengelola, tenaga tutor/fasilitator/ pendamping/relawan rumah pintar khususnya dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan, pengembangan bahan ajar dan pembelajaran/pelatihan/pendampingan; 3. Meningkatnya sarana-prasarana pembelajaran/pelatihan rumah pintar yang meliputi lima sentra: buku, bermain, panggung dan audio visual, komputer, dan kriya; 4. Terdokumentasikannya proses dan hasil rintisan dalam bentuk cetak dan visual.

E. Deskripsi Kegiatan Pelaksanaan kegiatan rintisan rumah pintar meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. 1. Persiapan Pada tahap persiapan, kegiatan yang perlu dilakukan antara lain: a. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan kegiatan. Acuan pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya memuat: 1) nama kegiatan, 2) tujuan kegiatan, 3) jadwal pembelajaran yang menggambarkan waktu, materi, tutor/fasilitator/narasumber teknis, bahan bacaan/buku rujukan, dan 4) tempat pembelajaran. Contoh format acuan pelaksanaan kegiatan terlampir.


b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 2. Pelaksanaan a. Peningkatan manajemen lembaga 1) Penataan administrasi lembaga. Melengkapi atau menyempurnakan legalitas lembaga sebagai satuan PNF sejenis seperti pengurusan izin, akte dan papan nama. 2) Pendokumentasian proses dan hasil rintisan rumah pintar dalam bentuk cetak dan visual yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaporan. 7 b. Peningkatan sarana dan pengembangan sentra-sentra rumah pintar Sarana rumah pintar berorientasi pada kegiatan pembelajaran untuk mengoptimalkan potensi multiple intelligence dan lifeskills. Rumah pintar minimal berukuran 9x14 meter persegi yang dibagi menjadi 5 ruang utama, yaitu 4 ruang untuk sentra dan 1 ruang untuk administrasi. Sarana dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan jenisnya, yaitu: 1) Buku, lengkap dengan raknya. 2) CD interaktif menggunakan kegiatan komputer (minimal 3 unit computer dan 1 printer) 3) Alat permainan edukatif 4) Panggung mini beserta yang dilengkapi dengan fasilitas penayangan informasi edukatif dalam bentuk digital (sound system, TV-min. 29 inchi, DVD player, tape recorder) Adapun pengembangan 5 (lima) sentra, meliputi: 1) Sentra Buku, yaitu pusat penyediaan dan pelayanan bukubuku bacaan. Kegiatan di sentra buku bertujuan untuk mengenalkan anak dengan buku, membangun minat baca dan menambah cakrawala pengetahuan anak. Contoh kegiatannya adalah:


2)

8

3)

4)

5)

• Persiapan membaca, menulis serta berhitung untuk anak pra sekolah; • Menulis surat, membuat puisi dan cerita, menyusun kata serta mencocokkan gambar untuk anak yang sudah bisa baca tulis; Sentra Bermain, yaitu pusat penyediaan dan pelayanan permainan edukatif bagi tumbuh kembang anak. Kegiatan di sentra ini menyuguhkan fasilitas pembelajaran dengan pendekatan yang menyenangkan, sehingga anak dapat menggali pengetahuan dan mengembangkan semua potensi kreatif yang dimilikinya. Sentra Panggung, yaitu pusat penyediaan dan pelayanan ruang beraktivitas dan berkreasi bagi anak dan masyarakat berupa tempat pentas dan tempat pemutaran tayangan informasi edukatif digital. Kegiatan pembelajaran di sentra ini dirancang untuk merangsang beragam eksplorasi sehingga dapat memicu kreatifitas, keberanian dan spontanitas berekspresi. Sentra Komputer, yaitu pusat penyediaan dan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi agar masyarakat melek teknologi. Kegiatan di sentra komputer bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak tentang teknologi informasi dan dapat bermain sambil belajar dengan menggunakan komputer. Sentra Kriya, yaitu pusat penyediaan dan pelayanan keterampilan dan kecakapan hidup lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan di sentra kriya merupakan sarana pemberdayaan masyarakat yang difokuskan untuk memberikan keterampilan hidup dan vokasional peserta dalam berkarya sambil bekerja sehingga dapat menumbuhkan sikap kewirausahaan yang mandiri


c. Pelaksanaan kegiatan di rumah pintar Kegiatan yang dapat difasilitasi meliputi: membaca buku, membaca dan menonton tayangan informatif dan edukatif secara interaktif melalui layar komputer atau TV, bermain dengan alat permainan edukatif, bermain peran, berkesenian dan berapresiasi menonton kegiatan di panggung serta pengembangan keterampilan dan kecakapan hidup bagi remaja dan ibu usia produktif. 3. Penilaian 9 Dilakukan untuk mengukur hasil penyelenggaraan kegiatan rintisan rumah pintar secara berkala selama masa penyelenggaraan dan pada akhir kegiatan rintisan. Lembaga perlu merancang dan menyiapkan instrumen penilaian untuk mengukur kemajuan kegiatan rintisan dan hasil belajar peserta didik yang terlibat di dalam pembelajaran yang diselenggarakan.


BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

10

A. Lembaga Penyelenggara Lembaga penerima bantuan rintisan rumah pintar adalah yayasan, lembaga sosial-kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lain yang memenuhi persyaratan..

B. Persyaratan Lembaga Lembaga penerima bantuan rintisan rumah pintar adalah yayasan, lembaga sosial-kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lain yang dapat menyelenggarakan Rumah Pintar harus memenuhi persyaratan : 1. Memiliki legalitas lembaga, berupa akte notaris atau surat izin pendirian lainnya; 2. Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota; 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; 4. Memiliki NPWP atas nama lembaga; 5. Memiliki struktur organisasi dan sekretariat dengan alamat yang jelas; 6. Memiliki bangunan minimal berukuran 126 m2. 7. Memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan minimal 2 (dua) dari 5 (lima) sentra yang wajib dikembangkan dalam Rumah Pintar, dimana sentra yang telah diselenggarakan merupakan sentra unggulan dari lembaga tersebut 8. Memiliki minimal 5 orang tutor untuk 5 sentra.


C. Tata Cara Pengajuan Bantuan 1. Penyusunan Proposal Lembaga pengusul menyusun proposal dengan menggunakan format seperti pada lampiran 5, petunjuk teknis ini. 2. Pengiriman Proposal Proposal dikirimkan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha 11 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Lembaga pengusul wajib menyampaikan salinan proposal kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi, dan Pengurus Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB). 3. Batas Waktu Pengajuan Proposal Pengajuan proposal paling lambat diterima oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tanggal 30 Juni 2013. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut masih terdapat alokasi bantuan yang belum tersalurkan maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang untuk memperpanjang batas waktu pengajuan proposal.

D. Prosedur Penyaluran Dana 1. Penilaian Proposal Penilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian substansi, dan verifikasi lembaga pengusul. Penilaian administrasi dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi proposal sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.


12

2. Verifikasi Setiap lembaga calon penerima dana yang lolos penilaian substansi akan diverifikasi untuk mengonfirmasi/memastikan kesahihan informasi/ data lembaga seperti yang tertuang di dalam proposal sebagai bahan tambahan informasi guna pengambilan keputusan lebih lanjut. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: a. Penilaian/pemeriksaan dokumen/informasi lembaga terpilih yang tersedia di Direktorat, atau b. Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan rencana pelaksanaan, atau c. Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima dana, atau d. Klarifikasi/konfirmasi kepada dinas pendidikan setempat. 3. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan penyelenggaraan rintisan Rumah Pintar setelah melewati proses penilaian dan verifikasi oleh tim yang ditunjuk. 4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen dan lembaga penerima bantuan yang telah ditetapkan menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan rintisan rumah pintar. Perjanjian kerjasama dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Contoh perjanjian kerjasama terlampir. 5. Peluncuran Dana Proses penyaluran dana mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a. Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak; b. SPP diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud melalui Biro Keuangan.


c. Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Biro Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; e. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana bantuan ke rekening lembaga penerima. E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Dana bantuan penyelenggaraan rintisan rumah pintar dialokasikan untuk 18 (delapan belas) lembaga dengan dana bantuan sebesar Rp200.000.000,00 13 (dua ratus juta rupiah) bagi setiap lembaga dengan alokasi sebaran rumah pintar di setiap Koridor Ekonomi sesuai dengan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Republik Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk membiayai komponenkomponen seperti tampak pada tabel berikut. Tabel I Proporsi Penggunaan Dana Rintisan Rumah Pintar Menurut Komponen yang Dibiayai No. 1.

2.

Komponen yang Dibiayai Persiapan

Peningkatan manajemen lembaga

Perincian a. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan a. Pengurusan izin operasional dan legalitas lembaga lainnya b. Papan nama lembaga c. Buku induk, buku absensi, buku tamu, buku inventaris, dll. d. Dokumentasi cetak dan/atau digital

Proporsi Biaya

Maks. 2%

Maks. 3%


3.

Penguatan sentra (buku, bermain, panggung, komputer, dan kriya)

a. Renovasi infrastruktur Maks.28% Min. 48% b. Penyediaan sarana dan alat belajar sentra-sentra (buku-buku, TV, komputer dan alat permainan) c. Penguatan SDM dan kegiatan Min. 10% (pelatihan, magang, dll.) 4. Transport a. Transport tutor/asisten tutor Maks. 5% b. Transport pengelola 5. Pengelolaan kegiatan a. Monitoring, pengawasan, dan evaluasi kegiatan 14 b. Penyusunan, penggandaan, dan Maks. 4% pengiriman laporan c. Pendokumentasian (cetak dan visual) kegiatan Total 100% Catatan: Jika alokasi dana tidak terserap pada salah satu koridor, maka akan dialihkan ke koridor lain yang membutuhkan.

F. Mekanisme Pembagian Tugas dan Kewenangan Mekanisme pembagian tugas dan kewenangan pemangku kepentingan terkait pengusulan dan pencairan dana bantuan adalah sebagai berikut: 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Menetapkan Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Kegiatan Rintisan Rumah Pintar berdasarkan pedoman umum penyaluran bantuan sosial yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. b. Mengesahkan keputusan penerima bantuan sosial; c. Menyusun laporan penyaluran bantuan sosial. 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Menyosialisasikan program bantuan kepada dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, satuan PNF dan seluruh pemangku kepentingan.


b. Melakukan verifikasi terhadap lembaga penerima bantuan rintisan rumah pintar; c. Menerbitkan SK lembaga penerima bantuan Rintisan Rumah Pintar; d. Mengikat perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima bantuan rintisan rumah pintar; e. Melakukan monitoring dan evaluasi rintisan rumah pintar. 3. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyosialisasikan bantuan sosial kepada dinas pendidikan 15 kabupaten/kota maupun satuan PNF di wilayahnya. b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rintisan rumah pintar. 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menyosialisasikan bantuan sosial kepada satuan PNF di wilayahnya. b. Memberikan rekomendasi kepada lembaga yang dianggap layak c. Melakukan pembinaan kegiatan rintisan rumah pintar. 5. Lembaga Penerima Dana Bantuan a. Memenuhi syarat-syarat sebagai lembaga penerima (penyelenggara) kegiatan Rintisan Rumah Pintar. b. Mengikat perjanjian kerjasama dengan PPK; c. Mengelola kegiatan Rintisan Rumah Pintar berdasarkan proposal yang disusun dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis; d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang dikelolanya; e. Menyusun dan mengirim laporan penerimaan dana dan laporan penyelenggaraan kegiatan rintisan rumah pintar kepada Direktorat Bindikmas.


BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

16

A. Pelaporan Lembaga penyelenggara rintisan rumah pintar wajib menyampaikan laporan penerimaan dana dan penggunannya serta laporan pelaksanaan kegiatan rintisan rumah pintar kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui Kasubbag Tata Usaha dan ditembuskan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan pengurus SIKIB. Laporan penerimaan dana dan penggunannya disampaikan segera setelah dana diterima, dengan menggunakan format terlampir (lampiran 7). Laporan pelaksanaan kegiatan rintisan rumah pintar disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai dengan menggunakan format lampiran 8.

B. Pemantauan Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan sosial rintisan rumah pintar. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa dana bantuan sosial rintisan rumah pintar diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

C. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI tidak memungut dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yang akan dan telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/ keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat 17 Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara. 3. Setiap lembaga penerima bantuan diwajibkan berkoordinasi dengan instansi perpajakan setempat. 4. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan di lapangan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara penerima bantuan. 6. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, tidak dapat diminta/ ditarik kembali oleh lembaga pengusul dengan alasan apapun.

Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan upaya-upaya penyelesaian masalah yang diambil. Dalam pelaksanaannya, pemantauan dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat, dan pengurus SIKIB



18

BAB V

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PENUTUP

A. Pengawasan Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

P

etunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan acuan 19 kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pemberian bantuan rintisan rumah pintar sesuai peran masing-masing.

Untuk menyampaikan saran dan pengaduan dapat menghubungi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Telepon (021) 5725715, Faksimili (021) 5725039 Website: http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.



Lampiran–Lampiran Lampiran 1 : Format Perjanjian Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : ......./B4/MS/2013

20

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM DAN EVALUASI, PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN YAYASAN/LEMBAGA/ORGANISASI ………………………. TENTANG BANTUAN RINTISAN RUMAH PINTAR TAHUN 2013 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Drs. Pahala Simanjuntak, MM NIP : 195901181985031003 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan/Lembaga Sosialkemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan .................. penerima dana 21 kegiatan Rintisan Rumah Pintar dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga/organisasi yang menyelenggarakan Kegiatan Rintisan Rumah Pintar . PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan Kegiatan Rintisan Rumah Pintar , dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasalpasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan melalui rumah pintar sebagai salah satu dari salah satu dari satuan PNF sejenis, sehingga memiliki komitmen untuk: 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan rumah pintar sebagai salah satu dari satuan PNF sejenis; 2. Meningkatnya kapasitas pengelola, tenaga tutor/fasilitator/ pendamping/relawan rumah pintar khususnya dalam melakukan


penyusunan rencana kegiatan, pengembangan bahan ajar dan pembelajaran/pelatihan/pendampingan; 3. Meningkatnya sarana-prasarana pembelajaran/pelatihan rumah pintar yang meliputi lima sentra: buku, bermain, panggung, komputer, dan kriya; 4. Terdokumentasikannya proses dan hasil rintisan dalam bentuk cetak dan visual.

f. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dan mengarsipkannya untuk kepentingan pemeriksaan oleh yang berwenang.

1.

Pasal 2 22

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. memproses pencairan dana bantuan untuk PIHAK KEDUA, setelah Perjanjian kerjasama dan dokumen kelengkapan lainnya ditandatangani oleh PARA PIHAK; b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. menandatangani Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak untuk melaksanakan kegiatan; b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan kegiatan; c. memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku; e. menjamin terselenggaranya pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan;


2.

3.

4.

5.

Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk pelaksanaan kegiatan Rintisan Rumah Pintar 23 Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan mentransfer kepada: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Kegiatan Rintisan Rumah Pintar. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis


sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank yang ditunjuk oleh KPPN. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.

Lampiran 2. Format Sampul Proposal PROPOSAL PENGAJUAN KEGIATAN RINTISAN RUMAH PINTAR TAHUN 2013

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK

24

25 2

PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. 2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA Materai

Diajukan Kepada: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

Diajukan Oleh:

Nama Lembaga/Organisasi : ............................................................ Alamat : ............................................................ No. Telp./HP/Faks. : ............................................................

Rp. 6.000,-

_______________

________________



Lampiran 3 : Format Surat Rekomendasi

26

Lampiran 4 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ATAU KABUPATEN/ KOTA

KOP LEMBAGA

SURAT REKOMENDASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................................................... Jabatan : ......................................................................... Alamat : ......................................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ....................................................................... Ketua Lembaga : ....................................................................... Alamat Lembaga : ....................................................................... Nomor Telepon/HP : ...................................................................... Faksimili : ...................................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan Rintisan Rumah Pintar tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ............................................, 2013 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota*) ..…….............

(..................................) *) coret yang tidak perlu


27 2

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ......................................................................

Jabatan

: ......................................................................

Alamat Lembaga

: .......................................................................

Nomor Telepon/HP/Fax : ....................................................................... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Rintisan Rumah Pintar Tahun 2013, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akad Kerjasama dan Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Kegiatan Rintisan Rumah Pintar. 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi). 3. Membuat dan menyampaikan laporan, yaitu: a. Laporan penerimaan dana dan penggunaannya, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat dua minggu setelah dana diterima, b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan, disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat segera setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013.


Lampiran 5: Format Sistematika Penyusunan Proposal SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL

28

4. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan. 5. Menerima sanksi administrasi dan/atau hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya. ……………………. 2013 Yang Membuat pernyataan, Materai Rp. 6.000,-

(…Nama Jelas…)

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan C. Sasaran Kegiatan D. Tujuan Kegiatan E. Hasil yang akan dicapai BAB II. PROFIL LEMBAGA A. Alamat Lengkap Lembaga B. Kepengurusan Lembaga C. Sarana dan Prasarana yang dimiliki D. Ketenagaan (SDM) yang dimiliki E. Program yang pernah/sedang dilaksanakan F. Kemitraan yang pernah dilakukan G. Prestasi yang dimiliki

29

BAB III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN A. Persiapan 1. Lokus sasaran kegiatan 2. Objek dan lokasi sasaran kegiatan 3. Sarana dan prasarana yang akan digunakan 4. Jadwal pelaksanaan kegiatan 5. Rencana biaya kegiatan (rencana penggunaan dana) B. Pelaksanaan C. Rencana Tindak Lanjut BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Salinan/fotokopi Akte Notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang. 2. Salinan/fotokopi nomor rekening atas nama lembaga 3. Salinan/fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Struktur organisasi kepengurusan dan rincian tugas lembaga 5. Profil lembaga, dan lainnya yang diperlukan.



Lampiran 6 : Format Rencana Penggunaan Dana

Lampiran 7:

KOP Lembaga .................. ===================================================== LAPORAN PENERIMAAN DANA DAN PENGGUNAANNYA

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA (Contoh)

RINTISAN RUMAH PINTAR No (1)

30

Kegiatan (2)

Volume (3)

Harga Satuan (Rp) (4)

Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

Jumlah (Rp) (3) X (4) (5)

1 a. Penyusunan rencana dan jadwal kegiatan b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan 2 a. Pengurusan izin operasional dan legalitas lembaga lainnya b. Papan nama lembaga c. Buku induk, buku absensi, buku tamu, buku inventaris, dll. d. Dokumentasi cetak dan/atau digital 3 a. Renovasi infrastruktur b. Penyediaan sarana dan alat belajar sentrasentra (buku-buku, TV, komputer dan alat permainan) c. Penguatan SDM dan kegiatan (pelatihan, magang, dll.) 4 a. Transport tutor/asisten tutor b. Transport pengelola 5 a. Monitoring, pengawasan, dan evaluasi kegiatan b. Penyusunan, penggandaan, dan pengiriman laporan c. Pendokumentasian (cetak dan visual) kegiatan Jumlah

Jumlah dana yang diajukan: Rp ........................................................ Terbilang : ......................................................................................... ..........................................................................................


Yang bertanda tangan di bawah ini,: Nama : ……………………………………………… Jabatan : ………………………………………………. Alamat Lembaga : ………………………………….………….... No. Telp./HP : ..…………………………………….………. Faksimili : …………………………………….………. Dengan ini menyampaikan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan Kegiatan Rintisan Rumah Pintar melalui transfer bank pada rekening nomor ......................... atas nama ........................ pada tanggal ........................... 2. Akan menyelenggarakan Kegiatan Rintisan Rumah Pintar, sesuai sesuai Perjuanjian Kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 7 Desember 2013. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2013 Tanda tangan dan cap stempel (…………..………………….) Ketua Lembaga, Keterangan: Lampirkan foto kopi buku rekening yang memuat nilai bantuan yang diterima


31 3

Lampiran 8:

Format Sistematika Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

a. Sampul Laporan

32

Laporan Kegiatan Rintisan Rumah Pintar Tahun 2013

Oleh: .............................................................................. (tulis nama lembaga lengkap, alamat yang jelas, dan nomor telpon yang bisa dihubungi)

b. Sistematika Laporan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3. Tujuan (Kegiatan dan Laporan Kegiatan) II. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 33 2. Objek dan sasaran pelaksanaan (Data dan Informasi tentang peserta kegiatan) 3. Tenaga ahli/pelatih/nara sumber yang mendukung pelaksanaan kegiatan 4. Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/ pelatihan yang digunakan 5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 6. Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan 7. Rincian penggunaan dana 8. Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan. 9. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 10. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana tindak lanjut kegiatan pasca kegiatan. III. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV. PENUTUP

LAMPIRAN 1. Bukti/Kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 2. Foto Dokumentasi pelaksanaan 3. Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan



Lampiran 9: Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana

Lampiran 10: Format Buku Kas Umum

REKAPITULASI RINCIAN PENGGUNAAN DANA

34

Rincian Pengeluaran No 01 Identifikasi calon WB dan pelatih: ……………………… 02 ATK WB dan Penyelenggaraan: …………………… 03 Pengadaan bahan dan peralatan: ……………………… 04 Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan: ……………………… 05 Penyelenggaraan kegiatan: ……………………… 06 Transport tutor/pelatih keterampilan: ……………………… 07 Dokumentasi dan sosialisasi: ……………………… 08 Penilaian pembelajaran pelatihan keterampilan: ……………………… 09 Penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan ……………………… Jumlah

Jumlah (Rp)

Bukti SPJ Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & kwitansi

Tanggal Pengeluaran 31 Juli 2013

02 Agustus 2013

Nota & kwitansi

05 Agustus 20103

Daftar dan Ttd. Penerimaan

14 September 2013

Nota & Kwitansi

01 September 2013 12 Oktober 2013

Daftar dan Ttd. Penerimaan Nota & kwitansi Daftar dan Ttd. Penerimaan

10 November 2013 20 November 2013

FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM KEGIATAN NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN TANGGAL 1


35

NOMOR NOMOR URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KODE BUKTI 2

Mengetahui Ketua Lembaga

Ttd. Penerimaan dan 01 Desember Nota & kwitansi 2013

Catatan: 1. Kuitansi penerimaan uang nominal > Rp. 500.000 s.d. < Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 3.000 2. Kuitansi penerimaan uang nominal ≥ Rp. 1.000.000, pakai materai Rp. 6.000.

: : : : : :

3

4

5

6

7

…………………………,2013 Dibuat Oleh: Bendahara Stempel Lembaga

Nama Terang

Nama Terang


Lampiran 11: Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK No Tanggal 1

2

Jenis Pajak No. No. Uraian Kode Bukti PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 3

4

5

6

7

8

9

Jumlah

Keterangan

10

11

36 Jumlah

Catatan: 1. Pajak Pembelian Barang (= > Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat. ............................. 2013 Mengetahui: Dibuat oleh: Ketua Lembaga, Bendahara, Stempel Lembaga _________________ Nama jelas

___________________ Nama jelas


Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Recommend Documents