Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725575, Faks: 021-5725039 Website: www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga Negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat, oleh karena itu program pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Buku Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Sarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Berbasis Elektronik Tahun 2013 ini disusun sebagai acuan bagi Lembaga PKBM, UPTD-SKB, dan penyelenggara

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

Sarana Taman Bacaan Masyarakat Berbasis Elektronik

layanan TBM sebagai penyelenggara layanan pendidikan masyarakat, para pembina program di lapangan, dan pemangku kepentingan pendidikan masyarakat dalam berpartisipasi untuk menyukseskan penyelenggaraan program tersebut sesuai dengan peran masing-masing. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) 2009 – 2014, salah satu target capaian kinerja yang ditetapkan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2013 adalah persentase kabupaten/kota yang memiliki TBM minimal 10 mencapai 59%. Untuk mencapai target tersebut pada tahun 2013 pemerintah telah iv menyediakan anggaran bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik dengan sasaran 50 TBM yang akan didistribusikan kepada TBM yang sudah berdiri dan memberi layanan dibidang bahan bacaan dan kegiatan literasi minimal 2 tahun, serta belum pernah mendapat bantuan Sarana TBM berbasis elektronik. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun petunjuk teknis ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT. Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001


KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara, cerdas, dan mandiri melalui pendidikan orang dewasa bagi yang kurang terjangkau dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan v masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakat akan selalu melibatkan proses dimana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa (POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung paudisasi dan perlindungan anak, (v) kebermutuan lembaga penyelenggara masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatankegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebeutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai dengan akhir tahun 2012, penyediaan layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menurunnya jumlah penduduk tuna aksara dewasa (15-59 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana dari jumlah tersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksara adalah 2,4%. Kemudian, sebanyak 16% dari seluruh lulusan program Keaksaraan Dasar yang berusia 15-59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan


Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup menjadi 14%. Selain itu, sebanyak 32% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Untuk jumlah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% PKBM telah bernomor induk lembaga. Sedangkan untuk prosentase kabupaten/kota yang telah memiliki 10 TBM meningkat menjadi 47%. vi

Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan kegiatan pendidikan masyarakat ini. Petunjuk teknis ini juga bertujuan agar menjadi petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan peningkatan mutu kelembagaan. Selain itu, petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan kegiatan bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan pendidikan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 2013 ur Pembinaan Pendidikan M Ma asyar Direktur Masyarakat,

la Yulaelawati, la Yullaaeela lawati, M.A., Ph.D. Ella NIP 1958 558804091984022001 195804091984022001


DAFTAR ISI

Hal KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR .............................................................................

v

DAFTAR ISI ...........................................................................................

vii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ..................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis .......................................................

1 1 3 4

BAB II KEGIATAN BANTUAN SARANA TAMAN BACAAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK ........... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ............................................................................... 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ......................................................... C. Tujuan Kegiatan ............................................................... .. D. Hasil yang Diharapkan ....................................................... E. Deskripsi Kegiatan ..............................................................

5 5 5 7 7 7 8 8

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA .... A. Lembaga Penyelanggara ...................................................... B. Persyaratan Lembaga ........................................................... C. Persyaratan Teknis ............................................................... D. Tata Cara Pengajuan Dana .................................................. E. Prosedur Penyaluran Dana .................................................. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ............................... G. Mekanisme dan Tahapan Pengaluran Bantuan ....................

15 15 15 17 18 19 22 23


vii

viii

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN .................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

25 25 26 27

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... B. Pemeriksaan ........................................................................

29 29 29

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

30

LAMPIRAN– LAMPIRAN .................................................................... Lampiran 1. Spesifikasi Teknis Perangkat SaranaTBM Berbasis Elektronik . Lampiran 2. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kesediaan Lembaga ... Lampiran 3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ............ Lampiran 4. Format Proposal Sarana TBM Berbasis Elektronik ........... Lampiran 5. Format Perjanjian Kerjasama ........................................... Lampiran 6. Format Laporan Penyelenggaraan .................................... Lampiran 7. Format Rekapitulasi Penggunaan Dana ........................... Lampiran 8. Format Buku Kas Umum ................................................ Lampiran 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ....................... Lampiran 10. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ........ Lampiran 11. Rincian Penggunaan Dana .............................................. Lampiran 12. Format Rekap Status Ketersediaan Sarana TBM Berbasis Elektronik .......................................................... Lampiran 13. Contoh Faktur Pembelian Barang ....................................

32 32 34 35 36 38 42 44 45 46 48 50 51 52

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang Pada 2011, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang laki-laki dan 4.465.282 orang perempuan. Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.390.172 orang atau 80,1 persen berada di 12 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 (enam) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,43 persen. 1 (satu) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi angka persentase di bawah persentase rata-rata nasional, dan 5 (lima) provinsi dengan angka presentase tuna aksara di atas persentase rata-rata nasional. Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412 orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000 orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan



Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan 2 peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa bekeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan pendidikan masyarakat antara lain: Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Peningkatan Budaya Baca Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Perempuan, Pendidikan Keorangtuaan dan Penataan Kelembagaan Pendidikan Nonformal. Pengembangan Budaya Baca Masyarakat dilaksanakan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). TBM sebagai sarana pendidikan bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat/kegemaran membaca guna mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Untuk itu perlu perluasan akses TBM dan penguatan kelembagaannya, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih luas dan berkualitas. Salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010 – 2014, untuk tahun 2013 adalah 59% kabupaten/kota memiliki 10 atau lebih TBM. Untuk memenuhi itu salah satu kebijakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah menyalurkan Bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik yang diutamakan pada kabupaten/kota yang belum memiliki 10 TBM.


Untuk meningkatkan kualitas layanan Taman Bacaan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat terus menerus melakukan inovasi dengan memfasilitasi pengembangan layanan Sarana TBM berbasis elektronik. Layanan Sarana TBM berbasis elektronik tersebut mulai difasilitasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun anggaran 2011 Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2013 menyalurkan bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik sebanyak 50 TBM kepada TBM yang sesuai dengan persyaratan. Selanjutnya untuk memberikan rambu–rambu dan panduan bagi satuan 3 pendidikan nonformal dan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal dalam mengajukan dan mengelola bantuan TBM disusunlah ‘’Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik Tahun 2013’’.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, 4. Peraturan Presiden No 47 tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara; 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 48 Tahun 2010 tentang


Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014, 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4

C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan sarana TBM berbasis elektronik ini untuk memberikan pemahaman dan pengaturan bagi: 1. Lembaga yang berkepentingan dalam menyusun dan mengajukan permohonan bantuan layanan bantuan sarana TBM berbasis elektronik; 2. Tim penilai dalam menyeleksi lembaga pengusul bantuan layanan bantuan sarana TBM berbasis elektronik yang memenuhi standar kelayakan. 3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dalam upaya meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik khususnya dalam mengelola layanan bantuan sarana TBM berbasis elektroknik. 4. Dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota setempat untuk bahan sosialisasi, pendampingan, pembinaan, serta melakukan pemantauan kepada lembaga penyelenggara TBM berbasis elektronik di daerah binaannya, terutama yang berminat mengajukan permohonan layanan bantuan sarana TBM berbasis elektronik;


BAB II

KEGIATAN BANTUAN SARANA TAMAN BACAAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK

5

A. Pengertian 1. Taman Bacaan Masyarakat adalah lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan, berupa: buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multi media lain, yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan – kegiatan sejenis lainnya, dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator. 2. Taman Bacaan Masyarakat berbasis elektronik merupakan layanan taman bacaan yang dalam penyelenggaraannya sudah memadukan dan memanfaatkan bahan pustakan dan sumber-sumber informasi yang dikemas secara digital dan dioperasikan menggunakan sejumlah pearalatan elektronik. 3. Bantuan sarana taman bacaan berbasis elektronik adalah penyediaan fasilitasi kelengkapan perangkat dan/atau peralatan elektronik yang diperlukan untuk mendukung operasional penyelenggaraan layanan Taman Bacaan Masyarakat secara elektronik. 4. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 5. Lembaga penyelenggara pendidikan nonformal lainnya adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar pada


6

Kementerian Hukum dan HAM, dan menyelenggaraan pendidikan nonformal minimal 2 tahun. 6. Pengguna Anggaran (PA) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan. 7. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 9. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. 10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III (KPPN Jakarta III) KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara. 11. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ PPK dan disampaikan kepada PP-SPM. 12. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah


surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PP-SPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan. 13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

B. Sasaran. 1. Penerima Bantuan. 7 Penerima dana bantuan merupakan PKBM yang memiliki TBM dan telah beroperasi minimal 2 tahun, dan diprioritaskan bagi PKBM yang telah memiliki NILEM, serta lembaga TBM yang memenuhi syarat. Dana bantuan ini hanya diberikan satu kali selama lembaga tersebut berdiri. Bagi lembaga yang telah menerima dana bantuan dengan jenis sama, maka tidak dapat mengajukan kembali. 2. Penerima Manfaat. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan nonformal, dan masyarakat umum yang memerlukan layanan bacaan dan/atau informasi.

C. Tujuan Bantuan 1. memfasilitasi penggunaan teknologi layanan TBM secara elektronik bagi 50 lembaga; 2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan taman bacaan masyarakat secara elektronik pada 50 lembaga; 3. meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan taman bacaan masayarakat; 4. membangun kesadaran masyarakat untuk berkeaksaraan media dan teknologi dalam rangka menumbuhkan budaya membaca;


D. Hasil yang Diharapkan

8

1. tersedianya sarana layanan taman bacaan masyarakat secara elektronik bagi 50 lembaga; 2. terwujudnya layanan taman bacaan masyarakat secara elekronik bagi 50 lembaga; 3. meningkatnya minat dan kualitas layanan taman bacaan masyarakat terhadap kebutuhan bahan bacaan dan informasi; 4. terwujudnya kesadaran masyarakat untuk berkeaksaraan media dan teknologi di bidang layanan bacaan dan informasi;

E. Deskripsi Kegiatan 1. Indikator Keberhasilan a. diterimanya fasilitas sarana layanan taman bacaan secara elekronik oleh 50 lembaga penyelenggara TBM; b. terselenggaranya layanan bahan bacaan dan informasi secara elekronik oleh 50 lembaga; c. terwujudnya layanan taman bacaan masyarakat secara elekronik pada 50 lembaga penyelenggara taman bacaan masyarakat; d. meningkatnya jumlah pengguna dan penerima layanan taman bacaan masyarakat pada 50 lembaga; e. meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan kegemaran dan budaya membaca melalui layanan secara elektronik; 2. Layanan Taman Bacaan Masyarakat secara Elektronik Layanan Taman Bacaan Masyarakat secara elekronik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan bahan bacaan dan informasi kepada khususnya peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan nonformal, serta masyarakat luas. Layanan taman bacaan masyarakat secara elekronik meliputi antara lain: (i) layanan bahan bacaan (buku, majalah, surat kabar/koran)


digital, (ii) layanan informasi secara elektronik baik melalui media terkemas maupun dunia maya. Layanan taman bacaan secara elektronik diharapkan mendorong: a. terwujudnya masyarakat yang berkeaksaraan media, teknologi, dan informasi; b. tumbuhnya masyarakat yang gemar dan berbudaya baca secara berkelanjutan; c. memasyarakatkan budaya membaca pada masyarakat, mengkritisi setiap informasi yang diterima melalui bahan bacaan digital 9 (elektronik) maupun dunia maya; 3. Komponen Layanan Taman Bacaan Masyarakat secara Layanan taman bacaan masyarakat secara elekronik melibatkan sejumlah komponen, antara lain (i) seperangkat kelengkapan peralatan elekronik dan kelengkapannya, (ii) pustaka (content) yang dikemas secara elekronik/digital, (iii) sumberdaya manusia. a. Perangkat Peralatan Elektronik Perangkat peralatan elektronik yang relevan merupakan salah satu komponen penting terwujudnya layanan taman bacaan masyarakat secara elekronik. Perangkat tersebut sekurangnya meliputi (1) komputer personal (PC), (2) Kamera Digital (3) sambungan/langganan internet, (4) alat pencetak (printer), (5) televisi, (6) alat pemutar video digital (DVD Player), (8) Pencadang Sumberdaya Listrik (UPS). b. Bahan Pustaka Berbasis Elektronik (Bukan Buku) Bahan pustaka berbasis elektronik (bukan buku) merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat secara elektronik. Penyelenggara layanan taman bacaan secara elektronik dapat memperoleh bahan bacaan dengan cara membeli yang sudah tersedia di pasaran atau membuat tersendiri dengan menggunakan perangkat elektronik yang diterima dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.


Penyediaan bahan bacaan elektronik dapat memilih berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan masyarakat pengguna taman bacaan setempat. Oleh karena itu, kebutuhan dan ketersediaan bahan bacaan elektronik tersebut dapat berbeda antar daerah atau antar lokasi keberadaan taman bacaan masyarakat.

10

c. Sumber Daya Manusia Komponen layanan taman bacaan secara elektronik yang tidak kalah pentingnya adalah penyelenggara layanan taman bacaan masyarakat. Perangkat peralatan pendukung layanan secara elektronik hanya akan berfungsi apabila dioperasikan oleh tenagatenaga pengelola yang memiliki bekal kemampuan keterampian yang memadai. Oleh karena itu, pengelola dan penyelenggaran layanan taman bacaan secara elektronik harus memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat layanan, sehingga bahan bacaan dapat dimanfaatkan secara baik oleh pengguna. Pelatihan pengelola dan penyelenggara layanan TBM secara elektronik mutlak diperlukan sebeleum dan selama melaksanakan layanan. Kebutuhan tenaga pengelola dan/atau penyelenggaran layanan TBM secara elektronik meliputi antara lain tenaga operator sarana TBM berbasis elektronik, serta tenaga teknis pemeliharaan sarana TBM berbasis elektronik. 4. Bantuan Sarana Taman Bacaan Berbasis Elektronik Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memfasilitasi penyediaan sebagian sarana taman bacaan kepada sejumlah lembaga yang berminat menyelenggarakan layanan taman bacaan berbasis elektronik. Fasilitasi tersebut diberikan dalam bentuk bantuan pengadaan kelengkapan perangkat sarana yang mendukung terwujudnya layanan taman bacaan secara elektronik. Bantuan sarana yang dapat disediakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk memenuhi sebagian kebutuhan sarana pada 50 lembaga. Lembaga berkewajiban menyediakan kebutuhan kelengkapan sarana


layanan taman bacaan berbasis elektronik yang belum disediakan oleh direktorat. Hal tersebut juga merupakan bentuk partisipasi yang harus disediakan oleh masyarakat dan/atau lembaga penyelenggara layanan taman bacaan masyarakat berbasis elektronik. Jenis kebutuhan sarana layanan taman bacaan berbasis elektronik diadakan oleh lembaga berdasarkan rambu-rambu teknis yang ditetapkan direktorat. Peruntukan dan penggunaan fasilitasi sarana TBM berbasis elektronik ditetapkan dalam pedoman. Lembaga yang berminat wajib mengajukan permohonan kepada Direktur 11 Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui berikut. a. Persiapan Lembaga penyelenggara yang berminat dan memenuhi syarat mengajukan permohonan bantuan sarana TBM berbasis elektronik. Permmohonan lembaga dibuat dalam bentuk usulan (proposal) pengajuan bantuan. Proposal wajib disusun dengan mengacu kepada ketentuan struktur penyusunan proposal yang ditetapkan dalam pedoman ini. b. Pelaksanaan 1) Ketersediaan bantuan sarana layanan TBM berbasis elektronik sifatnya terbatas. Oleh karena itu penentuan lembaga penerima bantuan bersifat kompetisi melalui seleksi. Hanya lembaga yang lulus seleksi dan ditetapkan menjadi penerima yang dapat menerima bantuan sarana TBM berbasis elektronik. 2) Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima satu paket dalam bentuk dana yang akan digunakan untuk menyediakan sarana layanan TBM berbasis elektronik yang diusulkan dan disetujui direktorat. 3) Lembaga sebagai penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam penyediaan (pengadaan), pemanfaatan, pemeliharaan, dan keamanan sarana TBM yang diterima.


c. Pascapelaksanaan 1) Lembaga juga berkewajiban melakukan pencatatan status keberadaan sarana TBM dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan pelaporan yang sudah diatur dalam petunjuk teknis ini. 2) Lembaga penerima wajib memanfaatkan sarana TBM yang diterima sesuai peruntukan yang ditetapkan direktorat. Penyimpangan terhadap ketentuan pemanfaatan sarana belajar menjadi tanggung jawab mutlak pihak lembaga penerima. 3) Setelah sarana TBM diadakan, lembaga wajib mencatat dalam buku inventaris lembaga, serta membubuhi label dalam setiap perangkat tersebut. Label pada sarana TBM dilakukan dengan membubuhkan tulisan yang memiliki kemampuan daya tahan lama dan terbaca dengan jelas pada fisik luar sarana belajar. Label diharapkan dengan bahan cat minyak yang baik. Tulisan dalam label menyebutkan asal usul dan tahun perolehan sarana tersebut. Sebagai Contoh:

12

“Bantuan Direktorat BINDIKMAS Tahun 2013” PKBM/UPTD-SKB ................., --( nama lembaga penerima) Kab/Kota............... (nama kab/kota lokasi lembaga). 5. Jenis Sarana Layanan TBM Berbasis Elektronik a. Rincian fasilitasi sarana TBM berbasis elektronik beserta komponen pendukung yang akan disediakan tahun anggaran 2013 meliputi: No A

Nama Komponen Sarana TBM

Volume

Perangkat Sarana TBM Berbasis Elektronik 1

Personal Computer (set)

2 unit

2

Pemasangan sambungan Internet (fixline) atau modem (internal/ eksternal), mobil

1 unit


No

Nama Komponen Sarana TBM

Volume

3

Alat pencetak (printer)

1 unit

4

Televisi (LCD/LED TV)

1 unit

5

Alat Pemutar Video Digital (DVD Player)

1 unit

6

Kamera Digital (digital cammera)

1 unit

7

Perangkat pemindai (scanner)

1 unit

9

Perangkat pencadang sumber daya (UPS)

2 unit

B

Biaya Operasional Layanan TBM Elektronik

12 bulan

10

Operasional jasa langganan daya listrik

12 bulan

11

Sewa langganan sambungan internet

12 bulan

12

Honor operator/tenaga teknis pemeliharaan (1 orang)

12 bulan

13

Bahan pakai habis (Tinta Printer, ATK Operasional)

12 bulan

C. 14

Bahan Pustaka Berbasis Elektronik (Bukan Buku) Bahan pustaka berbasis elektronik (bukan buku)

1 (paket)

b. Spesifikasi Teknis Perangkat Sarana TBM Berbasis Elektronik Lembaga penerima bantuan wajib segera mengadakan sarana TBM berbasis elektronik yang diusulkan. Pengadaan sarana TBM wajib memenuhi standar (spesifikasi) teknis yang sudah ditetapkan. Spesifikasi teknis komponen A, perangkat keras yang ditetapkan bersifat minimal dan mengikat. Lembaga tidak diizinkan mengadakan sarana belajar dengan spesifikasi teknis yang lebih rendah dari yang ditetapkan. Rincian lengkap sepesifikasi teknis perangkat sarana TBM berbasis elektronik tercantum dalam lampiran 1 juknis ini.


13

c. Partisipasi Lembaga Lembaga penerima bantuan wajib berpartisipasi langsung dalam menyediakan kelengkapan kebutuhan operasional layanan TBM berbasis elektronik yang tidak disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Partisipasi langsung lembaga antara lain:

14

1) Penyediaan langganan daya (listrik) pada bulan ke-13 dan seterusnya; 2) Sewa/langganan koneksi internet setelah bulan ke-12 dan seterusnya; 3) Tenaga teknis trampil pemeliharaan rutin; 4) Ruang khusus untuk penyimpanan dan pengoperasian yang aman; 5) Kelengkapan operasional lainnya yang diperlukan, misalnya stabilizer, almari/tempat penyimpanan peralatan, dan sebagainya.

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

A. Lembaga Penyelenggara

15

1. Lembaga yang dapat mengajukan permohonan untuk menerima bantuan sarana TBM Berbasis Elektronik adalah: (i) Taman Bacaan Masyarakat, (ii) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sudah memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM), dan (iii) satuan pendidikan nonformal sejenis (untuk selanjutnya disebut lembaga). 2. Lembaga tersebut sudah menyelenggarakan layanan Taman Bacaan Masyarakat sekurang-kurangnya dua tahun terakhir, dan masih aktif sampai sekarang.

B. Persyaratan Lembaga 1. Syarat Administrasi (Umum) Lembaga yang dapat mengajukan permohonan bantuan sarana TBM berbasis elektronik wajib memenuhi ketentuan administrasi kelembagaan berikut. a. Legalitas kelembagaan, dibuktikan dengan surat keterangan/ keputusan pendirian/pembentukan lembaga atau akte notaris yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi berwenang; b. Lembaga memiliki domisili yang pasti, dibuktikan surat keterangan domisili yang diterbitkan kepala desa/kepala kelurahan; c. Lembaga memiliki status sekretariat yang tetap untuk sekurangkurangnya dalam tiga tahun ke depan, dibuktikan dengan (i) bukti sah kepemilikan bangunan (sertifikat tanah dan/atau



d.

16

e.

f.

g.

h.

i. j. k.

bangunan dan/atau, rekening listrik, dan/atau rekening PAM/ PDAM, bukti pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB), atau bukti sah lainnya), yang memiliki hubungan dengan penanggung jawab lembaga, (ii) dan atau bukti perjanjian sewa/ pinjam pakai bangunan; Lembaga memiliki rekening bank atas nama lembaga dengan status aktif dibuktikan dengan hasil cetak halaman buku transaksi rekening dalam satu minggu terakhir; Ketua/penanggung jawab lembaga memiliki status kependudukan pada satu kecamatan yang sama dengan alamat sekretariat lembaga, dibuktikan kartu tanda penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku; Lembaga memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nama yang sama dengan atau lembaga penaung/membawahi lembaga yang bersangkutan; Khusus untuk PKBM, sudah memiliki surat/keterangan izin operasional dan/atau izin penyelenggaraan yang dikeluarkan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat dengan status masih berlaku (aktif); Lembaga sudah menyelenggarakan layanan taman bacaan masyarakat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berkelanjutan; Memperoleh rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; Khusus untuk PKBM, sudah memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) yang valid. Sudah memenuhi kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan tahun sebelumnya (khusus lembaga yang pernah memperoleh bantuan) dikbutikan copy tanda terima laporan tahun sebelumnya atau surat pernyataan bermaterai cukup.


C. Persyaratan Teknis Lembaga yang dapat mengajukan permohonan bantuan sarana TBM berbasis elektronik harus memenuhi persyaratan teknis, yaitu lembaga sanggup dan bersedia: 1. menyelenggarakan layanan taman bacaan masyarakat berbasis elektronik kepada masyarakat; 2. menyusun rencana kerja penyelenggaraan layanan taman bacaan berbasis elektronik untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga 17 tahun ke depan; 3. menyediakan tenaga operasional dan tenaga teknis pemeliharaan perangkat layanan taman bacaan masyarakat berbasis elekronik secara berkelanjutan; 4. memfasilitasi penyediaan tempat khusus yang memadai (layak dan aman) untuk penempatan penyimpanan sarana taman bacaan masyarakat berbasis elektronik, memudahkan peserta didik, pendidik, dan/atau masyarakat memanfaatkan layanan fasilitas tersebut; 5. memfasilitasi tersedianya ruangan khusus/tersendiri untuk operasional penyelenggaraan layanan taman bacaan masyarakat berbasis elektonik yang memadai, dan aman; 6. memenuhi kelengkapan komponen operasionalisasi sarana taman bacaan masyarakat berbasis elektronik yang tidak disediakan oleh direktorat, (misalnya sumber daya listrik, sambungan/ jaringan telepon, pengamanan/ keamanan, perawatan sarana TBM berbasis elektronik, dsb) 7. menjamin tersedianya sumber daya listrik yang mencukupi untuk mengoperasikan layanan taman bacaan masyarakat berbasis elektronik pada bulan ke-13 dan seterusnya setelah diterimanya bantuan 8. menjamin tersedianya langganan sambungan internet pada bulan ke13 setelah diterimanya bantuan dari direktorat 9. memanfaatkan sarana taman bacaan masyarakat yang diterima, semata-mata untuk menyelenggarakan layanan taman bacaan masyarakat berbasis elektronik sesuai peruntukan yang ditetapkan;


D. Tata Cara Pengajuan Dana

18

1. Lembaga/TBM mengajukan rekomendasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota (Format rekomendasi pada lampiran 3) 2. Lembaga/TBM menyusun proposal menggunakan format terlampir (lihat Lampiran 4) dan mengajukannya ke PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan melengkapi berbagai lampiran persyaratan administrasi yang disusun secara berurutan sebagai berikut: a. Asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; b. Fotokopi rekening bank atas nama lembaga, c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga, d. Fotokopi bukti sudah menyerakan laporan tahun sebelumnya atau pernyataan tertulis, e. Fotokopi; 1) akte notaris pendirian lembaga, atau 2) surat keterangan pendirian lembaga dari pejabat yang berwenang, atau 3) surat izin opersional penyelenggaraan lembaga, atau 4) surat legalitas lembaga lainnya dari pejabat yang berwenang; Penerimaan Proposal Bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik dilaksanakan pada bulan Januari 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 (terakhir diterima Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat). Proposal yang diterima setelah tanggal tersebut akan kami proses selama dana bantuan TBM pada anggaran tahun 2013 masih tersedia. Setiap pimpinan lembaga yang ingin memperoleh bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik mengajukan permohonan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Komplek Kantor Kemendikbud, Gedung E Lantai 6 Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270


E. Prosedur Penyaluran Dana 1. Sosialisasi: Direktorat menyosialisasikan dan mempublikasikan ketersediaan fasilitasi bantuan sarana taman bacaan masyarakat berbasis elektronik secara luas kepada masyarakat melalui berbagai cara, antara lain: a. Strategi kedinasan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memberikan layanan sosialisasi melalui mekanisme kedinasan dalam bentuk tertulis kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. 19 Wujud dari pelaksanaan strategi ini dapat berupa pengiriman surat dinas dan/atau pedoman tercetak oleh direktorat kepada dinas pendidikan di awal tahun anggaran berjalan; b. Strategi pertemuan koordinasi dan sosialisasi; Direktorat pada awal tahun anggaran berjalan mengundang seluruh dinas pendidikan provinsi serta sebagian dinas pendidikan kabupaten/ kota dalam pertemuan koordinasi dan sosialisasi. Melalui forum pertemuan tersebut, direktorat menyampaikan kepada dinas pendidikan tentang informasi ketersediaan layanan serta kebijakan-kebijakan direktorat tahun 2013, terutama kebijakan penyelenggaraan layanan taman bacaan masyarakat berbasis elektronik. Selanjutnya, dinas pendidikan meneruskan kepada lembaga mitra penyelenggara taman bacaan masyarakat. c. Strategi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu dengan mengunggah petunjuk teknis melalui website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, http://www.paudni. kemdikbud.go.id/dikmas. 2. PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melaksanakan seleksi administrasi dan penilaian teknis terhadap proposal lembaga yang masuk. 3. Terhadap proposal yang lolos dari penilaian administrasi maupun penilaian subtansi/teknis dapat dilakukan verifikasi lapangan


4.

20

5.

6.

7.

8.

oleh petugas yang ditunjuk. Verifikasi dilakukan dengan maksud mengetahui eksistensi dan kelayakan lembaga. Dalam verifikasi lapangan, kegiatan yang dilakukan adalah cheking dokumen asli, klarifikasi data, dan melihat secara keberadaan fisik lembaga serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Lembaga penerima dana bantuan TBM ditetapkan oleh PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk dengan Surat Keputusan setelah mempelajari hasil seleksi administrasi, hasil penilaian subtansi, dan hasil verifikasi lapangan Melakukan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan TBM dengan lembaga penerima bantuan. Perjanjian Kerjasama dibuat lima rangkap, tiga diantaranya di atas meterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Kerjasama tersebut di atas berisikan: a. kesepakatan kerjasama penyelenggaraan TBM b. tujuan kerjasama penyelenggaraan TBM c. tugas dan tanggung jawab para pihak, d. besar bantuan dan penggunaan dana bantuan, e. sanksi, dan f. tanggung jawab mutlak. (Contoh Perjanjian Kerjasama lihat pada lampiran 5) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengirimkan dokumen-dokumen pencairan dana ke KPPN dalam rangka pencairan bantuan dana bagi penerima bantuan dana. Apabila dokumen menurut KPPN kurang lengkap maka pemberkasan akan dikembalikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk dilengkapi. KPPN menerbitkan SP2D untuk melakukan pencairan dana, dan menyalurkannya kepada lembaga/TBM melalui rekening atas nama lembaga tersebut. Setelah bantuan dana diterima, maka lembaga TBM melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam proposal yang


diajukan. Dan Lembaga wajib memanfaatkan sarana TBM berbasis elektronik yang diterima sesuai dengan prioritas peruntukan , yaitu: • pertama, mendukung penyelenggaraan layanan TBM berbasis elektronik. • kedua, mendukung penyelenggaraan pembelajaran pendidikan masyarakat lainnya, seperti penyelenggaraan pendidikan keaksaraan, dan/atau pendidikan pemberdayaan perempuan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa lembaga terbukti melakukan penyimpangan pemanfaatan sarana TBM berbasis elektronik yang diterima tidak sesuai peruntukan semestinya, Direktorat Pembinaan 21 Pendidikan Masyarakat berhak memberikan teguran dan mengusulkan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan. 9. Lembaga wajib membuat laporan pertanggungjawaban belanja bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik dan disampaikan kepada PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tembusan dinas pendidikan kabupaten/kota, dan dinas pendidikan provinsi. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan penyelenggaraan kegiatan, menggunakan format terlampir (lihat Lampiran 6) dan rekapitulasi penggunaan dana bantuan (lihat Lampiran 7). Penggunaan dana belanja bantuan sosial dibukukan sekurang-kurangnya dalam buku kas umum (lihat Lampiran 8). 10. Seluruh bukti transaksi keuangan yang timbul karena penggunaan dana bantuan harus disimpan dan diarsipkan oleh lembaga penerima bantuan sosial untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan. Lembaga penerima bantuan TBM berkewajiban: a. Menggunakan dana bantuan sesuai dengan proposal dan perjanjian kerjasama; b. Mengadministrasikan dana bantuan secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku. c. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


d. Menghimpun bukti penyetoran pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku, e. Bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan TBM yang diterima, dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; (lihat Lampiran 9).

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun anggaran 2013 22 memfasilitasi penyediaan bantuan sarana layanan TBM berbasis elektronik bagi 50 lembaga yang memenuhi syarat. Masing-masing lembaga akan menerima fasilitasi bantuan yang diterimakan dalam bantuk dana senilai Rp 30.000.000,-. Dana tersebut diperuntukkan semata-mata untuk membiayai penyediaan sarana layanan TBM berbasis elektronik tersebut dalam huruf D angka 7 tersebut di atas. Proporsi alokasi penggunaan dana fasilitasi penyediaan sarana layanan TBM berbasis elekronik tersebut di atur sebagai berikut: No

Komponen Sarana TBM Berbasis Elektronik

sekurang-

Volume

A

Perangkat Keras (Hardaware), kurangnya meliputi:

1 set

1.

Komputer Personal (PC)

2 unit

2.

Mesin pencetak (printer) kualitas setara Inkjet

1 unit

3.

Pemasangan sambungan tetap (fixline) Internet/ Modem mobile

1 unit

4.

Perangkat alat pemindai (scanner)

1 unit

5.

Televisi 32 inchi (LCD/LED TV)

1 unit

6.

Kamera Digital (Digital Cammera)

1 unit

7.

Perangkat pemutar Video Digital (DVD Player)

1 unit

8.

Perangkat pencadang sumber daya listrik (UPS)

2 unit

Alokasi (%) 50% (maksimal)


No

Komponen Sarana TBM Berbasis Elektronik

Volume

B

Operasional penyelenggaraan/pengoperasian (tahun pertama)

12 bulan

1.

Jasa langganan daya listrik

12 bulan

2.

Jasa langganan sambungan internet

12 bulan

3.

Bahan pakai habis, (Tinta Printer, ATK Operasional)

12 bulan

4.

Honorarium pengelola/penyelengggara/operator teknis (1 orang)

12 bulan

C.

Tambahan koleksi bahan pustaka berbasis elektronik (bukan buku):

5.

Bahan pustaka berbasis elektronik (bukan buku)

Alokasi (%) 30% (maksimal)

23

20% (minimal) 1 paket

G. Mekanisme dan Tahapan Pengaluran Bantuan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menetapkan bahwa mekanisme pengajuan dan penyaluran sarana taman bacaan masyarakat berbasis elektronik digambarkan dalam bentuk bagan berikut: Mekanisme pengajuan dan penyaluran bantuan sarana TBM Berbasis Elektronik:


KPPN III

Dit. Bindikmas

Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Kab./Kota

BAB IV

TBM

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN Penyusunan Juknis Sosialisasi

Sosialisasi

Sosialisasi

Penyusunan Proposal

Pengajuan rekomendasi Pengajuan Proposal

24

Seleksi Adm. & Teknis

Verifikasi Lembaga

Penetapan Lembaga

Akad Kerjasama

Pengajuan Dana ke KPPN Tidak Dokumen lengkap? Menerbitkan SP2D

Ya

Menerima Dana

Penyaluran Dana

Pelaksanaan kegiatan Penyampaian laporan

Tembusan laporan

Tembusan laporan

Pelaporan kegiatan


A. Pelaporan 1. Pelaporan a. Lembaga wajib menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, pernyataan tertulis tentang penerimaan dana 25 fasilitasi penyediaan sarana TBM berbasis elektronik (lihat lampiran 10). Laporan ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- dilampiri bukti penerimaan dana (copy buku transaksi rekening terakhir), dan rincian rencana penggunaan dana ( lihat lampiran 11), kemudian dikirimkan selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja setelah dana diterima. b. Lembaga penerima bantuan sarana TBM berbasis elektronik wajib menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten, c.q. Bidang yang menangani Pendidikan Masyarakat, laporan tertulis pemanfaatan sarana TBM berbasis elektronik sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun mengenai: 1) status kelengkapan dan kondisi sarana TBM Berbasis Elektronik yang pernah diterima; 2) pemanfaatan sarana TBM untuk menyelenggarakan layanan TBM secara elektronik dan kendala yang dihadapi; 3) kemanfaatan (utilitas) atas ketersediaan sarana TBM berbasis elektronik bagi penyelenggaraan pembelajaran dan upaya menumbuhkan kegemaran dan budaya membaca dan belajar masyarakat; 4) status keberadaan (kuantitas dan kualitas), serta keberfungsian sarana TBM berbasis elektronik; 5) upaya-upaya inovatif yang sudah dan/atau akan dilakukan untuk lebih memningkatkan pemanfaatan sarana TBM bebrasis elektronik.


26

6) melaporkan secara berkala kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, pencatatan (inventarisasi) sarana TBM berbasis elektronik dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Laporan inventarisasi tersebut dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran berjalan setelah sarana belajar diterima. 2. Sanksi a. Lembaga penerima bantuan sarana TBM berbasis elektronik berkewajiban memenuhi seluruh kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani. b. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak menjatuhkan sanksi kepada lembaga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di dalam perjanjian kerja sama berupa: 1) penyerahan kembali ke kas negara seluruh dana fasilitasi sarana TBM berbasis elektronik yang sudah diterima; 2) mengganti seluruh sarana TBM berbasis elektronik yang sudah diterima dan mengirimkan kembali kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; 3) melaporkan kepada Dinas Pendidikan, nama dan penanggungjawab lembaga penerima bantuan fasilitasi sarana TBM berbasis elektronik tersebut untuk dimasukkan dalam ”daftar hitam” lembaga tersebut sudah melakukan wanprestasi, apabila setelah mendapatkan teguran secukupnya tetap tidak menunjukkan itikat baik memenuhi kewajiban; 4) merekomendasikan nama dan penanggungjawab lembaga yang bersangkutan untuk tidak diberikan bantuan pada pengajuan tahun berikutnya di seluruh lingkungan Direktorat Jenderal PAUDNI.

B. Pemantauan 1. Tujuan, Subjek, dan Objek Pemantauan a. Pemantauan penting dilakukan dalam kerangka pembinaan, optimalisasi hasil, serta sebagai bagian dari perwujudan akuntabilitas kinerja lembaga dan publik.


b. Subjek pemantauan adalah lembaga setelah menerima dan/atau memanfaatkan bantuan sarana TBM Berbasis Elektronik. c. Objek pemantauan dapat meliputi, keadaan (kondisi) dan kelengkapan sarana TBM Berbasis Elektronik, kesesuaian kuantitas dan kualitas, pemanfaatan dan kemanfataannya, keberfungsian, dukungan insfrastruktur yang difasilitasi oleh lembaga penerima, dan lain-lainnya; d. Strategi pemantauan antara lain: (i) kunjungan lapangan; (ii) korespondensi atau laporan tertulis langsung kepada lembaga; (iii) permintaan informasi dan/atau laporan melalui dinas 27 pendidikan setempat, media massa, pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Petugas Pelaksana a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; b. Dinas pendidikan provinsi setelah berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota; c. Dinas pendidikan kabupaten/kota setempat setelah berkoordinasi/ bekerjasama dengan Penilik Pendidikan Masyarakat setempat; d. Penilik Pendidikan Masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada lembaga dalam hal pemanfaatan, pengamanan, perawatan, pelaporan, serta optimalisasi kemanfaatan penerima bantuan sarana TBM Berbasis Elektronik.

C. Catatan Khusus. 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memungut biaya dalam bentuk apapun kepada lembaga yang mengajukan permohonan bantuan sarana TBM berbasis elektronik.


28

2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta seluruh pegawai/staf baik secara bersama (organisasi) maupun secara perorangan dilarang meminta dan/atau menerima pengembalian bantuan dalam bentuk apapun dari lembaga atau pihak lain baik langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan proses penerimaan bantuan sarana TBM berbasis elektronik; 3. Lembaga atau pihak-pihak lain yang baik langsung maupun tidak langsung patut diduga terkait dengan proses dan/atau pengajuan/ seleksi/penyaluran/penyerahan/ penerimaan bantuan sarana TBM berbasis elektronik, tidak diperbolehkan mencoba dan/atau melakukan/ memberikan suap/imbalan kepada petugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang akan dan/atau sedang/telah melaksanakan tugas resmi berkaitan dengan proses penyaluran bantuan. 4. Pelanggaran terhadap seluruh ketentuan pedoman ini, baik yang dilakukan oleh petugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan/atau lembaga pengusul/ penerima bantuan sarana TBM berbasis elektronik, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan. 5. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak mendiskualifikasi usulan/proposal bantuan sarana TBM berbasis elektronik dari lembaga yang tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan akhir pertanggungjawaban penyelenggaraan program pendidikan masyarakat tahun 2012 dan/atau tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan waktu yang disepakati. 6. Lembaga pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan proposal, seperti biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan sarana TBM berbasis elektronik. 7. Setiap proposal yang diterima oleh direktorat dan sudah diikutkan dalam tahapan proses seleksi, menjadi milik direktorat dan tidak dapat ditarik/diminta kembali dengan alasan apapun.


BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

A. Pengawasan Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


29

BAB VI

PENUTUP

30

L

ayanan TBM secara elektronik dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi digital, komunikasi, dan informasi pada saat ini merupakan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Keuntungan yang diperoleh dengan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan layanan Taman Bacaan Masyarakat adalah, pertama mampu memberikan dampak yang lebih optimal. mengoptimalkan hasil pembelajaran. Kedua, memberikan nilai tambah pada efisienasi manajemen layanan kepada masyarakat, khususnya layanan taman bacaan masyarakat, Ketiga, mampu menumbunhkan minat dan meningkatkan daya tarik masyarakat untuk memanfaatkan lebih baik dan intensif, layanan taman bacaan masyarakat yang tersedia. Keempat, teknologi komunikasi dan informasi memiliki keunggulan sangat tinggi karena mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu yang ditimbulkan kondisi geografis Indonesia.

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik ini sebagai pegangan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, yaitu: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dinas pendidikan daerah provinsi dan kabupaten/kota, penilik, tim penilai, dan lembaga pemohon Bantuan Sarana TBM Berbasis Eletkronik tahun 2013. Dengan mengikuti Petunjuk Teknis ini maka penyaluran Bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik akan berjalan dengan baik, transaparan, akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna. Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Sarana TBM 31 Berbasis Elektronik ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis pada lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat secara umum dan peningkatan budaya baca secara khusus. Penjelasan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dengan alamat: Kompleks Kemendikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal SudirmanSenayan, Jakarta, 10270, telepon (021) 5725501, faksimili (021) 5725039. Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui website kami di alamat: • http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas • email: [email protected] • [email protected]

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini, sangat bermanfaat untuk mengembangkan standar layanan taman bacaan masyarakat, dari yang berorientasi pada bahan bacaan dan informasi tercetak bergeser kea arah jenis layanan yang berbasis digital. Digitalisasi informasi termasuk bahan pustaka, menuntut masyarakat pengguna TBM untuk melek teknologi, mulai teknologi elektronik, informasi, dan komunikasi, serta melek teknologi komputer. Muara dari semua “kemelekan” tersebut adalah lahirnya warga masyarakat yang melek informasi. Dampak lanjutan dari masyarakat yang melek informasi, memudahkan mereka menerima pesan-pesan pencerahan dalam hidup dan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Atas dasar hal tersebut, layanan taman bacaan berbasis elektronik (digitalisasi informasi) sudah selayaknya menjadi pilihan untuk memanfaatkan.



Lampiran–Lampiran Lampiran 1 Spesifikasi Teknis Perangkat Sarana TBM Berbasis Elektronik 5. Televisi LCD (LCD-TV)

1 unit

Spesifikasi Teknis Perangkat Sarana TBM Berbasis Elektronik. No Komponen Sarana Volume 32

Spesifikasi Teknis

1. Komputer personal 2 unit (PC)

- Prosesor : speed clock, minimal 3.3 Ghz - Memory : 4 Gb (minimal) - Hardisk : 500 Gb (minimal) - Video Card: setara 512 Mb (minimal) - Optical Disk: DVD-RW - Diveice: Srandar Qwerty Keybord - Divice: Optical Mouse - Monitor : Flat LCD 19 inchi - Onbord Network LAN Card - Wireless Adapter Card (no onboard) - Standar onbord Audio Divice - Internal Modem on Board - Sistem operasi (OS) : original - semua dalam keadaan baru, bergaransi resmi minimal 1 tahun. 1 unit/ Kualifikasi setara InkJet Printer

2. Alat pencetak berwarna (Colour Printer) 3. Sambungan internet 1Paket Optional: fixline/mobil 4. Alat pemindai (scanner)

1 unit

Type : Flatbed


6. Kamera Digital (Digicam)

1 unit

7. DVD Player:

1 unit

8. Uninterupted Power 2 unit Suply (UPS)

- Screen type & size: LCD/LED 32 inchi, - Resolusi: 1366x 768; - Terminal input/output: USB, 3 HDMI, component audio in; composite/video in VGA/PC in, audio out. - Contras rasio: 1: 20.000 sec (minimal) - Baru dan bergaramsi resmi minimal 1 tahun. - Type: Compact digital camera, 12 Mfix (minimal) - LCD: Minimal 3 inchi - Digital Zoom min, 4x - Record media card min. SD SDHC, MMC - Poratble Batray adapter charger - Baru dan bergaransi resmi minimal 1 tahun - Playback: DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/ JPEG, - Disk Support: CD-R/-RW/DVD-R/R DL/-RW/DVD+R/+R DL/+RW. - Terminal in/out: 1 HDMI, 1 Video out, 1 DVD component, 1 coaxial, 1 optical, USB port. - Baru dan bergaramsi resmi minimal 1 tahun - kapasitas kurang minimal 700 KV; - daya simpan batry skitar 20 menit; - output voltase 220 volt


33

Lampiran 2: Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kesediaan Lembaga

Lampiran 3: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN

______________________________________________________

34

Kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : …………..…………………………… Jabatan dalam lembaga : …………………….………………… Alamat Lembaga : …………..…………………………… Telepon/HP/Fax. : …………..…………………………… Betindak untuk dan atas nama ………. (isi nama lembaga ybs) ……… menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Mengelola dan memanfaatkan bantuan sarana TBM berbasis elektronik sesuai peruntukan yang seharusnya dan/atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam perjanjian kerja asama; 2. Bertanggungjawab mutlak tentang keamanan, kelengkapan, perawatan, operasionalisasi seluruh sarana TBM berbasis elektronik yang kami terima; 3. Menerima sanksi yang ditetapkan apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti menyalahgunakan sarana TBM berbasis elektronik tidak sesuai peruntukan semestinya; 4. Menyampaikan laporan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat tentang status, kondisi, pemanfaatan, dan kemanfaatan sarana TBM sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan .Pernyataan ini kami buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun juga. …………………………2013 Yang menyatakan, (nama lembaga) Materiai Rp 6000; Tanada tangan + stempel

REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ................. 35

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan

: ............................................................................ : ............................................................................

menerangkan bahwa: Nama lembaga/organisasi Alamat di Ketua

: ......................................................... : ......................................................... : .........................................................

adalah dinilai layak mengajukan Proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapat dana bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik Tahun 2013. Demikian rekomendasi ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan.. ..............,.........................2013 Kabid. PNFI cap/tanda tangan ..................................... NIP.................

( nama terang + jabatan.)



Lampiran 4: Format Proposal Sarana TBM Berbasis Elektronik

PENGANTAR DAFTAR ISI

a. Sampul Proposal Proposal Bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik Tahun 2013 36

Diajukan Oleh Nama Lembaga : …………………………………………… Alamat Lembaga • Jalan • Nomor • Desa/Kel*) • RT/RW • Kecamatan • Kab/Kota*) • Provinsi • Alamat email*) • Telp/HP

b. Sistematika Penyusunan Proposal

: : : : : : : : :

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang/Rasional 2. Sasaran Penerima Manfaat 3. Tujuan Kegiatan 4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan B. PROFIL LEMBAGA 1. Identitas Lembaga (nama dan alamat lengkap, jelas, legalitas lembaga ) 2. Susunan Kepengurusan 3. Sarana dan Prasarana 4. Sumber Daya Manusia 5. Kegiatan yang telah dilakukan 6. Kemitraan 7. Prestasi yang dimiliki C. RENCANA, KEGIATAN 1. Persiapan

a) b) c) d) e)

Sasaran Lokus Rincian Anggaran Biaya Sarana dan Prasarana Jadwal

2. Pelaksanaan

• Rencana Kegiatan Bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik .........(tulis nama kota) domisili lembaga) ......... Tahun 2013


3. Pasca Pelaksanaan

• Pengelolaan Bantuan Sarana • Pemanfaatan Bantuan


37

Lampiran 5 : Format Perjanjian Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : /B4/MS/2013

38

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN ................................................................................................. TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN ...................... ....................................................................TAHUN 2013

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Ir. Triana Januari DTS, M.Pd NIP : 196401251993012001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI. Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : …………………………................................................. Jabatan : ………………................................................................. Alamat : …………………………................................................. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................…………........., dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARAPIHAK, berdasarkan pertimbangan:


1. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan pendidikan masyarakat. 2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat.. PARAPIHAK bersepakat bekerjasama untuk melaksanakan program pengembangan budaya baca melalui penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana TBM berbasis elektronik dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 Tujuan Kerjasama 39 Perjanjian kerjasama ini bertujuan: 1. Memfasilitasi penyediaan sebagian dari kebutuhan sarana TBM berbasis elektronik pada 50 lembaga yang ditetapkan; 2. Memfasilitasi penyelengaraan layanan TBM berbasis elektroni; 3. Meningkatkan kualitas proses dan hasil layanan TBM berbasis elektronik; 4. Meningkatkan daya jangkau (perluasan akses) layanan pendidikan masyarakat; 5. Memfasilitasi lembaga untuk membuat sendiri atau mengembangkan bahan pustaka berbasis elektronik yang memiliki konten lokal yang baik; Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA: a. Memproses pencairan dana melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK; b. Memberikan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana TBM berbasis elektronik.; c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana TBM berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA: a. Menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana TBM berbasis elekktronik sesuai dengan proposal yang sudah disetujui;


40

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana TBM berbasis elektronik dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; c. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan secara transfaran akuntabel sesuai peraturan yang berlaku; d. Menjamin terselenggarakannya kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana TBM berbasis elekonik dengan tepat waktu, sasaran, dan kualitas hasil yang sudah direncanakan; e. Menyamapaikan kepada PIHAK PERTAMA, laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana TBM berbasis elektronik secara tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA; Pasal 4 Jumlah, Sumber Anggaran, dan Penggunaan Dana 1. PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA bantuan berupa dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK; 2. Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sematamata dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik yang sudah disepakati dalam pasal 3 ayat 2 perjanjian kerjasama ini. 3. Dana sejumlah tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013, Nomor: 023-05.1.666866/2013 tanggal 5 Desember 2013, dengan kode ……………....... 4. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA berikut: Nama Bank : Nomor Rekening : 5. PIHAK KEDUA bertanggujawab atas beban beaya materai dan pajak yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.


Pasal 5 Sanksi 1. PIHAK KEDUA menyatakan setuju bahwa apabila dikemudian hari diketahui ternyata menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis, proposal, dan/atau perjanjian kerjasama ini, sanggup menyetorkan kembali dana yang sudah diterima ke Kas Negara. 2. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi kesanggupan mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak menempuh penyesaian melalui jalur hukum. 41 Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana Bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. Pasal 7 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama. 2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARAPIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan yang diperjanjikan. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARAPIHAK dalam rangkap lima, tiga diantaranya di atas materai enam ribu rupiah dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.................................. NIP. .........................

............................. .............................


Lampiran 6 : Format Laporan Penyelenggaraan a. Sampul Laporan

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan ............( tulis nama kegiatan yang dimaksud) ......................... 42

b. Sistematika Laporan PENGANTAR DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang/Rasional 2. Sasaran Penerima Manfaat 3. Tujuan Kegiatan 4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan B. RENCANA, KEGIATAN 1. Persiapan

a. b. c. d. e.

Oleh

Sasaran Lokus Rincian Anggaran Biaya Sarana dan Prasarana Jadwal

2. Pelaksanaan

• Kegiatan Bantuan Sarana TBM Berbasis Elektronik

Nama Lembaga : ……………………………………………………… Alamat Lembaga • Jalan • Nomor • Desa/Kel*) • RT/RW • Kecamatan • Kab/Kota*) • Provinsi • Alamat email*) • Telp/HP

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan

• Kegiatan Pengelolaan Sarana TBM Berbasis Elektronik • Kegiatan Pemanfaatan Sarana TBM Berbasis Elektronik

: : : : : : : : :

C. D. E. F.

.........(tulis nama kota) domisili lembaga) .........

HASIL YANG DICAPAI MASALAH DAN TANTANGAN KESIMPULAN DAN SARAN PENUTUP

LAMPIRAN • Disain/rencana kerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana TBM Berbasis Elektronik. • Hasil-hasil kegiatan pemanfaatan sarana TBM Berbasis Elektronik. • Dokumentasi visual kegiatan dan sarana belajar yang sudah dibeli. • Satu copy bahan pustaka berbasis elektronik yang sudah dihasilkan/dikembangkan/dibuat oleh lembaga;

Tahun 2013



43

Lamiran 7 : Rekapitulasi Penggunaan Dana

Lampiran 8: Buku Kas Umum

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA No

Dana Diterima

1

Rp ………… Tanggal ……

44

Pengeluaran

Jumlah (unit)

Jumlah Harga (Rp)

BUKU KAS UMUM Nomor Bukti/ Faktur*)

1. Pembelian Personal Computer ……..

……… ………

2.Penyediaan Internet

sambungan ……..

……… ………

3.Pembelian …………………. …….

……… ………

Kegiatan Nama Lembaga Alamat Lengkap Tanggal Penerimaan Tahun Anggaran

: : : : : 45

4…..

NOMOR NOMOR TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KODE BUKTI 1

2

3

4

5

6

7

5….. . . . dst. Jmlh Rp ………..

Jumlah

Rp ……………….

Catatan: *) Nomor bukti/faktur: • Yaitu nomor urut (dibuat sendiri oleh lembaga di sudut kanan atas faktur/bukti pengeluaran) bukti pengeluaran yang disusun menurut urutan tanggal terjadinya pembelian (transaksi), dengan urutan tanggal yang lebih awal memperoleh nomor bukti pengeluaran/ faktur yang lebih kecil (dulu). Bukti pengeluaran dapat berupa faktur pembelian atau kuitansi yang otentik dan dikeluarkan oleh took/ perusahaan tempat membeli barang. (contoh lampiran 7) • Seluruh bukti pembelajaan/pembelian dilampirkan di akhir laporan akhir lembaga.


Mengetahui Ketua Lembaga

…………………………,2013 Dibuat Oleh: Bendahara Stempel Lembaga

Nama Terang

Nama Terang


Lampiran 9: Surat Pernyataan Tanggung jawa Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Kami yang bertandatangan di bawah ini: 46

Nama

: …….…………………………….

Jabatan dalam lembaga

: …….…………………………….

Alamat Lembaga

: …….…………………………….

Telepon/HP/Fax.

: …….…………………………….

Betindak untuk dan atas nama ………. (isi nama lembaga ybs) ……… menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan sarana TBM berbasis elektronik sesuai proposal yang sudah disetujui, ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis, perjanjian kerjasama; 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak menyalahgunakan diluar peruntukan yang ditetapkan; 3. Membuat dan menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat: 4. Surat pemberitahuan tentang penerimaan bantuan, selambatlamabatnya dua minggu setelah dana diterima di rekening kami (menggunakan format pada lampiran 6). 5. Laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pemanfaatan, sarana TBM berbasis elektronik tahun 2013, selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2013.


6. Mengelola dan memanfaatkan sarana TBM berbasis elektronik sesuai peruntukan yang seharusnya; 7. Bertanggungjawab penuh atas keamanan, kelengkapan, perawatan, operasionalisasi seluruh sarana TBM berbasis elektronik yang kami terima; 8. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat, serta lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan. 9. Menerima sanksi yang administrasi/hukum sesuai perundangundangan yang berlaku apabila dikemudian hari terbukti tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis terkait dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah disepakati. Pernyataan ini kami buat dengan sebenanrnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………………2013 Yang menyatakan, (nama lembaga) Materiai Rp 6000; Tanada tangan + stempel lembaga

...................................... (nama terang + jabatan.)


47

Lampiran 10: Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

KOP SURAT LEMBAGA ....................................................................................... LAPORAN PEMBERITAHUAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA PENYELENGGARAAN .................(TULIS NAMA KEGIATAN YBS)

........ TAHUN ANGGARAN 2013

48

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Alamat : Telp/HP, ……… ./Hp.

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ..................... Fax .......... .... e-mail, ………....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ………(diisi nama lembaga saudara) …………. menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sudah menerima dana bantuan Penyelenggaraan Sarana TBM Berbasis Elektronik tahun anggaran 2013 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dana tersebut kami terima melalui rekening lembaga: 1. Nomor : .......................................................... 2. Bank : .......................................................... 3. Atas nama : .......................................................... 4. Tanggal terima : .......................................................... Selanjutnya kami akan memenuhi kewajiban: 1. Menggunakan bantuan yang sesuai peruntukan yang seharusnya, sesuai rencana kegiatan dalam proposal yang sudah disetujui, dan tidak memberi atau mengembalikan kepada siapapun, dalam bentuk apapun, sesuai ketentuan dalam acuan;

2. Melaksanaan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana TBM berbasis elektronik sesuai proposal yang sudah disetujui dan ketentuan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati; 3. Menyerahkan laporan kegiatan secara tertulis sesuai ketentuan yang ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2013; 4. Bersedia menerima sanksi dan/atau mengembalikan sebagian atau seluruh bantuan yang sudah diterima, apabila dikemudian hari ternyata terbukti menggunakkan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan; 5. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan kegiatan. Pernyataan ini kami buat sesuai dengan keadaan sebenarnya. …………………, 2013 Yang Menyatakan ………………………*) Materai Rp 6000

(…………………........….)** (nama terang dan tanda tangan) *) nama lembaga **) Jabatan dalam lembaga •

Lampiran yang perlu disertakan, rencana pelaksanaan kegiatan setelah dana diterima (time table/schedule)

•

Asli bukti pencairan dikirim ke alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, c.q. Subdit Sarana dan Prasarana, dalam tiga hari setelah dana diterima.

•

Salinan laporan penerimaan dana dikirim dahulu melalui email (1) sarana.paudni@ kemdikbud.go.id atau (2) [email protected], atau (3) subdit. [email protected],



49

Lampiran 11: Rincian Penggunaan Dana. Rencana Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan Sarana TBM Berbasis Elektronik Tahun 2013 No

50

Kegiatan

(1) (2) A Perangkat Keras (Hardaware), sekurangkurangnya meliputi: 1. Komputer Personal (PC) 2. Mesin pencetak (printer) kualitas setara Inkjet 3. Internet Modem 4. Perangkat alat pemindai (scanner) 5. Televisi LCD/LED (LCD TV) 32 inchi 6. Kamera Digital (Digital Cammera) 7. Perangkat pemutar Video Digital (DVD Player) 8. Perangkat pencadang sumber daya listrik (UPS) B Operasional penyelenggaraan/pengoperasian (tahun pertama) 1. Jasa langganan daya listrik 2. Jasa langganan sambungan internet 3. Bahan pakai habis, (Tinta Printer, ATK Operasional) 4. Honorarium pengelola/penyelengggara/ operator teknis (1 orang) C. Tambahan koleksi bahan pustaka berbasis elektronik (bukan buku): 5. Bahan pustaka berbasis elektronik (bukan buku) Jumlah keseluruhan (A+B+C)

Volume (3) 1 set

Har-sat (Rp) (4)

Jumlah Harga (Rp) (3x4) (5) ................%

2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Lampiran 12 Format Rekap Status Ketersediaan Sarana TBM Berbasis Elektronik

No (1) 1

2 3

4 5 .................%

12 bulan

1 paket ..............

Jumlah dana yang diajukan: Rp ............................... Terbilang: ( ........................................................................................)


Jenis/ Nama, Merk, spesifikasi teknis,

Volume Tahun (unit/ buah) Perolehan

(2) (3) Komputer personal (PC): ………….. Spesifikasi teknis: (jelaskan secara rinci/detail spesifikasi teknis masing-masing barang di kolom ini - ……….. dst. …… Set sambungan internet - ……. Alat pencetak berwarna (Colour Printer); - …… Alat pemindai (scanner); -……… Dan seterusnya hingga semua sarana belajar/barang yang diperoleh tahun yang berangkutan (2012) dicantumkan/dilaporkan

(4)

Nilai/ harga Perolehan (5)

Keadaan (baru/ baik) (6)

Petunjuk pengisian rekap pelaporan status sarana TBM berbasis elektronik (format 5). 1. Nomor urut, cukup jelas 2. Volume, diisi jumlah untuk jenis/nama sarana belajar yang berangkutan yang diadakan/terima lembaga 3. Tahun perolehan, diisi tahun pembelian (diperoleh) berdasarkan tahun dierimanya dana/bantuan dari Direktorat; 4. Nilai/harga peroleh: diisi dengan harga pembelian yang sudah dilakukan lembaga sesuai dengan bukti riil/faktur pembelian yang otentik. 5. Keadaan: diisi keadaan barang saat dibeli dan dilaporkan (baru/ baik).


51

Lampiran 13. Contoh Faktur Pembelian Barang No.Bukt…............... FAKTUR PENJUALAN

52

Toko Nomor Alamat Tanggal Telp/Fak Nama Pembeli No

Kode Item/ Barang

: ……………………………………… : ………………………………........... :…………………………………..…. : ……………………………........….. :…………………………......………. :………............................................... Nama Barang

Jumlah & Satuan (unit/ buah)

Sub Jumlah harga (Rp)

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

…………….

Diskon/potongan(%)

…………….

Jumlah harga setelah diskon (Rp) PPn (10%) dari harga setelah diskon Jumlah harga dibayarkan (Rp)

…………… …………… …..……….

Keterangan: Kasir

Penjual

Penerima/Pembeli

……………. ____________ Keterangan:

………………

…………………..

Nomor Bukti Pengeluaran biasanya tercantum di sudut kanan atar faktur/ bukti pembelian


Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 6,

Recommend Documents