Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta No

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 No. Telp : 0215725501, email : [email protected]

dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016

i

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa se ap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi bagian dari hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang saling menghargai, menghorma , tolong menolong, menumbuhkan sikap toleransi, persahabatan, dan perdamaian Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat remaja, orang dewasa, pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui berbagai layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi para remaja, orang dewasa, dan komunitas dikemas dalam berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yaitu: pendidikan keaksaraan, peningkatan minat baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan orang dewasa, pendidikan kecakapan hidup, dan program lainnya. Dalam rangka pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan masyarakat maka perlu dirumuskan petunjuk teknis sebagai acuan di lapangan. Melalui berbagai inisia f dan inovasi program yang dikembangkan se ap tahun diharapkan dapat menyumbang investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikma oleh masyarakat.

ii

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi


iii

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016 ini, diharapkan sebagai acuan bagi PKBM, SKB, LKP dan Yayasan sebagai pengelola dan penyelenggara program di daerah, untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program di lapangan, serta acuan bagi para pemangku kepen ngan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan nonformal dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu.

Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal,

Harris Iskandar NIP. 196204291986011001

iv


KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

P

engembangan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat di luar pendidikan formal, sebagai penambah, pelengkap, dan penggan . Berbagai rujukan pen ng dalam pengembangan pendidikan masyarakat mengacu kepada program UNESCO antara lain: program EducaƟon for All (Pendidikan Untuk Semua), EducaƟon for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan), Life Skills (Pendidikan Kecakapan Hidup), Literacy IniƟaƟve For Empowerment (Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan), dan program lainnya.

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu dan penjaminan kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat, perlu disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan dan melaksanakan Program Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2016.


v

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepen ngan lainnya untuk berpar sipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Januari 2016 Direktur,

Erman Syamsuddin NIP. 195703041983031015

vi


DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ...................................................................................

iii

KATA PENGANTAR ...................................................................................

v

DAFTAR ISI ..............................................................................................

vii

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................ A. Latar Belakang ................................................................... B. Dasar Hukum...................................................................... C. Tujuan Juknis .....................................................................

1 1 2 3

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C VOKASI ........................ A. Ruang Lingkup Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi ................................................................... 1. Penger an .................................................................. 2. Tujuan Program .......................................................... 3. Sasaran......................................................................... B. Hasil yang Diharapkan ............................................................ C. Mekanisme Penyelenggaraan Program .............................

4 4 4 5 5 5 5

BAB III BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C VOKASI .......................... A. Tujuan Bantuan ................................................................. B. Sasaran dan Kriteria ................................................................. C. Persyaratan .............................................................................. D. Dana dan Pemanfaatannya .................................................. E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran ............................ F. Peran Pemerintah ............................................................. G. Akuntabilitas Pengelolaan ................................................. 1. Pakta Integritas ........................................................... 2. Pernyataan Kesanggupan ........................................... 3. Pertanggungjawaban Mutlak ........................................ H. Pelaporan ..........................................................................

12 12 12 13 13 14 15 18 18 18 19 19


vii

BAB IV PENGENDALIAN MUTU ............................................................ A. Indikator Keberhasilan ...................................................... B. Supervisi dan Monitoring...................................................

21 21 21

BAB V

PENUTUP ................................................................................

23

CATATAN KHUSUS ................................................................................

24

Lampiran–Lampiran ...............................................................................

25

Lampiran 1. Contoh Isi Proposal ........................................................... Lampiran 2. Contoh Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota ... Lampiran 3. Surat Pernyataan Pemerintah Setempat ............................ Lampiran 4: Format Pakta Integritas ..................................................... Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ............. Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja ............ Lampiran 7. Format Surat Pernyataan Kesanggupan ............................. Lampiran 8. Contoh Laporan Awal ........................................................ Lampiran 9. Contoh Laporan Perkembangan ........................................ Lampiran 10. Contoh Laporan Akhir ...................................................... Lampiran 11. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana ..................... Lampiran 12. Contoh Format Buku Kas Umum ...................................... Lampiran 13. Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak ...... Lampiran 14. Tata Cara Pengembalian, Contoh Format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) .............................................................................

25 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 43 44

45

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keadaan geografis, dan sosialbudaya-ekonomi yang beragam banyak warga negara yang dak terjangkau layanan pendidikan melalui jalur formal (sekolah). Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk memperluas akses pendidikan dalam menjangkau daerahdaerah sulit dan memberikan layanan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi pemerintah menyelenggarakan pendidikan melalui jalur nonformal. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional diselenggarakan melalui ga jalur, yaitu jalur formal, jalur, nonformal, dan jalur informal yang bisa saling melengkapi atau sebagai penggan . Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur nonformal ditujukan bagi masyarakat yang karena sesuatu hal dak berkesempatan mengiku pendidikan melalui jalur formal. Salah satunya melalui pendidikan kesetaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. Program ini ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan menengah yang terintegrasi dengan keterampilan yang terstruktur, sehingga lulusan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi memiliki kompetensi yang dapat dijadikan bekal untuk melakukan usaha mandiri atau bekerja kepada orang lain. Untuk mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dukungan berupa dana Bantuan Operasional Penyelanggaraan (BOP).

viii



1

1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

11. Permenkeu Nomor: 168/PMK.05/2015. tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Satuan Pendidikan Nonformal.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

12. Da ar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Tahun Anggaran 2016, Nomor: SP DIPA-023.05.1.666866/2016, tanggal 7 Desember 2015.

B. Dasar Hukum

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Paket C;

C. Tujuan Juknis Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi bertujuan untuk: 1. Memberikan panduan bagi satuan pendidikan nonformal penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi dalam hal: a. Ruang lingkup Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; b. Prosedur dan tata cara pengajuan proposal untuk memperoleh dana BOP Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. 2. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan PAUD, Pendidikan Nonformal, dan Informal; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan nonformal. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2



3

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C VOKASI A. Ruang Lingkup Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi 1. PengerƟan Dalam petunjuk teknis ini dijelaskan beberapa penger an, yaitu sebagai berikut: a. Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi adalah bentuk layanan pendidikan menengah yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), yang berada pada jalur pendidikan nonformal, dengan dilengkapi keterampilan terstruktur dan dibuk kan dengan ser fikat uji kompetensi. b. Satuan pendidikan nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal. c. Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi adalah satuan pendidikan nonformal, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pela han (LKP), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang memenuhi kriteria dan persyaratan. d. Tutor adalah tenaga pendidik yang ditugaskan untuk mengajar, membimbing, dan mela h peserta didik. e. Narasumber teknis adalah tenaga pendidik yang ditugaskan untuk mela h kompetensi kejuruan peserta didik. f. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dalam Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. g. Bantuan Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi adalah sejumlah dana, barang atau jasa yang selanjutnya disebut sebagai bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program yang diberikan kepada

4


lembaga/organisasi masyarakat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. h. Pemberi dana bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi adalah pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas yang diberikan kepada satuan pendidikan nonformal, lembaga/organisasi masyarakat yang ditetapkan sebagai penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. 2. Tujuan Program Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi bertujuan untuk memberikan kompetensi setara SMA/MA melalui jalur pendidikan nonformal, dengan dilengkapi keterampilan vokasi yang terstruktur. 3. Sasaran Sasaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi memiliki kriteria: a. Diprioritaskan bagi peserta didik drop out dari SMA/MA/SMK/MAK; b. Memiliki ijazah Paket B atau SMP/MTs; c. Bersedia mengiku kegiatan sampai selesai dengan membuat surat pernyataan;

B. Hasil yang Diharapkan Hasil yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi ini adalah: 1. kompetensi akademik setara dengan pendidikan menengah; 2. kompetensi keterampilan terstruktur; 3. sikap dan arif dalam ber ndak dalam pergaulan di masyarakat luas.

C. Mekanisme Penyelenggaraan Program 1. Lembaga Penyelenggara. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: a. Syarat Administrasi: 1) memiliki legalitas: (1) PKBM dan LKP berupa akte notaris pendirian satuan pendidikan nonformal, dan/atau ijin


5

2) 3) 4) 5)

operasional satuan pendidikan nonformal dari instansi berwenang, (2) SKB berupa peraturan bupa /walikota; memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan nonformal; memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama satuan pendidikan nonformal; memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/ kota setempat; dan; ketua satuan pendidikan nonformal penyelenggara memiliki kartu iden tas.

b. Syarat Substansi: 1) memiliki sekretariat satuan pendidikan nonformal dengan alamat yang jelas; 2) memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas; 3) mampu menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran; 4) mampu menyediakan tutor/narasumber yang kompeten/sesuai substansi program; 5) sanggup melaksanakan kegiatan sampai selesai. 2. Unsur-unsur Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi a. Lokasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi Lokasi yang dapat dijadikan penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi memiliki kriteria sebagai berikut: 1) Masyarakat yang drop out dari Paket B/SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK rela f nggi; 2) Terdapat komitmen pemerintah setempat dan anggota masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; 3) Terdapat potensi lokal untuk mengembangkan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; 4) Adanya lembaga yang dapat dijadikan sebagai pendukung Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi.

6


b. Pengelola Keberadaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi membutuhkan pengelola dalam penyelenggaraanya. Pengelola Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi terdiri dari sekelompok orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengelola. Unsur yang dapat terlibat yaitu: 1) Pejabat pemerintah setempat; 2) Pejabat di lingkungan dinas pendidikan setempat; 3) Kepala desa/lurah dan kecamatan beserta jajarannya; 4) Pengelola lembaga pendidikan nonformal, lembaga kemasyarakatan dan kepemudaan setempat; 5) Tokoh-tokoh masyarakat setempat. Kriteria untuk menjadi pengelola antara lain: 1) Sehat jasmani dan rohani; 2) Memiliki kesediaan untuk melayani masyarakat; 3) Memiki dasar pengetahuan tertentu untuk melayani kebutuhan masyarakat; 4) Memiliki kompetensi berbagai keterampilan khususnya berkaitan dengan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; 5) Bersedia untuk memberikan sejumlah akses dalam Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. c. Sasaran Penerima Manfaat Sasaran penerima manfaat adalah tamatan Paket B/SMP/MTs, masyarakat drop out (DO) SMA/MA dan SMK/MAK. d. Prasarana dan Sarana Lembaga penyelenggara program dapat menyediakan prasarana dan sarana yaitu: 1) Lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; 2) Prasarana pendukung lainnya seper ruang yang dijadikan sebagai sekretariat, tempat belajar dan ruang pendukung lainnya;


7

3) Sarana pendukung lainnya seper alat-alat kelengkapan sekretariat dan pendukung penyelenggaraan program; 4) Penunjang sumber informasi dan penyelenggaraan program. e. Tempat Bahan Bacaan Tempat yang dapat dijadikan sebagai ruang untuk meletakkan sumber bacaan, atau tempat-tempat lainnya yang layak untuk dijadikan sebagai tempat penyedia bahan bacaan. f.

Pengelolaan Teknologi Informasi Teknologi informasi diar kan sebagai sumber yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh informasi atau membuat informasi. Teknologi informasi ini terdiri dari komputer, jaringan internet serta faktor pendukung lainnya.

g. Jaringan dan Kemitraan Dalam mendirikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi, pengelola diwajibkan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama dapat dilakukan saat merin s Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi sehingga pihak-pihak yang dijalin dapat memberikan kontribusi baik finansial ataupun bentuk kontribusi yang lain. Termasuk bentuk kerja sama lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan (profit) maupun non-profit. Beberapa instansi yang dapat dijadikan sebagai jaringan dan kemitraan dalam mendirikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi adalah: 1) Instansi pemerintah (pusat maupun daerah); 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 3) Badan Usaha Milik Nasional (BUMN); 4) Yayasan atau lembaga sosial masyarakat dan keagamaan; 5) Ikatan Sarjana Pendidikan maupun Ikatan Profesi Guru; 6) Pemerha -pemerha pendidikan; 7) Lembaga kursus dan keterampilan; 8) Dan lain-lain.

8


3. Proses Pelaksanaan Program a. Sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan setelah mendapat kepas an untuk merin s pembentukan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. Kepas an ini dapat berupa: 1) Adanya izin tempat, dan waktu yang cukup dari pemerintah setempat untuk mendirikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; 2) Adanya kelompok masyarakat yang bersedia menjadi pengelola Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; 3) Adanya jalinan kemitraan dari berbagai pihak untuk mendukung keberadaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. Selanjutnya, pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan melalui publikasi di media masa, media sosial, maupun media cetak lainnya termasuk seminar, brosur, spanduk, dan bentuk publikasi lainnya yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi ini. b. Pembentukan Susunan Pengurus Setelah mendapat kepas an tentang pendirian Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi, selanjutnya pengelola melakukan penyusunan pengurus sehingga masing-masing pengurus mengetahui tugas dan fungsinya dalam persiapan dan penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. c. Rapat Persiapan Untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi, perlu adanya pertemuan berbagai pihak terkait yakni pengelola lembaga, pengurus, pemerintah setempat, dan mitra untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang tujuan dan hasil yang dicapai dari pendirian Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi, dan berbagi fungsi dan peran dalam penyelenggaraan program.


9

Fungsi dan peran: 1) Lembaga penyelenggara/pani a penyelenggara: a) Sebagai penanggung jawab program; b) Melakukan rekruitmen pengelola; c) Melakukan rekruitmen pendidik (instruktur dan nara sumber teknis); d) Membuat pedoman pelaksanaan program; e) Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan; f) Menyediakan sarana dan prasarana; g) Melakukan fungsi kontrol dengan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi; h) Menyusun dan menyampaikan laporan. 2) Pendidik: a) Menyusun pemetaan rencana pelayanan program; b) Melakukan pembimbingan, baik dalam proses pembelajaran dan pela han. d. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi melipu : 1) Menyediakan prasarana yang menjadi tempat penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; 2) Menyediakan sarana pendukung; 3) Melakukan pemetaan layanan (Tempat belajar, perpustakaan, ruang baca, ruang internet, ruang pela han kejuruan, ruang pertemuan dan lain-lain); 4) Menyiapkan bahan-bahan sumber informasi (buku dan non buku); 5) Melakukan pendataan terhadap potensi lokal yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; 6) Melakukan pemetaan terhadap jenis keahlian vokasional/ kejuruan yang dapat dipilih; 7) Menyiapkan sarana pendukung jaringan informasi (komputer, jaringan internet, dll); 8) Penyiapan kelengkapan administrasi;

10


9) Pembukaan layanan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi pada masyarakat; e. Monitoring dan Evaluasi Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi, perubahan mindset (pola pikir), acƟon set (pola ndak) masyarakat, penjaminan mutu layanan, dan meningkatkan fungsi pelayanan. 4. Upaya Peningkatan Mutu Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi Dalam proses berjalannya, pengelola terus berupaya meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat. Selain itu, prasarana dan sarana Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi terus di ngkatkan sehingga minat masyarakat untuk belajar di Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi semakin nggi. Berbagai variasi dalam Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi juga perlu dilakukan se ap tahunnya sehingga rasa ingin tahu masyarakat terhadap program-program yang diberikan tetap menjadi bagian yang dinan kan oleh masyarakat.


11

4. bidang kejuruan yang dipilih tersedia ser fikasi uji kompetensi dan lokasi TUK terjangkau.

BAB III

BANTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C VOKASI

C. Persyaratan Persyaratan lembaga yang dapat mengajukan bantuan adalah: 1. Mengajukan usulan/proposal sesuai yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis ini; 2. Memiliki legalitas, berupa akte notaris pendirian lembaga, dan/atau ijin operasional lembaga dari instansi berwenang; 3. Memiliki rekening bank atas nama lembaga yang masih ak f ( dak diperkenankan menggunakan rekening pribadi, Cq dan Qq); 4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 5. Memiliki pengalaman menyelenggarakan program pendidikan nonformal minimal selama 3 tahun; 6. Memperoleh rekomendasi dinas pendidikan kab/kota setempat; 7. Memperoleh izin tempat dan waktu dari pemerintah setempat untuk melakukan rin san Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi.

A. Tujuan Bantuan Tujuan dari bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi ini adalah: 1. Sebagai biaya operasional dan atau pelengkap operasionalisasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi dari sisi kelembagaan dan pelayanan sehingga pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi dapat berjalan lancar; 2. Mendorong keberadaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi agar terus meningkatkan kualitas dan kuan tas layanan sehingga berdampak pada kualitas pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. 3. Meningkatkan pendidikan masyarakat; 4. Mendorong terbentuknya komunitas masyarakat dalam menuntaskan pendidikan.

D. Dana dan Pemanfaatannya 1. Alokasi dana BOP Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi tahun 2016 yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) untuk sebanyak 11.000 peserta didik @ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). 2. Pemanfaatan BOP Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi, digunakan untuk:

B. Sasaran dan Kriteria Sasaran program yang dapat mengajukan sebagai penyelenggara adalah satuan pendidikan nonformal dan lembaga/organisasi lain seper : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pela han (LKP), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang memenuhi kriteria dan persyaratan, sebagai berikut: 1. memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paling sedikit 3 tahun; 2. dapat menyediakan tutor dan narasumber teknis sesuai dengan struktur kurikulum; 3. PKBM dan SKB bersedia menjalin kerja sama dengan LKP yang memiliki fasilitas/sarana dan prasarana untuk pembelajaran vokasi; 12


No

Komponen Pembiayaan

1. Manajemen

Pagu 10%

Rincian pembiayaan a. b. c. d.

Penyusunan proposal Rapat-rapat Media promosi dan sosialisasi Penyusunan laporan


13

2. Biaya operasional penyelenggaran

2. Biaya Keterampilan Terstruktur

90%

Untuk pembelajaran mata pelajaran norma f dan adap f, antara lain: a. ATK, dokumentasi, bahan pembelajaran b. Honor (Penyelenggara, Tutor, Narasumber Teknis) c. Pembelajaran reguler maupun online a. Biaya pembelajaran b. Biaya uji kompetensi

E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran 1. Sosialisasi Direktorat Bindiktara melakukan sosialisasi ke Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, lembaga dan organisasi masyarakat penyelenggara program pendidikan nonformal. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara: melakukan pertemuan, penyebarluasan petunjuk teknis, dan/atau melalui website: www.paudni.kemdikbud. go.id/bindikmas. 2. Mengajukan Proposal Lembaga/organisasi masyarakat yang ingin memperoleh bantuan program, harus: a. Membuat proposal yang disusun sebagaimana tertera dalam lampiran petunjuk teknis ini; b. Proposal yang telah disusun harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana diuraikan pada Bab II. Proposal disampaikan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (u.p Kepala Subbagian Tata Usaha) Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270. Penerimaan proposal akan ditutup apabila kuota bantuan telah terpenuhi, sehingga proposal yang diterima sesudahnya dak akan dinilai dan diproses.

14


c. Foto copy proposal dikirim kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 3. Penilaian Proposal Se ap proposal yang diterima Direktorat Bindiktara, diproses lebih lanjut dengan penilaian oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Direktur Bindiktara atau pejabat yang ditunjuk. Penilaian proposal dilakukan terhadap substansi/isi dari proposal, dengan maksud untuk mengetahui kesiapan, kesanggupan, dan kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. Penilaian substansi dilakukan dengan cara: a. Se ap proposal dinilai oleh 3 orang penilai secara mandiri dengan menggunakan instrumen yang telah disediakan. b. Berdasarkan hasil penilaian proposal individu, kemudian dilakukan penjumlahan nilai dan selanjutnya dilakukan perankingan dari nilai terbesar sampai terkecil. 4. Verifikasi Satuan pendidikan nonformal Berdasarkan hasil penilaian m penilai proposal, kemudian dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga. Tahap ini dilakukan untuk membuk kan kebenaran data dan informasi yang disusun dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian m penilai proposal. Proposal yang dinilai telah memenuhi syarat, dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memas kan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi proposal dapat dilakukan dengan cara: a. Mengundang lembaga yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan untuk mempresentasikan kegiatan yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Bindiktara; dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016

15

b. Melakukan visitasi atau kunjungan lapangan (sesuai ketersediaan anggaran) terhadap lembaga yang lolos penilaian proposal untuk memas kan kebenaran (objek fitas) kondisi dan keberadaan lembaga serta lokasi yang akan dijadikan tempat penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; c. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada lembaga calon penerima bantuan atau kepada dinas pendidikan setempat. 5. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Bindiktara menetapkan lembaga penerima bantuan dengan Surat Keputusan (SK). Fotocopy SK disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota serta pejabat pemerintah setempat. 6. Pembekalan Lembaga Penyelenggara Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dapat memberikan pembekalan penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi melalui kegiatan orientasi atau bimbingan teknis. 7. Penandatanganan Akad Kerjasama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan Lembaga penerima bantuan melakukan penandatanganan akad kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi dan dokumen lain yang terkait dengan penyaluran dana bantuan. 8. Penyaluran Bantuan Direktorat Bindiktara melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga/ organisasi yang telah ditetapkan sebagai calon penyelenggara program sesuai prosedur dan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. 9. Pelaksanaan Program Lembaga melaksanakan menyelengarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi sesuai proposal dan akad kerjasama yang disepaka .

16


10. Monitoring dan Evaluasi Agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan mencapai apa yang diharapkan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dapat melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi terhadap lembaga penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. 11. Pelaporan Lembaga penerima dana bantuan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan program dan penggunaan dana bantuan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

F. Peran Pemerintah Untuk mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi sesuai dengan tujuan dan menghasilkan apa yang diharapkan, perlu adanya keterlibatan pemerintah dan pemerintah daerah dengan pembagian peran sebagai berikut: 1. Peran Pemerintah Pusat Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan peran: a. Menyusun petunjuk teknis, b. Melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan provinsi dan kab/kota; c. Melakukan penilaian proposal; d. Melakukan verifikasi lembaga; e. Menetapkan lembaga penerima bantuan; f. Melakukan penandatanganan akad kerjasama dengan lembaga penerima; g. Melakukan penyaluran dana bantuan ke lembaga melalui transfer bank; h. Memberikan bekal pelaksanaan program melalui kegiatan orientasi teknis; i. Melakukan monitoring dan evaluasi program.


17

2. Peran Pemerintah Daerah a. Pemerintah Provinsi berperan: 1) Menyebarluaskan petunjuk teknis ke dinas kabupaten di wilayah kerjanya; 2) Melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan kabupaten/ kota; 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program. b. Pemerintah Kabupaten 1) Menyebarluaskan petunjuk teknis ke satuan pendidikan nonformal dan lembaga lain seper : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Lembaga Kursus dan Pela han (LKP) dan lembaga lain di wilayah kerjanya, 2) Melakukan sosialisasi ke berbagai lembaga di wilayah kerjanya, 3) Melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan administrasi; 4) Memberikan rekomendasi, 5) Melakukan supervisi (bimbingan teknis lapangan), 6) Melakukan evaluasi penyelenggaraan program, 7) Melakukan monitoring dan evaluasi program

G. Akuntabilitas Pengelolaan 1. Pakta Integritas Lembaga penerima bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi wajib menandatangani Pakta Integritas di atas materai. Penandatanganan Pakta Integritas ini waktunya bersamaan dengan penandatangan akad kerjasama. Pakta Integritas adalah pernyataan dak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepo sme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas akan dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pernyataan Kesanggupan Lembaga penerima bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi wajib menandatangani Pernyataan Kesanggupan, yang dimaksud

18


adalah surat pernyataan pimpinan lembaga untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program. 3. Pertanggungjawaban Mutlak Lembaga penerima bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi wajib menandatangani Pertanggungjawaban Mutlak, adalah tanggung jawab lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai proses pembelajaran dan dana yang telah diterima.

Dana bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi yang telah diterima menjadi tanggung jawab sepenuhnya Lembaga penerima, dan apabila terjadi penyelewengan menjadi tanggung jawab penuh penerima dana. H. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, Lembaga penerima bantuan berkewajiban membuat laporan, yaitu laporan awal dan laporan akhir. 1. Pelaporan Awal Laporan awal, dibuat setelah menerima dana bantuan dan menginformasikan tentang: a. Bantuan telah diterima, b. Waktu dan jumlah dana bantuan yang diterima. c. Kapan penyelenggaraan Program akan dilaksanakan. Laporan awal dan dilengkapi foto copy buk penerimaan bantuan dan jadwal kegiatan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dan ditembuskan ke dinas pendidikan provinsi dan kabupaten setempat sebelum pelaksanaan program dimulai. 2. Laporan Perkembangan a. Lembaga penerima BOP memberikan laporan perkembangan pelaksanaan program selama satu semester (akhir Bulan Desember).


19

b. Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sesuai dengan format terlampir (Lampiran 9).

BAB IV

PENGENDALIAN MUTU

3. Laporan Akhir Laporan akhir dibuat setelah selesai melaksanakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi, melaporkan tentang: a. substansi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya yang dilengkapi dengan dokumentasi dan foto-foto kegiatan dan barang yang dibeli, dan b. penggunaan dana bantuan program yang diterima dan disertai rekapitulasi pengeluaran dana bantuan . Laporan akhir disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan ditembuskan ke dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota setempat, dua minggu setelah selesainya kegiatan (setelah 1 tahun pelajaran, bukan akhir tahun anggaran).

A. Indikator Keberhasilan Untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi, dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 1. Meluasnya informasi masyarakat terhadap Kesetaraan Paket C Vokasi;

Program Pendidikan

2. Meningkatnya minat masyarakat belajar di Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; 3. Meningkatnya layanan informasi pada jalur pendidikan nonformal berupa buku maupun non-buku yang tersedia yang dilengkapi dengan teknologi informasi; 4. Masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap yang posi f sehingga memiliki kualitas hidup yang baik; 5. Meningkatnya ak vitas ekonomi setelah penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; 6. Tersedianya berbagai layanan informasi dan sumber akses informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, sosial budaya, seni, hukum, ekonomi (pertanian, perikanan, perdagangan), kesehatan dan teknologi-informasi (sesuai potensi lokal daerah).

B. Supervisi dan Monitoring Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi dan hasil pelaksanaan program perlu dilakukan supervisi, yang dapat dilakukan secara bersama-sama dan/atau sendiri oleh UPT Pusat dan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

20



21

BAB V

dan Penilik setempat. Selain itu dilakukan juga monitoring pelaksanaan program, yang dapat dilakukan secara bersama-sama dan/atau secara sendiri oleh Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dinas Pendidikan Provinsi setempat, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. Aspek-aspek pen ng yang perlu diperha kan dalam pelaksanaan supervisi dan monitoring, antara lain adalah: 1. Kredibilitas lembaga penyelenggara program; 2. Perkembangan pelaksanaan program; 3. Kelengkapan prasarana dan sarana pendukung; 4. Persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; 5. Tingkat antusiasme masyarakat; 6. Dokumen penyelenggaraan program; 7. Penggunaan bantuan; 8. Layanan program dan layanan pengelola terhadap masyarakat; 9. Tingkat keamanan dan kenyamanan peserta didik; 10. Kompetensi pengelola dan pendidik; 11. Sumber keuangan pengelola; 12. Jaringan dan kemitraan yang dibangun oleh pengelola. Pelaksanaan supervisi dan monitoring bertujuan untuk: 1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program; 2. Memetakan rencana prioritas; 3. Memaksimalkan potensi yang dimiliki pada masyarakat maupun di lingkungan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi; 4. Mengetahui kendala dan solusi yang diambil; 5. Menentukan kebijakan lanjutan dari program.

22


PENUTUP

P

etunjuk teknis ini disusun sebagai panduan yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu lembaga/organisasi penyelenggara program diharapkan dapat mengembangkan krea vitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan program. Juknis ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah dan dak bertentangan dengan prosedur yang telah ditentukan. Semoga Juknis ini dapat memberikan panduan atau acuan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi. Selanjutnya, apabila terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan nomor Telepon 021-5725501, dapat juga mengunjungi website: www.bindikmas.kemdikbud.go.id dan/atau www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/ email: [email protected] Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan di ndaklanju dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.


23

CATATAN KHUSUS: 1. Lembaga/organisasi penerima bantuan yang dak menyampaikan laporan sampai dengan akhir pelaksanaan program, dapat dikenai sangsi berupa: a. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke kas negara; b. Tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit. Bindiktara pada tahun-tahun berikutnya; c. Dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan. 2. Direktorat Bindiktara dak memungut biaya apapun dan dak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun, untuk proses pencairan bantuan yang akan dan telah ditetapkan; 3. Lembaga/organisasi penerima bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap: (a) pengelolaan dan pengadministrasian dana bantuan secara ter b dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku; (c) penyetoran pajak dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan (d) bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan; 4. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mutlak lembaga penyelenggara program; 5. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara program wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Bindiktara.

LAMPIRAN–LAMPIRAN Lampiran 1. Contoh Isi Proposal Logo Satuan pendidikan nonformal

No : ……./PAKET C-Voks/2016

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C VOKASI TAHUN 2016

Diajukan Kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini da Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dengan alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta – 10270 Diajukan Oleh: Nama Lembaga/Organisasi : ............................................................... Alamat Lengkap : ............................................................... No. Telp./HP/Faks : ............................................................... Alamat Email : ...............................................................

*Perha an: (COVER PROPOSAL PAKET C VOKASI BERWARNA HIJAU)

24



25

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C VOKASI TAHUN 2016

I.

D. Sarana dan Prasarana yang dimiliki (beri tanda V dalam kurung sesuai faktanya) 1. Status Lahan/ Bangunan 2. Rincian Bangunan

PROFIL LEMBAGA

A. IdenƟtas Lembaga 1. Nama Lembaga 2. Alamat Lembaga 3. No. Telp /Fax/E-mail 4. Tahun Berdiri 5. Legalitas Lembaga a. Badan hukum b. Ijin operasional 6. Rekening Bank 7. NPWP

3. Sarana Kesekretaritan

B. Visi dan Misi Satuan pendidikan nonformal Visi : …..………………………………………………………………… Misi : 1) …..………………………………………………………………… 2) …..………………………………………………………………… 3) …..………………………………………………………………… 4) …..………………………………………………………………… 5) …..…………………………………………………………………

4 Sarana Pembelajaran

5 Sarana Keterampilan

JABATAN

NAMA

PENDIDIKAN

Sekretaris Bendahara ………….............…… ………….............…… ………….............…… ………….............…… ………….............……

26


.........m2 Luas tanah .........unit Jumlah bangunan .........m2 Luas bangunan Ruang Tamu Ruang Sekretariat Ruang Kantor Pengurus Ruang Belajar Teori Ruang Praktek Keterampilan Ruang Usaha/Produksi Ruang Perpustakaan/Taman Bacaan ............. ............. Kursi Tamu Meja-kursi kerja Lemari arsip/filing kabinet Komputer/laptop Printer Mesin faksimile/telepon Meja-kursi belajar Papan tulis Buku/modul/bahan ajar Media pembelajaran Alat keterampilan

Milik sendiri/ sewa/ pinjam pakai/milik warga / milik pemerintah/ milik publik • .......... ruang • .......... ruang • .......... ruang • .......... ruang • .......... ruang • .......... ruang • .......... ruang • .......... ruang • .......... ruang • .......... set • .......... set • .......... unit • .......... unit • .......... unit • .......... unit • ………… set • ……….. buah • ……….. set • ……….. unit • …………… set

E. Pengelola Lembaga dan Pendidik

C. Susunan Pengurus Ketua

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HP

PENGELOLA LEMBAGA DAN TUTOR • Unsur Pimpinan • Tenaga Administrasi • Tenaga pembantu • Tutor bidang pengajaran • Instruktur keterampilan • Narasumber teknis (NST) • ……… • …….. Jumlah

TINGKAT PENDIDIKAN ΈORANGΉ SMP SMA DIPL. S1 S2 JUMLAH


27

F. Kegiatan yang pernah dilakukan dua tahun terakhir NO.

NAMA KEGIATAN

TAHUN PELAKSANAAN

II. Rencana atau Gambaran Umum Pelaksanaan Program JUMLAH PESERTA

SUMBER BIAYA

A. Tempat Pelaksanaan Kegiatan: Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi akan dilaksanakan di ..... ................................................................................................................. dengan alamat .......................………………………………………..................……….. ……………......………………………………………………...............................………………

G. Kemitraan 1. Bantuan yang pernah diperoleh dua tahun terakhir NO.

NAMA/JENIS PROGRAM

INSTANSI/LEMBAGA PEMBERI DANA

TAHUN

B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

JUMLAH DANA BARANG/ DANA JASA ΈRPΉ

NAMA INSTANSI/ LEMBAGA/ ORGANISASI

BENTUK KERJASAMA/ KEMITRAAN

C. Sasaran Program NO.

BULAN & TAHUN PELAKSANAAN

H. Prestasi yang pernah diraih 1. Bentuk pengabdian masyarakat yang pernah dilaksanakan BENTUK PENGABDIAN

TUJUAN

PEKERJAAN

D. Prasarana dan Sarana yang akan digunakan NO.

NO.

UNSUR

1 2 3 4

2. Instansi/Lembaga/Organisasi sebagai mitra kerja NO.

(Gambarkan waktu kegiatan untuk menyelesaikan program)

JENIS SARANA/ PRASARANA

KONDISI

UKURAN/ JUMLAH

STATUS ΈPINJAM/ MILIK SENDIRIΉ

1. 2. 3.

LAMA KEGIATAN

E. Tenaga Pendidik NO

2. Penghargaan yang pernah diperoleh NO. BENTUK PENGHARGAAN

28

DIPEROLEH DARI


TAHUN

NAMA

PENDIDIKAN

PEKERJAAN UTAMA

BIDANG KEAHLIAN

1. 2. 3.


29

F. Rencana (Tahapan) Kegiatan Diuraikan langkah-langkah penyelenggaraan kegiatan dari mulai perencanaan (penentuan lokasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi, koordinasi dan sosialisasi), pelaksanaan (kegiatan pembelajaran dan pela han, pembentukan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi, pendampingan lanjutan), dan evaluasi kegiatan. LAMPIRAN-LAMPIRAN, dengan urut-urutan: 1. Salinan/fotocopy Akte Notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang. 2. Salinan/fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga. 3. Salinan/fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Struktur organisasi/susunan pengurus dan rincian tugasnya. 5. Surat asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 6. Dokumen lain yang relevan.

Lampiran 2: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*)

SURAT REKOMENDASI Nomor:……………………… Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................................................... Jabatan : ...................................................................... Alamat : ...................................................................... Telpon/HP : ...................................................................... Alamat e-mail : ...................................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama : .................................................................... Ketua lembaga : .................................................................... Alamat lembaga : .................................................................... Koresponden : 1. Nama ........................No. HP................... 2 Nama ........................No. HP................... Alamat e-mail : .................................................................... Adalah benar keberadaanya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan layak mengajukan bantuan penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi tahun 2016 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya. .........................., 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota *) .................... Tanda tangan stempel ......................................... NIP. ....................................... *) coret yang Ɵdak perlu

30



31

Lampiran 3. Surat Pernyataan Pemerintah Setempat KOP SURAT PEMERINTAH SETEMPAT

SURAT PERNYATAAN NOMOR: ..............................

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................................ NIP : ............................................................ Jabatan : ............................................................ Alamat Lengkap : Jl............................................................ Kel. ........................................................ Kec. ......................................................... Kab/Kota: ............................................... Provinsi: ................................................. Dengan ini menyatakan kesediakan kami atas nama pemerintah setempat untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi di wilayah kami dan bersedia mendukung program-program yang terkandung didalamnya yang dak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya. ..............................., 2016 Kepala Desa/Lurah/Camat/dst Tanda tangan stempel ....................................... NIP. ...............................

Lampiran 4: Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………......................... Jabatan : Ketua Nama Lembaga : …………………………………......................... Alamat : Jl. ………………………………......................... Kel. ........................................................ Kec. ......................................................... Kab/Kota: ............................................... Provinsi: ................................................. dalam rangka penyelenggaraan bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi, dengan ini menyatakan: 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepo sme (KKN) dan dak melakukan prak k korupsi, kolusi, dan nepo sme; 2. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gra fikasi kepada siapapun; 3. Akan mengiku proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administra f berupa pencantuman dalam da ar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.. Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mes nya. .......................................... 2016 materai Rp 6.000,00 ..................................................

32



33

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP SURAT LEMBAGA

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : ......................................................................... Nama Ketua : ......................................................................... Alamat Lengkap Lembaga : Jl...................................................................... Kel. .................................................................... Kec. .................................................................. Kab/Kota: .......................................................... Provinsi: ............................................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggan an kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Buk -buk pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1.Nama Lembaga Penerima 2. Alamat Lembaga

3. Nama Bantuan

: ...................................................................... :Jl...................................................................... Kel. .................................................................. Kec. ................................................................ Kab/Kota: ........................................................ Provinsi: ........................................................... : .......................................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Lembaga penerima bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi menyatakan bahwa saya: 1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima; 2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh buk pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan; 3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap buk -buk pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya. Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..............................., 2016 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................

34



.......................................


35

Lampiran 7. Format Surat Pernyataan Kesanggupan KOP SURAT LEMBAGA

Format 8: Contoh Laporan Awal

LAPORAN PENERIMAAN DANA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: 1.Nama Lembaga 2. Nama Ketua 3. Alamat Lembaga

: ......................................................................... : ......................................................................... : Jl...................................................................... Kel. .................................................................... Kec. .................................................................. Kab/Kota: .......................................................... Provinsi: .............................................................

Dengan ini menyatakan kesanggupan kami atas nama lembaga pengusul dana bantuan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya.


Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ………………………………......................... Jabatan : ………………………………......................... Alamat Sat.pendidikan nonformal : ………………………………......................... Nomor Telp./HP/Fax : Jl ……………………………......................... Kel. ................................................. Kec. ................................................ Kab/Kota: .......................................... Provinsi: ............................................ dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi sebesar Rp. .........................(................................. ......), melalui transfer bank pada rekening lembaga nomor: ............................ atas nama: ........................ pada tanggal: ...........................; 2. Dana dimaksud angka 1 tersebut di atas, akan kami gunakan sebagai biaya penyelenggaran kegiatan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasi, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani; 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, diakhir pelaksanaan program, paling lambat dua minggu setelah akhir pelaksanaan program. Demikian laporan awal sebagaimana mes nya.

ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan .......................................... 2016 Yang membuat melaporkan,

.......................................

(…………..……………….)

36



37

Lampiran 9: Contoh Laporan Perkembangan LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C VOKASI TAHUN PELAJARAN 2016/2017 A. SAMPUL LAPORAN: • Nama Program : …….....................................…..... • Nama Satuan pendidikan nonformal : …….....................................…..... • Alamat Lengkap : …….....................................…..... • Nomor Telp/Fax/HP/Email : …….....................................…..... • Bulan/Tahun Laporan : …….....................................….....

7) Rincian penggunaan dana 8) Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan 9) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 10) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program, dan rencana ndaklanjut kegiatan pasca kegiatan. III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI IV PENUTUP

B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1) Latar Belakang 2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan) II

38

PELAKSANAAN KEGIATAN 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan 2) Objek dan sasaran pelaksanaan (data dan informasi tentang peserta kegiatan) 3) Tenaga ahli/pela h/nara sumber yang mendukung pelaksanaan kegiatan 4) Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pela han yang digunakan 5) Jadwal pelaksanaan kegiatan 6) Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan



39

Lampiran 10: Contoh Laporan Akhir LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C VOKASI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

8) Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program 9) Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program 10) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 11) Rencana ndak lanjut III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

A. SAMPUL LAPORAN: • Nama Program : …….....................................…..... • Nama Satuan pendidikan nonformal : …….....................................…..... • Alamat Lengkap : …….....................................…..... • Nomor Telp/Fax/HP/Email : …….....................................…..... • Bulan/Tahun Laporan : …….....................................…..... B. SISTEMATIKA LAPORAN: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1) Latar Belakang 2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3) Tujuan (Kegiatan dan Laporan) II

40

IV PENUTUP LAMPIRAN 1) Surat pernyataan bahwa buk -buk pengeluaran telah disimpan di lembaga; 2) Buk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 3) Foto dokumentasi pelaksanaan program dan foto barang yang dibeli 4) Dokumentasi pendukung lainnya yang diperlukan 5) Buk Setoran Bukan Pajak/SSBP (jika terdapat pengembalian)

PELAKSANAAN KEGIATAN 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan; 2) Obyek dan sasaran program (data dan informasi tentang sasaran program); 3) Tenaga pengelola dan pendidik yang mendukung pelaksanana kegiatan; 4) Prasarana dan sarana yang digunakan; 5) Bidang layanan, instruktur dan waktu pelayanan 6) Langkah dan proses pelaksanaan program 7) Rincian penggunaan dana



41

Lampiran 11: Contoh Format Laporan Penggunaan Dana No.

Kegiatan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Lampiran 12: Contoh Format Buku Kas Umum Jumlah (Rp) (3) x (4)

FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM No

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah

Nomor Bukti

Uraian

Penerimaan

Mengetahui Ketua Lembaga

Pengeluaran

Saldo

Dibuat Oleh: Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Nama Jelas

42


Nama Jelas


43

Lampiran 14: Tata Cara Pengembalian, Contoh Format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Lampiran 13: Contoh Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

FORMAT CONTOH BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK

No

Tanggal

Nomor Bukti

Uraian

Ppn

Jenis Pajak PPh PPh 21 22

Pengembalian dana bantuan pemerintah ke kas negara dilakukan dengan prosedur berikut: PPh 23

Jumlah

Ket.

Catatan: 1. Pajak Pembelian Barang ≥Rp. 1 juta), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 22 sebesar 1,5%. 2. Pajak Honorarium (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPh 21 sebesar ....% (sesuai status kepegawaian yang bersangkutan). 3. Pajak Sewa Barang/Jasa (nilai berapapun), dikenakan pajak: PPN sebesar 10%, dan PPh 23 sebesar 2%. 4. Besarnya pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan dengan Kantor Pajak setempat. .........................,2016 Mengetahui

Dibuat Oleh:

Ketua Lembaga

Bendahara STEMPEL

2. Pengisian formulir harap mengiku kode-kode pengisian yang telah ditentukan dengan beberapa keterangan sebagai berikut: • Isian jumlah setorandiisi sesuai jumlah yang disetorkan dalam bentuk angka dan uraian; • Isian keperluan diisi sesuai peruntukan setoran; • Isian Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) (khusus pada SSBP) dikosongkan; • Pimpinan lembaga membubuhkan tanda tangan pada kolom kiri bawah disertai stempel lembaga dan nama lengkap. 3. Lembaga melakukan penyetoran dengan membawa formulir SSPB/SSBP yang telah dilengkapi ke bank resmi maupun kantor pos yang memiliki bank. 4. Setelah penyetoran dilakukan, penyetor akan menerima dokumen berikut:

LEMBAGA Nama Terang

1. Pengembalian dilakukan oleh lembaga penyelenggara ke kas negara dengan melakukan penyetoran melalui bank resmi dengan mengisi formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian yang dilakukan pada tahun 2016 dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian yang dilakukan melewa tahun 2016, bukan mentransfer ke nomor rekening tertentu. Formulir SSPB/SSBP dapat diperoleh di kantor pajak, kantor pos atau toko buku terdekat.

Nama Terang

• SSPB/SSBP lembar 1,3 dan 5 yang telah disahkan oleh pihak bank; • Buk penerimaan negara yang telah disahkan oleh pihak bank yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara disingkat NTPN.

44



45

5. Selanjutnya Surat Pernyataan Pimpinan Lembaga asli, SSPB/SSBP lembar 1-3 (asli), dan buk penerimaan negara (asli) harus dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; sedangkan SSPB/SSBP lembar 5 dan fotokopi buk penerimaan negara disimpan oleh lembaga sebagai bagian dari laporan akhir dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 6. Contoh Formulir pengembalian SSPB dan SSBP

SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) Nomor : ........................... Tanggal : ...........................

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN

Lembar 1 Untuk BENDAHARA PENGELUARAN

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ............................................................................ A. 1. NPWP wajib setor/Bend

:

2. Nama Wajib setor/Bend

: ..................................................................................

3. Alamat

: .................................................................................. ..................................................................................

B. 1. Kementerian/Lembaga

:

...............................................................

2. Unit Organisasi Eselon I

:

...............................................................

3. Satuan Kerja

:

.....................................................

4. Fungsi/Subfungsi/Program

:

.........................

5. Kegiatan/Subkegiatan

:

................................

6. Lokasi

:

...........................................................

C. MAP dan Uraian Penerimaan

:

................................................

D. Jumlah Setoran

: Rp. ............................................................................

Dengan Huruf

: .................................................................................. ..................................................................................

PERHATIAN

Untuk Keperluan:

Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSPB pada halaman belakang lembar ini ............, Tanggal ..........................

Diterima oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ..........................

...................................................... NIP. .............................................. Tanda Tangan ...................................... Nama Terang ......................................

46



47

SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Lembar Untuk WAJIB SETOR/ BENDAHARA PENERIMA

SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor : ........................... Tanggal : ...........................

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ............................................................................ A. 1. NPWP wajib setor/Bend

:

2. Nama Wajib setor/Bend

: ..................................................................................

3. Alamat

: .................................................................................. ..................................................................................

B. 1. Kementerian/Lembaga

:

...............................................................

2. Unit Organisasi Eselon I

:

...............................................................

3. Satuan Kerja

:

.....................................................

4. Fungsi/Subfungsi/Program

:

.........................

5. Kegiatan/Subkegiatan

:

................................

6. Lokasi

:

...........................................................

C. MAP dan Uraian Penerimaan

:

................................................

D. Jumlah Setoran

: Rp. ............................................................................

Dengan Huruf

: .................................................................................. ..................................................................................

E. Surat Penagihan (SPN) atau Surat : Nomor ......................Tanggal: .................................. Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N)

: KPPN

PERHATIAN

.......................................................

Untuk Keperluan:

Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini ............, Tanggal ..........................

...................................................... NIP. ..............................................

48

............, Tanggal ..........................

Tanda Tangan ...................................... Nama Terang ......................................


Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta No

Recommend Documents