DATA DAN INFORMASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN (BPMP) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016
A. INFORMASI TENTANG PROFIL PEJABAT STRUKTURAL DI BPMP KAB. SUBANG Terlampir B. INFORMASI TERKAIT TRANSPARANSI ANGGARAN 1. Ringkasan RKA Tahun 2016 Terlampir 2. Ringkasan DPA Tahun 2016 Tidak ada softcopynya, data terlampir. 3. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Subang dilaksanakan oleh BPMP. Pada tahun Anggaran 2015, Urusan Penanaman Modal mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 2.110.000.000,00 atau 6,06% dari APBD Kabupaten Subang.
a. Program dan Kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :
Tabel 1 Program BPMP Dalam Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal Tahun 2015 No. 1.
2.
Program/Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
%
285.000.000,-
268.186.000,- 94,10
1.
Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi
25.000.000,-
24.720.000,-
2.
Pengembangan Minat dan Realisasi Penanaman Modal
150.000.000,-
140.985.000,- 93,99
3.
Peningkatan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
40.000.000,-
36.600.000,-
91,50
4.
Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal
50.000.000,-
45.911.000,-
91,82
5.
Identifikasi Permasalahan Penanaman Modal
20.000.000,-
19.970.000,-
99,85
231.610.000,-
222.231.000,- 95,95
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Perijinan
98,88
1.
Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan PTSP
143.870.000,-
138.603.000,- 96,34
2.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Perijinan
43.870.000,-
41.702.000,-
95,06
3.
Survey Kepuasan Masyarakat dalam Perijinan
43.870.000,-
41.926.000,-
95,57
Sumber : BPMP Kab. Subang, Tahun 2016
b. Capaian Kinerja Dalam rangka menunjang pencapaian misi “Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Keunggulan Daerah” maka kinerja Pemerintah Kabupaten Subang dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal dapat dilihat melalui pencapaian sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagai berikut : 1) Meningkatnya Investasi Daerah Yang Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja Dan Berkembangnya Sektor Ekonomi Lokal
Meningkatnya Koordinasi Antar SKPD Yang Terkait Dengan Penanaman Modal : 100% Meningkatnya potensi dan peluang investasi (unggulan daerah) : 82%. Meningkatnya fasilitas dan kerjasama investasi (temu bisnis) : 2 kali Meningkatnya minat dan realisasi Penanaman Modal (pameran) : 22% Nilai Investasi PMDN (1.035,614 M) Nilai Investasi PMA (1.704 M) Nilai Investasi No PMDN dan Non PMA (102.3 M) Meningkatnya kualitas pengendalian penananam modal : 60 perusahaan Meningkatnya Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal (100%) Meningkatnya Kualitas SDM Penanaman Modal (65%) Meningkatnya sistem informasi penanaman modal yang berbasis IT (75%) Meningkatnya Koordinasi antar SKPD yang terkait dengan PPTSP (100%) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima di bidang Perijinan (bahan Promosi) (100 %) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (75%)
Disamping melaksanakan program dan kegiatan pada urusan Penanaman Modal sesuai uraian di atas, BPMP juga didukung dengan program penunjang lainnya yang pelaksanaanya pada tahun 2015 dapat digambarkan pada tabel berikut:
Tabel 2 Program Penunjang BPMP Tahun 2015 No.
Program
Anggaran
Realisasi
%
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
629.538.000,-
436.758.156,-
69,38
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
835.852.000,-
798.364.000,-
95,51
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
50.000.000,-
49.595.000,-
99,19
4.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000,-
23.250.000,-
81,50
5.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
48.000.000,-
46.792.000,-
97,48
1.593.390.000,- 1.354.759.156
Total
85.05
Sumber : BPMP Kab. Subang, Tahun 2016
4. Daftar Aset dan Inventaris
Secara keseluruhan, jumlah aset dalam bentuk Rupiah yang digunakan pada urusan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 1.041.491.000,- dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 3 Kondisi Sarana dan Prasarana Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Subang Tahun 2015 NO.
SKPD
TANAH
PERALATAN DAN MESIN
BANGUNAN GEDUNG
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
ASET LAINNYA
JUMLAH
1
BPMP
280.000.000
611.976.000
148.115.000
-
1.400.000
1.041.491.000
Sumber: BPMP Kab. Subang, Tahun 2016
Pada tahun ini pada tahun 2015, urusan penanaman Penanaman Modal dalam bidang sarana dan prasarana tidak ada permasalahan yang berarti.
5. Neraca TABEL 4 NERACA BPMP KAB. SUBANG PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) Kode Rekening
Uraian
1 1 1.1 1.1.1.03
1.1.1.02 1.1.3.01 1.1.3.02 1.1.5 1.1.4 1.1.7
2
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4
1.3.6 1.3.7
3
2015
2014
Kenaikan / Penurunan
Tren
(Rp)
(Rp)
(Rp)
%
4
5
6
7
ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar
1.3
No CALK
97,914,293.00
15,974,009.00
81,940,284.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
97,914,293.00
15,974,009.00
81,940,284.00
97,914,293.00
15,974,009.00
81,940,284.00
280,800,000.00
280,800,000.00
-
3,245,666,560.00
2,881,797,860.00
363,868,700.00
2,965,022,950.00
2,571,057,150.00
393,965,800.00
13,790,000.00
13,790,000.00
-
29,890,000.00
29,000,000.00
890,000.00
-
-
-
-
-
-
6,535,169,510.00
5,776,445,010.00
758,724,500.00
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap
1 1.4 1.4.1
1.5 1.5.1.01 1.5.1.02 1.5.2 1.5.3 1.5.4
2 2.1
2.1.1
2.1.5 2.1.6
2 DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,825,000.00
6,825,000.00
-
91,622,000.00
292,924,100.00
(201,302,100.00)
Jumlah Aset Lainnya
98,447,000.00
299,749,100.00
(201,302,100.00)
JUMLAH ASET
6,731,530,803.00
6,092,168,119.00
639,362,684.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN
7
1
2
3
3
4
5
7,295,908,463.00
6,092,168,119.00
(564,377,660)
-
6,731,530,803.00
6,092,168,119.00
6,731,530,803.00
6,092,168,119.00
6
7
EKUITAS
3.1.1.01
Ekuitas
3.1.1.02
RK RKPPKAD JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
C. RENCANA STRATEGIS 2014 -2018 terlampir D. RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2016 Terlampir E. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) Tahun 2015 Terlampir F. INFORMASI DATA POTENSI BPMP KAB. SUBANG Dalam rangka menunjang pencapaian misi “Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Ekonomi dan Keunggulan Daerah”, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Subang dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal dapat dilihat melalui pencapaian sasaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagai berikut : 1) Pelayanan perijinan Tahun 2013 pelayanan perizinan di BPMP masih berdasarkan pada Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PPTSP, yang menyelenggaraakan 11 jenis perizinan. Selanjutnya PPTSP akan mengacu pada Perda nomor 3 tahun 2013, yang akan melayani 24 jenis perizinan, namun rinciannya masih menunggu peraturan pelaksanaannya berbentuk Peraturan Bupati. Hingga saat ini, jumlah pelayanan izin yang diselenggarakan oleh PPTSP adalah sebanyak 12 jenis izin. Upaya yang harus dilakukan dalam pemberian pelayanan prima adalah dengan memperhatikan SOP yang ada, sehingga setiap permohonan izin bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan dalam SOP.
Pelaksanaan kinerja perizinan dilakukan melalui mekanisme penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), disamping tugas utamanya melayani dan memfasilitasi perusahan dalam berinvestasi, juga dibebani dengan penerimaan PAD. Berdasarkan survey yang diprakarsasi sendiri oleh BPMP yang bekerjasama dengan pihak ketiga (Universitas Subang) melalui kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan. Maka dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan perizinan melalui PTSP-BPMP Kabupaten Subang pada tahun 2015 sebesar 76.41% meningkat dibanding Tahun 2014 yang sebesar 73 %. Adapun data pencapaian layanan pengelolaan perizinan dan realisasi PAD tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 5 Jumlah Pelayanan Izin dan Realisasi PAD NO. 1. 2. 3. 4. 5.
JENIS
JUMLAH
Izin Prinsip Izin Lokasi IPPT IMB Izin Gangguan ( HO )
HO (Baru) HO (Perpanjangan) 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) TDP Perorangan TDP CV TDP PT TDP Koperassi TDP Badan Usaha Lainnya 9. Izin Industri Tanda Daftar Industri (TDI) Izin Usaha Industri (IUI) 10. Reklame 11. SIUK Sumber : BPMP Kab. Subang, Tahun 2016
19 16 140 129 760 263 497 1.391 2.671 1.037 1.300 267 59 8 38 34 4 78 16
Tabel 6 REALISASI PENDAPATAN (RETRIBUSI) TAHUN 2015 JENIS RETRIBUSI Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan (HO) Jumlah
TARGET (Rp)
REALISASI (Rp)
Persentase
4.180.000.000,-
3.653.199.940,-
87,4%
1.320.000.000,-
1.831.221.725,-
138,73%
5.500.000.000,-
5.484.421.665,-
99,72%
Sumber : BPMP Kab. Subang, Tahun 2016 Target pendapatan dari retribusi layanan izin IMB tidak tercapai karena masih dalam proses pengalihan hak atas tanah sehingga kegiatan investasi belum menginjak pada tahap kegiatan fisik bangunan. 2) Meningkatnya Nilai Investasi atau Investasi Daerah Hal lain yang bisa dilihat dari sisi kinerja BPMP, adalah capaian realisasi PAD dihubungkan dengan target yang ada, untuk melihat perkembangan capaian realisasi PAD selama lima tahun terakhir bisa dilihat pada tabel berikut : Tabel 7 Target dan Realisasi PAD Selama 5 Tahun Tahun
Target
Realisasi
2011
1.650.000.000
1.805.030.700
2012
5.500.000.000
6.759.566.945
2013
5.000.000.000
5.130.930.101
2014
5.000.000.000
6.004.233.225
2015
5.500.000.000
5.505.035.265
Sumber : BPMP Kab. Subang, Tahun 2016 Berdasarkan data diatas terlihat bahwa sejak Tahun
2011 BPMP berhasil
melampaui target yang telah ditetapkan, bahkan sejak Tahun 2012 dan Tahun 2013 realisasi PAD BPMP selalu lebih besar dari total APBD. Perkembangan
investasi di Kabupaten Subang, secara garis besar menunjukan adanya kenaikan, baik dari jumlah proyek maupun nilai investasi. Hanya saja perkembangan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, nilai investasi tumbuh di sektor sekunder khususnya di bidang garment yang banyak menyerap tenaga kerja, akan tetapi penyerapan tenaga kerja yang ada lebih didominasi oleh tenaga kerja wanita. Tabel 8 Realisasi Investasi di Kab. Subang Tahun 2011 – 2015 Realisasi Investasi Tahun
Jumlah Proyek
Nilai Investasi (dalam rupiah)
PMA
PMDN
PMA
PMDN
Jumlah
2011
8
-
339.000.000.000,-
-
339.000.000.000,-
2012
7
5
1.306.000.000.000,-
116.600.000.000,-
1.422.600.000.000, -
2013
7
20
405.984.960.000,-
1.102.674.571.520,-
1.508.669.531.520, -
2014
2
25
45.000.000.000,-
1.500.650.000.000,-
1.545.650.000.000, -
2015
Jumlah
3
16
685.000.000.000,-
788.000.000.000,-
27
66
2.780.984.960.000,-
3.507.924.571.520,-
1.468.000.000.000, 6.283.919.531.520, -
Sumber : BPMP Kab. Subang, Tahun 2016 3) Pelaksanaan Promosi yang dilaksanakan BPMP. Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Subang tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPMP dalam menarik investor supaya berinvestasi di Kabupaten Subang. Upaya memberikan image bahwa subang sebagai daerah investasi yang menguntungkan yaitu melalui kegiatan pameran ataupun temu bisnis yang menyertakan langsung UKM dalam event pameran
tersebut. Tabel di bawah ini merupakan kegiatan pameran investasi di BPMP Kabupaten Subang pada Tahun 2015. Tabel 9 Pelaksanaan Promosi Investasi 2015 No
Event
1.
Malang Gebyar Kriya & Wisata Expo 2015
2.
Jabar TIT 2015 Expo
3.
De’ Syukron 2015
Waktu dan Tempat
Tema
Sifat Keikutsertaan
Materi
Mall Olympic Garden, Malang; 26-29 November 2015 Mall Festival Citylink, Bandung; 3-6 Desember 2015 Gedung Sate, Bandung; 24-26 November 2015
Pameran Pariwisata, Investasi, Perdagangan, dan Seni Budaya Indonesia Pameran Pariwisata, Investasi, Perdagangan, dan Seni Budaya Indonesia Memperingati HUT Provinsi Jawa Barat ke 70
Swadaya/APB D Tahun 2015
Mempromosika n potensi unggulan Kab.Subang ke daerah Jawa Timur.
Swadaya/APB D Tahun 2015
Mempromosika n potensi unggulan Kab.Subang ke daerah Jawa Barat.
Difasilitasi oleh Mempromosika BPMPT Prov. n potensi Jawa Barat unggulan Kab. Subang di tingkat Provinsi
Penyelenggara
Dinas Pariwisata Prov. Jawa Timur EO : PT. Samudra Langit 9 Dinas Pariwisata Prov. Jawa Barat EO : PT. Samudra Langit 9 Pemda Prov. Jawa Barat
Pelaksanaan promosi termasuk kegiatan pameran seringkali dampaknya tidak dapat langsung dirasakan, namun akan dirasakan pada waktu yang akan datang, dan itu bisa tercermin dari perkembangan minat dan realisasi investasi yang terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Dari evaluasi pelaksanaan promosi yang lalu, maka terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan ditingkatkan, diantaranya adalah materi dan bahan promosi yang lebih harus berorientasi kepada projek proposal dan kedalaman informasi sesuai kebutuhan pihak investor. Disamping itu perlunya penguatan media dan kompetensi sumber daya manusia pelaksana promosi.
4] Pengendalian Penanaman Modal Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada pelaksanaan pemantauan khususnya dalam pelaksanaan penanaman modal. Kegiatan pemantauan diawali dengan penyebaran LKPM (Laporan Kemajuan Penanaman Modal). Kemudian dari hasil LKPM ini, akan terlihat seberapa besar jumlah investasi yang ada, serta akan diketahui pula masalah yang dihadapi investor dalam pelaksanaan usahanya. Sedangkan untuk pelaksanaan pembinaan pada kegiatan ini berupa sosialisasi Peraturan Kepala BKPM No. 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal Terhadap Para Pelaku Usaha/Investor. Forum dialog terutama membahas permasalahan yang timbul didalam LKPM sebagai narasumber pada kegiatan tersebut diundang narasumber BKPM RI, serta sektor terkait lainnya, sehingga pada saat pertemuan permasalahan yang timbul bisa dicarikan solusinya. Untuk pengawasan pelaksanaan penanaman modal melalui dua cara, yaitu kegiatan dilakukan secara terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi langsung dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang masuk. G. CETAK RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI APLIKASI SiRUP (Penyedia/swakelola) terlampir H. PERATURAN/REGULASI YANG TELAH DIKELUARKAN/DIBUAT (PERDA/PERBUP) 1. Perda No. 2 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) 2. Perda No 10 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Kebudayaan dan Kepariwisataan 3. Perda No 11 Tahun 2000 Tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
4. Perda No 12 Tahun 2000 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan 5. Perda No 16 tahun 2000 Tentang Pengelolaan Ijin Gangguan 6. Peraturan Bupati No. 3 tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Subang No. 11 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah di wilayah Kabupaten Subang 7. Peraturan Bupati No. 24 tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Penataan Tower Telekomunikasi di wilayah Kab. Subang 8. Keputusan Bupati No. 170 tahun 2008 Tentang Penyerahan Kewenangan Penandatangan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala BPPMD 9. Peraturan Bupati No. 5 tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Kerjasama Teknis Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10. Perda no 2 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 12. Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Subang 13. Perda no. 2 tahun 2008 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu
An. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN SUBANG Sekretaris, TTD
ENANG SUPRIATNA, SIP., MM. NIP : 19740831 199901 1 001
