DASAR HUKUM ROAD MAP

1

DASAR HUKUM ROAD MAP 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025) dan Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 20102025; Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional; Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015 -2045; Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Renstra) 2015-2019; Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian 2010-2014; Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 11 Tahun 2015 tentang road map Tahun 2015 – 2019,; Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 397/KPTS/OT.050/6/2015 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 15/Permentan/OT.240/4/2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. 3

8 (DELAPAN) AREA RENCANA AKSI PERUBAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019 1

REVOLUSI MENTAL APARATUR

2

PENGUATAN PENGAWASAN

3

PENGUATAN AKUNTABILITAS

4

PENGUATAN KELEMBAGAAN

PENGUATAN TATALAKSANA

5

PENGUATAN SDM ASN

6

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

7

PELAYANAN PUBLIK

8

4

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

5

ISU-ISU STRATEGIS NASIONAL Lemahnya penegakan hukum

Penerapan e-government belum merata

Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi

Masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan; kinerja belum optimal;

Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien

Integritas PNS yang masih rendah Sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja Kualitas pelayanan publlik masih rendah

Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi 6

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 2015-2019 SASARAN REFORMASI BIROKRASI

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Birokrasi yang efektif dan efisien

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 7

PERMASALAHAN KONTEKS NASIONAL FAKTANYA BIROKRASI BELUM SEPENUHNYA BERSIH DAN AKUNTABEL 1.

Rendahnya komitmen pimpinan Pusat dan Daerah dalam Upaya Mencegah dan pemberantasan Korupsi.

2.

Penyelenggaraan Pemerintahan belum mencerminkan bersih dan bebas KKN, Peran Aparat Pengawas Internal belum mendorong secara penuh.

3.

Penerapan Manejemen Kinerja masih belum sepenuhnya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

4.

Manajemen Pembangunan Nasional belum berjalan secara Optimal di sebabkan karena belum di dukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap, sistem perencanaan, pengadaan, pelaporan, monev dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi serta belum terbangun sistem reward dan punishment yang efektif. 8

BIROKRASI BELUM EFEKTIF DAN EFISIEN 1.

Penerapan tatakelola pemerintahan belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

2.

Kondisi penegakkan hukum masih banyak diwarnai dengan perilaku koruptif dari penegak hukum yang merupakan cerminan realitas lemahnya penegakkan hukum.

3.

Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarkan secara efektif dan efisien, karena masih banyak ditemukan kasus korupsi. Hal ini juga disebabkan belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik.

4.

Kelembagaan Birokrasi pemerintah masih dihinggapi permasalahan yang mendasar 1) organisasi gemuk 2) fragmented dan tumpang tindih fungsi 3) banyaknya UU yg mewajibkan pembentukan lembaga sehingga berpotensi over institusi dan tumpang tindih tugas dan fungsi. 9

Lanjutan 5.

Penerapan E-Government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi dan belum terintegrasi.

6.

Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi, disamping masih terjadi gap kompetensi pegawai dengan persyaratan kompetensi jabatan yang di dudukinya. Sehingga kinerja belum optimal, Integritas PNS rendah, sistem tunjangan dan remunerasi belum layak dan belum berbasis kinerja.

7.

Manajeman ASN belum berjalan baik, belum memberikan kejelasan karir ASN bagi yang memiliki prestasi baik.

8.

Perbaikan gaji (remunerasi) ASN masih terkendala dengan pembayaran pensiun yang masih tergantung penuh dengan APBN.

9.

Efisiensi Penggunaan Anggaran belum terbangun dengan baik.

sistem

10

PELAYANAN PUBLIK MASIH BELUM MEMILIKI KUALITAS 1. Pelayanan publik, untuk menuju pelayanan berkualitas khususnya perizinan masih berlum berjalan efisien, proses kerja birokrasi rumit dan kewenangan yang terpencar di berbagai instansi, membuat pelayanan perizinan memakan waktu lama dan biaya tinggi. 2. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum sepenuhnya mampu menjalankan peran sebagai penjamin dan pengendali kualitas kerja. 3. Praktek pungutan liar dalam pelayanan perizinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi. Di sisi lain Maklumat pelayanan belum secara konsisten diimplementasikan. Rendahnya kompetensi petugas layanan, dan rendahnya inovasi dan budaya pelayanan bermutu. 11

PERMASALAHAN KONTEKS INTERNAL KEMENTERIAN PERTANIAN PERSPEKTIF PMPRB 1. Belum seluruh pimpinan Pusat dan UPT terlibat secara aktif dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi, hanya sebagian Kecil. Dan Agen Perubahan belum mampu mengimplementasikan Program RB. 2. Belum menyeluruh melaksanakan Analisis dan Evaluasi Organisasi, hanya sebagian kecil lingkup Pusat, belum sampai ke UPT. 3. Peta proses bisnis belum tersusun secara menyeluruh dalam mendukung menyusunan SOP. 4. Penetapan kinerja individu, belum di implementasikan untuk pengembangan karir dan pengukuran capaian kinerja belum di jadikan dasar pemberian Tunjangan Kinerja (masih absensi). 12

Lanjutan 5. Public campaign telah dilakukan akan tetapi belum di lakukan secara berkala. 6. Whistle blowing system telah di lakukan sosialisasi dan evaluasi, akan tetapi hanya sebagian kecil belum seluruhnya. 7. Kebijakan pelayanan publik telah dimaklumatkan, akan tetapi hanya sebagaian kecil belum secara menyeluruh. 8. Telah dilakukan survei kepuasan terhadap pelayanan publik dan ditindaklanjuti akan tetapi belum secara menyeluruh. 9. Penataan Peraturan Perundang Undangan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dengan pemangkasan peraturan yang tumpang tindih.

13

Lanjutan 10. E-Goverment, telah dilakukan penerapan sistem teknologi komputer, kedepan perlu di lakukan Integrasi dan pengembangan sistem. 11. Pelayanan Publik menuju Pelayanan Berkualitas, perlu dipertahankan yang sudah baik dan dijadikan model bagi pelayanan publik lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian. 12. Penetapan Agen Perubahan telah di buat ditingkat kantor Pusat Kementerian Pertanian, akan tetapi tugas dan fungsinya belum di implementasikan dan Perlunya penetapan Agen Perubahan di lingkungan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian dan UPT (semua pejabat struktural dan fungsional Madya keatas). 13. Komitmen pelaksanakan Reformasi Birokrasi seluruh pegawai dan melaksanakan gerakan revolusi mental dengan nilai Etos Kerja, Integritas dan gotong royong/KKPID (Penandatanganan Komitmen Penegakkan Nilai Budaya Kerja Oleh seluruh PNS). 14

UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

15

AGENDA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019

16

VISI, MISI KEMTAN 2014-2019 Visi

Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Misi

Mewujudkan Ketahanan Pangan dan gizi

Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Mewujudkan kesejahteraan petani Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi. 17

TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

1. Terwujudnya swasembada padi,jagung,kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula

1. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula.

2. Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pangan

2. Terjaminnya Distribusi Pangan. 3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi.

3. Bergesernya budaya konsumsi pangan

4. Meningkatnya konsumsi pangan lokal

4. Meningkatnya stabilitas produksi dalam rangka stabilisasi harga

5. Stabilitas cabe dan bawang merah.

5. Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi.

6. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing

6. Mendorong majunya agrobioindustri

7. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi

7. Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani.

8. Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani. 9. Meningkatnya pendapatan keluarga petani

8. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

10. Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan pertanian. 11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian. 18

AGENDA PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019 1. Pelaksanaan program percepatan (Quick Wins), kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan mendukung program reformasi birokrasi serta kebijakan strategis kedaulatan pangan Kementerian Pertanian 2. Reviu agen perubahan, kegiatan ini dilakukan agar agen perubahan secara aktif menerapkan tugas dan tanggungjawab dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam kerangka reformasi birokrasi. 3. Analisis organisasi secara menyeluruh dan simultan, kegiatan ini untuk ketepatan ukuran dan fungsi organisasi, hal ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan analisis jabatan dan penyusunan uraian tugas jabatan serta memberikan informasi kebutuhan dan kekurangan pegawai berdasarkan analisis beban kerja yang berkaitan dengan formasi dan meningkatkan manajemen SDM Aparatur 4. Penyempurnaan bisnis proses dan SOP, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan proses manajemen di lingkungan Internal Kemeterian Pertanian 5. Pengembangan aplikasi e-goverment, kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dan percepatan dalam pelaksanaan pelayanan publik 6. Penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung penetapan standar kompetensi jabatan, penilaian kinerja pegawai, perencanaan pegawai, pengalihan jabatan dan sistem pola karir pegawai 7. Wilayah bebas korupsi untuk membangun budaya kondusif dan meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian 19

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019 Program Mikro Manajemen Perubahan

Isu Permasalahan Strategis (Hasil Evaluasi Tim RB)

Kegiatan Tahun 2015-2019

Peran pimpinan belum optimal dalam implementasi 1. Pembentukan tim. reformasi birokrasi mulai dari eselon I, II, III, IV dan 2. Implementasi program reformasi birokrasi dalam pegawai. rapat pimpinan, kertas kerja, instruksi, edaran, media. Belum secara berkala monitoring dan evaluasi secara Monitoring dan evaluasi secara berkala. menyeluruh pelaksanaan reformasi birokrasi. Pembentukan agen perubahan belum menunjukkan 1. Menggerakan aktifitas agen perubahan melalui peran secara aktif dalam menerapkan tugas dan pimpinan/ unit kerja dan Tim RB. tanggung jawab secara menyeluruh dalam melaksanakan 2. Penyusunan laporan tugas hasil dan rencana program reformasi birokrasi. tindak perubahan. 3. Diklat agen perubahan. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program agen perubahan. Pengembangan instrumen Integritas belum meningkat. 1. Penegakkan kode etik, kode prilaku, LHKPN, LHKASN, penanganan konflik ke pentingan, disiplin, gratifikasi dll. 2. Monitoring dan evaluasi Implementasi kegiatan revolusi mental.

1. 2.

Gerakan penegakkan integritas, etos kerja dan gotong royong dan KKPID. Monitoring dan evaluasi. 20

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019 (lanjutan...) Program Mikro Penguatan Pengawasan



Penetapan Unit Kerja Kementerian Pertanian yang Penetapan unit kerja memperoleh WBK dan WBBM memperoleh WBK/WBBM. dan melakukan monitoring dan evaluasi. Sistem pengendalian gratifikasi belum di monitoring dan Penegakkan pengendalian gratifikasi, monitoring dan evaluasi secara berkala evaluasi gratifikasi secara berkala.

Whistleblowing system belum optimal di lakukan di Penegakkan whistleblowing system secara optimal. seluruh unit organisasi.

Benturan Kepentingan belum monitoring secara berkala

di

evaluasi

SPIP telah di informasikan belum menyeluruh

dan

di Penegakkan benturan kepentingan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi benturan kepentingan. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh

Penanganan Pengaduan masyarakat belum di evaluasi Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan dan di monitoring secara berkala. masyarakat secara berkala. Penguatan Kinerja

Akuntabilitas Peranan Pimpinan dalam penyusunan rencana strategis, Meningkatkan peran pimpinan dalam Penyusunan PK dan pemantauan capaian kinerja belum optimal. renstra, RKP dan RKA-KL, sosialisasi dan monev. Pengembangan Teknologi informasi dalam menajemen Penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan kinerja belum secara menyeluruh sistem pelaporan terbuka. Pemantauan evaluasi kinerja belum optimal.

Penyempurnaan Indikator kinerja pelaporan kinerja dan anggaran.

dan

evaluasi

21

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019 (lanjutan...) Program Mikro Penguatan Kelembagaan

Penguatan Tatalaksana



Analisis duplikasi fungsi organisasi belum menyeluruh 1. dilakukan. 2. 3.

Analisis duplikasi fungsi menyeluruh Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi

organisasi

Evaluasi organisasi belum menyeluruh dilakukan hanya 1. sebagian kecil unit eselon I dan UPT Teknis. 2. 3.

Penataan Struktur tugas dan fungsi Sosialisasi Monitoring dan evaluasi

secara

Peta proses bisnis telah dimiliki tetap perlu dilakukan Penyusunan penyempurnaan peta proses bisnis dan penyempurnaan secara menyeluruh. sosialisasi serta Monev. Evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional Penyempurnaan peta proses bisnis dan SOP unit untuk di sesuasikan dengan perkembangan tuntutan kerja baru akibat perampingan organisasi dan efisiensi dan efektifitas organisasi. sosialisasi serta Monev. Implementasi perkembang an e-goverment belum 1. Integrasi sistem aflikasi e-gover ment. terintegrasi. 2. Implementasi e-goverment pada setiap unit kerja. 3. Sosialisasi dan monev. Pengembangan Inovasi Sistem pelayanan kepegawaian. 1. Implementasi e-mutasi, e-arsip. 2. Sosialisasi dan monev.

22

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019 (lanjutan...) Program Mikro


Penguatan Sistem Perhitungan formasi jabatan menunjang kinerja organisasi 1. Manajemen SDM belum optimal sesuai kondisi organisasi Aparatur 2. 3. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja tetapi 1. belum seluruhnya

Kegiatan Tahun 2015-2019 Penyusunan kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan (Formasi). Sosialisasi. Monitoring dan evaluasi. Penyusunan ukuran sasaran kinerja pegawai seluruh unit Kementerian Pertanian

Monitoring dan Evaluasi penerapan sistem pengendalian jumlah 1. Validasi data SIM ASN. pegawai ASN untuk disempurnakan 2. Pengendalian jumlah ASN. 3. Sosialisasi. 4. Monitoring dan evaluasi. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi Penyusunan dan penyempurnaan hanya sebagian kecil. kompetensi pegawai.

standar

Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu belum Penyusunan pedoman pembayaran tunjangan menjadikan dasar pembayaran tukin dan karir pegawai. kinerja, monitoring dan evaluasi pemangku jabatan dan kelas secara terus menerus. Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan aturan/disiplin/kode Penegakkan aturan/disiplin /kode etik/prilaku dan etik/ kode prilaku instansi belum optimal di lakukan secara sosalisasi, monitoring dan evaluasi. berkala. Membangun Sistem Sanksi dan Imbalan Kepada seluruh PNS Penegakkan sistem sanksi / imbalan dan sosialisasi dilingkungan Kemente rian Pertanian serta monitoring dan evaluasi. Sistem Pengkaderan, karir Pegawai ASN, belum optimal di 1. Penyusunan penyempurnaan Pola Karir ASN. laksanakan. 2. Implementasi.

23



Penguatan Sistem Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN belum Optimal. Manajemen SDM Aparatur

Kegiatan Tahun 2015-2019 1. Penyempurnaan kebijakan sistem diklat teknis dan non teknis ASN. 2. Implementasi diklat ASN.

Pelaksanaan e-seleksi dalam rangka promosi sudah terbuka Penetapan kebijakan sistem promosi terbuka dengan tetapi belum dilakukan berbasis talent pool indikator talent pool dan integrasi data calon pejabat. Penguatan Peraturan Perundangundangan

Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis belum 1. Evaluasi peraturan yang tidak harmonis. menyeluruh di evaluasi. 2. Tersusunnya peta peraturan yang tidak harmonis. 3. Monitoring dan evaluasi. Peraturan Perundang-undang an yang tidak relevan, tumpang 1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan tindih belum optimal diidentifikasi dan direvisi secara menye yang tidak relevan. luruh. 2. Monitoring dan Evaluasi Melaksanakan deregulasi untuk memangkas peraturan 1. perundang-undangan yang menghambat manajemen organisasi. (belum secara menyeluruh dideregulasi). 2. 3.

Penyusunan deregulasi peraturan perundangundangan yang menghambat untuk di pangkas. Implementasi prolegtan. Monitoring dan evaluasi.

24



Peningkatan kualitas Kualitas Pelayanan Publik belum Optimal. Pelayanan Publik

Kegiatan Tahun 2015-2019 Pengembangan teknologi Informasi Pengembangan Sistem Pelayanan Pelaksanaan implementasi SOP evaluasi penanganan keluhan secara berkala. Survey Kepuasan Masyarakat Pengembangan inovasi sistem teknologi informasi.

25

26

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian No A 1

Komponen Penilaian

Nilai Maks

Nilai 2015

Nilai 2016

5,00

3,24

2,53

50,66

3,99

5,00

4,38

3,13

62,50

3,75

6,00

4,51

4,84

80,72

6,00

Capaian Nilai PMPRB 2016 (%) 2017

3

PENGUNGKIT MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

4 5 6 7

PENATAAN TATALAKSANA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM PENGUATAN AKUNTABILITAS PENGUATAN PENGAWASAN

5,00 15,00 6,00 12,00

3,47 11,06 2,72 8,43

3,97 11,04 3,00 10,07

79,38 73,57 50,07 83,90

4,75 14,34 5,14 11,14

8

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

6,00

4,50

5,22

86,98

5,79

60,00

42,30

43,80

73,00

54,91

B 1.

SUB TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT HASIL NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

14,00

10,10

10,10

72,16

9,96

2.

SURVEI INTERNAL INTEGRITAS ORGANISASI

6,00

3,73

4,35

72,47

5,32

3. 4.

SURVEI EKSTERNAL PERSEPSI KORUPSI OPINI BPK

7,00 3,00

5,24 2,50

5,17 2,00

73,89 66,67

5,32 2,00

5.

SURVEI EKSTERNAL PELAYANAN PUBLIK

10,00

8,01

7,60

76,00

8,27

SUB TOTAL KOMPONEN HASIL INDEKS REFORMASI BIROKRASI

40,00 100,00

29,58 71,88

29,22 73,02

73,06 73,02

30,87 85,78

2

Pengungkit (60) 5

Manajemen Perubahan 3,24  2,53

5

Penataan Peraturan Perundangan-undangan 4,38  3,13

6

Penataan dan Penguatan Organisasi 4,51  4,84

5

Penataan Tatalaksana 3,47  3,97

15

Penataan Sistem Manajemen SDM 11,06 11,04

6

Penguatan Akuntabilitas 2,72  3,00

12

Penguatan Pengawasan 8,43  10,07

6

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4,50  5,22

Total Nilai Pengungkit 42,30  43,80 28

29

1. Manajemen Perubahan  Memperbaiki 

 



pengorganisasian PMPRB sedemikian rupa sehingga penyampaian aplikasi PMPRB secara Online dan tepat waktu; Lebih mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja terkait reformasi birokrasi secara berkala, agar dapat diketahui rencana yang sudah dilaksanakan dan belum sehingga memudahkan dalam melakukan tindak lanjut terhadap rencana kerja yang belum dilakukan; Melakukan sosialisasi/internalisasi roadmap reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai; Memperluas cakupan media komunikasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya menjangkau pegawai internal, tetapi juga menjangkau stakeholders kementerian pertanian; Melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan agen perubahan sebagai upaya untuk melakukan perubahan mind set aparatur. 30

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan secara berkala

31

3. Penataan Organisasi

▪ Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi

organisasi dengan mengajukan perubahan organisasi; ▪ Struktur organisasi belum sepenuhnya relevan dengan kinerja yang diharapkan dalam renstra.

4. Penataan Tata Laksana  Menetapkan secara formal peta proses bisnis yang

sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian pertanian;  Mengintegrasikan implementasi pengembangan e-government yang sudah dilakukan.

33

5. Penataan SDM Aparatur  Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM, antara lain melalui : 1. 2. 3.

4.

peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan kesenjangan kompetensi, melakukan penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi; melakukan pengukuran kinerja secara periodik sehingga capaian kinerja individu dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan pegawai berkelanjutan; dan menjadikan capaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja; dan

 Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan struktural eselon III dan IV

agar memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan serta melakukan monitoring dan evaluasi demi tercapai perbaikan kinerja;

6. Akuntabilitas •

Menyempurnakan kualitas renstra dengan indikator kinerja tujuan sebagai alat ukur keberhasilan kementerian pertanian pada akhir periode renstra tahun 2019. Indikator kinerja relevan dengan rumusan sasaran dan indikator kinerja tidak terlalu banyak sehingga lebih fokus dalam pencapaian target

•

Menyempurnakan kualitas renstra unit eselon I kementerian pertanian agar memiliki indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan, dan jelas rumusan sasaran dengan indikator kinerja , terdapat keselarasan yang logis antara tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya.

•

Membuat perjanjian kinerja secara berjenjang sampai kepada seluruh tingkatan eselon IV, sehingga terlihat keselarasan ukuran kinerja antara bawahan dengan kinerja atasannya yang menggambarkan kinerja secara berjenjang.

35

Akuntabilitas (lanj..) 

Menyempurnakan kualitas laporan kinerja tingkat unit eselon I sehingga unit eselon I sudah menggunakan peraturan yang terbaru, mengukur capaian target dalam perjanjian kinerja, menjelaskan secara runut perhitungan realisasi kinerja, menjelaskan analisis tidak tercapaianya target serta solusinya secara memadai dan menyajikan akuntabilitas ( realisasi) keuangan per sasaran;



Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabiliats dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Kementerian Pertanian secara berkelanjutan untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

36

7. Penguatan Pengawasan 

Evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakan, terutama terkait dengan pengembangan manajemen risiko, penangan benturan kepentingan, dan whistle blowing system (WBS).



Memperkuat penerapan sistem integritas dengan menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, whistle blowing system (WBS) dan benturan kepentingan, terutama implementasinya di berbagai unit kerja serta meneruskan pembangunan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM).

37

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Meningkatkan kualitas layanan yang didasarkan pada hasil survei eksternal, khususnya hasil persepsi korupsi sehingga diperoleh kesamaan antara kualitas dan harapan pelanggan.



Perlu segera diimplementasikan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan dan pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila tidak menerima layanan sesuai standar sehingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan.



Melakukan inovasi terus menerus secara berkesinambungan dalam melakukan pelayanan terhadap stakeholders.

38

HASIL (40) 20

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

14

Nilai Akuntabilitas Kinerja 10,10  10,10

6

Nilai Kapasitas Organisasi

3,73  4,35

10

Penataan dan Penguatan Organisasi

7

Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal ) 5,24  5,17

3

Opini BPK 2,50  2,00

10

Penataan Tatalaksana

10

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 8,01  7,60

Total Nilai Hasil 29,58  29,22 39

Indeks Kapasitas Organisasi  Hasil survei terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 4,35

dari maksimal 5,00 yang menggambarkan persepsi para pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal dengan komponen : 1. Budaya Organisasi dan sistem Anti Korupsi (3,66) 2. Integritas terkait pengelolaan SDM (3,67) 3. Integritas terkait pengelolaan anggaran (3,51) 4. Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma (3,63)  Indeks kapasitas organisasi Kementerian Pertanian berada di atas rata-rata Indeks kapasitas organisasi K/L di Indonesia (4,28).

Grafik Indeks Kapasitas Organisasi

Survei Internal Integritas Organisasi  Meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan

anggaran dengan memastikan setiap sumber biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara benar;  Meningkatkan penerapan kode etik dan aturan disiplin organisasi dengan memastikan terdapat mekanisme pemberian sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin.

Indeks Kualitas Pelayanan Grafik 9. 1 Perbandingan IKP Kementerian Pertanian terhadap Rata-rata IKP 72 K/L

 Skor Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) pelayanan di Kementerian Pertanian dinilai BAIK, dengan perolehan skor total 3,04, namun jika dibandingkan

dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain, sebagian besar unsur pelayanan di Kementerian Pertanian berada di bawah rata-rata IKP.  Unsur persyaratan pelayanan, biaya atau tarif, penanganan pengaduan, saran dan masukan memiliki selisih indeks yang lebih besar dibawah rata-rata unsur IKP sebesar 0,30, 0,15 dan 0,14.  Sementara itu, unsur perilaku pelaksana atau kemudahan sistem terpaut 0,05 di atas rata-ratanya

GAP HARAPAN DAN KUALITAS PELAYANAN Persyaratan Pelayanan Prosedur Pelayanan Waktu Pelayanan Biaya atau Tarif Produk/Jasa Spesifikasi Kompetensi Petugas Pelaksana atau Sistem Perilaku pelaksana atau kemudahan sistem Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Indeks Kualitas Pelayanan  Berdasarkan analisa gap atau kesenjangan antara harapan dengan

kinerja unsur persyaratan pelayanan dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan berada di atas gap 1,0 poin yaitu sebesar 1,37 dan 1,17 poin. Artinya kesenjangan antara harapan dengan penilaian kinerja Kementerian Pertanian unsur persyaratan pelayanan dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan masih butuh perhatian dan perbaikan layanannya.  Sedangkan unsur lainnya masih dalam tingkat yang wajar layanan berada di bawah gap 1,0 poin. Artinya kesenjangan antara harapan dengan penilaian kinerja Kementerian Pertanian masih dalam tingkat yang wajar.

Importance and Performance Analysis Kualitas Layanan Kementerian Pertanian

Importance and Performance Analysis Kualitas Layanan Kementerian Pertanian  Untuk peningkatan kinerja layanan di Kementerian Pertanian,

prioritas perbaikan layanan berdasarkan Analisa IPA (Importance & Performace Analysis) difokuskan pada kuadran Improvement.  Unsur-unsur pada Kuadran Improvement ini diharapkan tinggi oleh masyarakat pengguna layanan dan kinerja layanan masih dipersepsikan KURANG. Hal ini ditunjukkan unsur persyaratan pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan yang masuk dalam kuadran improvement.  Sementara itu, terdapat tiga unsur yang dinilai pengguna pelayanan sudah memenuhi harapan pengguna, yaitu prosedur pelayanan, perilaku pelaksana atau kemudahan sistem dan kompetensi petugas pelaksana atau sistem.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)  Hasil survei terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menunjukkan hasil dengan kategori BAIK. Skor IPAK 2,96 dari skor maksimum 4,00 atau

berada pada urutan 67 dari 72 K/L .  Integritas ini ditinjau tidak hanya dari sistem layanan yang mungkin berpotensi menyimpang, namun juga perilaku pemberi layanan dalam bersikap, misalnya menawarkan layanan yang lebih cepat, kesediaan menerima gratifikasi, ketersediaan sarana pengaduan dsb.

Peningkatan Disiplin Pegawai Kementan  Rekapitulasi absensi pegawai bulan Januari s.d Juni 2017 (akumulasi  

   

pegawai yang terlambat dan tidak masuk kantor). Penggunaan seragam beserta atribut lain (papan nama) untuk memudahkan identifikasi, pengadaan name tag oleh Biro OK. Pembentukan satuan tugas di Biro/Pusat untuk memonitor pegawai yang terlambat masuk kantor (Jam 7.30 sudah siap di depan lift), dimulai Biro OK tanggal 17 Juli 2017. Lingkup Setjen dan seluruh Eselon I dimulai pada tanggal 1 Agustus 2017. Pelaksanaan absensi online (Biro OK, Biro UP, dan Pusdatin) ditargetkan mulai dilaksanakan pada bulan September 2017. Membuat animasi tentang disiplin, integritas, etos kerja, dan gotong royong Menyempurnakan Permentan Nomor 4361 Tahun 2013 tentang Pakaian Seragam PNS di lingkungan Kementan

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL

50

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

51

KEWAJIBAN ESELON I DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI No.

Kegiatan

Kewajiban Eselon I

A. MANAJEMEN PERUBAHAN 1.

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi masingmasing Eselon I.

2.

Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan Implementasi Penyusunan Rencana Strategi dan Strategi Komunikasi. Perubahan dan Strategi Komunikasi Kementerian Pertanian.

3.

Pembentukan Nilai-nilai untuk Menegakkan Implementasi Nilai-nilai Budaya Kerja. Integritas.

4.

Pembentukan Agen Perubahan yang Pembentukan Agen Perubahan dan Implementasi Mendorong Terjadinya Perubahan dan Pola Rencana Kerja Agen Perubahan. Pikir.

5.

Pengembangan Berbagai Instrumen Integritas, Implementasi Kode Etik/Kode Meliputi: Kode Etik/Kode Perilaku, Pengisian LHKPN/LHKASN. LHKPN/LHKASN.

Perilaku

dan

52

Lanjutan No.

Kegiatan

Kewajiban Eselon I

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

6.

Monitoring dan Evaluasi.

Penyusunan Laporan Birokrasi Eselon I.

Pelaksanaan

Reformasi

7.

Pelaksanaan Internalisasi Mendorong Budaya Sosialisasi Budaya Kerja Kementerian Pertanian Kerja. Pada Masing-masing Eselon I.

B. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN 1.

Pembangunan Unit Kerja untuk Memperoleh Pembinaan dan Usulan Unit Kerja untuk WBK/WBBM. Memperoleh WBK/WBBM di Lingkungan Unit Eselon I.

2.

Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

Melaksanakan Pengendalian Lingkungan Unit Eselon I.

Gratifikasi

di

53

Lanjutan No.

Kegiatan

Kewajiban Eselon I

B. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN 3.

Pelaksanaan Whistleblowing System.

Menindaklanjuti Laporan Whistleblowing System.

4.

Pelaksanaan Kepentingan.

5.

Pengembangan Terintegrasi.

6.

Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Menindaklanjuti Laporan Pengaduan Masyarakat

7.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal.

Melaksanakan Pembangunan SPI pada Unit Kerja Eselon I.

Pemantauan

Benturan Melaksanakan Pemantauan Benturan Kepentingan.

Sistem

Pengaduan Turut Berpartisipasi dalam Pengembangan Sistem Pengaduan Terintegrasi.

C. PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1.

Pemantauan Capaian Kinerja Secara Berkala.

Pemantauan Capaian Kinerja Secara Berkala. 54

Lanjutan No.

Kegiatan

Kewajiban Eselon I


Pembangunan/Pengembangan Teknologi Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi Informasi dalam Manajemen Kinerja di Unit secara Elektronik. Organisasi Kementerian Pertanian.

3.

Penyempurnaan SAKIP.

Partisipasi dalam Revisi/Penyempurnaan Pedoman SAKIP Kementan.

4.

Sistem Pelaporan Terbuka.

Penerapan Sistem Pelaporan Akuntabilitas Berbasis Online.

5.

Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja.

Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Eselon I.

6.

Pengelolaan Keuangan.

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Eselon I.

7.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal.

Pengelolaan BMN Kementerian Pertanian secara Tertib.

55

Lanjutan No.

Kegiatan

Kewajiban Eselon I


Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Penerapan Sistem Aplikasi Pengelolaan Pengelolaan Perlengkapan dan Pelaporan Perlengkapan dan Pelaporan Keuangan/BMN pada Keuangan/BMN. Unit Kerja Eselon I.

9.

Peningkatan SDM Pengelola Keuangan/Perlengkapan/Pelaporan.

Usul Calon Peserta Pelatihan SDM Pengelola Keuangan/Perlengkapan/Pelaporan.

D. PENGUATAN KELEMBAGAAN 1.

Melakukan Analisis Organisasi Menyeluruh.

Duplikasi

Fungsi Melaksanakan Analisis Beban Kerja.

2.

Melakukan Evaluasi dan Restrukturisasi Melaksanakan: Kelembagaan secara Menyeluruh. 1. Evaluasi Organisasi; 2. Penyusunan Rancangan Rincian Tugas Pekerjaan Eselon IV.

3.

Penguatan Kelembagaan UPT Kementerian Evaluasi Kelembagaan UPT. Pertanian. 56

Lanjutan No.

Kegiatan

Kewajiban Eselon I

E. PENGUATAN TATA LAKSANA 1.

Penyederhanaan dan Penyempurnaan Peta Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Kementerian Proses Bisnis. Pertanian.

2

Penyempurnaan dan Implementasi SOP.

3.

Monev Penerapan Peta Proses Bisnis Internal Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP pada Unit dan Monev Penerapan SOP. Kerja Eselon I.

4.

Pengembangan Terintegrasi.

5.

Pengembangan Handal.

6.

Implementasi Undang-undang Keterbukaan Penyediaan Informasi Publik sesuai Undang-undang Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik.

E-Government Sistem

Kearsipan

Implementasi SOP pada Unit Kerja Eselon I.

yang Pengembangan E-Government yang Terintegrasi. yang Pengembangan Sistem Kearsipan yang Handal.

57

Lanjutan No.

Kegiatan

Kewajiban Eselon I

F. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN 1.

Penyusunan Kebutuhan ASN Kementerian Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan, Beban Pertanian. Kerja, dan Formasi pada Unit Kerja Eselon I.

2.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Updating Data SIM ASN pada Masing-masing Unit ASN. Kerja Eselon I.

3.

Penerapan Pedoman Penegakan Disiplin.

4.

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Penyusunan Standar Kompetenei Manajerial pada PNS Kementerian Pertanian. Unit Kerja Eselon I.

5.

Penyusunan Capaian Hasil Penilaian Prestasi Penyusunan Capaian Kinerja Pegawai pada Unit Kerja Seluruh PNS Kementerian Pertanian. Kerja Eselon I.

6.

Pelaksanaan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Koordinasi dalam Pelaksanaan Sistem Rekrutmen ASN secara Terbuka dan Berbasis Kompetensi. dan Seleksi ASN.

Penegakan Disiplin Pegawai pada Unit Kerja Eselon I.

58

Lanjutan No.

Kegiatan

Kewajiban Eselon I

F. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN 7.

Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif.

8.

Penyusunan Data Base Profil Kompetensi ASN Koordinasi dalam Penyusunan Data Base Profil Kementerian Pertanian. Kompetensi ASN Kementerian Pertanian.

9.

Penyusunan Pengembangan Karir Berdasarkan Partisipasi dalam Pengembangan Karir Pegawai. Data Base Profil Kompetensi ASN Kementerian Pertanian.

10.

Penguatan Sistem dan Kualitas Aparatur untuk Mendukung Kinerja.

11.

Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pola Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pola Karir ASN. Karir ASN.

Diklat Penyusunan Diklat Aparatur yang Berkualitas untuk Mendukung Kinerja.

59

Lanjutan No.

Kegiatan

Kewajiban Eselon I

G. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.

Penyusunan (Prolegtan).

Program

Legislasi

Pertanian Penyusunan Program Legislasi Pertanian.

2.

Evaluasi Pelaksanaan Prolegtan.

3.

Penyempurnaan Peraturan Perundang- Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan undangan yang Tidak Relevan/Disharmonis. yang Tidak Relevan/Disharmonis.

4.

Penyelenggaraan Pengembangan SDM Bidang Hukum.

Evaluasi Prolegtan.

Kapasitas Jumlah Calon Perancang Peraturan Perundangundangan dan Jumlah Peserta Bimtek.

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1.

Pemberian Pelayanan Publik Berbasis IT Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Portal Satu dengan Sistem Portal untuk Seluruh Unit Layanan. Kerja Pelayanan Publik.

2.

Penyederhanaan Pelayanan Publik.

Review Standar Pelayanan Publik sesuai Kebutuhan.

60

Lanjutan No.

Kegiatan

Kewajiban Eselon I

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3.

Bimtek Penilaian Penerapan Pelayanan Publik (SPP).

Standar Implementasi SPP.

4.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Kerja Pihak Ketiga. Pelayanan Publik.

5.

Peningkatan Pelayanan Publik dengan Inovasi Menciptakan Inovasi Pelayanan. Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

I. QUICK WINS

1.

Penerapan Program Gerakan Revolusi Mental.

2.

Penetapan Unit Kerja Kementerian Pertanian.

3.

Penetapan Program Unggulan Quick Wins Melaksanakan Penetapan Quick Wins. Kementerian Pertanian.

Quick

Implementasi Gerakan Revolusi Mental.

Wins Mengusulkan, Merumuskan dan Melakukan Pembinaan terhadap Unit Kerja Quick Wins.

61

BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

TERIMA KASIH ATAS PERAN AKTIF

SEKRETARIAT UNIT PELAKSANA RB KEMENTAN BAGIAN TATALAKSANA DAN REFORMASI

GEDUNG A LANTAI 6 62

DASAR HUKUM ROAD MAP

Recommend Documents