PETA PANDUAN (Road Map) Tahun

Buku I

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Tahun 2010 - 2014

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN PETA PANDUAN (Road Map) 2009 PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Tahun 2010 - 2014

ii


KATA PENGANTAR Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014 di bidang perekonomian menargetkan pertumbuhan ekonomi ratarata 7 %, tingkat pengangguran menjadi berkisar 5 6%, tingkat kemiskinan diharapkan menjadi 8 -10%, dan diperlukan investasi sekitar Rp. 2.000 triliun tiap tahun. Untuk itu, sektor industri diharapkan menjadi penggerak utama (prime mover) mampu berkontribusi lebih dari 26% terhadap PDB pada tahun 2014, dan mampu tumbuh minimal 1,5% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh pada tahun 2025, menghadapi tantangan dan kendala yang ada, serta merevitalisasi industri nasional, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT telah tersusun 35 Road Map (peta panduan) pengembangan klaster industri prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) sebagai penjabaran Perpres 28/2008, yang disajikan dalam 6 (enam) buku, yaitu: 1. Buku I, Kelompok Klaster Industri Basis Industri Manufaktur (8 Klaster indutri), yaitu: 1) Klaster Industri Baja, 2) Klaster Industri Semen, 3) Klaster Industri Petrokimia, 4) Klaster Industri Keramik, 5) Klaster Industri Mesin Listrik & Peralatan Listrik, 6) Klaster Industri Mesin Peralatan Umum, 7) Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil, 8) Klaster Industri Alas Kaki.

KATA PENGANTAR

iii

2. Buku II, Kelompok Klaster Industri Berbasis Agro (12 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawit, 2) Klaster Industri Karet dan Barang Karet, 3) Klaster Industri Kakao, 4) Klaster Industri Pengolahan Kelapa, 5) Klaster Industri Pengolahan Kopi, 6) Klaster Industri Gula, 7) Klaster Industri Hasil Tembakau, 8) Klaster Industri Pengolahan Buah, 9) Klaster Industri Furniture, 10) Klaster Industri Pengolahan Ikan, 11) Klaster Industri Kertas, 12) Klaster Industri Pengolahan Susu. 3. Buku III, Kelompok Klaster Industri Alat Angkut (4 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Kendaraan Bermotor, 2) Klaster Industri Perkapalan, 3) Klaster Industri Kedirgantaraan, 4) Klaster Industri Perkeretaapian. 4. Buku IV, Kelompok Klaster Industri Elektronika dan Telematika (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Elektronika, 2) Klaster Industri Telekomunikasi, 3) Klaster Industri Komputer dan Peralatannya. 5. Buku V, Kelompok Klaster Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia, 2) Klaster Industri Fashion, 3) Klaster Industri Kerajinan dan Barang seni. 6. Buku VI, Kelompok Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu (5 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Batu Mulia dan Perhiasan, 2) Klaster Industri Garam, 3) Klaster Industri Gerabah dan Keramik Hias, 4) Klaster Industri Minyak Atsiri, 5) Klaster Industri Makanan Ringan. Diharapkan dengan telah terbitnya 35 Road Map tersebut pengembangan industri ke depan dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan dapat menjadi:

iv


1. Pedoman operasional Pelaku klaster industri, dan aparatur Pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). 3. Informasi dalam menggalang partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Kepada semua pihak yang berkepentingan dan ikut bertanggung-jawab terhadap kemajuan industri diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peta panduan (Road Map) ini secara konsekuen dan konsisten, sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Semoga Allah SWT meridhoi dan mengabulkan cita-cita luhur kita bersama menuju Indonesia yang lebih baik.

Jakarta,

November 2009

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

KATA PENGANTAR

vi


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................... iii DAFTAR ISI ......................................................... vii PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL ..................................................................... xi PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 103/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI BAJA .......................................

1

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 103/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI BAJA .......................................

9

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 104/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI SEMEN .................................... 29 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 104/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI SEMEN .................................... 37

DAFTAR ISI

vii

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 105/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PETROKIMIA ............................ 49 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 105/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PETROKIMIA ............................ 57 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 106/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAMIK ................................. 77 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 106/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAMIK ................................. 85 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 107/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI MESIN LISTRIK DAN PERALATAN LISTRIK . .................................................................. 101 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 107/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI MESIN LISTRIK DAN PERALATAN LISTRIK .................................................................... 109 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 108/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI MESIN PERALATAN UMUM .......... 131

viii


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 108/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI MESIN PERALATAN UMUM .......... 139 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 109/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL ...... 159 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 109/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL ...... 167 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 110/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI ALAS KAKI ............................... 189 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 110/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI ALAS KAKI ............................... 197

DAFTAR ISI

ix


PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa pengembangan industri nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memper kokoh ketahanan nasional memerlukan sebuah kebijakan industri nasional yang jelas;

b. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan pemberian fasilitas bagi penanaman modal yang sesuai dengan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c.

Bahwa ...

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

xi

c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal se bagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kebijakan industri nasional sebagai pedoman dalam pengembangan industri nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pe merintah, dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5.

xii

Undang-Undang ...


5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL. Pasal 1

(1) Pemerintah menetapkan industri nasional.

kebijakan

(2) Kebijakan ...


xiii

(2) Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah.

(3) Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden ini. Pasal 2

Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian menyusun dan menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu. Pasal 3

(1) Dalam rangka pengembangan kompe tensi inti industri daerah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3):

a. Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi; dan b. Pemerintah ...

xiv


b. Pemerintah Kabupaten/Kota me nyusun peta panduan pengem bangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota.

(2) Menteri yang bertugas dan bertang gungjawab di bidang perindustrian me netapkan peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota. Pasal 4

(1) Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada:

a. Industri prioritas tinggi, baik industri prioritas nasional maupun industri prioritas berdasarkan kompetensi inti industri daerah;

b. Industri pionir;

c. Industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;

d. Industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi;

e. Industri yang menunjang bangunan infrastruktur;

f. Industri yang teknologi;

g. Industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;

melakukan

pem alih

h. Industri ...


xv

h. Industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;

i. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau

j. Industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

(2) Fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal, insentif nonfiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian fasilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu, untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Pasal 5

(1) Permohonan pemberian fasilitas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

(2) Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi:

a. Mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. mengevaluasi ...

xvi


b. mengevaluasi pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); serta

c. merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah kepada Menteri atau pejabat terkait yang berwenang, guna diproses lebih lanjut penetapannya.

(3) Prosedur, mekanisme permohonan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. Pasal 6

(1) Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian mem bentuk Tim Teknis yang bertugas meng kaji, merumuskan dan mengevaluasi:

a. Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas;

b. Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi; dan

c. Peta Panduan Pengembangan Kompe tensi Inti Industri Kabupaten/Kota.

(2) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi pemerintah dan unsur lainnya yang dipandang perlu. (3) Dalam ...


xvii

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha.

(4) Tim Teknis mengusulkan hasil kajian, perumusan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian, untuk mendapat penetapan. Pasal 7

Kebijakan industri nasional ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu. Pasal 8

(1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian.

(2) Para Menteri lain/pimpinan instansi terkait melaksanakan ketentuanketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini dan peraturan pelaksanaannya, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Pasal ...

xviii


Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso


xix

xx


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 103/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI BAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu; PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 103/M-IND/PER/10/2009

b. Bahwa industri baja merupakan salah satu basis industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetap kan peta panduan pengembangan klaster industri baja;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Baja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);


3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indo nesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);




6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 103/M-IND/PER/10/2009

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/ P Tahun 2007;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Orga nisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi sasi dan Tata Kerja Departemen Per industrian; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI BAJA.


Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Baja Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri baja untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Baja adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Besi dan Baja Dasar (KBLI27101);

b. Industri Penggilingan Baja (KBLI27102);

c. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Besi dan Baja (KBLI-27103).

3. Pemangku Kepentingan adalah Peme rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

4. Menteri adalah Menteri yang melaksana kan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.


Pasal 2

(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. Pedoman operasional Aparatur Peme rintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan prog ram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster industri Baja, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Baja ataupun sektor lain yang terkait;

c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan

d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.


Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Baja dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4

(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 4. Gubernur seluruh Indonesia; 5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 103/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI BAJA

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II SASARAN BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd FAHMI IDRIS



PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 103/M-IND/PER/10/2009

10


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Baja Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Industri Logam Dasar Besi dan Baja termasuk dalam kode 2710 yang terdiri dari: •

27101 : Industri besi dan baja dasar (iron and steel making)

•

27102 : Industri penggilingan baja (steel rolling)

•

27103 : Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi

B. Pengelompokan Industri Baja Berdasarkan aliran proses dan hubungan antara bahan baku dan produk, maka struktur industri baja dapat ditunjukkan sebagai pohon industri baja seperti pada Gambar I.1 berikut: Bloom

Profil Berat

Ingot

Green Pipe

Pipa Tanpa Kampuh Mur & Baut

ROD

PC W ire Wire & Rod

Billet

Kawat

Paku Kawat Las Besi Beton/Profil

Scrap

Pellet Besi

Besi Spon

Iron Ore

Pig Iron

Bar

Shaft Bar

Profil Las

HRC

GI Sheet

Slab

CRC

Tin Plate Coasted Steel, dll

Plate Pipa Las Lurus

Steel/Iron cast

Pipa Las Spiral

Slab Stainless Steel

Industri Baja

Buluh

HRC Stainless Steel CRC Stainless Steel

Gambar I.1. Pohon Industri Baja


11

Selanjutnya, struktur industri baja nasional tersebut dapat pula dibagi dalam pengelompokan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 berikut: Tabel I.1. Pengelompokan Industri Baja Nasional Ind us tri H ulu Pertambangan

B ijih B esi

F e rro N ic k e l

Peyediaan Bahan Baku B esi S p o ns

P ig Iro n

S c ra p

Ind us tri A nta ra 1

Ind us tri A nta ra 2

Pembuatan Baja Kasar

Pembuatan Semi Finished Product

Ing o t

S la b

B ille t

B lo o m

HRC / C RC / P /S P /S

P e la t B a ja

W ire Rod

Industri Hilir Pembuatan Finished Flat Product

B jLS

Tin Galva P late nizing

P rofil Las

P ipa B aja

Pembuatan Finished Long Product

S hearing/ B aja B esi P rofil P aku S litting B atangan K anal

W ire B esi K awat K awat K awat M ur & M esh B eton B eton B aja Las B aut

PC W ire

Pengelompokan tersebut diusulkan sebagai bentuk penyederhanaan dalam identifikasi kondisi masingmasing tahapan proses. 1. Kelompok Industri Hulu a. Pertambangan Meskipun secara proses bukan dianggap sebagai bagian dari industri besi baja dan merupakan industri pemasok dalam supply chain industri baja, namun keberadaannya sangat strategis dalam menentukan daya saing industri baja suatu negara. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah pertambangan bijih besi, pasir besi, ferro nikel, batu bara baik untuk bahan energi maupun bahan baku kokas, gas alam, mineral penunjang seperti batu kapur dan dolomit. b. Penyedia Bahan Baku. Kelompok ini juga sangat strategis dalam menentukan daya saing industri baja suatu

12


negara. Kelompok ini terdiri dua jalur proses pembuatan besi (iron making) serta satu industri penyediaan scrap yang merupakan material besi bekas. Sebagaimana dipahami secara umum dalam dunia perbajaan, bahwa terdapat dua jalur utama dalam industri pembuatan besi. Jalur pertama yang mendominasi sebesar 70% dari produksi besi dunia adalah melalui teknologi blast furnace. Melalui proses ini bijih besi direduksi dengan kokas batu bara dalam sebuah tanur tiup yang tinggi. Produk dari proses ini adalah besi cair yang kemudian dapat diproses lebih lanjut dalam tahap steel making atau dapat langsung dicetak sebagaimana dikenal sebagai pig iron. Jalur lain yang merupakan alternatif industri pembuatan besi adalah jalur pembuatan besi spons. Melalui jalur ini bijih besi dalam bentuk bulk atau pellet direduksi dengan gas pereduksi (yang berasal dari gas alam atau batu bara). Produk dari proses ini dapat berupa besi spons atau hot briquette iron (HBI), sebagai bahan baku proses steel making selanjutnya. Jalur ini menguasai sekitar 25 dari produksi besi dunia. Di samping dua jalur utama diatas terdapat pula beberapa teknologi penyedia bahan baku industri baja yang jumlahnya relatif kecil seperti teknologi direct smelting, rotary kiln, dan open heart. 2. Kelompok Industri Antara 1: Pembuatan Baja Kasar (Crude Steel) Kelompok ini sering dijadikan ukuran produksi industri baja suatu negara. Melalui proses yang LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 103/M-IND/PER/10/2009

13

tahap akhirnya mengubah baja cair menjadi baja padat ini dihasilkan bloom dan billet sebagai bahan baku industri baja pengolahan long product, slab sebagai bahan baku industri pengolahan flat product dan ingot sebagai bahan baku industri pembentukan baja lainnya. Konsumsi per kapita industri baja suatu negara di hitung dari jumlah produksi baja kasar ini dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut pada saat itu. 3. Kelompok Industri Antara 2: Pembuatan Baja Semi Finished Product Kelompok ketiga ini adalah tahap yang memproses baja kasar menjadi produk semi finished. Billet dan bloom merupakan bahan baku untuk pem buatan produk semi finished wire rod dan green pipe. Selanjutnya wire rod akan menjadi bahan baku berbagai industri pengolahan long finished product seperti paku, baut, mur, kawat las, PC wire. Sedangkan green pipe akan menjadi bahan baku industri seamless pipe (OCTG dan Line Pipe) bagi industri migas. Sementara semi finished product di jalur flat product adalah hot rolled coil (HRC), hot rolled plate (HRP) dan cold rolled coil (CRC). HRC selain merupakan bahan baku terbesar dari industri pengolahan flat product seperti untuk konstruksi, pipa las spiral dan otomotif. Sementara CRC digunakan sebagai bahan baku industri peralatan rumah tangga, otomotif, pelapisan seng. Pelat baja merupakan semi finished product yang digunakan sebagai bahan baku industri pipa las longitudinal, profil dan perkapalan.

14


4. Kelompok Industri Hilir a. Pembuatan baja finished flat product Kelompok ini merupakan konsumen terbesar industri baja dunia. Berbagai industri pemakai diantaranya industri konstruksi, otomotif, pipa, profil dan pelapisan. Sebagai media antara bahan baku HRC dan CRC dengan kebutuhan industri pembuatan finished product, maka di masukkan pula dalam kelompok ini industri jasa pemotongan dan pembentukan baja lembaran (shearing/slitting lines). b. Pembuatan baja finished long product Kelompok ini merupakan konsumen paling bervariasi dari industri baja. Berbagai industri pemakai diantaranya industri pembuatan baja batangan, profil, baja konstruksi, kawat, paku, mur/baut.


15

16


BAB II SASARAN Sasaran pengembangan jangka menengah antara lain mengembangkan industri pengolahan bahan baku besi baja berbasis sumber daya lokal, mengoptimalkan kapasitas terpasang industri baja kasar (7.4 juta ton) dan berkembangnya produk baja lembaran dan baja batangan untuk kebutuhan industri perkapalan, pipa migas, konstruksi, otomotif, kemasan dan peralatan rumah tangga. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam jangka panjang adalah tumbuhnya industri peleburan baja terintegrasi yang menghasilkan baja khusus berbasis sumber daya lokal.


17

18


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Baja Nasional 1. Visi Industri Baja Nasional Memiliki industri baja modern dan efisien yang berstandar dunia yang memenuhi kebutuhan seluruh produk baja domestik dengan pencapaian konsumsi per kapita dunia. 2. Arah Pengembangan Memiliki industri baja yang mencapai daya saing global dalam aspek biaya, mutu, dan kemampuan sumber daya manusia dan level teknologi. Setelah merumuskan gambaran masa depan dan arah pengembangan industri baja nasional, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan peta arsitektur strategis sebagai cetak biru rumusan strategi berikut skenarionya untuk mendukung tercapainya visi industri dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu 15 tahun. Gambar III.1 menunjukkan hasil penyusunan peta arsitektur strategik yang dibuat secara skematik sederhana. Simplifikasi peta arsitektur strategik dipilih dan ditetapkan untuk memberi kemudahan dalam mendapatkan pengertian dan ide-ide skenario yang diusulkan. Peta arsitektur tersebut disusun sebagai berikut:


19

a. Bahwa sebagai hasil gambaran masa depan, dicitacitakan terciptanya industri baja nasional pada tahun 2020 yang memiliki daya saing tinggi. b. Indikasi daya saing tersebut dijabarkan dalam empat indikator pencapaian yaitu: •

Kapasitas produksi

•

Teknologi, research & development, dan sumber daya manusia

•

Supporting

•

Pendanaan

c. Untuk mengusahakan jalur pencapaian dilakukan dengan 3 tahap implementasi yang berjangka masing-masing lima tahun. d. Dalam setiap tahap implementasi kemudian diusulkan berbagai action plan yang menunjang dan mensukseskan setiap jalur pencapaian.

20



21

In d u s tri B a ja N a s io n a l S a a t In i

Konsumsi per kapita : 29 kg Penawaran : 6.5 juta ton per tahun

P e rb a ik a n T e k n o lo g i P ro d u k s i & P e m b in a a n M a n a je ria l

2011 - 2015

P e n g u s a h a an D a n a In ve s ta s i & S w a s ta n is a s i

K e b ija k a n P a s a r d a n H a rg a

P e n e ra p a n T ek n o lo g i & M a n a je m e n M o d e rn d a n R & D

ding Fun

rting Suppo

gi,R&D Teknolo DM dan S

ction Produ ity Capac

2016 - 2020

K o n s o lid a s i & R e s truk tu ris a s i

In te g ra s i k e In d u s tri H ilir

P e n e ra p a n M a n a je m e n d a n T ek n o lo g i R a m a h L in g k u ng a n

P e m en u h a n K a p a s ita s U n tuk m em e n u h i K o n s um s i p e r k a p ita

In d u s tri B a ja N a s io n a l B e rd a ya S a in g T in g g i

Peningkatan Daya Saing Produksi & Pertumbuhan Berkelanjutan

Konsumsi per kapita : 70 kg Penawaran : 20 juta ton per tahun

Gambar III.1. Peta Arsitektur Strategik Industri Baja Nasional

2006 - 2010

In s e n tif In ve s ta s i

P e rb a ik a n D a ta ba s e & M e n d o ro n g M e k a n ism e P a sa r

P e n g em b a n ga n In d u s tri B a h a n Baku

P e n in g k a tan u tilis is a s i k a p a s ita s

P e m ba n g u n an F a s ilita s P ro d uk s i B a ru

Peningkatan Kapasitas & Pengembangan Produk Baru

Integrasi Industri Hulu dan Peningkatan Kinerja Produksi

In ve s ta s i S e k to r Y a n g B e lu m A d a



B. Indikator Pencapaian 1. Kapasitas Produksi Memperhatikan bahwa konsumsi per kapita baja nasional pada tahun 2005 adalah 29 kg yang didapat dari kebutuhan baja sebanyak 6.5 juta ton per tahun yang dikonsumsi oleh 238 juta penduduk Indonesia. Apabila laju pertumbuhan penduduk saat ini pada level 1.5% dijadikan acuan untuk proyeksi 15 tahun mendatang, jumlah penduduk Indonesia pada pada tahu 2020 akan mencapai 300 juta orang. Apabila konsumsi rata-rata dunia diproyeksi seperti pada level saat ini yaitu 70 kg per kapita, maka kapasitas produksi industri baja nasional harus bisa mencapai 20 juta ton per tahun pada tahun 2020. Sebagai benchmark, dapat dibandingkan dengan gambaran masa depan yang diantisipasi oleh India dalam pengembangan industri baja nasionalnya. India memproyeksikan pengembangan industri bajanya dari konsumsi per kapita pada saaat ini sebanyak 30 kg /tahun mencapai level ratarata dunia pada 170 kg/tahun dalam 15 tahun mendatang. Total konsumsi nasioal pada saat ini sejumlah 36 juta ton per tahun ditingkatkan menjadi 90 juta ton per tahun terutama dengan pertumbuhan kapasitas produksi sebesar 7.3% per tahun menjadi 110 juta ton per tahun dengan memperhatikan pertumbuhan PDB sebesar 7-8% /tahun hingga tahun 2020. 2. Teknologi, R&D dan Sumber Daya Manusia Teknologi menjadi indikator daya saing dari industri baja. Level teknologi sangat menentukan konsumsi energi dan produktifitas dari sebuah pabrik baja.

22


Biaya Research & Development juga merupakan salah satu indikasi dari kemajuan industri baja suatu negara. Hal ini dihubungkan dengan pengembangan jenis produk yang dihasilkan baik untuk memproduksi kebutuhan akan produk baru maupun meningkatkan nilai tambah dari produkproduk yang rutin diproduksi. Akhirnya kemampuan sumber daya manusia me rupakan indikator bagi produktifitas dan kemampuan manajemen suatu industri baja baik dalam aspek operasional, perawatan maupun pemasaran. 3. Supporting Kondisi yang kondusif untuk meningkatkan produksi dan konsumsi baja juga merupakan indikator pencapaian daya saing industri baja nasional. Kondisi tersebut dinataranya kebijakan pemerintah di bidang perdagangan, promosi pemakaian baja, serta kebijakan pasar dan harga. Kebijakan lain yang juga strategis adalah hubungan industri baja dengan sektor industri lain terutama industri hilir yang merupakan konsumen industri baja. 4. Pendanaan Penyediaan dana investasi merupakan indikator lain dalam pencapaian daya saing industri. Ketersediaan dana investasi menjadi prasyarat yang mendorong inisiatif pembangunan industri yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kecenderungan industri baja global juga me mungkinkan terjadinya proses restrukturisasi dan konsolidasi antar produsen baja baik secara domestik maupun lintas negara. Kondisi yang kondusif harus diusahakan untuk mendukung proses global ini


23

mengingat kecenderungan ini sangat potensial dalam menentukan daya saing industri baja di level internasional.

C. Tahapan Implementasi Secara lengkap, tahapan implementasi yang diusulkan untuk pencapaian industri baja nasional berdaya saing global dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Tahap 1 : Integrasi Industri Hulu dan Peningkatan Kinerja Industri Tahap pertama dari implementasi (tahun 2006 – 2010) dilakukan untuk dapat mulai menyeimbangkan struktur industri dan perbaikan kinerja industri baja nasional. Pada tahap ini diharapkan tingkat per kapita baja nasional mencapai 43 kg per tahun dengan tingkat penawaran sebesar 10 juta ton per tahun pada akhir tahun 2010. Hal ini dilakukan dengan tahap awal pengembangan industri penyedia bahan baku berbasis sumber daya lokal dan melengkapi fasilitas produksi dari sektor-sektor yang belum ada. Secara bersamaan perlu di lakukan peningkatan utilisasi kapasitas dan perbaikan teknologi fasilitas industri yang ada. Pada saat yang sama, perlu dilakukan peningkatan ke mampuan sumber daya manusia untuk mengimbangi pengembangan industri tersebut. Dalam hal ini, dengan memperhatikan perkembangan industri baja global dan tahap implementasi selanjutnya, perlu dilakukan pembinaan manajemen untuk pengelolaan bisnis berstandar dunia (world class skilled management) khususnya khususnya untuk industri BUMN.

24


Di sisi lain, sebagai prasyarat penyuksesan pe ningkatan konsumsi yang cukup signifikan, maka harus dilakukan dengan memperjelas mekanisme pasar baik pasar domestik maupun pasar impor / ekspor. Ini dilakukan dengan menghilangkan bentukbentuk penyimpangan dalam bentuk pajak maupun subsidi. Hal ini sangat kritis dilakukan mengingat mulai tahun 2010 telah diberlakukan pula konsensus pasar bebas (APEC dan persiapan WTO). Untuk menunjang pembangunan, kebijakan dalam penyediaan dana investasi dan kebijakan perdagangan serta promosi juga menjadi faktor kunci keberhasilan usaha implementasi ini. 2. Tahap 2: Peningkatan Kapasitas dan Pengem bangan Produk Baru Tahap kedua dari implementasi (tahun 2011–2015) dilakukan dengan pening-katan kapasitas produksi yang baru secara agresif melalui penerapan teknologi yang terkini, yang diimbangi dengan manajemen modern, yang didukung dengan ketersediaan tenaga ahli yang terlatih dan ketersediaan dana investasi yang kompetitif. Pada tahap ini diharapkan tingkat per kapita baja nasional mencapai 57 kg per tahun dengan tingkat penawaran sebesar 15 juta ton per tahun pada akhir tahun 2015. Di sisi lain peningkatan kapasitas produksi dan pe ngembangan produk-produk baru, harus diimbangi pula dengan penciptaan pasar konsumsi yang kondusif dan realisasi pembangunan yang mengkonsumsi baja secara intensif.


25

Sebagai alternatif pendanaan investasi, perlu didukung negosiasi dengan sumber-sumber foreign direct investment (FDI) atau swastanisasi industri BUMN untuk mendatangkan modal investasi dari pasar domestik. 3. Tahap 3: Peningkatan Daya Saing Produksi dan Pertumbuhan Berkelanjutan Tahap akhir dari implementasi pencapaian industri baja nasional berdaya saing global selama 15 tahun mendatang (tahun 2016 – 2020), adalah untuk pencapaian daya saing produksi dan penciptaan kondisi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada tahap akhir 15 tahun ke depan ini, diharapkan tingkat per kapita baja nasional mencapai 70 kg per tahun dengan tingkat penawaran sebesar 20 juta ton per tahun pada akhir tahun 2020. Usaha implementasi utamanya adalah dengan me neruskan program-program pada tahap kedua dengan memperhatikan kecenderungan industri baja global seperti perkembangan teknologi, kecenderungan konsolidasi dan ketatnya proteksi lingkungan. Implementasinya dilakukan dengan pemenuhan kapa sitas dan mutu produksi pada level global, penerapan manajemen dan pendekatan teknologi yang ramah lingkungan. Di sisi lain, penciptaan kondisi yang kondusif untuk mengakomodasi kecenderungan global juga perlu diusahakan, diantaranya kecenderungan integrasi dengan industri-industri konsumen di hilir dan kecenderungan konsolidasi dan restrukturisasi yang bersifat domestik maupun lintas negara.

26


Lampran Peraturan Menter Perndustran RI Nomor : 0/M-IND/PER/0/00

BAB IV BAB IV PROGRAM RENCANA AKSI AKSI PROGRAM / /RENCANA

Tabel IV.1.Tabel Rencana Aksi Aksi Pengembangan Industri Baja Nasional IV.1. Rencana Pengembangan Industri Baja Nasional

Tahap 1 (2006-2010)

Tahap 2 (2011 – 2015)

Tahap 3 (2016 – 2020)

Tahap Implementasi

Integrasi Industri Hulu dan Peningkatan Kinerja Industri

Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Produk Baru

Peningkatan Daya Saing Produksi dan Pertumbuhan Berkelanjutan

Indeks Konsumsi

43 kg / kapita / tahun



Penawaran

10 juta ton / tahun

10 juta ton / tahun

10 juta ton / tahun

Menyeimbangkan struktur industri Memperbaiki kinerja industri Mengembangkan industri penyedia bahan

Mengembangkan kapasitas

Implementasinya

Investasi fasilitas produksi sektor-sektor

baru

Indikator Pencapaian Kapasitas Produksi

baku berbasis sumber daya lokal

produksi yang baru secara agresif melalui penerapan teknologi yang terkini

dilakukan dengan pemenuhan kapasitas dan mutu produksi pada level global,. Di sisi lain,

Mengembangkan produk-produk

yang belum ada.

 Meningkatkan utilisasi kapasitas Teknologi, R&D dan SDM

Memperbaiki teknologi fasilitas yang ada. Meningkatkan kemampuan sumber daya

manusia untuk mengimbangi pengembangan industri

Menerapkan manajemen modern penerapan manajemen yang didukung dengan ketersediaan tenaga ahli yang terlatih

dan pendekatan teknologi yang ramah lingkungan

Melakukan pembinaan manajemen untuk

pengelolaan bisnis berstandar dunia khususnya untuk industri BUMN.

13


27


Action Plan Tahap 1 (2006-2010) Suporting

Tahap 2 (2011 – 2015)

Memperjelas mekanisme pasar baik pasar Menciptakan pasar konsumsi domestik maupun pasar impor / ekspor

Menghilangkan bentuk-bentuk

penyimpangan dalam bentuk pajak maupun subsidi (2010 telah diberlakukan pula konsensus pasar bebas APEC dan persiapan WTO).

yang kondusif dan realisasi pembangunan yang mengkonsumsi baja secara intensif

Tahap 3 (2016 – 2020)

penciptaan kondisi yang

kondusif untuk mengakomodasi kecenderungan global juga perlu diusahakan, diantaranya kecenderungan integrasi dengan industri-industri konsumen di hilir dan

Meningkatkan kebijakan perdagangan serta promosi Pendanaan

Membuat kebijakan dalam penyediaan dana investasi

Mengusahakan ketersediaan dana investasi yang kompetitif

Mendukung negosiasi dengan

kecenderungan konsolidasi

dan restrukturisasi yang bersifat domestik maupun lintas negara.

sumber-sumber foreign direct investment (FDI) sebagai alternatif

Swastanisasi industri BUMN

untuk mendatangkan modal investasi dari pasar domestik.

Pemerintah

Dept. Perindustrian Dept. Perdagangan Dept. Energi dan Sumber Daya Mineral Dept. Keuangan Dept. Tenaga Kerja danTransmigrasi Kement. Ristek Kement. Lingkungan Hidup Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peningkatan Daya Saing

Pemerintah Daerah Asosiasi & Lembaga Litbang

Perguruan Tinggi

Produsen

Perusahaan Penyedia Industri Penunjang, Perusahaan Penyedia Mesin Peralatan, Jasa Transportasi, Jasa Keuangan, Jasa Konsultasi

APBEBSI, GABBESI, GAPIPA, GABSI Lembaga Litbang

Perusahaan Penghasil Bahan Baku & Energi

Perusahaan Industri Baja

Perusahaan Jasa Distribusi

Eksportir

Gambar IV.1. Peran Pemangku Kepentingan Pengembangan Industri Baja Nasional

Gambar IV.1. Peran Pemangku Kepentingan Pengembangan Industri Baja Nasional

14

28


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 104/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI SEMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


29

b. Bahwa industri semen merupakan salah satu basis industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri semen;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Semen;



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

30


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme rintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);


31

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/ P Tahun 2007;


11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;


13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI SEMEN.

32


Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Semen Tahun 20102014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri semen untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Semen adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Semen (KBLI 26411);

b. Industri Kapur (KBLI 26412);

c. Industri Gips (KBLI 26413).

3. Pemangku Kepentingan adalah Pe merintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

4. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pasal 2



33


a. Pedoman operasional Aparatur Pe merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Semen, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Semen ataupun sektor lain yang terkait;


d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

34

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Semen dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).




(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambatlambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. Pasal 5



35




PRAYONO


36



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI SEMEN

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


37

38


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Semen 1. Semen merupakan komoditi strategis yang me manfaatkan potensi sumber daya alam bahan galian non logam berupa batu kapur, tanah liat, pasir besi dan gipsum (diimpor) melalui proses pembakaran temperatur tinggi (di atas 1.000 0C). 2. Industri semen mempunyai karakteristik : a. Padat modal (capital intensive); b. Padat energi berupa batubara dalam proses pembakaran dan energi listrik; c. Bersifat padat (bulky) dalam volume besar sehingga biaya transportasi tinggi. 3. Produsen semen nasional telah mampu memproduksi 11 jenis semen menurut kegunaannya, namun yang paling banyak digunakan adalah semen Portland (tipe I – V), semen komposit/campur dan semen putih. 4. Hasil produksi diutamakan untuk memenuhi ke butuhan nasional untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan perumahan, sedangkan ke lebihan produksi diekspor agar proses produksi berkesinambungan dan silo-silo tidak penuh. 5. Industri semen nasional mempunyai daya saing yang tinggi dan termasuk kelompok komoditi yang diperdagangkan tanpa hambatan tarif (BM = 0%) sesuai dengan kesepakatan perdagangan bebas hambatan (FTA).


39

B. Pengelompokan Industri Semen 1. Produsen semen mampu memproduksi berbagai jenis (saat ini ada 11) semen menurut kegunaannya; 2. Tarif Bea Masuk semen sejak tahun 1995 adalah 0% dan mulai tahun 2010 akan menjadi 5%; 3. Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk semen telah direvisi dan akan dinotifikasikan ke Sekretariat WTO bidang standardisasi untuk diberlakukan secara wajib. Tabel 1. Tarif Bea Masuk Produk Semen Berdasarkan HS Tahun 2008 HS

DESKRIPSI

BM

PPN (%)

SNI

2523.21.00.00

Portlan Putih

0

10

15-0129-2004

2523.29.90.00

Portland Pozoland

0

10

15-0302-2004

2523.29.10.00

Portland Type I – V

0

10

15-2049-2004

2523.29.29.00

Portland Campur

0

10

15-3500-2004

2523.90.00.00

Masonry

0

10

15-3758-2004

2523.29.29.00

Semen Portland Komposit

0

10

15-7064-2004

2523.90.00.00

Oil Well Cement (OWC)

0

10

15.3044-1992

Sumber: Buku Tarif Bea Masuk Indonesia Tahun 2008

40


BAB II SASARAN

A. Sasaran Jangka Menengah (2010 -2014) 1. Meningkatnya utilitas produksi dari 70% menjadi 80% yang didukung kemampuan produksi berbagai jenis semen dengan spesifikasi khusus; 2. Terpenuhinya kebutuhan semen nasional; 3. Diterapkannya secara wajib SNI No. 35/M-IND/ PER/4/2007 tanggal 31 Agustus 2007 terhadap produk semen.

B. Sasaran Jangka Panjang (2010-2025) 1. Terpenuhinya kebutuhan semen nasional di seluruh pelosok tanah air dengan harga jual yang tidak jauh berbeda di masing-masing daerah; 2. Terjaminnya pasokan energi khususnya batubara untuk periode jangka panjang; 3. Tersedianya tenaga kerja operator pabrik yang kompeten; 4. Makin menguatnya daya saing industri semen; 5. Terwujudnya kemampuan rekayasa dan fabrikasi pembangunan pabrik semen.


41

42


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Semen 1. Visi Industri Semen Menjadikan industri semen nasional berdaya saing tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Arah Pengembangan Arah pengembangan industri semen adalah me ningkatkan daya saing melalui efisiensi penggunaan energi dan diversifikasi produk semen.

B. Strategi Kebijakan 1. Memenuhi kebutuhan nasional; 2. Melakukan persebaran pembangunan pabrik semen ke arah luar Pulau Jawa; 3. Meningkatkan daya saing industri semen melalui efisiensi penggunaan energi; 4. Meningkatkan kemampuan kompetensi sumber daya manusia dalam desain dan perekayasaan pengembangan industri semen.

C. Indikator Pencapaian 1. Terpenuhinya kebutuhan nasional pada tingkat harga yang kompetitif; 2. Makin efisiennya penggunaan batubara, listrik dan energi lainnya; 3. Makin mandirinya dalam pembangunan pabrik baru.


43

D. Tahapan Implementasi 1. Langkah-langkah yang telah dilakukan a. Membuat estimasi kebutuhan semen dalam jangka pendek (2010 – 2014) maupun jangka panjang (2010 – 2025); b. Meningkatkan daya saing industri semen melalui upaya efisiensi penggunaan energi; c. Melakukan program Diklat Standar Kompetensi SDM yang dikoordinir oleh ISBI; d. Menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/4/ 2007 tentang Penerapan SNI Semen secara Wajib. 2. Langkah-langkah dilakukan

yang

sedang

dan

akan

a. Membuat estimasi pemenuhan kebutuhan semen dalam jangka pendek (2010–2014) maupun jangka panjang (2010–2025), melalui pembangunan pabrik baru; b. Terus melakukan upaya peningkatan daya saing terutama pada penggunaan energi dan diversifikasi produk semen; c. Terus melakukan program Diklat Standar Kompetensi SDM bekerjasama dengan ISBI dan instansi terkait; d. Menerapkan dan melakukan pengawasan serta pembinaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomo 35/M-IND/PER/4/2007 tentang Penerapan SNI Semen secara Wajib.

44


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Program Jangka Menengah (2010 -2014) 1. Meningkatkan kemampuan SDM persemenan melalui program pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM; 2. Meningkatkan penggunaan semen non Portland tipe I melalui kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan pihak REI; 3. Meningkatkan penghematan dalam penggunaan energi melalui: 

Kajian audit energi;



Peningkatan efisiensi energi panas dari 800 kkal per kg klinker menjadi 760 kkal per kg klinker;



Penggunaan sumber energi alternatif;



Penggunaan peralatan tambahan seperti Waste Heat Recovery Boiler.

B. Program Jangka Panjang (2010-2025) 1. Mengembangkan industri semen di luar Pulau Jawa khususnya Kawasan Timur Indonesia melalui pembangunan unit pengepakan, cement mill sampai pabrik semen secara utuh; 2. Meningkatkan kemampuan SDM dalam rekayasa dan pabrikasi melalui kerjasama dengan Institut Semen Beton Indonesia (ISBI) dalam program diklat dari tingkat operator hingga D3; 3. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dalam penggunaan bahan baku, emisi debu dan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 104/M-IND/PER/10/2009

45

efisiensi energi, melalui program CDM secara ber kesinambungan; 4. Meningkatkan kerjasama kemitraan antara produsen batubara dan semen; 5. Mendorong pengembangan teknologi yang lebih efisien melalui peningkatan kerjasama dengan NEDO maupun perusahaan permesinan dunia.

46



47

Mesn dan Peralatan; Transportas

Industri Pendukung

Terpenuhnya kebutuhan semen nasonal; Tercapanya tngkat utlsas rata-rata datas 0 persen; Dterapkannya Permenpern /00 tentang SNI secara wajb semen; Penngkatan efsens penggunaan energ.

Kraft,

Gypsum, Bahan Bangunan

Industri Terkait

Sasaran Jangka Panjang (2015 – 2025) . Menguatnya struktur ndustr semen; . Tnggnya daya sang ndustr semen nasonal d pasar domestk dan ekspor; . Makn efsennya penggunaan energ.

Kertas

Strategi

Batubara,

Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015 – 2025) 1. Melanjutkan program efsens dan dversfkas energ; 2. Menerapkan dan pengawasan SNI sesua dengan Permenpern no. /00; 3. Mengembangkan kompetens sumber daya manusa bag ndustr semen; 4. Mengembangkan ndustr semen yang berdaya sang tngg; 5. Mengembangkan bdang desan, rekayasa dan fabrkas pabrk semen yang hemat energ.

7

Infrastruktur : a. Penngkatan peran ltbang dan perguruan tngg; b. Pengembangan kemampuan Bala Besar Semen yang mampu melakukan desan dan rekayasa peralatan semen.

Pasar : a. Membangun daya sang guna menghadap produk mpor terutama semen dar Cna; b. Menngkatkan akses & penetras d pasar terutama d Kawasan Tmur Indonesa;

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Semen Semen Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri

SDM : a. Menngkatkan kemampuan kompetens SDM d bdang rekayasa dan pabrkas melalu penddkan dan pelathan sngkat hngga D; b. Melaksanakan pelathan sstem manajemen mutu pada ndustr semen.

Unsur Penunjang

Menjamn pemenuhan kebutuhan nasonal; Menerapkan secara konssten Permenpern no. /00 tentang SNI Wajb Semen; Melakukan kerjasama dengan NEDO dalam pembanguan Waste Heat Recovery Power Generaton d PT. Semen Padang; Melakukan koordnas dengan Pemerntah Daerah dan produsen semen dalam rangka pengembangan ndustr nt d daerah; Mempromoskan nvestas ndustr semen d luar Jawa khususnya Papua Barat.

Periodesasi Pembinaan : a. Perode 00 – 00 : Pengamanan kebutuhan semen nasonal; b. Perode 00 – 0 : Pengembangan teknolog yang makn modern dan efsen; c. Perode 0 – 0 : Pengembangan kemampuan rekayasa dan permesnan.

5.

4.

3.

1. 2.

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2015)

Sektor : Mendukung upaya pemenuhan pasokan semen d seluruh tanah ar pada tngkat harga yang wajar dan terjangkau. Teknologi : Pengembangan teknolog proses produks yang efsen.

. . . .

Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2015)

Industr Semen

Industri Inti


48

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Tahun 2010 - 2014 Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Semen

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Semen


8

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 105/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PETROKIMIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


49

b. Bahwa industri petrokimia merupakan salah satu basis industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri petro kimia;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Petrokimia;



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

50


108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);





8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia


51

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;




13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

52


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PETROKIMIA. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Petrokimia Tahun 20102014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri petrokimia untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Petrokimia adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batu Bara (KBLI 24117);

b. Industri Kimia Dasar lainnya (KBLI 24119);

c. Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer (KBLI 24122);

d. Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer (KBLI 24123);

e. Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer (KBLI 24124).

Organik


53


4. Menteri adalah Menteri yang me laksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian Pasal 2



a. Pedoman operasional Aparatur Pe merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan prog ram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Petrokimia, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Petrokimia ataupun sektor lain yang terkait;


54



(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Petrokimia dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4


(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambat nya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 105/M-IND/PER/10/2009

55

Pasal 5





PRAYONO


56



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PETROKIMIA BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


57

58


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Petrokimia Industri petrokimia secara umum dapat didefinisikan sebagai ”industri yang berbahan baku utama produk migas (naphta, kondensat yang merupakan produk samping eksploitasi gas bumi, gas alam), batubara, gas metana batubara, serta biomassa yang mengandung senyawa-senyawa olefin, aromatik, n-parrafin, gas sintesa, asetilena dan menghasilkan beragam senyawa organik yang dapat diturunkan dari bahan-bahan baku utama tersebut, untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi daripada bahan bakunya.” Kondisi ketersediaan bahan baku dari produk migas yang makin terbatas dan mahal mengakibatkan mulai munculnya pencarian-pencarian bahan baku pengganti, diantaranya gas etana, batubara, gas dari coal bed methane, dan limbah refinery (coke). Indonesia mempunyai sumber yang potensial untuk pengembangan klaster industri petrokimia yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan dan pangan. Produk-produk petrokimia merupakan produk strategis karena merupakan bahan baku bagi industri hilirnya (industri tekstil, plastik, karet sintetik, kosmetik, pestisida, bahan pembersih, bahan farmasi, bahan peledak, bahan bakar, kulit imitasi, dll).


59

B. Pengelompokan Industri Petrokimia Industri petrokimia dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 1. Industri petrokimia hulu Industri petrokimia hulu merupakan industri paling hulu dalam rangkaian industri petrokimia, memproses bahan baku berupa naphta dan/atau kondensat menjadi hidrokarbon olefin, aromatik, dan parafin. Contoh : industri olefin (ethylene, polyethylene, dll), industri aromatik (benzene, paraxylene, dll), industri berbasis C-1 (ammonia, methanol). 2. Industri petrokimia antara Industri petrokimia antara adalah industri yang memproses bahan baku olefin, aromatik (produk industri petrokimia hulu) menjadi produk-produk turunannya seperti vinyl chloride, styrene, ethylene glycol, dll. 3. Industri petrokimia hilir Industri petrokimia hilir adalah industri yang mengolah bahan yang dihasilkan oleh industri petrokimia antara menjadi berbagai produk akhir yang digunakan oleh industri atau konsumen akhir (industrial dan consumer goods). Contoh: industri PET, PP, HDPE, PVC, EDC, PTA, dll.

60


BAB II SASARAN A. Sasaran Jangka Menengah (2010-2014) 1. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas terpasang industri petrokimia dari 81% (2009) menjadi lebih dari 85% (2014). 2. Meningkatnya pemanfaatan bahan baku lokal menjadi lebih dari 20% (2014). 3. Meningkatnya kapasitas produksi industri petrokimia hulu: a. Olefin: ethylene dari 600.000 Ton/Tahun menjadi 900.000 Ton/Tahun, b. Aromatik: toluene 100.000 Ton/Tahun, dan orthoxylene 120.000 Ton/Tahun. c. Berbasis C1: amoniak 6,1 Juta Ton/Tahun menjadi 6,8 Juta Ton/Tahun, methanol 990.000 Ton/Tahun. 4. Terintegrasinya pengembangan industri petrokimia dengan pendekatan klaster, berlokasi di Banten (Anyer, Merak, Cilegon) untuk yang berbasis olefin, di Jawa Timur (Tuban, Gresik, Lamongan) untuk yang berbasis aromatik dan di Kalimantan Timur (Bontang) untuk yang berbasis C1.

B. Sasaran Jangka Panjang (2015-2025) 1. Meningkatnya kapasitas produksi industri petrokimia hulu: a. Olefin: ethylene dari 900.000 Ton/Tahun menjadi 1,25 Juta Ton/Tahun,


61

b. Berbasis C1: amoniak 6,8 Juta Ton/Tahun menjadi 7,5 Juta Ton/Tahun, methanol 990.000 Ton/Tahun menjadi 1,5 Juta Ton/Tahun, pupuk NPK dari 700.000 Ton/Tahun menjadi 1,9 Juta Ton/Tahun. 2. Terintegrasinya industri migas dengan industri petrokimia hulu, industri petrokimia antara dan industri petrokimia hilir melalui jaringan distribusi dan infrastruktur yang efektif dan efisien.

62


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Petro kimia 1. Visi Industri petrokimia Mewujudkan industri petrokimia yang berdaya saing dan mandiri. 2. Misi •

Pemantapan struktur industri petrokimia

•

Peningkatan efisiensi.

•

Perluasan lapangan kerja.

•

Percepatan alih teknologi

3. Arah Pengembangan Industri Petrokimia : Pengembangan industri berskala besar 4. Strategi a. Peningkatan utilisasi: •

Penguasaan pasar DN dan pasar ekspor, serta peningkatan informasi pasar.

•

Peningkatan efisiensi bahan baku dan energi.

•

Optimalisasi pemanfaatan bahan baku dalam negeri.

•

Penciptaan iklim usaha kondusif terhadap industri daur ulang petrokimia.

•

Integrasi industri petrokimia hulu dengan industri migas.


63

b. Penguatan struktur industri petrokimia yang terkait pada semua tingkat dalam rantai nilai (value chain): •

Peningkatan nilai tambah dengan pe ningkatan kandungan lokal (bahan baku, barang modal/ peralatan pabrik, SDM, teknologi, jasa konstruksi, jasa pemeliharaan dan modal DN).

•

Penciptaan Iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui pemberian insentif dibidang fiskal, moneter dan administrasi termasuk jaminan hukum dan kestabilan keamanan.

•

Pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

•

Pengembangan kemampuan SDM.

c. Pengembangan teknologi kedepan: •

Meningkatkan kemampuan alih teknologi dengan memanfaatkan lisensi teknologi proses petrokimia C-1, Olefin dan Aromatik yang habis masa lisensinya berdasarkan inovasi teknologi dalam negeri.

•

Mengaplikasikan lisensi teknologi proses Industri Urea yang dikembangkan bersama pemilik lisensor.

•

Sinergi dalam penelitian teknologi proses industri polimer seperti alkyd resin, unsaturated polyester resin, polyurethane resin.

d. Pengembangan lokasi klaster:

64

•

Bontang, Kaltim

•

Tuban - Gresik, Jawa Timur

•

Anyer – Merak – Cilegon – Serang, Banten


5. Kebijakan a. Pengaturan alokasi SDA lokal sebagai bahan baku industri petrokimia. b. Pengaturan efisiensi bahan baku/energi melalui penghematan maupun diversifikasi bahan baku/ energi. c. Pengaturan limbah/scrap/used-product petrokimia sebagai bahan baku. d. Pengaturan insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi industri petrokimia. e. Pengaturan peningkatan SDM melalui peningkatan standar kompetensi kerja nasional industri petro kimia. f. Pengaturan mengenai pembangunan infra struktur industri antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan swasta. g. Pengaturan yang mengutamakan penggunaan produksi DN. h. Pengaturan pengembangan litbang teknologi DN yang terintegrasi dan berkualitas melalui pemberian insentif.

B. Indikator Pencapaian •

Meningkatnya pemanfaatan kapasitas terpasang industri petrokimia.

•

Meningkatnya pemanfaatan bahan baku lokal.

•

Meningkatnya kapasitas produksi industri petrokimia hulu: Olefin, Aromatik, Berbasis C1.


65

C. Tahapan Implementasi

66

•

Mengalokasikan secara khusus pemanfaatan komponen-komponen gas bumi, kondensat, naphta dan senyawa-senyawa alkana, yang di satu sisi mendukung perkembangan kebutuhan untuk industri petrokimia dan di sisi lain tidak mengganggu upaya penggalangan cadangan devisa nasional;

•

Membuka peluang pemanfaatan bahan baku alternatif dari dalam negeri, seperti batubara dan biomassa yang saat ini belum digunakan di industri petrokimia.

•

Memacu pengembangan industri petrokimia yang menggunakan kandungan teknologi yang di kembangkan di dalam negeri yang makin meningkat;

•

Mendorong pengembangan industri petrokimia yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

•

Menciptakan iklim investasi yang menarik bagi pengembangan industri petrokimia berskala menengah, terutama pada tingkat daerah, bagi pengembangan industri petrokimia antara dan hilir dan yang berpotensi memanfaatkan sumber daya alam lain selain minyak dan gas bumi, yaitu batubara dan biomassa.

•

Menstimulasi dan memobilisasi kemampuan nasional untuk membangun dan menegakkan ber fungsinya teknologi yang berhubungan dengan industri petrokimia.


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Rencana Aksi Jangka Menengah (2010-2014): 1. Revisi UU No. 22 / 2001 tentang Migas, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, sebagai upaya pengamanan pasok migas nasional untuk bahan baku industri (sebagai tindak lanjut amandemen UU No. 22 / 2001 tentang Migas). 2. Mengupayakan insentif berupa split yang lebih besar bagi KPS yang memasok industri dalam negeri. 3. Proses Debottlenecking Unit Ethylene meningkatkan kapasitas produksi ethylene 30.000 Ton/Tahun. 4. Fasilitasi penerapan AICO (ASEAN Industrial Cooperation) scheme dan pengembangan Ethylene Cracker Unit PT. Titan Indonesia di Merak untuk mendukung industri polietilen pada tahun 2009. 5. Usulan kebijakan mengenai alokasi bahan baku dengan harga khusus yang diprioritaskan untuk industri petrokimia hulu; 6. Studi untuk mengkaji fasilitasi proses integrasi antara industri primer, petrokimia hulu, antara, dan hilir; 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pen dukung industri petrokimia antara lain pelabuhan, kereta api & aero-train, jalan akses, serta utilitas. 8. Revitalisasi 5 pabrik urea yang sudah tua, pem bangunan 1 pabrik urea, pembangunan 5 pabrik compound, 6 pabrik amonia (terintegrasi dengan pabrik pupuk). LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 105/M-IND/PER/10/2009

67

9. Peningkatan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk petrokimia yang terintegrasi. 10. Peningkatan kualitas SDM melalui training dan kerjasama pihak industri dengan lembaga pen didikan/Perguruan Tinggi. 11. Promosi investasi industri petrokimia (pengem bangan bahan baku industri plastik teknik) seperti polycarbonate, polyacetal, polyamide, ke negara a.l. Jepang, Korea dan China. 12. Pembentukan Working Group Klaster Industri Petro kimia, melalui kegiatan-kegiatan pembahasan/ evaluasi pengembangan industri petrokimia di wilayah klaster industri meliputi aspek bahan baku, teknologi, pemasaran, infrastruktur, sumber daya manusia, Corporate Social Responsibility (CSR), pengelolaan lingkungan, manajemen tanggap darurat (emergency response), sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 13. Pengembangan sistem informasi industri petrokimia. 14. Pembangunan centre of excellence industri petro kimia, yang mencakup aspek penyediaan, konservasi dan efisiensi bahan baku & energi, teknologi, pe masaran, infrastruktur, sumber daya manusia, Corporate Social Responsibility (CSR), kerjasama luar negeri, serta penerapan manajemen penanganan dampak Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) di lingkungan industri petrokimia. 15. Harmonisasi tarif bea masuk industri petrokimia dalam rangka AFTA maupun FTA. 16. New PP Plant (kapasitas 250.000 ton/tahun) yang terintegrasi dengan RCC Offgas to Propylene Project/ Methatesis pada awal 2011 oleh Pertamina.

68


17. Kajian/bantuan teknik “Gas bumi melalui proses splitting untuk industri olefin dan aromatik”. 18. Belum ada studi Prakelayakan Industri Unggulan ”Batubara melalui proses gasifikasi untuk industri ammonia & methanol”. 19. Dukungan berupa kajian/bantuan teknik untuk mengembangkan pusat Olefin berbasis pati khusus nya sagu di wilayah Riau yang akan dikembangkan oleh Mitsubishi Group. 20. Dukungan berupa kajian/bantuan teknik untuk mengembangkan pusat Olefin yang bahan bakunya berasal dari pati atau biomassa di wil.Banten yang akan dikembangkan oleh PT. Titan. 21. Mempercepat realisasi MOU antara PT. Pertamina /PT. Medco Energy dg PT. Pusri (holding) mengenai rencana pembangunan industri ammonia/urea dengan kapasitas global terintegrasi berbasis gas bumi, berlokasi di Sonoro (Sulawesi Tengah). 22. Mendorong perencanaan pembangunan infrastruktur industri petrokimia di Sonoro dan Papua Barat. 23. Pertemuan dengan instansi terkait untuk pengem bangan, perawatan dan perawatan infrastruktur.

B. Rencana Aksi Jangka Panjang (2015-2025): 1. Meneruskan & meningkatkan diversifikasi sumber bahan baku dan sumber energi industri petro kimia. 2. Peningkatan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk petrokimia yang terintegrasi. 3. Peningkatan kualitas SDM melalui trainning & standar kompetensi kerja nasional industri petrokimia.


69

4. Pemeliharaan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung industri petrokimia antara lain pelabuhan, jalan akses, dan utilitas. 5. Pengembangan centre of excellence industri petro kimia.

70



71

Industri Pendukung Kondesat; Naphta; Gas Alam; Residu; Aromatic Centre; Olefin Centre

Sasaran Jangka Panjang 2015 – 2025 1. Meningkatnya kapasitas produksi industri petrokimia hulu: - Berbasis C1: pupuk NPK dari 700.000 ton/tahun menjadi 1,9 juta ton/tahun. 2. Terintegrasinya industri migas dengan industri petrokimia hulu, industri petrokimia antara dan industri petrokimia hilir melalui jaringan distribusi dan infrastruktur yang efektif dan efisien.

Industri Terkait Produk Plastik; Tekstil; Coating/Painting Product; Speciality Chemical; Pharmacy ; Perlengkapan Otomotif ; Peralatan Listrik ; Karet Sintetis ; Serat Sintetis

Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Menengah ( 2010 – 2014) . Revs UU No. / 00 tentang Mgas, Peraturan Pemerntah Nomor Tahun 00 tentang Kegatan Usaha Hulu Mgas dan Peraturan Pemerntah Nomor Tahun 00 tentang Kegatan Usaha Hlr Mgas, sebaga upaya pengamanan pasok mgas nasonal untuk bahan baku ndustr (sebaga tndak lanjut amandemen UU No. / 00 tentang Mgas). . Mengupayakan nsentf berupa splt yang lebh besar bag KPS yang memasok ndustr dalam neger. . Proses Debottleneckng Unt Ethylene menngkatkan kapastas produks ethylene 0.000 Ton/Tahun. . Fasltas penerapan AICO (ASEAN Industrial Co-operation) scheme dan pengembangan Ethylene Cracker Unt PT. Ttan Indonesa d Merak untuk mendukung ndustr poletlen pada tahun 00. . Usulan kebjakan mengena alokas bahan baku dengan harga khusus yang dprortaskan untuk ndustr petrokma hulu; . Stud untuk mengkaj fasltas proses ntegras antara ndustr prmer, petrokma hulu, antara, dan hlr;

Sektor

10

Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang ( 2015 – 2025) 1. Meneruskan & menngkatkan dversfkas sumber bahan baku dan sumber energ ndustr petrokma. 2. Penngkatan kegatan rset teknolog ndustr dan rekayasa produk petrokma yang terntegras. 3. Penngkatan kualtas SDM melalu trannng & standar kompetens kerja nasonal ndustr petrokma. 4. Pemelharaan kualtas dan kuanttas nfrastruktur pendukung ndustr petrokma antara lan pelabuhan, jalan akses, dan utltas. 5. Pengembangan centre of excellence ndustr petrokma.

Strategi : Peningkatan produksi guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri melalui diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah, peningkatan kandungan lokal (bahan baku/penolong, peralatan pabrik, jasa teknik dan konstruksi, jasa pendukung produksi), integrasi industri migas dengan industri petrokimia, restrukturisasi usaha (merjer dan akuisisi), dan promosi investasi industri petrokimia unggulan. Teknologi : Meningkatkan litbang teknologi industri dengan memanfaatkan lisensi teknologi yang sudah habis masa berlakunya dengan inovasi dalam negeri serta pengembangan industri peralatan pabrik.

Sasaran Jangka Menengah 2010 – 2014 1. Terpenuhinya pertumbuhan kebutuhan dalam negeri produk olefin sebesar 10-12 % per tahun; produk aromatik sebesar 8-10 % per tahun dan produk petrokimia C-1 sebesar 4-6 % per tahun. 2. Meningkatnya kapasitas industri olefin, yaitu ethylene menjadi 1,5 juta ton/tahun dan propylene menjadi 1,2 juta ton/tahun. 3. Meningkatnya kapasitas industri aromatik, yaitu benzene menjadi 900 ribu ton/tahun; paraxylene menjadi 1,6 juta ton/tahun; ortho-xylene menjadi 240 ribu ton/tahun dan toluene menjadi 200 ribu ton/tahun; 4. Meningkatnya kapasitas industri petrokimia C-1, yaitu ammonia menjadi 8,1 juta ton/tahun dan methanol menjadi 2,3 juta ton/tahun.

Industri Inti Produk Polimer


72


.

.

0.

.

. .

. .

. .

.

.

0.

.

.

.

Penngkatan kualtas dan kuanttas nfrastruktur pendukung ndustr petrokma antara lan pelabuhan, kereta ap & aero-tran, jalan akses, serta utltas. Revtalsas pabrk urea yang sudah tua, pembangunan pabrk urea, pembangunan pabrk compound, pabrk amona (terntegras dengan pabrk pupuk). Penngkatan kegatan rset teknolog ndustr dan rekayasa produk petrokma yang terntegras. Penngkatan kualtas SDM melalu tranng dan kerjasama phak ndustr dengan lembaga penddkan/Perguruan Tngg. Promos nvestas ndustr petrokma (pengembangan bahan baku ndustr plastk teknk) sepert polycarbonate, polyacetal, polyamde, ke negara a.l. Jepang, Korea dan Chna. Pembentukan Workng Group Klaster Industr Petrokma, melalu kegatan-kegatan pembahasan/evaluas pengembangan ndustr petrokma d wlayah klaster ndustr melput aspek bahan baku, teknolog, pemasaran, nfrastruktur, sumber daya manusa, Corporate Social Responsibility (CSR), pengelolaan lngkungan, manajemen tanggap darurat (emergency response), snkronsas kebjakan pemerntah pusat dan daerah. Pengembangan sstem nformas ndustr petrokma. Pembangunan centre of excellence ndustr petrokma, yang mencakup aspek penyedaan, konservas dan efsens bahan baku & energ, teknolog, pemasaran, nfrastruktur, sumber daya manusa, Corporate Social Responsibility (CSR), kerjasama luar neger, serta penerapan manajemen penanganan dampak Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lngkungan Hdup (KL) d lngkungan ndustr petrokma. Harmonsas tarf bea masuk ndustr petrokma dalam rangka AFTA maupun FTA. New PP Plant (kapastas 0.000 ton/tahun) yang terntegras dengan RCC Offgas to Propylene Project/Methatess pada awal 0 oleh Pertamna. Kajian/bantuan teknik “Gas bumi melalui proses splitting untuk ndustr olefn dan aromatk”. Dukungan berupa kajan/bantuan teknk untuk mengembangkan pusat Olefn berbass pat khususnya sagu d wlayah Rau yang akan dkembangkan oleh Mtsubsh Group. Dukungan berupa kajan/bantuan teknk untuk mengembangkan pusat Olefn yang bahan bakunya berasal dar pat atau bomassa d wl.Banten yang akan dkembangkan oleh PT. Ttan. Mempercepat realsas MOU antara PT. Pertamna /PT. Medco Energy dg PT. Pusr (holdng) mengena rencana pembangunan ndustr ammona/urea dengan kapastas global terntegras berbass gas bum, berlokas d Sonoro (Sulawes Tengah). Mendorong perencanaan pembangunan nfrastruktur ndustr petrokma d Sonoro dan Papua Barat. Pertemuan dengan nstans terkat untuk pengembangan, perawatan dan perawatan nfrastruktur.


11


73

Infrastruktur a. Mendorong investasi baru untuk kawasan industri yang kompetitif; b. Memberikan keringanan pajak untuk investasi baru c. Harmonisasi tarif produk petrokimia hulu, antara & hilir.

12

SDM a. Peningkatan kemampuan SDM di bidang petrokimia; b. Peningkatan peran perguruan tinggi dan lembaga Litbang bidang petrokimia.

1. Kerangka Pengembangan Industri Petrokimia Gambar 1.Gambar Kerangka Pengembangan Industri Petrokimia

Pasar a. Membangun jaringan pasar internasional. b. Meningkatkan efisiensi distribusi produk petrokimia c. Mengamankan pasar dalam negeri

Periodesasi Peningkatan Teknologi a. Inisiasi 2004 – 2009 : Penguasaan lisensi teknologi (basic desain & detail desain); b. Pengembangan Cepat 2010 – 2015 : Penguasaan pembuatan peralatan pabrik (industri manufaktur); c. Matang 2016 – 2025 : Aplikasi Penguasaan Teknologi proses melalui retrofitting

Unsur Penunjang


74

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Tahun 2010 - 2014 Riau

Banten Jabar

Sum sel

Jateng

DKI Jakarta

Kalbar

Jatim

Kalsel

Kalteng

Kaltim

Papua

Gambar 2. Lokasi Pengembangan Industri Petrokimia

Gambar 2. Lokasi Pengembangan Industri Petrokimia

13

Indikasi Lokasi: Banten, Jawa Tmur, Kalmantan Tmur, Perusahaan : PT. Chandra Asr (Banten), PT. Tr Polyta Indonesa (Banten), PT. TITAN (Banten), PT. Styrndo Mono Indonesa (Banten), PT.Asahmas Chemcal (Banten), PT. Dow Chemcal Indonesa (Banten), PT. Amoco Mtsu PTA Indonesa (Banten), PT. GT Petrochem Industres (Banten), PT. Satomo Indovyl Monomer (Banten), PT. Trans Pasfc Petrochemcal Indotama (Jatm), PT. Petrokma Gresk (Jatm), PT. Petro Wdada (Jatm), PT. Aktf Indonesa Indah (Jatm) , PT. Pupuk Srwjaya (Sumsel) , PT. Pupuk Iskandar Muda (NAD), PT. Petro Oxo Nusantara (Jatm), PT. Pupuk Kalmantan Tmur (Kaltm) PT. Kaltm Methanol Industry (Kaltm), PT. Kaltm Pasfc Amonak (Kaltm) PT.Kaltm Parna Industr (Kaltm), PT. Indo Bharat Rayon (Jabar), PT. Pupuk Kujang (Jabar), Pertamna UP I (Sumut), Pertamna UP II (Rau), Pertamna UP III Plaju (Sumsel), Pertamna UP IV (Jateng), Pertamna UP V (Balkpapan), Pertamna UP VI (Jabar), Beberapa Pabrk Adhesve Resn d Kalmantan Barat, Tengah, Selatan, dan d Propns Papua

Sum ut

NAD



75

Mesn Peralatan dan Teknolog

Gas Alam, Kondensat, Naphta, Residu

Aromatic centre

Methane Based

Olefin centre

POLYMER

JASA Transportas Darat-Laut

Pupuk Methanol Bahan baku Plastk, Tekstl, Coatng / Pantng, Specalty Chemcal, Farmas, Komponen Otomotf, Peralatan Lstrk, Karet Sntess, Serat Sntess

•Working Group •Forum Daya Saing •Fasilitator Klaster

Assosiasi INAPLAS APPI

Dstrbutor

Eksportr

Pemda, Dnas Perndag Dnas Tamben

Gambar 3. Kerangka Keterkaitan Industri Petrokimia

Lembaga Litbang/PT BBKK, BPPT, LIPI, LEMIGAS, ITB/UGM/UI

Pemerntah Pusat Deppern, Dep.ESDM, Depdag

14

PASAR DALAM NEGERI

PASAR LUAR NEGERI


76


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 106/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAMIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


77

b. bahwa industri keramik merupakan salah satu basis industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri keramik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Keramik;



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

78





7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme rintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);


79

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pem bentukan Kabinet Indonesia Bersatu se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;




13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi sasi dan Tata Kerja Departemen Per industrian; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAMIK.

80


Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Keramik Tahun 20102014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri keramik untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Keramik adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya (KBLI 26311);

b. Industri Barang-barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya (KBLI 26319);

c. Industri Barang-barang dari Tanah Liat/Keramik untuk Keperluan Rumah Tangga (KBLI 26321);

d. Industri Batu Bata dari Tanah Liat/ Keramik (KBLI 26322);

e. Industri Genteng dari Tanah Liat/ Keramik (KBLI 26323);

f. Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik selain Batu Bata dan Genteng (KBLI 26324).

3. Pemangku Kepentingan adalah Pe merintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 107/M-IND/PER/10/2009

81

Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

4. Menteri adalah Menteri yang melaksana kan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pasal 2




b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Keramik, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Keramik ataupun sektor lain yang terkait;


d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan

82


kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Keramik dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).



(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.


83

Pasal 5





PRAYONO


84



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAMIK BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


85

86


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Keramik Keramik adalah berbagai produk industri kimia yang dihasilkan dari pengolahan tambang seperti clay, feldspar, pasir silika dan kaolin melalui tahapan pembakaran dengan suhu tinggi. Industri keramik yaang terdiri dari ubin (tile), saniter, perangkat rumah tangga (tableware), genteng telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan kebutuhan domestik, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam seperti lembpung, feldspar dan pasir silika yang tersebar di berbagai daerah, industri keramik terus tumbuh baik dalam kapasitas maupun tipe dan desain produk yang semakin berdaya saing tinggi. Kondisi ini dapat terlihat pertumbuhan rata – rata sekitar 6% dan perolehan devisa yang mencapai US$ 220 juta pada tahun 2008 ataau meningkat dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar US$ 212 juta serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 200.000 orang. Saat ini kapasitas kapasitas industri keramik tile mencapai 327 juta m2, keramik saniter 4,6 juta pcs dan keramik tableware 268 juta pcs, sehingga untuk keramik telah menempatkan Indonesia sebagai produsen keramik terbesar dunia setelah China, Italy, Spanyol, Turki dan Brazil. Industri keramik meliputi industri bahan baku, industri bahan penolong dan industri bahan setengah jadi serta LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 106/M-IND/PER/10/2009

87

produk keramik seperti tile, saniter dan tableware dan alat laboratorium meliputi KBLI 26201 s/d 26209 atau HS 6901 s/d 6914. Keramik adalah berbagai produk industri kimia yang dihasilkan dari pengolahan bahan tambang seperti kaolin, feldspar, pasir silika dan tanah liat (clay) melalui tahapan pembakaran dengan suhu tinggi (sekitar 1.300 o C). Adapun karakteristik industri keramik meliputi: •

Padat energi

•

Padat karya

•

Penggunaan bahan baku tambang yang tidak dapat diperbaharui.

B. Pengelompokan Industri Keramik 1. Kelompok Industri Hulu Meliputi Industri bahan baku keramik seperti tanah liat, kaolin, feldspar, pasir kuarsa, zircon. Bahan baku dan penolong yang masih di impor sebagian besar dari China seperti feldspar, glazur / fritz, China Stone dan zat pewarna (pigmen). Sedangkan sumber deposit bahan baku tersebut banyak terdapat di Indonesia tetapi belum diolah seperti tabel berikut:

88


Tabel I.1. Sumber Deposit Bahan Baku

Jenis Bahan Feldspar Clay Kaolin Toseki

Lokasi Pengaribuan, Sumut Lampung Banjar Negara, Jabar Tulung Agung Lampung Monterado, Kalbar Bangka Belitung Pacitan, Jatim

Cadangan 400 ribu ton 12,5 juta m3 642 ribu ton 40 ribu ton 10 juta ton 250 ribu ton 7 juta ton 6 juta ton 5 juta m3

2. Kelompok Industri Antara Meliputi bahan baku body keramik, bahan pewarna, frits dan glasir. 3. Kelompok Industri Hilir Meliputi industri barang jadi keramik seperti perlengkapan rumah tangga dari porselin, bahan bangunan dari porselin, alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin, barang untuk keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin serta barang-barang lainnya dari porselin. Tabel I.2. Pengelompokan Produk Keramik

No

Uraian

1.

Keramik ubin/ tile : Ubin lantai, ubin perapian atau ubin dinding

2.

Keramik Saniter : Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik, dari porselen atau tanah lempung China

3.

Keramik table ware : Perangkat makan, perangkat dapur, perlengkapan rumah tangga lainnya.


89

Keramik termasuk dalam katagori thermoset yaitu suatu benda yang setelah mengalami pemanasan dan pendinginan kembali tidak dapat berubah lagi kebentuk asalnya. Berdasarkan fungsi dan strukturnya produk keramik dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu keramik konvensional dan keramik maju. Keramik konvensional menggunakan bahan–bahan alam fas amorf (dengan atau tanpa diolah). Keramik konvensional dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan masing–masing: •

Industri keramik berat terdiri dari refraktori, mortar, abrasive dan industri semen

•

Industri keramik halus yang terdiri dari industri gerabah/keramik hias, porselen lantai dan dinding (ltile), saniter, tableware dan isolator listrik.

Keramik maju dikenal juga advanced ceramics menggunakan bahan baku artifikal murni yang mempunyai fasa kristalin. Beberapa jenis industri keramik maju antara lain:

90

•

Zirkonia dan silikon, seperti untuk kebutuhan otomotif (blok mesin, gear, mata pisau dan gunting

•

Barium titanat untuk industri elektronika (kapasitor dan gunting)

•

Keramik nitrid oksida (zirkon nitride, magnesium nitride, cilikon karbida) digunakan untuk high technologi, cutting tools, komponen mesin, alat ekstraksi dan pengolahan logam

•

Fiber optic di industri telekomunikasi, penerangan, gedung pencakar langit dan tenaga surya


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010 -2014) 1. Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar gas sebanyak 130 mmscfd (2010); 2. Tercapainya tingkat utilisasi rata-rata diatas 90 persen; 3. Meningkatnya nilai ekspor dari USD 222 juta (2006) menjadi USD. 250 juta (2010); 4. Tersusun dan diterapkannya Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib untuk keramik ubin dan saniter; 5. Pengembangan pemanfaatan bahan baku keramik di Kalimantan Barat.

B. Jangka Panjang (2010-2025) 1. Menguatnya struktur industri keramik mulai dari penyediaan bahan baku hingga produk jadi; 2. Tingginya daya saing industri keramik nasional di pasar domestik dan ekspor; 3. Tersedianya industri bahan baku keramik yang sesuai dengan kebutuhan.


91

92


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Keramik 1. Visi Industri Keramik Membangun industri keramik nasional yang mempunyai daya saing internasional dan mempunyai nilai tambah yang tinggi pada tahun 2025. 2. Arah Pengembangan Pengembangan industri Keramik untuk peningkatan nilai tambah. Adanya klaster industri Keramik diharapkan mem perkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai (value chain) dari industri hulunya, mampu meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun visi dan misi yang selaras, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri, dan memfokuskan keterkaitan yang kuat antara sektor hulu sampai dengan hilir.

B. Indikator Pencapaian Terintegrasinya industri pengolahan Keramik. Peningkatan Utilisasi dan kapasitas industri Keramik, yang ditandai dengan: •

Kebutuhan bahan baku Keramik dapat dipenuhi dari dalam negeri


93

•

Meningkatnya investasi baru dan perluasan usaha industri Keramik.

•

Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri akan produkproduk keramik.

•

Meningkatnya kapasitas industri Keramik.

C. Tahapan Implementasi Beberapa langkah yang telah dilakukan berkaitan dengan pengembangan klaster industri Keramik :

94

•

Tahap diagnostik yaitu mengidentifikasikan ke kuatan dan kelemahan klaster serta menyusun strategi pengembangan industri keramik.

•

Sosialisasi dan mobilisasi pembentukan klaster keramik kepada pemerintah dan pelaku usaha di daerah yang telah ditetapkan untuk dikembangkan menjadi lokasi pengembangan klaster industri keramik khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam.

•

Kerjasama penelitian dan pengembangan antara dunia usaha dengan lembaga penelitian /perguruan tinggi.

•

Pembuatan Pilot Plant pengembangan pengolahan bahan baku keramik.


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Rencana Aksi Jangka Pendek (2010 – 2015) •

Koordinasi pengamanan pasokan gas untuk industri keramik;

•

Promosi investasi bahan baku keramik;

•

Peningkatan produksi bahan baku keramik untuk substitusi impor;

•

Peningkatan efisiensi energi melalui penerapan konservasi energi;

•

Pengembangan desain produk industri keramik;

•

Meningkatkan kualitas produk keramik melalui SNI;

B. Rencana Aksi Jangka Menengah ke-1 (2014 – 2019) •

Memenuhi pasokan gas sesuai kebutuhan industri keramik nasional.

•

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan produsen keramik dalam rangka pengembangan industri inti di daerah, khususnya penggunaan bahan baku yang tersedia di dalam negeri.

•

Mempromosikan investasi industri bahan baku keramik.

•

Melakukan revitalisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Industri Kecil dan Menengah Keramik.


95

C. Rencana Aksi Jangka Menengah ke-2 (2020 – 2025) •

Meningkatkan efisiensi dan konservasi energi;

•

Menerapkan dan pengawasan SNI;

•

Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia bagi industri keramik;

•

Mengembangkan industri pemurnian dan penyiapan bahan baku;

•

Mengembangkan industri keramik bernilai tambah tinggi (advanced ceramic);

•

Mengembangkan bidang desain, rekayasa dan fabrikasi pabrik keramik yang hemat energi.

D. Rencana Aksi Jangka Panjang (2010-2025) •

Memenuhi pasokan gas sesuai kebutuhan industri keramik nasional;

•

Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan produsen keramik dalam rangka pengembangan industri inti di daerah, khususnya penggunaan bahan-bahan baku yang tersedia di dalam negeri;

•

Mempromosikan investasi industri bahan baku keramik;

•

Melakukan Revitalisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Industri Kecil dan Menengah Keramik.

Kerangka pengembangan industri keramik perlu ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai seperti teknologi, SDM, infrastruktur dan pasar. Pada Gambar 1. disampaikan Kerangka Pengembangan Industri Keramik, Gambar 2. tentang Kerangka Keterkaitan Industri Keramik dan Gambar 3. tentang Lokasi Pengembangan Klaster Keramik, sedangkan pada Tabel 1. disampaikan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Industri Keramik.

96



97

Mesin dan Peralatan; Bahan Kimia (glazur dan Pigmen); Gas Bumi; Pemurnian Bahan Baku (Tanah Liat, Kaolin, Pasir Silika, Feldspar, Batu Kapur)

Industri Pendukung

Strategi

Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar gas sebanyak 130 mmscfd (2009); Tercapainya tingkat utilisasi rata-rata diatas 90 persen; Meningkatnya nilai ekspor daru USD. 222 juta (2006) menjadi USD. 250 juta (2009); Tersusun dan diterapkannya Standar Nasional (SNI) secara wajib untuk keramik ubin dan saniter. Pengembangan pemanfaatan bahan baku keramik di Kalimantan Barat.

Sasaran Jangka Menengah (2015-2020) 1. Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar gas sebanyak 130 mmscfd 2. Tercapainya tingkat utilitas rata-rata diatas 90% 3. Meningkatnya nilai ekspor dari US.$.222 juta menjadi US.$.250 juta 4. Tersusun dan diterapkannya SNI secara wajib untuk keramik ubin dan saniter 5. Pengembangan pemanfaatan bahan baku keramik di Kalimantan Barat Sasaran Jangka Panjang (2020 – 2025) 1. Menguatnya struktur industri keramik mulai dari penyediaan bahan baku hingga produk jadi; 2. Tingginya daya saing industri keramik nasional di pasar domestik dan ekspor. 3. Tersedianya industri bahan baku keramik yang sesuai dengan kebutuhan.

Bahan Bangunan; Engineering Ceramic; Komponen Kelistrikan

Industri Terkait

Memenuhi pasokan gas sesuai kebutuhan industri keramik nasional; Meningkatkan kualitas produk keramik melalui SNI; Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan produsen keramik dalam rangka pengembangan industri inti di daerah, khususnya penggunaan bahan-bahan baku yang tersedia di dalam negeri; Mempromosikan investasi industri bahan baku keramik; Melakukan Revitalisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Industri Kecil dan Menengah Keramik.

10

Infrastrkutur : a. Peningkatan peran litbang dan perguruan tinggi; b. Pengembangan kemampuan Balai Besar Keramik yang mampu menghasilkan rekayasa dan permesinan yang modern.

SDM : a. Meningkatkan kemampuan kompetensi SDM di bidang engineering ceramic melalui pendidikan dan pelatihan singkat hingga D3; b. Pelatihan sistem manajemen mutu pada industri dan bahan baku keramik.

Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2015-2020) 1. Memenuhi pasokan gas sesuai dengan kebutuhan industri keramik nasional 2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan produsen keramik dalam rangka pengembangan industri inti didaerah, khusunya penggunaan bahan-bahan baku yang tersedia di dalam negeri. 3. Mempromosikan investasi industri bahan baku keramik 4. Melakukan revitalisasi unit pelayanan terpadu (UPT) industri kecil dan menengah keramik. Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2020 – 2025) 1. Meningkatkan efisiensi dan konservasi energi; 2. Menerapkan dan pengawasan SNI; 3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia bagi industri keramik; 4. Mengembangkan industri pemurnian dan penyiapan bahan baku; 5. Mengembangkan industri keramik bernilai tambah tinggi (advancedceramic); 6. Mengembangkan bidang desain, rekayasa dan fabrikasi pabrik keramikyang hemat energi.

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri KeramikKeramik Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri

Pasar : a. Membangun daya saing terhadap keramik China; b. Meningkatkan akses & penetrasi di pasar internasional; c. Membangun dan mempromosikan merk lokal di pasar internasional; d. Meningkatkan konsumsi produk keramik dalam negeri.

Unsur Penunjang Periodesasi Peningkatan Teknologi : a. Inisiasi (2004 – 2009) : Mendorong penggantian teknologi tradisional ke teknologi modern; b. Pengembangan cepat (2010 – 2015) : Pengembangan teknologi pembakaran yang efisien dan otomatisasi tungku; c. Matang (2016 – 2025) : pengembangan kemampuan rekayasa dan permesinan.

4. 5.

1. 2. 3.

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2015)

Teknologi : Pengembangan dan diversifikasi teknologi tradisional ke penggunaan otomatisasi.

Sektor : Mendukung pasokan pengadaan bahan baku dan energi, pengembangan industri bahan penolong, mengoptimalkan penguasaan pasar dalam negeri, perlindungan yang wajar dari impor keramik.

1. 2. 3. 4. 5.

Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2015)

Industri Keramik

Industri Inti


98

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Tahun 2010 - 2014 Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Pengembangan Industri Keramik

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Pengembangan Industri Keramik


11

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 106/M-IND/PER/10/2009 0

BSN 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

PT

0

0

6.Penyusunan dan penerapan SNI wajib untuk keramik ubin dan SNI untuk Saniter;

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B4T Bandung

7.Promosi Investasi untuk pemurnian bahan baku clay, feldspar dengan mensosialisasikan paket kebijakan investasi; 8.Peningkatan kompetensi SDM.

0

5.Pengembangan kemampuan teknologi industri keramik;

0

Prop 0

Kab

0

BKPM 0

0

0

0

0

0

12

0

Forum

Perguruan Tinggi dan Litbang Balai Besar Keramik

4.Pemenuhan dan Penguasaan Pasar Domestik;

0

0

Dep.Perin 0

De. Dag 0

ESDM

0

Pertamina 0

Asosiasi

0

Perusahaan Industri

0

Swasta PGN

0

Pemda

Working Group

1. Pengamanan/pemenuhan pasokan gas; 2.Pemetaan bahan baku keramik; 3.Melakukan pemetaan ketersediaan pasokan dan kebutuhan gas;

Rencana Aksi 2004 – 2009

Pemerintah Pusat

Tabel 3. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Industri Keramik

Lampran Peraturan Menter Perndustran RI Nomor : 0/M-IND/PER/0/00 Tabel 3. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Industri Keramik

Fasilitas Klaster

99

100


Riau

Perusahaan

Lokasi Indikasi Lokasi Sentra Sentra Jumlah Jumlahsentra Sentra Perusahaan

Babel

Jatim

Kalsel

Bali NTB NTT

Gambar 3. Lokasi Pengembangan Industri Keramik

Gambar 3. Lokasi Pengembangan Industri Keramik

(Jabar/Ckarang, Bekas), PT. Int Keramk Alam Asr (Tengerang), PT. Asa Vctory Industr (Surabaya)

DI Yogya

Jateng

DKI Jakarta

Kalbar

13

: Jawa, LuarLuar JawaJawa (Jawa(NTB, baganKalbar, Barat, Kalmantan Barat, Sumatera Utara). : Jawa, Babel, NTT, Bal) : Sumatera Jawa Bagan Barat(), (0), Kalmantan Barat Banten (). : Sumut,Utara DKI (), Jakarta( ), Babel Kalbar (), NTB, () : . : : PT. Mark Dynamc (Sumut), PT. Sbelco Lautan Mneral (Kalbar), PT. Arwana Ctra Mula Tbk. (Jawa Bagan Barat), : PT. Satyaraya Keramndo Indah (Tangerang), PT. Surya Toto (Banten), PT. Mula Ceramc PT. Tr Marga Jaya (Jawa Bagan Barat).

Banten Jabar

Sumsel

Jambi

Kep. Kep. Riau

Lampung

Bengkulu

Sumbar

Sumut

NAD


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 107/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI MESIN LISTRIK DAN PERALATAN LISTRIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu; PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 107/M-IND/PER/10/2009

101

b. Bahwa industri mesin listrik dan peralatan listrik merupakan salah satu basis industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri mesin listrik dan peralatan listrik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri mesin listrik dan peralatan listrik;



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

102


108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);







103






13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi sasi dan Tata Kerja Departemen Per industrian;

104


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI Mesin Listrik Dan Peralatan Listrik. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengem bangan Klaster Industri mesin listrik dan peralatan listrik Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri mesin listrik dan peralatan listrik untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri mesin listrik dan peralatan listrik adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Motor Listrik (KBLI 31101);

b. Industri Mesin Pembangkit Listrik (KBLI 31102);

c. Industri Pengubah Tegangan (Trans formater), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) (KBLI 31103);

d. Industri Panel Listrik dan Switch Gear (KBLI 31201);


105

e. Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik (KBLI 31202).


4. Menteri adalah Menteri yang me laksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pasal 2




b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri mesin listrik dan peralatan listrik, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri mesin listrik dan peralatan listrik ataupun sektor lain yang terkait;

106




(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri mesin listrik dan peralatan listrik dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).




107

(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambatlambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. Pasal 5





PRAYONO

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Presiden RI; Wakil Presiden RI; Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Gubernur seluruh Indonesia; Bupati/Walikota seluruh Indonesia; Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.

108



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI MESIN LISTRIK DAN PERALATAN LISTRIK BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


109

110


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik Ruang lingkup industri Mesin Listrik dan Peralatan listrik mencakup: •

84.02

: ketel uap

•

84.06

: turbin uap air dan uap

•

85.02

: perangkat pembangkit listrik

•

85.04

: transformator elektris, konverter statis dan induktor

•

85.37

: papan panel listrik

•

85.38

: Komponen papan, panel listrik

•

85,46

: isolator listrik dari berbagai bahan

•

90.28.30 : pengukur listrik

B. Pengelompokan Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik Berdasarkan pada penggunaan dan fungsinya dalam suatu rangkaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan maka mesin listrik dan peralatan listrik dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kelompok Pembangkit Listrik 1) Turbin 2) Generator 3) Boiler 4) Solar Cell


111

5) Balance of Plant 6) Instrumen and Control 7) Electrical 2. Kelompok Primary Substantion 1) Power Trafo 2) MV Switchgear 3) Circuit Breaker 4) Switches 5) Relay 6) Arrester 7) Busbar 8) Meter Listrik 9) HV Insulator 3. Kelompok Switching Substation 1) Power Trafo 2) MV Switchgear 3) Circuit Breaker 4) Switches 5) Relay 6) Arrester 7) Busbar 8) Meter Listrik 9) HV Insulator

112


4. Kelompok Distribution Substantion 1) Power Trafo 2) MV Switchgear 3) Circuit Breaker 4) Switches 5) Relay 6) Arrester 7) Busbar 8) Meter Listrik 9) HV Insulator


113

114


BAB II SASARAN Dalam rangka program pembangunan ketenagalistrikan nasional sudah saatnya mulai dikembangkan konsep ke mandirian dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan jaringan transmisi – distribusi. Sehingga diharapkan akan diperoleh pembangunan ketenagalistrikan yang tidak tergantung pada impor mesin peralatan, yang berdampak pada biaya pembangunan dan pemeliharaannya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan industri mesin listrik dan peralatan listrik, untuk mendukung kemandirian pembangunan ketenagalistrikan nasional perlu adanya arah pembangunan industri mesin peralatan listrik yang mempunyai tujuan yang jelas dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan pembangunan industri mesin listrik dan peralatan listrik adalah meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam mendukung kemandirian pembangunan ke tenagalistrikan nasional dengan sumber daya lokal. Sasaran pembangunan industri mesin listrik dan peralatan listrik adalah meningkatnya daya saing produk industri mesin listrik dan peralatan listrik dalam negeri yang digunakan dalam pembangunan ketenagalistrikan baik di dalam negeri maupun untuk pasar luar negeri.

A. Jangka Menengah (2010 -2014) 1. Meningkatnya peran industri mesin listrik dan per alatan listrik dalam pembangunan ketenagalistrikan program 10.000 MW tahap II.


115

2. Meningkatnya kemampuan SDM industri untuk mendukung pengembangan industri mesin listrik dan peralatan listrik. 3. Meningkatnya sinergi antara lembaga litbang dengan industri mesin listrik dan peralatan listrik untuk mendukung penguasaan teknologi, khususnya untuk produk seperti turbin, generator, dsb. 4. Meningkatnya investasi baru dan perluasan usaha industri mesin listrik dan peralatan listrik. 5. Industri mesin listrik dan peralatan listrik bersama EPC nasional menjadi pelaku utama dalam pem bangunan ketenagalistrikan. 6. Meningkatnya tingkat komponen lokal pembangunan ketenagalistrikan nasional.

dalam

B. Jangka Panjang (2010 – 2025) 1. Meningkatnya kemampuan industri mesin listrik dan peralatan listrik bersama EPC nasional dalam membangun semua pembangkit tenaga listrik dan transmisi-distribusi berdasarkan rancang bangun dan rekayasa dalam negeri. 2. Meningkatnya kemampuan industri mesin listrik dan peralatan listrik dalam negeri untuk memproduksi mesin peralatan utama pembangkit tenaga listrik. 3. Meningkatnya pangsa pasar luar negeri.

116


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik 1. Visi Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik Menjadikan industri mesin listrik dan peralatan listrik berdaya saing tinggi untuk mendukung kemandirian pembangunan ketenagalistrikan nasional. 2. Arah Pengembangan •

Menyediakan mesin peralatan listrik untuk men dukung kemandirian pembangunan ketenaga listrikan nasional.

•

Menjadi basis pengembangan teknologi pem bangunan ketenagalistrikan.

•

Meningkatkan pangsa pasar ekspor.

B. Indikator Pencapaian 1. Meningkatnya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pembangunan ketenagalistrikan melalui pemanfaatan potensi pasar dalam negeri secara maksimal sebagai basis pengembangan industri mesin listrik dan peralatan listrik nasional. 2. Mesin peralatan utama dapat dibuat di dalam negeri melalui peningkatan kamampuan teknologi baik lisensi maupun pengembangan melalui penguasaan rancang bangun dan rekayasaan sendiri. 3. Meningkatnya kolaborasi antara EPC nasional dengan industri mesin listrik dan peralatan listrik dalam negeri. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 107/M-IND/PER/10/2009

117

4. Peningkatan kemampuan SdM dan standar kompetensi tenaga kerja industri mesin listrik dan peralatan lsitrik.

C. Tahapan Implementasi 1. Sisi Suplai (Supply Side) a. Meningkatkan Utilisasi Kapasitas Produksi Sejak krisis ekonomi dan terhentinya pem bangunan kelistrikan nasional, secara umum daya serap atas mesin peralatan listrik hanya berkisar 60% dari kapasitas produksi dan yang diserap oleh PLN sebesar 80%, selebihnya non PLN. Hal ini juga menggambarkan bahwa pembangunan industri mesin peralatan listrik masih bergantung pada daya serap PLN. Sejalan dengan rencana umum pembangunan tenaga listrik, maka perlu dipersiapkan kemampuan industri mesin peralatan listrik untuk dapat berperan dalam pembangunan ketenagalistrikan, sehingga utilisasi kapasitas produksi mendatang dapat mencapai rata-rata 80%. Untuk keperluan tersebut, perlu upaya untuk membangun keberpihakan terhadap produksi dalam negeri dan menembus pasar ekspor secara terkoordinasi dengan baik dan efektif. b. Pengembangan Produk Pada saat ini kemampuan industri mesin peralatan listrik nasional berdasarkan fasilitas yang dimiliki dan kemampuan teknologi sudah mampu untuk memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar dalam negeri dan

118


perkembangan pasar global termasuk produk yang bersifat static equipment. Sementara itu produk yang bersifat rotary equipment seperti turbin perlu sangat mempengaruhi kemandirian pembangunan ketenagalistrikan. Turbin merupakan mesin paralatan yang perlu segera dikembangkan di dalam negeri secara bertahap melalui reverse engineering atau lisensi maupun kemitraan. Tahapan yang dilakukan dapat dilaksanakan mulai dari kapasitas turbin kecil, karena turbin kapasitas kecil juga dibutuhkan oleh industri CPO, industri gula tebu, dan sebagainya. Pengembangan turbin dilakukan dengan memanfaatkan momentum percepatan pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW dan pembangunan 10.000 MW tahap II serta pembangunan ketenagalistrikan dengan dimulai dari proses reverse engineering turbin kapasitas kecil. Selanjutnya diikuti dengan Progressive Manufacturing Program yang mencakup desain, manufacturing, fabri kasi, assembling dan integrasi melalui pencarian partner investasi. Selain turbin juga perlu dikembangkan gene rator kapasitas besar, demikian pula boiler yang berbasis pada teknologi energi murah/ alternative dan ramah lingkungan. Namun demikian, terdapat indikasi adanya upaya-upaya untuk memaksakan penggunaan produk yang berbasis impor dengan teknologi baru, meskipun sebenarnya masih diperlukan waktu untuk diterapkan di Indonesia secara bertahap. Sehingga diperlukan upaya untuk


119

menyelaraskan antara program pengembangan produk yang dilakukan oleh industri dalam negeri yang didukung oleh lembaga litbang dengan spesifikasi/teknologi produk yang dikembangkan dan digunakan oleh konsumen/ pasar domestik. Hal ini akan memberikan dampak terhadap kejelasan arah pengembangan produk dan efisiensi di kedua sisi, baik sisi pasar maupun sisi suplai. Selanjutnya perlu juga dirintis kerjasama teknologi dengan sumber-sumber teknologi di luar negeri dengan tujuan semakin meningkat bahan baku/komponen yang mampu dibuat di dalam negeri, yang pada akhirnya akan menghilangkan ketergantungan terhadap impor bahan baku/komponen yang dapat mempengaruhi daya saing. c. Meningkatkan Kemampuan Industri Pen dukung Didalam era global saat ini, pendekatan yang banyak dilakukan oleh industri multinasional dan industri besar lainnya adalah dengan melakukan pengembangan dan penguatan industri pendukungnya. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, sehingga konsep aglomerasi dapat diterapkan agar tercapai efisiensi yang optimum untuk meningkatkan daya saing dan semua pihak mempunyai peran dan kontribusi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dalam kaitan pengembangan produk yang memerlukan investasi besar seperti turbin, maka kemampuan industri pendukung menjadi suatu modal utama melalui suatu

120


kolaborasi yang efektif dengan industri intinya, sehingga akan dibutuhkan investasi yang minimal namun kualitas tetap terjaga. Untuk itu perlu upaya yang terus menerus meningkatkan kemampuan industri pendukung. d. Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi SDM industri Peran dan kontribusi SdM dalam industri merupakan faktor utama keberhasilan, karena itu segala upaya yang dilakukan pada dasarnya sangat tergantung kepada kemajuan dan kompetensi SdM. Sehingga perlu dilakukan terus-menerus pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi produk maupun proses. Untuk itu perlu juga dikembangkan dan disusun standar kompetensi kerja sebagai acuan dasar dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional. Selanjutnya perlu diikuti ketersediaan infrastruktur dasar lainnya seperti lembaga sertifikasi profesi dan sistem sertifikasi serta tempat uji ketrampilan baik skala nasional maupun internasional. 2. Sisi Pasar (Demand Side) a. Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Mutu dan harga produk mesin peralatan listrik sudah mampu bersaing dengan produk negara lain, terbukti dengan realisasi ekspor yang terus membaik. Sementara itu, produk tersebut belum optimal dimanfaatkan oleh pasar domestik. Oleh karena itu perlu dibangun LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 107/M-IND/PER/10/2009

121

kepercayaan konsumen dalam negeri terhadap mutu dan harga yang ditawarkan oleh produsen lokal. Membangun keberpihakan terhadap produk dalam negeri, memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak, khususnya kepada instansi pemerintah pusat dan daerah serta BUMN/BUMD agar menjadi contoh bahwa produksi nasional mampu memenuhi mutu dan harga yang disyaratkan. Sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain melihat potensi industri dalam negeri secara utuh, malalui penetapan tingkat komponen dalam negeri, yang selanjutnya diterapkan secara konsisten dikalangan peme rintah termasuk penerapannya oleh kalangan swasta. b. Meningkatkan Efektivitas Penerapan Standar Produk Standar produk mesin peralatan listrik yang digunakan dapat berupa standar nasional maupun standar internasional. Agar standar tersebut dapat diterapkan secara efektif di dalam negeri, maka diperlukan penyiapan infrastruktur dasar yang diperlukan sebelum standar tersebut dapat diterapkan. Lembaga uji produk dan lembaga sertifikasi produk perlu ditingkatkan kemampuannya, disamping kesiapan industrinya. Sementara itu efektivitas penerapan standar juga perlu diikuti dengan peningkatan pengawasan di pasar baik oleh konsumen maupun instansi terkait.

122


c. Diseminasi Kemampuan Industri Dalam Negeri Banyak produk mesin peralatan listrik yang belum dikenal baik oleh konsumen dalam negeri maupun luar negeri, sehingga perlu dilakukan program pengenalan produk baik secara langsung maupun melalui media cetak lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan program sinergi bersama-sama antara instansi pemerintah dengan asosiasi/ industri termasuk kerjasama dengan pihak penyelenggara pameran permesinan di dalam negeri maupun luar negeri. d. Meningkatkan Akses Pasar Ekspor Untuk pasar ekspor perlu ditingkatkan ke giatan promosi di negara tujuan ekspor dengan mengoptimalkan fungsi dan peran dari perwakilan dagang dan industri setempat. Disamping itu, juga didorong agar industri mesin peralatan listrik nasional mempunyai fokus produk unggulan dalam negeri maupun ekspor yang terus dikembangkan sebagai kebanggaan nasional, sehingga mampu berdaya saing di pasar global. Selanjutnya perlu juga dikembangkan negara tujuan ekspor baru yang potensial dengan melakukan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan global atau yang telah memiliki jaringan global. Kemampuan untuk menembus pasar global saat ini perlu dilakukan dengan strategi yang tepat, karena masing-masing negara saat ini berusaha agar produk nasionalnya dapat berperan dominan di pasar domestik dan mampu LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 107/M-IND/PER/10/2009

123

menembus pasar ekspor yang sudah semakin terbuka. Semakin ketatnya persaingan dalam pasar ekspor, maka diperlukan upaya untuk membangun aliansi strategis sebagai mitra dagang di negara tujuan ekspor agar produk nasional dikenal dan digunakan. Optimalisasi perwakilan dagang maupun industri di negara tujuan ekspor menjadi salah satu alternatif melalui kegiatan rutin mengirimkan brosur untuk menggalang kerjasama internasional.

124


Lampran Peraturan Menter Perndustran RI

investasi dan pembebasan tarif bea masuk bahan baku dan komponen yang belum dibuat di dalam negeri. 4. Memfasilitasi pengembangan standar mesin listrik dan peralatan listrik. 5. Memfasilitasi kerjasama dengan luar negeri dalam rangka pengembangan produksi dalam negeri.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 107/M-IND/PER/10/2009 O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

PLN

O

O

O

O

O

O

Asosiasi

O

O

O

O

O

Industri

O

O

PT

O

O

O

Litbang

O

O

O

O

O

Working Group





















2010

O

Dep ESDM

Forum

2011

O

O

Dep Keu

Pemda

Perguruan Tinggi dan Litbang

Tahun











2012

O

Dep Perin

Instansi Lain

Swasta











2013

3. Memfasilitasi usulan insentif

berbagai kelas pembangkit listrik dan sistem transmisidistribusi. 2. Mengembangkan penguasaan teknologi pembuatan turbin.

1. Menetapkan besarnya TKDN

Rencana Aksi 2010-2014

Pemerintah Pusat

A. Rencana AksiMenengah Jangka Menengah (2010 – 2014) A. Rencana Aksi Jangka (2010 – 2014)

PROGRAM / RENCANA AKSI

Nomor : 0/M-IND/PER/0/00 BAB IV IV PROGRAM / BAB RENCANA AKSI

125

11











2014

126

ekspor.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Asosiasi

O

O

O

PLN

O

O

O

O

O

Industri

O

O

O

PT

O

O

O

Litbang

O

O

O

O

O

Working Group

 

















2010

O

Dep ESDM

Forum

2011

SdM dibidang teknologi produk dan manufaktur 8. Pengembangan mutu bahan baku, komponen dan produk jadi. 9. Memfasilitasi kolaborasi EPC nasional dan industri mesin listrik dan peralatan listrik untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik dan sistem transmisi-distribusi. 10. Monitoring dan evaluasi penggunaan produksi dalam negeri

Dep Keu

Pemda


Tahun











2012

O

Dep Perin

Instansi Lain

Swasta











2013

7. Meningkatkan kemampuan

6. Meningkatkan pangsa pasar


Pemerintah Pusat



12











2014

4.

3.

2.

Meningkatkan TKDN di berbagai kelas pembangkit tenaga listrik dan sistem transmisidistribusi. Meningkatkan peran EPC nasional berkolaborasi dengan industri mesin listrik dan peralatan listrik sebagai main contractor pada pembangunan pembangkit tenaga listrik dan sistem transmisidistribusi. Meningkatkan penguasaan teknologi mesin listrik dan peralatan listrik berbasis sumber daya lokal. Meningkatkan pangsa pasar ekspor. O

O

O

O

Dep Perin

Dep Keu

O

O

O

O

Dep ESDM

O

O

O

O

PLN

O

Instansi Lain

O

O

Pemda

O

O

O

O

Asosiasi

O

O

O

O

Industri

Swasta

O

O

O

O

O

O

O

O


O

O

O

O

Working Group

Forum










13









Tahun

2010

1.


Pemerintah Pusat

B. Rencana AksiPanjang Jangka (2010 – 2025) B. Rencana Aksi Jangka (2010 –Panjang 2025)


2025

127

128


Teknologi :  Peningkatan kamampuan dan penguasaan teknologi melalui penguasaan rancang bangun dan rekayasaan berbasis sumber daya lokal.

14

Industri Terkait - Industri balance of plant - Industri instrument and control - Industri electrical - Industri konstruksi Sasaran Jangka Panjang 2010-2025  Meningkatnya kemampuan industri mesin listrik dan peralatan listrik bersama EPC nasional dalam membangun semua pembangkit tenaga listrik dan transmisi-distribusi berdasarkan rancang bangun dan rekayasa dalam negeri.  Meningkatnya kemampuan industri mesin listrik dan peralatan listrik dalam negeri untuk memproduksi mesin peralatan utama pembangkit tenaga listrik.  Meningkatnya pangsa pasar luar negeri.

Strategi Sektor :  Kolaborasi antara EPC nasional dengan industri mesin listrik dan peralatan listrik dalam negeri.  Pemanfaatan potensi pasar dalam negeri secara maksimal untuk menjadi base load pengembangan industri mesin listrik dan peralatan listrik,  Peningkatan kemampuan SdM dan standar kompetensi tenaga kerja industri mesin listrik dan peralatan listrik.

Industri Pendukung - Industri turbin - Industri boiler - Industri generator - Industri peralatan transmisi dan distribusi Sasaran Jangka Menengah 2010-2014  Meningkatnya peran industri mesin listrik dan peralatan listrik dalam pembangunan ketenagalistrikan program 10.000 MW tahap II.  Meningkatnya kemampuan SDM industri untuk mendukung pengembangan industri mesin listrik dan peralatan listrik.  Meningkatnya sinergi antara lembaga litbang dengan industri mesin listrik dan peralatan listrik untuk mendukung penguasaan teknologi.  Meningkatnya investasi baru dan perluasan usaha industri mesin dan peralatan listrik.  Industri mesin listrik dan peralatan listrik bersama EPC nasional menjadi pelaku utama dalam pembangunan ketenagalistrikan.  Meningkatnya tingkat komponen lokal dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional.

Industri Inti Mesin Listrik dan Peralatan Listrik



129

Pasar a. Dalam Negeri b. Luar Negeri

Infrastruktur a. Mengembangkan lembaga sertifikasi profesi b. Mengembangkan tempat uji kompetensi

Unsur Penunjang SDM a. Meningkatkan kompetensi SDM b. Mengembangkan lembaga uji kompetensi c. Mengembangkan standar kompetensi kerja

15

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2010-2025) 1. Meningkatkan TKDN di berbagai kelas pembangkit tenaga listrik dan sistem transmisi-distribusi. 2. Meningkatkan peran EPC nasional berkolaborasi dengan industri mesin listrik dan peralatan listrik sebagai main contractor pada pembangunan pembangkit tenaga listrik dan sistem transmisi-distribusi. 3. Meningkatkan penguasaan teknologi mesin listrik dan peralatan listrik berbasis sumber daya lokal. 4. Meningkatkan pangsa pasar ekspor.

Gambar 1. Pengembangan Kerangka Pengembangan Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik Gambar 1. Kerangka Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik

Periodesasi Peningkatan Teknologi a. Inisiasi : Reverse Engineering b. Pengembangan Cepat : Lisensi c. Matang : Penguasaan Teknologi

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010-2014) 1. Menetapkan besarnya TKDN berbagai kelas pembangkit listrik dan sistem transmisidistribusi. 2. Mengembangkan kemampuan teknologi pembuatan turbin. 3. Memfasilitasi usulan pembebasan tarif bea masuk bahan baku dan komponen yang belum dibuat di dalam negeri. 4. Memfasilitasi pengembangan standar mesin listrik dan peralatan listrik. 5. Meningkatkan kemampuan SdM dibidang teknologi produk dan manufaktur 6. Memfasilitasi kolaborasi EPC nasional dan industri mesin listrik dan peralatan listrik untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik dan sistem transmisi-distribusi.


130

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Tahun 2010 - 2014 PEMBANGKIT LISTRIK DAN SISTEM TRANSMISIDITRIBUSI LISTRIK

Jasa Industr: Bank,Asurans,Kon sultan

EPC

Mesn lstrk dan Peralatan Lstrk

Working Group Group Working

Asosas

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik

Pasar Dalam Negeri

Pasar Luar Negeri

Pemerintah Daerah: Dnas Perndustran

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik

Lembaga Ltbang, Perguruan Tngg, Sertfkas

Industri penunjang, Barang modal

Logam, Mesn, Keramk, Polmer

Pemerntah Pusat : Depperin, Dep.ESDM, Depkeu, Depdag


16

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 108/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI MESIN PERALATAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


131

b. Bahwa industri mesin peralatan umum merupakan salah satu basis industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri mesin peralatan umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Mesin Peralatan Umum;



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

132


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);







133






13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Departemen Per industrian;

134


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI MESIN PERALATAN UMUM. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Mesin Peralatan Umum Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri mesin peralatan umum untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Mesin Peralatan Umum adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Konstruksi Baja (KBLI 28113, 28119, 28120); b. Industri Alat Konstruksi (KBLI 29240); c. Industri Mesin Pertanian (KBLI 28931, 29212, 29211); d. Industri Mesin Proses (KBLI 25206, 29191, 23133, 29221, 29222, 29223, 29224, 29230, 29250, 29261, 29262, 29263, 29264, 29291, 29292, 29299, 29270); e. Industri Alat Energi (KBLI 29111, 29112, 29113, 29114); PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 108/M-IND/PER/10/2009

135

f. Industri Alat Penunjang (KBLI 29120, 29130, 29141, 29142, 33111, 33113, 33119, 33121, 33130, 29150, 29192, 29193).

3. Pemangku Kepentingan adalah Peme rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Ke masyarakatan lainnya.




a. Pedoman operasional Aparatur Peme rintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan prog ram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku Industri Mesin Peralatan baik pengusaha maupun lainnya, khususnya yang kegiatan usaha di sektor Mesin Peralatan Umum sektor lain yang terkait;

136


klaster Umum, institusi memiliki Industri ataupun



(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Mesin Peralatan Umum dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4



137

(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. Pasal 5





PRAYONO


138



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI MESIN PERALATAN UMUM BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


139

140


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Mesin Peralatan Umum Ruang lingkup industri mesin peralatan umum mencakup mesin peralatan yang digunakan untuk berbagai industri dan sektor seperti konstruksi baja, alat berat, alsintan, mesin peralatan pabrik, mesin perkakas, mesin pengukur, engine, boiler industri, dan sebagainya. Cakupan HS meliputi HS 84.

B. Pengelompokan Industri Mesin Peralatan Umum Berdasarkan karakteristik dari masing-masing produk mesin peralatan umum dapat dikelompokkan menjadi: 1. Konstruksi baja Konstruksi baja struktur, konstruksi baja bangunan, konstruksi baja pelat, dan sejenisnya (HS 7308, 7309, 7310, dan 7311). 2. Alat konstruksi Alat berat, alat handling mekanik, dan sejenisnya (HS 8428, 8429, 8430). 3. Mesin pertanian Traktor, thresher, reaper, RMU, huller, dan sejenisnya (HS 8424, 8432, 8433, 8435, 8436, 8437). 4. Mesin proses Mesin peralatan pabrik untuk pabrik tekstil, pabrik kulit, pabrik kertas, pabrik percetakan, pabrik pengolahan makanan dan minuman, pabrik kimia


141

dan sebagainya (HS 8422, 8438, 8439, 8440, 8441, 8443, 8444, 8446, 8447, 8448, 8449, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8474, 8479). 5. Alat energi Boiler industri, heat exchanger, engine, dan sebagainya (HS 8406, 8407, 8408, 8410, 8411). 6. Mesin penunjang Mesin perkakas, pompa, peralatan pemanas dan pendingin, alat ukur, dan sejenisnya (HS 8413, 8414, 8417, 8418, 8419, 8423, 8425, 8426, 8427, 8483, 9024, 9026, 9427, 9428, 9429, 9430).

142


BAB II SASARAN Dalam rangka program pembangunan industri nasional sudah saatnya mulai dikembangkan konsep kemandirian dalam setiap pembangunan pabrik-pabrik pengolahan dan pembangunan infrastruktur dimana peranan EPC nasional dapat lebih diutamakan agar mampu menarik industri mesin peralatan umum sebagai industri pendukungnya. Sehingga diharapkan pembangunan industri mesin peralatan umum menjadi tulang punggung daripada pembangunan industri unggulan yang akan datang, dengan mengurangi ketergantungan pada impor mesin peralatan. Tujuan pembangunan industri mesin peralatan umum adalah meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam mendukung pembangunan industri manufaktur dan sektor ekonomi lainnya. Sasaran pembangunan industri mesin peralatan umum adalah meningkatnya daya saing produk industri mesin peralatan umum dalam negeri untuk mendukung pem bangunan industri manufaktur dan sektor ekonomi lainnya.

A. Jangka Menengah (2010 -2014) 1. Meningkatnya kemampuan industri mesin peralatan umum untuk memenuhi kebutuhan mesin peralatan pembangunan industri manufaktur dan sektor ekonomi lainnya. 2. Meningkatnya kemampuan SDM industri untuk mendukung pengembangan industri mesin peralatan umum. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 108/M-IND/PER/10/2009

143

3. Meningkatnya sinergi antara lembaga litbang dengan industri mesin peralatan umum dalam rangka penguasaan teknologi. 4. Meningkatnya investasi baru/perluasan usaha dan penyebaran industri mesin peralatan umum di Jawa maupun di luar Jawa. 5. Meningkatnya peran EPC nasional dalam setiap pembangunan di dalam negeri yang didukung oleh Industri mesin peralatan umum.

B. Jangka Panjang (2010 – 2025) 1. Meningkatnya kemampuan industri mesin peralatan umum bersama EPC nasional dalam setiap pem bangunan industri manufaktur dan sektor ekonomi lainnya. 2. Meningkatnya kemampuan industri mesin peralatan umum dalam negeri untuk memproduksi barang modal. 3. Meningkatnya pangsa pasar luar negeri.

144


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Mesin Peralatan Umum A. Visi Industri Mesin Peralatan Umum Menjadikan industri mesin peralatan umum berdaya saing tinggi untuk mendukung pembangunan industri unggulan masa depan. B. Arah Pengembangan •

Menyediakan mesin peralatan umum sebagai barang modal untuk mendukung pembangunan industri manufaktur dan sektor ekonomi lainnya.

•

Memperkuat kemampuan dan pengembangan teknologi produk berbasis static equipment/ plate working dan meningkatkan penguasaan teknologi produk berbasis rotating equipment.

B. Indikator Pencapaian 1. Meningkatnya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pembangunan industri manufaktur dan sektor ekonomi lainnya. 2. Meningkatnya pangsa pasar dalam negeri untuk menjadi basis pengembangan industri mesin peralatan umum. 3. Meningkatnya sinergi/kolaborasi antara industri dalam negeri dan lembaga litbang/perguruan tinggi dalam rangka penguasaan rancang bangun dan perekayasaan.


145

4. Meningkatnya kolaborasi antara EPC nasional dengan industri mesin peralatan umum dalam negeri 5. Meningkatnya kemampuan/kompetensi SDM industri.

C. Tahapan Implementasi 1. Sisi Suplai (Supply Side) a. Meningkatkan Utilisasi Kapasitas Produksi Dalam rangka meningkatkan utilisasi kapasitas produksi industri mesin peralatan umum, maka penguasaan atau peningkatan pangsa pasar domestik menjadi target utama. Untuk itu perlu dibangun adanya keberpihakan terhadap produk industri dalam negeri. Pembukaan akses pasar melalui kegiatan promosi dan pengenalan lebih jauh tentang potensi industri dalam negeri perlu dilakukan secara lebih intensif agar dapat dibangun kepercayaan terhadap produk yang telah dihasilkan. b. Pengembangan Produk Pada saat ini kemampuan industri mesin peralatan umum nasional berdasarkan fasilitas yang dimiliki dan kemampuan teknologi sudah mampu untuk memproduksi produk yang merupakan kelompok static equipment sebagai produk unggulan industri mesin peralatan umum. Sementara itu untuk produk yang merupakan rotating equipment perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Potensi produk tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar dalam negeri dan mengikuti perkembangan standar yang diminta

146


oleh pasar global. Program kerjasama antara industri dengan lembaga litbang / perguruan tinggi perlu lebih diintensifkan agar dapat terus dikembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dalam negeri. Khususnya untuk produk dalam kelompok rotating equipment perlu dilakukan kerjasama yang lebih intensif dengan target-target yang lebih terukur. Sehingga diperlukan upaya untuk menyelaras kan antara program pengembangan produk yang dilakukan oleh industri dalam negeri yang didukung oleh lembaga litbang dengan spesifikasi/teknologi produk yang dikembangkan dan digunakan oleh konsumen/pasar domestik. Selanjutnya perlu juga dirintis kerjasama teknologi dengan sumber-sumber teknologi di luar negeri dengan tujuan meningkatkan pengembangan produk. c. Meningkatkan Kemampuan Industri Pen dukung Didalam era global saat ini, pendekatan yang banyak dilakukan oleh industri multinasional dan industri besar lainnya adalah dengan melakukan pengembangan dan penguatan industri pendukungnya. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, sehingga konsep aglomerasi dapat diterapkan agar tercapai efisiensi yang optimum untuk meningkatkan daya saing sesuai dengan kompetensi masingmasing. Dalam kaitan pengembangan produk yang memerlukan investasi besar seperti alat berat, maka kemampuan industri pendukung LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 108/M-IND/PER/10/2009

147

menjadi suatu modal utama melalui suatu kolaborasi yang efektif dengan industri intinya, sehingga akan dibutuhkan investasi yang minimal namun kualitas tetap terjaga. Untuk itu perlu upaya yang terus menerus meningkatkan kemampuan industri pendukung. d. Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi SDM industri Peran dan kontribusi SDM dalam industri merupakan faktor utama keberhasilan, karena itu segala upaya yang dilakukan pada dasarnya sangat tergantung kepada kompetensi SDM. Sehingga perlu dilakukan terus-menerus pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan ketrampilan dan penguasaan teknologi produk maupun proses. Untuk itu perlu juga di kembangkan dan disusun standar kompetensi kerja sebagai acuan dasar dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional. Selanjutnya perlu diikuti ketersediaan infrastruktur dasar lainnya seperti lembaga sertifikasi profesi dan sistem sertifikasi serta tempat uji ketrampilan baik skala nasional maupun internasional. 2. Sisi Pasar (Demand Side) a. Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Mutu dan harga produk mesin peralatan umum sudah mampu bersaing dengan produk negara lain, khususnya untuk kelompok static equipment terbukti dengan realisasi ekspor yang terus membaik. Sementara itu, produk tersebut belum optimal dimanfaatkan

148


oleh pasar domestik. Oleh karena itu perlu dibangun kepercayaan konsumen dalam negeri terhadap mutu dan harga yang ditawarkan oleh produsen lokal. Membangun keberpihakan terhadap produk dalam negeri, memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak, khususnya kepada instansi pemerintah pusat dan daerah serta BUMN/BUMD agar menjadi contoh bahwa produksi nasional mampu memenuhi mutu dan harga yang disyaratkan. Sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain melihat potensi industri dalam negeri secara utuh, malalui penetapan tingkat komponen dalam negeri, yang selanjutnya diterapkan secara konsisten dikalangan pemerintah termasuk penerapannya oleh kalangan swasta. b. Meningkatkan Efektivitas Penerapan Standar Produk Standar produk mesin peralatan umum yang digunakan dapat berupa standar nasional maupun standar internasional. Agar standar tersebut dapat diterapkan secara efektif di dalam negeri, maka diperlukan penyiapan infrastruktur dasar yang diperlukan sebelum standar tersebut dapat diterapkan. Lembaga uji produk dan lembaga sertifikasi produk perlu ditingkatkan kemampuannya, disamping kesiapan industrinya. Sementara itu efektivitas penerapan standar juga perlu diikuti dengan peningkatan pengawasan di pasar baik oleh konsumen maupun instansi terkait. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perumusan dan


149

atau revisi standar sesuai dengan perkembangan teknologi. c. Diseminasi Kemampuan Industri Dalam Negeri Pada saat ini masih banyak produk mesin peralatan umum yang belum dikenal baik oleh konsumen dalam negeri, sehingga perlu dilakukan program pengenalan produk baik secara langsung maupun melalui media cetak lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program identifikasi mesin peralatan yang dibutuhkan untuk setiap pembangunan yang kemudian diselaraskan dengan kemampuan industri dalam negeri. Keterbatasan yang dimiliki oleh industri dalam negeri menjadi program bersama untuk dikembangkan. d. Meningkatkan Akses Pasar Ekspor Untuk itu perlu ditingkatkan kegiatan promosi di negara tujuan ekspor dengan mengoptimalkan fungsi dan peran dari perwakilan dagang dan industri setempat. Disamping itu, juga didorong agar industri mesin peralatan umum nasional mempunyai fokus produk unggulan dalam negeri maupun ekspor yang terus dikembangkan sebagai kebanggaan nasional, sehingga mampu berdaya saing di pasar global. Selanjutnya perlu juga dikembangkan negara tujuan ekspor baru yang potensial dengan melakukan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan global atau yang telah memiliki jaringan global. Kemampuan untuk menembus pasar global saat ini perlu dilakukan dengan strategi yang

150


tepat, karena masing-masing negara saat ini berusaha agar produk nasionalnya dapat berperan dominan di pasar domestik dan mampu menembus pasar ekspor yang sudah semakin terbuka. Semakin ketatnya persaingan dalam pasar ekspor, maka diperlukan upaya untuk membangun aliansi strategis sebagai mitra dagang di negara tujuan ekspor agar produk nasional dikenal dan digunakan. Optimalisasi perwakilan dagang maupun industri di negara tujuan ekspor menjadi salah satu alternatif melalui kegiatan rutin mengirimkan brosur untuk menggalang kerjasama internasional.


151

152


Mengembangkan prototipe produk potensial. Memfasilitasi usulan insentif investasi dan bea masuk. Memfasilitasi pengembangan standar produk. Memfasilitasi penyebaran industri di luar P. Jawa. Memfasilitasi kerjasama investasi/teknologi/pengembangan produk dengan luar negeri.

4.


8.

7.

6.

5.

3.

2.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Bap pen as

O

O

O

O

Pemda

O

O

O

O

O

O

O

O

Asosiasi

O

O

O

O

O

O

O

O

Industri

O

O

O

O

O

O

O

PT

O

O

O

O

O

O

Litb ang

O

O

O

O

O

O

O

O

Working Group

















2010

O

Dep Lainn ya

Forum

















2011

O

Dep Keu


Tahun

















2012

Mengidentifikasikan program pembangunan nasional potensial sebagai pasar produk dalam negeri. Menetapkan besarnya TKDN berbagai produk industri potensial. Mengembangkan penguasaan teknologi produk potensial.

Dep Perin

Swasta

















2013

1.


Pemerintah Pusat

A. Rencana AksiMenengah Jangka Menengah (2010 – 2014) A. Rencana Aksi Jangka (2010 – 2014)


BAB IV IV PROGRAM / BAB RENCANA AKSI


153

10

















2014

154


14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

Mengembangkan prototipe produk potensial. Memfasilitasi usulan insentif investasi dan bea masuk. Memfasilitasi pengembangan standar produk. Memfasilitasi penyebaran industri di luar P. Jawa. Memfasilitasi kerjasama investasi/teknologi/pengembangan produk dengan luar negeri. Meningkatkan kemampuan teknis SdM industri. Meningkatkan peran lembaga sertifikasi profesi dalam kompetensi SdM industri. Mengembangkan standar kompetensi kerja (SKKNI). Memfasilitasi kolaborasi EPC nasional dan industri mesin peralatan umum. Monitoring dan evaluasi penggunaan produksi dalam negeri Memfasilitasi promosi produk buatan dalam negeri. O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

























O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

















































O O O     Lampran Peraturan Menter Perndustran RI Nomor : 0/M-IND/PER/0/00 O O O O     O

O

O

O

11









 10 











Meningkatkan penguasaan teknologi SdM industri. Meningkatkan pangsa pasar ekspor.

4.

5.

3.

2.

Mengidentifikasikan program pembangunan nasional potensial sebagai pasar produk dalam negeri. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi rotating equipment industri dalam negeri. Meningkatkan peran EPC nasional dan industri mesin peralatan umum.

O

O

O

O

O

Dep Perin

O

Dep Keu

O

O

O

O

O

Dep Lainn ya

O

O

O

O

O

Bapp enas

O

O

O

Pemda

O

O

O

O

O

Asosiasi

O

O

O

O

O

Industri

O

O

O

O

O

PT

O

O

O

O

O

Litb ang


O

O

O

O

O

Working Group

Forum

Tahun











2010

1.


Swasta

(2010 – 2025)

Pemerintah Pusat

Rencana Aksi Jangka B. B. Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 Panjang – 2025)












2025


155 12

156


Industri Pendukung - Industri Komponen - Industri Logam - Industri Karet - Industri Plastik

Industri Terkait - Industri Ban - Industri mur dan baut - Industri Pelapisan Logam - Industri Kaca - Industri Cat Sasaran Jangka Panjang 2010-2025  Meningkatnya kemampuan industri mesin peralatan umum bersama EPC nasional dalam setiap pembangunan industri manufaktur dan sektor ekonomi lainnya.  Meningkatnya kemampuan industri mesin peralatan umum dalam negeri untuk memproduksi barang modal.  Meningkatnya pangsa pasar luar negeri.

Teknologi :  Peningkatan kamampuan dan penguasaan teknologi melalui penguasaan rancang bangun dan rekayasaan berbasis sumber daya lokal.

Strategi Sektor :  Kolaborasi antara EPC nasional dengan industri mesin peralatan umum dalam negeri.  Pemanfaatan potensi pasar dalam negeri secara maksimal untuk menjadi base load pengembangan industri mesin peralatan umum,  Peningkatan kemampuan SdM dan standar kompetensi tenaga kerja industri mesin peralatan umum.

Sasaran Jangka Menengah 2010-2014  Meningkatnya kemampuan industri mesin peralatan umum untuk memenuhi kebutuhan mesin peralatan pembangunan industri manufaktur dan sektor ekonomi lainnya.  Meningkatnya kemampuan SDM industri untuk mendukung pengembangan industri mesin peralatan umum.  Meningkatnya sinergi antara lembaga litbang dengan industri mesin peralatan umum dalam rangka penguasaan teknologi.  Meningkatnya investasi baru/perluasan usaha dan penyebaran industri mesin peralatan umum di Jawa maupun di luar Jawa.  Meningkatnya peran EPC nasional dalam setiap pembangunan di dalam negeri yang didukung oleh Industri mesin peralatan umum.

Industri Inti mesin peralatan umum


13


157

Pasar a. Dalam Negeri b. Luar Negeri

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Mesin Peralatan Umum

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Mesin Peralatan Umum

Infrastruktur a. Mengembangkan lembaga sertifikasi profesi b. Mengembangkan tempat uji kompetensi

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010-2014) Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2010-2025)  Mengidentifikasikan program pembangunan nasional  Mengidentifikasikan program pembangunan nasional potensial potensial sebagai pasar produk dalam negeri. sebagai pasar produk dalam negeri.  Menetapkan besarnya TKDN berbagai produk industri  Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi rotating potensial. equipment industri dalam negeri.  Meningkatkan peran EPC nasional dan industri mesin peralatan  Mengembangkan penguasaan teknologi produk potensial. umum.  Mengembangkan prototipe produk potensial.  Meningkatkan penguasaan teknologi SdM industri.  Memfasilitasi usulan insentif investasi dan bea masuk.  Meningkatkan pangsa pasar ekspor.  Memfasilitasi pengembangan standar produk.  Memfasilitasi penyebaran industri di luar P. Jawa.  Memfasilitasi kerjasama investasi/teknologi/pengembangan produk dengan luar negeri.  Meningkatkan kemampuan teknis SdM industri.  Meningkatkan peran lembaga sertifikasi profesi dalam kompetensi SdM industri.  Mengembangkan standar kompetensi kerja (SKKNI).  Memfasilitasi kolaborasi EPC nasional dan industri mesin peralatan umum.  Monitoring dan evaluasi penggunaan produksi dalam negeri.  Memfasilitasi promosi produk buatan dalam negeri. Unsur Penunjang Periodesasi Peningkatan Teknologi SDM a. Inisiasi : Reverse Engineering a. Meningkatkan kompetensi SDM b. Pengembangan Cepat : Lisensi b. Mengembangkan lembaga uji kompetensi c. Matang : Penguasaan Teknologi c. Mengembangkan standar kompetensi kerja


14

158


EPC

Mesn Peralatan Umum

Jasa Industri : Bank, Asuransi, Konsultan

PEMBANGUNAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Working Group Group Working

Asosas

Pasar Dalam Negeri

Pasar Luar Negeri

Pemerintah Daerah: Dnas Perndustran

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Mesin Peralatan Umum

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Mesin Peralatan Umum

Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi, Sertifikasi

Industri Ban, mur baut, cat, pelapisan logam

Logam, Komponen, Karet, Plastk

Pemerntah Pusat : Depperin, Depkeu, Dep.Lainnya, Bappenas


15

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 109/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan Peta Panduan (Road Map) Pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu; PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 109/M-IND/PER/10/2009

159

b. Bahwa industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu basis industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri tekstil dan produk tekstil;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil;



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

160


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);




7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme rintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 109/M-IND/PER/10/2009

161

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pem bentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Orga nisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; 12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

162


Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri tekstil dan produk tekstil untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Tekstil dan Produk Tekstil adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Industri Serat (Fiber) (KBLI 17111 dan 24302);

b. Industri Benang (Pemintalan/Spinning) (KBLI 17112, 17113, 17121, dan 24301);

c. Industri Kain (Pertenunan/Weaving, Perajutan/ Knitting, Pencelupan/ Dyeing, Pencapan/Printing, Penyem purnaan/Finishing dan Non-Woven) (KBLI 17123, 17292, 17294 dan 17301);

d. Industri Pakaian Jadi (Garment) (KBLI 17302, 18101 dan 18102);

e. Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lainnya (KBLI 17211, 17213, 17220, 17292, 17293 dan 17303).


163

3. Pemangku Kepentingan adalah Peme rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.




a. Pedoman operasional Aparatur Pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil ataupun sektor lain yang terkait;


164


d. Informasi untuk menggalang duku ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan ke bijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masya rakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).



(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-


165

lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd FAHMI IDRIS



PRAYONO


166



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


167

168


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Tekstil dan Produk Tekstil Berdasarkan No. HS, ruang lingkup klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) mencakup No. HS 50 hingga 63. Berdasarkan rantai nilainya, industri ini dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu: 1. Industri Serat (Fiber) Adalah industri yang memproduksi serat-serat baik serat alam maupun serat buatan. Berdasarkan KBLI tahun 2007, yang termasuk dalam kelompok industri serat adalah: •

KBLI No 17111 Industri persiapan serat tekstil, yang terdiri dari HS No 5001, 5003, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5201, 5202, 5301, 5302, 5303, 5304 dan 5305.

•

KBLI No 24302 Industri serat stapel buatan, yang terdiri dari HS No. 5502, 5503, 5504, 5506 dan 5507

2. lndustri Benang (Pemintalan/Spinning) Adalah industri yang mengolah serat menjadi benang. Berdasarkan KBLI tahun 2007, yang termasuk dalam kelompok industri benang adalah: •

KBLI No 17112 Industri Pemintalan Benang yang terdiri dari HS No 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5103, , 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5202, 5203, 5204, 5205, 5207, 5301, LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 109/M-IND/PER/10/2009

169

5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5402, 5403, 5406, 5505, 5509, 5510, 5511, 5604, •

KBLI No 17113 Industri Pemintalan Benang Jahit yang terdiri dari HS No. 5401 dan 5508

•

KBLI No 17121 Industri Penyempurnaan Benang yang terdiri dari HS No 5205 dan 5206.

•

KBLI No 24301 Industri serat/benang filamen buatan yang terdiri dari HS No 5401, 5402, 5403, 5404 dan 5405

3. Industri Kain (Pertenunan/Weaving, Perajutan/ Knitting, Pencelupan/ Dyeing, Pencapan/Printing, Penyempurnaan/Finishing dan Non-Woven) Adalah industri yang mengolah benang menjadi kain. Berdasarkan KBLI tahun 2007, yang termasuk dalam Kelompok Industri Kain adalah: •

KBLI No 17123 Industri Pencetakan Kain yang terdiri dari HS No. 5208, 5209, 5211, 5212, 5407, 5408, 5513, 5514 dan 5516.

•

KBLI No 17292 Industri yang menghasilkan kain keperluan industri yang terdiri dari HS No. 5811, 5901, 5906, 5907, 5908, 5910 dan 5911

•

KBLI No 17294 Industri Non Woven (bukan tenunan) yang terdiri dari HS No. 5603 dan 6002.

•

KBLI No 17301 Industri Kain Rajut yang terdiri dari HS No 6001 dan 6002.

4. Industri Pakaian Jadi (Garment) Adalah industri yang mengolah kain menjadi pakaian jadi. Berdasarkan KBLI tahun 2007, yang termasuk dalam Kelompok Industri Pakaian Jadi adalah:

170


•

KBLI No 17302 Industri Pakaian Jadi Rajutan yang terdiri dari HS No. 6101, 6102, 6103, 6104, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116 dan 6117.

•

KBLI No 18101 Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya yang terdiri dari HS No. 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211 dan 6212

•

KBLI No 18102 Industri Pakaian Jadi (konveksi) dan perlengkapanya yang terdiri dari HS No 6212, 6213, 6214, 6215, 6216 dan 6217.

5. Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lainnya Adalah industri yang mengolah serat atau benang atau kain menjadi produk jadi lainnya selain pakaian jadi. Berdasarkan KBLI tahun 2007, yang termasuk dalam Kelompok Industri Tekstil dan Produk Tekstil Lainnya adalah: •

KBLI No 17211 Industri Barang Jadi Tekstil, untuk keperluan rumah tangga yang terdiri dari HS No. 6301, 6302, 6303, 6304, 6306, 6307 dan 6308.

•

KBLI No 17213 Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya yang terdiri dari HS No. 5601.

•

KBLI No 17220 Industri Permadani (ambal) yang terdiri dari HS No. 5701, 5702, 5703, 5704 dan 5705.

•

KBLI No 17292 Industri yang menghasilkan kain keperluan industri yang terdiri dari HS No. 5811, 5901, 5906, 5907, 5908, 5910 dan 5911.

•

KBLI No 17293 Industri bordir/sulaman yang terdiri dari HS No. 5810.


171

•

KBLI No 17303Industri Rajutan Kaos Kaki yang terdiri dari HS No. 6115 dan 6217.

B. Pengelompokan Industri TPT 1. Kelompok Industri Hulu Termasuk dalam Industri Hulu adalah industri serat dan benang didalamnya adalah: •

Industri Serat Alam yang memproduksi serat alam seperti kapas, sutera, rami, wol dan lain sebagainya.

•

Industri Serat Buatan Staple yang mengolah PX, PTA, MEG dan pulp kayu menjadi serat pendek seperti polyester, nylon, rayon dan lain sebagainya.

•

Industri Benang filamen yang mengolah PX, PTA, MEG dan pulp kayu menjadi benang filament seperti polyester, nylon, rayon dan lain sebagainya.

•

Industri Pemintalan yang memproduksi benang dari bahan baku berupa serat buatan maupun serat alam atau campuran keduanya.

•

Industri Pencelupan Benang untuk memberikan efek warna pada benang.

2. Kelompok Industri Antara Termasuk dalam Industri Antara adalah industri yang memproduksi kain, diantaranya adalah:

172

•

Industri Pertenunan (Weaving) yang mengolah benang menjadi kain tenun mentah (grey fabric).

•

Industri Perajutan (Knitting) yang mengolah benang menjadi kain rajut mentah (grey fabric).


•

Industri Pencelupan (Dyeing) yang mengolah kain mentah menjadi kain setengah jadi dengan memberikan efek warna pada kain.

•

Industri Pencapan (Printing) yang mengolah kain mentah menjadi kain setengah jadi dengan memberikan efek motif warna pada kain.

•

Industri Penyempurnaan (Finishing) yang mengolah kain setengah jadi menjadi kain jadi (finish fabric).

•

Industri Non Woven yang mengolah serat atau benang menjadi kain selain melalui proses tenun atau rajut.

3. Kelompok Industri Hilir Termasuk dalam Industri Hilir adalah industri yang memproduksi barang-barang jadi tekstil konsumsi masyarakat, diantaranya adalah: •

Industri Pakaian Jadi (Garmen) yang mengolah kain jadi menjadi pakaian jadi baik kain rajut maupun kain tenun.

•

Industri Embroideri yang memberikan efek motif atau corak pada kain jadi ataupun barang jadi tekstil.

•

Industri Produk Tekstil lainnya yang mengolah kain jadi menjadi produk tekstil lainnya selain pakaian jadi.


173


Diagram Alir Ruang dan Klaster Pengelompokan Dagram Alr Ruang Lngkup dan Lingkup Pengelompokan Industr TPT Klaster Industri TPT dapat digambarkan sebagai dapat dgambarkan sebaga berkut: berikut:

Ind Serat

Ind. Kain

Serat alam (kapas, sutera, ram, wol, dll) KBL I :

Non-Woven KBLI 0

Serat buatan Staple (polyester, nylon, rayon, dll) KBL I 0

Pemntalan (Benang) KBL I Pencelupan Benang

Benang Flamen (polyester, nylon, rayon, dll) KBL I 0

Ind.Benang

Hulu

Pertenunan (kan grey) KBL I : KBL I : 0

Perajutan (kan grey) KBLI 0

Ind. Prod. Lainnya

Produk Tekstl Lannya KBL I 0, 0 & 0

Embrodery

Pencelupan/ Prntng Fnshng (Kan jad)

Pakaan Jad (Garmen) KBL I 0 KBL I 0

Ind. Garment

Antara

Garmen Rajut KBL I 0

Hilir

Gambar I.1.I.1. Diagram Alir Ruang Lingkup danLingkup Pengelompokan Klaster Industri TPT Gambar Diagram Alir Ruang dan Pengelompokan Klaster Industri TPT

Secara fsk kelompok-kelompok ndustr TPT d atas pada dasarnya sudah

Secara fisik kelompok-kelompok industri di atas membentuk klaster-klaster ndustr dar mula ndustr hulu,TPT antara dan

dasarnya sudah membentuk klaster-klaster ndustrpada hlr yang beraglomeras d suatu daerah tertentu sepert yang dari mulaiSelatan, industri hulu,Pekalongan, antara dan industri terlhatindustri d wlayah Bandung Cmah, Purwakarta,

hilir yang beraglomerasi di suatu daerah tertentu seperti yang terlihat di wilayah Bandung Selatan, Cimahi, Pekalongan, Purwakarta, Semarang Selatan, Solo Raya dan Tanggerang.

Semarang Selatan, Solo Raya dan Tanggerang.

174


5

BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010 -2014) 1. Mantapnya struktur ITPT melalui peningkatan investasi (proyeksi total 2014 = Rp. 172 trilyun); 2. Meningkatnya ekspor dengan proyeksi 2014 = US$ 16,7 Milyar; 3. Teramankannya pasar dalam negeri (proyeksi nilai produksi = Rp. 144,8 trilyun dan konsumsi perkapita = 6 kg); 4. Penyerapan tenaga kerja (proyeksi 2014 = 1,47 juta orang) dan meningkatkan kemampuan; 5. Meningkatnya ekspor ke pasar non tradisional.

B. Jangka Panjang (2010-2025) 1. Meningkatnya produktifitas, kualitas dan effisiensi yang berdaya saing ke arah competitive advantage; 2. Meningkatnya daya saing melalui spesialisasi pada produk TPT bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal; 3. Berkembangnya merek – merek Indonesia untuk tujuan ekspor; 4. Meningkatnya penggunaan produk TPT lokal di dalam negeri.


175

176


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil 1. Visi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Visi: Terwujudnya industri Tekstil dan Produk Tekstil Nasional sebagai produsen TPT kelas dunia. Misi: •

Meningkatkan produktifitas, kualitas dan efisiensi yang berdayasaing kearah “competitive advantage”.

•

Meningkatkan dayasaing melalui spesialisasi pada produk TPT bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal.

B. Indikator Pencapaian Indikator pencapaian untuk jangka menengah: 1. Pertumbuhan ekspor pertahun 8% 2. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja 3% 3. Penguasaan pangsa pasar domestik 80% 4. Penguasaan pangsa pasar dunia 2%


177

Tabel III.1. Indikator pencapaian

2008

Indikator 2014

2025

Nilai Ekspor (US$ Milyar)

10,39

16,70

31,37

Tenaga Kerja (Juta Orang)

1,28

1,47

1,99

Pangsa Pasar Garment Domestik (%)

72%

80%

90%

1,76%

2%

2,5%

Pangsa Pasar Dunia (%)

C. Tahapan Implementasi Untuk mengembangkan industri TPT nasional diperlukan pembenahan dan perbaikan baik di internal perusahaan maupun di lingkungan/ iklim usahanya didalam negeri yang meliputi bidang pendanaan, energi, tenaga kerja, pemasaran, teknologi dan infrastruktur. Strategi 1. Perbaikan iklim investasi dengan meninjau kebijakan yang kontra produktif dan memperlancar akses ke sumber-sumber pendanaan. 2. Meningkatkan kerjasama antara industri hulu, industri antara dan industri hilir untuk memperpanjang rantai nilai dalam rangka meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 3. Bidang Energi: •

Menghemat biaya listrik dan BBM melalui konservasi energi.

•

Diversifikasi sumber energi dengan menggunakan Batubara dan Gas.

4. Bidang Tenaga kerja: •

178

Peningkatan skill sumberdaya manusia: Bidang desain, Merchandizing, Marketing, teknologi prosesing dan bidang manajemen


•

Pemberdayaan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Balai Latihan Kerja

5. Bidang Pemasaran: •

Pengembangan wilayah pemasaran ke pasar non tradisional.

•

Peningkatan penetrasi pasar melalui kerjasama perdagangan.

•

Penanggulangan dan pencegahan praktik pe nyelundupan di pasar domestik.

6. Bidang Teknologi & Pengembangan Produk •

Melakukan restrukturisasi dan modernisasi permesinan TPT dalam rangka peningkatan efisiensi dan manufakturing industri yang ramah lingkungan.

•

Penguatan institusi penelitian dan pengembangan produk

•

Mengembangkan merek-merek dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar dunia.

•

Mempererat linkage supporting industri serta kerjasama dengan supporting sektor.

•

Mendorong pengembangan industri permesinan tekstil, zat kimia (dyestuff & auxiliary) dan aksesoris di dalam negeri.

•

Mendorong pengembangan bahan baku serat dalam negeri (PTA, MEG, Dissolving Pulp, kapas, rami, sutera dll).

7. Bidang Infrastruktur: •

Mendorong tumbuhnya Kawasan Industri Tekstil Terpadu dalam rangka effisiensi (kontrol terhadap fixed cost) dan ramah lingkungan.

•

Pengembangan fasilitas pelabuhan untuk mem perlancar arus barang (delivery time) LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 109/M-IND/PER/10/2009

179

Kebijakan Kebijakan yang diperlukan sektor TPT untuk memperbaiki iklim usahanya adalah untuk merestrukturisasi per mesinannya, ketersediaan bahan baku, ketersediaan energi listrik dan ketenagakerjaan. •

Melanjutkan program peningkatan teknologi (restrukturisasi permesinan) di industri TPT.

•

Peninjauan ulang kebijakan ekspor MIGAS agar dapat lebih memenuhi kebutuhan PTA dan MEG didalam negeri dan memberikan kontinyuitas suplai energi dengan harga dibawah 6 cent/ kwh.

•

Kebijakan kemudahan/insentif bagi industri yang melakukan diversifikasi sumber energi dan industri yang memproduksi disolving pulp.

•

Pengaturan peningkatan kemampuan SDM melalui peningkatan standar kompetensi kerja nasional dan penyiapan Lembaga Sertifikasi Profesi industri TPT.

•

Pengaturan pengembangan litbang teknologi DN yang terintegrasi dan berkualitas melalui pemberian insentif.

180



181

Penngkatan teknolog (restruktursas, modernsas dan penngkatan kapastas produks).

Pennjauan kebjakan Ekspor MIGAS. Dversfkas energ (harga dbawah cent/kwh).

Mencegah dan menanggulang praktk-praktk perdagangan legal

Perluasan wlayah pasar ke pasar non tradsonal.

Program

Pemantapan klaster ndustr TPT


Rencana Aksi

 Berkoordnas dengan PT. PGN agar dapat memberkan supla gas bag ndustr TPT.  Membantu penyelesaan permasalahan lmbah hasl pengolahan batu bara.  Berkoordnas dengan Bea dan Cuka untuk menanggulang praktk penyelundupan yang masuk melalu pelabuhan.  Berkoordnas dengan Dept. Perdagangan, Dept. Keuangan (Pajak), PEMDA dan POLRI untuk menaggulang peredaran barang selundupan d pasar domestk.  Memberkan usulan standar labelsas produk kepada Dept. Perdagangan sebaga syarat barang beredar d pasar domestk.  Berkoordnas dengan BPEN untuk memfasltas perusahaan TPT melakukan kegatan promos dpasar non tradsonal.  Berkoordnas dengan ITPC d pasar non tradsonal untuk membantu ndustr TPT memasarkan produk-nya.  Malakukan kerjasama ndustr dan perdagangan dengan phak terkat d pasar non tradsonal.

Menngkatkan kerjasama antara ndustr hulu, ndustr antara dan ndustr hlr untuk memperpanjang ranta nla dalam rangka menngkatkan nla tambah d dalam neger.  Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster.  Melanjutkan mplementaskan program penngkatan teknolog ndustr.  Koordnas dengan phak perbankan dan sumber pendanaan lannya ddalam dan dluar neger dalam rangka memberkan kemudahan bag perusahaan untuk meremajakan mesnnya pasca 0. Berkoordnas dengan Dept. Sumber Daya Energ dan lembaga legslatf untuk memprortaskan kebutukan MIGAS ddalam neger. 

00-0

00-0

00-0 00-0

00-0

00-0 00-0

00 -0

00-0

0-0

00-0

Waktu Penyelesaian 00-0

Dept. Perdagangan (, BPEN & ITPC), BKPM, Asosas & KADIN

10

Dept.ESDM, KLH, Pemda, Asosas, Industr & PT.PGN Dept. Perdagangan, Dept. Keuangan, PEMDA, Asosas, Industr, BBT dan POLRI

Dept. ESDM, Asosas & DPR

Dept. Keuangan Asosas, Industr &Perbankan

Pemda, Asosas, Industr, Perguruan Tngg, dan BBT

Instansi

Tabel IV.1. Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tabel IV.1. Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

No.


Nomor : 0/M-IND/PER/0/00 BAB IV PROGRAM /BAB RENCANA AKSI IV

182

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Tahun 2010 - 2014  Memfasltas duna usaha untuk dapat berkolaboras dengan fashon desaner melalu berbaga macam kegatan.  Memfasltas duna usaha dengan lembaga peneltan untuk dapat mengembangkan produk-produk barudan mendukung usaha duna usaha untuk mengkut trend desan pasar.  Melakukan kajan untuk mengetahu peluang nvestas d ndustr pendukung TPT.  Berkoordnas dengan phak terkat untuk mendorong nvestas d ndustr pendukung TPT.  Sosalsas penggunaan zat kma organk dan Mendorong ndustr TPT untuk menggunakan zat kma organk

Pengembangan ndustr serat alam dan serat buatan yang berkualtas tngg (hgh tenacty, mcro fber dll).

Pengembangan dsan, teknolog dan dversfkas produk untuk mencapa nla tambah dan high fashion

Mendorong tumbuhnya ndustr permesnan, zat kma dan aksesors ddalam neger.

Mendorong ndustr untuk menggunakan bahan pewarna akrab lngkungan. Penngkatan kemampuan ndustr untuk dapat memenuh standar tekns dan socal complance. Mendrkan pusat desan dan pusat fashon.

Revtalsas IKM TPT

0

 Menngkatkan kemampuan IKM untuk dapat menngkatkan daya sang dan memasuk pasar ekspor.

 Mendorong duna usaha untuk mendrkan pusat desan dan pusat fashon

 Sosalsas standar tekns dan socal complance dan mendorong ndustr TPT untuk memenuh standar tekns dan socal complance

 Berkoordnas dengan duna usaha untuk mencar solus mengena kekurangan supla serat rayon.  Melakukan kajan untuk mendorong nvestas d ndustr produsen dsolvng pulp.  Berkoordnas dengan phak-phak terkat untuk mendorong nvestas d ndustr dsolvng pulp. Memfasltas duna usaha dengan lembaga peneltan untuk bekerjasama dalam mengembangkan jens-jens serat yang berkualtas tngg

Mempersapkan sektor ndustr pulp kayu yang memproduks dssolvng pulp.

Mengamankan HaKI

Rencana Aksi  Berkoordnas dengan Deptnakertrans untuk mengaktfkan kembal BLK dan melakukan pelathan bag tenaga operator d ndustr TPT.  Bekerjasama dengan asosas terkat untuk melakukan kegatan pelathan guna menngkatkan produktftas ndustr TPT. Bersama-sama Dt.Jend HAKI melakukan sosalsas HAKI d duna usaha

Program

Penngkatan produktftas dan kemampuan tenaga.

No.

00-0

0-0

00-0 00-0

00-0

00-0

00-0

00-0

00-0

0- 0

00-0

00-0

00-0

00-0

00-0

Waktu Penyelesaian 00-0

11

Asosas, Desaner, Perguruan Tngg & Perusahaan Pemda, Asosas, MenegKop & Perusahaan.

Depnakertrans, Dep. Perdagangan, BBT, Asosas & Industr

KLH, BPPT, BBT, Asosas & Industr

BPPT, BKPM, Asosas dan Perbankan

BPPT, Dept.Pertanan, Dept.Kehutanan, BBT, Perguruan Tngg & Perusahaan Dep. Perdagangan, BBT, Desaner, Perguruan Tngg & Industr

Dept. Huk.HAM, Asosas & Industr Dept. Kehutanan, BPPT, BBT, BKPM, Asosas, Industr & Perbankan

Depnakertrans, PEMDA, Asosas, Industr & BBT

Instansi



183

Tekstil dan Produk Tekstil

Industri Terkait Sasaran Jangka Panjang (2015-2025)

Barang Karet, Perabotan; Mainan; Alas kaki; Geotextile

Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster. Melanjutkan mplementaskan program penngkatan teknolog ndustr. Menetapkan kebjakan pengamanan supla dan dversfkas energ Menngkatkan ketersedaan bahan baku serat alam. Mencegah dan menanggulang praktk-praktk perdagangan legal. Perluasan wlayah pasar ke pasar non tradsonal melalu ms dagang. Mengamankan HaKI. Menyapkan penerapan SNI Melakukan revtalsas UPT Industr Kecl dan Menengah Tekstl dan Produk Tekstl

. . . . .

Pasar: a. Menngkatkan kemampuan jarngan nternasonal dan pengembangan merek; b. Memanfaatkan dan mengamankan pasar dalam neger; c. Menngkatkan akses pasar non-tradsonal melalu ms dagang dan kegatan promos.

. . . . . . . . .

Infrastruktur: a. Mengembangkan kawasan ndustr. b. Perbakan sstem tata kelola dan sstem transportas pelabuhan.

Mengembangkan ketersedaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualtas tngg Mengembangkan dan menngkatkan kemampuan SDM ndustral (desan, kualtas dan proses produks) Menngkatkan penguasaan teknolog dan pengembangan produk Menngkatkan kemampuan penguasaan dan penetras pasar. Mendorong ndustr untuk menggunakan bahan pewarna organk agar terhndar dar hambatan non tarf d negara mportr . Penngkatan kemampuan ndustr untuk dapat memenuh standar tekns dan socal complance. . Mendorong tumbuhnya ndustr permesnan, zat kma dan aksesors d dalam neger . Kolaboras dengan desgner untuk dapat masuk pada kelas garment fashon desgn sehngga dapat memunculkan merek nasonal yang bersang dpasaran. Unsur Penunjang Periodisasi Peningkatan Teknologi : (secara rinci, Lampiran 2) SDM: a. Pengembangan Cepat (00-0) : Pengembangan dsan; untuk Hgh Fashon; a. Mengembangkan kemampuan SDM dbdang dsan/fashion b. Mendrkan sekolah-sekolah dsan dan Fashion Institute pengembangan teknolog serat alam; Penguasaan manufaktur dan dsan smart textle b. Matang (0-0); Industry & Technology Upgrading.

. . .

12

Mantapnya struktur ITPT melalu penngkatan nvestas (proyeks total nvestas 2014 = Rp. 172 triliun); . Menngkatnya produktftas, kualtas dan efsens yang berdayasang Menngkatnya ekspor dengan proyeks 2014 = USD 16,7 Miliar; kearah “competitive advantage”. Teramankannya pasar dalam neger. (proyeks nla produks 0 = Rp. 144,8 trilliun dan konsums per . Menngkatnya daya sang melalu spesalsas pada produk TPT bernla tambah tngg dan high fashion yang berbahan baku lokal. kapta = kg); . Tercapanya penyerapan tenaga kerja dan menngkatnya kemampuan (proyels 2014=1,47 juta orang); . Berkembangnya merek-merek Indonesa untuk tujuan ekspor. . Menngkatnya ekspor ke pasar non-tradsonal; . Menngkatnya penggunaan produk TPT lokal ddalam neger. Strategi . Perbakan klm usaha dbdang fskal & moneter, energ, ketenagakerjaan, teknolog & pengembangan produk, pemasaran, dan nf rastruktur. . Menngkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknolog, kemampuan SDM, Manajemen, akses pasar, product development, dan kemampuan lannya. Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010-2014) Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015-2025)

Sasaran Jangka Menengah (2010-2014)

Industri Pendukung Industri Kimia; Mesin dan Peralatan; Serat Buatan; Serat Alam; Industri Kimia; Aksesoris; Supplier; Kancing

Industri Inti

Tabel 1. Kerangka Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Tabel 1. Kerangka Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil


184


DepKeu

DepDag

DepHut

Koperas & UKM Dep. ESDM

Deppern O

O O O O O O

O O O O O O

O

O

O

KLH

O

O

O

BKPM O

O

O

O

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Tahun 2010 - 2014 O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

O

O

O

O

Fasltator Klastaer

O

O

Provns

O

Kabupaten / Kota

O

Asosas O

Bank

O

Industr O

PT

O

BBT

O

Workng Grup

O

Daya sang

O

        

      

















00

O

0

O

Tahun

LIPI

Depnakertrans

DepHukHam

13

























0

O

Forum























0

Menngkatkan kerjasama antara ndustr hulu, ndustr antara dan ndustr hlr untuk memperpanjang ranta nla dalam rangka menngkatkan nla tambah d dalam neger. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota klaster. Melanjutkan mplementaskan program penngkatan teknolog ndustr. Koordnas dengan phak perbankan dan sumber pendanaan lannya ddalam dan dluar neger dalam rangka memberkan kemudahan bag perusahaan untuk meremajakan mesnnya pasca 0. Berkoordnas dengan Dept. Sumber Daya Energ dan lembaga legslatf untuk memprortaskan pengolahan MIGAS ddalam neger. Berkoordnas dengan PT. PGN agar dapat memberkan supla gas bag ndustr TPT. Membantu penyelesaan permasalahan lmbah hasl pengolahan batu bara. Berkoordnas dengan Bea dan Cuka untuk menanggulang praktk penyelundupan yang masuk melalu pelabuhan. Berkoordnas dengan Dept. Perdagangan, Dept. Keuangan (Pajak), PEMDA dan POLRI untuk menaggulang peredaran barang selundupan d pasar domestk. Memberkan usulan standar labelsas produk kepada Dept. Perdagangan sebaga syarat barang beredar d pasar domestk. Berkoordnas dengan BPEN untuk memfasltas perusahaan TPT melakukan kegatan promos dpasar non tradsonal. Berkoordnas dengan ITPC d pasar non tradsonal untuk membantu ndustr TPT memasarkan produk-nya. Melakukan kerjasama ndustr dan perdagangan dengan phak terkat d pasar non tradsonal.

Rencana aks 00-0

Tabel 2. Peran Pemangku Kebijakan dalam Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil PemePerguruan Tinggi & Pemerntah Pusat rntah Swasta Litbang Daerah

Tabel 2. Peran Pemangku Kebijakan dalam Pengembangan Industri Tekstil dan Nomor : 0/M-IND/PER/0/00 Produk Tekstil























0

Koperas & UKM Dep. ESDM

Deppern

KLH O

DepHukHam

DepHut

BKPM

DepKeu O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

LIPI

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Bank

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Workng Grup

O

O

O

Provns O

O

BBT

O

O

DepDag O

Depnakertrans

O

Kabupaten / Kota

O

Asosas O

Daya sang

O

Industr

O

O

O

O

O

Fasltator Klastaer

O

Forum

Tahun

    

    





























00

O

Perguruan Tinggi & Litbang

0

O

Swasta

14

























0

O

Pemerntah Daerah





















0

Berkoordnas dengan Deptnakertrans untuk mengaktfkan kembal BLK dan melakukan pelathan bag tenaga operator d ndustr TPT. Bekerjasama dengan asosas terkat untuk melakukan kegatan pelathan guna menngkatkan produktftas ndustr TPT. Bersama-sama Dt.Jend HAKI melakukan sosalsas HAKI d duna usaha Berkoordnas dengan duna usaha untuk mencar solus mengena kekurangan supla serat rayon. Melakukan kajan untuk mendorong nvestas d ndustr produsen dsolvng pulp. Berkoordnas dengan phak-phak terkat untuk mendorong nvestas d ndustr dsolvng pulp. Memfasltas duna usaha untuk dapat berkolaboras dengan fashon desaner melalu berbaga macam kegatan. Memfasltas duna usaha dengan lembaga peneltan untuk dapat mengembangkan produk-produk baru dan mengkut trend pasar Melakukan kajan untuk mengetahu peluang nvestas d ndustr pendukung TPT. Berkoordnas dengan phak terkat untuk mendorong nvestas d ndustr pendukung TPT. Sosalsas penggunaan zat kma organk dan Mendorong ndustr TPT untuk menggunakan zat kma organk Sosalsas standar tekns dan socal complance dan mendorong ndustr TPT untuk memenuh standar tekns dan socal complance Menngkatkan kemampuan IKM untuk dapat menngkatkan daya sang dan memasuk pasar ekspor.

Rencana aks 00-0

Pemerntah Pusat






















0

PT


185

186


Gambar 1: Lokasi Pengembangan Industri TPT


15


187

Iklim Usaha

Industri Pendukung

Perajutan (Kain Grey) KBLI: 17112 17301

Pertenunan (Kain Grey) KBLI: 17112 KBLI: 17301

Non Woven KBLI : 17301

Industri Alas Kaki

Pencelupan/ Printing Finishing (kain Jadi)

Embroidery

Kebijakan Pemerintah Moneter, Fiskal, Energi, Ketenagakerjaan, Industri, Perdagangan & Infrastruktur

Sektor Jasa Penyedia Energi

Garmen Rajut (KBLI: 17302

Pakaian jadi (Garmen) KBLI: 18101 KBLI: 18102

PASAR DOMESTIK

PASAR EKSPOR

Industri Furniturei

Iklim Usaha

Iklim Usaha

Sektor Jasa Perdagangan

Industri Konstruksi

Produk Tekstil Lainnya KBLI 18101, 18102 & 17302

Industri Otomotif

Ind. Prod Lainnya

Industri Mainan

Sektor Ketenagakerjaan Institusi Pendidikan, pelatihan & Penelitian TPT

Pencelupan Benang

Pemintalan (Benang) KBLI : 17112

Industri Aksesoris Zipper, kancing, Elastic Band

Sektor Jasa Transportasi, Pelabuhan dan infrastruktur

Ind. Benang

Benang Filamen (Polyester, Nylon, rayon, dll) KBLI : 24301

Serat buatan, Staple, (Polyester, Rayon, Nylon, dll) KBLI: 24302

Serat Alam (Kapas, Sutera, Rami, Wol, dll) KBLI : 17111

Industri Zat Warna/ Kimia Pembantu

Sektor Perbankan/ Jasa Keuangan

Industri Kimia Hilir (PTA & MEG) dan Industri Pulp Kayu (Dissolvin g Pulp)

Pertanian Kapas/Ra mi/Sutera & Wol

Industri Mesin dan Spare Part

Iklim Usaha Industri Terkait

Gambar 2: Kerangka Pengembangan Industri TPT

Gambar 2: Kerangka Pengembangan Industri TPT

188


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 110/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI ALAS KAKI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


189

b. Bahwa industri alas kaki merupakan salah satu basis industri manufaktur sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri alas kaki;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki;


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

190







8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri


191

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);





13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

192


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI ALAS KAKI. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki Tahun 20102014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri alas kaki untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Alas Kaki adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Alas Kaki untuk keperluan sehari-hari (KBLI 19201);

b. Industri Sepatu Olah Raga (KBLI 19202);

c. Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri (KBLI 19203) ;

d. Industri Alas Kaki Lainnya (KBLI 19204).

3. Pemangku Kepentingan adalah Peme rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian


193

dan Pengembangan serta Kemasyarakatan lainnya.

Lembaga




a. Pedoman operasional Aparatur Pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster industri alas kaki, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Alas Kaki ataupun sektor lain yang terkait;


d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan

194


kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Alas Kaki dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).



(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambatlambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.


195

Pasal 5





PRAYONO


196



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI ALAS KAKI BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


197

198


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Alas Kaki Berdasarkan KBLI Industri Alas Kaki termasuk dalam kode 1920 yang terdiri dari : •

19201 : Industri Alas Kaki untuk keperluan seharihari

•

19202 : Industri Sepatu Olah Raga

•

19203 : Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri

•

19204 : Industri Alas Kaki Lainnya.

B. Pengelompokan Industri Alas Kaki 1. Industri Hulu a. Industri Penyamakan Kulit b. Industri Kulit Buatan/Imitasi c. Industri Karet Remah (SIR, Crepe) d. Industri Pemintalan Benang e. Industri Bahan Kimia dari Aromatic 2. Industri Antara a. Industri Sol dari Karet/Plastik b. Industri Assesories dari Logam c. Industri Pertenunan Kain (Kain Kanvas, Kain Lapis, Kain Pita) d. Industri Embroydery (Label) e. Industri Perekat/Lem f. Industri Rajut (Tali Sepatu) LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 110/M-IND/PER/10/2009

199

3. Industri Hilir a. Industri Alas kaki untuk keperluan sehari-hari b. Industri Sepatu Olahraga c. Industri industri

sepatu

teknik

lapangan/keperluan

d. Industri Alas Kaki lainnya

200


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010 -2014) 1. Sasaran Kualitatif •

Berkembangnya Merk Nasional, terutama untuk kebutuhan pasar dalam negeri dan secara bertahap mampu bersaing di pasar regional.

•

Meningkat dan bertambahnya negara tujuan ekspor, terutama untuk produk dengan nilai tambah tinggi dan memiliki keunggulan/ diferensiasi, seperti sepatu kulit formal/pesta.

•

Meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri dan meningkatnya pangsa pasar dalam negeri.

•

Berkurangnya impor terutama pemasukan dengan cara tidak wajar/illegal impor.

•

Terciptanya iklim usaha yang kondusif.

•

Berkembangnya industri supporting dan ber kurangnya ketergantungan terhadap impor bahan baku.

•

Meningkatnya daya saing produk alas kaki di pasar dunia.

2. Sasaran Kuantitatif. •

Peningkatan ekspor rata-rata 10% per tahun sehingga tahun 2014 ekspor mencapai USD 3,2 Milyar.

•

Penambahan tenaga kerja baru rata-rata 4 % pertahun

•

Tambahan investasi baru maupun perluasan sekitar USD. 500 juta pertahun. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 110/M-IND/PER/10/2009

201

B. Jangka Panjang (2010 – 2025) 1. Sasaran Kuanlitatif •

Merek Nasional telah mendominasi pasar domestik dan regional.

•

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

•

Meningkatnya share dan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

•

Klaster telah kuat dan berkembang dan industri besar sebagai mitra pendorong pertumbuhan UKM dalam rangka menciptakan peningkatan peran UKM serta peluang berusaha dan kesempatan kerja.

•

Struktur industri telah kuat dengan tumbuhnya industri pemdukung

•

Lembaga R&D telah berperan yang berarti sebagai fasilitator pelaku usaha dalam pengembangan teknologi, desain dan kemampuan SDM

•

Meningkatnya peran dalam pengembangan wilayah melalui penyebaran industri alas kaki keluar Jawa.

2. Sasaran Kuantitatif.

202

•

Indonesia menjadi produsen eksportir alas kaki kelas dunia dengan pangsa pasar sekitar ... %

•

Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 10.000 orang pertahun

•

Tambahan investasi baru maupun perluasan sekitar USD. 500 juta pertahun


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Alas Kaki 1. Visi Industri Alas kaki Indonesia menjadi produsen eksportir alas kaki kelas dunia. 2. Arah Pengembangan Pengembangan industri alas kaki diarahkan kepada penguatan dan pengembangan klaster industri alas kaki guna meningkatkan daya saing dipasar global dengan memperkuat sisi supplay/produksi dan mengembangkan pemasaran/permintaan. Untuk itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kedua hal tersebut adalah dengan (1) meningkatkan pasokan bahan baku, teknologi, SDM dan (2) meningkatkan pasar ekspor dan dalam negeri. Untuk mencapai terlaksananya arah pengembangan tersebut, maka strategi pengembangan dilakukan dengan penguatan pada level sektor dan perusahaan (mikro) dan penciptaan iklim usaha dan kebijakan yang lebih kondusif (makro).


203

Supply Push

Tabel III.1. Strategi Umum Pengembangan Industri Alas Kaki Level Sektor/Perusahaan Industri

Level Iklim Usaha dan Kebijakan

1. Pengembangan kemampuan Industri pengolahan bahan baku (penyamakan kulit, kulit sintetis, karet dan acsesoris)

1. Menciptakan insentif investasi khususnya supporting industri alas kaki.

2. Peningkatan kemampuan dan produktifitas SDM 3. Peningkatan Mutu Produk 4. Peningkatan kemampuan R&D

Demand Pull

( Ketenagakerjaan, Karantina Kulit, PE kulit, Impor Ilegal, Perda-Perda) 3. Perkuatan struktur indsutri alas kaki dan membangun keterkaitan dengan IKM 4. Memperkuat infrastruktur

5. Peningkatan teknologi

5. Kemudahan permodalan dengan bunga bersaing

Level Sektor/Perusahaan Industri

Level Iklim Usaha dan Kebijakan

1. Pengembangan Merek Nasional 2. Pengembangan Desain dan Mutu Produk

1. Pengembangan pasar dalam negeri dengan peningkatan pemakaian produksi nasional.

3. Diversifikasi produk

2. Peningkatan pengawasan ter hadap illegal impor

4. Peningkatan promosi (DN/LN) 5. Meningkatkan ekspor dengan peningkatan kemampuan dalam penguasaan jaringan pasar ekspor 6. Peningkatan penggunaan produksi DN

204

2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif

3. Menfasilitasi dalam FTA (bilateral, multilateral dan internasional) guna penegmbangan pasar ekspor. 4. Memfasilitasi kepesertaan dalam pameran internasional (DN/LN).


Pengembangan Supply/Produksi Untuk mengembangkan sisi suplay/produksi, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :  Keterkaitan Industri Dalam pengembangan industri alaskaki tidak dapat berdiri sendiri, dan oleh karena itu harus dilakukan secara simultan dengan industri pendukung dan terkait, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel III.2. Sektor-Sektor Industri yang Dikembangkan Industri Inti/Prioritas

Industri Pendukung

1. Sepatu Cashual dari Kulit.

1. Penyamakan Kulit.

1. Industri Kemasan

2. Sepatu Formal dari Kulit.

2. Industri Pengolahan Karet ( Sol).

2. Industri Permesinan, Lasting dan Moulding

3. Sandal Kulit.

3. Industri Kulit Sintetis.

3. Industri Label

4. Sepatu Sport dari Kulit Sintetis.

4. Industri Komponen

4. Industri tali sepatu, elastick band, dsbnya

5. Industri TPT (benang, kain lapis, dll)

Industri Terkait

 Pengembangan Teknologi Dari sisi teknologi strategi pengembangan diarahkan kepada restrukturisasi mesin/peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan R&D serta perkuatan struktur industri alaskaki sesuai mata rantai nilai industrinya.


205

Tabel III.3. Teknologi strategis yang dikembangkan Teknologi yang dikembangkan

Keterlibatan stakeholder

1. Pengembangan teknologi proses penyamakan kulit ramah lingkungan, restrukturisasi permesinan, pencegahan dan pemusnahan hama penyakit dan virus PMK

Lembaga Penelitian IPB, Akademi Teknologi Kulit (ATK) Jogyakarta, Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) Yogyakarta, UGM

2. Pengembangan teknologi pengolahan karet alam menjadi bahan out sol sepatu sport dan sepatu formal.

Lembaga Penelitian Karet, Sumut, BBKKP, Balai Penelitian Perkebunan (BPP) Bogor, ATK

3. Pengembangan teknologi (restrukturisasi permesinan) dan moulding untuk pembuatan shoe lasting. 4. Pengembangan Teknologi Kulit Syntetis, serat alam untuk upper sepatu sport dan sepatu formal

LS Pro ITS –Surabaya, BBKKP

Petro Kim1a – Gresik, BPPT, BBKKP

 Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Industri Alaskaki merupakan industri padat karya, oleh kerena itu SDM yang kompeten dan terampil mempunyai peran sangat strategis dalam pengembangan industri alas kaki disamping didukung teknologi yang maju. Oleh karena itu upaya peningkatan kemampuan SDM yang ahli dan terampil perlu terus ditingkatkan terutama dalam bidang desain dan teknologi produksi, mechanical mesin jahit, pembuatan shoelast, jahit upper system Satra dan pola dan standar ukuran.

206


Pengembangan Pasar Untuk pengembangan pasar dalam negeri maupun ekspor, maka strategi yang dilakukan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini. Tabel III.4. Strategi Pengembangan Pasar Pasar Dalam Negeri

Pasar International

1. Pengembangan Merek Nasional

1. Membangun komunikasi dengan negara negara importir terutama pemegang merk internasional

2. Mendorong Pemakaian produksi dalam negeri melalui kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha serta promosi

2. Meningkat mutu produk dan penerapan standar internasional (mutu, manajemen, dll)

3. Memberikan keringanan pajak penjualan, sehingga harga bisa berkompetisi dengan produk impor.

3. Membuka pasar non konvensional melalui promosi-promosi produk Indonesia

4. Memberikan perlindungan kepada produksi dalam negeri melalui non tarip

4. Meningkatkan komunikasi terhadap negara tujuan ekspor utama

3. Indikator Pencapaian Indikator pencapaian adalah:

 Jangka Menengah (2010 – 2014) •

Peningkatan ekspor rata-rata 10 % per tahun sehingga tahun 2014 ekspor mencapai USD 3,2 Milyar

•

Penambahan tenaga kerja baru rata-rata 4 % pertahun

•

Tambahan investasi baru maupun perluasan sekitar USD. 500 juta pertahun.


207

 Jangka Panjang (2010 – 2025) •

Indonesia menjadi produsen eksportir alas kaki kelas dunia dengan pangsa pasar sekitar 7%

•

Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 10.000 orang pertahun

•

Tambahan investasi baru maupun perluasan sekitar USD. 500 juta pertahun

4. Tahapan Implementasi

Tahapan implementasi pengembangan dan penguatan klaster Industri Alas kaki adalah sebagai berikut: Diagnosis Diagnosis potensi klaster industri alas kaki telah dilaksanakan pada tahun 2005 untuk wilayah Jawa Timur dan tahun 2006 untuk wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hasil diagnosis tersebut telah teridentifikasi dan terpetakan potensi industri alas kaki/inti, industri pendukung dan industri terkait. Melihat kepada potensi kedua daerah tersebut, maka Jawa Timur dan Jawa Barat dipilih sebagai entry point pengembangan klaster industri alas kaki nasional. Sosialisasi dan Mobilisasi Setelah mengetahui potensi pengembangan klaster industri alas kaki di kedua daerah tersebut, maka dilakukan sosialisasi dalam rangka pemasyarakatan dan memobilisasi seluruh pemangku kepentingan terkait khususnya pelaku usaha (industri inti, pendukung dan terkait) tentang keunggulan program klaster dalam meningkatkan daya saing. Melalui sosialisasi telah adanya kesadaran sebagian

208


para pelaku usaha tentang manfaat dan keunggulan program klaster yang kemudian ditindak lanjuti dengan membangun pertemuan-pertemuan secara berkala. Kolaborasi Setelah terciptanya kesadaran dari pelaku usaha (inti, pendukung dan terkait), maka dibangun kerjasama yang dituangkan dalam Memorandum of Understand (MOU) dari beberapa kelompok usaha di Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai dengan kompetensinya. Penguatan dan Pengembangan Tahap ini merupakan upaya untuk membangun dan memperkuat klaster dengan jalan meningkatkan kerjasama sehingga terbentuk kolaborasi aliansi strategis. Dengan demikian akan terjadi kolaborasi seperti dalam pemanfaatan fasilitas secara bersama, spin off dan atau subcontracting serta terbentuknya spesialisasi sesuai kompetensi dalam rantai nilai bisnis. Dalam pelaksanaannya industri besar mulai spin off dengan menciptakan Wira Usaha Baru dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki industri besar untuk menuju spesialisasi. Disamping itu telah tercipta kerjasama dalam pelatihan SDM, promosi/pameran dan Litbang sehingga lebih efisien yang akhirnya bermuara kepada peningkatan daya saing. Disamping itu dengan mulai adanya kesadaran tentang keunggulan program klaster, maka investasi pada industri alas kaki dalam tahun-tahun terakhir ini tumbuh dengan baik dan demikian juga dengan ekspor. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 110/M-IND/PER/10/2009

209

Monitoring dan Evaluasi Monitoring dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan klaster industri alas kaki. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan untuk mendorong pengembangan klaster industri alas kaki kedepan. Evaluasi klaster industri alas kaki dilaksanakan pada tahun 2009. Strategi Implementasi Strategi untuk implementasi klaster industri alas kaki adalah sebagai berikut:

 Strategi Jangka Menengah (2010 – 2014) Strategi Jangka Menegnah adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

210


Tabel III.5. Strategi Jangka Menengah

STRATEGI

TUJUAN

1. Pengembangan Industri Pengolahan Bahan Baku Kulit, Karet, Kulit Sintetis, Assesories.

• Mengurangi ketergantungan terhadap impor. • Mengurangi biaya inventory dan resiko

2. Peningkatan kemampuan SDM

• Meningkatkan produktifitas • Meningkatkan mutu produk • Meningkatkan pendapatan tenaga kerja • Pertumbuhan Industri • Pertumbuhan investasi • Penyerapaman tenaga kerja

3. Menumbuhkan iklim investasi

4. Perbaikan dalam Regeluasi Ketenagakerjaan

• Harmonisasi buruh dan pengusaha. • Peningkatan Investasi • Penyerapan tenaga kerja

5. Perkuatan struktur industri dalam value chain dan keterkaitan dengan IKM

• Spin off dan agglomerasi • Difersifikasi dan Diferensiasi produk, terutama sepatu kulit hand made. • Pemerataan dan sebaran industri • Peningkatan pemasran dalam negeri dalam skala ritel.

6. Memperbaiki infrastruktur, terutama Jalan Raya, Sarana Pelabuhan dan Energi.

• Mendorong minat Investasi • Pengurangan biaya • Mempercepat Delivery Time

7. Pengembangan Pasar Dalam negeri dengan peningkatan pemkaian produksi dalam negeri

• Menarik Investasi • Peningkatan PDRB • Meningkatkan utilisasi

8. Pengawasaan terhadap illegal import

• Perlindungan dan penegembangan pasar dalam negeri. • Pengendalian harga produk

9. Fasilitasi FTA dalam rangka membangun kerjasama internasional baik bilateral maupun international.

• Peningkatan pangsa pasar ekspor. • Meningkatkan utilisasi kapasitas.


211

 Strategi Jangka Panjang (2014 - 2025) Strategi Jangka Menegnah adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini. Tabel III.6. Strategi Jangka Panjang

STRATEGI

212

TUJUAN

1. Perkuatan Industri Kulit, sol karet dan plastik, kulit sintetis dan acsesories alas kaki

• Mengurangi ketergantungan terhadap import bahan baku • Penurunan biaya produksi • Penyerapan tenaga kerja.

2. Pengembangan jenis sepatu kulit (formal dan casual) serta sepatu khusus ( sepatu pengaman dan kesehatan)

• Diversifikasi dan diferensiasi • Peningkatan pemanfatkan sumber daya alam dalam negeri

3. Menfasilitasi dukungan finansial untuk investasi terutama Modal Kerja

• Pertumbuhan Industri • Pertumbuhan IKM • Penyerapan tenaga kerja

4. Perbaikan dalam Regeluasi Perizinan baik tingkat pusat maupun daerah

• Peningkatan Investasi • Penyerapan tenaga kerja • Penurunan biaya produksi

5. Perkuatan struktur industri dalam value chain dan keterkaitan dengan IKM

• Spin off dan agglomerasi • Difersifikasi dan Diferensiasi produk, terutama sepatu kulit hand made. • Pemerataan dan sebaran industri • Penyerapan investasi dalam negeri dalam skala ritel.

6. Memperbaiki infrastruktur, terutama Jalan Raya, Sarana Pelabuhan dan Energi.

• Minat Investasi • Cost Reduction • Delivery Time

7. Pengembangan Teknologi proses dan teknologi industri bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Diklat, dsbnya.

• Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi • Peningkatan kualitas dan diversifikasi bahan serta produk


Peraturan Menteri Perindustrian RI BABLampiran IV Nomor: 110/M-IND/PER/10/2009 PROGRAM /BAB RENCANA AKSI IV

PROGRAM / RENCANA AKSI A. Rencana Aksi Jangka (2010 – 2014) A. Rencana AksiMenengah Jangka Menengah (2010 – 2014)

Rencana Aksi pengembangan dalam adalah jangka menengah Rencana Aks pengembangan dalam jangka menengah sebagamana adalah tertera pada sebagaimana tabel berkut n.

tertera pada tabel berikut ini.

Tabel IV.1. Rencana AksiAksi JangkaJangka Menegah Menegah Tabel IV.1. Rencana

No .

Rencana Aksi

2010

Mengembangkan nvestas ndustr supportng dgn pemberan fasltas dan kemudahan

2011

2012

2013

2014

Stakeholder yang terlibat . Depkeu . Pemda . BKPM . Deppern

.

Mengembangkan peran lembaga R&D untuk bahan baku dan substusnya, bahan pembantu dan assesores.

. Deppern . Lembaga Ltbang . Pemda . Perguruan Tngg . LIPI

.

.

Menngkatkan tarp PE kult mentah dan wet blue dan dkenakan verfkas tekns dan monev

. Depdag

Penyederhanaan prosedur mpor terhadap bahan baku kult dan monev

. Deptan

. Depkeu . Deprn . Depdag . Deppern . Depkeu

.

Menngkatkan mutu kult mentah d rumah potong hewan

. Deptan . Pemda . Deppern

.

Mengembangkan peternakan hewan dalam neger

. Deptan

.

Menngkatkan kemampuan ndustr kult mtas terutama mutu serta dversfkas produk.

. Deppern

Perkuatan UPT Industr Penyamakan Kult untuk menngkatkan pelayanan kepada IKM guna mendukung ketersedan bahan baku kult bag ndustr alas kak

. Deppern

.

. Pemda . Perguruan Tngg . Lembaga Ltbang . Depkeu . Pemda


213 12

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 110/M-IND/PER/10/2009 No

Rencana Aksi

.

Penngkatan keteramplan SDM terutama dalam bdang desan, teknolog produks, shoelast/mouldng, mechancal mesn jaht, pola dan standar ukuran dan jaht system Satra melalu pelathan dan magang

.

Penngkatan mutu produk alas kak melalu penerapan standard produk maupun manajemen mutu

2010

2011

2012

2013

2014

Stakeholder yang terlibat . Depnakertrans . Deppern . Depdknas . Perguruan Tngg . Menegkop &UKM . Depnakertrans . Deppern . Perguruan Tngg . BSN

.

.

.

.

.

.

.

.

Penngkatan teknolog melalu revtalsas/restruktursas mesn/ peralatan ndustr alas kak termasuk ndustr penyamakan kult

. Menegkop & UKM

Menngkatkan koordnas dengan stake holder terkat untuk pennjauan tentang kebjakan Ketenaga Kerjaan, UMR dan Pemutusan Hubungan Kerja

. Depnakertrans

Menngkatkan koordnas untuk perbakan nfrastruktur (sarana dan prasarana) ndustr

. Pemda/Dnas

Menfasltas kegatan SC, WG, Fasltator klaster untuk membangun alans strategs.

. Depkeu

Menngkatkan koordnas untuk pemberan nsentf fskal, dan penghapusan PPN dalam pembelan bahan baku tujuan ekspor.

. Depkeu

Deregulas perznan dan mennjau Perda-Perda yang tdak pro nvestas untuk nvestas pabrk baru/perluasan ddalam neger.

. Pemda

Mengembangkan dan mempromos Merk Nasonal ke pasar domestk dan pasar global

. Depdag

Koordnas untuk perbakan akses transportas/angkutan untuk memperlancar arus barang terutama dar lokas/ kawasan ndustr ke pusatpusat perdagangan dan pelabuhan

. Dep. PU

214

. Perguruan Tngg . Depkeu . Deppern . Deprn . Pemda

. Deprn

. Bank Indonesa

. Deppern . Depdag . Bank Indonesa . BKPM . Depkeu . Deppern . Deplu . Deppern . Pemda . Dephub.


13

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 110/M-IND/PER/10/2009 .

.

.

.

Pembangunan dan pengembangan pelabuhan khusus d Kawasan Industr

. Dep. PU

Mengembangkan kerjasama dengan pusat-pusat perdagangan ddalam neger (Mall, Departmen Store) dan membangun pasar khusus/spesfk.

. Depdag

Menngkatkan pasar ke negara-negara mportr potensal melalu perjanjnan kerjasama nternasonal (blateral dan multlateral).

. Deplu

Menngkatkan promos d DN dan LN melalu kepesertaan dalam pameran nternasonal

. Depdag

. Jasa Marga . PT.PELINDO . Deppern . Pemda

. Depdag . Deprn

. Deplu/Kedutaan . Deprn

B. Rencana Aksi Jangka (2010 – 2025) B. Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 –Panjang 2025) Rencana pengembangan Industri Alaspanjang kaki jangka Rencana Aks Aksi pengembangan Industr Alas kak jangka pada panjang pada dasarnya melanjutkan dasarnya adalah melanjutkan rencana adalah aks dar hasl-hasl yang telah rencana dcapa aksi dari hasil-hasil yang telah dicapai pada rencana aksi jangka menengah, dengan intgi rencana aksi terdiri dari: . Penguatan Struktur Industr Alas kak dengan mendorong lebh tumbuhnya

pada rencana aks jangka menengah, dengan ntg rencana aks terdr dar :

ndustr supportng. Struktur Industri Alas kaki dengan 1. Penguatan . Mendorong tumbuh dan berkembangnya bahan baku yangsupporting. bersumber dar mendorong lebih tumbuhnya industri dalam neger 2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya bahan . Mendorong untuk menjad ndustr alas yang berkelas baku yang bersumber darikak dalam negerinternasonal dengan :

3. Mendorong untuk menjadi industri alas kaki yang  Menngkatkan mutu produks dan penerapan manajemen mutu berkelas internasional dengan:  Menngkatkan

kemampuan

SDM

ndustr

alas

kak

termasuk

 Meningkatkan mutu produksi dan penerapan

penyamakan kult

manajemen mutu

 Menngkatkan kerjasama kemteraan antara ndustr besar dengan IKM

 Meningkatkan SDMmutu industri alas melalu alans strategs ataukemampuan subcontractng dengan prma harga kaki bersang

termasuk penyamakan kulit

C. Lokasi  Pengembangan Meningkatkan .

kerjasama kemiteraan antara industri besar dengan IKM melalui aliansi Industr Int  Sepatustrategis Sport/Olahragaatau subcontracting dengan mutu prima bersaing.  Tanggerang, harga Serang (Banten) LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 110/M-IND/PER/10/2009

14

215

C. Lokasi Pengembangan 1. Industri Inti

 Sepatu Sport/Olahraga •

Tanggerang, Serang (Banten)

•

Bekasi, Bandung (Jawa Barat)

•

Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan (Jawa Timur)

•

Medan, Deli Serdang (Sumut)

 Sepatu Kasual dan Formal •

Bandung, Bogor (Jawa Barat)

•

Sidoarjo, Magetan, Mojokerto, (Jawa Timur)

•

Medan (Sumut)

•

Yogyakarta (DI. Yogyakarta)

 Sandal •

Tanggerang (Banten)

•

Bogor, Bandung, (Jawa Barat)

•

Sidoarjo, Mojokerto (Jawa Timur)

2. Industri Penunjang dan Terkait:

 Industri Penyamakan Kulit

216

•

Surabaya, Malang, Pasuruan (Jawa Timur)

•

Bogor, Bandung, Garut (Jawa Barat)

•

Tangerang, Serang (Banten)

•

Yogyakarta (DI. Yogyakarta)

•

Magelang, Semarang (Jawa Tengah)

•

DKI. Jakarta

•

Padang Panjang (Sumbar)

•

Medan, Deli Serdang (Sumut)


 Industri Sol Karet dan Assesories dari Karet •

Sumatera Utara

•

Jawa Barat

 Industri Kulit Sintetis •

Banten

•

Jawa Tengah

 Industri Assesories dari Tekstil dan Logam •

Banten

•

Jawa Barat

•

Jawa Timur


217

218


Karet

Aromatc

Petrokma

Tekstl

Kult

Logam

JASA - Transportas - Keuangan

• Sepatu Olah raga • Lannya

har

• Keperluan Sehar-

SEPATU/ALAS KAKI

Forum Daya Sang, Workng Group, Fasltator Klaster

Assosiasi APRISINDO APKI

Eksport r

Dstrbutor

PASAR DALAM NEGERI

PASAR LUAR NEGERI

Pemda : Dnas Perndag, Dnas Pertanan

Gambar 1. Kerangka Keterkaitan Industri Alas Kaki

Lembaga Litbang/ Pendidikan - BBKKP, ATK, BPIPI - Perguruan Tngg

Sol

Bahan Kma

Kult Sntess

Polymer

Kan Kanvas, Benang, Kan Laps, Label

Kult Mentah dan Samak

Barang Logam (Asesores)

Mesn dan Peralatan

Pemerintah Pusat: Deprn, Deptan, Depdag, Depkeu

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 110/M-IND/PER/10/2009

17


219

Industri Pendukung Ind. Peny. Kult, Kult Sntets, Karet, Bahan Kma/Perekat, Mesn/ Peralatan Alas Kak, Asesores dan Tekstl Menjadi produsen eksportir alas kaki kelas dunia

Sasaran Jangka Panjang 2010 –2025

Industri Terkait Industri Kertas, Kemasan, Percetakan, Jasa.

pendukung dalam rangka meningkatkan daya saing industri alas kaki nasional Meningkatkan peran litbang sebagai fasilitator pelaku usaha dalam pengembangan bahan baku kulit dan substitusinya, bahanbahan pembantu, teknologi/ proses manufaktur, dan disain. Meningkatkan pasokan bahan baku kulit dengan menaikkan Pajak Keluaran serta verifikasi teknis terhadap ekspor kulit mentah, wet blue, dan menyederhanakan prosedure impor kulit mentah dan kulit jadi. Meningkatkan kemampuan proses penyamakan kulit melalui peremajaan permesinan untuk memperoleh hasil berkualitas tinggi Meningkatkan dan menindak lanjuti kerjasama internasional dalam bidang investasi, pasar dan capacity building Meningkatkan pangsa pasar Luar Negeri dan Dalam Negeri melalui promosi produk

Infrastruktur  Fisik : Membangun dan mengembangkan Pusat Desain Produk dan memperkuat sarana dan prasarana lembaga litbang  Meningkatkan peran litbang dalam mengembangkan diversifikasi/substitusi bahan baku/penolong

SDM • Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang teknologi produksi dan desain produk.

Gambar 2. Kerangka Pengembangan Industri Alas Kaki

Unsur Penunjang Teknologi • Inisiasi (2009 - 2014) : Peningkatan kemampuan produksi dan desain alas kaki kualitas internasional untuk ekspor dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. • Pengembangan Cepat (2009-2014) : Pengembangan teknologi melalui restrukturisasi permesinan untuk meningkatkan kemampuan produksi, desain guna memenuhi kebutuahan ekspor. Pasar • Meningkatkan jaringan pemasaran global dengan membangun kerja sama internasional dan promosi • Meningkatkan dan mengembangkan aliansi dengan prinsipal merk terkenal dunia • Meningkatkan penggunaan alas kaki produksi dalam negeri.

  





Sektor

Strategi : Menngkatkan pengembangan ndustr sepatu merek lokal berbass bahan baku dalam neger ; Mempertahankan dan menngkatkan nvestas ndustr sepatu olah raga bermerek nternasonal, Menngkatkan penggunaan produk alas kak nasonal dpasar dalam neger, Menngkatkan ekspor produk alas kak nasonal. Teknologi : Mendorong penngkatan teknolog /restruktursas, Mendorong pengembangan teknolog ndustr mouldng/lastng, Mendorong kemampuan dsan Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014) Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang ( 2010 – 2025)  Memfasilitasi bantuan untuk peremajaan permesinan dalam rangka peningkatan teknologi industri alas kaki  Melanjutkan penguatan struktur industri alas kaki dengan menumbuhkan industri  Mendorong tumbuh dan berkembangnya alas kaki merek nasional melalui perlindungan hukum (HAKI, Pendaftran merek/paten) penyedia bahan baku dan supporting industri (asesories). dan promosi merek alas kaki nasional.  Mendorong untuk menjadi industri sepatu yang memiliki kualitas dunia.  Meningkatkan mutu produk melalui penerapan standar mutu produk, manajemen mutu, desain produk, dan teknologi produksi.  Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM industri alas kaki melalui pelatihan dan magang  Mengembangkan investasi supporting industri alas kaki dengan pemberian fasilitas fiskal  Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dan kolaborasi untuk membangun aliansi strategis antar industri inti, terkait dan

Sasaran Jangka Menengah 2010 –2014  Menngkatnya ekspor rata-rata 0 % pertahun (tahun 0 :US D., mlyar).  Menngkatnya peran dan pangsa pasar dalam neger alas kak produks dalam neger  Berkembangnya merk nasonal alas kak  Menngkatnya nla produks rata-rata 0% per-tahun  Menngkatnya pertambahan tenaga kerja rata–rata % per tahun.

Industri Inti Alas Kak


18

220

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Tahun 2010 - 2014 ‫ס‬

. Penngkatan mutu produk melalu penerapan standardsas

‫ס‬ ‫ס‬ ‫ס‬

. Mengembangkan klaster ndustr alas kak

. Menngkatkan peran ltbang

. Menngkatkan klm usaha terutama untuk pasokan bahan baku kult. . Restruktursas permesnan ndustr penyamakan kult

‫ס‬

‫ס‬

Dep. Tan

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Dep. Dag

Pemerintah Pusat

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Dep. Keu

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Prop.

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Kab.

Pemerintah Daerah

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬ ‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Asosas Industr Bank

Swasta

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

PT

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

BBKKP BPIPI


‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Daya Sang

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Workng Fasltator Group Klaster

Forum

- Deptan (Badan Karantna Hewan, Dtjen Kesmavet) - Lembaga Penddkan (ATK, BPIPI/PT) - Lembaga Ltbang (BBKKP) – Asosas (APRISINDO, APKI) – Lembaga Pembayaan (Bank/Non Bank) – Pemprop/Kab/Kot (Dsperndag, Bappeda)

‫ס‬

. Menngkatkan pangsa pasar DN/LN

Workng Group :

‫ס‬

0. Menngkatkan kerjasama nternasonal

‫ס‬

‫ס‬

. Mengembangkan supportng ndustr Alas kak

‫ס‬

‫ס‬

. Mengembangkan merk nasonal

. Penngkatan kemampuan SDM ndustr alas kak

‫ס‬

Dep. Pern

. Fasltas bantuan untuk restruktursas permesnan ndustr alas kak dalam rangka penngkatan teknolog

Rencana Aksi (2010 – 2014)

Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Industri Alas Kaki

Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Industri Alas Kaki


19


221

Jatim

Kalsel Sulsel

Gambar 3. Lokasi Pengembangan Industri Alas Kaki

: Sumut, Sumbar, Banten, Jabar, Jatm,Sulsel : Sumut(0), Sumbar(), Rau(), Sumsel(), Lampung(), DKI(), Jabar(), Jateng(), Jatm(), Kaltm(), Sulsel() : : PT. Ads Dmenson Footwear, PT. Arka Footwear Indonesa, PT. KMK Global Sports, PT.Panarub Industry.Co , CV. Fortuna Shoes, PT. Prestas Ide Jaya, PT. Teguh Murn Perdana. PT. Sepatu Bata, PT. Sepatu Mas Idaman, PT. Prmarndo Asa Infrastruktur Tbk, PT. HASI, PT. NASA, PT. Karyamtra Budsentosa, PT. Feng Tay Indonesa Interprses, Pt. Wangta Agung.

Banten Jabar

Jumlah Sentra Perusahaan/Pelaku Utama

Indikasi Lokasi Sentra

Sum bar

Sum ut


20

222


PETA PANDUAN (Road Map) Tahun

Recommend Documents