PETA PANDUAN (Road Map) Tahun

Buku II

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN PETA PANDUAN (Road Map) 2009 PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014

ii


KATA PENGANTAR Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014 di bidang perekonomian menargetkan pertumbuhan ekonomi ratarata 7 %, tingkat pengangguran menjadi berkisar 5 6%, tingkat kemiskinan diharapkan menjadi 8 -10%, dan diperlukan investasi sekitar Rp. 2.000 triliun tiap tahun. Untuk itu, sektor industri diharapkan menjadi penggerak utama (prime mover) mampu berkontribusi lebih dari 26% terhadap PDB pada tahun 2014, dan mampu tumbuh minimal 1,5% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh pada tahun 2025, menghadapi tantangan dan kendala yang ada, serta merevitalisasi industri nasional, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT telah tersusun 35 Road Map (peta panduan) pengembangan klaster industri prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) sebagai penjabaran Perpres 28/2008, yang disajikan dalam 6 (enam) buku, yaitu: 1. Buku I, Kelompok Klaster Industri Basis Industri Manufaktur (8 Klaster indutri), yaitu: 1) Klaster Industri Baja, 2) Klaster Industri Semen, 3) Klaster Industri Petrokimia, 4) Klaster Industri Keramik, 5) Klaster Industri Mesin Listrik & Peralatan Listrik, 6) Klaster Industri Mesin Peralatan Umum, 7) Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil, 8) Klaster Industri Alas Kaki.

KATA PENGANTAR

iii

2. Buku II, Kelompok Klaster Industri Berbasis Agro (12 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawit, 2) Klaster Industri Karet dan Barang Karet, 3) Klaster Industri Kakao, 4) Klaster Industri Pengolahan Kelapa, 5) Klaster Industri Pengolahan Kopi, 6) Klaster Industri Gula, 7) Klaster Industri Hasil Tembakau, 8) Klaster Industri Pengolahan Buah, 9) Klaster Industri Furniture, 10) Klaster Industri Pengolahan Ikan, 11) Klaster Industri Kertas, 12) Klaster Industri Pengolahan Susu. 3. Buku III, Kelompok Klaster Industri Alat Angkut (4 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Kendaraan Bermotor, 2) Klaster Industri Perkapalan, 3) Klaster Industri Kedirgantaraan, 4) Klaster Industri Perkeretaapian. 4. Buku IV, Kelompok Klaster Industri Elektronika dan Telematika (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Elektronika, 2) Klaster Industri Telekomunikasi, 3) Klaster Industri Komputer dan Peralatannya. 5. Buku V, Kelompok Klaster Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia, 2) Klaster Industri Fashion, 3) Klaster Industri Kerajinan dan Barang seni. 6. Buku VI, Kelompok Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu (5 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Batu Mulia dan Perhiasan, 2) Klaster Industri Garam, 3) Klaster Industri Gerabah dan Keramik Hias, 4) Klaster Industri Minyak Atsiri, 5) Klaster Industri Makanan Ringan. Diharapkan dengan telah terbitnya 35 Road Map tersebut pengembangan industri ke depan dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan dapat menjadi:

iv


1. Pedoman operasional Pelaku klaster industri, dan aparatur Pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). 3. Informasi dalam menggalang partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Kepada semua pihak yang berkepentingan dan ikut bertanggung-jawab terhadap kemajuan industri diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peta panduan (Road Map) ini secara konsekuen dan konsisten, sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Semoga Allah SWT meridhoi dan mengabulkan cita-cita luhur kita bersama menuju Indonesia yang lebih baik.

Jakarta,

November 2009

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

KATA PENGANTAR

vi


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................... iii DAFTAR ISI ......................................................... vii PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT .....

1

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 9 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT .....

9

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KARET DAN BARANG KARET ....... 27 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KARET DAN BARANG KARET ....... 35 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KAKAO .................................... 57 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KAKAO .................................... 65

DAFTAR ISI

vii

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA ............... 81 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA ............... 89 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI ................... 101 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI ................... 109 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI GULA ...................................... 125 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI GULA ...................................... 133 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI HASIL TEMBAKAU ..................... 147

viii


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT ..... 155 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH .................. 177 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH .................. 185 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FURNITURE .............................. 203 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FURNITURE .............................. 211 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN ................... 229 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN ................... 237

DAFTAR ISI

ix

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERTAS ................................... 255 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERTAS ................................... 263 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU .................. 281 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU .................. 289


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu; PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009

b. Bahwa industri pengolahan kelapa sawit merupakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri pengolahan kelapa sawit;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri pengolahan kelapa sawit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu nan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indo nesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 108, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pe merintahan Antara Pemerintah, Pe merintahan Daerah Provinsi dan Pe merintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta hun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Pre siden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Na sional;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PE NGOLAHAN KELAPA SAWIT. Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri pengolahan kelapa sawit Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri pengolahan kelapa sawit untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri pengolahan kelapa sawit adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit (KBLI 15144);

b. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian (KBLI 24115).

3. Pemangku Kepentingan adalah Pe merintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009

4. Menteri adalah Menteri yang melak sanakan sebagian tugas urusan peme rintahan di bidang perindustrian. Pasal 2

(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. Pedoman operasional Aparatur Pe merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster In dustri pengolahan kelapa sawit, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri pengolahan kelapa sawit ataupun sektor lain yang terkait;

c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan

d. Informasi untuk menggalang du kungan sosial-politis maupun kon trol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini,


yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.

Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri pengolahan kelapa sawit dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4

(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.


Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 4. Gubernur seluruh Indonesia; 5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II SASARAN BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd FAHMI IDRIS



PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009

10


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Kelapa Sawit Komoditi kelapa sawit merupakan salah satu andalan komoditi pertanian Indonesia yang pertumbuhannya sangat cepat dan mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional. Salah satu hasil olahan kelapa sawit adalah minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Pemanfaatan CPO sebagai bahan baku industri dapat memberikan efek berganda meliputi: a) Pertumbuhan sub sektor ekonomi lainnya, b) Pengembangan wilayah industri, c) Proses alih teknologi, d) perluasan lapangan kerja, e) Perolehan devisa, f) Peningkatan penerimaan pajak. Hingga saat ini terdapat sekitar 23 jenis produk turunan CPO yang telah diproduksi di Indonesia. Mengingat potensi minyak sawit Indonesia saat ini dan ditambah dengan perkiraan produksi CPO tahun 2010 yang akan mencapai 20 juta ton maka sudah selayaknya diversifikasi produk turunan CPO ditingkatkan. Dengan pengolahan CPO ini menjadi berbagai produk turunan, maka akan memberikan nilai tambah lebih besar lagi bagi negara karena harga relatif mahal dan stabil. Penggunaan CPO untuk industri hilirnya di Indonesia saat ini masih relatif rendah yaitu baru sekitar 35% dari total produksi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagaimana dituangkan dalam Kebijakan Pembangunan


11

Industri Nasional menetapkan bahwa industri berbasis CPO sebagai prioritas yang pengembangannya dapat dilakukan dengan pendekatan klaster. Pengembangan turunan minyak sawit dimasa yang akan datang mempunyai prospek yang sangat baik. Dalam rangka pengembangannya, perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan mulai dari budidaya tanaman, proses produksi dan pemasaran. Upaya ini perlu didukung pula oleh lembaga terkait seperti Litbang, SDM, penyedia mesin dan peralatan serta Perbankan/ Permodalan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan produksi CPO serta ekspor produk turunan CPO baik dalam jenis, volume dan nilai ekspor melalui pengembangan industri hilir CPO dan mengisi kekosongan kapasitas produksi industri hilir yang telah ada (existing industry) maka perlu disusun roadmap pengembangan klaster industri CPO.

B. Pengelompokan Industri Pengolahan Kelapa Sawit 1. Kelompok Industri Hulu Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusinya yang cukup besar dalam menghasilkan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan industri pengolahan CPO dan turunannya di Indonesia adalah selaras dengan pertumbuhan areal perkebunan dan produksi kelapa sawit sebagai sumber bahan baku. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan buah kelapa sawit / tandan buah segar (hulu) kemudian diolah menjadi minyak sawit mentah (hilir perkebunan sawit dan hulu

12


bagi industri yang berbasiskan CPO). Disamping menghasilkan produk CPO, pengolahan tandan buah segar (TBS) juga menghasilkan produk PKO (Palm Kernel Oil). Produksi PKO meningkat seiring dengan meningkatnya produk CPO, yakni sekitar 20% dari CPO yang dihasilkan. 2. Kelompok Industri Antara Dari minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) dapat diproduksi berbagai jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilirnya baik untuk kategori pangan ataupun non pangan. Diantara kelompok industri antara sawit termasuk didalamnya industri olein, stearin, oleokimia dasar (fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl esther, glycerol) 3. Kelompok Industri Hilir Dari produk antara sawit dapat diproduksi berbagai jenis produk yang sebagian besar adalah produk yang memiliki pangsa pasar potensial, baik untuk pangsa pasar dalam negeri maupun pangsa pasar ekspor. Pengembangan industri hilir sawit perlu dilakukan mengingat nilai tambah produk hilir sawit yang tinggi. Jenis industri hilir kelapa sawit spektrumnya sangat luas, hingga lebih dari 100 produk hilir yang telah dapat dihasilkan pada skala industri. Namun baru sekitar 23 jenis produk hilir (pangan dan non pangan) yang sudah diproduksi secara komersial di Indonesia. Beberapa produk hilir turunan CPO dan PKO yang telah diproduksi diantaranya untuk kategori pangan: minyak goreng, minyak salad, shortening, margarine, Cocoa Butter Substitute (CBS), vanaspati, vegetable LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009

13

ghee, food emulsifier, fat powder, dan es krim. Adapun untuk kategori non pangan diantaranya adalah: surfaktan, biodiesel, dan oleokimia turunan lainnya.

14


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010 -2014) 1. Terbentuknya klaster industri pengolahan CPO dan turunannya di Sumut dan Riau; 2. Iklim usaha dan investasi yang kondusif.

B. Jangka Panjang (2015-2025) 1. Memperluas pengembangan produk akhir; 2. Terbentuknya centre of excellence industri oleokimia; 3. Penguasaan pasar; 4. Pemantapan industri berwawasan lingkungan; 5. Terintegrasinya industri turunan kelapa sawit di Kaltim, Kalbar, Kalteng dan Papua.


15

16


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Pengo lahan Kelapa Sawit 1. Visi Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Pengembangan industri CPO melalui pendekatan klaster.

2. Arah Pengembangan

Pengembangan industri turunan CPO untuk pening katan nilai tambah.

Adanya klaster industri berbasis CPO diharapkan memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai (value chain) dari industri hulunya, mam pu meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun visi dan misi yang selaras sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri, dan memfokuskan pada penggunaan sumber-sumber daya terbarukan (green product).

B. Indikator Pencapaian Terintegrasinya industri pengolahan CPO dan turunannya. Diversifikasi produk turunan CPO, yang ditandai dengan: •

Meningkatnya investasi baru dan perluasan usaha industri berbasis CPO.

•

Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan produk-produk oleokimia dasar dan turunannya.


17

•

Meningkatnya kapasitas industri oleokimia dasar dan turunannya.

C. Tahapan Implementasi Beberapa langkah yang telah dilakuakn berkaitan dengan pengembangan klaster industri CPO:

18

•

Tahap diagnostik yaitu mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan klaster serta menyusun strategi pengembangan prioritas yang diarahkan pada industri oleokimia dan industri surfaktan.

•

Sosialisasi dan mobilisasi pembentukan klaster CPO kepada pemerintah setempat dan pelaku usaha di daerah yang telah ditetapkan untuk dikembangkan menjadi lokasi pengembangan klaster industri berbasis CPO diantaranya melalui pembentukan Working Group Industri CPO di daerah tersebut.

•

Kerjasama penelitian dan pengembangan antara dunia usaha dengan lembaga penelitian /perguruan tinggi.

•

Pembuatan Pilot Plant pengembangan industri turunan CPO.

•

Pembentukan Dewan Sawit Nasional yang merupakan gabungan dari seluruh pemangku kepentingan di bidang industri sawit.



19

D ikla t P e la tih a n M a n a je m e n M u tu P e n g e m b a n g a n in d ig e n o u s te kn o lo g i P e r b a ika n m u tu tb s sa w it

D ikla t P e la tih a n d a r i m u la i o n fa r m s/d o ff fa r m K e r ja sa m a R & D P r o d u k H ilir P e r b a ika n m u tu tb s sa w it

SD M

T e kn o lo g i

B a h a n B a ku

P e r b a ika n m u tu tb s sa w it

P e n g e m b a n g a n p ilo t p ro je c t (s c a le u p ) d a ri s u m b e r in d ig e n o u s t e k n o lo g i , lis e n s i t e k n o lo g i p ro d u k h ilir .

P e n g e m b a n g a n p ilo t p ro je c t (s c a le u p ) d a ri s u m b e r in d ig e n o u s t e k n o lo g i , lis e n s i t e k n o lo g i p ro d u k h ilir .

P e r b a ika n m u tu tb s sa w it

D ikla t P e la tih a n E ksp o r Im p o r

D ikla t P e la tih a n D ive r sifika si P r o d u k

P e n g h ila n g a n p e ra t u ra n p e ru n d a n g -u n d a n g a n y a n g m engham bat pengem bangan in d u s t ri

Gambar III.1. Tahapan Pencapaian Program Klaster Industri Berbasis CPO

P e la ksa n a a n h a r m o n isa si ta r if C P O

P e n g e n a a n p a ja k E ksp o r C PO

M e n g e m b a n g ka n m e r e k lo ka l d i p a sa r in te r n a sio n a l

M e n g e m b a n g ka n a kse s p a sa r e ksp o r , tr a d isio n a l m a u p u n n o n tr a d isio n a l.

M e m b a n g u n ke m itr a a n d e n g a n p e ta n i/p r o d u se n ke la p a sa w it

Iklim U sa h a

P a sa r

P e n in g ka ta n in ve sta si d i b id a n g in d u str i b e r b a sis C PO

P e n in g ka ta n in ve sta si d i b id a n g in d u str i b e r b a sis C PO

P r o m o si in ve sta si D N & L N

P e n yu su n a n p r o fil d a n p e lu a n g in ve sta si

In ve sta si

K e r ja sa m a in te r d a n a n ta r kla ste r. P e n in g ka ta n fu n g si ke le m b a g a a n . M o n ito r in g d a n e va lu a si.

2009

P e n g e m b a n g a n fa silita s p e la b u h a n , ta n g ki tim b u n dan pem bangunan in fr a str u ktu r.

K e r ja sa m a in te r d a n a n ta r kla ste r. P e n in g ka ta n fu n g si ke le m b a g a a n . M o n ito r in g d a n e va lu a si.

2008




S o sia lisa si d a n P e r sia p a n

Id e n tifika si p e r m a sa la h a n in ti/a n g g o ta kla ste r . P e n a ta a n K e le m b a g a a n. K e r ja sa m a a n ta r p e m a n g ku ke p e n tin g a n . Id e n tifika si ke g ia ta n in te r d a n a n ta r kla ste r.

2007

In fr a str u ktu r

K la ste r in g

2006

TA H A P A N P E N C A P A IA N P R O G R A M K LA S TE R IN D U S TR I B E R B A S IS C P O

20


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014) Menjalin kerjasama di antara industri CPO dan turunannya dengan industri/institusi pendukung/terkait; •

Integrasi industri pengolahan CPO dan turunannya;

•

Pengembangan industri turunan CPO ke arah industri surfaktan, industri pelumas dan biodiesel;

•

Menjalin kerjasama R&D antara lembaga penelitian, perguruan tinggi dan industri;

•

Meningkatkan kualitas produk sesuai SNI;

•

Mengembangkan industri mesin peralatan;

•

Mengembangkan industri bahan penolong;

•

Meningkatkan kualitas SDM melalui penyusunan dan penerapan SKKNI industri kimia berbasis kelapa sawit;

•

Mendorong peran lembaga keuangan dalam penyediaan layanan kredit dan permodalan dengan suku bunga rendah;

•

Mendorong pemasaran;

•

Promosi investasi;

•

Pengembangan infrastruktur;

•

Peningkatan koordinasi dan sinergi instansi terkait dalam penetapan kebijakan;

•

Kebijakan industri;

peran

insentif

lembaga

mendukung

terkait

dalam

pengembangan


21

•

Penghapusan Perda yang menghambat pengem bangan industri;

•

Terbentuknya Badan Otorita Pengembangan In vestasi.

B. Rencana Aksi Jangka Panjang (2015-2025)

22

•

Diversifikasi produk oleokimia yang bernilai tambah tinggi;

•

Inovasi produk dan teknologi melalui peningkatan R & D;

•

Pemberian insentif bagi pelaku R&D pengembangan produk turunan kelapa sawit;

•

Penguatan linkage antara industri kecil menengah dengan industri besar dalam rangka alih teknologi;

•

Mendorong kegiatan penelitian pasar (market research) guna mencari orientasi dan sasaran pasar yang baru dan bernilai tambah tinggi;

•

Peningkatan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk kimia turunan kelapa sawit yang terintegrasi;

•

Pemenuhan pasar di dalam negeri dan perluasan pasar ekspor;

•

Penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran;

•

Pengembangan teknologi proses yang efisien dan berwawasan lingkungan;

•

Penerapan manajemen penanganan Dampak Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) di lingkungan industri kimia berbasis kelapa sawit.



23

Industri Pendukung CPO; PKO; Kemasan; Bahan Kimia; Bleaching Earth; Karbon Aktif; Mesin & Peralatan

Sasaran Jangka Panjang 2015 –2025 o Memperluas pengembangan produk akhir; o Terbentuknya centre of excellence industri oleokimia o Penguasaan pasar; o Pemantapan industri berwawasan lingkungan; o Terintegrasinya industri turunan kelapa sawit di Kaltim, Kalbar, Kalteng dan Papua

Industri Terkait Pembersih; Tinta; Pewarna; Cat; Surfactant; Varnish; Plasticizer; Plastik; Pelumas; Shortening; Sabun; Farmasi; Kosmetik; Produk Perawatan Tubuh; Makanan

Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Menengah ( 2010 – 2014) o Menjalin kerjasama di antara industri CPO dan turunannya dengan industri/institusi pendukung/terkait; o Integrasi industri pengolahan CPO dan turunannya; o Pengembangan industri turunan CPO ke arah industri surfaktan, industri pelumas dan biodiesel; o Menjalin kerjasama R&D antara lembaga penelitian, perguruan tinggi dan industri; o Meningkatkan kualitas produk sesuai SNI; o Mengembangkan industri mesin peralatan; o Mengembangkan industri bahan penolong; o Meningkatkan kualitas SDM melalui penyusunan dan penerapan SKKNI industri kimai berbasis kelapa sawit; o Mendorong peran lembaga keuangan dalam penyediaan layanan kredit dan permodalan dengan suku bunga rendah; o Mendorong peran lembaga terkait dalam pemasaran. o Promosi investasi; o Pengembangan infrastruktur; o Peningkatan koordinasi dan sinergi instansi terkait dalam penetapan kebijakan; o Kebijakan insentif mendukung pengembangan industri; o Penghapusan Perda yang menghambat pengembangan industri; o Terbentuknya Badan Otorita Pengembangan Investasi.

Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang ( 2015 – 2025) o Diversifikasi produk oleokimia yang bernilai tambah tinggi; o Inovasi produk dan teknologi melalui peningkatan R & D; o Pemberian insentif bagi pelaku R&D pengembangan produk turunan kelapa sawit; o Penguatan linkage antara industri kecil menengah dengan industri besar dalam rangka alih teknologi; o Mendorong kegiatan penelitian pasar (marker research) guna mencari orientasi dan sasaran pasar yang baru dan berniali tambah tinggi; o Peningkatan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk kimia turunan kelapa sawit yang terintegrasi; o Pemenuhan pasar di dalam negeri dan perluasan pasar ekspor; o Penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran; o Pengembangan teknologi proses yang efisien dan berwawasan lingkungan; o Penerapan manajemen penanganan Damapak Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) di lingkungan industri kimia berbasis kelapa sawit.

Strategi Sektor : Diversifikasi produk kearah oleokimia dan turunannya, meningkatnya jaminan pasokan CPO untuk industri dalam negeri, ekspansi ekspor. Teknologi : Adaptasi teknologi dengan lisensi dari sumber MNC dan mendorong kemampuan pengembangan indigenous R&D.

Sasaran Jangka Menengah 2010 –2014 o Terbentuknya klaster industri pengolahan CPO dan turunannya di Sumut dan Riau; o Iklim usaha dan investasi yang kondusif

Industri Inti Oleokimia, bio diesel, Minyak goreng , Margarine

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 111/M-IND/PER/10/2009

9

24


Infrastruktur a. Pengembangan fasilitas pelabuhan dan tangki timbun (a.l. Papua dan Kalimantan Timur); b. Insentif kredit bagi petani sawit; c. Memberikan insentif perpajakan untuk investasi baru selama 3 tahun pertama; d. Mengenakan Pajak Ekspor CPO.

SDM a. Meningkatkan kemampuan SDM dibidang oleokimia, bio teknologi dan biomassa; b. Meningkatkan peranan Litbang dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu produk.

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Pasar a. Meningkatkan promosi ke negara-negara Asia dan Afrika dalam rangka kerjasasama Non- Blok dan SelatanSelatan; b. Memanfaatkan potensi pasar dalam negeri.

Periodesasi Peningkatan Teknologi a. Inisiasi (2004 – 2009) : Pilot project untuk Mini Plant (scale-up) dari sumber indigenous teknologi, lisensi untuk produk hilir; b. Pengembangan Cepat (2010 – 2014) : Modifikasidan pengembangan teknologi mandirin melalui R&D; c. Matang (2015 – 2025) : Industry & Technology Upgrading, pengembangan biomassa dan bioteknologi.

Unsur Penunjang


10


25

PKO

CPO

Jasa Bank dan Konsultan Pemasaran, Asuransi, Persh. Logistik,

Bio Diesel

Sabun, Margarin

Minyak Goreng

Oleochemical

Forum Daya Saing/ Working Group Fasilitasi Klaster

PASAR DALAM NEGERI

PASAR LUAR NEGERI

Asosiasi AIMMI, GIMNI, APOLIN, AIMMI, APROBI

Distributor

Eksportir

Pemerintah Daerah : Dinas Indag, Dinas Pertanian

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Lembaga Litbang/PT 1. BBKK, PPKS, SBRC IPB 2. IPB, ITB, UNAND, UGM, USU

Mesin / Peralatan Pengolahan CPO

Tandan Buah Segar

Pemerintah Pusat: Depperin, Deptan, Depkeu, Depdag, BKPM


11

26 O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Papua

Forum

O

O

O


12

Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Sawit

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

O

O

O O

O

PT

O

O

O

O

O

O

KRT/BPPT

O

O

O

O

O

BBKK/Balai Kelapa Sawit

O

O

O

O

O

O

Daya Saing

O

O

O

O

Perguruan Tinggi & Litbang Working Group

Jatim

O

O

Dep.Perin

3. Memperbaiki mutu bahan baku CPO; 4. Membangun dan memperbaiki fsilitas pelabuhan dan tangki timbun di Kaltim danPapua; 5. Mendorong diversifikasi produk hulu CPO dari 17 jenis menjadi 30 jenis, termasuk biodiesel; 6. Mempromosikan investasi industri oleokimia (hilir); 7. Mengembangkan produk minyak goreng yang mengandung beta karotin sebagai sumber vitamin A; 8. Meningkatkan dan mempromosikan kegiatan litbang pengolahan CPO; 9. Mempermudah akses kredit untuk petani sawit;.

Dep.Tan. O

Dep.Dag

O

Dep.Keu O

Prop

O

Kab

O

Swasta Asosiasi

2. Mendorong peningkatan pasokan CPO ke Industri pengolahan;

Pemda Prs.Ind.

1. Mengendalikan Ekspor Bahan Baku CPO;

Rencana Aksi 2004 – 2009

Pemerintah Pusat

Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Sawit


Fasilitasi Klaster

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KARET DAN BARANG KARET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;


27

B. Bahwa industri karet dan barang karet merupakan salah satu kelompok industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan industri karet dan barang karet;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Karet dan Barang Karet;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indo nesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

28


Nomor 108, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 4548);




7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pe merintahan Antara Pemerintah, Pe merintahan Daerah Provinsi dan Pe merintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta hun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia


29

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);





13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Departemen Per industrian;

30


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KA RET DAN BARANG KARET. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Karet dan Barang Karet Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri karet dan barang karet untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Karet dan Barang Karet adalah industri yang terdiri dari :

a. Industri Ban Luar dan Ban Dalam (KBLI 25111)

b. Industri Vulkanisir ban (KBLI 25112);

c. Industri Barang-barang dari Karet untuk keperluan Rumah Tangga (KBLI 25191);

d. Industri Barang dari Karet untuk Industri (KBLI 25192);


31

e. Industri Barang-barang dari Karet yang belum termasuk 25191 dan 25192 (KBLI 25199)

3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Per guruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Ke masyarakatan lainnya.

4. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pasal 2




b. Pedoman bagi Pelaku klaster In dustri Karet dan Barang Karet, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Karet dan Barang Karet ataupun sektor lain yang terkait;

32


c. Pedoman koordinasi perencanaan ke giatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan

d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klas ter industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong parti sipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Karet dan Barang Karet dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4



33

(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambat nya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd FAHMI IDRIS



PRAYONO

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

34

Presiden RI; Wakil Presiden RI; Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Gubernur seluruh Indonesia; Bupati/Walikota seluruh Indonesia; Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian. PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014


PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KARET DAN BARANG KARET

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


35

36



BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN

A. Ruang Lingkup Industri Karet dan Barang Karet

A. Ruang Lingkup Industri Karet dan Barang Karet

Karet dan barang-barang karet dapat diklasifikasikan

Karetmenurut dan barang-barang karet dapat diklasifikasikan menurut and The The Harmonized Commodity Description

Harmonized and Klasifikasi Coding System (HS) dan Klasifikasi CodingCommodity SystemDescription (HS) dan Baku Lapangan

Indonesia (KBLI) yang dapat pada BakuUsaha Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapatdiperlihatkan diperlihatkan pada tabel tabel dibawah ini. dibawah ini.

TabelTabel I.1. I.1. Kelompok dan Barang-barang Kelompok Karet Karet dan Barang-barang Karet Karet No 1.

No. HS 40011-13 4002

KBLI

Uraian Barang Karet alam Karet Sintetis

2.

4003-4009

25192

3. 4. 5. 6. 7.

4010 4010 4011-13 4015 4016-17

25192 25192 25111-25112 25199 25191

Barang dari karet untuk industri : - Benang karet - Tabung, pipa, selang Belt conveyor Belt Transmission Ban (Roda 4, Roda 2, Sepeda) Sarung tangan Lain-lain

B. Pengelompokan Industri Karet dan Barang Karet

B. Pengelompokan Industri Karet dan Barang Industri karet dan barang karet dikelompokkan menjadi tiga kelompok industri Karet

yaitu kelompok industri hulu, kelompok industri antara dan kelompok industi

Industri karet dan barang karet dikelompokkan menjadi tiga kelompok industri yaitu kelompok industri hulu, kelompok industri 1. Kelompok Industri Hulu antara dan kelompok industi hilir.

hilir.

1. Bokar (bahan olahan karet) Hulu Kelompok Industri 

Kayu • Karet Bokar (bahan olahan karet)

2. Kelompok IndustriKaret Antara (setengah jadi) • Kayu 

Crumb rubber (karet remah)



Sheet/RSS



Latek Pekat



Thin pole crepe



Brown crepe


37

2. Kelompok Industri Antara (setengah jadi) •

Crumb rubber (karet remah)

•

Sheet/RSS

•

Latek Pekat

•

Thin pole crepe

•

Brown crepe

3. Kelompok Industri Hilir

38

Adapun kelompok Industri hilir karet adalah industri yang merupakan produk akhir yang siap digunakan oleh industri pemakai. Yang temasuk produk hilir yaitu: •

Ban dan produk terkait serta ban dalam

•

Barang jadi karet untuk keperluan industri

•

Barang karet untuk kemiliteran

•

Alas kaki dan komponennya

•

Barang jadi karet untuk penggunaan umum

•

Alat kesehatan dan laboratorium


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010 – 2014) 1. Peningkatan produksi karet alam dari 3 juta ton tahun 2009 menjadi 3,5 juta ton per tahun dengan pertumbuhan sekitar 4% rata-rata setahun; 2. Peningkatan kualitas SDM petani karet dan industri barang-barang karet; 3. Peningkatan investasi baru dan perluasan usaha industri barang –barang karet; 4. Pengembangan industri barang-barang karet untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai substitusi impor.

B. Jangka Panjang (2010 – 2025) 1. Peningkatan produktifitas karet alam sehingga mencapai 4 juta ton per tahun; 2. Penerapan secara wajib SNI barang-barang karet, selang kompor gas, selang radiator dan komponen otomotif; 3. Pengembangan dan peningkatan daya saing industri barang-barang karet.


39

40


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Karet dan Barang Karet 1. Visi Industri Karet dan Barang Karet

Menjadikan Indonesia sebagai negara produsen utama barang-barang karet tahun 2020.

2. Arah Pengembangan •

Peningkatan produktifitas dan kualitas karet alam untuk menunjang pasokan bahan baku industri barang-barang karet;

•

Peningkatan produksi produk barang-barang karet guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri melalui diversivikasi produk, peningkatan nilai tambah, peningkatan kandungan lokal (bahan baku/penolong, peralatan pabrik, jasa teknik dan konstruksi, jasa pendukung produksi;

•

Meningkatkan litbang teknologi industri, pe ngembangan dan diversifikasi teknologi tra disional ke teknologi maju.

B. Indikator Pencapaian Kinerja industri karet dan barang karet dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kearah perbaikan, hal ini terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut:


41


1. Kinerja Industri Karet Alam

1. Kinerja Industri Karet Alam

Tabel III.1.Realisasi dan Proyeksi Produksi Karet Alam Tabel III.1. Realisasi dan Proyeksi Produksi Karet Alam Dunia (Ribu Ton)Dunia (Ribu Ton) Negara

2005

2006

2007

2008

2010

2015

2020

Thailand

2.937

2.968

3.056

3.090

3.001

3.413

3.286

Indonesia

2.271

2.637

2.755

2.751

3.072

3.656

4.428

Malaysia

1.126

1.268

1.137

1.072

888

770

714

India

771

853

807

881

818

789

803

China

428

483

600

531

479

486

492

Vietnam

469

560

602

663

599

713

835

Lain-lain

811

419

768

641

923

784

1.321

Dunia

8.813

9.188

9.725

9.629*

9.424

10.067

10.999

Sumber: ANRPC 2009 Sumber: *prognosa ANRPC 2009

*prognosa

Produksi karet alam indonesia dalam pada tahun 2007 sebesar 2,755 juta

Produksi karet alam indonesia dalam pada tahun 2007 sebesar 2,755 juta ton dan pada tahun 2008 penurunan -0,14 % dari tahun 2007. Sebagian besar (90 persen), karet turun menjadi 2,751 juta ton atau mengalami alam Indonesia di ekspor dalam bentuk karet mentah. Konsumsi karet alam penurunan -0,14 % dari tahun 2007. Sebagian domestik untuk barang-barang karet Indonesia pada tahun 2008 baru besarmemproduksi (90 persen), karet alam di ekspor mencapai sekitar persen. karet mentah. Konsumsi karet alam dalam10bentuk Ekspor karet alam indonesia tahun 2007 sebesar 2,407 juta ton karet dan domestik untukpada memproduksi barang-barang 2008 2,209 barujuta mencapai sekitar 10 persen. pada tahunpada 2008 tahun turun menjadi ton atau mengalami penurunan ton dan pada tahun 2008 turun menjadi 2,751 juta ton atau mengalami

–8,2 Ekspor karet alam indonesia pada tahun 2007 sebesar % sebesar 2,407 juta ton dan pada tahun 2008 turun menjadi 2,209 juta ton atau mengalami penurunan 2. Kinerja Industri Barang Karet sebesar –8,2 % a. Ban

Sampai saat ini adaIndustri 13 (tiga belas) produsen ban yang termasuk dalam 2. Kinerja Barang Karet keanggotaan Asosiasi perusahaan ban Indonesia (APBI). a. Ban Perusahaan Sampai ban Nasional tersebut telah13 mampu memenuhi saat ini ada (tiga belas) kebutuhan produsen Ban Nasional untuk kendaraan Roda dalam 4 dan Roda 2 dan bahkan sudah ban yang termasuk keanggotaan Asosiasi

perusahaan Indonesia (APBI). diekspor keberbagai negaraban seperti Amerika Serikat – Saudi Arabia Jepang, Philipina, Inggris dan Uni Emirat Arab.

42

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014 5

Perusahaan ban Nasional tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan Ban Nasional untuk kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dan bahkan sudah diekspor keberbagai negara seperti Amerika Serikat – Saudi Arabia Jepang, Philipina, Inggris dan Uni Emirat Arab. Meskipun ada beberapa jenis ban, khususnya yang digunakan untuk kendaraan off the road serta ban pesawat terbang masih belum diproduksi dalam negeri. Tahun 2006 ekspor ban sekitar US$ 665 juta, tahun 2007 mencapai US$ 803 juta, sedangkan tahun 2008 mencapai US$ 935 juta atau naik sebesar 16,4 %. Penjualan domestik pada tahun 2006 sebesar Rp. 5,81 triliyun, tahun 2006 mencapai Rp. 6,75 trilyun dan pada tahun 2007 naik menjadi Rp. 6,93 trilyun dan tahun 2008 menjadi Rp. 7,98 trilyun. Resesi ekonomi dunia mengakibatkan turunnya permintaan ban dunia, khususnya Japan, Eropa, USA, namun permintaan pasar domestik naik cukup tinggi pada tahun 2008 sehingga produksi masih bisa dipertahankan pada tingkat yang tinggi untuk menghemat biaya tetap. Utilisasi industri ban roda 4 pada tahun 2007 sebesar 85,2% dan pada tahun 2008 sama dengan pada tahun 2007 sebesar 85,2% Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan industri Ban roda 4 dari tahun 2004 sampai dengan 2008.


43

tahun 2008 sama dengan pada tahun 2007 sebesar 85,2% Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan industri Ban roda 4 dari tahun 2004 sampai dengan 2008. Tabel III.2. Industri Kendaraan Bermotor Tabel III.2.Perkembangan Perkembangan Industri BanBan Kendaraan Bermotor Roda 4 Roda 4 2004

2005

2006

2007

2008

Kapasitas Terpasang (Juta Unit)

Uraian

41.8

45.0

49.3

49.3

49.3

Realisasi Produksi (Juta Unit)

35.4

41.3

41.0

42.0

42.0

Utilisasi Kap Terpasang (%)

84.7

91.8

83.2

85.2

Pemasaran D/N (Juta Unit)

11.7

12.8

13.2

14.3

Volume Ekspor (Juta Unit)

85.2 11.1

21.1

23.4

26.6

28.7

33,6

Nilai Ekspor (Juta US$)

462.0

570.0

710.0

803.6

931,0

Volume Impor (Juta Unit)

1.76

2.19

2.55

2.80

2.7

Nilai Impor (Juta US$)

29.5

38.1

64.9

66,1

97.3

Tenaga Kerja (org) *)

21,307

23,525

25,700

22,919

24.2

Jumlah Unit Usaha *)

13

13

13

13

13

*) Termasuk Roda *) Termasuk Roda 2 2 sumber : APBI

sumber : APBI

Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan industri Ban roda 2 dari Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan tahun 2004 sampai dengan 2008. industri Ban rodaPeraturan 2 dari Menteri tahun Perindustrian 2004 sampai Lampiran RI dengan 2008. Nomor : 112/M-IND/PER/10/2009 Tabel III.3. Perkembangan Industri ban Kendaraan Bermotor Tabel III.3. Perkembangan Industri ban Kendaraan Bermotor Roda 2 Roda 2 Uraian

2004

2005

2006

2007

2008

7.7

27.7

27.7

27.7

27.7

Realisasi Produksi (Juta Unit)

18.6

22.0

21.6

24.0

25.9

Utilisasi Kap Terpasang (%)

81.9

79.3

77.9

86.5

93.4

Pemasaran D/N (Juta Unit)

18.1

21.3

21.0

23.3

25.2

Volume Ekspor (Juta Unit)

0.5

0.4

0.4

0.5

0.7

Nilai Ekspor (Juta US$)

3.5

2.4

2.9

6.4

10.7

Volume Impor (Juta Unit)

1.4

2.1

2.8

3.0

3.4

Nilai Impor (Juta US$)

3.2

4.5

5.0

8.5

9.0

Tenaga Kerja (org) *)

21,307

23,525

25,700

28,600

Jumlah Unit Usaha *)

13

13

13

13

Kapasitas Terpasang (Juta Unit)

6

24,115 13.0

b. Industri Sarung Tangan PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO pada Asosiasi 44 Jumlah unit usaha industri sarung tangan yang terdaftar Tahun 2010 - 2014

Sarung Tangan Karet Indonesia berjumlah 13 unit usaha yang berlokasi untuk 10 unit usaha di Sumatera Utara, 2 unit usaha di Jawa Timur dan

b. Industri Sarung Tangan Jumlah unit usaha industri sarung tangan yang terdaftar pada Asosiasi Sarung Tangan Karet Indonesia berjumlah 13 unit usaha yang berlokasi untuk 10 unit usaha di Sumatera Utara, 2 unit usaha di Jawa Timur dan 1 unit usaha di Jawa Barat. Total kapasitas terpasang pada tahun 2007 sebesar 12 milyar pasang dengan total investasi sebesar US$ 100,8 juta. Pada tahun 2007 ini telah diresmikan 1 unit usaha lagi industri sarung tangan di Kalimantan Selatan, dengan investasi senilai Rp. 20 Milyar, total kapasitas produksi 20 ton/bulan. Total produksi total produksi sarung tangan tahun 2007 sebesar 9.549.000 pcs dan tahun 2008 turun menjadi 8.500.000 pcs. Utilisasi industri sarung tangan karet pada tahun 2007 sebesar 79,6% dan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 70%. Investasi pada industri sarung tangan karet berdasarkan data dari BKPM dari tahun 2004 sampai tahun 2007 sebesar US$ 194,9 Milyar dan pada tahun 2008 naik sebesar US$ 295,7 Milyar. Nilai ekspor industri sarung tangan karet pada tahun 2007 sebesar US$ 153,6 Juta dan pada tahun 2008 naik menjadi US$ 175,9 Juta .Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan industri sarung tangan karet dari tahun 2004 sampai dengan 2008.


45

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 112/M-IND/PER/10/2009 III.4. Perkembangan Industri Industri Sarung Tangan TabelTabel III.4. Perkembangan Sarung Tangan Uraian Kapasitas Terpasang (Juta Pcs)

2004

2005

2006

2007

2008

11.000

11.000

12.000

12.000

12.000

8.256

9.500

9.522

9.549

8.500

Realisasi Produksi (Juta Pcs) Utilisasi Kap Terpasang (%)

75,1

86,4

79,4

79,6

70

Pemasaran D/N (Juta Pcs)

2.416,0

1.963,0

2.169,0

2.513,0

1.280

Volume Ekspor (Juta Pcs)

5.932,0

7.692,0

7.426,0

7.203,0

7.396

95.736,0

138.125,0

152.199,0

153.677,5

175.987

Nilai Ekspor (Ribu US$) Volume Impor (Juta Pcs)

95,8

156,0

170,0

167,0

2.099,6

3.751,3

3.686,2

3.981,1

5.088

Tenaga Kerja (org)

9.307

10.207

5.007

5.007

5007

Jumlah Unit Usaha

13

13

13

13

13

Nilai Impor (Ribu US$)

176,0

C. Tahapan Implementasi 1. Langkah-langkah yang telah dilakukan : C. Tahapan Implementasi • Telah dilakukan tahapan sosialiasi, identifikasi 1. Langkah-langkah yang telah dilakukan : permasalahan dan persiapan kolaborasi klaster  Telah dilakukan tahapanpengolahan sosialiasi, identifikasi permasalahan dan industri karet melalui kegiatan Forumklaster Komunikasi dan Working dua persiapan kolaborasi industri pengolahan karetGroup melaluidikegiatan daerah yaitu di Sumatera Utara dan Jawa Forum Komunikasi dan Working Group di dua daerah yaitu di Sumatera Barat. Utara dan Jawa Barat. • Pelaksanaan identifikasi permasalahan dalam  Pelaksanaan identifikasi permasalahan dalam upaya pengembangan upaya pengembangan industribarang-barang karet di daerah denganmelibatkan industribarang-barang karet di daerah denganmelibatkanstakeholder stakeholder di di daerah melaluipembentukan working group. daerah melaluipembentukan working group. Dari hasil kelompok kerja Dari hasil kelompok kerja industri pengolahan industri pengolahan di Sumatera Utara telah dipetakandan dan karet karet di Sumatera Utara telah dipetakan diinventarisasi diinventarisasi di beberapa wilayah potensi perkebunan serta di beberapa wilayah karet potensi perkebunan karet serta industri pengolahan industri pengolahan karet hilir. Sementara itu di Propinsi Sumatera karet hilir. Sementara itu di Propinsi Sumatera Selatan dan Jawa Barat telah diberikan bantuan peralatan industry Selatan dan Jawa Barat telah diberikan bantuan kompon yang diharapkan akan dapat mendorong tumbuhnya industri sejenis dan industri hilir barang-barang karet. PETA PANDUAN (Road Map)

2.

KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO 46 PENGEMBANGAN Hasil yang telah dicapai, Tahun 2010 - 2014 diantaranya:

 Melakukan koordinasi dalam rangka pengamanan pasokan gas untuk industri sarung tangan karet;

peralatan industry kompon yang diharapkan akan dapat mendorong tumbuhnya industri sejenis dan industri hilir barang-barang karet. 2. Hasil yang telah dicapai, diantaranya: •

Melakukan koordinasi dalam rangka pengama nan pasokan gas untuk industri sarung tangan karet;

•

Pemetaan potensi bahan baku industri pe ngolahan karet untuk penyusunan profil inves tasi pengembangan industri hilir karet;

•

Telah dilakukan kajian cara pendeteksian di ni vulkanisat karet dalam bahan olah karet (Bokar);

•

Telah diberlakukan SNI wajib untuk produk selang karet sejak 27 Nopember 2007 sesuai SK Menteri Perindustrian Nomor : 92/M-IND/Per/11/2007, tetapi berhubung kesiapan produsen dalam negeri belum siap maka pemberlakuannya ditunda sampai 1 Juli 2008;

•

Telah tersusun konsep standar kompetensi kerja SDM karet dan barang-barang karet oleh BPPI tetapi pada tahun 2008 baru akan dikonvensikan;

•

Pemetaan potensi pasar dalam negeri dan industri permesinan dalam mendukung pengembangan industri barang karet.


47

48


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014) •

Melanjutkan pembinaan petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas bahan olah karet melalui replanting dan perluasan lahan;

•

Pengembangan Industri barang-barang karet melalui promosi investasi dan fasilitas untuk penanaman modal dibidang usaha tertentu atau daerah tertentu (PP No.1 tahun 2007);

•

Memperkuat kelembagaan industri barang-barang karet yang dihubungkan dengan industri karet alam;

•

Melanjutkan program peningkatan kompetensi SDM industri barang-barang karet;

•

Melakukan kajian kebutuhan bahan baku industri barang-barang karet.

B. Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 – 2025) •

Melanjutkan pembinaan petani untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas bahan olah karet melalui sosialisasi dan pelatihan;

•

Mengembangankan industri barang-barang karet sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui diversifikasi produksi;

•

Mengembangkan industri permesinan yang men dukung pengembangan industri barang-barang karet;

•

Melaksanakan da melanjutkan program pendidikan standar kompetensi SDM industri barang-barang LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009

49

karet melalui diklat kompetensi SDM industri karet dan barang-barang karet;

50

•

Menerapkan secara wajib SNI barang-barang karet;

•

Mengembangkan investasi baru agar menjadi salah satu basis industri ban dunia;

•

Melaksanakan harmonisasi standar internasional seperti UN-ECE untuk barang-barang karet kom ponen otomotif.



51

Peningkatan produktivitas karet alam sehingga mencapai 3,5 ton dengan pertumbuhan sekitar 4 % rata-tara pertahun Peningkatan kualitas SDM di Industri Barang-barang Karet Peningkatan Investasi baru dan Perluasan usaha Industri barang-barang Karet Pengembangan Industri barang-barang karet dalam negeri sebagai substitusi Impor. Strategi

-

Meningkatnya produksi karet alam menjadi 4 juta ton/tahn Berkembangnya berbagai jenis produk barang-barang karet Meningkatnya penggunaan karet alam dalam negeri dari 16% (2010) menjadi 20% (2020).

Industri Otomotif

Industri Terkait

Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Menengah ( 2010– 2014)

-

Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang ( 2010 – 2025) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyediaan bahan baku karet alam Mendorong Pengembangan industri barang-barang karet

SDM : Meningkatkan kemampuan SDM di Bidang industri pengolahan karet dan barang-barang karet Penyusunan standar kompetensi kerja industri pengolahan karet dan barangbarang karet

-

-

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Karet dan Barang Karet

Pengembangan cepat : - Mendorong R& D dalam pengembangan ban dengan kebisingan rendah Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Road Noise emission Nomor : 112/M-IND/PER/10/2009 - Memproduksi jenis ban radial dengan berbagai ukuran - Memproduksi sarung tangan karet medical grade Pasar : Infrastruktur : - Membangun daya saing terhadap industri barang-barang karet - Meningkatkan peran Litbang dan perguruan tinggi 11 - Membangun sarana prasarana jalan dari lokasi bahan baku - Meningkatkan volume dan pasar ekspor - Membangun citra menggunakan produk dalam negeri - Pengembangan kemampuan balai-balai karet - Membangun dan memproduksikan merk lokal dipasar Internasional Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Karet dan Barang Karet

b.

-

Unsur Penunjang

Melanjutkan pembinaan petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas bahan olah karet melalui replanting dan perluasan lahan. Pengembangan Industri barang karet melalui promosi investasi dan fasilitas untuk pengembangan modal dibidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu (PP No. 1 tahun 2007)

Periode Peningkatan Teknologi a. Inisiasi : - Restrukturisasi dan optimalisasi pabrik-pabrik yang masih menggunakan teknologi lama

-

-

Peningkatan produktifitas dan kualitas karet alam untuk menunjang pasokan bahan baku industri barang-barang karet Peningkatan produksi produk barang-barang karet guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri melalui diversivikasi produk , peningkatan nilai tambah , peningkatan kandungan lokal (bahan baku/penolong, peralatan pbarik, jasa teknik dan konstruksi, jasa pendukung produksi. Teknologi : Meningkatkan litbang teknologi industri, pengembangan dan diversifikasi teknologi tradisional keteknologi maju.

-

Sektor :

-

-

Industri Pendukung

Karet Alam; Karet Sintetis; Bahan Kimia ( Filler), Karbon Black, Permesinan Sasaran Jangka Menengah ( 2010-2014) Sasaran Jangka Panjang ( 2010 – 2025)

Industri Inti

Industri Barang-barang Karet


Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Pengembangan Industri Karet dan Barang Karet

52



53

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Percepatan penyediaan bibit unggul penghasil lateks dan kayu, potensi produksi > 1 ton/ha/th dan kayu >100 m3/ha/siklus. Revitalisasi perkebunan seluas 250 ribu hektar peremajaan dan 50 ribu hektar perluasan Pemanfaatan kembali kebun karet terlantar di 16 propinsi di Sumatera, Kalimantan, Jabar & Banten Tersedianya sarana produksi lainnya (pupuk, pestisida dan peralatan) dalam jumlah cukup dengan tingkat mutu dan harga bersaing. Penerapan Good Agricultural Practices (perbaikan teknik sadap, dll), GHP, GMP Peraturan Menperind No. 19/MIND/PER/5/ 2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, tanggal 1 Mei 2006 Penerapan UU No 18/2004, SNI Bokar No. 06-2047-2002 dan Penerbitan Permen Pertanian tentang mutu bokar sesuai SNI dan UU No. 18/2004, SIN Bokar No. 06-2047-2002 dan Penerbitan Permen Pertanian tentang mutu bokar sesuai SNI dan UU No. 18/2004. Penerapan SK Menperindag 616/MPP/Kep/X/99 dengan mendorong pedagang pengumpul memiliki SIUP Pemberdayaan kelembagaan antara petani dan pedagang pengumpul Penyusunan dan penerbitan SNI

Rencana Aksi 2010-2014

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dep. Dep. Dep. Dep. BK BSN Perin Tan. Dag Keu PM

Dep. PU

Pemerintah Pusat Dep. ESDM BI

√

√

√

√

√

√

√

√

Meneg Prop UKM

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Asosiasi

√

Prs. Ind.

Swasta PT

BPTK

Baristand Daya Saing

Perguruan Tinggi & Litbang Forum

√

√

14

√

Working Fasilitasi Group Klaster

√ Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 112/M-IND/PER/10/2009

Kab

Pemda

Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Pengembangan IndustriIndustri Karet dan Barang Karet Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Karet dan Barang Karet


54


18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

Pengembangan Industri barangbarang karet keperluan industri (diversifikasi) untuk produk bernilai tambah tinggi (komponen otomotif, teknik dan elektronika)

Penerbitan Permen Pertanian tentang mutu bokar sesuai SNI dan UU No. 18/2004. Penerapan SK Menperindag 616/MPP/Kep/X/99 dengan mendorong pedagang pengumpul memiliki SIUP Pemberdayaan kelembagaan antara petani dan pedagang pengumpul Penyusunan dan penerbitan SNI barang-barang karet (selang radiator, selang kompor gas, sarung tangan) Pemberlakuan SNI wajib bagi ban vulkanisir Partisipasi peningkatan kerjasama bidang standar di tingkat ASEAN dan internasional Penghapusan PPN untuk semua jenis karet sebagai bahan baku (PP No. 7 tahun 2007 hanya diberlakukan untuk lateks) Pemenuhan pasokan gas untuk industri sarung tangan Penghapusan BMAD Carbon Black yang sudah diberlakukan 3 tahun Penyusunan dan penerapan standar kompetensi Perbaikan Infrastruktur akses ke kebun dan pelabuhan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

15


√

√


55

21

20

19

Promosi investasi dan fasilitas untuk Penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu (PP No. 1 Tahun 2007 Bantuan sertifikasi lahan untuk mendapatkan kredit bank Penyediaan Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pengembangan usaha bersama (pengolahan dan pemasaran). √

√

√ √

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√

16


√

√

56


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KAKAO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


57

b. Bahwa industri kakao merupakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri kakao;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Ro ad Map) Pengembangan Klaster Industri Kakao;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemba ngunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Un dang-Undang Republik Indonesia No mor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

58


108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pe merintahan Antara Pemerintah, Pe merintahan Daerah Provinsi dan Pe merintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia


59

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;


11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kemen terian Negara Republik Indonesia se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;


60


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KAKAO. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road map) Pengembangan Klaster Industri Kakao Tahun 20102014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri kakao untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Kakao adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Bubuk Coklat (KBLI 15431);

b. Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula (KBLI 15432).

3. Pemangku Kepentingan adalah Peme rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Ke masyarakatan lainnya.

4. Menteri adalah Menteri yang melak sanakan sebagian tugas urusan peme rintahan di bidang perindustrian. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009

61

Pasal 2




b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Kakao, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Kakao ataupun sektor lain yang terkait;


d. Informasi untuk menggalang duku ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong par tisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.

62


Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Kakao dilaksanakan se suai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4



Pasal 5



63




PRAYONO


64



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KAKAO

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


65

66


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Kakao •

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah negara Pantai Gading dan Ghana. Tiga besar negara penghasil kakao sebagai berikut; Pantai Gading (1.421.000 ton), Ghana (747.000 ton), Indonesia (577.000 ton). Luas lahan tanaman kakao Indonesia lebih kurang 992.448 Ha dengan produksi biji kakao sekitar 577.000 ton per tahun, dan produktivitas rata-rata 900 Kg per ha.

•

Daerah penghasil kakao dengan urutan sebagai berikut; Sulawesi Selatan 184.000 (31,9%), Sulawesi Tengah 137.000 ton (23,7%), Sulawesi Tenggara 111.000 ton (19,2%), Sulawesi Barat 76.743 ton ( 13,8 %), Sulawesi Utara 21.000 Ton (3,6 %), Lampung 17.000 ton (2,9%), Kalimantan Timur 15.000 Ton (2,6%) dan daerah lainnya 15.257 ton (2,6%). Menurut usahanya perkebunan kakao Indonesia dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu; Perkebunan Rakyat 887.735 Ha, Perkebunan Negara 49.976 Ha dan Perkebunan Swasta 54.737 Ha.

•

Ekspor biji kakao Indonesia pada tahun 2008 sebesar 334.915 ton (60%) dengan negara tujuan; USA, Malaysia, dan Singapura, sisanya sekitar 242.085 ton diolah di dalam negeri yang menghasilkan cocoa liquor, cocoa butter, cocoa cake, dan cocoa powder digunakan untuk industri dalam negeri dan ekspor. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009

67

•

Dengan perbaikan planting management (budidaya tanaman, pemeliharaan/perawatan, dan panen) yang dikelola secara lebih baik dan benar maka tidak menutup kemungkinan produktivitasnya bisa ditingkatkan menjadi 1.000-1500 Kg/ha.

•

Biji kakao Indonesia memiliki keunggulan mel ting point Cocoa Butter yang tinggi, serta tidak mengandung pestisida dibanding biji kakao dari Ghana maupun Pantai Gading.

•

Industri kakao Indonesia kedepan memiliki peranan penting khususnya dalam perolehan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja, karena industri ini memiliki keterkaitan yang luas baik ke hulu maupun ke hilirnya. Disamping memberikan pendapatan bagi petani melalui penjualan biji kakao, namun apabila diolah di dalam negeri menjadi kakao olahan (cocoa liquor, cocoa cake, cocoa butter, dan cocoa powder), akan mempunyai nilai yang lebih tinggi serta menyerap tenaga kerja. Selain itu industri hilir olahan kakao juga telah berkembang di Indonesia seperti industri cokelat, industri makanan berbasis coklat (roti, kue, confectionary/kembang gula cokelat), dan penggunaan coklat untuk industri makanan dan minuman secara luas.

B. Pengelompokan Industri Kakao Industri Kakao Indonesia mempunyai peranan penting di dalam perolehan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja, karena memiliki keterkaitan yang luas baik ke hulu (petani kakao) maupun ke hilirnya (intermediate industry/grinders). Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2008 jumlah industri pengolahan kakao di Indonesia sebanyak 16 (enam belas) perusahaan dan

68


yang masih berjalan 3 (tiga) perusahaan dengan tingkat pemanfaatan kapasitas terpasang produk pengolahaan sekitar 61% dari total kapasitas terpasang. Adapun pengelompokkan Industri Kakao dan Coklat Olahan terdiri dari: Industri Hulu

: buah coklat, biji coklat, liquor (MASS)

Industri Antara : Cake dan Fat, cocoa liquor, cocoa cake, cocoa butter, dan cocoa pow der (kakao olahan) Industri Hilir

: Industri cokelat, industri makanan berbasis coklat (roti,kue, confectio nary/kembang gula cokelat).


69

70


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010 – 2014) 1. Optimalisasi kapasitas terpasang industri kakao olahan di dalam negeri dari 40 persen menjadi 80 persen; 2. Peningkatan Biji Kakao Fermentasi dari 20 persen menjadi 80 persen; 3. Peningkatan pasokan bahan baku biji kakao fermen tasi untuk industri dalam negeri; 4. Meningkatnya investasi di bidang industri kakao; 5. Pengendalian ekspor biji kakao kering sebagai bahan baku industri kakao di dalam negeri; 6. Peningkatan ekspor produk kakao olahan rata-rata 16 persen per tahun.

B. Jangka Panjang (2010 – 2025) 1. Terbangunnya sentra produksi baru di luar Sulawesi yaitu antara lain di Sumatera Barat dan Lampung; 2. Dicapainya diversifikasi produk kakao olahan; 3. Berkembangnya industri pengolahan kakao secara terpadu di Indonesia; 4. Pengembangan (modifikasi) teknologi pengolahan kakao; 5. Terjaminnya infrastruktur seperti peti kemas, energi listrik dan transportasi.


71

72


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Kakao Visi Menjadi negara penghasil biji kakao dan pengekspor utama kakao olahan. Misi •

Meningkatkan nilai tambah biji kakao

•

Meningkatkan mutu dan produktivitas biji kakao

•

Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang

•

Meningkatkan ekspor produk coklat olahan

•

Meningkatkan penguasaan teknologi dan mutu SDM

B. Indikator Pencapaian 2009

: tercapainya mutu biji kakao yang lebih baik dan telah terfermentasi

2014

: tercapainya diversifikasi produk kakao olahan

C. Tahapan Implementasi •

Mengadakan workshop pengembangan klaster in dustri kakao di daerah mulai tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009.

•

Dilakukan bersama stakeholder terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri kakao.

•

Pembinaan industri kakao terutama dalam hal mutu dan produksi. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009

73

•

Melakukan pemberian bantuan mesin/alat bagi in dustri pengolahan kakao ke daerah-daerah untuk meningkatkan pengembangan industri olahan kakao.

D. Kebijakan Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, bahwa industri pengolahan kakao merupakan salah satu industri prioritas yang didorong pengembangannya di dalam negeri, dalam upaya meningkatkan kinerja industri pengolahan kakao diperlukan berbagai ke bijakan pemerintah, antara lain :

74

•

Menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk harmonisasi tarif, insentif investasi dan mengurangi pungutan-pungutan yang memberatkan.

•

Promosi pemasaran dalam dan luar negeri.

•

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan R & D di bidang budidaya, pasca panen dan pengolahan.

•

Promosi investasi dan meningkatan kerjasama di forum internasional.

•

Peningkatan kemitraan antara industri inti dan industri pendukung dan industri terkait.

•

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib melalui Peraturan Menperind No. 45/M-IND/PER/5/2009, ditetapkan tanggal 4 Mei 2009 dan berlaku 6 (enam) bulan sejak ditetapkan (4 November 2009). Sementara ini ketentuan tersebut dinotifikasikan kepada Badan perdagangan Dunia (WTO).

•

Pemberlakuan Bea Keluar (BK) Atas Biji Kakao diperlukan dalam rangka pengendalian ekspor PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014

dan bahan baku bagi industri pengolahan kakao di dalam negeri telah diusulkan oleh Menperind kepada Menteri Keuangan melalui Surat Menperind No. 452/M_IND/10/2005 tanggal 26 Oktober 2005, dan terakhir melalui surat Dirjen IAK kepada Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan No. 1172/IAK/2008 tanggal 26 September 2008, namun sampai saat ini masih dalam proses di Departemen Keuangan.


75

76



Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;

•

Diversifikasi produk kakao dan coklat olahan;

•

Optimalisasi kapasitas industri kakao dalam negeri;

•

Meningkatkan mutu biji kakao fermentasi;

•

Meningkatkan kerjasama internasional (pasar, tekno logi, promosi dan investasi);

•

Mengembangkan teknologi pengolahan kakao;

•

Meningkatkan kompetensi SDM.


Mengembangkan produk-produk kakao non pangan;

•

Membangun pusat-pusat pengembangan industri ka kao di sentra-sentra produksi;

•

Promosi industri hilir/turunan dari produk kakao.


77

78

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014 Gambar 1.Gambar Kerangka Pengembangan Industri 1. Kerangka Pengembangan Industri Kakao Kakao

7

Industri Inti Industri Pendukung Industri Terkait Industri Cocoa Liquor, Cocoa Butter, Cocoa Cake Peralatan, bibit, pupuk, pestisida, perkebunan kakao, Kemasan, Industri Makanan & Minuman Berbasis Coklat dan Kembang Gula dan dan Cocoa Powder Bahan Makanan Tambahan (Gula, Sirup, Susu). Kosmetika Sasaran Jangka Menengah (2004 – 2009) 1. Optimalisasi kapasitas terpasang industri kakao olahan di dalam negeri dari 40 persen menjadi 80 persen 2. Peningkatan Biji Kakao Fermentasi dari 20 persen menjadi 80 persen Sasaran Jangka Panjang (2010 – 2025) 3. Peningkatan pasokan bahan baku biji kakao fermentasi untuk industri dalam negeri 1. Terbangunnya sentra produksi baru di luar Sulawesi yaitu antara lain di 4. Meningkatnya investasi di bidang industri pengolahan cokelat Sumatera Barat dan Lampung 5. Wajib mutu biji kakao fermentasi untuk ekspor 2. Dicapainya diversifikasi produk kakao olahan 6. Pengembangan (modifikasi) teknologi pengolahan kakao 3. Berkembangnya industri pengolahan kakao secara terpadu di Indonesia 7. Peningkatan ekspor produk kakao olahan rata-rata 16 persen per tahun 8. Terjaminnya infrastruktur seperti peti kemas, energi listrik dan trasportasi 9. Deregulasi kebijakan Pemerintah Pusat Strategi 1. Penguatan struktur industri berbasis kakao, penciptaan iklim investasi dan usaha yang menarik insentif fiskal dan administrasi serta jaminan keamanan berusaha 2. Penciptaan lapangan usaha industri pengolahan kakao melalui promosi investasi disentra kakao, melalui : Sosialisasi teknologi terpadu proses pengolahan kakao, peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM, pengenalan dan penerapan GMP dan HACCP dalam rangka peningkatan mutu produk 3. Pengembangan pasar domestik : penyertaan para pengusaha pada kegiatan promosi/pameran dalam negeri dan internasional, pengembangan diversifikasi produk bernilai tambah tinggi termasuk kakao non pangan. Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2004 – 2009) 1. Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 – 2025) 2. Diversifikasi produk kakao dan coklat olahan; 1. Mengembangkan produk-produk kakao non pangan; 3. Optimalisasi kapasitas industri kakao dalam negeri; 2. Membangun pusat-pusat pengembangan industri kakao di sentra-sentra 4. Meningkatkan mutu biji kakao fermentasi; produksi; 5. Meningkatkan kerjasama internasional (pasar, teknologi, promosi dan investasi); 3. Promosi industri hilir/turunan dari produk kakao.. 6. Mengembangkan teknologi pengolahan kakao; 7. Meningkatkan kompetensi SDM. Unsur Penunjang SDM : Pasar: a. Meningkatkan ketrampilan petani kakao a. Membangun produk yang memiliki daya saing tinggi Infrastruktur : b. Meningkatkan peran litbang di bidang pengolahan dan b. Membangun Merk Produk Industri Pengolahan Kakao Nasional di a. Pembangunan sarana pelabuhan pengemasan pasar internasional b. Pembangunan transportasi darat c. Penyediaan Balai-Balai atau Unit Pelayanan Teknis c. Membangun produk dapat diminati oleh pasar dalam negeri c. Penyediaan tenaga listrik bagi sentra-sentra industri kakao untuk pelatihan Sumber daya Manusia Bidang d. Diversifikasi pasar eksport produk kakao olahan pengolahan kakao



79

Fermentasi kakao

Biji kakao

JASA: Transportasi, Perbankan

NON PANGAN Oleo chemical fatty acid, Essense, Pektin

COKLAT OLAHAN DAN MAKANAN BERBASIS COKLAT

INTERMEDIATE PRODUCT Cocoa - Liquor - Butter - Cake - Powder

Forum Daya Saing Working Group Fasilitator Klaster

PASAR DALAM NEGERI

PASAR LUAR NEGERI

Assosiasi: APIKCI, AIKI,ASKINDO, APKAI

Distributor

Eksportir

Pemda: Dinas Ind, DinasPertanian /Perkebunan

2. Kerangka Keterkaitan Industri Kakao Kakao Gambar Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri

Lembaga Litbang/PT BBIA, LRPI, PUSLIT KOKA JEMBER

Mesin dan Peralatan

Perkebunan Kakao

Buah Kakao

Pemerintah Pusat: Deperin, Deptan, Depdag


8

80 O

5. Meningkatkan iklim usaha yang menunjang pertumbuhan kakao dan coklat di daerah;

8. Meningkatkan kompetensi SDM.

O

O

O

O

4. Peningkatan mutu biji kakao fermentasi;

O

O

O

O

O

O

O

O

Dep. Prin

6. Meningkatkan kerjasama internasional (pasar, teknologi, promosi dan investasi; 7. Pengembangan teknologi pengolahan kakao;

Dep. Tan O

Dep. Dag O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

PT

O

Dep. Keu O

O

O

O

O

O

O

KRT BPPT

O

Kab/ Kota O

PT & Litbang

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Daya Saing

O

Prop O

Asosiasi

O

Perush./ Industri

O

Swasta Baristand Makassar

O

Pemda

Forum

O

O

O

O

O

O

O

O

WG

1. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku ; 2. Diversifikasi produk kakao dan coklat olahan; 3. Optimalisasi kapasitas industri kakao dalam negeri;


Pemerintah Pusat

Tabel Pemangku 1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Industri Industri Kakao Tabel 1. Peran Kepentingan dalam Pengembangan Kakao


O

O

O

O

O

O

O

O

Fasilitasi Klaster


9

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


81

b. Bahwa industri pengolahan kelapa me rupakan salah satu industri berbasis a gro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri pengo lahan kelapa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan kelapa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);


3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No mor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara

82


Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme rintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Da erah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran


83

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pem bentukan Kabinet Indonesia Bersatu se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;




13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi sasi dan Tata Kerja Departemen Perin dustrian;

84


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PE NGOLAHAN KELAPA. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan kelapa Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri pengolahan kelapa untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Pengolahan kelapa adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Minyak Kasar (Minyak Ma kan) dari Nabati dan Hewan (KBLI 15141);

b. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa (KBLI 15143);

c. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit (KBLI 15144);

d. Industri Kopra (KBLI 15318);

e. Industri Makanan yang Tidak Dikla sifikasikan di Tempat Lain (KBLI 15499). PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009

85


4. Menteri adalah Menteri yang melak sanakan sebagian tugas urusan peme rintahan di bidang perindustrian. Pasal 2

(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini



b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Pengolahan kelapa, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Pengolahan kelapa ataupun sektor lain yang terkait;


86


d. Informasi untuk menggalang duku ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong parti sipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Pengolahan kelapa dilaksa nakan sesuai dengan Peta Panduan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dila kukan oleh Pemangku Kepentingan seba gaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4

(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada atas pelaksanaan program/rencana aksi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).



87

Pasal 5





PRAYONO


88



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


89

90


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Kelapa •

Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan tanaman kelapa terbesar di dunia dengan luas areal 3,88 juta hektar (97% merupakan perkebunan rakyat), memproduksi kelapa 3,2 juta ton setara kopra.

•

Selama 34 tahun, luas tanaman kelapa meningkat dari 1,66 juta hektar pada tahun 1969 menjadi 3,89 juta hektar pada tahun 2005. Meskipun luas areal meningkat, namun produktivitas pertanaman denderung semakin menurun (tahun 2001 ratarata 1,3 ton/Ha, tahun 2005 rata-rata 0,7 ton/Ha). Produktivitas lahan kelapa Indonesia masih rendah di bandingkan dengan India dan Srilangka.

•

Perkebunan kelapa rakyat dicirikan memiliki lahan yang sempit, pemeliharaan seadanya atau tidak sama sekali dan tidak pada skala komersial.

•

Permintaan produk-produk berbasis kelapa masih terus meningkat baik untuk ekspor maupun pasar dalam negeri.

•

Industri turunan kelapa masih dapat dikembangkan dengan melakukan diversifikasi produk olahan antara lain: oleo kimia, desiccated coconut, virgin oil, nata de coco, dan lain-lain.


91

B. Pengelompokan Industri Pengembangan In dustri Pengolahan Kelapa Sebagaimana diketahui, kelapa adalah tanaman yang dari semua bagiannya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Gambaran dari pemanfaatan bagian-bagian tanaman kelapa dimaksud adalah sebagaimana tercantum sebagai berikut: 1. Industri Hulu

Industri kelapa hulu merupakan industri kelapa paling hulu dalam rangkaian industri kelapa, seperti kelapa segar, kopra (kopra hitam dan putih).

2. Industri Antara

Industri kelapa antara merupakan industri kelapa yang memproses bahan baku menjadi produkproduk turunan, seperti tempurung kelapa, Copra Meal, Desiccated Coconut.

3. Industri Hilir

Industri kelapa Hilir adalah industri kelapa yang mengolah bahan yang dihasilkan oleh industri kelapa antara menjadi berbagai produk akhir yang digunakan oleh industri seperti karbon aktif, minyak kelapa, coconut cream/milk dan lain-lain. Meskipun seluruh bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan manusia, namun perkembangan industri pengolahan berbasis kelapa di Indonesia dimulai dengan pengembangan industri kopra sebagai bahan baku industri minyak kelapa.

92


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010 – 2014) 1. Diprosesnya kelapa menjadi produk olahan kelapa yang mempunyai nilai tambah tinggi; 2. Produk sudah mengacu pada standardisasi seperti SNI, CODEX; 3. Pengembangan (modifikasi) teknologi pengolahan kelapa; 4. Pencegahan ekspor kelapa bulat (belum diolah); 5. Peningkatan utilitas kapasitas produksi pengolahan kelapa rata-rata 5% per tahun; 6. Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong; 7. Penyerapan tenaga kerja; 8. Peningkatan ekspor produk pengolahan kelapa ratarata 5% per tahun; 9. Terbangunnya citra merk Indonesia di pasar inter nasional; 10. Penyebaran sentra produksi di luar Sulawesi Utara dan Riau; 11. Terjaminnya infrastruktur seperti peti kemas, energi listrik dan trasportasi; 12. Peningkatan iklim investasi; 13. Deregulasi kebijakan Pemerintah Pusat.


93

B. Jangka Panjang (2015 – 2025) 1. Terbangunnya sentra produksi baru di luar Riau dan Sulawesi Utara yaitu antara lain di Kalimantan Barat dan Lampung; 2. Dicapainya diversifikasi produk olahan kelapa; 3. Berkembangnya industri pengolahan kelapa secara terpadu di Indonesia.

94


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Pengo lahan Kelapa Visi untuk mewujudkan industri minyak kelapa yang berdaya saing. Strategi dan kebijakan penegmbangan industri perkelapaan antara lain: •

Peningkatan pengelolaan permintaan (penetrasi pasar, diversifikasi produk, pengembangan jalur distribusi, quick response kepada konsumen);

•

Peningkatan produksi dan teknologi (supply chain management, manajemen sumber daya);

•

Teknologi informasi;

•

Peningkatan keterampilan, profesionalisme dan kom petensi (pengembangan dan perencanaan SDM);

•

Strategi pemasaran melalui promosi yang intensif.

B. Indikator Pencapaian Posisi industri minyak goreng pada tahun 2004 berjumlah 60 unit usaha, tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.525 orang, nilai investasi Rp. 129.332 juta, kapasitas 857.235 ton, produksi 415.759 ton sedangkan posisi industri minyak goreng pada tahun 2008 berjumlah 72 unit usaha, tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.725 orang, nilai investasi Rp. 187.622 juta, kapasitas 1.049.683 ton dan produksi mencapai 545.835 ton.


95

C. Tahapan Implementasi

96

•

Melakukan workshop pengembangan klaster pe ngembangan industri pengolahan kelapa di Propinsi Sulawesi Utara tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009;

•

Pelaksanaan Workshop melibatkan stakeholder yang terkait dalam rangka sosialisasi klater industri kelapa;

•

Pembinaan industri pengolahan kelapa meliputi peningkatan mutu dan standardisasi.



Mengintegrasikan hasil kebun kelapa rakyat untuk bahan baku industri yang dapat diandalkan;

•

Optimalisasi pemanfaatan bahan baku;

•

Promosi investasi;

•

Meningkatkan mutu kopra dan minyak kelapa;

•

Meningkatkan kerjasama multilateral melalui forum Asian and Pacific Coconut Community (APPC);

•

Membangun Balai Besar Industri Pengolahan Kelapa (indikasi di Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku dan Papua).


Pengembangan produk-produk coco-chemical;

•

Berkembangnya industri hilir/turunan dari produk coco-chemical.


97

98


- Industri Pemasok Teknologi dan Mesin Produksi : (mesin pengolah minyak kelapa, tungku), - Industri Pemasok Bahan Baku : (Bibit, pupuk, pestisida, perkebunan kelapa) - Industri Pemasok bahan Penolong : (bleaching earth, BTP Sekuisteran, kemasan)

Industri Pendukung Industri Terkait Desicated Coconut, VCO, Arang Tempurung, Santan, Sabut dan Olahannya, Tepung Kelapa, Bungkil

Unsur Penunjang SDM : a. Meningkatkan ketrampilan petani kelapa b. Meningkatkan peran litbang di bidang pengolahan dan pengemasan c. Penyediaan Balai-Balai atau Unit Pelayanan Teknis untuk pelatihan Sumber daya Manusia Bidang pengolahan kelapa

6

Infrastruktur : a. Pembangunan sarana pelabuhan b. Pembangunan transportasi darat

Gambar 1.Gambar Kerangka Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa 1. Kerangka Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa

Pasar: a. Membangun produk yang memiliki daya saing tinggi b. Membangun Merk Produk Industri Pengolahan Kelapa Nasional di pasar internasional c. Membangun produk dapat diminati oleh pasar dalam negeri d. Diversifikasi pasar eksport produk kelapa

Sasaran Jangka Menengah (2004 – 2009) 1. Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; 2. Diversifikasi produk industri pengolahan kelapa; Sasaran Jangka Panjang (2010 – 2025) 3. Optimalisasi kapasitas industri pengolahan kelapa dalam negeri; 1. Mengembangkan industri pengolahan kelapa non pangan; 4. Meningkatkan mutu produk industri pengolahan kelapa; 2. Membangun pusat-pusat pengembangan industri pengolahan kelapa di sentra produksi. 5. Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka peningkatan investasi dan perdagangan; 6. Meningkatkan kemampuan industri mesin dan peralatan pengolah kelapa; 7. Mengembangkan teknologi pengolahan yang lebih maju dan efisien; 8. Meningkatkan kompetensi SDM. Strategi 1. Penguatan struktur industri berbasis kelapa, penciptaan iklim investasi dan usaha yang menarik insentif fiskal dan administrasi serta jaminan keamanan berusaha 2. Peningkatan utilitas kapasitas industri/perusahaan yang telah ada 3. Penciptaan lapangan usaha industri pengolahan kelapa melalui promosi investasi disentra bahan baku kelapa, melalui : Sosialisasi teknologi terpadu proses pengolahan kelapa, peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM, pengenalan dan penerapan GMP dan HACCP dalam rangka peningkatan mutu produk 4. Pengembangan pasar domestik : penyertaan para pengusaha pada kegiatan promosi/pameran dalam negeri dan internasional, pengembangan diversifikasi produk bernilai tambah tinggi termasuk cocochemical Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2004 – 2009) 1. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku; 2. Diversifikasi produk industri pengolahan kelapa; Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 – 2025) 3. Optimalisasi kapasitas industri pengolahan kelapa dalam negeri; 1. Pengembangan industri pengolahan kelapa non pangan; 4. Peningkatan mutu produk industri pengolahan kelapa; 2. Pembangunan pusat-pusat pengembangan industri pengolahan kelapa di sentra 5. Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka peningkatan investasi dan perdagangan; produksi. 6. Meningkatkan kemampuan industri mesin dan peralatan pengolah kelapa; 7. Pengembangan teknologi pengolahan yang lebih maju dan efisien; 8. Meningkatkan kompetensi SDM.

Industri Inti Industri kopra dan industri minyak goreng dari minyak kelapa



99

Tempurung Kelapa

Sabut Kelapa

Air Kelapa

Batang Kelapa

Buah Kelapa

Daun Kelapa

Jasa: Transportasi

Kerajinan

Perabot Rumah

Bahan Bangunan

Karbon Aktif

Coco Fiber

Santan Bubuk

Asam Cuka

Nata de Coco

Bio Diesel

Minyak Goreng

Virgin Oil

Forum Daya Saing, Working Group, Fasilitator Klaster

Pengolahan Air

Obat

Makanan

Kosmetik

Minuman

Asosiasi: AIMMI, ASRIM, GAPMMI, ASMNDO, APKASI

Importir

Eksportir

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa

7

Pasar Dalam Negeri

Pasar Luar Negeri

Pemda: Dinas Ind., Dinas Pertanian

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa

Lembaga Litbang/PT: BBIA, Baristand, IPB, UGM, BBTK

NaOH, Bleaching Earth, Asam Phosphat

Bahan Penolong:

Mesin & Peralatan

Pemerintah Pusat: Deperin, Depdag, Deptan


100 O

6. Meningkatkan kemampuan industri mesin dan peralatan pengolah kelapa;

7. Pengembangan teknologi pengolahan yang lebih maju dan efisien; 8. Meningkatkan kompetensi SDM.

O

5. Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka peningkatan investasi dan perdagangan;

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

4. Peningkatan mutu produk industri pengolahan kelapa;

Dep. Prin O

Dep. Tan O

Dep. KUKM Dep. Dag

O

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014 O

O

O

O

O

O

Prop.

3. Optimalisasi kapasitas industri pengolahan kelapa dalam negeri;

O

O

O

O

O

O

O

Kab/ Kota

2. Diversifikasi produk industri pengolahan kelapa;

O

O

O

O

O

O

O

Asosiasi O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Perush./ Industri

O

O

O

O

O

O

O

O

PT

O

O

O

O

O

O

O

O

KRT BPPT

O

PT & Litbang

O

O

O

O

O

O

O

Balai

O

Swasta

O

O

O

O

O

O

O

O

Komunikasi

O

Pemda

Forum

O

O

O

O

O

O

O

O

WG

1. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku;


Pemerintah Pusat

Tabel 1. Peran Kepentingan Industri Pengolahan Kelapa Tabel 1.Pemangku Peran Pemangku Kepentingan Industri Pengolahan Kelapa


8

O

O

O

O

O

O

O

O

Fasilitasi Klaster

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


101

b. Bahwa industri Pengolahan Kopi merupa kan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri Pengolahan Kopi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster In dustri Pengolahan Kopi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 seba gaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

102


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);




7. PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran


103

Negara 4987);

Republik

Indonesia

Nomor

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Repu blik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;


11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Orga nisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;


13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi sasi dan Tata Kerja Departemen Per industrian;

104


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kopi Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri Pengolahan Kopi untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Pengolahan Kopi industri yang terdiri dari Industri Pengolahan Teh dan Kopi (KBLI 15491).

3. Pemangku Kepentingan adalah Peme rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kema syarakatan lainnya.

4. MenteriadalahMenteriyangmelaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.


105

Pasal 2



a. Pedoman operasional Aparatur Peme rintah dalam rangka menunjang seca ra komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pe ngembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Pengolahan Kopi, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sek tor Industri Pengolahan Kopi atau pun sektor lain yang terkait;


d. Informasi untuk menggalang duku ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebija kan klaster industri ini, yang pada akhirnyadiharapkanuntukmendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.

106


Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Pengolahan Kopi dilak sanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).



(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. Pasal 5



107




PRAYONO


108



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


109

110


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Kopi Industri pengolahan kopi pada umumnya menggunakan bahan baku biji kopi Arabika dan Robusta dengan komposisi perbandingan tertentu. Kopi Arabika digunakan sebagai sumber citra rasa, sedangkan kopi Robusta digu nakan sebagai campuran untuk memperkuat body. Kopi Arabika memiliki citra rasa yang lebih baik, tetapi memiliki body yang lebih lemah dibandingkan kopi Robusta. Selain biji kopi, industri pengolahan kopi juga membutuhkan bahan tambahan seperti gula, jagung, dan lain-lain; serta bahan penolong seperti bahan kemasan (packing), pallet, krat dan lain-lain. Jenis diversifikasi produk kopi meliputi kopi bubuk, kopi instan, kopi biji matang (roasted coffee), kopi tiruan, kopi rendah kafein (decaffeinated coffee), kopi mix, kopi celup, ekstrak kopi, minuman kopi dalam botol dan produk turunan lainnya. Pohon industri pengolahan kopi seperti ditunjukkan pada Gambar I.1.

B. Pengelompokan Industri Pengolahan Kopi 1. Kelompok Industri Hilir •

Industri Roasted Coffee

•

Industri kopi bubuk

•

Industri kopi instan

•

Industri kopi dekafein


111

• • •

Industri minuman kopi Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Industri kopi Mix Nomor : 115/M-IND/PER/10/2009 Industri minuman kopi beraroma

Gambar Pohonindustri industri pengolahan GambarI.1. I.1. Pohon pengolahan kopi kopi

112


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010 -2014) 1. Meningkatnya jumlah daerah kajian dan identifikasi masalah dari 3 (tiga) daerah menjadi 7 (tujuh) daerah; 2. Meningkatnya jumlah kemitraan antara petani, industri dan perdagangan kopi/stake-holders di daerah Lokus Lampung dari 3 (tiga) kemitraan menjadi 8 (delapan) kemitraan; 3. Meningkatnya jumlah kegiatan forum komunikasi industri pengolahan kopi, didaerah potensi kopi dari 9 menjadi 11 kali kegiatan forum; 4. Meningkatnya mutu produk pengolahan kopi melalui bantuan mesin/peralatan antara lain: teknologi pro ses (roasting), teknologi produk (diversifikasi) dan mutu kemasan didaerah Lokus Lampung dari 10 unit menjadi 12 unit; 5. Meningkatnya keikutsertaan forum internasional pada Sidang Dewan Kopi Internasional agar dapat memanfaatkan keanggotaan Indonesia dalam ICO; 6. Tersusunnya Standar Nasional Indoneisa (SNI) kopi dekafein dan terwujudnya revisi SNI kopi instan; 7. Terfasilitasinya kegiatan misi dagang dan promosi ekspor utamanya dinegara pasar non tradisional.

B. Jangka Panjang (2010 – 2020) 1. Meningkatnya produksi biji kopi Arabica dari 8,2 persen menjadi 15 persen terhadap kopi robusta; LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009

113

2. Meningkatnya kemampuan industri pengolahan kopi yang berorientasi ekspor, sehingga ekspor naik dari USD 58,7 juta (2008) menjadi USD 24,20 juta tahun 2025; 3. Terbangunnya citra merk kopi Indonesia sesuai indikasi geografis (Kintamani Coffee, Toraja Coffee, Lintong Coffee, Lampung Coffee) di pasar global; 4. Berkembangnya industri pengolahan kopi dari 79 tahun 2009 menjadi 90 unit tahun 2025; 5. Berdirinya industri kopi non pangan/industri farmasi, sebanyak 4 (empat) unit sampai dengan tahun 2025. 6. Menurunnya tarif bea masuk komoditi kopi Indonesia di Uni Eropa dari 3,4 persen menjadi 0 persen.

114


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Peng olahan Kopi Visi: Menjadikan produk industri kopi Indonesia yang berdaya saing tinggi dan menjadi icon dunia.

B. Arah Pengembangan Arah Kebijakan Jangka Pendek dan Menengah Industri Pengolahan Kopi s.d. Tahun 2010. 1. Kajian dan identifikasi permasalahan pada pengem bangan industri pengolahan kopi; 2. Meningkatnya kemitraan antara petani, industri dan perdagangan kopi/stakeholders; 3. Pemberdayaan forum komunikasi industri pengolahan kopi; 4. Peningkatan mutu produk pengolahan kopi melalui bantuan mesin/peralatan; 5. Pengamanan kepentingan Indonesia dalam forum internasional; 6. Penyusunan dan revisi SNI kopi olahan; 7. Memfasilitasi kegiatan misi dagang dan promosi ekspor; 8. Peningkatan mutu kopi dengan jalan: a. Memberikan penyuluhan pasca panen; LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009

115

b. Disinsentif peluang ekspor kopi mutu rendah de ngan pengetatan/pengawasan mutu kopi ekspor oleh PPSMB; 9. Kebijakan Pemerintah dalam upaya mendorong pihak perbankan untuk membantu permodalan di sektor industri pengolahan kopi, perdagangan, maupun produksi; 10. Peningkatan Ekspor kopi baik dalam bentuk biji maupun kopi olahan yang memiliki nilai tambah serta peningkatan pasar domestik. Arah Kebijakan Jangka Panjang Industri Pengolahan Kopi s.d. Tahun 2025. 1. Peningkatan produksi biji kopi Arabica; 2. Penerapan GMP, HACCP dan ISO series; 3. Pengembangan R & D dalam inovasi dan diversifikasi produk pengolahan kopi Indonesia; 4. Pengembangan industri berbasis kopi pangan dan non pangan (farmasi); 5. Mengembangkan kelembagaan klaster dan tumbuhnya kemitraan di daerah; 6. Melakukan negosiasi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Uni Eropa dalam upaya penurunan tarif bea masuk komoditi kopi Indonesia di Uni Eropa dari 3,4% menjadi 0%; 7. Memaintain pasar Internasional bagi kopi biji Indo nesia dan Penetrasi pasar baru Internasional untuk kopi olahan Indonesia; 8. Kemandirian Harga kopi Nasional yang tidak tergantung kepada Harga Kopi di Pasaran Internasional;

116


9. Pemerataan penyebaran Industri Pengolahan kopi dan turunannya, diseluruh wilayah Indonesia, sehingga terjadi pemerataan lapangan kerja; 10. Pengembangan Teknologi Pengolahan Kopi (Machinary) yang dapat menghasilkan kopi dengan cita rasa baik; 11. Peningkatan Produksi dan Mutu biji kopi Robusta dan Arabika; 12. Pengembangan & Pengelolaan Areal Tanaman Kopi Specialty secara modern.


117

118



Meningkatkan mutu dan diversifikasi produk olahan kopi;

•

Meningkatkan ekspor dan pasar domestik;

•

Meningkatkan kemitraan antara petani, industri dan perdagangan kopi/stake holders;

•

Mengamankan kepentingan Indonesia dalam forum internasional;

•

Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM;

•

Meningkatkan kualitas pengemasan produk kopi.


Menerapkan GMP, HACCP dan ISO series;

•

Menerapkan SNI dalam inovasi dan diversifikasi produk pengolahan kopi Indonesia;

•

Melakukan diversifikasi produk olahan kopi (antara lain “coffee blend”);

•

Mendorong peningkatan produksi biji kopi Arabica;

•

Mengembangkan litbang turunan kopi non-pangan;

•

Mengembangkan industri berbasis kopi pangan dan non pangan (farmasi);

•

Melakukan pendalaman struktur industri kopi;

•

Meningkatkan kompetensi SDM.


119

120

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014 Unsur Penunjang

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015 – 2025). 1. Menerapkan GMP, HACCP dan ISO series; 2. Menerapkan SNI dalam inovasi dan diversifikasi produk pengolahan kopi Indonesia; 3. Mendorong peningkatan produksi biji kopi Arabica; 4. Mengembangkan litbang turunan kopi non-pangan; 5. Mengembangkan industri berbasis kopi pangan dan non pangan (farmasi); 6. Pendalaman struktur industri kopi; 7. Meningkatkan kompetensi SDM.

Infrastruktur: a. Membangun akses jalan, pelabuhan/terminal dan sarana transportasi dalam upaya meningkatkan kelancaran pasokan bahan baku dan distribusi produk jadi. b. Memanfaatkan seoptimal mungkin hasil R & D dari kalangan penelitian tentang perkopian.

SDM: a. Meningkatkan kemampuan R & D pada industri pengolahan kopi. b. Meningkatkan kemampuan GMP, HACCP dan ISO pada industri pengolahan kopi. c. Meningkatkan kemampuan managerial perusahaan industri pengolahan kopi.

Pasar: a. Meningkatkan akses pasar internasional melalui misi dan promosi dagang. b. Meningkatkan konsumsi domistik produk kopi olahan. c. Meningkatkan kelancaran distribusi dan pemasaran produk kopi olahan. d. Menyusun konsep pemasaran bersama anggota klaster. e. Menyederhanakan prosedur ekspor dan memfasilitasi pelaksanaan ekspor.

Periodisasi Peningkatan Teknologi:: a. Inisiasi (2004 – 2009): Peningkatan kualitas biji kopi (coffee beans) sebagai produk pertanian dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi maju. b. Pengembangan cepat (2010 – 2015): Melakukan pengembangan teknologi diversifikasi produk dan teknologi desain kemasan. c. Matang (2016 – 2025): Industry & technology upgrading, memodernisasi teknik budidaya tanaman kopi untuk memperoleh produktifitas tinggi.

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014). 1. Meningkatkan mutu dan diversifikasi produk olahan kopi; 2. Meningkatkan ekspor dan pasar domestik; 3. Meningkatkan kemitraan antara petani, industri dan perdagangan kopi/stake holders. 4. Mengamankan kepentingan Indonesia dalam forum internasional.

Strategi Sektor : Diversifikasi produk pengolahan kopi, pengembangan R & D produk dan kemasan dan pengembangan ekspor. Teknologi: Penguasaan teknologi roasting yang menghasilkan roasted coffee mutu tinggi, mendorong tumbuhnya modifikasi teknologi pengolahan kopi.

6. 7.

5.

4.

3.


8

1. Meningkatnya kemampuan industri pengolahan kopi yang berorientasi ekspor, dari USD 9,0 juta meningkat menjadi USD 24,20 juta tahun 2025. 2. Terbangunnya merk kopi Indonesia sesuai indikasi geografis di pasar global. 3. Berkembangnya industri pengolahan kopi dari 77 unit tahun 2007 menjadi 90 unit tahun 2025; 4. Berdirinya industri kopi non pangan/industri farmasi, sebanyak 4 (empat) unit tahun 2025. 5. Menurunnya tarif bea masuk komoditi kopi Indonesia di Uni Eropa dari 3,4 persen menjadi 0 persen.

2.

Sasaran Jangka Panjang (2015 – 2025).

1.

Meningkatnya jumlah daerah kajian dan identifikasi masalah dari 3 (tiga) daerah menjadi 7 (tujuh) daerah. Meningkatnya jumlah kemitraan antara petani, industri dan perdagangan kopi/stake-holders didaerah Lokus (Lampung) dari 3 (tiga) kemitraan menjadi 8 (delapan) kemitraan. Meningkatnya jumlah kegiatan forum komunikasi industri pengolahan kopi, didaerah potensi kopi dari 9 menjadi 11 kali kegiatan forum. Meningkatnya mutu produk pengolahan kopi melalui bantuan mesin/peralatan didaerah Lokus (Lampung) dari 10 unit menjadi 12 unit. Meningkatnya keikut sertaan forum internasional pada Sidang Dewan Kopi Internasional agar dapat memanfaatkan keanggotaan Indonesia dalam ICO. Tersusunnya SNI kopi dekafein dan terwujudnya revisi SNI kopi instan. Terfasilitasinya kegiatan misi dagang dan promosi ekspor.

Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014).



121

Gambar 1. Gambar Kerangka Pengembangan Industri Pengolahan Kopi 1. Kerangka Pengembangan Industri Pengolahan Kopi

Infrastruktur: a. Membangun akses jalan, pelabuhan/terminal dan sarana transportasi dalam upaya meningkatkan kelancaran pasokan bahan baku dan distribusi produk jadi. b. Memanfaatkan seoptimal mungkin hasil R & D dari kalangan penelitian tentang perkopian.

SDM: a. Meningkatkan kemampuan R & D pada industri pengolahan kopi. b. Meningkatkan kemampuan GMP, HACCP dan ISO pada industri pengolahan kopi. c. Meningkatkan kemampuan managerial perusahaan industri pengolahan kopi.

Pasar: a. Meningkatkan akses pasar internasional melalui misi dan promosi dagang. b. Meningkatkan konsumsi domistik produk kopi olahan. c. Meningkatkan kelancaran distribusi dan pemasaran produk kopi olahan. d. Menyusun konsep pemasaran bersama anggota klaster. e. Menyederhanakan prosedur ekspor dan memfasilitasi pelaksanaan ekspor.

Periodisasi Peningkatan Teknologi:: a. Inisiasi (2004 – 2009): Peningkatan kualitas biji kopi (coffee beans) sebagai produk pertanian dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi maju. b. Pengembangan cepat (2010 – 2015): Melakukan pengembangan teknologi diversifikasi produk dan teknologi desain kemasan. c. Matang (2016 – 2025): Industry & technology upgrading, memodernisasi teknik budidaya tanaman kopi untuk memperoleh produktifitas tinggi.

Unsur Penunjang

6. Pendalaman struktur industri kopi; 7. Meningkatkan kompetensi SDM.

9

122

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014 Kopi

Biji kopi

Kulit ari/tanduk

Kopi sortasi

Minuman kopi kemasan botol

Kopi mix kemasan sached Olahan Tradisional

Kopi instant kemasan alm/kaleng

Kopi bubuk Kemasan alm/kaleng

Kopi sangrai kemasan

Decafeinated coffee kemasan kaleng

Jasa : Transportasi, Perbankan, Periklanan, asuransi

Kopi non pangan (industri farmasi)

Decafeinated coffee

Minuman kopi

Kopi mix Buah

Kopi instan

Kopi bubuk

Kopi sangrai

Forum Komunikasi,Working Group, Fasilitator Klaster

Pasar Dalam Negeri

Pasar Luar Negeri

Asosiasi : AEKI, ASRIM, GAPMMI

Distributor

Eksportir

Pemda : Dinas Perindag, Dinas Pertanian, Dinas Perhub.

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Pengolahan Kopi

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Pengolahan Kopi

Lembaga Litbang/PT : BBIA,IPB, UGM, BPOM, Pusat Pengkajian Teknologi Pertanian

Kemasan

Gula, Bahan Penolong/ Pengawet

Mesin/ Peralatan

Pupuk

Bibit dan Pestisida

Pemerintah Pusat: Deperin, Depdag, Deptan, Dephub, Depkeu, BSN


10

O

6. Meningkatkan kemampuan industri mesin dan peralatan pengolah kelapa; O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan Industri Pengolahan Kopi

7. Pengembangan teknologi pengolahan yang lebih maju dan efisien; 8. Meningkatkan kompetensi SDM.

O

5. Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka peningkatan investasi dan perdagangan;

O

O

4. Peningkatan mutu produk industri pengolahan kelapa;

Dep. Prin O

Dep. Tan O

Dep. KUKM Dep. Dag

O

Prop.

3. Optimalisasi kapasitas industri pengolahan kelapa dalam negeri;

Kab/ Kota

2. Diversifikasi produk industri pengolahan kelapa;

Asosiasi O

Perush./ Industri

O

PT

O

KRT BPPT

O

PT & Litbang

O

O

O

O

O

O

O

Balai

O

Swasta

O

O

O

O

O

O

O

O

Komunikasi

O

Pemda

Forum

O

O

O

O

O

O

O

O

WG

1. Peningkatan jaminan pasokan bahan baku;


Pemerintah Pusat

Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan Industri Pengolahan Kelapa


8

O

O

O

O

O

O

O

O

Fasilitasi Klaster


123

124

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014 Babel

DKI Banten Jateng Jatim Jabar DIY

Lampung

Sumsel

Jambi

Bali

Kalsel Sulsel

Sulteng

Sulut

Gambar 3. Lokasi Pengembangan Industri Pengolahan Kopi Gambar 3. Lokasi Pengembangan Industri Pengolahan Kopi

12

Lokasi pengembangan : Sumut., Lampung, Bengkulu, Jatim., Bali dan Sulsel (didasarkan atas potensi bahan baku). Sentra : Sebaran industri pengolahan kopi ternyata tidak selalu pada daerah penghasil biji kopi: Sumut. (2), Lampung (3), Jatim. (10), Bali (1), Sulsel. (3), Sumsel. (2), DKI Jakarta (4), Jabar. (6), Jateng. (2), Sulut. (3) dan daerah lain berjumlah 41 unit (usaha skala menengah). Jumlah sentra : 77 unit pengolahan kopi skala menengah dan besar. Perusahaan : PT Sari Incofood Corporation (Sumut.), PT Nestle Indonesia (Lampung), PT Aneka Coffee Industry (Jatim.), PT Santos Jaya Abadi (Jatim.), PT Gunung Mas Lestari Jaya (Banten). PT Putra Bhineka Perkasa (Bali), PT Setia Unggul Mandiri (Sulsel).

Sumbar

Sumut

Aceh


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI GULA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


125

b. Bahwa industri gula merupakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri gula;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Gula;



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4437 seba gaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

126






8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);


127






128


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI GULA. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Gula Tahun 20102014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Gula untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Gula adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Gula Pasir (KBLI 15421);

b. Industri Gula Merah (KBLI 15422);

c. Industri Gula Lainnya (KBLI 15423);

d. Industri Pengolahan Gula Lainnya selain Sirop (KBLI 15429)

3. Pemangku kepentingan adalah Peme rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kema syarakatan lainnya.


129

4. Menteri adalah Menteri yang melak sanakan sebagian tugas urusan peme rintahan di bidang perindustrian Pasal 2




b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Gula, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Gula ataupun sektor lain yang terkait;


d. Informasi untuk menggalang duku ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebi jakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk

130


mendorong partisipasi dari masya rakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Gula dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).




Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009

131




PRAYONO


132



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI GULA

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


133

134


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Gula •

Indonesia potensial menjadi produsen gula dunia karena dukungan agroekosistem, luas lahan, tenaga kerja. Disamping itu prospek pasar gula di Indonesia cukup menjanjikan dengan konsumsi sebesar 4,2 – 4,7 juta ton/tahun.

•

Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan industri yang saat ini masih terus menjadi masalah karena kekurangan produksi dalam negeri, sementara kebutuhan terus meningkat.

•

PG-PG yang berada di P.Jawa, relatif berumur teknis sudah tua, sehingga kurang produktif, hamper semua PG-PG sangat tergantung pada petani tebu dan dengan lahan yang terbatas di Pulau Jawa. Sementara pabrik gula Rafinasi yang ada (8 pabrik) belum berproduksi secara optimal (utilisasi kapasitas sekitar 40% - 60% pada tahun 2008).

•

Pesatnya perkembangan kebutuhan gula sementara peningkatan produksi relatif belum seimbang men jadikan Indonesia sebagai importir gula baik untuk gula kristal mentah (raw sugar) maupun gula industri (refined sugar).

•

Pengembangan industri gula (pengolahan tebu) harus dilakukan secara terpadu mulai dari perkebunan, pengolahan, pemasaran dan distribusi yang didu kung oleh pemangku kepentingan termasuk lem baga pendukung seperti litbang, SDM, keuangan/ perbankan dan transportasi.


135

B. Pengelompokan Industri Gula Industri gula di Indonesia terdiri dari beberapa industri yaitu 59 pabrik gula (PG) dan 8 pabrik gula rafinasi (PGR).

136


BAB II SASARAN A. Jangka Pendek (2010 – 2014) 1. Tercapainya swasembada gula nasional tahun 2014 (Gula Putih, Gula Kristal Rafinasi dan Raw Sugar). 2. Berhasilnya revitalisasi program pabrik gula melalui peningkatan mutu dan volume produksi gula putih. 3. Meningkatnya produksi raw sugar dalam negeri. 4. Memberlakukan SNI wajib gula putih.

B. Jangka Menengah (2015 – 2020) 1. Pemenuhan berbagai jenis gula dari produksi dalam negeri 2. Ekspor gula setelah kebutuhan dalam negeri ter penuhi 3. Restrukturisasi teknologi proses pada Industri gula sesuai perkembangan yang terjadi. 4. Penghapusan dekotomi pasar gula rafinasi yang dapat pula dijual ke konsumen langsung.

C. Jangka Panjang (2020 – 2025) 1. Indonesia menjadi negara produsen gula yang mampu memasok kebutuhan negara-negara lain di Asia Pasifik.


137

138


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Gula Visi Mewujudkan industri gula nasional yang mandiri, berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Misi •

Memperkuat struktur industri gula

•

Meningkatkan produktivitas dan efisiensi

•

Mendorong investasi PG-PG keluar P.Jawa

•

Terpenuhinya kebutuhan gula konsumsi dan industri oleh industri gula dalam negeri.

B. Indikator Pencapaian 2009

: tercapainya swasembada gula konsumsi

2014

: tercapainya swasembada gula nasional


Mengadakan workshop pengembangan klaster indus tri gula di daerah mulai tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009.

•

Dilakukan bersama stakeholder terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri gula.

•

Pembinaan industri gula terutama dalam hal mutu dan distribusi.


139

•

Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru dibidang industri gula melalui kegiatan magang di beberapa pabrik gula di Jawa.

D. Kebijakan •

Menciptakan iklim usaha yang atraktif melalui kebijakan harmonisasi impor raw sugar, mendorong penggunaan rafinasi produksi DN, pengaturan tata niaga impor.

•

Melaksanakan litbang teknologi DN yang terintegrasi, berkualitas melalui pemberian insentif dan dukungan dana.

•

Pengembangan industri raw sugar untuk mengganti raw sugar ex impor.

140


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Rencana Aksi Jangka Pendek (2010 – 2015) •

Melanjutkan revitalisasi PG 2007 - 2009 untuk onfarm dan off-farm sehingga mutu produksi GKP meningkat;

•

Menyusun revisi GKP dan melakukan sosialisasi intensif agar PG-PG menerapkan revisi standar mutu GKP yang baru;

•

Memberikan kuota impor raw sugar bagi industri gula rafinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gula rafinasi bagi industri makanan dan minuman dalam negeri;

•

Mengarahkan investasi baru pada industri gula terintegrasi dengan perkebunan tebu;

•

Merevisi kebijakan Ketentuan Impor Gula, yang disesuaikan dengan perkembangan pergulaan nasional pada kurun waktu tersebut.

B. Rencana Aksi Jangka Menengah (2015 – 2020) •

Melarang impor gula secara umum, kecuali bagi industri pengguna yang memiliki fasilitas investasi, kawasan berikat dan penggunaan GKR dengan persyaratan khusus (untuk obat-obatan, makanan bayi);

•

Melakukan promosi produk gula Indonesia ke berbagai negara apabila produksi telah melebihi kebutuhan di dalam negeri;


141

•

Melakukan penggantian mesin peralatan industri gula dengan teknologi proses yang berkembang dan efisien.

C. Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 – 2025) •

142

Indonesia menjadi negara pengekspor gula di Asia Pasifik.



143

Industri Pendukung Mesin, Peralatan, bibit, pupuk, pestisida, perkebunan dan kemasan

c.

b.

a.

SDM : a. Meningkatkan kemampuan manajemen industri gula

Unsur Penunjang

SDM

dibidang

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Gula

5

Infrastruktur : a. Meningkatkan peran litbang untuk peningkatan mutu gula (SNI Wajib) dan diversifikasi pemanfaatan hasil samping b. Deregulasi dan debirokratisasi, harmonisasi dan non tarif c. Pembangunan infrastruktur dilahan-lahan tebu agar proses tebang angkut berjalan efektif dan efisien.

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 – 2025) Indonesia menjadi negara pengekspor gula di Asia Pasifik .

Jangka Panjang (2020 – 2025) o Indonesia menjadi negara produsen gula yang mampu memasok kebutuhan negara-negara lain di Asia Pasifik

Industri Terkait Industri Makanan ,Minuman dan Farmasi

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Gula

Inisiasi (2004-2009) : Revitalisasi mesin PG, peingkatan utilisasi kapasitas, bongkar ratoon, penggunaan bibit unggul Pengembangan cepat (2010 - 2015) : Modifikasi & Pengembangan teknologi yang lebih maju (otomasisasi mesin dan peralatan) Matang (2016 -2025) : restrukturisasi mesin dan peralatan dengan teknologi mutakhir

Pasar:

Strategi 1. Peningkatan utilisasi kapasitas PG dan PGR 2. Peningkatan rendemen gula melalui system pengolahan tebu yang baik (tanam,pembibitan,pemeliharaan) 3. Peningkatan efisiensi bahan baku dan energi 4. Penguatan struktur industri gula pada semua tingkat dalam rantai nilai (value chain) 5. Revitalisasi PG-PG terutama PG di Jawa 6. Meningkatkan promosi dan investasi PG-PG di luar Pulau Jawa (Papua, Sumatra, Sulawesi) 7. Pengembangan lokasi klaster :Lampung, Jawa Timur dan Jawa Tengah Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Pendek (2010 – 2015) o Melanjutkan revitalisasi PG 2007 - 2009 untuk on-farm dan off farm sehingga mutu dan volume produksi GKP meningkat o Menyusun revisi GKP dan melakukan sosialisasi intensif agar PG-PG menerapkan revisi standar mutu GKP yang baru o Memberikan kuota impor raw sugar bagi industri gula rafinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gula rafinasi bagi industri makanan dan minuman dalam negeri o Mengarahkan investasi baru pada industri gula terintegrasi dengan perkebunan tebu. o Merevisi kebijakan Ketentuan Impor Gula, yang disesuaikan dengan perkembangan pergulaan nasional pada kurun waktu tersebut.

Sasaran Jangka Pendek (2010 – 2015) o Tercapainya swasembada gula nasional tahun 2014 (Gula Putih, Gula Kristal Rafinasi dan Raw Sugar) o Terealisasinya program revitalisasi pabrik gula melalui peningkatan mutu dan volume produksi gula putih o Meningkatnya produksi raw sugar di dalam negeri . o Memberlakukan SNI wajib Gula putih

Industri Inti Industri Gula Putih, Industri Gula Rafinasi dan Raw Sugar


144

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014 Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Gula

PASAR DALAM NEGERI

PASAR LUAR NEGERI

Assosiasi: AGI, APTRI, AGRI, PPGI,AKANI, KADIN/KADINDA, FIPG, GAPMMI

Distributor

Eksportir

Pemda: Dinas Perindag Dinas Terkait

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Gula

JASA: Transportasi, Perbankan, Asuransi, EMKL

Industri Alkohol-Bio Ethanol

Industri Farmasi

Gula Putih Gula rafinasi

Industri Minuman

Industri Makanan

Forum Komunikasi / Working Group

Raw Sugar

Lembaga Litbang/PT P3GI,IKAGI,Balai Industri,IPB,UGM, Unibraw, Unej,dll

Mesin dan Peralatan

Raw Impor

Bahan Penolong/ Packaging

Perkebunan Tebu

Raw Sugar Impor

Pemerintah Pusat: Menko Perekonomian, Depperin, Deptan,Dewan Gula Indonesia Depdag, Meneg BUMN


6

Meneg BUMN O

O

O

4.Mengarahkan investasi baru pada industri gula terintegrasi dengan perkebunan tebu.

5. Merevisi kebijakan Ketentuan Impor Gula, yang disesuaikan dengan perkembangan pergulaan nasional pada kurun waktu tersebut. O

O

O

O

Depdag

O

Deperin O

O

O

Prop

O

O

O

Kab./Kota

3. Kuota impor Raw Sugar bagi IGR sesuai kebutuhan Gula Rafinasi oleh industri Makanan Minuman

Deptan

O

Depkeu

2. Menyusun revisi GKP dan melakukan sosialisasi intensif agar PG-PG menerapkan revisi standar mutu GKP yang baru

Asosiasi O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Persh. Industri

O

O

O

P3GI

O

Perguruan Tinggi dan Litbang

O

O

O

O

DGI

O

Swasta

O

O

O

O

O

Komunikasi

O

Pemerintah Daerah

Forum

O

O

O

O

Working Group

1. Melanjutkan revitalisasi PG 2007 - 2009 untuk onfarm dan off farm sehingga mutu dan volume produksi GKP meningkat


Pemerintah Pusat

Tabel 1Tabel Peran Pemangku Kepentingan Industri Gula 1 Peran Pemangku Kepentingan Industri Gula


Fasilitasi Klaster

PT


145 7

146


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


147

b. Bahwa industri Hasil Tembakau meru pakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri Hasil Tembakau;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu nan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 4437 se bagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

148







8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta hun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lem


149

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);






150


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI HASIL TEMBAKAU. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri Hasil Tembakau untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Hasil Tembakau adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau (KBLI 16001);

b. Industri Industri Rokok Kretek (KBLI 16002);

c. Industri Industri Rokok Putih (KBLI 16003);

d. Industri Rokok lainnya (KBLI 16004);

e. Industri Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan lainnya (KBLI 16009);


151

3. Pemangku Kepentingan adalah Peme rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kema syarakatan lainnya.

4. MenteriadalahMenteriyangmelaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pasal 2



a. Pedoman operasional Aparatur Peme rintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan prog ram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Hasil Tembakau, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Hasil Tembakau atau pun sektor lain yang terkait;


152


d. Informasi untuk menggalang duku ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebija kan klaster industri ini, yang pada akhirnyadiharapkanuntukmendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Hasil Tembakau dilaksa nakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi seba gaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku kan oleh Pemangku Kepentingan sebaga imana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4




153

Pasal 5





PRAYONO


154



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


155

156


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Hasil Tembakau Industri Hasil Tembakau (IHT) sampai saat ini masih mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh dan sentra-sentra produksi rokok, antara lain dalam menumbuhkan industri/jasa terkait, penyediaan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Dalam situasi krisis ekonomi, IHT tetap mampu bertahan dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan industri ini mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam penerimaan negara. Dalam tahun 2005 jumlah IHT (Rokok) sebanyak 3.217 perusahaan dan dalam tahun 2006 sudah mencapai 3.961 perusahaan atau meningkat sebesar 23,12 %. Dalam periode yang sama produksi rokok mencapai 220,3 milyar batang dan 218,7 milyar batang. Sebaran IHT secara geografis sebagian besar (75%) berada di Jawa Timur, Jawa Tengah (20%), dan sisanya berada di daerah-daerah lain seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, dan D.I Yogyakarta. Produk hasil olahan tembakau terdiri dari rokok (rokok kretek dan rokok putih), cerutu dan tembakau iris (shag). Khusus untuk industri rokok, peranan dari masing-masing golongan pabrik baik besar (Gol. I), menengah (Gol II), gol kecil (Gol IIIA dan Gol III B) tahun 2007 sebagai berikut :


157

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009

PABRIK

GOL

Juml. Produksi (Batang)

I

> 2 Milyar

II

Jumlah Pabrik

PRODUKSI (Juta Batang)

CUKAI (Milyar

%

Rp.)

%

8

173,365.50

75.05

37,614.15

86.38

> 500 Juta s.d 2 Milyar

15

23,585.01

10.21

2,978.81

6.84

III A

> 6 Juta s.d 500 Juta

354

27,073.20

11.72

2,870.51

6.59

III B

0 s.d 6 Juta

4.416

6,976.20

3.02

78.13

0.18

4.793

231,000.00

Total

Keterangan : 1. Data :Produksi tidak termasuk jenis Cerutu, KLM/KLB, TIS Keterangan 2. Sumber Ditjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan

43,541.50

1. Data Produksi tidak termasuk jenis Cerutu, KLM/KLB, TIS dari batang, daun tembakau dan bunga. 2. Tanaman Sumber tembakau Ditjen Beaterdiri dan Cukai, Departemen Keuangan Setelah tanaman tembakau berumur, daun secara bertahap dipetik mulai

Tanaman tembakau dari batang, daun tembakau dari daun bawah, tengahterdiri dan atas. Selanjutnya batang tembakau

dan bunga. Setelah tanaman tembakau dimanfaatkan untuk kayu bakar dan biji dari bungaberumur, digunakan daun (secara secara bertahap dipetik mulai dari daun bawah, tengah dan atas. Selanjutnya batang tembakau dimanfaatkan tembakau iris dan/atau diekspor dalam bentuk tembakau yang sudah untuk kayu bakar dan biji dari bunga digunakan (secara dikeringkan. dapat digambarkan selektif) Secara untuksingkat, bibitpohon danindustri dauntembakau tembakau diproses sebagai berikut : menjadi rokok, cerutu, tembakau iris dan/atau diekspor dalam bentuk tembakau yang sudah dikeringkan. Secara singkat, pohon industri tembakau dapat digambarkan sebagai berikut : selektif) untuk bibit dan daun tembakau diproses menjadi rokok, cerutu,

158


2

Pohon Industri Berbasis Tembakau SKT BM=40% SKM BM=40%

Daun Basah

Tanaman Tembakau

Tembakau Rajangan

Tembakau Blended BM=40%

Tembakau kering tanpa tulang daun

Cerutu BM=40%

Tembakau kering dengan tulang daun

Batang

Kayu bakar

Bunga (Biji)

Bibit/ benih tembakau

Pucuk Daun Badan Daun

Rokok Kretek Produksi : 215,28 Milyar Btg Tembakau Iris/ Tembakau Shag

Rokok Kretek Produksi : 18,75 Milyar Btg

Klobot Klembak Menyan

Rokok Putih BM=40% Rokok Kretek BM=40%

Tangkai Daun

Dalam pengembangan IHT, aspek ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dengan tidak mengabaikan faktor dampak kesehatan. Industri Hasil Tembakau mendapatkan prioritas untuk dikembangkan karena mengolah sumber daya alam, menyerap tenaga kerja cukup besar baik langsung maupun tidak langsung (±10 juta orang) dan sumbangannya dalam penerimaan negara (cukai) tahun 2006 Rp. 42,03 triliyun sedangkan tahun 2007 sebesar Rp 43,54 triliun. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM (2004-2009) pembangunan sektor industri diarahkan untuk : 1). Memperkuat dan memperdalam sturktur industri; 2). Meningkatkan iklim persaingan yang kondusif; 3). Meningkatkan revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri; 4) meningkatkan peran industri kecil dan menengah; 5) penyebaran pembangunan industri; dan 6) meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi industri. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009

159

Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan seperti banyak menyerap tenaga kerja, menggunakan/mengolah SDA dalam negeri dan memiliki potensi ekspor maka Industri tembakau dengan produksi utama rokok/sigaret merupakan salah satu industri dalam kelompok industri makanan dan minuman yang memenuhi kriteria untuk dikembangkan. Namun demikian, IHT dewasa ini dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain isu dampak merokok terhadap kesehatan baik di tingkat global yang disponsori oleh WHO sebagaimana tertuang dalan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan di tingkat nasional pengendalian produk tembakau tertuang dalam PP No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Di samping itu, IHT juga dihadapkan pada masalah kebijakan cukai yang tidak terencana dengan baik, tidak transparan dan lebih berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan negara tanpa mempertimbangkan kemampuan industri rokok dan daya beli masyarakat ditambah dengan maraknya produksi dan peredaran rokok ilegal. Sasaran pengembangan IHT melalui pendekatan klaster adalah meningkatkan hubungan dan jaringan kerja sama yang saling menguntungkan antar stakeholders yang terkait dengan IHT guna meningkatkan daya saing dan value chains diantara pelaku usaha. Pada akhirnya pengembangan IHT diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara melalui cukai dan pajak, menjamin kelangsungan usaha budidaya tembakau dan cengkeh, menumbuhkan industri terkait dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan. Untuk mencapai sasaran pengembangan industri tembakau perlu dijabarkan pokok-pokok rencana aksi baik jangka menengah maupun jangka panjang.

160


B. Pengelompokan Industri Hasil Tembakau 1. Kelompok Industri Hulu •

Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) tahun 2005,

Usaha

•

Industri Hasil Tembakau yang tergolong dalam Kelompok Industri Hulu adalah Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau (KBLI 16001).

•

Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu kegiatan usaha dibidang pengasapan dan perajangan daun tembakau.

2. Kelompok Industri Antara Industri Hasil Tembakau yang termasuk dalam kelompok Industri Antara yaitu Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan lainnya (KBLI 16009), meliputi: tembakau bersaus, bumbu rokok dan kelengkapan rokok lain seperrti klembak menyan, saus rokok, uwur, klobot, kawung dan pembuatan filter. 3. Kelompok Industri Hilir Industri Hasil Tembakau yang termasuk dalam Kelompok Industri Hilir meliputi: Industri Rokok Kretek (KBLI 16002), Industri Rokok Putih (KBLI 16003 dan Industri Rokok lainnya (KBLI 16004) meliputi cerutu, rokok klembak menyan dan rokok klobot/kawung.


161

162


BAB II SASARAN A. Sasaran Jangka Menengah (2010-2014) •

Meningkatnya produksi rokok menjadi 240 milyar batang pada tahun 2010;

•

Meningkatnya Nilai ekspor tembakau sebesar 15%/ tahun dari US $ 397,08 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.056,24 juta pada tahun 2015;

•

Meningkatnya nilai ekspor rokok dan cerutu sebesar 15%/tahun dari US $ 401,44 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.067,84 juta pada tahun 2015.

B. Sasaran Jangka Panjang (2010-2025) •

Tercapainya produksi rokok menjadi 260 milyar batang pada tahun 2015 sampai dengan 2025;

•

Meningkatnya ekspor tembakau dan produk hasil tembakau khususnya ke negara-negara yang sedang berkembang, Eropa (cerutu dan tembakau), Ex-Uni Soviet, Afrika, Amerika dan Asia;

•

Terciptanya jenis/varietas tanaman tembakau dan produk IHT yang memiliki tingkat resiko rendah terhadap kesehatan;

•

Minimalisasi peredaran rokok ilegal;

•

Berkurangnya produksi dan peredaran rokok ilegal.


163

164


BAB III SRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Hasil Tembakau Terwujudnya Industri Hasil Tembakau yang kuat dan berdaya saing di pasar dalam negeri dan global dengan memperhatikan aspek kesehatan. Arah Kebijakan : Dalam rangka tercapainya sasaran pengembangan Industri Nasional melalui triple track (pro-growth, projob, pro-poor), maka kebijakan pengembangan IHT diarahkan pada: •

Penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif.

•

Pertumbuhan dalam jangka pendek (s/d 2009) diutamakan untuk IHT menggunakan tangan (SKT).

•

Peningkatan ekspor.

•

Penanganan rokok ilegal.

•

Perbaikan struktur industri rokok.

•

Pengenaan cukai yang terencana, kondusif dan moderat.

B. Indikator Pencapaian •

Meningkatnya produksi rokok menjadi 240 milyar batang pada tahun 2010 dan tahun 2025 sebesar 260 milyar batang.


165

•

Meningkatnya nilai ekspor tembakau sebesar 15%/ tahun dari US $ 397,08 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.056,24 juta pada tahun 2015

•

Meningkatnya nilai ekspor rokok dan cerutu sebesar 15%/tahun dari US $ 401,44 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.067,84 juta pada tahun 2015.

•

Meningkatnya ekspor tembakau dan produk hasil tembakau khususnya ke negara-negara yang sedang berkembang, Eropa (cerutu dan tembakau), Ex-Uni Soviet, Afrika, Amerika dan Asia;

•

Terciptanya jenis/varietas tanaman tembakau dan produk IHT yang memiliki tingkat resiko rendah terhadap kesehatan;

•

Berkurangnya produksi dan peredaran rokok ilegal

C. Tahapan Imlementasi •

Mengadakan Workshop Pengembangan Klaster Pe ngolahan Tembakau

•

Dilakukan bersama stakeholder terkait dalam rangka sosialisasi klaster pengolahan tembakau

•

Pelatihan Teknis Pengolahan Tembakau bagi aparat pembina dan pengusaha

•

Melakukan komunikasi dan perusahaan mitra tembakau

•

Melakukan upaya penumbuhan industri pengolahan tembakau lokal (tembakau iris dan industri rokok skala kecil)

•

Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru dibidang industri pengolahan tembakau melalui kegiatan magang dibeberapa pabrik rokok di Jawa Tengah

166

kerjasama


dengan

BAB IV PROGRAM/RENCANA AKSI A. Jangka Menengah (2010-2015) •

Kajian pengembangan IHT

•

Bantuan permodalan

•

Diversifikasi penggunaan energi alternatif

•

Perumusan dan penerapan SNI Tembakau

•

Kajian dampak lingkungan penggunaan batu bara atau bahan bakar lainnya untuk proses pengeringan tembakau

•

Mengupayakan pasokan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) bersubsidi untuk proses pengomprongan tembakau.

•

Peningkatan penyerapan tenaga kerja di Sigaret Kretek Tangan (SKT)

•

Penyusunan RUU Pengendalian Dampak Tembakau yang komprehensif dan berimbang dengan melibatkan industri dan stakeholder

• Penanganan produk rokok ilegal •

Pembenahan struktur industri rokok terutama pada skala sangat kecil melalui Penggabungan Pabrikan Golongan III A & B serta pemberlakuan Golongan Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF ) setara dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

•

Registrasi kepemilikan dan pengawasan impor mesin pembuat rokok

•

Penyusunan rumusan insentif ekspor bagi produk tembakau dan rokok.


167

•

Peningkatan kemitraan antara petani tembakau de ngan pengusaha industri rokok.

•

Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penentuan kebijakan cukai yang terencana , kondusif dan moderat.

•

Peningkatan ekspor produk IHT melalui promosi, misi dagang, perjanjian bilateral, regional dan multilateral

B. Jangka Panjang (2010-2025) •

Peningkatan sarana dan prasarana

•

Peningkatan program kemitraan

•

Peningkatan mutu SDM dalam penguasaan teknologi.

•

Peningkatan ekspor produk IHT melalui promosi, misi dagang, perjanjian bilateral, regional dan multi lateral.

•

Pengembangan produk IHT yang beresiko rendah bagi kesehatan

•

Peningkatan kemampuan SDM

•

Kajian dan revisi SNI rokok

•

Peningkatan Social Responsibility Program/SRP

•

Peningkatan mutu produk IHT sesuai keinginan pasar.

•

Mengembangkan diversifikasi produk IHT.

168



169

Skala Prioritas Jangka Waktu 2007-2010 : Urutan Prioritas pada aspek keseimbangan Tenaga Kerja dengan penerimaan dan Kesehatan Jangka Waktu 2010-2015 : Urutan Prioritas pada aspek Penerimaan, Kesehatan dan Tenaga Kerja Jangka Waktu 2015-2020 : Prioritas pada aspek Kesehatan melebihi aspek Tenaga Kerja dan Penerimaan

1. 2. 3.

11

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 – 2025) 1. Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan tembakau; 2. Meningkatkan program kemitraan, meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi pengolahan tembakau; 3. Mengembangkan dan diversifikasi produk industri hasil tembakau yang beresiko rendah bagi kesehatan; 4. Penerapan SNI produk tembakau dan rokok.

Strategi Seimbangnya kebutuhan akan pasokan tembakau dan cengkeh. Peningkatan mutu dan daya saing IHT. Penguasaan teknologi dalam pengembangan IHT yang berkaitan dengan pengurangan resiko kesehatan. Penanganan rokok ilegal. Keterlibatan IHT dalam penetapan kebijakan cukai. Keterlibatan IHT dalam penyusunan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau.

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2004 – 2009) 1. Melakukan diversifikasi penggunaan energi alternatif untuk pengeringan tembakau, revisi dan penyusunan SNI Tembakau; 2. Menangani produk rokok ilegal; 3. Membenahi struktur industri rokok; 4. Memberi insentif ekspor bagi produk tembakau dan rokok; 5. Memberlakukan kebijakan cukai yang terencana, kondusif dan moderat; 6. Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas tembakau dan cengkeh; 7. Meningkatkan ekspor produk tembakau dan rokok. 8. Registrasi mesin sigaret linting; 9. Pengawasan mesin sigaret linting impor

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009

Sasaran Jangka Panjang (2010 – 2025) 1. Tercapainya produksi rokok menjadi 260 milyar batang pada tahun 2015 sampai dengan 2025; 2. Meningkatnya ekspor tembakau dan produk hasil tembakau khususnya ke negara-negara yang sedang berkembang, Eropa (cerutu dan tembakau), Ex-Uni Soviet, Afrika, Amerika dan Asia. 3. Terciptanya jenis/varietas tanaman tembakau dan produk IHT yang memiliki tingkat resiko rendah terhadap kesehatan; 4. Kebijakan cukai yang terencana dan moderat; 5. Minimalisasi peredaran rokok ilegal; 6. Berkembangnya diversifikasi produk IHT.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2015) 1. Terwujudnya keseimbangan pasokan tembakau dan cengkeh sesuai dengan kebutuhan ekspor tembakau dan kebutuhan industri rokok; 2. Meningkatnya produksi rokok menjadi 240 milyar batang pada tahun 2010; 3. Meningkatnya Nilai ekspor tembakau sebesar 15 persen/tahun dari USD 397,08 juta pada tahun 2008 menjadi USD 1.056,24juta pada tahun 2015 ; 4. Meningkatnya nilai ekspor rokok dan cerutu sebesar 15 persen/tahun dari USD 401,44 juta pada tahun 2008 menjadi USD 1.067,84juta pada tahun 2015 ; 5. Meningkatnya mutu tembakau yang sesuai dengan kebutuhan industri; 6. Meningkatnya kemitraan antara produsen rokok dengan petani tembakau yang saling menguntungkan; 7. Terwujudnya UU Pengendalian Dampak Produk Tembakau yang komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian usaha; 8. Kebijakan cukai yang terencana dan kondusif sesuai dengan kemampuan IHT; 9. Berkurangnya produksi dan peredaran rokok ilegal.

LAMPIRAN

170


nsur Penunjang


Membangun merek lokal di pasar internasional. Meningkatkan kemampuan pemasaran dan market intellegence produk IHT. Meningkatkan akses dan penetrasi pasar ekspor. Meningkatkan promosi ekspor dan fasilitasi perdagangan.

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Hasil Tembakau

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Hasil Tembakau

Iklim Usaha : a. Kebijakan cukai yang terencana dan moderat. b. Penanganan rokok illegal untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. c. Meningkatnya kemitraan antara produsen rokok dengan petani tembakau dan cengkeh d. Penyusunan RUU Pengendalian Dampak Tembakau yang komprehensif dan berimbang dengan melibatkan industri dan stakeholder.

Pasar : a. b. c. d.

Peningkatan kemampuan SDM litbang dalam melaksanakan pengembangan dan diversifikasi produk yang beresiko rendah terhadap kesehatan.

SDM :

Peningkatan Teknologi a. Inisiasi (2007-2010) : Pengembangan dan diversifikasi produk IHT yang beresiko rendah terhadap kesehatan. b. Pengembangan (2010-2015) : Modifikasi dan Pengembangan teknologi pengolahan tembakau. c. Matang (2015-2020) : Industry & Technology Upgrading

Infrastruktur :  Tersedianya sarana dan prasarana di sentra-sentra produksi IHT.  Meningkatkan peran litbang dalam : a. Pengadaan benih unggul b. Pengembangan dan diversifikasi produk yang beresiko rendah terhadap kesehatan.

LAMPIRAN

12


171

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Hasil Tembakau


Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Hasil Tembakau

LAMPIRAN

13


172

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014 O

O

O

O

O

Dep.Keu

O

O

O

O

BPOM

O

Dep.Kes O

Dep.ESDM O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Asosiasi

O

O

O

O

O

O

O

O

Perush./ Industri

O

O

PT & Litbang

O

O

O

PT

O

O

Dep.kop.& UKM O

O

Swasta

O

O

O

Balittas

4. Perumusan dan penerapan SNI Tembakau; 5. Kajian dampak lingkungan penggunaan batu bara atau bahan bakar lainnya untuk proses pengeringan tembakau; 6. Pemberian subsidi dan jaminan pasokan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) bagi proses pengomprongan tembakau; 7. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di Sigaret Kretek Tangan (SKT); 8. Penyusunan RUU Pengendalian Dampak Tembakau yang komprehensif dan berimbang dengan melibatkan industri dan stakeholder;

O

3. Diversifikasi penggunaan energi alternative;

Depprin O

Dep.Tan

O

Kab/ Kota

2. Bantuan permodalan;

Pemda Prop

1. Pemetaan potensi tembakau dan cengkeh ;


Pemerintah Pusat

Forum

Tabel Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Industri Hasil Tembakau 1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Industri Hasil Tembakau

LAMPIRAN

Fasilitasi Klaster WG

Daya Saing

Dep.Dag

14


173 O

O

15.Peningkatan Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penentuan kebijakan cukai yang terencana , kondusif dan moderat;

16.Peningkatan ekspor produk IHT melalui promosi, misi dagang, perjanjian bilateral, regional dan multilateral.

O

O

O

14.Perluasan kemitraan antara petani tembakau dengan pengusaha industri rokok;

O

O

O

O

13.Penyusunan rumusan insentif ekspor bagi produk tembakau dan rokok;

O

O

O

O

12.Pengawasan impor mesin pembuat rokok; O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10.Pembenahan struktur industri rokok terutama pada skala sangat kecil melalui Penggabungan Golongan III A & B serta pemberlakuan Golongan SKTF setara dengan SKM; 11.Registrasi kepemilikan mesin pembuat rokok;

9. Penanganan produk rokok illegal;

tembakau; 6. Pemberian subsidi dan jaminan pasokan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) bagi proses pengomprongan tembakau; 7. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di Sigaret Kretek Tangan (SKT); 8. Penyusunan RUU Pengendalian Dampak Tembakau yang komprehensif dan berimbang dengan melibatkan industri dan stakeholder;

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

LAMPIRAN OPERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI O NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009

O

14

174


16.Peningkatan ekspor produk IHT melalui promosi, misi dagang, perjanjian bilateral, regional dan multilateral. O

O

O

14.Perluasan kemitraan antara petani tembakau dengan pengusaha industri rokok;

15.Peningkatan Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penentuan kebijakan cukai yang terencana , kondusif dan moderat;

O

13.Penyusunan rumusan insentif ekspor bagi produk tembakau dan rokok;

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

15


175

Jabar

Lampung Jateng

Bali

Jatim NTB

Sulsel

Sulut

Maluku

Malut


Gambar 3. Sebaran Industri Bahan dan Pendukung Gambar 3. Sebaran IndustriRokok, Rokok, Bahan BakuBaku Utama Utama dan Pendukung

16

: Industri Rokok : Sumut (PT STTC, Pagi Tobacco), Jabar (PT BAT Indonesia & pabrik rokok kecil), Jateng (PT Djarum, PT Nojorono, PR Sukun, PR Gentong Gotri, PR Jamu Bol, Filasta, W ikatama, PR Menara dan Industri rokok kecil lainnya). Jatim (PT Gudang Garam Tbk, PT H.M Sampoerna, PT Bentoel Prima, PT Philip Moris Indonesia, PT Gelora Jaya, PT Karya Niaga Bersama, PT Gandum dan perusahaan rokok kecil lainnya), NTB(industri rokok kecil). : Bahan Baku Pendukung (Cengkeh) : Sumbar, Lampung, Jateng, Jatim, Bali, Sulsel, Sulut, Maluku Utara, Maluku.

: Bahan Baku Utama(Tembakau) : Sumatera Utara, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB.

Keterangan :

Sumbar

Sumut

LAMPIRAN

176


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


177

b. Bahwa industri Pengolahan Buah meru pakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri Pengo lahan Buah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster In dustri Pengolahan Buah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemba ngunan Nasional (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4437 se bagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

178









179


9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersa tu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/ P Tahun 2007;




13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Departemen Perin dustrian;

180


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Buah Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri Pengolahan Buah untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Pengolahan Buah (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-KBLI 4 digit) adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 15131);

b. Industri Pengasinan/Pemanisan Buahbuahan dan Sayuran (KBLI 15132);

c. Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 15133);

d. Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 15134);


181

e. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 15139);

3. Pemangku kepentingan adalah Pe merintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

4. Menteri adalah Menteri yang melak sanakan sebagian tugas urusan pe merintahan di bidang perindustrian. Pasal 2



a. Pedoman operasional Aparatur Peme rintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster industri Pengolahan Buah, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Pengolahan Buah ataupun sektor lain yang terkait;

182



d. Informasi untuk menggalang duku ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebi jakan klaster industri ini, yang pada akhirnyadiharapkanuntukmendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Pengolahan Buah dilak sanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).




183

(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lam batnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. Pasal 5





PRAYONO


184



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


185

186


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Buah •

Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi besar untuk dapat menghasilkan aneka macam buah.

•

Berbagai jenis buah utama yang dihasilkan oleh Indonesia dan mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi produk olahan, seperti buah dalam kaleng, minuman sari buah, manisan buah, selai dan produk olahan buah lainnya adalah mangga, jeruk, nanas dan buah markisa.

•

Produksi dan daerah penghasil buah-buahan tersebut pada tahun 2007:

•

Produksi buah nasional tahun 2007 sebesar 15,84 juta ton.

•

Mangga, produksi buah mangga nasional sebasar 1,82 juta ton, dengan potensi produksi di Jawa Timur sebesar 0,59 juta ton dan Jawa Barat dengan potensi produksi sebesar 0,45 juta ton.

•

Jeruk, produksi buah jeruk secara nasional sebesar 2,63 juta ton, dengan potensi produksi di Sumatera Utara sebesar 0,96 juta ton dan Jawa Timur sebesar 0,61 juta ton.

•

Markisa, produksi buah markisa secara nasional sebesar 0,11 juta ton, dengan potensi produksi di Sulawesi Selatan sebesar 6,14 ribu ton dan Sumatera Utara dengan potensi produksi sebesar 11,20 ribu ton.


187

•

Nenas, produksi nenas nasional sebesar 2,24 juta ton, dengan potensi produksi di Lampung sebesar 1,24 juta ton dan Jawa Barat dengan potensi produksi sebesar 0,54 juta ton.

•

Luas area tanaman buah Indonesia tahun 2007 sebesar 727.640 Ha dengan produksi 15,84 juta ton

•

Pada tahun 2007, Indonesia mengekspor buah dalam kaleng, terutama nenas dengan nilai US$ 144,3 juta dan sari buah sebesar US$ 22,12 juta. Namun dalam tahun yang sama Indonesia juga mengimpor buah dalam kaleng dengan nilai U$ 0,43 juta dan sari buah sebesar US$ 7,6 juta.

•

Berdasarkan pada potensi buah (jeruk, mangga, nenas dan markisa) dan peluang ekspor maka pengembangan industri pengolahan buah mendapat kan prioritas untuk dikembangkan sebagai upaya untuk peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.

188


peluang

ekspor

mendapatkan

maka

prioritas

pengembangan untuk

industri

dikembangkan

pengolahan

sebagai

buah

upaya

untuk

peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.

PohonIndustri Industri Pengolahan BuahBuah Pohon Pengolahan Kosmetik / Biofarmaka Buah Kaleng Fruit Leather

Daging Buah Matang

Sale

Selai

Anggur

Juice

Puree

Jelly

Pikle

Sirop

Keripi

Makanan dari Buah

Asinan

Daging Buah Mentah

Manisan

Buah

Cutney Tepung Buah

Makanan Bayi Makanan

Pektin Kulit Buah

Farmasi

Pupuk Makanan Ternak

Pati

Makanan

Biji Makanan Ringan

B. Pengelompokan Industri Pengolahan Buah 2

1. Kelompok Industri Hulu •

Pengalengan Buah

•

Pengasinan Buah

•

Pemanisan Buah


189

2. Kelompok Industri Antara •

Puree Buah

3. Kelompok Industri Hilir

190

•

Sari buah

•

Selai

•

Fruit leather

•

Kosmetik

•

Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Buah


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010 – 2014) •

Tersedianya data dan informasi potensi bahan baku dan industri pengolahan buah;

•

Meningkatnya kontinyuitas pasokan bahan baku pada industri pengolahan buah baik jumlah dan kualitasnya;

•

Mengembangkan kerjasama dan kemitraan usaha antar Pemerintah Kabupaten/Kota serta para pelaku usaha pengolahan buah;

•

Melanjutkan forum komunikasi pengembangan klas ter industri pengolahan buah;

•

Pengembangan lokus industri pengolahan buah di Jawa Barat: pengolahan mangga, sirsak, nenas dan jambu; Sulawesi Selatan: pengolahan markisa;

•

Meningkatnya produksi puree mangga menjadi 375 ton/tahun, puree sirsak 100 ton/tahun, puree nenas 375 ton/tahun;

•

Tersusun dan terlaksananya revisi SNI sebanyak 2 (dua) komoditi;

•

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja 3 persen/ tahun pada industri pengolahan buah;

•

Meningkatnya kemampuan SDM dibidang teknologi proses pengolahan buah;

•

Meningkatnya partisipasi industri pengolahan buah dalam promosi dan pameran dalam negeri dan luar negeri;

•

Meningkatnya diversifikasi produk buah olahan. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009

191

B. Jangka Panjang (2015 – 2025) •

Mengembangkan industri pengolahan buah yang terintegrasi dengan sentra produksi bahan baku

•

Mengembangkan dan meningkatkan pasar domestik dan internasional.

•

Melakukan diversifikasi produk buah olahan sebagai bahan pangan fungsional, kosmetik melalui penguatan dan pendayagunaan R & D;

•

Terwujudnya Hak Kekayaan Intelektual pada produk buah olahan dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap produk sejenis di dalam dan di luar negeri;

•

Meningkatnya konsumsi produk buah olahan dalam negeri menjadi 45 kg/tahun;

•

Meningkatnya ekspor produk buah olahan sebesar 5 persen per tahun.

192


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Pengo lahan Buah 1. Visi : Mewujudkan industri pengolahan buah yang berdaya saing 2. Misi: •

Memperluas tingkat permintaan buah olahan

•

Mengembangkan efektifitas supply chain

•

Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap industri pengolahan buah

•

Mengembangkan pasar dalam negeri dan ekspor.

3. Kebijakan •

Peningkatan utilitas kapasitas.

•

Peningkatan mutu produk pengolahan buah

•

Peningkatan kemitraan antara pemasok bahan baku dengan industri pengolahan buah


Meningkatnya jaringan kerjasama antar kelompok usaha kecil, menengah dan besar industri pengolahan buah serta terbentuknya kelembagaan usaha industri pengemasan dan pengolahan buah di setiap lokus pengolahan buah.

•

Terjadinya peningkatan kemampuan SDM dalam hal penguasaan teknologi proses dan managemen usaha industri melalui pelatihan/training.

•

Meningkatnya sarana dan prasarana untuk keperluan usaha industri pengolahan buah. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009

193

•

Meningkatnya kwalitas, kwantitas dan keragaman produk buah olahan.

•

Meningkatnya omzet pemasaran ditingkat lokal, domestik dan ekspor.

•

Terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja di wilayah pengembangan klaster buah.

•

Adanya penambahan industri-industri pengolahan buah dan industri penunjangnya di wilayah lokus klaster buah.

•

Adanya dukungan lembaga penelitian, lembaga keua ngan dalam peningkatan investasi industri pengolahan buah.

C. Strategi, struktur dan persaingan perusahaan •

Kompetisi: baik nasional maupun internasional

•

Inovasi: merupakan strategi pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk, mencari pasarbaru.

Kondisi faktor-faktor •

Sumber daya manusia: kualitas SDM yang tersedia dilingkup klaster

•

Infrastruktur: kualitas infrastruktur seperti pelayanan umum, transportasi

•

Teknologi: penyerapan teknologi

Industri pendukung dan terkait •

Pemasok: ketersediaan bahan baku/input lokal dan jasa dalam proses produksi

•

Organisasi pendukung: jasa yang diberikan oleh organisasi pendukung

194


Kondisi permintaan •

Karakteristik permintaan: konsumen utama produk atau jasa dari aktivitas dan karakteristik kegiatan

•

Pilihan konsumen: selera dan permintaan konsumen

D. Tahapan Implementasi •

Perusahaan yang mendominasi dalam klaster buah adalah industri kecil menengah.

•

Pemerintah Pusat melalui Forum Komunikasi mela kukan koordinasi dengan instansi terkait dan di Pemda Propinsi Jawa Barat dengan dibentuk Working Group yang terdiri dari tim teknis, praktisi, tenaga ahli dan fasilitator.

•

Tenaga ahli melakukan bimbingan teknis dalam rangka diversifikasi produk , inovasi teknologi dan pelatihan GMP kepada industri pengolahan buah di sentra bahan baku.

•

Pemerintah Pusat memberikan bantuan mesin peralatan untuk mendukung pengembangan klaster, koordinasi promosi dan perencanaan pemasaran.

•

Pengembangan usaha industri dan peningkatan jejaring melalui networking dengan sektor ekonomi lainnya.


195

196


BAB IV PROGRAM/ RENCANA AKSI A. Jangka Menengah (2010 – 2014) •

Mengembangkan industri pengolahan buah yang terintegrasi dengan bahan baku;

•

Melakukan rapat koordinasi teknis di tingkat pusat dan daerah

•

Melakukan rapat koordinasi teknis di tingkat pusat dan daerah

•

Menerapkan GMP, HACCP, ISO dan sertifikasi halal;

•

Menyusun/revisi SNIproduk pengolahan buah;

•

Pengamanan produk buah olahan melalui penerapan sertifikasi tanggal kadaluwarsa/expire date;

•

Mengembangkan pasar domestik melalui apresiasi penggunaan produk dalam negeri;

•

Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;

•

Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk buah-buahan olahan.

•

Melaksanakan bimbingan teknis (technical assis tance) untuk peningkatan kemampuan SDM dan pengembangan diversifikasi produk olahan.


Mengembangkan industri pengolahan buah yang terintegrasi dengan bahan baku;

•

Mengembangkan dan meningkatkan pasar domestik dan internasional;


197

•

Melakukan diversifikasi buah olahan sebagai bahan pangan fungsional, kosmetik dan farmasi melalui penguatan dan pendayagunaan R & D.

•

Mengembangkan, memelihara dan meng-update me dia komunikasi dan diseminasi seluruh stakeholders (website, buletin dan majalah)

•

Memberikan bimbingan/pelatihan dan tata cara menda patkan hak paten atas produk buah olahan, khususnya pada industri skala kecil dan menengah.

198



199

Industri Pendukung Mesin & Peralatan; Kemasan; Pendingin; bahan Kimia tambahan

Sasaran Jangka Panjang 2015 –2025 1. Meningkatnya R & D produk buah olahan sebagai bahan nutrisi, kosmetik dan farmasi; 2. Peningkatan ekspor hasil industri pengolahan buah sebesar 5% pertahun; 3. Meningkatnya konsumsi produk buah olahan dalam negeri menjadi 25 kg/tahun 4. Terwujutnya HaKI pada produk buah olahan dalam rangka meningkatkan daya saing produk buah olahan;

Industri Terkait Kosmetik, Farmasi, Gula Rafinasi Konsentrat Buah, Buah Kering

Infrastruktur 1. Meningkatkan peran Litbang di bidang pengolahan dan pengemasan; 2. Akreditasi lembaga-lembaga uji dan sertifikasi produk; 3. Memberikan insentif (kredit & pajak) terhadap industri yang terintegrasi.

SDM Meningkatkan kemampuan Good Manufacturing Practices (GMP) dan ISO 9000.

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Pengolahan Buah

Pasar 1. Meningkatkan promosi ke negara-negara Asia dan Afrika dalam rangka kerjasasama Non - Blok , Selatan -Selatan dan OKI 2. Memanfaatkan potensi pasar dalam negeri khususnya melalui pameran/festival makanan etnik berbasis buah

Unsur Penunjang Periodesasi Peningkatan Teknologi 1. Inisiasi (2010 – 2014) : Pengembangan fruit leather; 2. Pengembangan Cepat (2015 – 2019) : Modifikasi dan pengembangan teknologi pengolahan supplement dan nutrisi. 3. Matang (2020 – 2025) : Industry & Technology Upgrading.

Strategi Sektor : Pengembangan produksi buah tropis eksotis, peningkatan budidaya tanaman buah secara komersial. Teknologi : Mendorong tumbuhnya modifikasi teknologi pengolahan dan produksi buah. Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Panjang ( 2015 – 2025) 1. Mengembangkan industri pengolahan buah yang terintegrasi dengan 1. Pokok-pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014) sentra produksi bahan baku; 2. Mengembangkan industri pengolahan buah yang terintegrasi dengan bahan baku; 2. Mengembangkan dan peningkatan pasar domestik dan internasional; 3. Penerapan GMP, HACCP, ISO;; 3. Melakukan diversifikasi buah olahan sebagai bahan pangan 4. Penyusunan dan penerapkan SNI produk buah olahan; fungsional, kosmetik dan farmasi melalui penguatan dan 5. Mengembangkan pasar domestik melalui apresiasi penggunaan produk dalam negeri. pendayagunaan R & D. 6. Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; 4. Mengembangkan, memelihara dan meng-update media komunikasi 7. Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk buah-buahan olahan. dan diseminasi seluruh stakeholders (website, buletin dan majalah) 8. Melakukan rapat koordinasi teknis di tingkat pusat dan daerah 5. Memberikan bimbingan / pelatihan dan tata cara mendapatkan hak 9. Melaksanakan bimbingan teknis (technical assistance) untuk peningkatan kemampuan SDM dan paten atas produk buah olahan, khususnya pada industri skala kecil pengembangan diversifikasi produk olahan. dan menengah.

Sasaran Jangka Menengah 2010 – 2014 1. Meningkatnya kontinuitas pasokan bahan baku pada industri pengolahan buah; 2. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan usaha antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pelaku usaha industri pengolahan buah; 3. Pengembangan lokus industri pengolahan buah di Jawa Barat : pengolahan mangga, sirsak, nenas dan jambu; Sulawesi Selatan pengolahan markisa. 4. Meningkatnya diversifikasi produk buah olahan; 5. Tersusun dan terlaksananya revisi SNI sebanyak 2 (dua) komoditi.

Industri Inti Buah Olahan (Sari Buah, Buah dalam Kaleng, Makanan dan Minuman;


Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Pengolahan Buah

LAMPIRAN

9

Distributor

Eksportir

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Pengolahan Buah

200



Meningkatkan kemitraan antara industri pengolahan buah-buahan dengan petani;

Mengembangkan industri pengolahan buah;

Bimbingan Teknis (Technical Assistance);

Pengembangan kapasitas produksi melalui diversifikasi produk;

Menyusun standar buah olahan;

Partisipasi pada Pameran Dalam dan Luar Negeri;

Pengembangan industri pengolahan Buah di sentra produksi.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dep. Perind O

O

Dep. Keu

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

KRT/ BPPT

O

O

O

Dep. Dag

O

O

O

O

Perush. Ind

O

O

Asosiasi

O

P.Tinggi

O

O

O

O

O

Daya Saing

O

Kem. UKM O

O

Perguruan Tinggi dan Litbang BBIA/Balai Pasca panen

O

O

Swasta

Forum

O

O

O

O

Working Group

O

O

Deptan O

Prop

Pemetaan potensi buah;

Pemerintah Daerah Kab/Kota

1.

Rencana Aksi 2010 - 2014

Pemerintah Pusat

1. PeranKepentingan Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Tabel 1.Tabel Peran Pemangku dalam Pengembangan Industri Pengolahan Buah Industri Pengolahan Buah

LAMPIRAN

O

O

O

Fasilitasi Klaster


201

11

202


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FURNITURE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


203

b. bahwa industri Furniture merupakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan industri Furniture;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Furniture;



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4437 se bagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

204





7. PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta hun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);


205

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/ P Tahun 2007;




13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

206


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FURNITURE. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Furniture Tahun 20102014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri Furniture untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Furniture adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Penggergajian Kayu (KBLI 20101);

b. Industri Pengawetan Kayu (KBLI 20102);

c. Industri Kayu Lapis (KBLI 20211);

d. Industri Kayu Lapis Laminasi (KBLI 20212);

e. Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI 20213);

f. Industri Veneer (KBLI 20214);


207

g. Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan (KBLI 20220);

h. Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 36101).






b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Furniture, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Furniture ataupun sektor lain yang terkait;

208



d. Informasi untuk menggalang duku ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebija kan klaster industri ini, yang pada akhirnyadiharapkanuntukmendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.

Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Furniture dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).




209






PRAYONO


Presiden RI; Wakil Presiden RI; Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Gubernur seluruh Indonesia; Bupati/Walikota seluruh Indonesia; Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.

210



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FURNITURE

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


211

212


LAMPIRAN


BAB I BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN

A. Ruang Lingkup Industri Furniture

A. Ruang Lingkup Industri Furniture

Cakupan industri kertas berdasarkan pengelompokan

Cakupan industri kertas berdasarkan pengelompokan kategorisasi yang adadan di atau kategorisasi yang ada di atau dunia internasional dunia internasional dan di dalam negeri adalahsebagai sebagai berikut : di dalam negeri adalah berikut: Kelompok Furniture atas dasar pemanfaatan fungsi I. 1. 2.

3.

4. 5.

II. 1.

Jenis & nama satuan furniture berdasar kelopmpok perangkat

FURNITURE KAYU : Dining Room Set

Meja (panjang termasuk kursi) Living Room Set 1. Buffet Souveneer 2. Tempat TV 3. Meja + kursi (Sofa) Bedroom Set 1.Baby Box (included children & 2.Lemari pakaian baby) 3.Tempat rias berkaca 4.Tempat tidur Kitchen Set Lemari perangkat alat2 dapur Office & School 1.Bangku (meja + kursi) Furniture Set 2.Meja+kursi

FURNITURE ROTAN : Living & Dinning Room 1.Sofa (meja + tempat Set duduk) 2.Lemari + rak pakaian 3.Tempat tidur

Kode Pos/Subpos Sesuai HS

9401.61.00.00 9401.40.00.00 9403.50.00.00 9403.60.00.00 9401.80.10.00 9403.50.00.00 9403.50.00.00 9404.10.00.00 9403.40.00.00 9401.69.00.00 9403.30.00.00

9401.51.00.00 9403.81.00.00 9403.81.00.10

Catatan : Produk funiture (kayu dan dan rotan) masih terdapat berbagai jenis Catatan : Produk funiture (kayu rotan) masih terdapat berbagai dan macam (belum termasuk komponen furniture kayu dan barang jenis dan macam (belum termasuk komponen furniture kayu dan barang kerajinannya)

kerajinannya)


213 1

B. Pengelompokan Industri Pengolahan Kayu dan Rotan 1. Kelompok Industri Pengolahan Kayu Hulu

Kelompok industri hulu pengolahan kayu merupakan industri pengolahan kayu primer yaitu industri yang mengolah kayu bulat/log menjadi bebagai bentuk sortimen kayu. Industri pengolahan kayu primer terdiri dari: 1). Industri penggergajian kayu (saw-mill) yang menghasilkan kayu utuh (solid-wood) dalam berbagai bentuk sortimen kayu gergajian (sawn-timber); 2). Industri kayu lapis (plywood-mill) yang meng hasilkan panel kayu lapis dan juga block-board dengan berbagai ukuran ketebalan; 3). Industri Papan Partikel/particle-board yang meng hasilkan panel kayu hasil serpih kayu bercampur glue/lem yang dimampatkann; 4). Industri MDF (Medium Density Fibre-board) yang menghasilkan panel kayu yang merupakan campuran serat kayu dengan bahan-bahan kimia. Panel-panel kayu dimaksud biasa disebut kayu hasil industri (engineered-wood).

2. Kelompok Industri Pengolahan Kayu Hilir 1). Industri Wood-Working, yaitu industri yang menghasilkan produk-produk kayu diantaranya dowel, moulding, pintu, jendela, wood-flooring, dan sejenisnya. 2). Industri Furniture Kayu dan barang-barang ke rajinan kayu.

214

Perlu diinformasikan, bahwa pasokan bahan baku kelompok industri pengolahan kayu hilir


tersebut dapat berasal dari sawn-timber sebagai solid-wood dan panel kayu (plywood, blockboard, MDF, particle-board, composite-board, dsb) sebagai engineered-wood. Produk jadi furniture kayu dapat dibedakan menurut fungsi kenyamanan (ergonimics) dan banyak varian desain berbagai corak maupun gaya/style.

Furniture sebagai perabot rumah-tangga, yaitu terdiri dari: a) Bedroom furniture: single-bed; doublebed; tripleline-bed berbagai ukuran; lemari pakaian; meja+kursi rias, baby box; dsb. b) Livingroom furniture: sofa (meja+kursi); buffet buku/souveneers; lemari TV; dsb. c) Diningroom furniture: seperangkat meja+ kursi makan; dsb. d) Office and School furniture: seperangkat meja tulis (berbagai type); meja komputer; bangku (meja+kursi); lemari/rak buku (buffet); dsb.

Furniture berdasarkan pada gaya (style), sebagai contoh dibedakan menjadi: a) Classic Furniture: Venezia; Paris; Sleven; Victorian, dsb. b) Colonial Furniture: Opium, Allora, dsb. c) Modern Furniture: Manhattan, Barcelona, Valencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Mallor ca, Coco Resin, dsb.

3. Kelompok Industri Pengolahan Rotan 1). Industri Pengolahan Rotan Hilir dapat dikatakan sebagi industri antara, yaitu industri pengolahan rotan yang menghasilkan rotan yang sudah LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009

215

dicuci dan dibelerang (wash and sulfurized), webbing, split dan sejenisnya sedang pengerjaan produk rotan olahan ini biasanya melalui proses semi mekanis. 2). Industri Furniture Rotan, yaitu industri yang menghasilkan perabotan rumah-tangga dari rotan antara lain: sofa, meja, kursi, lemari, buffet, dan sejenisnya. Pengerjaan produk pada industri furniture rotan sebagian besar semi mekanis, sedangkan desain banyak terinspirasi muatan lokal namun juga ada yang masih ditentukan bayers. 3). Industri barang-barang kerajinan dari rotan, yaitu industri yang menghasilkan produk barang kerajinan rotan berdasarkan atas desain kearifan lokal. Pengerjaan produk pada industri ini umumnya tradisional buatan tangan (handmade products).

216

Produk-produk industri furniture rotan biasanya banyak varian desain dan model namun masih dalam bentuk perabotan rumah tangga, walau pun bahan bakunya ada yang 100 % asli rotan, selain itu ada yang campuran dengan bahanbahan lain (besi, kayu, enceng-gondok, dsb.). Jenis dan model furniture rotan, sama halnya dengan yang terdapat pada furniture kayu, namun varian peruntukannya hanya terdiri dari : sofa (meja+kursi); tempat tidur; lemari pakaian serta barang kerajinan rotan lainnya sebagai per lengkapan furniture.

Jenis furniture yang telah disebutkan diatas adalah sebagai indoors furniture, namun terdapat juga yang termasuk outdoors furniture yaitu garden-furniture (wooden furniture).


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010-2014) •

Makin berkurangnya kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;

•

Makin meningkatnya kemampuan desain dan finishing produk;

•

Tumbuh berkembangnya industri furniture;

•

Makin meningkatnya daya saing industri furniture di pasar global;

•

Terselesaikannya program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri furniture.


Adanya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;

•

Adanya kemandirian di bidang desain dan meningkatnya kemampuan finishing produk;

•

Makin kuatnya dukungan R & D terhadap industri furniture;

•

Kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan wood-working;

•

Pengelolaan lingkungan;

•

Terjadinya penguatan basis industri furniture se hingga menjadi World Class Industry.

hutan

dan

industri

yang


ramah

217

218


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Furniture

Arah

Pengembangan

Industri

1. VISI :

Terwujudnya Industri Furniture yang berdaya saing kuat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. MISI : •

Meningkatkan kontribusi dalam pembentukan PDB, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja;

•

Meningkatkan pasokan bahan baku melalui : per cepatan pembangunan HTI/HR, pemberantasan illegal logging dan illegal trade, serta penggunaan bahan baku alternatif;

•

Peningkatan kemampuan SDM melalui penye diaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan diklat secra berkesinambungan;

•

Peningkatan kemampuan teknologi dalam rang ka meningkatkan mutu produk dan efisiensi, termasuk kemampuan rancang bangun dan perekayasaan permesinan;

3. ARAH PENGEMBANGAN : •

Pengembangan industri furniture dilakukan me lalui pendekatan klaster industri, dengan inti LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009

219

industri furniture yang terkait dengan industri pendukung (supporting industry) dan lokus pe ngembangannya di Jawa Tengah untuk Industri Furniture Kayu dan di Jawa Barat untuk Industri Furniture Rotan. •

Pengembangan industri furniture ditumbuhkem bangkan, baik skala menengah maupun skala kecil (IKM) serta diusahakan bermitra dengan penyedia bahan baku (Industri Saw Mill dan Industri Panel Kayu), termasuk dengan daerah pemasok bahan baku;

B. Indikator Pencapaian Untuk menjadikan industri furniture mampu bersaing di pasaran global (dalam negeri dan ekspor), maka semua bentuk hambatan yang memperlemah perkembangan industri furniture dapat di eliminasi dengan baik dan seksama, sehingga dapat diperoleh hasil yang mengun tungkan diantara berbagai sektor yang terkait, juga tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan. Barangkali tidak terlalu berlebihan, jika pertumbuhan industri furniture ditargetkan meningkat rata- rata 4 % per tahun dan ekspor furniture tumbuh rata-rata 8-10 % per tahun selama periode 5 sampai 10 tahun mendatang.

C. Tahapan Implementasi Pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian telah berupaya untuk mengembangkan industri furniture (kayu dan rotan), antara lain dengan memfasilitasi bantuan mesin/peralatan industri furniture khususnya pada sentra-sentra industri furniture. Beberapa daerah yang telah memperoleh fasilitasi bantuan mesin/ peralatan industri, antara lain:

220


1). Industri furniture kayu: •

Mesin/peralatan wood-working dan furniture di Lumajang (Jawa Timur), bahkan sebagai Pusat Pelatihan Industri Kayu (khusus mebel kayu);

•

Peralatan desain furniture kayu pada Pusat Desain Mebel Kayu di Jepara (Jawa Tengah);

•

Rencana pembangunan Terminal Kayu sebagai pemasok industri furniture di Kendal;dan lain sebagainya.

2). Industri furniture rotan: •

Peralatan desain furniture rotan pada Pusat Desain Furniture Rotan di Cirebon (Jawa Barat);

•

Mesin/peralatan industri pengolahan rotan dan furniture rotan di Palu (Sulawesi Tengah);

•

Mesin/peralatan industri rotan di Sentra Industri Kasongan (Kalimantan Tengah); dan lain se bagainya.


221

222


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Jangka Menengah (2010-2014) •

Mempercepat realisasi pembangunan HTI dan Hutan Rakyat dan mendorong penerapan SFM;

•

Mendorong percepatan fasilitasi pembangunan Terminal dan Sub-terminal kayu/rotan di daerahdaerah sentra industri furniture;

•

Mendorong realisasi fasilitasi kerjasama antara daerah penghasil bahan baku dengan daerah produsen furniture;

•

Menyempurnakan pengaturan tata niaga kayu/rotan dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku di dalam negeri;

•

Memfasilitasi pembangunan Pusat Desain Furniture dan pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri furniture;

•

Memberikan alokasi dana yang memadai untuk diklat dan R & D, khusus untuk peningkatan mutu produk, efisiensi produksi, rancang bangun dan perekayasaan;

•

Inventarisasi dan peninjauan kembali peraturan per Undang-undangan (judicial review) yang kontra produktif terhadap pengembangan industri furniture;

•

Mendorong dilakukannya penegakan hukum (Law Inforcement);


223

•

Mendororng penyederhaan prosedur perolehan kre dit, pinjaman lunak dengan suku bunga rendah per Bank an atau Lembaga Keuangan non Bank dalam rangka restrukturisai permesinan industri furniture;

•

Menciptakan hubungan industrial yang harmonis me lalui penyesuaian UMR dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan;

•

Menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM industri furniture;

•

Mengembangkan dan memperkuat Market Intelli gence serta meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral untuk mendukung pemasaran produkproduk furniture, baik melelui pameran dan misimisi dagang;

•

Mendorong pengembangan jaringan pasar global (globally market network) dengan menjalin kerja sama perusahaan-perusahaan multinasional (MNCCooperation);


Memaksimalkan penggunaan bahan baku kayu dari hutan tanaman melalui penerapan program SFM dan bahan baku alternatif;

•

Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri pengolahan kayu hilir, khususnya untuk permesinan pada industri furniture;

•

Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain;

224


•

Melanjutkan penyelenggaraan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM industri furniture;

•

Partisipasi dalam berbagai even pameran furniture bergengsi di luar negeri;

•

Melanjutkan peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral untuk mendukung pemasaran produk industri furniture.


225

226

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014 Strategi

Adanya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; Terwujudnya pengelolaan hutan dan industri yang ramah lingkungan; Meningkatnya kemampuan finishing produk furniture; Meningkatnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir; Adanya kemandirian di bidang desain menjadikan terjadinya penguatan basis industri furniture pada posisi World Class Industry.

• • •

Pengembangan pasar ekspor.

• Pasar :

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Furniture

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Furniture 11

Pembangunan jalan, pelabuhan dan sumber daya listrik di daerah sentra-sentra Industri Furniture.

Infrastruktur :

Pelatihan SDM furniture bidang desain dan finishing; Meningkatkan peran Lembaga Litbang (Pemerintah/Swasta); Peningkatan kemampuan kompetensi SDM Furniture bidang Desain dan Proses Produksi.

SDM :

Inisiasi (2010-2014) : Pengembangan teknologi rancang bangun dan perekayasaan permesinan industr hilir pengolahan kayu/rotan berdasarkan atas produk yang dihasilkan, termasuk peyediaan suku cadang. Pematangan (2015-2025) : Industry Upgrading.

•

Unsur Penunjang

Periodisasi Peningkatan Teknologi :

• •

•

•

Memaksimalkan penggunaan bahan baku dari hutan tanaman melalui penerapan SFM dan bahan baku alternatif; Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri kayu hilir; Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain; Meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral untuk mendukung pemasaran produk-produk furniture, termasuk ikut berpartisipasi dalam berbagai even pameran furniture bergengsi di luar negeri;

• • • •

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015-2025)

• •

Percepatan realisasi penanaman HTI/HR & pemanfaatn bahan baku alternatif; Mendorong percepatan fasilitasi pembangunan Terminal dan Sub-terminal kayu/rotan di daerahdaerah sentra industri; Menidorong realisasi kerjasama antara daerah penghasil bahan baku dengan daerah produsen furniture ; Penyempurnaan pengaturan tata-niaga kayu/rotan dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku di dalam negeri; Kemudahan memperoleh pinjaman lunak sebagai modal denagn bunga rendah; Pengembangan jaringan pasar global melalui pemanfaatn kerjasama dengan perusahaan-perusahaan MNC.

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010-2014)

Teknologi : Pencitraan desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi .

Sektor : Peningkatan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar global.

• • • •

Sasaran Jangka Panjang (2015-2025)

Meningkatnya pasokan bahan baku kayu dari HTI dan penggunaan bahan baku alternatif eks perkebunan/pertanian; Meningkatnya efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu solid dan panel kayu; Banyaknya varian desain furniture yang telah diaplikasikan; Meningkatnya ekspor produk-produk furniture; Meningkatnya kerjasama antar sektor terkait dalam rangka pengembangan industri furniture demi terciptanya perluasan kesemapatan kerja, peningkatan devisa dan peningkatan nilai tambah.

• • • • •

Kayu Gergajian; Kayu lapis; Papan Partikel; Block-board; MDF; Kertas (packing) dan sebagainya

Industri Terkait

•

Mesin dan Peralatan; Industri Logam (mur, baut, dsb); TPT; Lem, plastik, karet dan Industri Bahan Kimia

FURNITURE KAYU/ROTAN


Sasaran Jangka Menengah (2010-2014)

Industri Pendukung

Industri Inti

LAMPIRAN


227

Mesin & Peralatan

Fitrit, Poles, Core

Sawmill, Playwood, Veneer

Perekat, Cat, Varnish, Plastik, Karet

Jasa: Transportasi, Asuransi, Bank

Furnitur Kayu/Rotan

Forum Daya Saing, Working Group, Fasilitas Klaster

Pasar Dalam Negeri

Pasar Luar Negeri

Asosiasi: ASMINDO, AMKRI, ISA, APKINDO

Distributor

Eksportir

Pemda : Dinas Ind., Dinas Kehutanan

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Furniture

Lembaga Litbang/PT: BBKPK, Baristan, Puslitbang Teknologi Hasul Huta, IPB, UGM, UNMUL, ITB, Pusat Desain, Lembaga Sertifikasi ISO 9000 & 14000

Kain

Besi/ Baja

Rotan

Kayu

Bahan Kimia

Pemerintahan Pusat: Depperind, Dephut, Depdag

228

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014 ‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

5. Membangun & mengembangkan fasilitasi diklat industri furniture yang memenuhi standar

6. Mendorong dilakukannya review peraturan Per Undang-Undangan yang kontra produktif

7. Mendorong kemudahan prosedure dalam perolehan kredit modal usaha

‫ס‬

‫ס‬

º

4. Mendornong penghapusan pungli yang memberatkan dunia usaha

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

3. Pengaturan tata-niaga kayu/rotan dlm rangka memenuhi kebutuhan DN

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

2. Fasilitasi pembanungan Terminal & Sus-terminal di daerah sentra industri furniture

Dep. Keu

‫ס‬

Dep. Hut

‫ס‬

Dep. Perin

1. Meningkatkan penggunaan bahan baku kayu dari hutan tanaman, hutan rakyat dan bahan baku alternatif (ex tanaman perkebunan)


‫ס‬

‫ס‬

Dep. Tan

Pemerintah Pusat

‫ס‬

BSN

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Prop.

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Kab.

Pemerintah Daerah

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Asosiasi Perusahaan Industri

Swasta

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

PT

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Balitbang Daya (Kehutanan & Saing Perindustrian)


‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Working Group

Forum

13

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Fasilitasi Klaster


Tabel 1. Peran Kepentingan Dalam Pengembangan Industri Furniture TabelPemangku 1. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Industri Furniture

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


229

b. Bahwa industri Pengolahan Ikan merupa kan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri Pengola han Ikan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 1984 No mor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

230


108, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4548);




7. PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu paten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009

231

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pem bentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;




13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN.

232


Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri Pengolahan Ikan untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Pengolahan Ikan adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya, seperti Ikan akan sardencis dalam kaleng, udang da lam kaleng dan sejenisnya (KBLI 31141);

b. Industri pengaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya, sepertinya : ikan tembang asin, ikan teri asin, udang asin, cumi-cumi asin dan sejenis (KBLI 31142);

c. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan ban deng asap, ikan cakalang asap dan sejenisnya (KBLI 31143);

d. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna beku, dan sejenisnya (KBLI 31144); PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009

233

e. Industri pemindangan ikan dan bio ta perairan lannya, pindang ikan bandeng,pindang ikan tongkol, dan sejenisnya (KBLI 31145);

f. Industri pengolahan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota lainnya: tepung ikan, tepung udang, rumput laut, terasi, petis dan sejenisnya (KBLI 31149).






b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Pengolahan Ikan, baik pengusaha

234


maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sek tor Industri Pengolahan Ikan atau pun sektor lain yang terkait;



(1) Program/rencana aksi pengembangan klas ter Industri Pengolahan Ikan dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku kan oleh Pemangku Kepentingan sebagai mana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4

(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009

235






PRAYONO


Presiden RI; Wakil Presiden RI; Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Gubernur seluruh Indonesia; Bupati/Walikota seluruh Indonesia; Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.

236



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


237

238


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Ikan •

Indonesia merupakan salah satu penghasil Ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas, dengan bentangan luas laut men capai kurang lebih 5,8 Juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan/ laut Nusantara 2,3 juta km2, perairan territorial 0,8 juta km2 dan ZEEI 2,7 km2, dan mempunyai garis pantai sepanjang 81.000 km. yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Terdapat perairan umum di wilayah daratan seluas 0,54 juta km2.

•

Namun demikian tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut masih belum optimal, baik untuk pemenuhan konsumsi ikan dalam negeri maupun pemenuhan permintaan ekspor.

•

Produksi perikanan Indonesia didominasi oleh perikanan tangkap dengan potensi lestari sumber da ya ikan laut sekitar 6,40 juta ton/tahun, sedangkan pemanfaatan ikan laut baru mencapai 4,1 juta ton pada tahun 2006 sedangkan produksi perikanan budidaya mencapai 2,6 juta ton/tahun pada ta hun 2006.

•

Industri pengolahan ikan masih bergantung ter hadap import bahan penolong seperti kaleng, minyak kedelai, bahan kemasan dan lainnya.

•

Produk hasil laut dimaksud adalah ikan dan udang dalam kemasan serta ikan dan udang beku, yang mana peluang pasar domestik maupun internasional masih terbuka luas. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009

239

•

Sumbangan terhadap PDB baru mencapai 3,14%.

•

Pengembangan usaha sektor perikanan masih menghadapi pada beberbagai kendala antara lain sifat dan karakteristik sumberdaya laut tersebut yang mudah rusak, sehingga diperlukan teknologi untuk mengolah perikanan tersebut menjadi pro duk yang tahan lama, dan juga adanya IUU fishing Illegal, unregulated, dan unreported yang sangat marak sehingga mengakibatkan kekurangan paso kan bahan baku ikan.

•

Dalam beberapa tahun terakhir tidak ada investasi baru dibidang industri pengolahan ikan, dan juga kinerja indsutri pengolahan ikan masih belum op timal.

•

Industri pengolahan hasil laut khususnya ikan me rupakan industri yang sangat potensial untuk dikembangkan dimasa yang akan datang. Da lam Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, industri pengolahan hasil laut telah ditetapkan pengembangannya melalui pendekatan klaster da lam membangun daya saing yang berkelanjutan.

•

Pengembangan industri pengolahan hasil laut de ngan pendekatan klaster diperlukan jaringan yang saling mendukung dan menguntungkan antara in dustri pengguna dengan industri pendukung serta industri terkait lainnya melalui kerjasama dan du kungan dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun lembaga lainya termasuk perguruan tinggi dan lembaga litbang.

240


klaster diperlukan jaringan yang saling mendukung dan menguntungkan antara industri pengguna dengan industri pendukung serta industri terkait lainnya melalui kerjasama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik

pemerintah

pusat,

pemerintah

daerah,

swasta

B. Pengelompokan Industri Pengolahan Ikanlitbang. maupun lembaga lainya termasuk perguruan tinggi dan lembaga Cakupan industri ikan berdasarkan pengelompokan

B. Pengelompokan Industri Pengolahan atau kategorisasi yang adaIkan didunia internasional dan di

dalamikan negeri adalah pengelompokan sebagai berikut: Cakupan industri berdasarkan atau kategorisasi yang ada Kelompok Pengolahan Ikan ini dapat didunia internasional danIndustri di dalam negeri adalah sebagai berikut : diuraikan

berdasarkan KLUI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Kelompok Industri Pengolahan Ikan ini dapat diuraikan berdasarkan KLUI Indonesia), yaitu sebagai berikut:

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), yaitu sebagai berikut : KLUI 5 DIGIT 31141 31142 31143 31144 31145 31149

URAIAN Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya, seperti Ikan akan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng dan sejenisnya Industri pengaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya, sepertinya : ikan tembang asin, ikan teri asin, udang asin, cumi-cumi asin dan sejenis Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan bandeng asap, ikan cakalang asap dan sejenisnya Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna beku, dan sejenisnya Industri pemindangan ikan dan biota perairan lannya, pindang ikan bandeng,pindang ikan tongkol, dan sejenisnya Industri pengolahan pengawetan lainnya utkk ikan dan biota lainnya:tepung ikan, tepung udang, rumput laut, terasi, petis dan sejenisnya

Dari KLUI diatas, yang akan dibahas hanya KLUI 31141 yaitu industri pengalengan ikan. Industri pengalengan 2 ikan atau ikan dalam kaleng di Indonesia sampai Desember tahun 2005 yang terdaftar sebanyak 74 perusahaan, yang masih melakukan kegiatan produksi sekitar 41 perusahaan berarti 57,74% yang masih aktif dan 46,67% industri ikan dalam kaleng yang tidak aktif lagi melakukan produksi. Dari 41 perusahaan ikan dalam kaleng yang masih aktif berproduksi dan


241

memasarkan produknya terdiri dari 31 perusahaan lokal dan 10 perusahaan pemegang merk impor. Dari 31 perusahaan lokal tersebut, 26 perusahaan telah memiliki pabrik sendiri dan sisanya 5 perusahaan belum memiliki pabrik sendiri, hanya perusahaan yang pemegang/pemilik merek tertentu yang menumpang produksi ikan dalam kaleng kepada perusahaan lain.

242


BAB II SASARAN

A. Jangka Menengah (2010 – 2014) •

Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;

•

Tercapainya diversifikasi produk pengolahan hasil laut;

•

Produk hasil laut sudah mengacu pada standarisasi, seperti SNI, food safety, HACCP, GMP dan Codex;

•

Pengembangan industri pendukung untuk kontuinitas sumber bahan penolong industri pengolahan hasil laut;

•

Meningkatnya utilitas kapasitas industri pengolahan hasil laut di dalam negeri;

•

Meningkatkan peran perguruan tinggi untuk penye diaan SDM bidang industri pengolahan hasil laut yang siap pakai;

•

Pengembangan dan Penguatan litbang hasil laut di kawasan industri pengolahan hasil laut dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.

•

Pembatasan ekspor ikan segar dalam rangka me ningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri.

•

Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktip antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka pe ngembangan industri pengolahan hasil laut.


243


Terbangunnya kawasan industri pengolahan hasil laut di luar pulau Jawa khususnya di Indonesia bagian Timur;

•

Pengembangan teknologi pengolahan hasil laut yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk hasil laut yang sesuai dengan standard internasional;

•

Meningkatkan nilai tambah rumput laut menjadi antara lain ATC/SRC (Alkali Treated Caragenan/ Semi Refine Caragenan), agar-agar dan alginate;

•

Meningkatkan pemanfaatan limbah hasil laut sebagai bahan pangan fungsional dan farmasi/suplemen (gelatin, khitin, khitosan);

•

Pengembangan klaster per-tunaan, perudangan, dan per-rumput lautan dalam rangka percepatan pertumbuhan industri hasil laut di sentra produksi terpilih;

•

Terjaminnya infrastruktur, misalnya peti kemas, energi listrik , transportasi darat;

•

Pengembangan teknologi formulasi berbasis rumput laut;

•

Pengembangan produk formulasi berbasis rumput laut ( farmasi, kosmetik dan industri);

•

Pengembangan industri bioteknologi berbasis hasil laut lainnya (produk kosmetik dan farmasi);

•

Pengembangan industri perikanan hemat energi dan ramah lingkungan;

•

Termanfaatkan air laut dalam (deep sea water) untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi.

244


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. VISI Mewujudkan industri pengolahan ikan yang berdaya saing dan sebagai negara pengekspor utama ikan olahan

B. MISI •

Meningkatkan nilai tambah ikan

•

Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang industri pengolahan ikan

•

Meningkatkan ekspor produk pengolahan ikan

•

Meningkatkan konsumsi ikan olahan dalam negeri

C. Arah Pengembangan Industri Perikanan dan Hasil Laut Pengembangan industri berskala menengah dan besar.

D. Indikator Pencapaian •

Meningkatnya kapasitas produksi industri pengolahan ikan.

•

Meningkatnya ekspor ikan olahan.

E. Tahapan Implementasi •

Mengadakan workshop pengembangan klaster pengolahan industri ikan di Maluku, Surabaya dan Bali mulai tahun 2006, 2007 , 2008 dan 2009 yang dilaksanakan bersama stakeholder terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan ikan. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009

245

•

Kajian Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil laut.

•

Promosi investasi industri pengolahan ikan

•

Jaringan kerja dan kemitraan dalam klaster industri pengolahan ikan telah dilakukan di provinsi Maluku.

•

Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan limbah perikanan di Muncar, Banyuwangi dan survey penanganan limbah ke industri-industri pengolahan ikan di Jakarta.

•

Pelatihan-pelatihan teknis pengolahan ikan bagi aparat pembina dan pengusaha antara lain Diklat ISO 22.000

•

Melalukan upaya penumbuhan wirausaha baru dibidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan di Jawa Timur dan Bali.

•

Melakukan pemberian bantuan mesin/alat pengolahan ikan ke daerah-daerah untuk meningkatkan pengem bangan industri pengolahan ikan.

246


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Jangka Menengah (2010 – 2014) •

Meningkatkan pasokan bahan baku (kualitas dan kuantitas) untuk industri pengolahan hasi laut me lalui koordinasi dengan instansi terkait;

•

Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;

•

Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan hasil laut (GMP, HACCP, dan sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI) melalui pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan penyusunan buku panduan;

•

Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil laut melalui bantuan alat dan bantuan teknis;

•

Pengembangan sarana dan prasarana industri peng olahan hasil laut antara lain melalui bantuan mesin/ peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan ins tansi terkait;

•

Meningkatkan Sosialisasi tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).

•

Meningkatkan Koordinasi interaksi dan terbentuknya jaringan kerja yang saling mendukung dan meng untungkan, serta peran aktip antara pemerintah pusat/daerah, dunia usaha, lembaga penetilian dan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan


247

klaster industri pengolahan hasil laut melalui forum komunikasi industri pengolahan hasil lautt; •

Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pena nganan pencemaran limbah perikanan di sentra perikanan.

•

Bantuan Mesin/Alat pengolahan hasil laut ke daerahdaerah untuk mendukung pengembangan kawasan industri pengolahan hasil laut di luar Pulau Jawa khususnya Indonesia Bagian Timur.


Bantuan Mesin/Alat pengolahan hasil laut ke daerahdaerah untuk mendukung pengembangan kawasan industri pengolahan hasil laut di luar Pulau Jawa khususnya Indonesia Bagian Timur.

•

Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokus klaster pengembangan industri Pengolahan hasil laut;

•

Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan hasil laut serta manajerial usaha melalui diklat;

•

Meningkatkan promosi peluang investasi untuk meningkatkan nilai tambah rumput laut menjadi antara lain ATC/SRC (Alkali Treated Caragenan/ Semi Refine Caragenan), agar-agar dan alginate;

•

Meningkatkan pemanfaatan limbah hasil laut sebagai bahan pangan fungsional dan farmasi/suplemen (gelatin, khitin, khitosan) melalui koordinasi dengan instansi terkait;

•

Pengembangan klaster per-tunaan, perudangan, dan per-rumput lautan dalam rangka percepatan pertumbuhan industri hasil laut di sentra produksi terpilih;

248


•

Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi pro duk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi.

•

Riset untuk pengembangan teknologi formulasi ber basis rumput laut;

•

Mengembangkan produk formulasi berbasis rumput laut (farmasi, kosmetik dan industri);

•

Mengembangkan industri bioteknologi berbasis hasil laut lainnya (produk kosmetik dan farmasi);

•

Mengembangkan industri perikanan hemat energi dan ramah lingkungan melalui koordinasi dengan instansi terkait;

•

Kajian pengembangan pemanfaatan air laut dalam (deep sea water) untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi.


249

250


10

Industri Pendukung /terkait o Industri Peralatan o Industri Pemasok Bahan Baku seperti: Perikanan Tangkap dan Budidaya Laut o Industri Pemasok Bahan Penolong seperti industri es balok, industri kimia (bahan pengawet), industri pengemasan (kaleng tahan karat) o Industri perkapalan Sasaran Jangka Panjang (2020 – 2025) o Pengembangan teknologi formulasi berbasis rumput laut; o Pengembangan produk formulasi berbasis rumput laut ( farmasi, kosmetik dan industri); o Pengembangan industri bioteknologi berbasis hasil laut lainnya (produk kosmetik dan farmasi); o Pengembangan industri perikanan hemat energi dan ramah lingkungan. o Termanfaatkan air laut dalam (deep sea water) untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi.


Strategi 1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan hasil laut. 2. Mengutamakan pasokan bahan baku hasil laut untuk industri pengolahan hasil laut dalam negeri. 3. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan hasil laut sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI, Food Safety, HACCP, GMP dan Codex 4. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk. 5. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi. 6. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan hasil laut dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.

Sasaran Jangka Pendek (2010 – 2015) o Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong; o Tercapainya diversifikasi produk pengolahan hasil laut; o Produk sudah mengacu pada standarisasi, seperti SNI, food safety, HACCP, GMP dan Codex; o Pengembangan industri pendukung untuk kontuinitas sumber bahan penolong; o Meningkatnya utilitas kapasitas industri pengolahan hasil laut di dalam negeri; o Meningkatkan peran perguruan tinggi untuk penyediaan SDM bidang industri pengolahan hasil laut yang siap pakai; o Pengembangan dan Penguatan litbang hasil laut di kawasan industri pengolahan hasil laut dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk. o Pembatasan ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri. o Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktip antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan industri pengolahan hasil laut.

Industri Inti Industri Pengalengan Ikan, Pembekuan Ikan dan Industri Pengolahan Rumput Laut

LAMPIRAN


251

Unsur Penunjang SDM : a. Meningkatkan peran litbang di bidang pengawetan, pengolahan dan kemasan b. Meningkatkan peran perguruan tinggi untuk penyediaan tenaga ahli siap pakai bidang industri pengolahan hasil laut c. Penyediaan Balai-Balai atau Unit Pelayanan Teknis untuk pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang perikanan dan industri pengolahan Hasil Laut

11

Infrastruktur : a. Pembangunan sarana pelabuhan dan penampungan ikan b. Pembangunan sarana transportasi darat c. Pembangunan kepabeanan untuk eksport d. Memberikan intensif untuk penyediaan sarana penangkapan ikan yang modern e. Membangun kelembagaan nelayan f. Memberikan fasilitas permodalan dan kemudahan berinvestasi di industri pengolahan hasil laut

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2020 – 2025) o Riset untuk pengembangan teknologi formulasi berbasis rumput laut; o Mengembangkan produk formulasi berbasis rumput laut ( farmasi, kosmetik dan industri); o Mengembangkan industri bioteknologi berbasis hasil laut lainnya (produk kosmetik dan farmasi); o Mengembangkan industri perikanan hemat energi dan ramah lingkungan melalui koordinasi dengan instansi terkait o Kajian pengembangkan pemanfaatan air laut dalam (deep sea water) untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi.


GambarGambar 1. Kerangka Ikan 1. Kerangka Pengembangan Pengembangan IndustriIndustri PengolahanPengolahan Ikan

Pasar: a. Membangun produk memiliki daya saing tinggi b. Membangun Merek Produk Industri Pengolahan Hasil Laut Nasional di pasar Internasional c. Membangun produk dapat diminati oleh pasar dalam negeri d. Beraliansi dengan importir utama produk perikanan dunia e. Diversifikasi pasar ekspor produk perikanan.

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Pendek (2010 – 2015) o Meningkatkan pasokan bahan baku (kualitas dan kuantitas) khususnya tuna, udang dan rumput laut untuk industri pengolahan hasi laut melalui koordinasi dengan instansi terkait; o Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; o Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan hasil laut (GMP, HACCP, dan sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI) melalui pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan menyusun buku panduan; o Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil laut melalui bantuan alat dan bantuan teknis; o Pengembangan sarana dan prasarana industri pengolahan hasil laut antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; o Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan hasil laut; o Meningkatkan Sosialisasi tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP). o Meningkatkan Koordinasi interaksi dan terbentuknya jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan, serta peran aktip antara pemerintah pusat/daerah, dunia usaha, lembaga penetilian dan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan klaster industri pengolahan hasil laut melalui forum komunikasi; o Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah perikanan di sentra perikanan.

LAMPIRAN

252

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014 Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Pengolahan Ikan


Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Pengolahan Ikan

LAMPIRAN

12


9. Berkoordinasi dg instansi terkait untuk penanganan pencemaran limbah perikanan di sentra perikanan

8. Peningkatan koordinasi interaksi dan terbentuknya jaringan kerja yang saling mendukung

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Dep. Keu

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

PT

O

O

Dep. Dag

O

O

O

O

O

O

O

O

BSA

7. Peningkatan sosialisasi tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP)

Dep. Perin O


O

O

O

O

Balai Ind. Ambon

3. Peningkatan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan hasil laut; dan penerapan sertifikasi SNI melalui pendidikan dan pelatihan mutu dan penyusunan buku panduan 4. Meningkatkan kemampuan uji mutu Lab untuk produk hasil laut melalui bantuan alat dan bantuan teknis 5. Pengembangan sarana dan prasarana ind.pengolahan hasil laut melaluibantuan mesin/alat ke daerah yang potensial 6. Peningkatan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan hasil laut;

DKP O

Asosiasi

O

Prop O

Kab

O

Perusahaa n Industri

O

Swasta KRT /BPPT

2. Peningkatan kemitraan antara nelayan dengan industri pengolahan hasil laut;

Pemerintah Daerah

Forum

O

O

O

O

O

O

O

O

Working Group

1. Peningkatan pasokan bahan baku;


Pemerintah Pusat

Tabel 1. PeranTabel Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pengolahan Ikan 1. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Industri Industri Pengolahan Ikan

LAMPIRAN

O

O

O

O

O

O

13

Fasilitas Klaster

Daya Saing


253

254


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERTAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


255

b. Bahwa industri kertas merupakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dite tapkan peta panduan pengembangan klas ter industri kertas;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Per industrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kertas;



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 4437 seba gaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

256





7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme rintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dae rah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);


257

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pem bentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Or ganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; 12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organi sasi dan Tata Kerja Departemen Perin dustrian; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERTAS.

258


Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kertas Tahun 20102014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri kertas untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Kertas adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Bubur Kertas (Pulp) (KBLI 21011);

b. Industri Kertas Budaya (KBLI 21012);

c. Industri Kertas 21013);

d. Industri Kertas Khusus (KBLI 21014);

e. Industri Kertas Industri (KBLI 21015);

f. Industri Kertas Tissue (KBLI 21016);

g. Industri Kertas Lainnya (KBLI 21019);

h. Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton (KBLI 21020);

i. Industri Barang dari Kertas dan karton yang tidak Diklasifikasikan di Tempat lain (KBLI 21090);

j. Industri Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya (KBLI 22110).

Berharga


(KBLI

259

3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Per guruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kema syarakatan lainnya.





b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Kertas, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Kertas ataupun sektor lain yang terkait;


260



(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Kertas dilaksanakan se suai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4




261

Pasal 5





PRAYONO


262



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERTAS

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


263

264


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Kertas Cakupan industri pulp dan kertas berdasarkan penge lompokan atau kategorisasi yang dilakukan oleh De partemen Perindustrian dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) adalah sebagai berikut: 1. Cakupan industri pulp sering dikelompokkan kedalam berbagai kelompok/kategori sebagai berikut: •

Berdasarkan panjang seratnya dibedakan atas: pulp serat panjang (needle bleached kraft pulp) dan pulp serat pendek (leaf bleached kraft pulp).

•

Berdasarkan proses pembuatannya dibedakan atas: pulp kimia (chemical pulp) dan pulp mekanikal (mechanical pulp).

•

Berdasarkan bahan bakunya dibedakan atas: pulp kayu (wood pulp) dan pulp non-kayu (nonwood pulp).

•

Pulp kadang-kadang juga dibedakan atas: pulp virgin (pulp yang masih asli yang diperoleh dari pemrosesan bahan baku kayu/non-kayu menjadi pulp baik melalui proses kimiawi atau mekanikal) dan pulp daur ulang yang diperoleh dari pemrosesan kembali kertas bekas (recovered paper).

2. Cakupan industri kertas meliputi : •

Kertas budaya terdiri atas: kertas koran, kertas tulis cetak dan kertas berharga (kertas untuk saham, kertas perangko, dan lain-lain). LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009

265

•

Kertas industri terdiri atas: sack kraft (kertas kantong semen), kraft liner, corrugating medium, board, dan kertas bungkus.

•

Kertas tissue terdiri atas: kertas tissue rumah tangga dan kertas sigaret.

•

Kertas khusus (specialty paper), meliputi: ker tas uang, kertas dekor, kertas overlay, kertas thermo, kertas label, dan lain-lain.

B. Pengelompokan Industri Kertas 1. Kelompok Industri Hulu Kelompok industri hulu kertas adalah industri pulp (bubur kertas). Industri bubur kertas ada dua macam yaitu virgin pulp dan kertas bekas (recovered paper). Virgin pulp secara garis besar ada dua macam yaitu pulp serat pendek (Leaf Bleach Kraft Pulp) dan pulp serat panjang (Needle Bleach Kraft Pulp). 2. Kelompok Industri Antara Kertas sebagian merupakan produk antara, sebagian merupakan produk hilir. Kertas sebagai produk antara contohnya kertas Medium Liner dan Kraft Liner, jenis kertas ini merupakan bahan baku untuk industri kemasan Kotak Karton Gelombang (KKG). Contoh lainnya adalah kertas tisu dan kertas tulis cetak dalam bentuk roll (gulungan) besar. Untuk kertas tissue, roll besar dipotong menjadi roll-roll kecil atau segi empat, kemudian dipacking, sebelum dipasarkan ke konsumen. Sedangkan roll besar kertas tulis cetak pada umumnya dipotong menjadi ukuran A4, letter atau kwarto, selanjutnya dipacking dan dipasarkan kepada konsumen akhir.

266


3. Kelompok Industri Hilir Industri hilir kertas, antara lain adalah industri kertas fotocopy, industri kemasan kotak karton gelombang (KKG), industri percetakan dan grafika serta industri converting (seperti : industri buku tulis, tisu rumah tangga, dan lain-lain).


267

268


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010-2014) •

Makin meningkatnya pasokan bahan baku kayu dari HTI, dan diharapkan pada tahun 2009 ini seluruh bahan baku kayu untuk industri pulp sudah berasal dari HTI.

•

Meningkatnya pemanfaatan bahan baku alternatif (non-kayu) untuk industri pulp.

•

Meningkatnya suplai kertas bekas dari dalam negeri.

•

Meningkatnya industri pulp dan kertas nasional yang berkualifikasi akrab lingkungan.

•

Meningkatnya ekspor pulp dan kertas masing-masing sebesar 5%/tahun dan 10%/tahun.


Adanya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku.

•

Minimalnya dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri pulp dan kertas.

•

Meningkatnya industri permesinan nasional dalam memenuhi kebutuhan permesinan industri pulp dan kertas di dalam negeri.

•

Meningkatnya posisi Indonesia dalam percaturan di bidang industri pulp dan kertas dunia (diharapkan dapat menjadi produsen 5 besar dunia).


269

270


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Kertas 1. Visi

Meningkatnya posisi industri pulp dan kertas na sional sebagai salah satu produsen terkemuka di dunia (diharapkan menjadi 5 besar).

2. Misi •

Memfasilitasi penyediaaan bahan baku yang mencukupi secara berkesinambungan.

•

Meningkatkan mutu, efisiensi dan produktivitas industri pulp dan kertas.

•

Mengoptimalkan penguasaan pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor.

•

Meningkatkan penguasaan teknologi, termasuk kemampuan rancang bangun dan perekayasaan permesinan.

•

Mempertahankan kelestarian lingkungan.

3. Arah Pengembangan •

Pengembangan industri pulp dan kertas dilakukan dengan pendekatan klaster industri, dengan inti industri kertas dan lokus pengembangannya di P. Jawa, sedangkan industri pulp pengembangannya diarahkan ke luar P. Jawa (khususnya: Sumatera, Kalimantan dan Papua).

•

Pengembangan industri pulp dikembangkan dengan skala besar dan terpadu dengan HTI.


271

•

Proses produksi pulp tidak boleh menggunakan Proses Sulfit dan tidak boleh menggunakan Proses Merkuri pada Chlor Alkali Plant-nya (CAP).

•

Teknologi pemutihan yang diperkenankan mini mal ECF (Elementally Chlorine Free).

•

Pengelolaan HTI dan industri pulp harus memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.


Meningkatnya suplai bahan baku kayu dari HTI untuk industri pulp.

•

Meningkatnya pasokan kertas bekas dari dalam negeri.

•

Meningkatnya kapasitas terpasang industri pulp dan kertas.

•

Meningkatnya utilisasi kapasitas industri pulp dan kertas.


Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti : Dep. Kehutanan dan Pemerintah daerah terkait, dalam rangka pengalokasian areal HTI untuk mendukung perluasan perusahaan maupun pembangunan pabrik pulp baru.

•

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti : BKPM, BKPMD, Pemda, Depkeu dan lainlain dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menarik investor berinvestasi di bidang industri pulp dan kertas.

•

Memfasilitasi pembentukan kelembagaan klasterklaster pengumpul kertas bekas, mulai dari pemu

272


lung, pengepul (lapak) kecil hingga lapak besar, dalam rangka upaya peningkatan pengumpulan kertas bekas dari dalam negeri. •

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti: Dephut, Depkeu, Bappenas, Bank Indonesia, Perbankan Nasional, dalam rangka mendorong perusahaan HPHTI untuk melakukan percepatan penanaman, melalui pemberian insentif, antara lain berupa: kredit lunak, keringanan pajak dan lainlain.

•

Melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK), BPPT, LIPI dan Perguruan Tinggi dalam rangka mendukung pengembangan R & D dan penerapan teknologi di bidang industri pulp dan kertas, antara lain terkait dengan: efisiensi proses produksi, peningkatan mutu produk, diversifikasi produk, pemanfaatan bahan baku alternatif yang potensial, penanganan masalah lingkungan, pe ngembangan standar dan lain-lain.

•

Melakukan koordinasi dengan Akademi Teknologi Pulp dan Kertas (ATPK) dan Perguruan Tinggi la innya dalam rangka penyediaan SDM untuk pulp dan kertas.

•

Melakukan koordinasi dengan Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), KADIN, ITPC, Atase Perindustrian dan Perdagangan, dalam rangka pe ngembangan pasar ekspor non-tradisional.

•

Melakukan koordinasi dengan industri rancang bangun dan perekayasaan nasional, seperti: PT. Rekayasa Industri, PT. Inti Karya Persada Teknik (IKPT), PT. Pindad dan lain-lain, dalam rangka mengembangkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri pulp dan kertas. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009

273

•

274

Memfasilitasi Tim Klaster Industri Pulp dan Kertas dalam rangka mensinergikan Industri Inti, Industri Pendukung dan Industri Terkait guna meningkatkan daya tahannya di pasar dalam negeri dan daya saingnya di pasar global.


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Jangka Menengah (2010-2014) •

Mempercepat realisasi penanaman HTI yang sudah ada.

•

Mengalokasikan HTI baru untuk mendukung pe ngembangan industri pulp baru.

•

Meningkatkan penggunaan bahan baku alternatif (eks limbah perkebunan/pertanian).

•

Memfasilitasi restrukturisasi permesinan industri pulp dan kertas.

•

Mendorong penerapan penggunaan teknologi modern yang efisien dan ramah lingkungan.

•

Mengembangkan standar dalam rangka meningkat kan mutu dan daya saing industri pulp dan kertas nasional.

•

Melakukan diversifikasi produk industri kertas yang bernilai tambah tinggi (terutama kertas khusus yang saat ini masih diimpor).

•

Mendorong perkembangan industri hilir kertas.

•

Meningkatkan penerapan ISO 9001: 2000, ISO 14000 dan ekolabel.

•

Melakukan promosi investasi di bidang industri pulp dan kertas.


Memaksimalkan penggunaan bahan baku kayu dari hutan tanaman dan bahan baku alternatif.


275

•

Mendorong berkembangnya industri rancang ba ngun dan perekayasaan permesinan industri pulp dan kertas;

•

Peningkatan penerapan ISO 9001: 2000, ISO 14000 dan ekolabel.

•

Mengembangkan standar dalam rangka meningkat kan mutu dan daya saing industri pulp dan kertas nasional.

•

Melakukan diversifikasi produk industri kertas yang bernilai tambah tinggi (terutama kertas khusus yang saat ini masih diimpor).

• •

276

Mendorong perkembangan industri hilir kertas. Melakukan promosi investasi di bidang industri pulp dan kertas.


LAMPIRAN


Industri Inti

Industri Pendukung

Kertas

Mesin dan Peralatan; Industri Pulp; Kertas Bekas; Rayon; Semen; Pencetakan dan Penerbitan; Industri Bahan Kimia; Converting; Pengemasan; Rokok; Komputer

Sasaran Jangka Menengah (2010-2014) • • • •

Industri Terkait


Meningkatnya pasokan bahan baku kayu dari HTI dan penggunaan bahan baku alternatif eks perkebunan/pertanian; Meningkatnya efisiensi pemanfaatan bahan baku industri pulp dan kertas; Meningkatnya ekspor; Minimalnya dampak lingkungan.

• • •

Adanya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; Terwujudnya pengoperasian industri dan pengelolaan hutan yang berwawasan lingkungan; Meningkatnya peran industri permesianan nasional dalam mendukung kebutuhan mesin/peralatan proses produksi pulp dan kertas.

Strategi Sektor : Peningkatan daya saing dengan konsep industri berkelanjutan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Teknologi : Adopsi teknologi akrab lingkungan dan kemampuan R&D Indigeneous Technology. Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010-2014) • • • • • •

Periodisasi Peningkatan Teknologi : •


Mempercepat realisasi penanaman HTI yang sudah ada; • Memaksimalkan penggunaan bahan baku dari hutan tanaman dan Melakukan pengalokasian HTI baru untuk pengembangan bahan baku non kayu. industri pulp baru; • Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan Mengkampanyekan penggunaan bahan baku alternatif ; perekayasaan mesin dan peralatan proses pulp dan kertas; Memfasilitasi restrukturisasi permesinan industri pulp dan kertas; • Peningkatan penerapan ISO 9001 : 2000, ISO 14000 dan Mendorong penggunaan teknologi modern yang efisien dan sertifikasi ekolabel. ramah lingkungan; Melakukan diversifikasi produk industri kertas yang bernilai tambah tinggi (terutama kertas khusus yang selama ini masih diimpor); Unsur Penunjang SDM :

Inisiasi (2010-2014) : Pengembangan teknologi rancang bangun • dan perekayasaan permesinan industr pulp dan kertas mulai dari spare parts yang sederhana; • •

Pasar : Pengembangan pasar ekspor.

Pelatihan ecolabeling/sistem manajemen mutu, konservasi energi dan lingkungan; Meningkatkan peran Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK); Pengembangan kemampuan SDM.

Infrastruktur : Pembangunan jalan, pelabuhan dan sumber daya listrik di daerah pengembangan industri pulp dan kertas.. Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Kertas

Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Kertas

9


277

LAMPIRAN

Pemerintah Pusat Deprin, KLH, Deptan, Dephut, Depdag


•Working Group •Forum Daya Saing •Fasilitator Klaster

Bahan Kimia

Dinas Perindag, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian

Penerbitan Percetakan

Serat & Limbah Selulosa

Eksportir

Pulp

Jerami

Pengemasan

• Kertas Industri • Kertas Budaya

PASAR LUAR NEGERI

Paper Board & Wall

Kayu

Distributor

PASAR DALAM NEGERI

Material Akustik

Mesin & Peralatan

Lembaga Litbang / PT -BBPK -BBKB -ITB/UGM/IPB

JASA

Transportasi Perbangkan Asuransi

Assosiasi • APKI • PICCI • PPGI • APBTI

Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Kertas Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Kertas

10

278



279

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

6. Mendorong diversikasi produk kertas yang bernilai tambah tinggi (terutama kertas khusus yang saat ini masih diimpor)

7. Mendorong perkembangan industri hilir kertas

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Perusahaan Industri

Swasta Asosiasi

5. Mengembangkan standar dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing

○

‫ס‬

Kab.

‫ס‬

○

‫ס‬

Prop.

º ‫ס‬

BSN

4. Memfasilitasi restrukturisasi permesinan industri pulp dan kertas

‫ס‬

Dep. Tan

‫ס‬

º

Dep. Keu

‫ס‬

‫ס‬

Dep. Hut

Dep. Perin

Pemerintah Daerah

3. Mendorong penggunaan teknologi modern yang efisien dan ramah lingkungan

2. Melakukan pengalokasian HTI baru untuk pengembangan industri pulp baru

1. Meningkatkan penggunaan bahan baku kayu dari hutan tanaman dan bahan baku non kayu


Pemerintah Pusat

‫ס‬

‫ס‬

PT

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Balai Besar Pulp dan Kertas


Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Industri Kertas

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Daya Saing

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

‫ס‬

Working Group

Forum

‫ס‬

○

○

Fasilitasi Klaster


Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Industri Kertas

LAMPIRAN

11

280


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


281

b. Bahwa industri pengolahan susu meru pakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri pengo lahan susu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Ro ad Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Susu;



3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Un dang-Undang Republik Indonesia No mor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

282


108, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4548);







283




11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Or ganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;



284


MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Susu Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri pengolahan susu untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Pengolahan Susu adalah indus tri yang terdiri dari:

a. Industri Susu (KBLI 15201);

b. Industri Makanan dari Susu (KBLI 15202);

c. Industri Es Krim (KBLI 15203).

3. Pemangku kepentingan adalah Pemerin tah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kema syarakatan lainnya.


285

4. Menteri adalah Menteri yang melaksa nakan sebagian tugas urusan pemerin tahan di bidang perindustrian. Pasal 2




b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Pengolahan Susu, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Pengolahan Susu ataupun sektor lain yang terkait;


d. Informasi untuk menggalang duku ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebi jakan klaster industri ini, yang pada akhirnyadiharapkanuntukmendorong

286


partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.

Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Pengolahan Susu dilak sanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).





287

Pasal 5





PRAYONO


288



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


289

290


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Susu •

Industri pengolahan susu meliputi usaha pembuatan susu bubuk, susu kental manis, susu asam, kepala susu/krim susu termasuk pengawetannya seperti sterilisasi dan pasteurisasi.

•

Industri pengolahan susu pada umumnya meng gunakan susu segar sebagai bahan baku. Selain bahan baku susu segar, industri ini juga membutuhkan bahan tambahan seperti gula, krim, minyak nabati, dan lain-lain agar dapat diproses menjadi produk olahan lainnya.

•

Nomor KBLI industri pengolahan susu adalah: a. 15211 : industri susu b. 15212 : industri makanan dari susu

•

Nomor HS industri pengolahan susu: 040210100, 040221110, 040221190, 040221900, 040291000, 040299000, 040310000, 040390100

•

Jenis diversifikasi produk susu meliputi: susu cair (UHT, pasteurisasi), susu bubuk, susu kental manis, keju, mentega, yoghurt, dan es krim. Susu segar dan produk olahannya disajikan dalam bentuk pohon industri berikut:


291

292


Susu Segar

1. Kelompok Industri Hulu



Susu Kental Manis

Susu Bubuk - Full Milk Powder - Susu Formula

Susu UHT

Susu Pateurisasi

Ice cream

GambarI.1. I.1. Pohon Industri Pengolahan Susu Gambar Pohon Industri Pengolahan Susu

Anhydrose Milk Fat

Skim Milk Powder

B. Pengelompokan Industri Pengolahan Susu

SUSU SEGAR

Susu Dadih / Tahu Susu

Yoghurt BM = 0%

Kepala Susu

Mentega

Keju


Whey

B. Pengelompokan Industri Pengolahan Susu 1. Kelompok Industri Hulu •

Susu Segar

2. Kelompok Industri Antara •

Susu Pasteurisasi

•

Susu UHT

•

Susu Fermentasi

3. Kelompok Industri Hilir •

Susu Bubuk

•

Susu Kental Manis

•

Makanan Bayi dari susu

•

Keju

•

Mentega

•

Es Krim

•

Yoghurt


293

294


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010 – 2014) •

Peningkatan pertumbuhan industri susu olahan 10 %/tahun.

•

Mengembangkan industri pakan ternak skala kecil dengan memanfaatkan sumber bahan pakan dalam negeri.

•

Peningkatan kesinambungan ketersediaan pakan ter nak dalam upaya meningkatkan produktivitas susu segar.

•

Pengembangan pengendalian penyakit ternak.

•

Pengembangan susu berkualitas dengan harga ter jangkau.

•

Meningkatkan populasi ternak sapi perah.

•

Meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak menjadi 5 - 10 sapi/peternak.

•

Meningkatkan produktivitas menjadi 15 liter/ekor/hari.

•

Meningkatkan pasokan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) dari 30% menjadi 40%. Peningkatan kualitas susu segar melalui bantuan keterampilan cara perah, bantuan peralatan (cooling unit), dan penerapan Good Farming Practices (GFP) serta Good Handling Practices (GHP).

•

Peningkatan kemitraan antara Industri Pengolah Susu dengan peternak sapi perah baik langsung maupun tidak langsung.

ternak

sapi


perah

295

•

Meningkatkan daya saing Industri Pengolahan Susu melalui harmonisasi tarif bea masuk antara produk jadi susu dengan bahan baku/penolong dan kemasan.

•

Meningkatkan kompetensi SDM ditingkat peternak khususnya dalam ketrampilan teknis & teknologis pakan ternak dan usaha peternakan.

•

Pengembangan skema pembiayaan kepemilikan bibit sapi unggul.

•

Kampanye penggalakan minum susu secara nasional.


Meningkatkan pertumbuhan industri susu olahan 10 %/tahun.

•

Meningkatkan populasi ternak sapi perah.

•

Meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak menjadi diatas 10 sapi/peternak.Meningkatkan pro duktivitas sapi perah menjadi diatas 20 liter/ekor/ hari.

•

Meningkatkan konsumsi susu nasional menjadi 23 kg/kapita/tahun.

•

Meningkatkan pasokan Susu Segar Dalam Negeri menjadi 50%.

•

Meningkatkan penguasaan teknologi dalam upaya peningkatan mutu susu olahan skala kecil menengah.

•

Mengembangkan diversifikasi produk susu olahan yang mempunyai daya saing tinggi.

•

Peningkatan kerjasama dalam upaya pengembangan teknologi proses dan diversifikasi produk.

•

Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat untuk mencegah lost generation.

296


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Peng olahan Susu Visi: Mewujudkan industri pengolahan susu yang berkelanjutan, berdaya saing, mandiri, dan mensejahterakan masya rakat. Arah Pengembangan: •

Meningkatkan nilai tambah, investasi, dan penye rapan tenaga kerja.

•

Optimalisasi dan peningkatan kapasitas produksi yang ada (eksisting).

•

Mengembangkan indsutri pengolahan susu (diver sifikasi produk) dengan memanfaatkan potensi ba han baku.

•

Memantapkan program kemitraan antara industri pengolahan susu dengan peternak.

•

Meningkatkan produktivitas dan kualitas susu segar untuk menunjang pasokan bahan baku industri pengolahan susu.

•

Mengembangkan faktor pendukung berupa bahan baku, energi, dan prasarana.

•

Promosi investasi produk-produk olahan susu yang mempunyai nilai tambah tinggi.


297


Meningkatnya tingkat konsumsi susu segar khususnya bagi anak-anak usia sekolah.

•

Meningkatnya sarana dan prasarana untuk keperluan industri pengolahan susu.

•

Meningkatnya kesadaran peternak untuk mene rapkan Good Farming Practices (GFP) yang akan berdampak pada kualitas susu segar.

•

Meningkatnya produktifitas ternak sapi perah men jadi lebih dari 15 liter/ekor/hari.

•

Adanya dukungan lembaga penelitian, lembaga keuangan dalam peningkatan investasi industri pengolahan susu.

C. Tahapan implementasi •

Pemerintah Pusat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Pemda Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta stakeholderstakeholder terkait melalui Forum Komunikasi.

•

Pemerintah Pusat memberikan bantuan mesin/ peralatan berupa cooling unit untuk mendukung pengembangan klaster, koordinasi promosi dan pe rencanaan pemasaran.

•

Perusahaan yang mendominasi klaster susu adalah industri menengah dan besar

•

Pengembangan usaha industri dan peningkatan je jaring melalui networking dengan sektor ekonomi yang lain.

298


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Jangka Menengah (2010 – 2014) 1. Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan in dustri susu. Bersama stakeholder terkait meng usahakan dana murah sehingga bisa mendatangkan bibit sapi perah unggul dengan produktivas yang tinggi dengan harga cicilan yang terjangkau, juga untuk meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak. Penerapan standard mutu bahan baku sesuai standard yang ditentukan (SNI). Pemanfaatan produk samping industri pengolahan pangan untuk membuat pakan yang berprotein tinggi dengan harga terjangkau. Meningkatkan penyuluhan kepada peternak untuk meningkatkan kualitas susu segar sehingga bisa menaikkan pendapatan peternak (harga susu yang berkualitas tinggi lebih mahal dari pada yang berkualiatas rendah). Memberikan kredit lunak kepada koperasi dan kelompok peternak untuk membeli peralatan (cooling unit) sehingga bisa memperbaiki kualitas angka bakteri dari susu segar. Memberikan penyuluhan dan pelatihan tek nis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menyederhanakan rantai penyaluran susu segar sehingga dapat memangkas biaya. 2. Kampanye nasional.

penggalakan

minum

susu


secara

299

B. Jangka Panjang (2015 – 2025) 1. Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan in dustri susu. Bersama stakeholder terkait meng usahakan dana murah sehingga bisa mendatangkan bibit sapi perah unggul dengan produktivas yang tinggi dengan harga cicilan yang terjangkau, juga untuk meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak. Bersama instansi terkait membuat sistem kredit bunga ringan untuk pengadaan bibit sapi perah unggul. Peningkatan cara pengelolaan ternak dari skala kecil menjadi skala sedang sehingga bisa menurunkan biaya fix cost ditingkat peternak. Meningkatkan SDM dan penyediaan pakan dan bibit unggul sehingga bisa menaikkan produktifitas peternak sapi perah. 2. Memperdalam research & development untuk ino vasi produk pengolahan susu yang berkualitas, bermanfaat dan terintegrasi.

300



301

Gambar1. 1. Kerangka Kerangka Keterkaitan Industri Pengolahan SusuSusu Gambar Keterkaitan Industri Pengolahan


9

302

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO Tahun 2010 - 2014 •

•

•

• • • •

• • •

food untuk susu steril

 Pengembangan fasilitas pelabuhan dan akses jalan;  Insentif kredit bagi peternak sapi dan industri pengolahan susu  Penyediaan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi peternak di desa

Infrastruktur :

10

SDM :  Peningkatan kemampuan SDM di bidang pengelolaan ternak sapi dan pengolahan susu segar;  Peningkatan peranan litbang dan perguruan tinggi untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi dan perbaikan produk dari pengolahan susu

•

Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri susu olahan. Bersama stakeholder terkait mengusahakan dana muruh sehingga bisa mendatangkan bibit sapi perah unggul dengan produktivitas yang tinggi dan harga cicilan yang terjangkau, juga untuk meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak. Bersama instansi terkait membuat sisitem kredit bunga ringan untuk pengadaan bibit sapi perah unggul. Peningkatan cara pengelolaan ternak dari ukuran kecil menjadi ukuran sedang sehingga bisa menurunkan biaya fix cost ditingkat peternak Meningkatkan SDM dan penyediaan pakan dan bibit unggul sehingga bisa menaikan produktifitas peternak sapi perah. Memperdalam research & development untuk innovasi produk pengolahan susu yang berkualitas dan bermanfaat dan terintegrasi

Gambar Gambar 2 Kerangka Industri Susu 2 KerangkaPengembangan Pengembangan Industri PengolahanPengolahan Susu

• Matang (2016-2025) : Steril packaging (UHT) yang murah; Co-dosing untuk life bacteria dan functional

biaya processing; Teknologi pembiakan bakteria probiotik yang murah

• Inisiasi (2004-2009) : Pembuatan Susu Kental Manis dengan Direct Process (tanpa Evaporator) • Pengembangan Cepat (2010-2015) : Teknologi Aglomerasi pengganti Spray Drying untuk menurunkan

Unsur Penunjang

•

•

•

•

•


kesejahteraan peternak dan daya beli masyarakat sehingga bisa mencapai masyarakat dengan budaya minum susu yang tinggi, sehat dan maju.

Meningkatkan pertumbuhan susu olahan 10 %/tahun Meningkatkan populasi ternak sapi perah Meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak menjadi diatas 10 sapi/peternak Meningkatkan produktivitas sapi perah menjadi diatas 20 liter/ekor/hari Meningkatkan konsumsi susu nasional menjadi 23 liter/kapita/tahun Meningkatkan pasokan susu segar dalam negeri (SSDN) menjadi 50% Meningkatkan penguasaan teknologi dalam upaya peningkatan mutu susu olahan skala kecil menengah Mengembangkan diversifikasi produk susu olahan yang mempunyai daya saing tinggi. Peningkatan kerjasama dalam upaya pengembangan teknologi proses dan diversifikasi produk. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat untuk mencegah lost generation.

•Optimalisasi faktor pendukung berupa peningkatan pasokan bahan baku, perbaikan

Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri susu olahan. Bersama stakeholder terkait mengusahakan dana murah sehingga bisa mendatangkan bibit sapi perah unggul dengan produktivitas yang tinggi dengan harga cicilan yang terjangkau, juga untuk menigkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak. Penerapan standar mutu bahan baku sesuai standard yang ditentukan (SNI) Pemanfaatan produk samping industri pengolahan pangan untuk membuat pakan yang berprotein tinggi dengan harga terjangkau. Meningkatkan penyuluhan kepada peternak untuk meningkatkan kualitas susu segar sehingga menaikkan pendapatan peternak (harga susu yang berkualitas tinggi lebih mahal daripada yang berkualitas rendah). Memberikan kredit lunak kepada koperasi dankelompok peternak untuk membeli peralatan (cooling unit) sehingga bisa memperbaiki kualitas angka bakteri dari susu segar. Memberikan penyuluhan dan peltihan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menyederhanakan rantai penyaluran susu segar sehingga dapat memangkas biaya. Kampanye penggalakan minum susu secara nasional

Periodisasi Peningkatan Teknologi :

• • •

•

• • •

• •

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010-2014)

Strategi :

Meningkatkan pertumbuhan industri susu olahan 10 %/tahun Mengembangkan industri pakan ternak skala kecil dengan memanfaatkan sumber bahan pakan dalam negeri Peningkatan kesinambungan ketersediaan pakan ternak dalam upaya meningkatkan produktivitas susu segar Pengembangan pengendalian penyakit ternak Pengembangan susu berkualitas dengan harga terjangkau Meningkatkan populasi ternak sapi perah Meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak menjadi 5 - 10 sapi/peternak Meningkatkan produktivitas ternak sapi perah menjadi 15 liter/ekor/hari Meningkatkan pasokan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) dari 30% menjadi 40% Peningkatan kualitas susu segar melalui keterampilan cara perah, bantuan peralatan cooling unit, dan penerapan Good Farming Practices (GFP) serta Good Handling Practice (GHP). Peningkatan Kemitraan antara Industri Pengolahan Susu dengan peternak sapi perah baik langsung maupun tidak langsung. Meningkatkan daya saing Industri Pengolahan susu melalui harmonisasi tarif bea masuk antara produk jadi susu dengan bahan baku/ penolong dan kemasan. Meningkatkan kompetensi SDM khususnya dalam keterampailan teknis & teknologis pakan ternak dan usaha peternakan. Pengembangan skema pembiayaan kepemilikan bibit sapi unggul. Kampanye penggalakan minum susu secara nasional.

1. Peningkatan : nilai tambah produk, investasi, perolehan devisa, dan penyerapan tenaga kerja. 2. Peningkatan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (existing) 3. Penetapan model pengembangan Industri Pengolahan Susu skala menegah berbasis SSDN

• • •

• •

• • • • • • • • • •


Kemasan Produk, Industri Alumunium Foil, Industri Karton, Industri Pembuatan Kaleng, Industri Label, Industri Gula Industri pangan khusus (yoghurt, Ice Cream), Industri Food Chain, Industri Permen Rafinasi, Industri Mesin Pengolahan Susu & Peralatan Pabrik, Pasokan Bahan Bakar termasuk Gas Bumi dan Pasokan Listrik.

Industri Pengolahan Susu

Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014)

Industri Pendukung

Industri Inti

Industri Terkait



303

Susu Segar Konsumsi

Susu Segar bahan baku Industri

Bank dan Konsultan Pemasaran, Asuransi, Persh. Logistik, Marketing

Jasa

Susu Pasteurisasi Susu Cair Susu UHT Susu Skimmed Susu Bubuk Susu Kental Manis Yoghurt Ice cream Keju Makanan dari Susu (Butter, dll)

Forum Daya Saing/ Working Group Fasilitasi Klaster

Asosiasi

PASAR DALAM NEGERI

IPS, GAPMMI, APMB, ASRIM

Distributor

Eksportir

PASAR LUAR NEGERI

Pemerintah Daerah : Dinas Indag, Dinas Pertanian, Peternakan

Gambar 3 BaganKeterkaitan Keterkaitan Industri Pengolahan Susu Gambar 3 Bagan Industri Pengolahan Susu

Lembaga Litbang/Peguruan Tinggi

Mesin / Peralatan Pengolahan Susu Segar

Susu Segar

Pemerintah Pusat: Depperin, Deptan, Depkeu, Depdag, MennegKop & UKM, BKPM


11

304


Indikasi Lokasi

Gambar 4 Lokasi Pengembangan Industri Pengolahan Susu

Gambar 4 Lokasi Pengembangan Industri Pengolahan Susu

: Jabar, Jateng, Jatim


12


305

nasional.

0 0

sehingga dapat memangkas biaya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

& UKM

0

Depperin Deptan Depkeu Depdag Menegkop Depkes

Kampanye penggalakan minum susu secara

Menyederhanakan rantai penyaluran susu segar

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Memberikan penyuluhan dan pelatihan teknis

bakteri dari susu segar

(cooling unit) sehingga bisa memperbaiki angka

kelompok peternak untuk membeli peralatan

Memberikan kredit lunak kepada koperasi dan

berkualitas rendah)

berkualitas tinggi lebih mahal daripada yang

menaikkan pendapatan peternak(harga susu

meningkatkan kualitas susu segar sehingga

Meningkatkan penyuluhan kepada peternak untuk

dengan harga terjangkau

pangan untuk membuat pakan berprotein tinggi

Pemanfaatan produk samping industri pengolahan

peternak

meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh

dengan harga cicilan terjangkau, juga untuk

perah unggul dengan produktivitas yang tinggi

murah sehingga bisa mendatangkan bibit sapi

Bersama stakeholder terkait mengusahakan dana

pertumbuhan industri susu olahan

usaha yang kondusif untuk mendorong

Bersama instansi terkait menciptakan iklim


Pemerintah Pusat Dep

0

Diknas

0

Kesra

Menko

0

BKPM

0

0

0

0

0

0

0

Prop

0

0

0

0

0

0

0

Kab

Pem. Daerah & Litbang

Perg. Tinggi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Assosiasi Perush PT Litbang

Sw asta

Work

Fas.

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

Saing Group Klaster

Dy

Forum

Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Industri Pengolahan Susu Tabel 1. Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Industri Pengolahan Susu


306


PETA PANDUAN (Road Map) Tahun

Recommend Documents