PETA PANDUAN (Road Map)

Buku V

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF dan INDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN PETA PANDUAN (Road Map) 2009 PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF dan INDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

ii


KATA PENGANTAR Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014 di bidang perekonomian menargetkan pertumbuhan ekonomi ratarata 7 %, tingkat pengangguran menjadi berkisar 5 6%, tingkat kemiskinan diharapkan menjadi 8 -10%, dan diperlukan investasi sekitar Rp. 2.000 triliun tiap tahun. Untuk itu, sektor industri diharapkan menjadi penggerak utama (prime mover) mampu berkontribusi lebih dari 26% terhadap PDB pada tahun 2014, dan mampu tumbuh minimal 1,5% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh pada tahun 2025, menghadapi tantangan dan kendala yang ada, serta merevitalisasi industri nasional, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT telah tersusun 35 Road Map (peta panduan) pengembangan klaster industri prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) sebagai penjabaran Perpres 28/2008, yang disajikan dalam 6 (enam) buku, yaitu: 1. Buku I, Kelompok Klaster Industri Basis Industri Manufaktur (8 Klaster indutri), yaitu: 1) Klaster Industri Baja, 2) Klaster Industri Semen, 3) Klaster Industri Petrokimia, 4) Klaster Industri Keramik, 5) Klaster Industri Mesin Listrik & Peralatan Listrik, 6) Klaster Industri Mesin Peralatan Umum, 7) Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil, 8) Klaster Industri Alas Kaki.

KATA PENGANTAR

iii

2. Buku II, Kelompok Klaster Industri Berbasis Agro (12 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawit, 2) Klaster Industri Karet dan Barang Karet, 3) Klaster Industri Kakao, 4) Klaster Industri Pengolahan Kelapa, 5) Klaster Industri Pengolahan Kopi, 6) Klaster Industri Gula, 7) Klaster Industri Hasil Tembakau, 8) Klaster Industri Pengolahan Buah, 9) Klaster Industri Furniture, 10) Klaster Industri Pengolahan Ikan, 11) Klaster Industri Kertas, 12) Klaster Industri Pengolahan Susu. 3. Buku III, Kelompok Klaster Industri Alat Angkut (4 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Kendaraan Bermotor, 2) Klaster Industri Perkapalan, 3) Klaster Industri Kedirgantaraan, 4) Klaster Industri Perkeretaapian. 4. Buku IV, Kelompok Klaster Industri Elektronika dan Telematika (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Elektronika, 2) Klaster Industri Telekomunikasi, 3) Klaster Industri Komputer dan Peralatannya. 5. Buku V, Kelompok Klaster Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia, 2) Klaster Industri Fashion, 3) Klaster Industri Kerajinan dan Barang seni. 6. Buku VI, Kelompok Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu (5 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Batu Mulia dan Perhiasan, 2) Klaster Industri Garam, 3) Klaster Industri Gerabah dan Keramik Hias, 4) Klaster Industri Minyak Atsiri, 5) Klaster Industri Makanan Ringan. Diharapkan dengan telah terbitnya 35 Road Map tersebut pengembangan industri ke depan dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan dapat menjadi:

iv


1. Pedoman operasional Pelaku klaster industri, dan aparatur Pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). 3. Informasi dalam menggalang partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Kepada semua pihak yang berkepentingan dan ikut bertanggung-jawab terhadap kemajuan industri diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peta panduan (Road Map) ini secara konsekuen dan konsisten, sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Semoga Allah SWT meridhoi dan mengabulkan cita-cita luhur kita bersama menuju Indonesia yang lebih baik.

Jakarta,

November 2009

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

KATA PENGANTAR

vi


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................... iii DAFTAR ISI ......................................................... vii PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERANGKAT LUNAK DAN KONTEN MULTIMEDIA ......................................................

1

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI ELEKTRONIKA ...........................

9

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 131/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FASHION .................................. 35 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 131/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FASHION ................................................ 43 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 132/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAJINAN DAN BARANG SENI . .. 55

DAFTAR ISI

vii

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 132/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAJINAN DAN BARANG SENI . .. 63

viii


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERANGKAT LUNAK DAN KONTEN MULTIMEDIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu; PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

b. Bahwa industri perangkat lunak dan konten multimedia merupakan bagian dari industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri perangkat lunak dan konten multimedia;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik


Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/ P Tahun 2007;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kemen terian Negara Republik Indonesia sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERANGKAT LUNAK DAN KONTEN MULTI MEDIA. Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri perangkat lunak dan konten multimedia untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Konten Perangkat Lunak dan Multi media adalah industri yang terdiri dari:

a. Reproduksi Media Rekaman (KBLI 22301);

b. Reproduksi Film dan Video (KBLI 22302);

c. Industri Teropong dan Alat Optik (KBLI 33202);

d. Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya (KBLI 33204);


e. Jasa Konsultasi Piranti Lunak (KBLI 72200);

f. Jasa Kegiatan Data Base (KBLI 72400).

g. Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Komputer (KBLI 72900);

3. Pemangku Kepentingan adalah Pe merintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

4. Menteri adalah Menteri yang melaksana kan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pasal 2

(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. Pedoman operasional Aparatur Pe merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri perangkat lunak dan Konten Multimedia, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya


yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri perangkat lunak dan Konten Multimedia ataupun sektor lain yang terkait; c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan d. Informasi untuk menggalang duku ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijak an klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri perangkat lunak dan Konten Multimedia dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Pelaksanaan program/rencana aksi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4

(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambatlambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Presiden RI; Wakil Presiden RI; Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Gubernur seluruh Indonesia; Bupati/Walikota seluruh Indonesia; Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian. PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF dan INDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI ELEKTRONIKA

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II SASARAN BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd FAHMI IDRIS



PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

10


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia Hasil studi dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia (Studi Industri Kreatif 2007), teknologi informasi (Telematika) dalam hal ini dikelompokkan menjadi bidang Layanan Komputer dan Peranti lunak (LKPL) merupakan salah satu industri kreatif yang menjadi andalan dan harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Lapangan usaha yang merupakan bagian dari kelompok industri LKPL: 1. Jasa portal yang mecakup usaha jasa pelayanan yang menyediakan akses ke gerbang utama dari pusat enterprise knowledge yang merupakan hasil dari pengolahan data dan informasi, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Fasilitas yang disediakan misal: fasilitas untuk melakukan email, searching, chatting, akses ke berbagai sumber daya (resources); 2. Jasa multimedia lainnya; 3. Jasa konsultasi perangkat keras (hardware consulting) yang mencakup usaha jasa konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi peranti lunak. Konsultasi biasanya me nyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahnnya serta memberikan jalan keluar yang terbaik; LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

11

4. Jasa konsultasi peranti lunak yang mencakup usaha jasa konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain, dan pemrograman dari sistem yang siap pakai. Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan masalah, dan membuat peranti lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut, serta penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer; 5. Pengolahan data yang mencakup jasa untuk pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan; 6. Jasa kegiatan database yang mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan database, penyimpanan data, dan penyediaan database dari berbagai jenis data (seperti: data keuangan, statistik, ekonomi, atau teknis). Data dapat diakses oleh setiap orang yang memerlukan atau oleh sekelompok pengguna data; 7. Perawatan dan reparasi mesin-mesin kantor, akuntansi, dan komputer yang mencakup jasa perawatan dan reparasi, mesin kantor, mesin akuntansi, komputer, mesin ketik, dan perlengkapan; 8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer. Sedangkan struktur industri multimedia dapat digambar kan sebagai berikut:

12


Gambar I.1. Struktur industri konten multimedia

B. Pengelompokan Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia Kode industri dari industri kreatif kelompok Layanan Komputer dan Peranti lunak termasuk ke dalam kategori Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dan kategori Real Estate, usaha persewaan, dan Jasa Perusahaan (mengacu kepada KBLI 2005). Secara rinci kode industri dari kelompok Layanan Komputer dan Peranti lunak adalah sebagai berikut: Tabel 1. Kode Industri Kelompok Layanan Komputer dan Peranti lunak

Kode Industri (3 digit)

Deskripsi Kode Industri

Kategori Industri

Keterangan 64323 dan 64329

643

Jasa telekomunikasi

Transportasi, pergudangan, dan komunikasi

721

Jasa konsultasi perangkat keras (hardware consulting)

Real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan

72100


13

Kode Industri (3 digit)

Deskripsi Kode Industri

Kategori Industri

Keterangan

722

Jasa konsultasi peranti lunak


72200

723

Pengolahan data


72300

724

Jasa kegiatan database


72400

725

Perawatan dan reparasi mesinmesin kantor, akuntansi, dan komputer


72500

729

Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer


72900

Sedangkan untuk industri konten multimedia, secara garis besar dapat kita rangkum bahwa terdapat 2 (dua) format digital dan sumber konten, yaitu:

14

•

Digitized Contents: Konten yang ada sebelum era digital yang kemudian diformat ulang ke dalam bentuk digital, dan

•

Born-Digital Contents: Konten yang dari awal penciptaannya langsung dalam format digital.


BAB II SASARAN Arah dan sasaran yang ingin dicapai industri Peranti lunak adalah: 1. Menyediakan peranti lunak mobile dengan Embedded Content dalam bentuk Service sebagai jasa telekomunikasi baru, terutama menyambut era Broadband Wireless Access (BWA). 2. Memenuhi peluang pasar domestik yang besar setelah AS, China dan India untuk produk - produk telematika. Karena saat ini faktual yang ada bahwa belanja produk domestik telekomunikasi baru dimanfaatkan hanya sebesar < 5% 3. Memanfaatkan pasar bebas AFTA, APEC dan WTO secara optimal sebagai kendaraan untuk memasuki pasar internasional. Arah dan sasaran yang ingin dicapai industri Konten Multimedia adalah: Tahun 2010 – 2011 a. Fasilitasi Pendirian Pusat Desain Multimedia b. Fasilitasi ”Market Access” untuk pengembang konten lokal di pasar regional dan internasional c. Penerapan Standar Nasional untuk kemampuan perusahaan konten multimedia Tahun 2012 – 2014 Penyelenggaraan lomba dan kompetisi nasional internasional untuk pengembang konten multimedia. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

dan

15

a. Fasilitasi peluang ekspor produk konten multimedia baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. b. Terbangunnya jaringan informasi. c. Terciptanya iklim usaha yang kondusif. d. Pameran dan sosialisasi produk konten multimedia Indonesia ke pasar ASEAN khususnya dan Asia pada umumnya. e. Pameran dan sosialisasi produk konten multi media ke pasar Asia, Eropa dan Amerika. f. Terwujudnya industri konten mulitmedia yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.

16


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Strategi dan Kebijakan 1. Strategi a. Industri Perangkat Lunak Dalam siklus pengembangan industri peranti lunak nasional, akan menempuh strategi (a) Memberikan dukungan penuh pada industri peranti lunak lokal, dimana saat ini secara umum masih berklala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); (b) Membangun kemampuan industri peranti lunak dengan memberikan dorongan untuk menetapkan fokus pada produk tertentu dengan memperhatikan perkembangan produk global, sebagai acuan untuk menetapkan fokus; (c) Mendaya-gunakan kemampuan ini untuk menciptakan dan memenuhi pasar lokal. Dari ketiga strategi besar ini, diharapkan industri piranti lunak nasional dapat bersaing di pasar global. Berikut ini disampaikan model strategi pengembangan tersebut yang terdiri atas dua lingkaran, lingkaran dalam dan lingkaran luar. Inisiasi dimulai dari lingkaran dalam dengan membangun kemampuan technopreneuring, berbasis pada teknologi, menciptakan produk inovatif baru. Langkah yang perlu diambil penyatuan kekuatan Triple-Helix (Akademisi, Usahawan, dan Pemerintah). Kehadiran Technopark akan mempercepat konvergensi dari ketiga helix tersebut. Berbagai modus pembiayaan dapat diupayakan, temasuk mencari hibah LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

17

penelitian guna menciptakan produk awal (Prototip). Dalam hal ini pemerintah akan memainkan peran sebagai lokomotif penggerak, melalui kebijakan yang diturunkan, guna membukakan pasar lokal dan memberikan insentif finansial terbatas, baik dalam bentuk hibah ataupun bantuan natura. Termasuk fasilitasi kepada instrumen pembiayaan. Diharapkan industri di penghujung lingkaran dalam telah mampu untuk mulai masuk ke pasar global. Kerangka Pikir Pengembangan Industri Peranti lunak Mencapai skala ekonomis untuk membangun produk global sendiri Mencari Pendanaan Pengembangan Bisnis, (Venture Capital, Bank, Pemerintah, Pengusaha)

Aliansi dengan Industri TIK global untuk pengembangan produk global Meningkatkan Keterampilan sbg Industri Lokal ke Pasar Global Mulai di sini

Memilih & fokus terhadap peranti lunak andalan

Membangun Start-up Baru, krn memiliki lebih banyak Kemampuan TIK2 Pembiayaan

STRATEGI INDUSTRI PERANTI LUNAK 1.MENDUKUNG INDUSTRI LOKAL 2.MEMBANGUN KEMAMPUAN ATAS PRODUK-PRODUK GLOBAL TERTENTU 3.MENDAYAGUNAKAN KEMAMPUAN INI UNTUK PASAR LOKAL DAN GLOBAL

Membawa lebih banyak pekerjaan pengembangan untuk industri SW lokal

Memilih tempat utk Technopreneuring (Keahlian & Wirausaha)

Menjalin Kerjasama dgn Perguruan Tinggi untuk Riset dan Mendapatkan SDM Handal Memperluas kemampuan produk berdasarkan keterampilan atas Peranti lunak

Gambar III.1. Kerangka Pikir Pengembangan Industri Peranti Lunak

Lompatan besar terjadi pada industri peranti lunak yang telah mampu masuk ke lingkaran luar, sebagai pemain global, yang dimulai dengan menciptakan kemampuan dan cara berfikir serta cara bertindak sebagai layaknya pemain global yang telah matang. Sebagai strategi awal adalah membawa pekerjaan untuk industri peranti lunak lokal. Penerapan bakuan, seperti ISO-9001 dan/

18


atau CMMI, merupakan ukuran global untuk dapat menerima pekerjaan dari pasar global. Setelah terbukti mampu untuk mendapatkan pasar global, beberapa langkah untuk menciptakkan startup dimungkinkan. Di penghujung lingkaran luar, industri peranti lunak telah memiliki produk sendiri untuk pasar global. b. Industri Konten Multimedia Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan strategi yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut: 1. Pasar Mendorong penggunaan konten lokal terutama kepada seluruh lembaga pemerintah dengan merujuk kepada KepMen tentang TKDN 2. Infrastruktur •

Memfasilitasi pembangunan baru studio multimedia

•

Memperluas dan mempermudah internet & broadband

akses

3. Sumber Daya Manusia •

Pembangunan Pusdiklat Multimedia

•

Fasilitasi Sertifikasi Keahlian

A. Teknologi •

Pembangunan PUSLITBANG Multimedia

•

Mendorong para peneliti mendaftarkan karyanya ke kantor paten


19

B. Pendanaan •

Pengembangan skema pembiayaan modal yang lebih “bersahabat” dengan model UKM dan start-up company

•

Menjajaki kerjasama dengan pemodal ventura dari luar negeri untuk pendanaan modal awal (start-up capital)

C. Hukum •

Peningkatan Law Enforcement anti-pem bajakan

2. Kebijakan a. Industri Perangkat Lunak Kebijakan nasional untuk Industri Peranti Lunak akan meliputi: 1. Melahirkan kebijakan baru sebagai landasan untuk pengembangan usaha dan produksi, mencakup (a) kebijakan ekonomi, industri, dan telematika nasional, yang mencakup aspek Hukum, Peraturan Nasional, Peraturan Daerah, Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); (b) Kebijakan implementasi, yang mencakup aspek proteksi terhadap industri peranti lunak nasional; Aspek sinergi internal antar Triple-Helix. 2. Mengarahkan belanja pemerintah dalam bidang TIK sebagai motor pengerak pasar bagi industri nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk Insentif yang diberikan pemerintah. Pemberian dilakukan dengan prasyarat kemapuan dengan cara mengukur kemampuan dan / atau mem berikan ukuran industri peranti lunak yang layak menerima insentif tersebut.

20


Kebijakan bagi internal industri peranti lunak adalah: 1. Pembakuan dan sertifikasi – untuk jaminan mutu produk / jasa yang dihasilkan, mencakup: (a) Profesionalisme sebagai jaminan pengerjaan dilakukan oleh yang ahli dan pengalaman, serta memenuhi standar profesional tertentu; (b) Industri dapat memberikan jaminan atas produk/ jasa yang diberikan, sesuai dengan baku mutu / spesifikasi; (c) Hadirnya lembaga / manajemen penjamin proses pengerjaan oleh industri dilakukan secara bertanggung-jawab dengan mekanisme / prosedur baku, sehingga mudah untuk memantau pemenuhan baku mutu produk / jasa. 2. Pemberian akses informasi yang mencakup (a) Sarana dan prasarana telekomunikasi; (b) Informasi pasar dan sentra produksi; serta (c) Informasi perkembangan industri telematika. 3. Pemberian kemudahan infrastruktur berusaha yang mencakup (a) Prasarana dan sarana produksi; (b) Prasarana dan sarana usaha / business; (c) Prasarana dan sarana peningkatan kemampuan, Riset, Pendidikan dan pelatihan

b. Industri Konten Multimedia Konten digital bersifat intangible, dalam arti tidak memerlukan dimensi fisik; tidak pernah lapuk, keasliannya dapat tetap lestari tanpa tergantung frekuensi pemakaian serta dapat digandakan secara sempurna tanpa batas jumlah dengan biaya sangat minimal. Sebagai konsekuensinya, konten digital memerlukan pendekatan yang sangat berbeda dari segi penciptaan, organisasi, distribusi, dan pelestariannya. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

21

Dalam memahami konten digital dan menyusun kebijakan yang sesuai, pemerintah Selandia Baru merangkum lima elemen pokok yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kebijakan dan strategi di bidang konten digital ini. Penciptaan dan perlindungan konten: Born-digital content adalah informasi dalam fomat baru yang membutuhkan keterampilan baru untuk menciptakan dan menggunakannya, menyediakan peluang yang unik untuk inovasi dan kreativitas serta memerlukan suatu sarana baru untuk melindunginya dari pencurian dan penyalahgunaan. Akses dan pencarian konten: Konten dalam format digital, apakah born-digital, digitized atau hanya sekedar didata secara digital, bersaing dengan bermiliar-miliar konten lainnya dalam merebut perhatian pengguna potensial. Untuk itu, tersedianya mekanisme akses dan pencarian konten yang handal sangat penting (misal: design standards, metadata, search engine optimization, dll). Berbagi dan memakai konten: Dua dari karakterisitk konten digital adalah kemampuannya untuk diproduksi ulang dan didistribusikan tanpa biaya dan dengan resiko minimal, serta dapat digunakan berulang tanpa menjadi usang. Kemampuan bagi pengguna untuk dapat mencari konten yang relevan yang siap untuk digunakan, digunakan ulang, berbagi, penggunaan lain, serta penambahan dimensi baru adalah fiturfitur pokok yang harus terseda dalam era digital.

22


Mengelola dan melestarikan konten: Konten digital membuka kemungkinan untuk disimpan dalam pengelompokan dan volume yang jauh lebih besar dari kemungkinan yang terbatas jika kita menggunakan sarana fisik. Namun, sebagaimana sarana-sarana fisik yang akan menjadi usang, konten digital juga memiliki resiko hilang atau rusak dengan mudah. Oleh karena itu, mengelola dan melestarikan konten dibutuhkan untuk penggunaan berkelanjutan. Pemahaman dan kepedulian terhadap konten digital: Konten digital mengubah cara pandang kita terhadap informasi, pengetahuan, dan nilai material. Dalam transisi ke era digital ini, kita perlu memahami dan peduli akan lingkungan, peluang, dan tantangan konten digital agar dapat membuat pilihan, keputusan, dan investasi yang bijaksana. Jadi meskipun pasar yang menciptakan dan me ngembangkan konten digital, pemerintahlah yang mempunyai peran dalam mengembangkan enabling factors sehingga kelima elemen ter sebut dapat tertata dengan baik, misalnya pemerintah perlu mengambil insiatif untuk mendukung keanekaragaman budaya, mendorong wirausahawan konten lokal , dan bertindak sebagai fasilitator dengan meningkatkan kapabilitas dan menghilangkan segala hambatan regulasi yang tidak perlu dan hambatan-hambatan lainnya sebagai akibat regulasi lintas sektoral. Kebijakan yang juga memegang peranan penting antara lain eliminasi hambatan untuk bersaing sehat di bidang jasa jaringan, kebijakan yang mempromosikan investasi LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

23

di infrastruktur broadband, serta pengembangan konten dan kapabilitas di area pedesaan dan daerah terpencil. Kebijakan yang tepat dan ‘pro-digital content’ dapat dikembangkan dengan selalu mengacu kepada halhal sebagai berikut:

24

•

Mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang memacu peningkatan penciptaan serta diseminasi konten-konten digital buatan lokal

•

Menarik investor swasta asing maupun lokal untuk terjun ke bisnis konten multimedia

•

Mendorong terciptanya model-model bisnis yang inovatif dan berhasil mengembangkan pasar konten multimedia

•

Meningkatkan daya multimedia lokal

•

Meningkatkan ketrampilan dan kualitas para pekerja di industri konten multimedia

•

Mempromosikan kemampuan dan karya industri konten multimedia lokal dalam setiap kesempatan baik di dalam maupun di luar negeri.

saing

industri

konten




Mempromoskan kemampuan dan karya ndustr konten mu

lokal dalam setap kesempatan bak d dalam maupun d luar neg

Gambar III.2Digital Digital Content Gambar III.2 Content


25

26


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI Tahap pengembangan ini merupakan kegiatan pengembangan jangka menengah yang berkesinambungan, di mana seluruh outputnya memiliki karakter yang menghasilkan aplikasi-aplikasi peranti lunak yang merupakan keluaran industri kreatif, berbasis kebutuhan pasar, melalui sejumlah rencana aksi.

A. Industri Perangkat Lunak 1. Rencana Aksi 2010 

Fasilitasi Kompetisi Karya Cipta Peranti Lunak bekerja sama dengan komunitas TIK, KNRT, Depkominfo a.l. INAICTA, APICTA,



Fasilitasi inisiatif pembangunan RICE, IBC, Teknopark



Mendirikan instansi pengelola dan Penilai KIPI



Melakukan penyesuaian perhitungan untuk Industri Peranti Lunak.



Menetapkan standar kompetensi SDM TIK untuk Industri peranti lunak



Mendirikan Pusat Pengembangan peranti lunak komputer untuk Teknologi kreatif digital pada aplikasi Iklan, Film, Video, Photografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media



Mengusulkan perubahan Perubahan atas Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

TKDN

27

untuk pengadaan jasa pengembangan peranti lunak, berdasarkan Kompetensi SDM TIK, KIPI dan TKDN. 2. Rencana Aksi 2011 




Fasilitasi inisiatif pembangunan RICE, IBC, Teknopark



Fasilitasi tumbuhnya industri peranti lunak yang mampu mendukung akselerasi industri perangkat keras embeded systems



Fasilitasi Pengembangan peranti lunak komputer untuk Teknologi kreatif digital pada aplikasi Iklan, Film, Video, Photografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media



Mendirikan Badan Pengembangan Wirausaha Baru dan Pemasaran Ekspor produk dan jasa Peranti Lunak.

3. Rencana Aksi 2012

28






Fasilitasi inisiatif pembangunan Teknopark yang merupakan kelanjutan dari RICE dan IBC.



Fasilitasi tumbuhnya industri peranti lunak yang mampu mendukung akselerasi industri perangkat keras embeded systems




Fasilitasi Pusat Desain produk kreatif digital a.l. Film, Video, Photografi, Spatial, Game, Fashion, Seni pertunjukan, Desain, arsitektur, Musik, & Media



Fasilitasi ”Market Access” pengembang peranti lunak lokal di pasar regional dan Internasional.



Difusi dan Sosialisasi Kompetensi SDM TIK, KIPI dan TKDN sebagai pilar kekuatan Industri Piranti Lunak

4. Rencana Aksi 2013 

Fasilitasi Kompetisi Karya Cipta Peranti Lunak bekerja sama dengan komunitas TIK, KNRT, Depkominfo.



Fasilitasi Lunak.



Fasilitasi ”Market Access” pengembang peranti lunak lokal di pasar reginal dan Internasional.



Penyusun sistem “Countertrade” Peranti Lunak dan merumuskan kebijakannya.




pengembangan

Teknopark

Peranti

5. Rencana Aksi 2014 

Fasilitasi Kompetisi Karya Cipta Peranti Lunak bekerja sama dengan komunitas TIK, KNRT, Depkominfo.



Fasilitasi Lunak.



Fasilitasi ”Market Access” pengembang software lokal di pasar reginal dan Internasional.

pengembangan

Teknopark

Peranti


29



Fasilitasi “Countertrade” Peranti Lunak




B. Industri Konten Multimedia 1. Melakukan promosi dan introduksi mengenai potensi dan peluang game dan animasi pada masyarakat luas Kegiatan ini sangat penting mengingat persepsi negatif yang masih banyak beredar di kalangan masyarakat terhadap kedua bidang ini, khususnya pada bidang game teknologi mengingat bagaimana game dan animasi dapat menarik perhatian anakanak sehingga membuat mereka melupakan tanggung jawab dalam belajar, padahal game dan animasi juga memiliki potensi sebagai media edukasi jika dikembangkan secara tepat dan terencana. Adapun langkah-langkah promosi dan edukasi masyarakat ini perlu dilakukan misalnya melalui pameran-pameran yang diselenggarakan dalam ruang publik sehingga tidak menciptakan jarak dan kesan eksklusif. 2. Melakukan pengembangan game dan animasi berbasis mobile content untuk teknologi telepon seluler Penggunaan telepon seluler di Indonesia sendiri terlihat cukup tinggi sehingga menjadikan target pasar yang sangat menarik karena pemanfaatan teknologi game untuk ponsel tampaknya bisa dijadikan alternatif karena belum menjadi area yang banyak disentuh.

30


3. Melakukan penyelenggaraan kompetisi tahunan untuk mendorong peningkatan kualitas karya anak bangsa Kegiatan ini bisa diusahakan dengan adanya forum interaksi dan tatap muka antara para pembuat game dan animasi lokal yang berbakat (khususnya yang memiliki keterbatasan modal) dengan para pemberi modal/investor. 4. Membangun pusat data dan pengembangan produk game teknologi dan animasi Dengan adanya pusat data dan pengembangan dari hasil-hasil produk game teknologi dan animasi menjadi penting karena bisa berperan sebagai centre of excellence sekaligus research centre di Indonesia. Para pembuat game dan animasi yang potensial akan terdata dengan baik dan memudahkan kontak dengan pihak investor, serta yang paling penting adalah Indonesia memiliki database yang lengkap mengenai hasil karya anak bangsa dalam bidang game dan animasi ini. 5. Membangun pusat pelatihan animasi dalam negeri Kondisi praktisi animasi/industri Indonesia yang sangat sporadis dan belum terstandar akan menimbulkan masalah pada waktu harus bersamasama mengerjakan suatu proyek besar, baik untuk pasar lokal maupun kebutuhan outsorcing. Output yang dihasilkan bisa menjadi tidak sama satu sama lain karena prinsip-prinsip dasar animasi yang LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 130/M-IND/PER/10/2009

31

digunakan tidak sama, cara membaca prosedur dan teknis dokumen belum tentu sama dan ini akan menghasilkan keluaran yang tidak akurat dan konsisten sehingga memungkinkan untuk ditolak oleh pemberi pekerjaan. Untuk membangun suatu persepsi yang sama, dibutuhkan satu pusat pelatihan dengan satu standar tertentu baik software, hardware, dan materi pelatihan sehingga dapat dihasilkan suatu kesamaan persepsi tentang animasi dan prosedur produksi animasi. 6. Melakukan pembuatan studio animasi Dengan tersebarnya praktisi animasi di seluruh Indonesia, baik yang bekerja di studio swasta maupun yang sifatnya part-timer. Studio animasi yang dikelola pihak swasta belum dapat mencukupi kebutuhan produksi animasi untuk pasar lokal dan belum dapat menampung kebutuhan kerja para animator. Pada kenyataannya, para animator banyak yang hijrah mencari pekerjaan di jakarta, padahal sifat pekerjaan ini dapat dilakukan dengan metode pantau dan supervisi dari tempat lain. Untuk menumbuhkan industri animasi menurut data dari AINAKI, diperlukan sekurangnyanya 50 (lima puluh) studio yang tersebar sehingga jika berproduksi akan dapat menghasilkan 50 (lima puluh) film animasi dalam 1 bulan.

32



33

Tabel 1. Matriks Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Piranti Lunak

18

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 13 30/M-IND/PER/10/2009

34


Menciptakan iklim usaha yang kondusif

Melakukan kegiatan promosi pemasaran dalam dan luar negeri

Teknologi dan standardisasi

Penguatan struktur usaha

Sumber daya manusia

Pengembangan sarana dan prasarana

2

3

4

5

6

Program

1

No.

3 Fasilitasi Pusat Desain Konten Multimedia

2 Pembuatan studio animasi

1 Membangun pusat data dan pengembangan produk game dan animasi

1 Inventarisasi potensi industri game dan konten multimedia dalam negeri 2 Penetapan kriteria model bisnis game dan konten 1 Membangun pusat pelatihan animasi dalam negeri 2 Menetapkan standar kompetensi SDM TIK untuk industri game dan konten multimedia

3 Pembuatan film serial animasi karakter Indonesia 1 Penyusunan tim Pendayagunaan produk games dan animasi lokal 2 Menyusun kompetensi SDM TIK untuk industri game dan konten multimedia

2 Fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri

4 Studi kelayakan Pusat Desain Konten Multimedia dan 1 Fasilitasi kompetisi tahunan game dan animasi

3 Sosialisasi HAKI karya kreatif game dan konten

2 Pelaksanaan Forum tahunan konten mobile

1 Penyusunan Peraturan Pendayagunaan produk game dan animasi dalam negeri

Rencana Aksi

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pusat Daerah 2010

2011

Tahun 2012 2013

Tabel 2 Matriks Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Konten Multimedia 2014

19

Depperin, Depkominfo, KNRT, perguruan tinggi, komunitas kreatif, pemda Depperin, Depkominfo, KNRT, perguruan tinggi, komunitas kreatif, pemda

Depperin, Pemda, Depkominfo, Asosiasi, Pelaku usaha Depperin, Depkominfo, Depdiknas, perguruan tinggi, asosiasi Depperin, Pemda, Perguruan tinggi, asosiasi, pelaku usaha Depperin, KNRT, BNSP, Depnaker, pelaku usaha, Depkominfo, Perguruan tinggi Depperin, Depkominfo, KNRT, perguruan tinggi, pelaku usaha, pemda

Depperin, Depkominfo, KNRT, Depkumham, Perguruan tinggi, Pelaku usaha Depperin, Depkominfo, KNRT, Pemda, Pelaku usaha Depperin, Pemda, Depkominfo, Depkumham, KNRT, Pelaku usaha Depperin, Depkominfo, KNRT, Pemda, Pelaku usaha Depperin, Depkominfo, KNRT, Pemda, Komunitas TIK Depperin, Depdag, Pemda, Depkominfo, Perguruan tinggi, komunitas TIK Depperin, Depkominfo, komunitas kreatif Depperin, Depkominfo, Perguruan tinggi,Pelaku usaha Depperin, KNRT, Depnaker, pelaku usaha, Depkominfo, Perguruan tinggi

Pemangku Kepentingan

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 13 30/M-IND/PER/10/2009 Tabel 1. Matriks Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Kontent Multimedia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 131/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FASHION DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu; PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 131/M-IND/PER/10/2009

35

b. Bahwa industri fashion merupakan bagian dari kelompok industri pe nunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri fashion;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Fashion;


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia

36


Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);





8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri


37

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/ P Tahun 2007;


11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;


13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

38


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FASHION. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Fashion Tahun 20102014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri fashion untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Fashion adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Bordir/Sulaman (KBLI 17293); b. Industri Pakaian Jadi Rajutan (KBLI 17302); c. Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (KBLI 18101); d. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dan Perlengkapannya dari Kulit (KBLI 18102); e. Industri Bulu Tiruan (KBLI 18201); f. Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris (KBLI 18202); PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 131/M-IND/PER/10/2009

39

g. Industri Pencelupan Bulu (18203); h. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi (KBLI 19121); i. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/ Industri (KBLI 19122); j. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari (KBLI 19201).





a. Pedoman operasional Aparatur Pe merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Fashion, baik pengusaha maupun

40


institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Fashion ataupun sektor lain yang terkait; c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Fashion dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4

(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 131/M-IND/PER/10/2009

41

(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambatlambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. Pasal 5




PRAYONO


42

Presiden RI; Wakil Presiden RI; Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Gubernur seluruh Indonesia; Bupati/Walikota seluruh Indonesia; Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian. PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF dan INDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014


PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FASHION

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


43

44


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Fashion Fashion sendiri didefinisikan sebagai kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesories mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fashion serta distribusi produk fashion (Dep. Perdagangan/Indonesia Design Power). Pelaku inti dari industri fashion meliputi pemasok bahan baku, produsen eksportir maupun importir yang didukung oleh: (a) Unit Pelayanan Teknis, (b) Balai Besar Tekstil maupun Balai Besar Batik, (c) Akademisi/Perguruan Tinggi di bidang desain dan Teknologi Tekstil, (d) Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Pusat maupun Daerah, (d) Para desainer dan Perancang busana/perancang tekstil, (e) Asosiasi, (f) Lembaga Keuangan dan Perbankan serta instansi terkait lainnya.

B. Pengelompokan Industri Fashion Bila diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), seluruhnya ada 19 KBLI dimana 10 KBLI termasuk dalam sektor industri. Dari sepuluh yang masuk di sektor industri, untuk industri fashion lebih terfokus pada 3 (tiga) jenis industri yaitu: industri pakaian, industri alas kaki, dan industri aksesoris (tas, dompet, dll). Mata rantai industri fashion memiliki cakupan yang sangat luas, khususnya produk fashion berbasis tekstil yang didukung oleh pemasok bahan baku maupun bahan penolong yang banyak


45

terdapat di Indonesia. Bahan baku yang digunakan untuk produksi fashion dapat berupa kain tenun lembaran baik yang warna polos maupun bermotif, yang bersumber dari industri pertenunan dan perajutan. Di Indonesia terdaftar 1.044 perusahaan pertenunan/perajutan yang mempekerjakan hampir 345.000 orang dan kebanyakan berlokasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

46


BAB II SASARAN Untuk pengembangan jangka menengah (2010-2014), sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

Melanjutkan pemahaman mengenai trend dan desain produk fashion.



Meningkatnya produk fashion yang standardisasi dan pelindungan HKI.



Memperkuat brand dan komersialisasi produk fashion Indonesia.



Meningkatkan kemampuan dasainer fashion lokal mendunia ke pusat-pusat desain kelas internasional (mengikuti fashion week)



Menguatnya peran akademisi dalam memperkuat struktur pendidikan berbasis fashion melalui studio.



Menyebar luasnya pelatihan desain busana fashion di sentra-sentra potensial basis produksi fashion.



Meningkatnya nilai tambah rata-rata sebesar 12 %

menerapkan


47

48


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Strategi Strategi pembinaan dan pengembangan industri fashion dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: 

Penguatan kelembagaan Perbaikan kinerja pada setiap rantai nilai industri fashion yaitu pemasok bahan baku, produsen, dan konsumen. Tiap rantai nilai memiliki saling ketergantungan yang tinggi dengan rantai nilai lainnya sehingga pengembangan pemasaran produk juga sangat tergantung pada kelancaran hubungan atau kinerja masing-masing rantai nilai tersebut.

 Penetapan rencana induk pengembangan ekspor produk fashion Mewujudkan kesamaan fokus pengembangan ekspor pada komoditi atau jenis produk yang disepakati secara nasional. Rencana induk pe ngembangan ekspor produk fashion bagi produk ekspor dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat yang terdiri dari segmenting (segmen pasar yang dipilih), targetting (pasar sasaran untuk setiap produk), dan positioning (memposisikan produk apakah sebagai market leader atau market follower), dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif yang dimiliki dan keuntungan kompetitif yang akan diperoleh.


49



Memfasilitasi program kerjasama pengem bangan antarlembaga pemerintah atau nonpemerintah melalui pembentukan asosiasi Fasilitas tersebut terutama di bidang pengembangan produk, perbaikan mutu produk, pengusahaan banding hak paten sesuai dengan tuntutan konsumen, pemasaran, perijinan, dan lain-lain dimana asosiasi diharapkan dapat menjadi media untuk mempertemukan seluruh stakeholder untuk bersinergi.



Menciptakan atau merevitalisasi berbagai macam regulasi pemerintah yang mendukung ekspor Di antaranya adalah kebijakan yang terkait dengan bidang pemasaran antara lain tata cara atau prosedur perizinan ekspor/impor, kebijakan fiskal, pajak dan pungutan serta kebijakan pendukung pemasaran lainnya.



Pengumpulan informasi (forecasting) tren

dan

perkiraan

Pemerintah akan mengumpulkan berbagai macam informasi mengenai tren lokal dan tren internasional. Pemerintah akan mendapatkan informasi tentang tren internasional ini dari agensi tren luar negeri. Perkawinan antara tren lokal dan tren internasional ini akan melahirkan produk lokal yang memiliki jiwa modern. Bila hal ini dilakukan secara berkelanjutan, antisipasi tren setiap musim akan dapat dilakukan. Dengan demikian hal ini akan melahirkan statement of trend.

50




Interpretasi tren Tren internasional ini akan memerlukan interpretasi, interpretasi tren ini akan dilakukan oleh beberapa ahli tren yang memiliki kemampuan untuk me nerjemahkan tren. Dalam interpretasi tren, tren internasional akan dipadukan dengan tren lokal. Kemudian interpretasi tren tersebut akan dituangkan dalam sebuah buku. Buku tersebut akan dijadikan pedoman/acuan dalam setiap pelatihan di daerahdaerah basis potensi industri fashion.



Pelatihan pengembangan SDM kreatif Pelatihan pengembangan SDM kreatif dapat dilakukan melalui pusat maupun daerah dengan berbagai metode diantaranya in house training, setelah diadakan perpaduan antara tren produk lokal dan tren modern, pemerintah berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi tren tersebut ke daerah-daerah. Pelatihan tren ini dibuat berdasarkan tren yang berubah setiap musim.



Peragaan busana (Fashion show) Setelah diadakan pelatihan ke daerah-daerah, pemerintah mengadakan pameran/peragaan busana agar hasil/produk fashion dapat di expose diketahui oleh khalayak luas. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan tren internasional yang menandakan adanya kemajuan di bidang industri fashion.


51

B. Kebijakan Dalam kebijakan pengembangan industri fashion mengacu kepada kebijakan industri nasional yang berinduk kepada arahan pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan industri fashion diarahkan agar mampu tumbuh secara efisien, produktif, berdaya saing kuat, mandiri dan modern untuk mengantisipasi peluang dan tantangan di masa depan. Sehubungan hal tersebut diatas, pengembangan industri fashion ditujukan untuk: 1) Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada potensi sumber daya nasional, bertumpu kepada mekanisme pasar yang berkeadilan dan persaingan yang sehat. 2) Meningkatkan kontribusi industri fashion pada sektor industri dan ekonomi nasional, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. 3) Mewujudkan struktur industri fashion yang kuat dan tangguh dengan persebaran yang lebih merata. 4) Meningkatkan ragam, volume, dan nilai ekspor produk-produk industri fashion sehingga kontribusi nya terhadap nilai ekspor nasional makin besar. 5) Mewujudkan struktur ekonomi nasional yang lebih merata, meningkatkan kontribusi, dan peran industri fashion dalam sektor Industri dan ekonomi nasional serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 6) Mewujudkan pelestarian dan pengembangan produk-produk seni budaya yang berbasis kekhasan budaya etnik lokal dan nasional.

52


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran jangka menengah di atas adalah sebagai berikut: 

Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pe nyampaian informasi material,desain dan tren



Membantu pendaftaran dan perlindungan HKI



Pemberian insentif bagi penyelenggara event-event



Mengadakan survey kualitas bahan baku dan kualitas produk



Mendorong pemilihan produk desain dan perusahaan desain terbaik



Memfasilitasi lomba-lomba/ kompetisi secara periodik untuk memilih produk terbaik



Melanjutkan informasi tentang trend global.



Mengumpulkan desainer untuk interpretasi trend global dengan desain etnik.



Mengadakan pelatihan/training tentang trend.



Mensosialisasikan cara dan peraturan internasional produk busana fashion.



Trend dan Teknis Produksi Fashion



Mendorong industry dan desainer untuk turut dalam pameran-pameran produk fashion domestic dan internasional



Mengiklankan iklan layanan produk fashion dalam negeri”

masyarakat

pemasaran

“cintailah


53

54


Mengumpulkan informasi trend (reguler)

Meningkatkan Awarness produk fashion berbasis Brand (reguler)

Menciptakan iklim usaha yang kondusif (reguler)

Pengembangan / development (reguler)

Pengembangan teknologi proses, bahan baku (reguler)

2

3

4

5

Program

1

No.

Membuat trend statement dalam bentuk buku. Meningkatkan produk fashion yang menerapkan logo dan merek (branding) Membuka jaringan informasi pasar produk fashion Bantuan konsultasi dan kemudahan proses utk memperoleh HKI.

3

Pemanfaatan material baru dan material alternatif

2

1

3

2

Pelatihan/ Pembinaan sumber daya manusia UKM - Produsen, Pelatihan/Pembinaan keterampilan teknis produksi, Pelatihan/Pembinaan manajemen usaha dan produksi. Meningkatkan peran desainer dalam mengembangkan produk fashion yang memiliki kekuatan padu inspirasi lokal , berdasarkan trend international Pelatihan / kemampuan dasar Pemasaran. Pengembahan bahan baku dasar / material

1

1

2

1

2

Mencari informasi trend fashion internasional dan trend fenomena lokal Memadukan trend internasional dengan inspirasi etnik lokal

1

Rencana Aksi

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pusat Daerah 2010

2011

Tahun 2012 2013

2014

Tabel 1. Program Dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Fashion

7

Depperin, Perguruan Tinggi, Balai Depperin, Perguruan Tinggi, Asosiasi Desainer, Balai, MenRistek Depperin, Perguruan Tinggi, Asosiasi Desainer, Balai, MenRistek

Depperin, Perguruan Tinggi, Balai, Kelompok Desainer

Depperin, Perguruan Tinggi, Balai

Depperin, Depdag (BPEN), Dinas, Depbudpar Depperin, Perguruan Tinggi,HKI

Depperin, Depdag,Dinas, Balai, HKI,Depbudpar

Depperin, Depdag, KUKM, Asosiasi Desainer, Perguruan Tinggi Depperin, Depdag, KUKM

Depperin, Depdag, KUKM

Pemangku Kepentingan

Lampran Peraturan Menter Perndustran RI Nomor : /M-IND/PER/0/00

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 132/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAJINAN DAN BARANG SENI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu; PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 132/M-IND/PER/10/2009

55

b. Bahwa industri kerajinan dan barang seni merupakan bagian dari kelompok industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri kerajinan dan barang seni;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kerajinan dan Barang Seni;


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

56


Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);






57

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/ P Tahun 2007;


11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Orga nisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;


13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Departemen Per industrian;

58


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAJINAN DAN BARANG SENI. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kerajinan dan Barang Seni Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri kerajinan dan barang seni untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Kerajinan dan Barang Seni adalah industri yang terdiri dari :

a. Industri Bordir / Sulaman (KBLI 17293);

b. Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu (KBLI 20291);

c. Industri Anyam-anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu (KBLI 20292);

d. Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Mebeller (KBLI 20293).


59





a. Pedoman operasional Aparatur Pe merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Kerajinan dan Barang Seni, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Kerajinan dan Barang Seni ataupun sektor lain yang terkait;

c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan

60


d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Kerajinan dan Barang Seni dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4

(1) Kementerian buat laporan Menteri atas rencana aksi dalam Pasal 3

Negara/Lembaga mem kinerja tahunan kepada pelaksanaan program/ sebagaimana dimaksud ayat (1).

(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-


61

lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. Pasal 5




PRAYONO


62

Presiden RI; Wakil Presiden RI; Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Gubernur seluruh Indonesia; Bupati/Walikota seluruh Indonesia; Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAJINAN DAN BARANG SENI

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


63

64


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Kerajinan dan Barang Seni Berdasarkan nomor HS, ruang lingkup industri kerajinan dan barang seni mencakup Nomor HS 44, 46, 58, 65, 67, 71 dan 95. Berdasarkan kriteria nilainya, industri ini dapat di kelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu: 1) Industri Kerajinan Anyaman Adalah industri yang berbahan baku serat-serat, baik serat alam maupun serat buatan untuk menjadi produk anyaman. Berdasarkan jenis bahan bakunya maka industri anyaman ada anyaman rotan, anyaman bambu (KBLI 20291), anyaman mendong, anyaman pandan, anyaman purun, anyaman ketak, anyaman jangan, anyaman lidi, anyaman lontar, anyaman agel dan anyaman eceng gondok serta anyaman keladi air dan anyaman plastik/nilon (KBLI 20292). 2) Industri Kerajinan Bordir dan Sulaman Adalah industri yang berbahan baku benang dan kain/tekstil dengan proses produksi menjadi bordir dan sulaman. Berdasarkan jenis kegunaannya maka industri bordir/sulaman ada bordir busana/ gaun/asesorisnya serta bordir untuk perlengkapan rumah tangga : sprei, sarung bantal, taplak meja, tutup televisi/dispenser/audivisual (KBLI 17293).


65

3) Industri Kerajinan Kayu Adalah industri yang berbahan baku kayu dengan proses produksinya menjadi kerajinan kayu. Berdasarkan jenis kegunaannya maka industri kerajinan kayu ada, pigura, ukiran kayu, kerajinan kayu, sarung golok (KBLI 2093), talenan kayu, perabot dari kayu (KBLI 2094). 4) Industri Kerajinan Mainan Anak-anak Adalah industri yang berbahan baku kayu/kain dengan proses produksi menjadi mainan anak-anak. Berdasarkan jenis bahan baku dan kegunaannya ada produk boneka, mainan anak dan education toys (KBLI 36943). 5) Industri Kerajinan Alat Musik Adalah industri yang berbahan baku kayu/kulit dengan proses produksi menjadi alat-alat musik. Berdasarkan jenis bahan baku dan kegunaannya ada produk gitar, gamelan, sasando, angklung, seruling dan sebagainya (KBLI 36942).

B. Pengelompokan Industri Kerajinan dan Barang Seni Pengelompokkan industri kerajinan dan barang seni seperti industri kerajinan anyaman, kerajinan kayu, kerajinan mainan anak-anak dan kerajinan alat-alat musik ke dalam kelompok industri hulu, industri antara dan industri hilir tidak dapat dilakukan karena memang pohon industri (proses produksinya) pendek. Sedangkan untuk industri bordir/sulaman dapat dikelompokkan atau dikategorikan dalam kelompok indusri tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan rincian sebagai berikut:

66


a. Kelompok Industri Hulu Termasuk dalam Industri Hulu adalah industri serat dan benang di dalamnya adalah: •

Industri Serat Alam yang memproduksi serat alam seperti kapas, sutera, rami, wol dan lain sebagainya.

•

Industri Serat Buatan Staple yang mengolah PX, PTA, MED dan Pulp kayu menjadi serat pendek seperti polyester, nylon, rayon dan lain sebagainya.

•

Industri Benang Filamen yang mengolah PX, PTA, MEG dan pulp kayu menjadi benang filament seperti polyester, nylon, rayon dan lain sebagainya.

•

Industri Pemintalan yang memproduksi benang dari bahan baku berupa serat buatan maupun serat alam atau campuran keduanya.

•

Industri Pencelupan Benang untuk memberikan efek warna pada benang.

b. Kelompok Industri Antara •

Industri Pertenunan (Weaving) yang mengolah benang menjadi kain tenun mentah (grey fabric).

•

Industri Perajutan (Knitting) yang mengolah benang menjadi kain rajut mentah (grey fabric).

•

Industri Pencelupan (Dyeing) yang mengolah kain mentah menjadi kain setengah jadi dengan memberikan efek warna pada kain.

•

Industri Pencapan (Printing) yang mengolah kain mentah menjadi kain setengah jadi dengan memberikan efek motif warna pada kain.


67

•

Industri Penyempurnaan (Finishing) yang mengolah kain setengah jadi menjadi kain jadi (finish fabric).

•

Industri Non Woven yang mengolah serat atau benang menjadi kain selain melalui proses tenun atau rajut.

c. Kelompok Industri Hilir Termasuk dalam Industri Hilir adalah industri yang memproduksi barang-barang jadi tekstil konsumsi masyarakat, diantaranya adalah:

68

•

Industri Pakaian Jadi (Garmen) yang mengolah kain jadi menjadi pakaian jadi baik kain rajut maupun kain tenun.

•

Industri Embroideri yang memberikan efek motif atau corak pada kain jadi ataupun barang jadi tekstil.

•

Industri Produk Tekstil lainnya yang mengolah kain jadi menjadi produk tekstil lainnya selain pakaian jadi.


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010 - 2014) -

Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri kerajinan dan barang seni melalui pendekatan klaster IKM yang lebih bersinergi kepada setiap pemangku kepentingan, dan pendekatan OVOP (One Village One Product) yang berbasis kompetensi inti industri daerah Kabupaten/Kota.

-

Terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui sitem perpajakan dan pelarangan ekspor bahan mentah non-olahan guna melindungi kebutuhan bahan baku industri kerajinan dan barang seni.

-

Terbentuknya basis usaha industri kerajinan dan barang seni yang tangguh didukung SDA yang baik dan SDM kreatif, terampil yang mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi.

-

Peningkatan produktivitas, effisiensi, mutu dan desain yang inovatif dengan kreasi menarik bagi produk industri kerajinan dan barang seni pada sentra-sentra potensial.

-

Terwujudnya industri kerajinan dan barang seni nasional yang mampu bersaing dipasar dalam dan luar negeri.


69

Tolok ukur sasaran pengembangan: Tolok Ukur

2009

2014

Unit Usaha

815.705 Unit

1.108.543 Unit

Tenaga Kerja

1.901.705 Orang

2.671.195 Orang

Nilai Produksi (Rp.)

13.200.835 Juta

18.542.310 Juta

Nilai Ekspor (US$)

134.088.300

172.236.427

- Berkembangnya jumlah unit usaha industri kerajinan dan barang seni mencapai sebesar 7,18% rata-rata per tahun, tenaga kerja 8,10% per tahun. - Peningkatan ekspor produk kerajinan dan barang seni rata-rata per tahun 5,69% atau senilai US$ 17.629.624 dengan mutu produk diakui dalam pasar internasional.

B. Jangka Panjang (2010 – 2025) - Terbentuknya basis kompetensi inti industri kerajin an dan barang seni dalam rangka pengembangan OVOP dan terciptanya produk-produk unggulan daerah yang dan bermutu dan berdesain menarik didukung sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, terampil dan ahli dibidang desain produk.

70

-

Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan bersinergi pada instansi/lembaga yang terkait dalam rangka pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni dan meningkatnya rantai nilai kerajinan dan barang seni.

-

Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas atas kinerja pembinaan yang dilakukan dan kinerja champion dari klaster industri kerajinan dan barang PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI KREATIF dan INDUSTRI KREATIF TERTENTU Tahun 2010 - 2014

seni secara profesional dalam aspek-aspek sebagai berikut:  Pemasaran •

Memperkuat peran pasar spesifik produk industri kerajinan dan barang seni di dalam negeri.

•

Pemantapkan kemampuan market intelegen dalan perannya dalam penetrasi pasar lokal dan global.

•

Memperbanyak jumlah showroom/counter/ outlet produk industri kerajinan dan barang seni di pasar modern dan pariwisata di dalam negeri diberbagai corner store/ mini-market di stasiun KA, Bandara, POM Bensin, serta ruang pamer di Kedubes RI di berbagai negara.

•

Peningkatan pemanfaatan website portal IKM di internet.

 Teknologi proses dan standardisasi; •

Pengembangan peran mesin dan peralatan untuk peningkatan mutu dan desain produk kerajinan dan barang seni.

•

Peningkatan upaya mendorong dan fasilitasi HaKI, Standardisasi mutu dan sertifikasi CE-Mark bagi produk-produk kerajinan dan barang seni.

•

Optimalisasi peranan teknologi proses dan pewarnaan produk kerajinan dan barang seni.

 Pengembangan desain dan kreasi inovasi produk sistim komputerisasi; LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 132/M-IND/PER/10/2009

71

72

•

Sentra Produksi; melakukan optimalisasi sistim jejaring bisnis dan pemasaran (Network Technology System) bagi industri kerajinan dan barang seni.

•

Stakeholder; pemantapan perluasan jaringan kerjasama (networking) industri kerajinan dan barang seni pada lembaga perguruan tinggi, lembaga NGO lokal dan asing. Lembaga perdagangan serta lembagalembaga penelitian untuk peningkatan mutu dan desain produk.


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Visi pengembangan industri kerajinan dan barang seni adalah “Menjadikan produk kerajinan dan barang seni sebagai basis produk kerajinan dunia”. Untuk mencapai visi tersebut, maka kebijakan pengembangan industri kerajinan dan barang seni diarahkan untuk menjawab tantangan era globalisasi perdagangan, mampu meng antisipasi perkembangan perubahan selera pasar dan pesan yang cepat. Persaingan internasional merupakan perspektif baru semua negara, maka strategi pengem bangan IKM ke depan harus mengembangkan ke mampuan daya saing produk kerajinan dan barang seni yang tangguh di pasar internasional. Dengan memperhatikan rencana dan arah Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dibidang industri, maka pengembangan industri kerajinan dan barang seni harus ada dukungan dari sektor-sektor terkait, secara garis besar meliputi kebijakan; a) Pengembangan inovasi dan kreasi desain produk kerajinan dan barang seni berbasis budaya daerah. b) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkat dan rantai nilai dalam klaster. c) Peningkatan kemampuan SDM, pengembangan kompetensi inti industri unggulan daerah, OVOP dan klaster industri.


73

d) Penetapan prioritas persebaran industri kerajinan dan barang seni mengacu pada kompetensi inti dan unggulan daerah. e) Peningkatan mutu, kreasi kerajinan dan barang seni.

dan

inovasi

desain

f) Penerapan HaKI, standardisasi kerajinan dan barang seni. g) Memperkuat jejaring pemasaran kerajinan dan barang seni. Kebijakan yang sifatnya fasilitasi dan mengatasi masalah aktual akan diprioritaskan untuk dilakukan bersama pemerintah daerah, dan dunia usaha serta dikembangkan pada pihak-pihak yang terkait, atau melalui keterkaitan dengan usaha besar dalam pengambangan industri kerajinan dan barang seni.

B. Strategi  Strategi Pokok a. Pengembangan klaster kerajinan dan barang seni; melalui pengembangan beberapa tahapan, yaitu; (1) diagnosis; (2) sosialisasi dan mobilisasi; (3) kolaborasi; (4) implementasi, (5) monitoring dan evaluasi. Pada tahapan kolaborasi klaster industri kerajinan dan barang seni ditetapkan Champion, pemasok dan pembinaan dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinerji. b. Pengembangan sentra dan revitalisasi UPT IKM kerajinan dan barang seni; pada sentra/ UPT dapat difungsikan dan dilakukan kegiatan pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan teknologi proses/produksi dan desain, dukungan

74


sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM industri kerajinan dan barang seni. c. Pengembangan industri kerajinan dan barang seni melalui OVOP; pengembangkan kompetensi inti yang berbasiskan unggulan daerah apada sentra-sentra potensial dan dukungan ketersediaan bahan baku, teknologi dan keterampilan perajin, serta nilai seni budaya, etnis dan nialai tradisional setempat. d. Prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri kerajinan barang seni agar selalu berusaha secara effisien dan profesional. e. Kerjasama antar stakeholder dan dunia usaha; dilakukan untuk menciptakan kerjasama sinerji dan keterpaduan program pembinaan dan pengembangan. f. Mendorong tumbuhnya iklim usaha yang lebih kondusif untuk mendorong meningkatkan gairah usaha industri kerajinan dan barang seni dengan program yang sesuai arah kebijakan pengembangan IKM kerajinan.  Strategi Operasional: a. Peningkatan Kapabilitas SDM; Pengetahuan keterampilan teknis desain, manajemen produksi, terutama kemampuan menghasilkan produk berkualitas dan desain yang menarik melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis produksi dan desain melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 132/M-IND/PER/10/2009

75

b. Modernisasi Mesin dan Peralatan; Sebagian besar perajin industri kerajinan barang seni masih menggunakan peralatan yang sederhana. Demikian pula UPT secara operasional menjadi ujung tombak pengem bangan teknologi perlu direvitalisasi dan sehingga perlu dilakukan revitalisasi lebih lanjut melalui bantuan mesin/peralatan lebih modern untuk modernisasi/ revitalisasi UPT serta fungsionalisasi peran KUB. c. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan; Perajin industri kerajinan dan barang seni umumnya mempunyai posisi tawar yang rendah pada berbagai pihak. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan KUB, Assosiasi atau bentuk lain yang dapat memperkuat akses permodalan dan pemasaran produk industri kerajinan dan barang seni. d. Pengembangan dan Perluasan Jejaring Pemasaran; Kerjasama antar pemangku kepentingan melalui pembentukan sistim yang sinkron dan harmonis pada kebijakan dan program lintas sektoral pendukung industri kerajinan dan barang seni yang akan menghasilkan kinerja dengan sinerji yang kuat.

C. Indikator Pencapaian Indikator pencapaian visi yang telah ditetapkan dapat diketahui dari pencapaian sasaran/target ekspor yang telah ditetapkan yaitu meningkat setiap tahunnya sebesar 5,69%. Disamping itu semakin meluasnya negara tujuan ekspor dapat dipakai sebagai indikator capaian.

76


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI Berdasarkan arah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dibidang industri maka arah dan rencana pengembangan industri kerajinan dan barang seni yang perlu dilakukan atas dukungan sektor-sektor terkait, rencana aksi pengembangan yang akan dilaksanakan untuk jangka pendek dan jangka menengah, sebagai berikut :

A. Jangka Menengah (2010 - 2014): Tahap pengembangan dalam jangka menengah yang akan dilakukan dengan kegiatan program, sebagai berikut: 1) Menciptakan iklim usaha yang konsusif. 2) Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pemasaran dalam dan luar negeri. 3) Meningkatkan teknologi dan standardisasi. 4) Memperkuat struktur usaha. 5) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. 6) Memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana.

B. Jangka Panjang (2015 – 2025): Tahap pengembangan dalam jangka panjang yang akan dilakukan dengan kegiatan program, sebagai berikut: 1) Perkuatan iklim usaha yang kondusif 2) Perkuatan program promosi dan pemasaran melalui berbagai metode, media dan sasaran yang lebih


77

terarah kepada segmen pasar potensial, baik pasar dalam maupun luar negeri. 3). Pengembangan teknologi proses, mutu dan desain produk serta penerapan standardisasi. 4). Peningkatan kemampuan SDM perajin di bidang pengetahuan membaca gambar desain dan mendesain produk melalui sistem komputerisasi atau desain grafis bagi para pelaku usaha kerajinan dan barang seni di sentra-sentra produksi yang berorientasi ekspor. 5). Penggalakkan penerapan sistem standar ISO 9001, ISO 14000 dan yang sangat urgen standardisasi CE-Mark berupa tanda CE yang akan diberlakukan secara penuh oleh Uni Eropa pada tahun 2012. Program pengembangan dengan pendekatan klaster menjadi sasaran dan rencana aksi dalam pengembangan industri kerajinan dan barang seni untuk memantapkan kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJP) yang secara terus menerus dikembangkan pada tiga pola program kerjasama, yaitu : 1) Kerjasama antara perusahaan; 2) Kerjasama antara perusahaan dengan lembaga pendukung; 3) Kerjasama antara perusahaan dan pemerintah. Wilayah pengembangan klaster kerajinan dan barang seni, diarahkan pada wilayah dan sentra potensial dengan ketersediaan bahan baku secara baik, dan perusahaan inti selaku produsen, dan adanya eksportir yang berorientasi di wilayah tersebut. Wilayah yang menjadi lokus dan fokus pengembangan klaster dilakukan adalah : di daerah kabupaten/kota yang potensial, lintas kabupaten/kota dalam provinsi, dan tidak menutup

78


kemungkinan lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi. Sedang pemangku kepentingan pada industri kerajinan dan barang seni, terdiri dari : Pelaku inti, meliputi perajin kerajinan dan barang seni. Pelaku pendukung, merupakan anggota klaster lainnya yang bersifat mendukung kegiatan inti, seperti : a) Industri mesin dan peralatan; b) Industri penghasil bahan pewarnaan; c) Pusat pelatihan desain dan pewarnaan; d) Sentra/UPT kerajinan dan barang seni; e) Balai Besar kerajinan dan Batik Yogyakarta; f) Lembaga/ perusahaan yang mempunyai kompetensi dalam melakukan standardisasi dan sertifikasi produk, serta intansi terkait lainnya di tingkat Pusat dan Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah, bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank, serta Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi.


79

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 132/M-IND/PER/10/2009

Tabel Program dan Rencana Aksi Pengembangan Tabel1. 1 Program dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Kerajinan &Industri Barang Seni Kerajinan & Barang Seni No

Program

1 Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif

Rencana Aksi

Pusat Daerah

1 Memberikan bimbingan dan kemudahan dalam pengurusan perijinan usaha dan kepastian tempat usaha bagi industri

2010

2011

Tahun 2012

2013

2014

Pemangku Kepentingan Depperin, Pemda Prov,

√

√

Pemda Kab/Kota

kreatif. 2 Memberikan dukungan insentif fiskal bagi industri kreatif. 3 Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HaKI.

Depperin, Dep. Keu

√

Depperin, Depkumham

√

4 Memberikan keberpihakan akses pemasaran dalam negeri khususnya untuk pembelian pemerintah dan pengamanan

Depperin, BAPPENAS, Meneg BUMN, Dep.

√

Perdagangan, Meneg Kop

pasar dalam negeri bagi industri kreatif.

& UKM

5 Memberikan keberpihakan dalam penyediaan scheme kredit pembiayaan yang mudah dan murah bagi industri

Depperin, BAPPENAS, Meneg BUMN, Dep.Keu,

√

Meneg Kop & UKM, BI,

kreatif.

Perbankan/Non Bank

6 Memberikan keberpihakan penyediaan bahan baku dalam negeri bagi industri

Depperin, Dep. √

Perdagangan, Dep. ESDM,

kreatif.

Dep. Hut, DKP

7 Memberikan keberpihakan dukungan pengembangan institusi/lembaga pendukung untuk peningkatan kompetensi

Depperin, Depnaker, √

√

SDM bagi industri kreatif.

Pemda Prov, Pemda Kab/Kota

8 Memberikan keberpihakan dukungan

Depperin, Meneg Ristek,

research & development dibidang pengembangan bahan baku/penolong,

Depdiknas, Meneg BUMN,

BPPT, LIPI, Depdiknas, √

Dunia Pendidikan

teknologi, pasar dan desain bagi industri kreatif. 2 Pengembangan Promosi dan Pemasaran

1 Memfasilitasi penyelenggaraan dan atau partisipasi pameran murni (exhibition) atau pameran dagang (trade fair) tingkat

Depperin, Dep. √

√

internasional di dalam dan di luar negeri. 2 Memfasilitasi positioning dan branding produk industri kreatif.

prospectif buyer di dalam maupun di luar

Depperin, Depdag, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha Depperin, Dunia Usaha,

√

√

negeri.

multilateral dengan negara yang menjadi

Pemda Prov, Pemda Kab/Kota, Lembaga Terkait

4 Memfasilitasi perluasan pasar melalui kerjasama bilateral, regional dan

BUMN, Pemda Prov, Pemda Kab/Kota

√

3 Memfasilitasi temu usaha (business matching) dan atau kemitraan dengan

Perdagangan, Meneg

Depperin, Depdag √

target strategis ekspor bagi industri kreatif. 5 Memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri kreatif melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur.

Depperin, Depdag, Meneg √

√


13

80


Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 132/M-IND/PER/10/2009 3 Pengembangan Standar Teknologi dan Mutu 1 Memfasilitasi pengiriman tenaga ahli untuk Produk

pendampingan penerapan desain produk dan atau desain kemasan sesuai potensi

Depperin, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha,

√

Lembaga Terkait

pasar bagi industri kreatif. 2 Memfasilitasi pengiriman tenaga ahli untuk pendampingan penerapan sistem manajemen mutu (TQM, SNI 19000 dan


√

Lembaga Terkait

ISO 9000) bagi industri kreatif. 3 Memfasilitasi pengiriman tenaga ahli untuk pendampingan penerapan standar produk dan standar proses produksi bagi industri


√

Lembaga Terkait

kreatif. 4 Memfasilitasi pengiriman tenaga ahli untuk pendampingan penggunaan dan perawatan teknologi produksi tepat guna, termasuk


√

Lembaga Terkait

ICT, bagi industri kreatif. 5 Memfasilitasi pengiriman tenaga ahli untuk pendampingan pemilihan dan penyimpanan bahan baku dan bahan penolong bagi


√

Lembaga Terkait

industri kreatif. 4 Pengembangan Kompetensi SDM

1 Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan

Depperin, Depdag, Meneg

TOT maupun pelatihan biasa bidang teknik, bisnis, kewiraswastaan dan manajemen, bekerjasama dengan lembaga pendidikan,

BUMN, Pemda Prov, √

√

Pemda Kab/Kota, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan,

dunia usaha dan institusi terkait di dalam

Depdiknas, Depnaker,

dan luar negeri.

Lembaga Terkait

2 Memfasilitasi pemagangan dan studi banding bekerjasama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan institusi terkait, di


√

Lembaga Terkait

dalam maupun di luar negeri. 3 Memfasilitasi pengembangan inkubator bekerjasama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan institusi terkait di dalam


√

Lembaga Terkait, Meneg

negeri. 5 Pengembangan Akses Bahan Baku

BUMN

1 Memfasilitasi pengamanan pasokan bahan baku melalui pengembangan terminal bahan baku yang berkualitas dan harga

Depperin, Depdag, Meneg √

√

√

√


yang kompetitif bagi industri kreatif. 2 Memfasilitasi dan mendorong penggunaan bahan baku dan bahan penolong alternatif yang ramah lingkungan bagi industri kreatif.

Depperin, Meneg Ristek, BPPT, LIPI, Pemda Kab/Kota


14

81

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 132/M-IND/PER/10/2009

6 Pengembangan Akses Pembiayaan

1 Memfasilitasi peningkatan kemampuan

Depperin, Depkeu, BI,

untuk mengakses ke lembaga keuangan/perbankan melalui supervisi/advokasi dalam penyusunan

Perbankan/Non Bank, √

√

proposal dan perbaikan pembukuan

Dunia Pendidikan, Meneg Kop & UKM, Pemda Prov, Pemda Kab/Kota

perusahaan. 2 Memfasilitasi temu usaha dengan lembaga

Depperin, Depkeu, BI,

keuangan perbankan dan non bank bagi industri kreatif.

Perbankan/Non Bank, √

√

Meneg Kop & UKM, Dunia Pendidikan, Pemda Prov, Pemda Kab/Kota

3 Memfasilitasi pembuatan profil usaha bagi

Depperin, BI, Perbankan/

industri kreatif untuk kemudahan mendapatkan akses pembiayaan dari

7 Pengembangan Kelembagaan Bisnis/Usaha

Non Bank, Meneg Kop & √

√

UKM, Dunia Pendidikan,

lembaga keuangan perbankan dan non

Pemda Prov, Pemda

bank.

Kab/Kota

1 Memfasilitasi pengembangan dan perkuatan Asosiasi, KUB, Koperasi bagi industri kreatif.

Depperin, Dunia Usaha, √

√

Meneg Kop & UKM, Pemda Prov, Pemda Kab/Kota

2 Memfasilitasi pengembangan dan

Depperin, Dunia Usaha,

penguatan institusi pendukung UPT dan BDS untuk lebih berperan menjadi Center of

Meneg BUMN, BPPT, √

√

Excellence sebagai sarana kemandirian dan

Dunia Pendidikan, Pemda Prov, Pemda Kab/Kota

inovasi bagi industri kreatif. 3 Memfasilitasi pengembangan Showvase

Depperin, Depdag, Meneg

Center sebagai sarana uji coba pasar dan pembelajaran perilaku customer secara

Kop & UKM, Meneg BUMN, √

√

langsung (outlet) maupun tidak langsung

Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, Pemda Prov

(online). 4 Meningkatkan kerjasama dengan perguruan

Depperin, Dunia Usaha,

tinggi, dunia usaha dan praktisi serta pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan industri kreatif kerajinan

Dunia Pendidikan, BI, √

√

barang seni unggulan daerah dengan

BAPPENAS, BPPT, Meneg BUMN, Pemda Prov, Pemda Kab/Kota, Depdag.

pendekatan OVOP. 8 Pengembangan Research and Development (R&D)

1 Memfasilitasi pengembangan bahan baku alternatif yang ramah lingkungan untuk

Depperin, Meneg Ristek, √

BPPT, LIPI, Dunia

industri kreatif.

Pendidikan, Dekdiknas

2 Memfasilitasi pengembangan inovasi teknologi tepat guna, termasuk ICT yang lebih efisien, efektif dan produktif bagi

Depperin, Meneg Ristek, BPPT, LIPI, Dunia

√

Pendidikan, Depdiknas.

industri kreatif. 3 Memfasilitasi pengembangan inovasi desain untuk mengantisipasi perkembangan tren

Depperin, Depdag, Dunia √

Pendidikan, Dunia Usaha

pasar bagi industri kreatif. 4 Memfasilitasi pengembangan standar produk/standar proses produksi bagi

Depperin, BSN, Depdag, √

Dunia Pendidikan, Dunia

industri kreatif. 5 Memfasilitasi benchmarking produk, tren dan peluang pasar bagi industri kreatif.

Usaha Depperin, Depdag, Dunia

√

Usaha, Dunia Pendidikan

6 Memfasilitasi eksplorasi potensi industri kreatif kerajinan dan barang seni unggulan daerah.

Depperin, Dunia Usaha, √

√

Dunia Pendidikan, Pemda Prov, Pemda Kab/Kota

15

82


PETA PANDUAN (Road Map)

Recommend Documents