PETA PANDUAN (Road Map) Tahun

Buku III

PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN PETA PANDUAN (Road Map) 2009 PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014

ii


KATA PENGANTAR Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014 di bidang perekonomian menargetkan pertumbuhan ekonomi ratarata 7 %, tingkat pengangguran menjadi berkisar 5 6%, tingkat kemiskinan diharapkan menjadi 8 -10%, dan diperlukan investasi sekitar Rp. 2.000 triliun tiap tahun. Untuk itu, sektor industri diharapkan menjadi penggerak utama (prime mover) mampu berkontribusi lebih dari 26% terhadap PDB pada tahun 2014, dan mampu tumbuh minimal 1,5% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh pada tahun 2025, menghadapi tantangan dan kendala yang ada, serta merevitalisasi industri nasional, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT telah tersusun 35 Road Map (peta panduan) pengembangan klaster industri prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) sebagai penjabaran Perpres 28/2008, yang disajikan dalam 6 (enam) buku, yaitu: 1. Buku I, Kelompok Klaster Industri Basis Industri Manufaktur (8 Klaster indutri), yaitu: 1) Klaster Industri Baja, 2) Klaster Industri Semen, 3) Klaster Industri Petrokimia, 4) Klaster Industri Keramik, 5) Klaster Industri Mesin Listrik & Peralatan Listrik, 6) Klaster Industri Mesin Peralatan Umum, 7) Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil, 8) Klaster Industri Alas Kaki.

KATA PENGANTAR

iii

2. Buku II, Kelompok Klaster Industri Berbasis Agro (12 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawit, 2) Klaster Industri Karet dan Barang Karet, 3) Klaster Industri Kakao, 4) Klaster Industri Pengolahan Kelapa, 5) Klaster Industri Pengolahan Kopi, 6) Klaster Industri Gula, 7) Klaster Industri Hasil Tembakau, 8) Klaster Industri Pengolahan Buah, 9) Klaster Industri Furniture, 10) Klaster Industri Pengolahan Ikan, 11) Klaster Industri Kertas, 12) Klaster Industri Pengolahan Susu. 3. Buku III, Kelompok Klaster Industri Alat Angkut (4 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Kendaraan Bermotor, 2) Klaster Industri Perkapalan, 3) Klaster Industri Kedirgantaraan, 4) Klaster Industri Perkeretaapian. 4. Buku IV, Kelompok Klaster Industri Elektronika dan Telematika (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Elektronika, 2) Klaster Industri Telekomunikasi, 3) Klaster Industri Komputer dan Peralatannya. 5. Buku V, Kelompok Klaster Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia, 2) Klaster Industri Fashion, 3) Klaster Industri Kerajinan dan Barang seni. 6. Buku VI, Kelompok Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu (5 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Batu Mulia dan Perhiasan, 2) Klaster Industri Garam, 3) Klaster Industri Gerabah dan Keramik Hias, 4) Klaster Industri Minyak Atsiri, 5) Klaster Industri Makanan Ringan. Diharapkan dengan telah terbitnya 35 Road Map tersebut pengembangan industri ke depan dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan dapat menjadi:

iv


1. Pedoman operasional Pelaku klaster industri, dan aparatur Pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). 3. Informasi dalam menggalang partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Kepada semua pihak yang berkepentingan dan ikut bertanggung-jawab terhadap kemajuan industri diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peta panduan (Road Map) ini secara konsekuen dan konsisten, sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Semoga Allah SWT meridhoi dan mengabulkan cita-cita luhur kita bersama menuju Indonesia yang lebih baik.

Jakarta,

November 2009

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

KATA PENGANTAR

vi


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................... iii DAFTAR ISI ......................................................... vii PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR ............

1

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR ............

9

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN ............................ 25 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN ............................ 33 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KEDIRGANTARAAN .................... 51

DAFTAR ISI

vii

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KEDIRGANTARAAN .................... 59 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKERETAAPIAN ..................... 85 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKERETAAPIAN ..................... 93

viii


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu; PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009

b. Bahwa industri kendaraan bermotor merupakan salah satu industri alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri kendaraan bermotor;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pem bentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Ke menterian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga nisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR. Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri kendaraan bermotor untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Kendaraan Bermotor adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 34100)

b. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 34200)

c. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 34300)

d. Industri Sepeda Motor dan Sejenisnya (KBLI 35911)


e. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Sejenisnya (KBLI 35912)

3. Pemangku Kepentingan adalah Peme rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

4. Menteri adalah Menteri yang melaksana kan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pasal 2

(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. Pedoman operasional Aparatur Pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Kendaraan Bermotor, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Kendaraan Bermotor ataupun sektor lain yang terkait;


c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan

d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4

(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).


(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambatlambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Presiden RI; Wakil Presiden RI; Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Gubernur seluruh Indonesia; Bupati/Walikota seluruh Indonesia; Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian. PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II SASARAN BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd FAHMI IDRIS



PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 123/M-IND/PER/10/2009

10


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Kendaraan Bermotor Industri otomotif telah dikembangkan selama lebih dari 30 tahun dan telah turut memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. Pengembangan industri otomotif sangat strategis karena beberapa hal diantaranya: l Memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi lainnya, l Menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak, l Dapat menjadi penggerak pengembangan industri kecil menengah, l Menggunakan teknologi sederhana sampai teknologi tinggi. Basis pengembangan industri otomotif nasional ke depan cukup baik, dikarenakan beberapa hal seperti: l potensi pasar dalam negeri yang cukup besar, l sudah memiliki basis ekspor ke beberapa negara di dunia, l pengalaman dalam proses produksi yang cukup lama yaitu selama lebih dari 30 tahun.


11

Berdasarkan KBLI, lingkup industri otomotif meliputi: Tabel I.1. Lingkup Industri Otomotif

KBLI

URAIAN

34100

Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih

34200

Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih

34300

Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda empat atau lebih

35911

Industri sepeda motor dan sejenisnya

35912

Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya

B. Pengelompokan Industri Kendaraan Bermotor 1. Kelompok Industri Hulu Kelompok industri hulu otomotif adalah industri bahan baku, baik bahan baku utama maupun penolong. Industri bahan baku utama terdiri dari industri bahan baku berbasis baja, karet dan plastik. Disamping itu melibatkan industri hulu otomotif juga melibatkan industri tekstil, industri cat. 2. Kelompok Industri Antara Produk antara industri otomotif terdiri dari produkproduk komponen atau sub komponen setengah jadi yang siap diproses atau dirakit menjadi produk jadi / komponen. 3. Kelompok Industri Hilir Kendaraan bermotor utuh (CBU) merupakan produk hilir, yang dihasilkan dari industri perakitan kendaraan bermotor (Assembler). Industri hilir dari otomotif adalah industri transportasi.

12


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010-2014) Sasaran kuantitatif sampai dengan tahun 2014 sebagai berikut: Tabel II.1. Sasaran Kuantitatif Industri Kendaraan Bermotor Jangka Menengah URAIAN

S/D 2010

S/D 2011

S/D 2012

S/D 2013

S/D 2014

RODA-4: l

Produksi

540.000 unit

675.000 unit

840.000 unit

1.000.000 unit

1.250.000 unit

l

Penjualan

542.000 unit

675.000 unit

846.000 unit

1.057.000 unit

1.300.000 unit

l

Ekspor

108.000 unit

140.000 unit

180.000 unit

220.000 unit

260.000 unit

101.000

225.400

363.020

584.780

l

Nilai Produksi (Milyar Rupiah)

81.000

RODA-2: l

Produksi

l

Penjualan

l l

5.600.000 unit

6.100.000 unit

6.500.000 unit

6.800.000 unit

7.000.000 unit

550.000 unit

1.150.000 unit

6.550.000 unit

7.000.000 unit

7.050.000 unit

Ekspor

44.000 unit

45.000 unit

47.000 unit

51.000 unit

51.000 unit

Nilai Produksi (Milyar Rupiah)

56.720

63.270

70.314

75.748

75.748

Sasaran kualitatif, berdasarkan jenis kendaraan, kandungan lokal dan penguasaan teknologi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.


13

Gambar II.1. Sasaran Kualitatif Jangkah Menengah

B. Jangka Panjang (2015-2025) a. Sasaran kuantitatif: Tabel II.2. Sasaran Kuantitatif Industri Kendaraan Bermotor Jangka Panjang

URAIAN

S/D 2015

S/D 2020

S/D 2025

1.610.000 unit 1.224.000 unit 386.000 unit 225.400

2.593.000 unit 1.971.000 unit 622.000 unit 363.020

4.177.000 unit 3.175.000 unit 1.002.000 unit 584.780

7.031.000 unit 6.984.000 unit 47.000 unit 70.314

7.575.000 unit 7.524.000 unit 51.000 unit 75.748

7.575.000 unit 7.524.000 unit 51.000 unit 75.748

RODA-4: Produksi Penjualan l Ekspor l Nilai Produksi (Milyar Rupiah) l l

RODA-2: Produksi Penjualan l Ekspor l Nilai Produksi (Milyar Rupiah) l l

14


Secara kualitatif, sasaran jangka panjang (2015-2025)

8.3 Sasaran Jangka Panjang seperti terlihat pada gambar II.2 dibawah ini.

MPV, Commercial Truck s/d 24 ton, SUV dan Sedan kecil Hemat energi-ramah lingkungan

2015

80% design KBM R4 untuk MPV dan Light commercial truck Pembuatan mesin, transmisi Commercial Truck s/d 24 ton, SUV dan Sedan kecil ekonomis Pemasok komponen Commercial Truck s/d 24 ton, SUV dan Sedan kecil.

2020

MPV, SUV, Sedan kecil Hemat energi ramah lingk, Commercial truck > 24 ton, Sedan menengah, Hybrid car

80% design KBM R4 untuk Sedan kecil dan SUV hybrid engine, integrasi system ECU komponen Commercial truck > 24 ton, Sedan menengah, Hybrid car.

2025

MPV, SUV, Sedan kecil ekonomis, Commercial truck > 24 ton, Sedan menengah, Hybrid car dan Luxury car

80% design KBM R4 untuk Sedan Menengah. Pembuatan komponen KBM tingkat kualitas Luxury Car. Pemasok komponen KBM tingkat kualitas Luxury car

Gambar II.2. Sasaran Kualitatif Jangka Panjang


15

16


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor 1. Visi Indonesia menjadi basis produksi industri otomotif dan komponen kelas dunia 2. Misi 

Perkuatan struktur industri otomotif melalui peningkatan kemampuan industri komponen dan infrastruktur teknologi.



Peningkatan daya saing industri otomotif melalui peningkatan kemampuan SDM dan manajemen industri.



Peningkatan penguasaan teknologi dan R&D industri otomotif.

B. Arah Pengembangan Pengembangan industri otomotif ke depan akan diarahkan pada pengembangan kendaraan sedan kecil, kendaraan niaga, sepeda motor dan komponen kendaraan bermotor dengan penekanan pada kendaraan ramah lingkungan dan hemat energi.

C. Strategi Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:


17

1. Sektor 

Memperkuat basis produksi kendaraan niaga, kendaraan penumpang kecil, dan sepeda motor.



Meningkatkan kemampuan teknologi produk dan manufaktur industri komponen kendaraan bermotor.



Memperkuat struktur industri pada semua rantai nilai melalui pengembangan klaster otomotif.



Pengembangan keterkaitan rantai supply melalui klaster.

2. Teknologi

18



Pengembangan desain engineering



pengembangan produk komponen otomotif,



manufakturing penuh sepeda motor utuh.


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Jangka Menengah (2010-2014): 1. Pengembangan Pasar Domestik 

Meningkatkan/perbaikan kebijakan menyangkut perpajakan kendaraan bermotor.



Mendorong penggunaan produksi dalam negeri.



Mendorong kebijakan pengembangan kendaraan hemat energi, ramah lingkungan dan harga terjangkau.



Mendorong kebijakan pengembangan kendaraan domistik.

2. Peningkatan Ekspor 

Meningkatkan pemberian fasilitas untuk industri komponen yang memasok komponen dan bahan baku bagi industri memproduksi komponen tujuan ekspor.



Mendorong harmonisasi standar dan regulasi teknis otomotif internasional melalui ratifikasi perjanjian internasional/Agreement 1958 dan peraturan pelaksanaannya.

3. Peningkatan daya saing 

Menyempurnakan/meningkatkan kebijakan pemberian fasilitas pembebasan BM untuk bahan baku industri komponen otomotif.

4. Peningkatan kemampuan industri komponen 

Promosi industri komponen.


19



Peningkatkan produktifitas industry komponen melalui pemberian bantuan bimbingan produk tifitas.

5. Peningkatan kemampuan SDM dan kemampuan Teknologi 

Mengembangkan balai latihan kerja untuk industri otomotif dan perawatan kendaraan bermotor.



Mendorong penyempurnaan kebijakan pem berian insentif pajak bagi pengembangan SDM dan litbang.

6. Peningkatan kemampuan infrastruktur teknologi 

Meningkatkan kemampuan balai litbang terkait dengan otomotif.



Meningkatkan kemampuan lab uji komponen otomotif.



Mendorong peningkatan kerjasama antara dunia usaha dengan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang otomotif.



Mengembangkan pusat desain dan engineering produk komponen otomotif .

B. Jangka Panjang (2015-2025) 1. Penguatan Pasar Domestik:

20



Melanjutkan peningkatan/perbaikan kebijakan menyangkut perpajakan kendaraan bermotor.



Mendorong penggunaan produksi dalam negeri.



Melanjutkan kebijakan pengembangan ken daraan hemat energi, ramah laingkungan dan harga terjangkau.


2. Penguatan Basis Ekspor 

Meningkatkan kerjasama standard dan harmoni sasi regulasi teknis otomotif internasional.



Meningkatkan kualitas propduk ototmotif dan komponennya.

3. Peningkatan Daya Saing 

Meningkatkan kebijakan pemberian fasilitas pembebasan BM untuk bahan baku industri komponen otomotif.

4. Penguatan Industri Komponen 

Melanjutkan promosi investasi industri komponen.



Peningkatkan produktifitas industri komponen melalui pemberian bantuan bimbingan produk tifitas.

5. Peningkatan kemampuan SDM dan kemampuan Teknologi 

Memperkuat kemampuan balai latihan kerja untuk industri otomotif dan perawatan ken daraan bermotor.



Mendorong peningkatan kerjasama antara dunia usaha dengan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang otomotif.

6. Penguatan kemampuan infrastruktur teknologi 

Meningkatkan kemampuan lab uji komponen otomotif.



Memperkuat kemampuan pusat desain dan pengembangan produk otomotif.


21

Gambar 1. Kerangka Keterkaitan Industri Kendaraan Bermotor

22


Gambar 2. Lokasi Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor


23

24


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


25

b. Bahwa industri perkapalan merupakan salah satu industri alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri per kapalan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perkapalan;


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005

26


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);






27

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/ P Tahun 2007;


11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organi sasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;


13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi sasi dan Tata Kerja Departemen Per industrian;

28


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perkapalan Tahun 20102014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pe ngembangan klaster industri perkapalan untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Perkapalan yang terdiri dari:

adalah

industri

a. Industri Kapal/Perahu (KBLI 35111); b. Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal (KBLI 35112); c. Industri Perbaikan Kapal (KBLI 35113); d. Industri Pemotongan Kapal (KBLI 35114); e. Industri Bangunan Lepas Pantai (KBLI 35115); f. Industri Pembuatan dan Pemeli haraan Perahu Pesiar, rekreasi dan Olahraga (KBLI 35120).


29

3. Pemangku Kepentingan adalah Pe merintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.




a. Pedoman operasional Aparatur Pe merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Perkapalan, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Perkapalan ataupun sektor lain yang terkait;


30


d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masya rakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Perkapalan dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).



(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambatlambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009

31

Pasal 5




PRAYONO


32

Presiden RI; Wakil Presiden RI; Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Gubernur seluruh Indonesia; Bupati/Walikota seluruh Indonesia; Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKAPALAN

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


33

34


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Perkapalan •

Industri Kapal

•

Industri Peralatan dan perlengkapan Kapal

•

Industri Perbaikan Kapal

•

Industri Pemotong Kapal (Ship Breaking)

•

Industri Bangunan Lepas Pantai

B. Pengelompokan Industri Perkapalan 1. Kelompok Industri Hulu Kelompok industri hulu adalah industri yang menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh industri perkapalan. Produk tersebut adalah Ferro/Baja, Non Ferro yaitu aluminium dan kuningan, Fibre glass, kayu, karet, plastik, kaca, tekstil, marine paint, welding electrode dan cathodic Protection. Industri dalam negeri yang menghasilkan plat baja untuk industri perkapalan mempunyai kapa sitas sekitar 650.000 ton/tahun, sedangkan yang memproduksi profil diperkirakan sekitar 560.000 ton/ tahun. Perusahaan dalam negeri yang menghasilkan welding elctroda mempunyai kapasitas produksi 150.000 ton/tahun. 2. Kelompok Industri Antara Kelompok industri antara yang dibutuhkan oleh industri perkapalan adalah industri komponen kapal yang terdiri dari mesin penggerak, mesin geladak, LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009

35

electrical machineries, peralatan navigasi dan telekomunikasi dan peralatan lainnya. Kelompok industri ini merupakan pembinaan dari sektor industri lainnya sehingga dibutuhkan kerjasama untuk pengembangan industri komponen, diharapkan pengembangan industri komponen kapal dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan sektor industri lainnya seperti industri elektronik, industri telematika dan industri alat transportasi darat dan kedirgantaraan dalam rangka pemanfaatan utilitas dan diversifikasi produk. 3. Kelompok Industri Hilir Industri Perkapalan yang didalamnya termasuk industri Bangunan Lepas Pantai (BLP) merupakan kelompok industri hilir, Industri perkapalan Nasional telah dapat menghasilkan kapal dengan ukuran 50.000 DWT. Jenis kapal yang mampu diproduksi galangan kapal nasional adalah: kapal tanker, kapal kargo, kontainer, kapal curah (Bulk Carrier), kapal ikan (Fishing Vessel), kapal penumpang, kapal ferry, kapal perang, kapal khusus dan kapal tunda.

36


BAB II SASARAN A. Jangka Menengah (2010 – 2014) •

Meningkatnya jumlah dan kemampuan industri perkapalan/galangan kapal nasional dalam pem bangunan kapal sampai dengan kapasitas 150.000 DWT.

•

Meningkatnya produktivitas industri perkapalan/ galangan kapal nasional dengan semakin pendeknya delivery time maupun docking days.

B. Jangka Panjang (2010 – 2025) •

Adanya galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas produksi berupa building berth/graving dock yang mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/docking repair sampai dengan kapasitas 300.000 DWT utk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri (World class industry).

•

Meningkatnya kemampuan industri perkapalan/ galangan kapal nasional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan kapal khusus lainnya.

•

Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri komponen kapal nasional untuk mampu men supply kebutuhan komponen kapal dalam negeri.

•

Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN) / National Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC) semakin berkembang dan semakin kuat dalam mendukung industri perkapalan/galangan kapal nasional. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 124/M-IND/PER/10/2009

37

38


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi Industri Perkapalan Visi industri perkapalan adalah Indonesia memiliki industri perkapalan yang unggul, mandiri, efisien dan berdaya saing global.

B. Strategi dan Kebijakan •

Menjadikan pasar dalam negeri sebagai base load pengembangan industri perkapalan melalui penggunaan produksi kapal & jasa reparsi / docking repair dalam negeri.

•

Memperkuat dan mepengembangan Klaster industri kapal.

•

Meningkatkan daya saing industri melalui penguatan dan pendalaman struktur industri guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing industri perkapalan.

•

Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri (industri bahan baku dan komponen kapal).

•

Mengembangkan pusat peningkatan ketrampilan SDM.

•

Meningkatkan penguasaan teknologi, RBP melalui Pengembangan PDRKN (Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional).

•

Melakukan promosi investasi.

•

Melakukan perbaikan iklim usaha (pajak, suku bunga, tata niaga, dll).


39

C. Indikator Pencapaian

2010

2015

2020

2025

- Kapal Niaga s/d 50.000 DWT (Merchant ship)




- Kapal Penumpang (Passenger ship) - Kapal Kerja

- Kapal Penumpang (Passenger ship) - Kapal Kerja kecepatan tinggi - Kapal Patroli kecepatan tinggi

- Cruise ship

- Cruise ship

- Kapal Kerja kecepatan tinggi - Kapal Patroli kecepatan tinggi

- Kapal Kerja kecepatan tinggi - Kapal Patroli kecepatan tinggi

- Kapal Patroli (FPB)

- Korvet

- Korvet - Frigate

- Korvet - Frigate - Sub marine

- Industri bahan baku & komponen tumbuh

- Industri bahan baku & komponen berkembang

- Industri bahan baku & komponen berkembang

- Industri bahan baku & komponen kuat

- Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN/NaSDEC)

- Berkebangnya PDRKN/ NaSDEC

- PDRKN/NaSDEC mampu mendesain kapal niaga, penumpang, kerja, patroli dan perang

- PDRKN/ NaSDEC mampu mendesain kapal berbagai jenis dan ukuran

40


Lampran Peraturan Menter Perndustran RI Nomor : /M-IND/PER/0/00 D. Tahapan Implementasi

D. Tahapan Implementasi


6

41

42


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Jangka Menengah (2010 -2014) •

Melakukan rekstrukturisasi industri perkapalan melalui modernisasi mesin /peralatan produksi yang sudah berusia tua.

•

Mengembangkan kemampuan berbagai jenis kapal melalui Desain dan Rekayasa Kapal National Ship Design and (NaSDEC)

•

Pengembangan klaster industri perkapalan

•

Pengembangan kawasan khusus industri perkapalan/ galangan kapal.

•

Menggunakan kapal standar sesuai perairan / karateristik Indonesia.

•

Mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal.

•

Penggunaan kapal produksi dalam negeri.

•

Memperbaiki/penyempurnaan iklim usaha.

•

Peningkatan kualitas dan ketrampilan SDM bidang perkapalan

•

Mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai pembangunan kapal.

•

Meningkatkan kerjasama dengan luar negeri (antar pemerintah dan antar perusahaan).

desain dan rekayasa pemanfaatan Pusat Nasional (PDRKN)/ Engineering Centre


43

B. Jangka Panjang (2010 – 2025)

44

•

Meningkatkan investasi/perluasan pengembangan industri galangan kapal dengan fasilitas produksi untuk kapal baru maupun reparasi kapal sampai dengan kapasitas 300.000 DWT.

•

Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN) /National Ship Desain and Engineering Centre (NaSDEC).

•

Memperkuat pengembangan klaster industri per kapalan.

•

Mengembangkan kawasan khusus industri per kapalan/galangan kapal.

•

Meningkatkan penggunaan kapal standar sesuai perairan/karateristik Indonesia.

•

Mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal.

•

Meningkatkan negeri.

•

Melakukan perbaikan/penyempurnaan iklim usaha.

•

Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM bidang perkapalan.

•

Mendorong terbentuknya lembaga keuangan khusus maritim.

•

Mendorong kerjasama pengembangan kapal-kapal khusus.

penggunaan kapal produksi dalam



45

1 Kerangka Keterkaitan Industri Perkapalan Gambar Gambar 1. Kerangka Keterkaitan Industri Perkapalan

Lampran Peraturan Menter Perndustran RI Nomor : /M-IND/PER/0/00

9

46


Industri Terkait Perbankan, asurans, Lembaga keuangan nan bank

Strategi • Menjadkan pasar dalam neger sebaga base load pengembangan ndustr perkapalan melalu penggunaan produks kapal & jasa repars / dockng repar dalam neger • Penguatan dan pengembangan Klaster ndustr kapal • Menngkatkan daya sang ndustr melalu penguatan dan pendalaman struktur ndustr guna menngkatkan kandungan lokal dan daya sang ndustr perkapalan • Mengembangkan ndustr pendukung d dalam neger (ndustr bahan baku dan komponen kapal) • Mengembangkan pusat penngkatan ketramplan SDM • Penguasaan teknolog, RBP melalu Pengembangan PDRKN (Pusat Desan dan Rekayasa Kapal Nasonal) • Menark nvestor asng • Perbakan klm usaha (pajak, suku bunga, tata naga, dll)

Sasaran Jangka Panjang (2010 – 2025)  Adanya galangan kapal nasonal yang memlk fasltas produks berupa buldng berth/gravng dock yang mampu membangun kapal dan mereparas kapal/dockng repar sampa dengan kapastas 00.000 DWT utk memenuh kebutuhan d dalam maupun luar neger (World class industry)  Menngkatnya kemampuan ndustr perkapalan/galangan kapal nasonal dalam membangun kapal untuk berbaga jens dan ukuran sepert Korvet, Frgate, Cruse Shp, LPG Carrer dan kapal khusus lannya  Menngkatnya pertumbuhan dan perkembangan ndustr komponen kapal nasonal untuk mampu mensupply kebutuhan komponen kapal dalam neger  Pusat Desan dan Rekayasa Kapal Nasonal (PDRKN) / National Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC) semakn berkembang dan semakn kuat dalam mendukung ndustr perkapalan/galangan kapal nasonal.

Industri Pendukung Bahan baku dan komponen kapal

Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2015)  Menngkatnya jumlah dan kemampuan ndustr perkapalan/galangan kapal nasonal dalam pembangunan kapal sampa dengan kapastas 0.000 DWT  Menngkatnya produktvtas ndustr perkapalan/galangan kapal nasonal dengan semakn pendeknya delivery time maupun docking days.

Industri Inti Industr Perkapalan

10



47

Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 – 2025)  Mendorong nvestas/perluasan pengembangan ndustr galangan kapal dengan fasltas produks untuk kapal baru maupun reparas kapal sampa dengan kapastas 00.000 DWT.  Mengembangkan kemampuan desan dan rekayasa berbaga jens kapal melalu pemanfaatan Pusat Desan dan Rekayasa Kapal Nasonal (PDRKN) /National Ship Desain and Engineering Centre (NaSDEC)  Memperkuat pengembangan klaster ndustr perkapalan.  Mendorong pengembangan kawasan khusus ndustr perkapalan/galangan kapal.  Mendorong penggunaan kapal standar sesua peraran/karaterstk Indonesa.  Mendorong pengembangan ndustr bahan baku dan komponen kapal.  Mendorong penggunaan kapal produks dalam neger.  Mendorong perbakan/penyempurnaan klm usaha.  Mendorong penngkatan kualtas dan ketramplan SDM bdang perkapalan  Mendorong terbentuknya lembaga keuangan khusus martm  Mendorong kerjasama pengembangan kapal-kapal khusus

SDM : a.Mendorong penngkatan kualtas dan ketramplan SDM bdang perkapalan Infrastruktur : a. Pengembangan kawasan ndustr perkapalan b. Penguatan dan pengembangan Klaster ndustr kapal c. Perbakan klm usaha (pajak, suku bunga, tata naga, dll)

Gambar 2. Kerangka Pengembangan Industri Perkapalan

Gambar 2. Kerangka Pengembangan Industri Perkapalan

Pasar : a. Menjadkan pasar dalam neger sebaga base load pengembangan ndustr perkapalan melalu penggunaan produks kapal & jasa repars / dockng repar dalam neger

Unsur Penunjang

Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 -2015)  Mendorong rekstruktursas ndustr perkapalan melalu modernsas mesn /peralatan produks yang sudah berusa tua.  Mengembangkan kemampuan desan dan rekayasa berbaga jens kapal melalu pemanfaatan Pusat Desan dan Rekayasa Kapal Nasonal (PDRKN)/National Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC)  Mendorong pengembangan klaster ndustr perkapalan  Mendorong pengembangan kawasan khusus ndustr perkapalan/ galangan kapal.  Mendorong penggunaan kapal standar sesua peraran /karaterstk Indonesa.  Mendorong pengembangan ndustr bahan baku dan komponen kapal.  Mendorong penggunaan kapal produks dalam neger.  Mendorong perbakan/penyempurnaan klm usaha.  Mendorong penngkatan kualtas dan ketramplan SDM bdang perkapalan  Mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membaya pembangunan kapal.  Mendorong kerjasama dengan luar neger (antar pemerntah dan antar perusahaan).

11


Gambar 3. Bagan Keterkaitan Industri Perkapalan

48



49

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai pembangunan kapal. Meningkatkan kerjasama dengan luar negeri (antar pemerintah dan antar perusahaan).

Memperbaiki/penyempurnaan iklim usaha. Peningkatan kualitas dan ketrampilan SDM bidang perkapalan

Mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal. Mendorong penggunaan kapal produksi dalam negeri.

Menggunakan kapal standar sesuai perairan /karateristik Indonesia.

Pengembangan kawasan khusus industri perkapalan/ galangan kapal.

Pengembangan klaster industri perkapalan

Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/National Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC)

Menfasilitasi rekstrukturisasi industri perkapalan melalui modernisasi mesin /peralatan produksi yang sudah berusia tua.

1

2

Rencana Aksi 2010-2015

No.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Depperin

√

√

√

Dephub

√

√

√

√

Depkeu

√

√

DKP

Pemerintah Pusat

√

√

ESDM

√

√

Bappenas

√

√

√

√

√

Dinas Industri

√

√

Dinas Hubla

Pemda

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

IPERINDO

√

√

√

√

√

√

INSA

Asosiasi

√

√

√

√

√

√

PT

√

√

√

√

BKI

Lembaga Litbang/PT

PDRKN

Tabel 1. Tabel Lokasi Pengembangan Industri Perkapalan 1. Lokasi Pengembangan Industri Perkapalan

√

√

√

√

Bank

√

√

√

√

Non Bank

Lembaga Keuangan

√

13

Forum Working Group, Fasilitasi Klaster


50


PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KEDIRGANTARAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


51

b. Bahwa Industri kedirgantaraan merupa kan salah satu industri alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri kedirgan taraan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kedirgantaraan;


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

52






8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009

53

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;


11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organi sasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;



54


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KEDIRGANTARAAN. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kedirgantaraan Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri kedirgantaraan untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Kedirgantaraan adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya (KBLI 35301);

b. Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang (KBLI 35302).



55




a. Pedoman operasional Aparatur Pe merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Kedirgantaraan, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Kedirgantaraan ataupun sektor lain yang terkait;


d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan

56


untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Kedirgantaraan dilaksana kan sesuai dengan Peta Panduan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).



(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambatlambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.


57

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd FAHMI IDRIS



PRAYONO

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Presiden RI; 2. Wakil Presiden RI; 3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 4. Gubernur seluruh Indonesia; 5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.

58



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KEDIRGANTARAAN

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


59

60


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Kedirgantaraan Industri Kedirgantaraan dalam konteks industri manufaktur pesawat terbang jika dilihat dari perspektif proses bisnis, memiliki beberapa karakteristik yang membedakan industri lain dengan industri pesawat terbang, industri pesawat terbang dinilai sebagai industri yang kompleks, multi disiplin keilmuan dan lingkungan yang dinamis. Intinya adalah, karakteristik industri pesawat terbang adalah: (1) Padat teknologi, (2) Rentang waktu pengembangan relatif lama, (3) Padat modal, (4) Padat karya, (5) Pasar terbatas, (6) Sarat akan aturan, (7) Hubungan yang erat dengan pemasok, (8) Melibatkan peran pemerintah. Karekteristik yang ke-8 (melibatkan peran pemerintah), menarik untuk dicermati, karena industri pesawat terbang merupakan industri strategis sehingga industri ini selalu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah yang berkuasa. Berikut beberapa kutipan tentang adanya indikasi kuat keterlibatan dan peran Pemerintah dalam pengembangan industri kedirgantaraan yang dimilikinya. 1. Boeing (Usa) & Airbus (Eropa) Pada tahun 2004 Amerika Serikat (USA) & Uni Eropa (EU) membawa sengketa perdagangannya ke WTO dimana USA menyatakan bahwa Airbus telah menerima US$ 15 Miliar subsidi dan sebaliknya EU menyatakan bahwa Boeing telah menerima US$ LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009

61

18 Miliar subsidi. Tahun 1992 EU dan USA sepakat membatasi subsidi sampai 33% dari total biaya pengembangan pesawat baru. 2. HAMC (China): Didukung oleh pemerintah dalam bentuk subsidi dan bantuan modal. Pemerintah China melindungi pasar dengan mengharuskan investor asing untuk melakukan joint venture untuk memasuki pasar China, dan seluruh kebutuhan pesawat dalam negeri harus di penuhi dan atau melibatkan Industri China. 3. Bombardier (Canada): Obligasi dijamin oleh pemerintah sehingga memudah kan Bombardier untuk mendapatkan dana. R&D didukung oleh pemerintah dengan memberikan sekitar US$ 2 miliar setiap tahunnya. 4. EMBRAER (Brazil):

Pemerintah memberikan subsidi yang dalam 2 tahun terakhir nilainya telah mencapai US$ 1 Miliar.

5. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon (Amerika): Departemen Pertahanan (DoD) secara rutin mem berikan kontrak untuk pengadaan alat-alat dan sistim pertahanan sebesar lebih dari US$ 70 Miliar per tahun. 6. Evektor (Skotland) Pemerintah menanggung seluruh biaya pengem bangan pesawat terbang EV55 dan menutup peluang bagi mitra asing untuk masuk atau ikut dalam konsorsium pengembangan pesawat pada kelas tersebut.

62


B. Pengelompokan Industri Kedirgantaraan Pengelompokan klaster industri kedirgantaraan dapat dibagi kedalam 2 (dua) grup industri yang dapat menjadi mitra industri inti: 1. Satu group yang masuk didalam perusahaanperusahaan yang bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan untuk pengembangan prasarana perusahaan, misalkan dalam bidang informasi, computer, catering, percetakan dan sebagainya yang bersifat prasarana. 2. Satu group lagi yang berkaitan dengan produk, khusus group ini dibagi 2 (dua) kelompok yaitu ; Group yang menghasilkan produk-produk yang lansung dipasang di produk dan yang tidak dipasang diproduk, misalnya Tool, Jig, Fixture, Casting dan Moulding. Pengelompokkan industri pendukung dalam industri pesawat terbang, menurut Niosi, Jorge and Majlinda Zhegu dapat dibagi ke dalam 4 (empat) tingkatan (Tier), dimana setiap Tier merepresentasikan kompleksitas pengerjaan dimana kriteria Fit, Form and Function menjadi prasyarat utama (lihat ilustrasi gambar 3.3), berikut uraian dari masing-masing Tier: Tier I, merepresentasikan pemilik desain, pengerjaan Assembly airframe hingga penjualan produk akhir (end product). Tier II, merepresentasikan pembuatan komponen, meliputi onboard avionic system, Propulsi, Airframe Structure, Subassembly, Subsystem. Tier III, merepresentasikan industri pendukung electronic and electrical Components and part, Electronic System and subsystem, engines and Components, Engines Accessories, LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009

63

Starting system and electrical power sources, fuselage and structures, interior cabin, system and components, Environmental Control System, Fuel System. Landing gear system dan hydraulic system. Tier IV, merepresentasikan industri pendukung pembuatan Detail part manufacturing (DPM) yang merupakan bagian dari industri rantai pasok komponen pesawat terbang. Gambar 1: AEROSPACE INDUSTRIAL CLUSTER

a. Kelompok Industri Hulu Berdasarkan perspektif industri manufaktur ke dirgantaraan dimana Pesawat Terbang sebagai industri intinya, maka industri hulu didefinisikan sebagai industri yang memasok bahan baku material [raw material] pesawat terbang. Secara umum, material untuk pembuatan komponen pesawat terbang dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Aluminum Alloy, sebagai struktur pesawat (aiframe structure) dimana keunggulan metal

64


ini, jika digunakan dengan tepat, adalah mudah dalam manufacturing, memiliki high strength yang tinggi, fatigue life yang panjang dan ketahanan korosi yang baik. Penggunaan diantaranya untuk: •

Untuk komponen skin yang membutuhkan fatigue strength yang tinggi, seperti wing lower skin, digunakan 2024-T3

•

Lower wing stringer: 2024-T4 extrusions

•

Untuk komponen skin yang membutuhkan static strength yang tinggi, seperti wing upper skin, digunakan clad 7075-T6 plate

•

Upper wing stringer: 7075-T6 extrusions

•

Major fuselage frame: 7075-T73 plate

•

Sheet metal fuselage frame: clad 2014-T6

•

Machined structural components: 7075-T73 plate

•

Main landing gear frame: 7175-T736 die forging

•

Semi-structural machining 6061-T6 plate

2) Steel Alloy, dipilih untuk komponen dimana kekuatan material dan compactness nya sangat penting, Penggunaan diantaranya untuk: •

Flap track support: Stailess steel

•

Main/Nose Landing gear: 300 M heat treated sampai 260 Ksi

•

Small steel parts: SAE 4340 heat treated sampai 160 Ksi.


65

3) Titanium, dipilih untuk engine nacelle fire zone. 4) Fiber Reinforced Plastic, terutama jenis Kevlar 49, digunakan untuk nose avionics compartment shell (dalam bentuk simple laminate), cabin ceilings, walls, overhead bins dan cabin floor (dalam bentuk skin laminate yang melapisi sandwich structure dengan Nomex honeycomb didalamnya sebagai core). Untuk daerah struktur yang tidak memiliki konsentrasi tegangan yang tinggi jenis sambungan Metal-to-metal bonding digunakan untuk menyambung skin-stringer dan skin-doubler plates. Jenis adhesive yang digunakan adalah AF330 yang diproduksi 3M Company. Sistim nitrile phonolic ini di “cured” pada suhu 3500 untuk berubah menjadi EC1593 corrosion resistant primer. Lapisan ini dioleskan pada kedua permukaan yang akan disambung disusul dengan AF30 adhesive film sebelum kedua permukaan tersebut direkatkan. 5) Rubber, dipergunakan untuk seal atau filler sebagai peredam jika terjadi getaran (fibrasi) yang tidak diinginkan. 6) Textile, dipergunakan untuk bahan interior, seperti jok dan beberapa accessories dalam cabin pesawat. 7) Glass, dipergunakan pada komponen lampu, panel dan jedela tembus pandang dan beberapa accessories dalam cabin pesawat. 8) Plastics, dipergunakan pada komponen interior seperti pada panel dan accessories dalam cabin pesawat. 9) Chemical, dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi misalnya pada proses surface

66


treatment, chemical milling, painting, dll. Untuk meningkatkan kualitas material, proteksi dan estetika. Yang menjadi persoalahan adalah, hingga saat ini belum ada satupun industri nasional yang memenuhi standar mutu sebagai pemasok bahan baku pem buatan komponen pesawat terbang. Industri hulu yang ada baru bisa menghasilkan material-material umum yang hanya dapat dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan material untuk konstruksi bangunan yang memiliki tingkat resiko jauh di bawah standar mutu untuk material pesawat terbang. b. Kelompok Industri Antara Salah satu trend industri manufaktur global saat ini adalah fokus pada integrasi pesawat (aircraft integration). Dalam arti, industri manufaktur pe sawat hanya fokus pada produk akhir (pesawat terbang) sementara industri non core business termasuk komponen Tier II s.d Tier IV di outsource kepada industri rantai pasok yang ada. Dengan demikian kelompok industri antara dalam industri manufaktur pesawat terbang dapat di definisikan sebagai kelompok industri rantai pasok, antara lain meliputi: •

Industri Detail Part Manufacturing

•

Industri Component Manufacturing

•

Industri Tool, Jig, Casting and Mold

•

Industri Engine Component

•

Industri Propulsion System

•

Industri Interior & Cabin System


67

•

Industri Environmental Control System

•

Industri Fuel System

•

Industri Landing Gear System

•

Industri Hydraulic System

•

Industri Electronic System

•

Industri Electric and Electronic Component Part

•

Industri NAV COM & Mission System

Kondisi Industri antara di Indonesia, tidak jauh berbeda dengan industri hulu, industri antara yang ada tidak banyak yang dapat men-supply industri hilir, kalau pun ada hanya sebatas komponen yang tidak melekat langsung pada struktur utama pesawat, misalnya industri tool dan jig, molding and casting. AS9100 sebagai standar mutu yang spesifik berlaku dalam industri dirgantara. Beberapa standard yang merupakan paket persyaratan manajemen mutu internasional ini adalah: •

9100 – Quality Management System for Aerospace Manufactures

•

9102 – First Article Inspection

•

9103 – Management of Key Characteristics

•

9104 – Requirements for Registration of Aerospace Quality Management Systems

•

9110 – Quality Management System for Aerospace Repair Stations

•

9120 – Quality Distributors

Management

System

for

Sedangkan berdasarkan hasil analisis dan pemetaan atas 40 industri di Indonesia, dapat disimpulkan:

68


a. Dalam industri komponen, terdapat industri alat bantu yang menyertainya, industri ini yang biasanya disebut dengan Tools-Mould. Saat ini terdapat potensi resources (sumber daya) yang memiliki kemampuan untuk pembuatan ToolsMould. b. Peta potensi industri pendukung yang siap menjadi mitra industri inti atau menjadi bagian dari industri rantai pasok pembuatan komponen pesawat, dapat disajikan sebagai berikut: BASIS INDUSTRI

SUB CONTRACT Perush (%)*

EXTENDED TYPE B Perush (%)*

EXTENDED TYPE A Perush (%)*

TOTAL KETERSEDIAAN Perush (%)*

Machining

2 (5)

6 (15)

5 (12,5)

13 (32,5)

Metal forming

2 (5)

3 (7,5)

1 (2,5)

6 (15)

Bonding & Composite

0 (0)

3 (7,5)

3 (7,5)

6 (15)

*) Jumlah Perusahaan (%) terhadap 40 perusahaan yang diteliti

Cara baca, bahwa: Terdapat 2 perusahaan atau 5% dari 40 perusahaan yang disurvey siap menjadi Sub Contractor per mesinan Komponen Pesawat Terbang. Extended shop type B adalah industri yang memiliki kemampuan alur proses produksi dalam pembuatan komponen pesawat terbang dari prime manufacture untuk lingkup: Aktifitas persiapan material, Aktifitas Proses standard, Aktifitas Proses Khusus, Aktifitas marking indetifikasi part Extended shop type A adalah industri yang memiliki kemampuan alur proses produksi dalam LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009

69

pembuatan komponen pesawat terbang dari prime manufacture untuk lingkup: Aktifitas persiapan material, Aktifitas Proses standard, Aktifitas marking indetifikasi part c. Kelompok Industri Hilir Jika kelompok industri hilir didefinisikan sebagai industri yang menghasilkan end-product (pesawat terbang), maka di Indonesia hanya terdapat 1 (satu) Industri manufaktur pesawat terbang yaitu PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Industri hilir ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara yang mampu meng hubungkan, sebagai jembatan udara, lebih dari 17.000 kepulauan di Indonesia, serta dorongan keinginan untuk menguasai teknologi tinggi dibidang kedirgantaraan sebagai motor penggerak dalam percepatan pembangunan dari aspek kemudahan akses tansportasi udara, dengan harapan industri ini tumbuh dan berkembang merangsang percepatan pertumbuhan industri antara dan industri hulu, gagasan ini tercermin dari 4 (empat) tahap alih teknologi kedirgantaraan di indonesia.

70


BAB II SASARAN Sebagaimana diketahui, Portofolio bisnis Industri Ke dirgantaraan Nasional dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok besar berdasarkan kelompok satuan usaha, adalah sebagai berikut: 1) Aerostructure, mengelola bisnis komponen pesawat terbang. 2) Aircraft Integration, mengelola bisnis pesawat terbang dan helikopter. 3) Aircraft Services, mengelola bisnis jasa perawatan dan pemeliharaan. 4) Technology and Development, mengelola bisnis jasa engineering dan sistem senjata. Berdasarkan analisis SWOT dan kajian daya saing Industri kedirgantaraan nasional fokus permasalahan terletak pada tidak adanya produk pesawat terbang unggulan yang dimiliki. Saat ini terdapat produk yang akan dijadikan unggulan yaitu CASR23. Untuk menentukan strategi produk CASR 23 yang cocok untuk industri kedirgantaraan nasional dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif: 1. Take over Design Right, mengambil alih hak desain yang dimiliki orang lain, misalnya apa yang terjadi pada pesawat Twin Otter (Canada) yang saat ini di beli oleh perusahaan Amerika. 2. New Product Development, melakukan pengembangan baru. 3. Licensing, lisensi produksi, seperti yang terjadi pada NC212-200.


71

Masing-masing memiliki pro dan kontra, yang menjadi pertimbangan biasanya adalah: kecepatan masuk pasar Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI (time to market), harga jual dan resiko bisnis. Nomor : 125 5/M-IND/PER/10/2009

Gambar II.1. pro-kontra Gambar II.1.Kajian Kajian pro-kontra Pendekatan dalam produkbaru baru Pendekatan dalammendapatkan mendapatkan produk

Status perancangan CASR 23 status Juni 2009; Program CASR PTDI (N219) dituntut untuk memiliki unjuk kerja Status23 perancangan CASR 23 status Juni 2009; Program CASR 23 PTDI STOL (Short Take-Off and Landing) yang prima. Secara teknis (N219) dituntut untuk memiliki unjuk kerja STOL (Short Take-Off and Landing) hal ini berarti N219 harus memiliki koefisien gaya angkat CL yang(lift prima. Secara teknis haltinggi. ini berarti N219 harus memiliki koefisien gaya coefficient) yang Dengan mempertimbangkan angkat CL (lift coefficient) yang tinggi. rute Dengan mempertimbangkan kondisi geografis penerbangan perintis dan tuntutankondisi pasar, Tim Engineering N219 koefisien N219 geografis penerbangan rute perintis danmenetapkan tuntutan pasar,target Tim Engineering gaya angkat CL sebesar 2.90. Dengan target CL sebesar menetapkan target koefisien gaya angkat CL sebesar 2.90. Dengan2.90 target CL ini maka N219 mampu mendarat pada landasan sepanjang sebesar 2.90 ini maka N219 mampu mendarat pada landasan sepanjang 563 m 563 m dan lepas landas pada landasan 428 meter, untuk dan kondisi lepas landas pada landasan 428 meter, ketinggian landasan padauntuk sea kondisi level ketinggian dengan landasan 19 padapenumpang sea level dengan 19 penumpang (maksimum landing and take off weight ). (maksimum landing and take off weight). Di penghujung tahun 2008, Program N219 mengukir prestasi gemilang pada pengujian WTT (Tahap II). Program ini didanai oleh BPPT mulai dari pembuatan model pesawat dengan skala 1:6.3 pada akhir tahun 2008 di LAGG PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT 72 (Laboratorium Aerogasdinamika dan Getaran) di Serpong. Tahun 2010 - 2014 Demikian juga dari hasil pengujian terowongan angin ini memberikan verifikasi bahwa desain N219 memenuhi target STOL yang sangat penting untuk

Di penghujung tahun 2008, Program N219 mengukir prestasi gemilang pada pengujian WTT (Tahap II). Program ini didanai oleh BPPT mulai dari pembuatan model pesawat dengan skala 1:6.3 pada akhir tahun 2008 di LAGG (Laboratorium Aerogasdinamika dan Getaran) di Serpong. Demikian juga dari hasil pengujian terowongan angin ini memberikan verifikasi bahwa desain N219 memenuhi target STOL yang sangat penting untuk melayani penerbangan rute perintis. Hal yang lebih membanggakan lagi adalah hasil ini merupakan karya anak bangsa tanpa bantuan tenaga asing. Sedangkan untuk menentukan strategi menghasilkan produk CASR 25 (kelas CN235) yang cocok untuk industri kedirgantaraan nasional data ini adalah pengembangan CN235 Next- Generation.

A. Program Industri Kedirgantaraan Menengah (2010-2014) •

Jangka

Melakukan restrukturisasi lanjutan dan revitalisasi bisnis industri kedirgantaraan; dalam bentuk: m Mengkaji sistem pengelolaan bisnis yang ada saat ini dan menata sistem organisasi perusahaan yang lebih efisien, terlebih lagi industri dirgantara nasional di tahun 2015 akan menghadapi kesenjangan jumlah dan komposisi SDM kerena memasuki usia pensiun sementara sistem regenerasi dan kaderisasi terlambat, infrastruktur permesinan dan fasilitas laboratorium telah berusia tua. m Evaluasi atas sistem desentralisasi organisasi yang dijalankan saat ini, karena:

 Desentralisasi yang tidak dibarengi dengan perubahan mentalitas dan mind setting yang LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009

73

baik akan menyuburkan arogansi sektoral dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil.

 Desentralisasi cenderung baik pada tataran operasional kerena lebih fokus, namun lemah dalam pengorganisasian vertikal dan lintas direktorat.

 Desentralisasi organisasi jika tidak dikelola dengan leadership yang kuat cenderung terjadi duplikasi fungsi organisasi. m Perlu dilakukan program efisiensi perusahaan secara berkelanjutan. •

Mengembangkan pesawat kelas CASR 23 dan CASR 25 berpenumpang sekitar 50 Penumpang;

•

Meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan fasilitas industri Pesawat terbang dalam bentuk pembuatan komponen, perawatan & perbaikan pesawat terbang dalam negeri dan Jasa Enjiniring.

B. Program Industri Kedirgantaraan Panjang (2010-2025)

74

Jangka

•

Meningkatkan sumber pendanaan (capital market) dan instrumen bisnis untuk peningkatan kemampuan pasok industri pesawat terbang nasional;

•

Implementasi sistem offset, untuk maksud melindungi industri nasional;

•

Sinergi klaster industri kedirgantaraan nasional, baik dalam industri Inti, Pendukung, Terkait, Industri Hulu dan Hilir.

•

Mengembangkan bisnis pesawat udara jarak pendek (commuter) dan menengah (commuter regional) untuk berbagai kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Industri Kedirgantaraan Nasional Berdasarkan kebijakan industry nasional terlihat bahwa Industri Alat Angkut (Kedirgantaraan) termasuk ke dalam industri andalan Nasional. Dalam rangka mencapai bangun industri yang dicita-citakan di atas, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi “sebuah negara industri tangguh di dunia”. Dengan Misi: a) Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; b) Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional; c) Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat; d) Menjadi wahana (medium) untuk kemampuan teknologi nasional;

memajukan

e) Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; f) Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; g) Menjadi andalan pembangunan industri yang ber kelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 125/M-IND/PER/10/2009

75

Agar misi nasional terserbut tercapai, maka Industri pelaksana harus memiliki Misi dan Visi yang sinkron dengan kebijakan pemerintah, berikut pernyataan visi dan misi industri dirgantara nasional (PTDI Persero). Pernyataan Visi Industri Kedirgantaraan: To be the world class aerospace company based on high technology mastery and cost competitiveness in the global market. [Menjadi industri pesawat terbang kelas dunia yang bertumpu pada penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global dengan mengandalkan keunggulan biaya]. Pernyataan Misi Industri Kedirgantaraan: Conduct business activities with the orientation on producing competitive cost products and services. [Menjalankan usaha dengan selalu berorientasi pada aspek bisnis & komersil dan dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan biaya]. As the center of competency in Aerospace Industry especially in engineering, design, manufacturing, production, and maintenance for both commercial and military mission aircrafts. [Sebagai pusat keunggulan di bidang industri dirgantara, terutama dalam rekayasa, rancang bangun, manufaktur, produksi dan pemeliharaan untuk kepentingan komersil dan militer serta untuk aplikasi di luar industri dirgantara]. As a major player in the global industries which has strategic alliance with other world class Aerospace Industries. [Menjadikan perusahaan sebagai pemain kelas dunia di industri global yang mampu bersaing dan melakukan aliansi strategis dengan industry dirgantara kelas dunia lainnya].

76


Dari uraian di atas, terlihat benang merah yang sangat jelas dan selaras antara Visi dan Misi Industri Pelaksana dan Visi dan Misi Industri Nasional.

B. Indikator Keberhasilan Industri Kedirgan taraan Nasional Sesuai dengan misi pengembangan industri kedirgan taraan nasional, maka indikator keberhasilnya dapat ditetapkan sebagai berikut: a) Pesawat terbang produksi industri dirgantara nasional menjadi pesawat terbang pilihan yang mampu membuka akses transportasi udara di Indonesia; b) Moda transportasi udara mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan pertumbuhan ekonomi nasional; c) Industri pesawat terbang nasional menjadi peng ganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi ekonomi masyarakat baik pada industri pendukung dan industri terkait; d) Industri pesawat terbang nasional menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemandirian industri kedirgantaraan nasional; e) Industri pesawat terbang nasional Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; f) Industri pesawat terbang nasional jika sewaktuwaktu diperlukan dapat menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; g) Industri pesawat terbang nasional menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan


77

baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

C. Tahap Implementasi Berdasarkan sasaran program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana yang dijelaskan pada uraian terdahulu, maka kebangkitan kembali (the second wave) industri kedirgantaraan nasional dapat terjadi jika industri tersebut mampu: a. Menyiapkan instrumen bisnis (Financing, Aircraft Leasing dan Offset Program). b. Melanjutkan restrukturisasi bisnis, perkembangan lingkungan bisnis.

sesuai

c. Mengembangkan produk unggulan milik sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain. d. Memiliki produk unggulan dibidang Engineering Services. e. Menjadi pemasok komponen Tier I dan II. f. Memiliki produk unggulan dibidang MRO. Dengan tahapan sebagai berikut: Tahap 1 : Penguatan Fundamental Bisnis Tahap 2 : Pengembangan Daya Saing Portfolio Bisnis Tahap 3 : Pertumbuhan dan Kesehatan Perusahaan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

78


Tahap 2 : Pengembangan Daya Saing Portfolio Bisnis Tahap 3 : Pertumbuhan dan Kesehatan Perusahaan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar III.1. Arah dan Strategi Revitalisasi Industri Kedirgantaraan Nasional

Gambar III.1. Arah dan Strategi Revitalisasi Industri Kedirgantaraan Nasional

Strategi yang perlu dikembangkan :

1. Strategi produk, produk unggulan milik sendiri, karena Strategi yangharus perlumemiliki dikembangkan: produk pesawat yang ada saat ini sudah tua (era 70-an) dan berstatus

1. Strategi produk, harus memiliki produk unggulan

lisensi dari prinsipalnya. milik sendiri, karena produk pesawat yang ada saat 2. Strategiini bisnis, harus perbaikan citra perusahaan, sudah tua (eramelakukan 70-an) dan berstatus lisensi dari

prinsipalnya. pemberdayaan asset, penjualan non productive asset, dan membangun 2. Strategi bisnis, harus perbaikan citra aliansi strategis dalam bentuk Alliancemelakukan dan joint venture.

pemberdayaan asset,sesuai penjualan nondan 3. Strategiperusahaan, organisasi, menyesuaikan organisasi kebutuhan productive asset, dan membangun aliansi strategis dalam bentuk Alliance dan joint venture.

pertumbuhan SDM zero growth.

4. Strategi operasi, melakukan efisiensi disetiap lini operasi bisnis.

3. Strategi organisasi, menyesuaikan organisasi sesuai kebutuhan dan pertumbuhan SDM zero growth. 4. Strategi operasi, melakukan efisiensi disetiap lini operasi bisnis.


79

16

80


BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 125 5/M-IND/PER/10/2009

BAB IV

Agar dapat menyusun rencana aksi yang relatif detail, maka PROGRAM / RENCANA AKSI perlu dilakukan pemetaan klaster industri kedirgantaraan nasional sebagai bahan untuk mendefinisikan peran pihakAgar dapat menyusun rencana aksi yang relatif detail, maka perlu dilakukan pihak yang berkepentingan dalam klaster industri ini. pemetaan klaster industri kedirgantaraan nasional sebagai bahan untuk Berikut ilustrasi Klaster Industri Kedirgantaraan Nasional mendefinisikan peran pihak-pihak yang berkepentingan dalam klaster industri ini. sebagaimana pada tabel 4 Berikut ini. Berikut ilustrasi Klaster Industri Kedirgantaraan Nasional sebagaimana pada tabel 4 Berikut ini.

Tabel IV.1. Arah dan Strategi Revitalisasi Industri Kedirgantaraan Nasonal Tabel IV.1. Arah dan Strategi Revitalisasi Industri Kedirgantaraan Nasonal


17

81

Gambar IV.1. Klaster Industri Kedirgantaraan

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 125 5/M-IND/PER/10/2009

82

PETA PANDUAN (RoadIV.1. Map) Klaster Industri Kedirgantaraan Gambar PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014

Tabel IV. 1: Rencana Aksi Program Jangka Menengah (2010-2014) Klaster Industri Kedirgantaraan Nasional



83 19

Tabel IV. 2: Rencana Aksi Program Jangka Panjang (2010-2025) Klaster Industri Kedirgantaraan Nasional


84


20

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKERETAAPIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,


85

b. Bahwa Industri perkeretaapian me rupakan salah satu industri alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri per keretaapian;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perkeretaapian;


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

86


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);





8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia


87

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;


11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;



88


MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PER KERETAAPIAN. Pasal 1


1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Perkeretaapian Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri perkeretaapian untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Industri Perkeretaapian adalah industri yang terdiri dari:

a. Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya (KBLI 35201);

b. Jasa Penunjang Industri Kereta Api (KBLI 35202).



89

4. Menteri adalah Menteri yang me laksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pasal 2



a. Pedoman operasional Aparatur Peme rintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Perkeretaapian, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Perkeretaapian ataupun sektor lain yang terkait;


d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan

90


untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3

(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Perkeretaapian di laksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. Pasal 4


(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambatlambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.


91

Pasal 5




PRAYONO


92

Presiden RI; Wakil Presiden RI; Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Gubernur seluruh Indonesia; Bupati/Walikota seluruh Indonesia; Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.



PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PERKERETAAPIAN

BAB I

PENDAHULUAN





PRAYONO


93

94


BAB I PENDAHULUAN A. Ruang Lingkup Industri Perkeretaapian Kereta api adalah jenis transportasi yang dapat merupakan jawaban terhadap tuntutan angkutan massal yang memberikan jaminan ketepatan waktu, kenyamanan dan keamanan penumpang atau barang. Kereta api juga dapat merupakan jawaban untuk efisiensi bahan bakar dan pelestarian lingkungan. Mengacu pada bangunan industri 2020, dimana yang akan menjadi pilar utama perindustrian Indonesia yang disebut juga sebagai pilar masa depan adalah industri agro, industri telematika dan industri alat angkut (transportasi). Kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang ditemukan pada awal revolusi industri, saat ini daya saingnya menurun. Namun terdapat pertumbuhan pada angkutan perkotaan, kereta api cepat dan kereta api barang. Indonesia memiliki industri strategis untuk industri kereta api ini yaitu PT. Industri Kereta Api (PT. INKA) yang saat ini sepenuhnya dikuasai dan dimiliki oleh negara Republlik Indonesia. Kondisi geografis dan demografi Indonesia menjadikan industri ini mendesak untuk dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini. Adapun Industri Kereta api meliputi antara lain:    

Industri manufakturing sarana kereta api Jasa rehabilitasi/retrofit sarana kereta api Jasa engineering dan trading kereta api Diversifikasi poduk LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009

95

B. Pengelompokan Industri Perkeretaapian Industri Kereta api dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: a. Kelompok Industri Hulu diantaranya:  Industri plat baja  Industri aluminium molding b. Kelompok Industri Antara diantaranya:  Industri fabrikasi komponen  Industri coupling c. Kelompok Industri Hilir diantaranya:  Industri konstruksi rangka  Industri rangka bogie cor  Industri lokomotif  Industri gerbong barang  Industri propulsi Industri inti dari industri kereta api meliputi diantaranya industri konstruksi rangka, bogie, lokomotif, gerbong barang. Industri pendukung adalah industri sebagai pemasok utama bahan baku yang secara langsung membentuk produk atau mutlak diperlukan serta mempunyai keterkaitan yang kuat dengan industri intinya. Industri yang termasuk ke dalam industri penunjang industri kereta api antara lain : industri bogie cor, coupler, system rem, fabrikasi komponen, Industri terkait adalah industri yang mempunyai hubungan tidak langsung, namun sangat diperlukan antara lain industri AC, windows, seat interior panel, glass.

96



BAB IIBAB II SASARAN

SASARAN

A. Jangka Menengah A. Jangka Menengah(2010-2014) (2010-2014) Mengembangkan produk-produk berupa: Mengembangkan produk-produk andalan andalan berupa :

 Kereta barang, yang antara lain diperuntukkan  Kereta barang, yang antara lan dperuntukkan sebaga kereta bag sebagai kereta bagasi Jawa, gerbong kontainer Jawa, gerbong kontaner Jawa,dan Gerbong batu bara Kaltm d Jawa, Gerbong batu bara Kaltim gerbong batu bara Sumsel. gerbong batu bara Sumsel. 2002-2005 GERBONG BATU BARA SUMSEL

KERETA BARANG 1997-2002

1995-2003

1982-2007

GEBONG BATU BARA KALTIM

GERBONG KONTAINER JAWA

KERETA BAGASI JAWA

 Kereta penumpang, dperuntukkan bag angkutan penumpang an  Kereta penumpang, diperuntukkan bagi angkutan kota melput kereta ekonom, kereta argo, kereta anggrek dan ker penumpang antar kota meliputi kereta ekonomi, kereta argo, kereta anggrek dan kereta ekspor. ekspor.


97


Lampran Peraturan Menter Perndustran RI Nomor : /M-IND/PER/0/00 2002-2020 KERETA PENUMPANG KERETA PENUMPANG

INTERIOR : GFRP CARBODY : MILD STEEL, KERETA MONOCOQ 2002-2020 EKSPOR BOGIE : BOLSTERLESS INTERIOR : GFRP 120 KM/J CARBODY : MILD STEEL, MONOCOQ

SEBAGAI BOGIE : BOLSTERLESS PRODUK GENERIK120 KM/J 1997-2002 (PLATFORM) DESAIN SEBAGAI

INTERIOR : MELAMINE PRODUK GENERIK HARDBOARD (PLATFORM) DESAIN CARBODY : MILD STEEL, 1995-2003 MONOCOQ INTERIOR : MELAMINE BOGIE : BOLSTER HARDBOARD CARBODY MILD STEEL, 1995-2003 STANDAR:NT-11 90 KM/J KERETA MONOCOQ BOGIE : BOLSTER 1982-2007 STANDAR NT-11 90 KM/J

1982-2007

KERETA EKONOMI

KERETA EKSPOR

KERETA 1997-2002

ANGGREK

KERETA ANGGREK

ARGO

KERETA ARGO

MODEL BISNIS:JOB ORDER MELALUI TENDER

KERETA EKONOMI

MODEL BISNIS:JOBDESAIN ORDERSESUAI MELALUI KOMPETENSI: DENGAN TENDER SPEKTEK KOMPETENSI: DESAIN SESUAI LEAD TIME : 9-12 BULAN DENGAN SPEKTEK PRODUKTIVITAS : 2 HARI/KERETA, LEAD TIME : 9-12 BULAN KAPASITAS : 120 UNIT/TH PRODUKTIVITAS : 2 HARI/KERETA, KAPASITAS : 120 UNIT/TH

 Kereta rel lisrik, diperuntukkan bagi angkutan  Kereta rel lsrk, dperuntukkan bag angkutan penumpang dalam kota penumpang dalam kota pengembangannya meliputi  Kereta rel lsrk, dperuntukkan bag angkutan penumpang dalam kota pengembangannya melput antara lan KRL ekonom antara lain KRL ekonomi. pengembangannya melput antara lan KRL ekonom TRAKSI : IGBT VVVF

KERETA

KERETA REL REL LISTRIK LISTRIK

TRAKSI :GTO VVVF

TRAKSI :GTO INVERTER & VVVF MOTOR AC INVERTER MOTOR AC INTERIOR &: MELAMINE INTERIOR : MELAMINE HARDBOARD & GFRP HARDBOARD & GFRP CARBODY : MILDSTEEL & CARBODY : MILDSTEEL & STAINLESS,MODULAR MODULAR STAINLESS, BOGIE: :BOLSTERLESS BOLSTERLESS BOGIE

199319932001 2001 KRL KRL EKONOM EKONOM II

TRAKSI : GTO VVVF

INVERTER MOTOR AC TRAKSI : GTO&VVVF INVERTER & MOTOR AC INTERIOR : MELAMINE INTERIOR : MELAMINE HARDBOARD HARDBOARD CARBODY : STAINLESS CARBODY : STAINLESS STEEL, MONOCOQ STEEL, MONOCOQ BOGIE : BOLSTERLESS BOGIE : BOLSTERLESS

199719971998 1998

2008-

INVERTER & MOTOR AC TRAKSI : IGBT VVVF INTERIOR : GFRP INVERTER & MOTOR AC CARBODY : STAINLESS INTERIOR : GFRP STEEL,: STAINLESS MONOCOQ CARBODY STEEL, MONOCOQ BOGIE : BOLSTERLESS BOGIE : BOLSTERLESS

2008-2020 2020

PRODUKSI

PRODUKSI 40 UNIT 40 UNITKRL KRL

1999-

19992002 2002 PROTOTIP PROTOTIP KRLKRL AC AC

KRL KRL EKONOM EKONOM I I

SEBAGAI SEBAGAI PRODUK PRODUK GENERIK GENERIK DESAIN INKA INKA DESAIN

MODEL BISNIS :JOB ORDER MODEL BISNIS :JOB ORDER MELALUI TENDER MELALUI TENDER KOMPETENSI : DESAIN SESUAI KOMPETENSI : DESAIN SESUAI DENGAN SPEKTEK DENGAN SPEKTEK LEAD TIME : 12 :- 12 15 -BULAN LEAD TIME 15 BULAN PRODUKTIVITAS : 5 HARI/KERETA, PRODUKTIVITAS : 5 HARI/KERETA, KAPASITAS : 40 :UNIT/TH KAPASITAS 40 UNIT/TH

 Kereta rel diesel, diperuntukkan bagi angkutan  desel, bag penumpang dalam  Kereta Kereta rel reldalam desel,dperuntukkan dperuntukkan bagangkutan angkutan penumpang dalam penumpang kota pengembangannya meliputi

kota lainKRD, pengembangannya melputRailbus. antara lanKRD, KRDE, KRD-I, antara KRDE, KRD-I, kota pengembangannya melput antara lanKRD, KRDE, KRD-I, Ralbus

Ralbus

98


Lampran Peraturan Menter Perndustran RI Lampran Peraturan Perndustran RI Nomor Menter : /M-IND/PER/0/00 Nomor : /M-IND/PER/0/00 KERETA KERETA REL REL DIESEL DIESEL

TRAKSI : ENGINE, ALTENATOR, TRAKSI : ENGINE, VVVF INVERTER & MOTOR AC ALTENATOR, VVVF INTERIOR : MELAMINE INVERTER & MOTOR AC HARDBOARD INTERIOR : MELAMINE CARBODY : SEMI HARDBOARD STAINLESS STEEL, CARBODY : SEMI TRAKSI :ENGINE CUMMINS STAINLESS MODULAR STEEL, + TRANSMISI VOITH BOGIE : BOLSTERLESS TRAKSI :ENGINE CUMMINS MODULAR INTERIORVOITH : MELAMINE + TRANSMISI BOGIE : BOLSTERLESS HARDBOARD & GFRP INTERIOR : MELAMINE 2005-2007 CARBODY MILDSTEEL HARDBOARD & :GFRP 2005-2007 CARBODY BOGIE: :MILDSTEEL BOLSTER BOGIE : BOLSTER

TRAKSI : ENGINE, TRAKSI : ENGINE POWER ALTENATOR, VVVF PACK CUMMINS + TRAKSI : ENGINE, TRAKSI : ENGINE POWER INVERTER & MOTOR AC TRANSMISI VOITH ALTENATOR, VVVF PACK CUMMINS + INTERIOR : GFRP INTERIOR : GFRP INVERTER & MOTOR AC TRANSMISI VOITH CARBODY CARBODY : MILD STEEL, INTERIOR : GFRP : HYBRID GFRP, INTERIOR : GFRP MILD STEELGFRP, MONOCOQ CARBODY : HYBRID CARBODY : MILD STEEL, BOGIE : BOLSTERLESS BOGIE : BOLSTERLESS MILD STEEL MONOCOQ BOGIE : BOLSTERLESS

2007-2008 2007-2008 KRD-I KRD-I ACEH ACEH JAWA JAWA

BOGIE : BOLSTERLESS

2007-2008 2007-2008 RAILBUS RAILBUS SUMSEL SUMSEL

KRDE KRDE PRAMEK PRAMEK S S

2004 2004 KRD KRD SURABAY SURABAY A A

MODEL BISNIS :JOB ORDER MELALUI MODEL BISNIS :JOB ORDER MELALUI TENDER TENDER KOMPETENSI : DESAIN SESUAI KOMPETENSI : DESAIN SESUAI DENGAN SPEKTEK DENGAN SPEKTEK LEAD TIME : 12 15 BULAN LEAD TIME : 12 - 15 BULAN PRODUKTIVITAS : 5 HARI/KERETA, PRODUKTIVITAS : 5 HARI/KERETA, KAPASITAS : 40 UNIT/TH KAPASITAS : 40 UNIT/TH

B. Jangka Panjang (2010-2025) B.B.Jangka Panjang (2010-2025) Jangka Panjang (2010-2025)

Industri Kereta apiakan melakukan pendalaman teknologi produk yang menjadi core competence Industr Kereta apakan melakukan pendalaman teknolog produk yangyang Industr Kereta apakan melakukan pendalaman teknolog produk industri kereta api mulai dari pengembangan konsep, menjad core competence ndustr kereta ap mula dar pengembangan menjad core competence ndustr kereta ap mula dar pengembangan prototype, sampai kepada produksi untuk mencapai konsep, prototype, sampa kepada produks untuk mencapa tercptanya konsep, prototype, sampa kepada produks untuk mencapa tercptanya terciptanya sistem transportasi baru seperti yang sstem transportas baru sepert yang tergambar d bawah n sstem transportas baru sepert yang tergambar d bawah n tergambar di bawah ini. CORE CORE Teknolog COMPETEN COMPETEN tnggT eknolog CE tngg CE KERETA API KERETA API KONTR Teknolog OL KONTR Tdeaksnaor log PROPU OL das ar LSIPROPU INTERI LSI ORINTERI CARB OR CARB ODY BOGIE ODY BOGIE

2020: SISTEM TRANSPORTASI 2020: SISTEM TRANSPORTASI BARU BARU

2009: KRDE 2009: KRDE

PROKONSEP KONSEP TOTIP PROTOTIP

1996: LOKOMOTIF 1996: LOKOMOTIF

1993: KRL 1993: KRL 1985 : KERETA 1985 : KERETA 1982 : GERBONG 1982 : GERBONG BARANG BARANG

KONSEP KONSEP

PRO- PRODUKSI KONSEP SERIPRODUKSI KONSEP TOTIP PROTOTIP SERI

KONSEP KONSEP

KONSEP

KONSEP

PRO- PRODUKSI EKSPOR TOTIP PRO-SERIPRODUKSI EKSPOR TOTIP SERI PRO- PRODUKSI EKSPOR TOTIP PRO-SERI PRODUKSI EKSPOR TOTIP SERI


99

5

5

100


BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Arah Pengembangan Visi: menjadi perusahaan manufaktur kelas dunia dalam sarana kereta api dan transportasi yang unggul di Indonesia. Misi: menciptakan daya saing bisnis dan teknologi dalam produk sarana kereta api dan transportasi untuk menguasai pasar domestik dan memenangkan kompetisi di pasar ASEAN dan negara berkembang. Tujuan: menjadi perusahaan yang tumbuh dan ber kembang.

B. Strategi dan arah pengembangan industri kereta api Industri kereta api berusaha meningkatkan nilai tambah dengan melakukan pengembangan teknologi yang me nyesuaikan dengan kebutuhan konsumen.


101

Lampran Peraturan Menter Perndustran RI Nomor : /M-IND/PER/0/00 Nilai Tambah


Nilai Tambah

Tinggi

Pengembangan Technology Customer need Lokomotif Service KRDE/I

Tinggi Menengah

KRL Lokomotif

Service

Menengah Rendah

Rendah

KRDE/I People Mover

Project

Technology content Kualitas

Kereta KRL Penumpang Gerbong barang

Kereta Penumpang

Gerbong barang

Project

People Mover

Pengembangan Technology Customer need

Technology content Kualitas Technology content Harga standard

Spektrum produk

Technology content Harga standard

Spektrum produk

102


7

7

BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI A. Jangka Menengah (2010-2014) Program Revitalisasi Kelembagaan Perkeretaapian Program Revitalisasi Perkeretaapian Nasional Tujuan: Meningkatkan kinerja PT. KA sebagai operator angkutan Kereta Api sehingga mampu mandiri (Self Sustainable) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2007. Program: 

Perkeretaapian NAD



Perkeretaapian Sumatera Utara



Perkeretaapian Sumatera Barat



Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan



Perkeretaapian Jawa



Perkeretaapian Jabotabek


103



Perkeretaapan Jabotabek

1. Revitalisasi Perkeretaapian NAD 1. Revitalisasi Perkeretaapian NAD

Lhok Seumawe

Bestang

Tujuan Sasaran Utama Utama:: Tujuan dan dan Sasaran Perwujudan Sumatera Ralway Railway Perwujudan Trans Sumatera


Program:

1. Pembangunan Jalan Rel Sepanjang 36 Km Program : Lintas Banda – Lhokseumawe dengan . Pembangunan Jalan Aceh Rel Sepanjang Km Lntas Banda Aceh – spoor normal (1.435 mm). Lhokseumawe dengan spoor normal (. mm) 2. Pengadaan Kereta RelIndonesa Diesel(KRDI) Indonesia (KRDI) . Pengadaan Kereta Rel Desel sebanyak set sebanyak 1 set. TARGET FISIK NO

KUMULATIF

KEGIATAN Prasarana : Pembangunan jalan rel lntas Banda Aceh Lhokseumawe Sarana : KRDI **

2008

2009

2010

* Km

Km

Km

APBN

set

-

-

APBN

TOTAL

Banda Aceh

nggroe Aceh russalam meulaboh

104

2.PETA Revitalisasi Sumatera Utara PANDUAN (RoadPerkeretaapian Map) Breun

PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014 MEDAN Tebng Tngg

SUMBER DANA

da Aceh

Aceh m eulaboh

2.Breun Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Utara 2. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Utara MEDAN Tebng Tngg Sumatera Utara

Ksaran Rantau Prapat

Sbolga

Pekanbaru Rau Padang Sumatera Barat Jamb

Tujuan sasaran utama: Tujuandan dan sasaran utama:

Bengkulu

Peningkatan angkutan barang khususnya CPO dari Penngkatan angkutan barang khususnya CPO 518 ribu ton menjadi 1 juta ton pada tahun 2010.

juta ton Program:

pada tahun 00

dar

Bengkulu

1. Peningkatan jumlah sarana dari 24 lok menjadi Program : 41 lok, 187 gerbong menjadi 489 gerbong.

. Rehabilitasi Penngkatan dar lok 2. jalanjumlah KA 162sarana Km, jembatan 34 bh dan sintel 14 stasiun.

menjad

menjad gerbong.

3. Pengembangan kelembagaan pengelola prasarana.

. Peningkatan Rehabltas jalan KA Km, jembatan 4. kerjasama dengan PT. Perkebunan. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009

105

bh da

NO

KEGIATAN

Nomor : /M-IND/PER/0/00 KUMULATIF

. Pengembangan kelembagaan pengelola prasarana 2008 . Penngkatan kerjasama dengan PT. Perkebunan 1 Prasarana a. Jalan Rel

b. Jembatan KEGIATAN c. Sntel

NO

2

1

2

Km bh sta

TARGET FISIK KUMULATIF

2009

2010

Km

Km

bh SUMBER DANA sta

2008

2009

2010

Sarana : Prasarana a. Lokomotf a. Jalan Rel

Km

Km

Km

b. Jembatan b. Gerbong c. Sntel

bh sta

bh sta

bh-

APBN APBN

Sarana : a. Lokomotf

-

bh

bh

APBN

b. Gerbong

-

bh

0 bh

APBN

c. Bala Yasa

-

lks

-

APBN

c. Bala Yasa

-

APBN

bh bh

lks

bh bh 0 bh -

3. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Barat 3. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Barat

3. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Barat

Tujuan dan Sasaran Utama . Mendukung Angkutan Batubara dar produks tahun 00 sebanyak 00 rbu ton menjad rbu ton pada tahun 00 . Mendukung Angkutan Semen dan KA Wsata Program : Penngkatan dan Rehabltas Prasarana KA sepanjang Km

Tujuan dan Sasaran Utama

. Mendukung Angkutan Batubara dar produks 10 tahun 00 00 rbu ton menjad rbu ton pada tahun 00

106

PETA (Road Map) .PANDUAN Mendukung Angkutan Semen dan PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT Tahun 2010 - 2014

KA Wsata

Program :

Penngkatan dan Rehabltas Prasarana KA sepanjang Km

Tujuan dan Sasaran Utama:

1. Mendukung Angkutan Batubara dari produksi tahun 2007 sebanyak 200 ribu ton menjadi 675 ribu ton pada tahunLampran 2010Ò Peraturan Menter Perndustran

Nomor : /M-IND/PER/0/0

2. Mendukung Angkutan Semen dan KA Wisata. Lampran Peraturan Menter Perndustran RI Program: Nomor : /M-IND/PER/0/00 Peningkatan dan Rehabilitasi Prasarana KA sepanjang TARGET FISIK SUMBER 39 Km. NO KEGIATAN KUMULATIF TARGET 2008FISIK NO

Prasarana : KEGIATAN Penngkatan Prasarana KA Sumbar Prasarana : Penngkatan Prasarana KA Sumbar

2009

KUMULATIF 2008

Km 2009

Km

Km

Km 2010

2010

SUMBER DANA

Km

Km

DANA

APBN

APBN

. Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan

4. Perkeretaapian Bagian . Revitalisasi Revitalisasi Perkeretaapian Sumatera Sumatera Bagian Selatan Selatan

Tujuan dan sasaran utama: Penngkatan angkutan batubara dar , juta ton menjad , juta ton pada tahun 00. Program Tujuan :dan

sasaran utama: Penngkatan angkutan batubara dar

. Penngkatan jumlah sarana dar 0 lok menjad lok.

ton menjad , juta ton pada tahun 00.

. Pembangunan shortcut dan jalur ganda

Program :

LAMPIRAN . Pengembangan kelembagaan PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIA

107

. Penngkatan jumlah sarana 0 lok menjad lok. NOMOR dar : 126/M-IND/PER/10/2009 FISIK . Pembangunan shortcut dan jalurTARGET ganda NO

KEGIATAN

KUMULATIF

SUMBER DANA

Tujuan dan sasaran utama: Peningkatan angkutan batubara dari 8,5 juta ton Tujuan dan sasaran utama: Penngkatan angkutan batubara dar , juta menjadi 12,5 juta ton pada tahun 2010. ton menjad , juta ton pada tahun 00.

Program: Program :

1. Peningkatan jumlah sarana dari50 . Penngkatan jumlah sarana dar 0 lok menjad lok. lok menjadi 93 lok. . Pembangunan shortcut dan jalur ganda 2. Pembangunan shortcut dan jalur ganda. . Pengembangan kelembagaan 3. Pengembangan kelembagaan. TARGET FISIK NO

KEGIATAN

1

Prasarana : a. Shortcut Tj. Enm - Baturaja

SUMBER DANA

KUMULATIF 2008

2009

2010

-

-

-

SWASTA/BUMN/D

b. Penngkatan Prasarana KA Sumsel

Km

0 Km

Km

APBN

c. Pemb. Jalur Ganda Tulungbuyut Blambanganumpu

Km

Km

Km

-

-

-

SWASTA/BUMN/D

bh -

bh -

bh -

APBN SWASTA/BUMN/D

APBN

Lampran Peraturan Menter Perndustran RI sp sp APBN Km 0 Km Km APBN Nomor : /M-IND/PER/0/00

d. Pengemb. Emplasemen Tarahan e. Penngk. Prasarana KA Lampung f. Pemb. Jalur KA Kota Padang - Bengkulu 2

Sarana : a. Lokomotf b. Gerbong

. Revitalisasi Perkeretaapian di Jawa 5. Revitalisasi Perkeretaapian di Jawa

11

PETA PANDUAN Tujuan dan sasaran utama:(Road Map)

108

PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI ALAT ANGKUT

Tahun 2010kereta - 2014 ap dalam angkutan penumpang dar , . Penngkatan peran

juta pnp menjad , juta pnp pada tahun 00. . Penngkatan peran kereta ap dalam angkutan barang.

Tujuan dan sasaran utama: 1. Peningkatan peran kereta api dalam angkutan penumpang dari 41,28 juta pnp menjadi 45,27 juta pnp pada tahun 2010. 2. Peningkatan peran kereta api dalam angkutan barang. 3. Penggantian jalan KA yang terendam lumpur di Sidoarjo. 4. Mengurangi beban angkutan jalan khususnya lintas Utara Jawa. Program: 1. Peningkatan jumlah kereta ekonomi dari 1.244 unit menjadi 1.424 unit. 2. Rehabilitasi prasarana KA jalur utama lintas utara dan selatan Jawa, pembangunan jalur ganda Cirebon – Kroya – Kutoarjo dan Tegal Pekalongan serta modifikasi Sta. Cirebon. 3. Pembangunan jalur KA antara Sidoarjo – Gunung gangsir. 4. Mengembangkan ke/dari kawasan Lampranakses PeraturanKA Menter Perndustran RI Nomor : /M-IND/PER/0/00 industri. TARGET FISIK NO

KUMULATIF

KEGIATAN

1 Prasarana a. Pemb. Jalur Ganda Crebon-Kroya, Segmen II (Prupuk-Purwokerto) b. Pemb. Jalur Ganda Tegal-Pekalongan c. Rehab Jalan KA Lntas Utama Jawa d. Pengadaan materal e. f. g. h.

SUMBER DANA

2008

2009

2010

Km

Km

Km

APBN

Km

Km

Km

APBN

Km

Km

. Km

APBN

Kmtrack Kmtrack 00 kmtrack

Rehab/ Penngkatan Jembatan KA Penngkatan Sntels Modfkas Stasun Crebon Pembangunan Jalur Ganda Kroya-Kutoarjo-Jogya

. Penanggulangan Lumpur Lapndo 2 Sarana a. Sarana Angk. Penumpang - Kereta Ekonom - Kereta Non-Ekonom (Bsns & Eksekutf) - Lokomotf b. KRDE / KRDI c. Sarana Angk. Barang - Gerbong - Lokomotf d. Kereta/ Gerbong Kerja

APBN

wessel

wessel

00 wessel

bh sta sta pkt

bh sta sta pkt

bh sta sta pkt

APBN APBN APBN APBN

Km

0 Km

Km

APBN

0 unt bh unt

0 unt 0 bh unt

0 unt bh unt

unt unt

0 unt bh unt

unt bh 0 unt

APBN SWASTA/BUMN/D APBN APBN APBN APBN APBN APBN

6. Revitalisasi Perkeretaapian Perkotaan Jabotabek


109

- Gerbong - Lokomotf d. Kereta/ Gerbong Kerja

unt unt

0 unt bh unt

unt bh 0 unt

APBN APBN APBN



Tujuan :

Tujuan:

Penngkatan angkutan perkotaan Jabodetabek dar 0, juta pnp/thn

Peningkatan angkutan perkotaan Jabodetabek dari 104,42 juta pnp/thn pada tahun 2006 menjadi Program 141,73 :juta pnp/thn pada tahun 2010. . Penngkatan jumlah KRL dar 0 unt menjad unt tahun 00. Program: pada tahun 00 menjad , juta pnp/thn pada tahun 00.

1. Peningkatan jumlah KRL dari 360 unit menjadi 488 unit tahun 2010. 2. Pembangunan Double Track Serpong-MajaRangkasbitung, Duri-Tangerang dan peningkatan stasiun pada jalur lingkar Jabotabek serta elektrifikasi. 3. Pembangunan DDT Manggarai – Cikarang dan Elektrifikasi lintas Bekasi – Lemahabang. 4. Pengadaan Infrastruktur KA Jabotabek dan persiapan MRT.

110


13

Tangerang dan penngkatan stasun pada jalur lngkar Jabotabek serta elektrfkas. . Pembangunan DDT Manggara – Ckarang dan Elektrfkas lntas Bekas – Lemahabang . Pengadaan Infrastruktur KA Jabotabek dan persapan MRT TARGET FISIK NO

KUMULATIF

KEGIATAN

SUMBER DANA

2008

2009

2010

Km Km Km

Km Km Km

Km Km 0 Km

SWASTA/BUMN/D APBN APBN APBN

e. Jalur lngkar Jabotabek

sta

sta

sta

APBN

f. Pembangunan DDT Manggara - Ckarang

pkt

pkt

pkt

APBN

g. Mass Rapd Transport (MRT)

pkt

pkt

pkt

APBN/APBD

h. Pengadaan Infrastruktur Jabotabek

pkt

pkt

pkt

APBN

pkt

-

-

APBN

unt

unt

unt

APBN/SWASTA

1 Prasarana a. Ralnk Bandara Soetta b. Elektfkas Lntas Bekas - Lemahabang c. Serpong-Maja-Rangkasbtung d. Dur-Tangerang

. Pembangunan Dpo Depok 2 Sarana KRL AC/ Non-AC

B. panjang (2010-2025) B. Jangka Jangka panjang (2010-2025) 1. Rencana Rencana Pengembangan MRT 1. Pengembangan MRT Tujuan dan sasaran utama:

Tujuan dan sasaran utama: Mengurang

kemacetan

dan

memperpendek

waktu

tempuh

serta

penngkatan aksesbltas. Mengurangi kemacetan

dan memperpendek waktu Program : serta peningkatan aksesibilitas. tempuh Pembangunan jalan KA elevated dan subway lntas Lebak Bulus – Dukuh

Program:

Atas (, km)

Pembangunan jalan KA elevated subway lintasRI Lampran Peraturandan Menter Perndustran Lebak Bulus – Dukuh AtasNomor (14,3: /M-IND/PER/0/00 km)

14

2. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Kalimantan LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK Rencana pengembangan perkeretaapan d IINDONESIA pulau

NOMOR : 126/M-IND/PER/10/2009

berdasarkan daerah yang dlntas, jarak tempuh dan prortas

Kalmantan 111

2. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Kalimantan 2. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Kalimantan

Rencana pengembangan perkeretaapian di pulau pulau Kalmantan dilintasi, jarak berdasarkan yang dlntas, jarak tempuh dan prortas tempuhdaerah dan prioritas. Rencana pengembangan perkeretaapan d Kalimantan berdasarkan daerah yang


15

112


3. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi

3. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi

Rencana pengembangan perkeretaapan dSulawesi pulau Sulawes 3. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Rencana pengembangan perkeretaapian di pulau berdasarka

berdasarkan daerah yang dilintasi, jarak daerah yang Sulawesi dlntas, jarak tempuh dan prortas Rencana pengembangan perkeretaapan d pulau Sulawes berda tempuh dan prioritas.

daerah yang dlntas, jarak tempuh dan prortas


113

1


Masterplan Perkeretaapian di Pulau Papua

114


4. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Papua 4. Masterplan Perkeretaapian di Pulau Papua

etaapian di Pulau Papua


115

116


PETA PANDUAN (Road Map) Tahun

Recommend Documents