DAFTAR ISI. Daftar Isi BAB I : PENDAHULUAN PENGANTAR PENGERTIAN MAKSUD DAN TUJUAN LANDASAN

DAFTAR ISI

Daftar Isi

i

BAB I : PENDAHULUAN

1

1.1. PENGANTAR

1

1.2. PENGERTIAN

1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

3

1.4. LANDASAN

3

1.5. TATA URUT

5

BAB II : KONDISI UMUM

7

2.1. KONDISI DAERAH

7

2.2. TANTANGAN

31

2.3. MODAL DASAR

54

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN TAHUN 2005-2025

56

3.1. VISI

56

3.2. MISI

57

BAB IV : ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

61

4.1. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

61

4.2. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

71

A. RPJM ke – 1 (2005-2010)

71

B. RPJM ke – 2 (2010-2015)

71

C. RPJM ke – 3 (2015-2020)

73

D. RPJM ke – 4 (2020-2025)

74

BAB V : PENUTUP

75

BAB I PENDAHULUAN

1.1. PENGANTAR Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia

berkewajiban

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok Pemerintah Negara Indonesia selanjutnya adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan

demokratis

yang

dilaksanakan

secara

bertahap

dan

berkesinambungan. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan

bersasaran

diperlukan

perencanaan

pembangunan.

Bentuk

perencanaan pembangunan yang disusun tersebut, salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Tahun 2005-2025. Pemerintah

Kabupaten

Ponorogo

berupaya

melaksanakan

pembangunan yang berkeadilan dan demokratis tersebut, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah, yang dituangkan dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Tahun 20052025. Diharapkan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dapat diperoleh kemajuan di berbagai bidang yang bermuara pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 1.2. PENGERTIAN Pembangunan nasional yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui proses pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Daerah

mempunyai

kewajiban

untuk

RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2025

menyusun

perencanaan

1

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem

perencanaan

pembangunan

nasional,

yaitu

satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan

dalam

jangka

panjang,

jangka

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Salah satu bentuk perencanaan pembangunan

yang disusun daerah adalah Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), yaitu pencanaan untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Visi yang termuat dalam RPJP Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu keadaan 20 tahun kemudian. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi, yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 20 tahun. Dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/ Kota mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi serta memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang RPJP Daerah. Proses penyusunan RPJP Daerah tersebut meliputi penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan,

dan

penyusunan

rancangan

akhir

rencana

pembangunan. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah, sebagai bahan utama bagi Musrenbang. Musrenbang diselenggarakan oleh Kepala Bappeda dalam rangka menyusun RPJP Daerah dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Daerah yang sedang berjalan. Berdasarkan Musrenbang RPJP Daerah Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah. Hubungan RPJP daerah dengan dokumen perencanaan lainnya


2

adalah RPJP Daerah berdasarkan jangka waktunya adalah Dokumen Perencanaan yang paling tinggi derajatnya,

yaitu mencakup jangka

waktu 20 tahun. RPJP Daerah dijadikan sebagai pedoman/ acuan untuk menyusun Dokumen Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah), yaitu untuk jangka waktu 5 tahunan. RPJM Daerah itu sendiri adalah sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 tahun. Penjabaran dari RKPD akan dituangkan lebih lanjut dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon APBD. 1.3 . MAKSUD DAN TUJUAN RPJP Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 disusun sebagai pedoman pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan acuan bagi seluruh komponen (pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha) untuk mencapai cita-cita dan tujuan sesuai visi dan misi yang telah disepakati bersama, agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, terkordinatif, saling melengkapi, satu pola tindak dan bersasaran. Tujuan disusunnya RPJP Daerah adalah : 1. Sebagai

pedoman

bagi

seluruh

pemangku

kepentingan

pembangunan; 2. Sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah; 3. Sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah; 4. Menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan. 1.4. LANDASAN RPJP Daerah disusun berlandaskan pada Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan


3

pembangunan, yaitu sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


4

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah

anatar

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872); 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor )


5

1.5. TATA URUT Penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 menggunakan sistematika sebagai berikut : Bab I :

Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan dokumen

hukum,

hubungan

perencanaan

RPJP

lainnya,

Daerah serta

dengan

sistematika

penulisan. Bab II :

Kondisi Umum Daerah Dalam bab ini memuat dua hal penting, yaitu : kondisi dan tantangan yang dihadapi, yang mencakup bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, iptek, sarana dan prasarana, politik, keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup), serta modal dasar pembangunan.

Bab III :

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 Bab ini memuat visi pembangunan Kabupaten Ponorogo dan misi pembangunan yang akan dilaksankan untuk mewujudkan visi tersebut.

Bab IV :

Arah Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Bab ini memuat kebijakan-kebijakan pencapaian visi dan misi pembangunan setiap tahapan lima tahun selama tahun 2005-2025.

Bab V :

Penutup


6

BAB II KONDISI UMUM

2. 1. KONDISI DAERAH A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1. Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Ponorogo tidak bisa dipisahkan dari sejarah, adat istiadat yang ada dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Budaya masyarakat sangat kental dengan kehidupan religius dan budaya “warok” sebagai warisan leluhur, serta bercirikan sebagai masyarakat yang agraris. 2. Berdasarkan struktur umur penduduk, nampak bahwa komposisi umur penduduk Kabupaten Ponorogo pada lima tahun terakhir sejak tahun 2000 menyerupai piramida, yaitu lebar pada kelompok umurumur muda dan mengecil pada umur-umur yang lebih tua. Pola semacam ini mencerminkan masih relatif tingginya angka kelahiran maupun kematian penduduk. Juga mengindikasikan masih besarnya potensi penduduk untuk terus berkembang sekalipun angka kelahiran rata-rata per wanita sudah rendah. Komposisi penduduk kebanyakan berada berada pada umur antara 0–4 tahun, 5-14 tahun dan 30-34 tahun. Komposisi umur penduduk akan menimbulkan permasalahan yang memerlukan pemecahan sendiri-sendiri. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ponorogo rata-rata selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Sensus

Penduduk

(SP)

tahun

2000,

rata-rata

pertumbuhan

penduduk sebesar 0,05 %. Kemudian berdasarkan Suseda tahun 2005 naik menjadi 0,91%. Angka-angka pertumbuhan penduduk tersebut masih berada di bawah pertumbuhan penduduk rata-rata di Propinsi Jawa Timur. Kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan, jika pada tahun 2000 kepadatan penduduk mencapai 613 jiwa/km2,


7

kemudian tahun 2004 naik menjadi 665 jiwa/km 2. Kecamatan Ponorogo mempunyai kepadatan terbesar yaitu 3.446 jiwa/km 2, sedangkan tingkat kepadatan terkecil berada di Kecamatan Pudak yaitu sebesar 177 jiwa/km2. Untuk jumlah rumah tangga selama tahun 2001 hingga 2004 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar, 0,11 % yaitu pada tahun 2004 tercatat sebanyak 224.113 rumah tangga. Jumlah anggota keluarga rata-rata per rumah pada tahun 2000 sebanyak 3,67 jiwa/keluarga, lima tahun kemudian turun menjadi 3,53 jiwa/keluarga. 3. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Ponorogo sebagian besar sebagai petani, kemudian buruh tani, mata pencaharian lain-lain, pedagang, pegawai swasta, pegawai negeri, pensiunan dan ABRI. Hal ini terlihat pada mata pencaharian penduduk pada tahun 2004 yang menunjukkan bahwa jumlah petani sebanyak 229.141 jiwa (38,71%), buruh tani 144.222 jiwa (24,36%), lain-lain 144.741 jiwa (24,45%), dan pedagang 31.585 jiwa (5,34%). 4. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Beberapa aspek dalam ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah keadaan angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja, status pekerjaan dan lamanya jam kerja.

Hasil

Suseda tahun 2005 diketahui jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Ponorogo mencapai 689.187 jiwa, sebagian besar dari mereka (71,67%) merupakan angkatan kerja dan lainnya (28,33%) bukan angkatan kerja. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 72% penduduk usia kerja di Kabupaten Ponorogo aktif secara ekonomis. Dilihat dari tingkat kesempatan kerja (TKK) yang merupakan perbandingan antara jumlah orang yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja, pada tahun 2005 mencapai 93,23%. Keadaan ini menunjukkan bahwa daya serap terhadap angkatan kerja masih cukup besar. Diketahui juga bahwa tingkat pengangguran terbuka


8

(TPT) dikalangan angkatan kerja pada tahun 2005 sebesar 6,77%, yang berarti dari 100 angkatan kerja secara rata-rata terdapat antara 6 sampai 7 orang yang sedang mencari pekerjaan. Dilihat dari status usaha, sebagian besar berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap (23,11%), pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (22,92) dan berusaha sendiri (21,545). Untuk diketahui bahwa untuk pekerja keluarga lebih banyak didominasi oleh tenaga kerja perempuan. 5. Pembangunan manusia ditekankan pada tiga indikator, yaitu dibidang

kesehatan,

pendidikan

dan

ekonomi/kesejahteraan

sebagai yang tertuang dalam Indeks pembangunan Manusia (IPM). Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Ponorogo selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2003 angka harapan hidup sebesar 66,87 tahun meningkat pada tahun 2004 menjadi 67,83 tahun. Harapan hidup yang semakin meningkat ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Ponorogo semakin baik terutama dilihat dari sisi kesehatannya. Dilihat dari tingkat pendidikan, diketahui bahwa angka melek huruf penduduk Ponorogo juga mengalami perbaikan. Pada tahun 2002 angka melek huruf sebesar 79,22, kemudian tahun 2003 meningkat menjadi 79,11 dan tahun 2004 mencapai 80,75. Angka ini mengindikasikan

bahwa

pendidikan

penduduk

di

Kabupaten

Ponorogo semakin baik. Diketahui

juga

bahwa

angka

konsumsi

rata-rata

penduduk

Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 konsumsi rata-rata penduduk sebesar Rp. 1.710.132, tahun 2003 meningkat menjadi Rp. 1.805.556, dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 1.969.188. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Ponorogo selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan data indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks konsumsi per kapita, diketahui bahwa indeks pembangunan


9

manusia mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2002 mencapai 64,113, tahun 2003 meningkat menjadi 64,201 dan tahun 2004 sebesar 65,337. Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Ponorogo

menunjukkan

Diketahui

bahwa

perkembangan

status

pembangunan

yang

semakin

manusia

baik.

Kabupaten

Ponorogo digolongkan dalam “Tingkatan Menengah – Bawah”. 6. Dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia, kualitas pendidikan masyarakat memiliki peran penting sebagai pondasi dalam kehidupan yang lebih baik. Demikian juga dalam menghadapi eksistensi dan daya saing dalam globalisasi, peran pendidikan sangat penting bagi masyarakat dan daerah. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik melalui tersedianya sarana maupun prasarana. Kesediaan sarana maupun prasarana

pendidikan baik berupa fisik maupun

non fisik serta pendukung lainnya sangat penting sekali bagi upaya peningkatan partisipasi sekolah penduduk. Gambaran jumlah sekolah, murid, guru dan lulusan pada jenjang TK sampai dengan SMU di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo

pada tahun-tahun terakhir ini secara keseluruhan

menunjukkan peningkatan kualitas yang lebih baik. Pada Tahun 2004/2005 jumlah TK sebanyak : 303 sekolah, bertambah 13 TK dari tahun 2003/2004 yang berjumlah 290 TK. Jumlah murid meningkat dari 8.916 siswa menjadi 9.132 siswa, jumlah guru juga bertambah dari 695 guru menjadi 866 guru. Untuk Sekolah Dasar SD selama dua tahun tersebut jumlahnya mengalami penurunan, SD Negeri dari 625 SD menjadi 616 SD, jumlah murid 80.731 siswa menjadi 77.410 siswa,

tetapi jumlah guru justru bertambah dari

5.173 orang menjadi 5.202 orang. Jumlah SD Swasta sebanyak 6 SD bertambah menjadi 9 SD jumlah murid 683 siswa bertambah menjadi 2.278 siswa dan jumlah guru juga bertambah dari 88 orang menjadi 119 orang.

Jumlah SMP Umum relatif tetap, yaitu


10

berjumlah 48 sekolah, sedangkan SMP Umum Swasta ada tambahan 1 sekolah menjadi 33 sekolah. Jumlah murid SMP Negeri berkurang dari 25.722 siswa menjadi 25.332 siswa, tetapi jumlah guru bertamah dari 1.516 orang menjadi 1.540 orang. Jumlah murid SMP Swasta bertambah dari 4.477 siswa menjadi 4.775, demikian jumlah guru dari 463 orang menjadi 545 orang. Kemudian jumlah SMA Negeri pada tahun 2003/2004 sebanyak 15 sekolah bertambah 2 sekolah pada tahun 2004/2005 menjadi 17 sekolah, jumlah murid bertambah dari 6.561 siswa menjadi 6.824 siswa dengan jumlah guru juga bertambah dari 468 orang menjadi 546 orang. Jumlah SMA Swasta pada tahun-tahun terakhir ini tidak banyak perubahan, yaitu sebanyak 8 sekolah, tetapi jumlah murid meningkat dari 4.447 siswa menjadi 4.775 siswa, jumlah guru dari 463 orang menjadi 545 orang. Jumlah SMK Negeri pada tahun 2004/2005 ada tambahan 1 tahun sebelumnya, dari 13 sekolah menjadi 14 sekolah, jumlah murid

bertambah dari 1.672 siswa

menjadi 1.789 siswa, jumlah guru juga bertambah dari 159 orang menjadi 190 orang. SMK Swasta bertambah ada tambahan 1 menjadi 14 sekolah, tetapi jumlah murid justru menurun dari 7.478 siswa menjadi 6.522 siswa, jumlah guru bertambah cukup banyak dari 457 orang menjadi 497 orang. Pendidikan Madrasah di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Ponorogo terdapat pada semua jenjang pendidikan. Madrasah Diniyah pada tahun 2004/2005 jumlahnya mengalami penurunan 22 dari tahun 2003/2004, yaitu dari 190 Madrasah menjadi 168 Madrasah, tetapi muridnya meningkat dari 14.808 siswa menjadi 16.825 siswa, jumlah guru 1.373 orang menjadi 1.388 orang. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) relatif tetap, yaitu sebanyak 78 MI, dengan jumlah siswa mengalami penurunan dari 6.942 siswa menjadi 6.858 siswa, tetapi jumlah guru bertambah dari 731 orang menjadi 756 orang. Pendidikan Tsanawiyah (MTs) menunjukkan


11

peningkatan yang cukup baik, jumlahnya meningkat dari 65 MTs menjadi 66 MTs dan jumlah murid sebanyak 11.328 siswa meningkat menjadi 12.342 siswa, jumlah guru juga ada peningkatan dari 1.140 orang menjadi 1.184 orang. Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) selama dua tahun tersebut juga mengalami peningkatan, dari jumlah 36 MA bertambah menjadi 37 MA, tetapi jumlah siswa mengalami penurunan dari 7.454 siswa menjadi 7.160 siswa, jumlah guru turun dari 1.012 orang menjadi 964 orang. Keberadaan

perguruan

tinggi

dapat

menjadi

idikator

berkembangnya pendidikan di suatu daerah. Kabupaten Ponorogo terdapat

beberapa

perguruan

tinggi,

seperti

Universitas

Muhammadiyah, Universitas Merdeka, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Sunan Giri (INSURI), Institut Studi Islam Darussalamn (ISID) Gontor, Institut Agama Islam Riyadhotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar dan STKIP–PGRI Ponorogo. 7. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu menunjukan pelayanan yang semakin baik. Pada tahun 2004 terdapat 5 rumah sakit, 31

Puskesmas, 55 Puskesmas Pembantu, 36 Puskesmas

Keliling, 10 Balai Pengobatan, 7 BKIA dan 1 Klinik KB. Setiap Kecamatan

terdapat

Puskesmas,

sedangkan

Rumah

Sakit

semuanya berada di Kecamatan Ponorogo. Tenaga medis dan paramemedis yang melayani kesehatan untuk Dokter Spesialis sebanyak 19 orang, Dokter Umum 43 orang, Dokter Gigi 15 orang, Perawat Gigi 13 orang, Bidan/Bidan Desa 250 orang dan Perawat Kesehatan 271 orang. 8. Perkembangan kesenian dan budaya dengan tidak mengabaikan kesenian lainnya organisasi kesenian yang menonjol di Kabupaten Ponorogo adalah kesenian Reog berjumlah 267 kelompok, seiring


12

dengan program Pemerintah Kabupaten Ponorogo, di mana kesenian Reog merupakan budaya asli Ponorogo, maka setiap Desa disarankan minimal harus ada 1 kelompok kesenian Reog dan sebagai ajang ketrampilan dalam pagelarannya pada setiap bulan Suro diadakan Festival Reog yang diikuti peserta dari seluruh penjuru Indonesia. 9. Penduduk Kabupaten Ponorogo mayoritas pemeluk agama Islam yaitu sebesar 99,51%, lainnya adalah pemeluk agama Khatolik, Protestan, Budha dan Hindu. Jumlah tempat ibadah selama tiga tahun sejak tahun 2002 sampai tahun 2004 tidak banyak perubahan. Tempat ibadah bagi pemeluk agama Islam sebanyak 3.787 buah, terdiri atas masjid 1.338 buah dan Musholla 2.449 buah. Tempat peribadatan agama Kristen juga tetap, yaitu sebanyak 22 buah. Jumlah pondok pesantren di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan,

dari jumlah 54 pondok pesantren pada

tahun 2002 menjadi 67 pondok pesantren, tahun 2003 bertambah menjadi 63 pondok pesantren dan pada tahun 2004 menjadi 67 pondok pesantren, tetapi jumlah santri selama tiga tahun tersebut mengalami naik turun, pada tahun 2002 berjumlah 19.673 santri, tahun 2003 meningkat menjadi 23.910 santri dan tahun 2004 jumlahnya mengalami penurunan sebesar 29,73% menjadi 16.802 santri. B. Ekonomi 1. Kondisi ekonomi Ponorogo yang memiliki karakteristik perekonomian daerah, dimana pertanian masih memegang peranan yang cukup penting. Hal ini diketahui bahwa distribusi Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2004 sektor pertanian sebesar 29,57%. 2. Ukuran keberhasilan pembangunan seringkali dikaitkan dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan dalam suatu perekonomian


13

karena berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Tidak hanya itu, tingkat pendapatan yang tinggi juga merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita merupakan indikator yang sudah banyak dipakai, terutama oleh para birokrat

yang

berkecimpung

dalam

penanganan

peningkatan

kemakmuran masyarakat. Indikator tersebut menjadi salah satu yang penting dalam pembangunan Kabupaten Ponorogo. PDRB menurut lapangan usaha dan agregat pendapatan regional dan pendapatan per kapita Kabupaten Ponorogo, selama kurun waktu 2002–2004, memberikan gambaran bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar (32,2%), disusul perdagangan, hotel dan restoran (25,5%), dan jasa (14,5%), bangunan (7,7%), angkutan dan komunikasi (7,3%), keuangan persewaan dan jasa perusahaan (5,9%), Industri pengolahan (5,4%), listrik gas dan air bersih (0,8%), pertambangan dan penggalian (0,7%) Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Ponorogo masih bergantung pada sektor pertanian. 3. Jumlah industri kecil dan kerajinan pada tahun-tahun terakhir ini menunujukkan perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah industri formal pada tahun

2002 berjumlah 500 unit, pada tahun

2003 bertambah menjadi 571 unit dan tahun 2004 menjadi 605 unit. Demikian juga untuk industri non formal secara berturut-turut meningkat dari 42.114 unit menjaadi 20.429 unit dan pada tahun 2004 bertambah menjadi 20.563 unit. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri formal

pada tahun 2002 sebanyak 7.215

orang, dan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah industri formal yang pada tahun 2004 mampu menyerap tenaga kerja sebanya 7.906 orang. Demikian juga untuk industri informal pada tahun 2004 menyerap tenaga kerja sebanyak 51.103 meningkat dari tahun sebelumnya yang jumlahnya 50.512 orang. Industri besar/sedang selama lima tahun terakhir cenderung


14

mengalami penurunan. Pada tahun 2000 berjumlah 71 industri, kemudian tahun 2001 menurun menjadi 60 industri dan pada tahun 2003 dan 2004 menjadi 46 industri. Subsektor industri besar/sedang selama kurun waktu tersebut, seperti industri makanan, minuman dan

tembakau;

industri

tekstil,

pakaian

jadi

dan

kulit

dan

sebagaianya cenderung jumlahnya semakin berkurang. Bahkan untuk industri kertas , barang dari kertas, percetakan dan penerbitan sudah tidak ada lagi, sedangkan jumlahnya yang relatif tetap adalah industri dari logam, mesin dan dan peralatan, yaitu sebanyak 2 industri. Industri besar/sedang dalam perkembangan banyak dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti

kelangkaan bahan baku dan

lemahnya akses mendapatkan bahan baku. Untuk industri yang kandungan bahan bakunya harus diimpor mengalami penurunan produksi dan dalam kapasitas yang cukup besar. Integrasi dan keterkaitan (linkages) yang lemah antar sektor maupun wilayah dan keterkaitan (linkages) Industri dengan sektor UKM dan koperasi, masih sangat kurang. Demikian juga masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur pendukung seperti listrik (energi), kesediaan air bersih, sarana telekomunikasi dan transportasi. Penetapan Upah Minimum Regional

(UMR)

yang

masih

banyak

kendala

dan

dapat

memunculkan ”ketidakpuasan” dari kedua belah pihak, baik pemilik perusahaan (manajemen) maupun pekerja (buruh). Peraturan UMR merupakan salah satu yang dapat menjadi penyebab penurunan daya saing Industri. Demikian pasar yang tidak terintegrasi dengan industri, baik dikarenakan lokasi maupun produk yang tidak sesuai dengan ”demand” (less demand responsive) dapat menjadi kendala dalam perkembangan industri. 4. Surat ijin usaha perdagangan dapat mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah. Selama lima tahun sejak tahun 2000 sampai tahun 2004 mengalami perkembangan yang cukup pesat.


15

Pada tahun 2000 jumlah SIUP sebanyak 144 terdiri dari 32 SIUP golongan usaha menengah dan 138 golongan usaha kecil, sedangkan golongan usaha besar pada waktu itu tidak ada pengajuan SIUP. Empat tahun kemudian (tahun 2004) meningkat jumlahnya menjadi 362 SIUP, yang terdiri atas 10 SIUP golongan usaha besar, 106 SIUP golongan usaha menengah dan 246 SIUP golongan usaha kecil. Selama lima tahun tersebut yang perlu diketahui adalah pengajuan SIUP golongan usaha besar mulai tumbuh kembali pada tahun 2002 dengan mulai pengajuan sebanyak 17 SIUP, dua tahun sebelumnnya tidak ada pengajuan sama sekali. Jumlah SIUP golongan usaha menengah tahun 2002 baru 8 SIUP, pada tahun 2004 meningkat menjadi 106 SIUP, sedangkan untuk golongan usaha kecil pada tahun 2000 sebanyak 191 SIUP dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 246 SIUP. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut usaha perdagangan menunjukkan peningkatan cukup baik, tetapi kesemuanya itu tidak terlepas dari berbagai kendala. Beberapa hambatan diantaranya berupa

keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya pemberian

insentif dan fasilitasi UKM, meningkatnya pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif terhadap produk-produk impor, lemahnya perlindungan

konsumen,

rendahnya

tertib/disiplin

niaga

serta

lemahnya sistem jaringan distribusi perdagangan dalam negeri. 5. Keberhasilan pembangunan di daerah selain dari sumber daya manusia, yang juga penting adalah dukungan dana yang memadai. Salah satu sumber dana sebagai penunjang pembangunan adalah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan PAD setiap tahun berkenderungan meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2003 sebesar Rp 23.873.498.060,15; pada tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 24.579.703.082,27. 6. Koperasi merupakan wadah kegiatan ekonomi masyarakat dalam mensejahterakan

para

anggotanya.


Koperasi

yang

ada

di

16

masyarakat dikelompokkan menjadi Koperasi Unit Desa dan Koperasi Non KUD. Keadaan Koperasi selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2001 tidak mengalami perubahan, jumlahnya tetap yaitu sebanyak 26 KUD Primer dan 1 KUD Sekunder, sedangkan jumlah Koperasi Non KUD setiap tahun ada peningkatan. Pada tahun 2000 jumlah Koperasi Non KUD Primer sebanyak 249 dan Non KUD Sekunder 4. Jumlah ini terus meningkat hingga tahun 2004 menjadi 358 KUD Primer dan 3 Non KUD Sekunder. 7. Pengerahan dana melalui BRI Cabang Ponorogo selama lima tahun terakhir sejak tahun

2000 terus mengalami peningkatan.

Pada

tahun 2000 pengerahan dana mencapai nilai Rp. 153.880.824,00; pada tahun 2002 meningkat menjadi Rp. 176.247.692,00; dan pada dua tahun kemudian

(tahun 2004) menjadi Rp. 237.869.405,00.

Jumlah dana tersebut terdiri dari tiga sumber, yaitu giro, deposito dan tabungan. Sumbangan dari ketiga sumber pendanaan tersebut untuk tahun 2004 masing-masing adalah giro Rp. 6.477.438,00; deposito sebesar Rp. 31.582.995,00 dan tabungan sebesar Rp. 199.808.972,00. Jumlah dana yang beredar dimasyarakat seperti tersebut mencerminkan kegiatan ekonomi masyarakat semakin tumbuh dan berkembang. Apabila keadaan ini dikelola lebih baik lagi dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam mengelola potensi daerah tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ponorogo akan tumbuh dan berkembang lebih cepat. C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Pengembangan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

dalam

pembangunan sangat penting artinya bagi peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan berpengetahuan masyarakat akan memiliki pola pikir dan cara pandang yang didasarkan pada fakta, hubungan sebab-akibat dan kebenaran yang dapat diterima semua pihak.


17

Demikian juga dengan teknologi semua pekerjaan dan aktifitas dapat dilakukan secara cermat dan tepat yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Ponorogo yang telah dicapai selama ini perlu ditingkatkan dan dikembangkan lebih lanjut secara terus-menerus dan berkesinambungan, agar dapat memberikan kehidupan yang lebih baik. Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari kegiatan penelitian. Dalam tataran pemanfaatan hasil penelitian selama ini di Kabupaten Ponorogo menunjukkan perkembangan yang

cukup

baik,

dimana

pemerintah

dalam

merumuskan

perencanaan dan kebijakan, baik dalam bidang pemerintahan, pendidikan,

kesehatan,

ekonomi

dan

lainnya

telah

banyak

memanfaatkan hasil penelitian. Demikian juga dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan dan kehidupan masyarakat tidak terlepas dari pemanfaatan hasil penelitian. Walaupun demikian dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan, memperbaiki

kesehatan

masyarakat,

meningkatkan

kualitas

pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dalam berbagai

kehidupan

lainnya,

peran

penelitian

masih

perlu

ditingkatkan. 2. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, menunjukan perkembangan

yang cukup

pesat.

Semakin

banyak wilayah

Kabupaten Ponorogo yang terjangkau oleh saluran telepon termasuk telepon seluler. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sudah mulai merambah dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, usaha maupun bidang lainnya, walaupun kesemuanya itu masih relatif terbatas. Ke depan pemanfaatan

teknologi

komunikasi

dan

informasi

ini

perlu

dikembangkan lebih lanjut seiring dengan perubahan dan kemajuan


18

kehidupan masyarakat. D. Sarana dan Prasarana 1. Salah satu prasarana transportasi yang penting dalam kegiatan perekonomian dan dalam mobilitas penduduk serta kegiatan sosial adalah

tersedianya

sarana jalan. Pembangunan sarana jalan

memiliki arti strategis

bagi keberhasilan pembangunan secara

keseluruhan, oleh karena itu pemerintah selalu manambah dan memperbaiki sarana jalan, baik kabupaten,

pemerintah

propinsi

yang dilakukan pemerintah maupun

pemerintah

pusat.

Kabupaten Ponorogo pada tahun 2004 memiliki jalan negara yang sudah diaspal sepanjang 8,00 km, jalan propinsi 86,58 km dan jalan kabupaten 832,30 km. Untuk jalan daerah yang masih dalam keadaan makadam (kerikil) sepanjang 176,04 km dan jalan tanah sepanjang 31,25 km. Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Ponorogo dalam kategori baik adalah untuk jalan negara sepanjang 2,87 km, jalan propinsi 11,62 km dan jalan kabupaten 373,60 km. Kondisi jalan dalam kategori sedang adalah untuk jalan negara sepanjang 5,13 km, jalan propinsi 74,96 km dan jalan kabupaten 223,04 km. Untuk kategori jalan kabupaten yang dalam keadaan rusak dan rusak berat sepanjang 222,56 km dan 13,10 km. 2. Pembangunan sarana pos dan telekomunikasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dirasakan semakin penting, karena dengan tersedianya sarana pos dan telekomunikasi yang baik akan mempermudah dan memperlancar berbagai aktivitas kehidupan. Sarana Pos di Kabupaten Ponorogo masih tetap dibutuhkan masyarakat, walaupun sudah banyak sarana berkomunikasi lainnya bermunculan. Penggunaan sarana Pos selama lima tahun terakhir ini relatif stabil, pada tahun 2004 jumlah Kantor Pos Pembantu 10, Pos Keliling 2 dan Bis Surat 107 semuanya berjumlah 119. Jumlah uang yang dikirim dan diterima lewat Wesel Pos pada tahun 2004 dikrim


19

Rp 4.168.301.813 dan diterima Rp 41.640.168.517. Dengan demikian keberadaan Kantor Pos sangat penting bagi masyarakat sebagai sarana untuk mentransfer keuangan masyarakat maupun dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Sarana komunikasi lainnya seperti pesawat telepon telah dianggap sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari pesawat telepon sangat berarti sebagai sarana komunikasi, sehingga masyarakat Kabupaten Ponorogo yang berlangganan telepon semakin bertambah. Pada tahun 2000 pelanggan telepon mencapai 13.611 pelanggan, jumlah ini pada tahun 2004 meningkat menjadi 17.690 pelanggan. Hal ini mencerminkan bahwa pada era sekarang dan dimasa yang akan datang eksistensi sarana komunikasi sudah merupakan suatu kebutuhan, sehingga peningkatan fasilitas serta segala prasarana sangat dibutuhkan. 3. Dalam rangka menunjang sub sektor pariwisata dan berbagai aktifitas lainnya perlu adanya ketersediaan sarana penginapan yang memadai. Di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2004 jumlah hotel dan losmen tidak banyak perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 8 hotel dan 4 losmen dengan jumlah kamar keseluruhan sebanyak 314 kamar dengan 525 tempat tidur. Banyaknya tamu yang menginap pada tahun tersebut sebanyak 33.734 orang. E. Politik Pembangunan politik di Kabupaten Ponorogo telah berjalan dengan baik, dan kehidupan berpolitik di masyarakat berjalan dengan tertib dan aman. Kesadaran masyarakat dalam menjalankan

kehidupan

yang dimokratis telah berkembang semakin mantap, hal ini ditandai dengan keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan pemilihan bupati, serta keberhasilan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa yang berjalan dengan tertib dan lancar, tanpa menimbulkan


20

kekisruhan. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, mendorong pelaksanaan demokrasi yang semakin baik. Pelaksanaan pesta demokrasi selama ini tidak sampai menimbulkan konlfik yang tidak terselesaikan diantara organisasi masa dan organisasi politik, ini semua menunjukkan mantapnya kehidupan demokrasi dan politik di Kabupaten Ponorogo. F. Keamanan dan ketertiban Secara umum keamanan di wilayah Kabupaten Ponorogo terjaga dengan baik dan kondisinya sangat aman. Kasus–kasus yang terjadi di masyarakat relatif kecil dan semuanya dapat teratasi dengan baik, tidak sampai mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat maupun jalannya pemerintahan dan pembangunan. Kehidupan masyarakat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada gangguan keamanan dan ketertiban yang berarti dari manapun. Pemerintah, aparat, masyarakat dan berbagai komponen lainnya secara bersama-sama dan terkoordinasi telah bersepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan baik. Kesemuanya itu juga tidak terlepas adanya peran Peraturan Daerah yang memberikan pedoman dan dasar hukum dalam menjaga keamanan dan kertiban. Walaupun demikian Peraturan Daerah tentang Kemanan dan Ketertiban

harus

selalu

disesuaikan

dengan

perubahan

dan

perkembangan, sehingga dapat mencegah dan mengatasi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban. G. Hukum dan Aparartur 1. Masih dalam kerangka pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, perubahan mendasar yang

terjadi

mengalami

pada

struktur

hambatan

kelembagaan

terutama

bagi

Pemerintah

upaya-upaya

Daerah

aktif

dari

Pemerintah Daerah sendiri. Pemerintah kembali memperhitungkan


21

terjadinya restrukturisasi dan reorganisasi secara substansial, yakni perubahan status pemerintahan paling bawah dari Desa menjadi kelurahan serta pelimpahan status dari Departemen menjadi Dinas. Fungsi Pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang meningkat seiring dengan otonomi daerah menuntut tanggung jawab yang semakin besar, sehingga perlu pertimbangan dan kearifan dalam penyelesaian masalah

restrukturisasi

dan

reorganisasi

dengan

tetap

tidak

mengabaikan hak-hak kepegawaian serta prinsip-prinsip birokrasi yang efektif dan efisien. 2. Dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan dalam era otonomi daerah, Kabupaten Ponorogo masih perlu penataan yang lebih baik terutama pada kapasitas kelembagaan serta aparatur daerah yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk menuju pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab (good governance) baik jika dilihat dari sistem akuntabilitas, transparansi eksekutif dan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Peran

PUSPENMAS

(Pusat

Penerangan

Masyarakat)

perlu

dioptimalkan sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai otonomi daerah, kewenangan publik, dan peran serta masyarakat dalam otonomi daerah. 3. Dalam

usaha-usaha

menuju

pemerintahan

yang

bersih

dan

bertanggung jawab (clean and good governance) ini tentu dibutuhkan pula sumber-sumber daya, khususnya sumber daya manusia sebagai salah satu motor penggerak utama perubahan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan daerah Kabupaten Ponorogo dalam pembangunan terutama aparatur pelaksana yang mantap, baik secara kualitas dan kuantitas demi profesionalisme pelaksanaan pembangunan daerah dan pemanfaatan potensi telah mencukupi. Selama tahun 2000 sampai tahun 2004 terdapat perubahan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang cukup besar, yaitu mencapai 2.736 Pegawai Negeri. Pada tahun 2000 jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah sebanyak 8.287


22

orang, kemudian pada tahun 2004 mengalami penambahan menjadi 11.023 Pegawai Negeri Sipil Daerah. Implikasi atas jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang terus meningkat, paling utama dan terlihat adalah semakin kompleksnya mekanisme pemerintahan yang dihadapi pemimpin daerah. Pemimpin daerah

dituntut

untuk

mampu

mengkoordinasikan

dan

mengkomunikasikan semua program yang akan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, penambahan jumlah karyawan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme pelayanannya sehingga pelayanan terbaik dapat diberikan kepada masyarakat. Disisi lain, pengelolaan sumber daya oleh pemerintah masih perlu ditingkatkan mengingat kurang cukupnya keterlibatan pemerintah melalui kelembagaannya dalam meningkatkan potensi sumber daya yang belum optimal. Oleh karena itu dengan kemauan yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, pemerintahan Kabupaten Ponorogo selalu

berusaha

untuk

menjalankan

pemerintahan

menuju

pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dengan

berbagai

usaha

melalui

pengembangan

aparatur

pemerintahan, pemanfaatan potensi, dan pengelolaan sumber daya secara optimal. Kesemuanya itu diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal, meskipun perbaikan diberbagai bidang masih diperlukan. H. Wilayah dan Tata Ruang 1. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah sebesar 1.371,78 Km2, terletak antara 111017' – 111052'

Bujur Timur dan 7o49' – 8o20'

Lintang Selatan, dan berada pada ketinggian antara 92 - 2.563 meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas administratif sebagai berikut : a. Sebelah Utara Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk; b. Sebelah Timur Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung;


23

c. Sebelah Selatan Kabupaten Pacitan; d. Sebelah Barat Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah). 2. Sebagian besar wilayah dataran di Kabupaten Ponorogo terletak antara 100 - 500 m dpl. (58,79%) dan 500 - 1000 m dpl. (25,83%). Beberapa wilayah berada pada ketinggian diatas 1000 m dpl. yaitu Kecamatan Sooko, Ngebel dan Pulung. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan laut, dapat diketahui bahwa 241 Desa berada pada ketinggian < 500 m dpl; 44 Desa berada antara 500–700 m dpl; dan 18 Desa berada pada > 500 m dpl 3. Dilihat dari jenis tanah, sebagian besar didominasi oleh Kompleks Litosol (19,90%), Litosol (19,23%), Alluvial Kelabu (17,15%) dan Assosiasi Alluvial Kelabu (11,49%). Lainnya adalah jenis tanah Mediteran coklat tua, Alluvial kelabu coklat, Assosiasi mediteran coklat dan grumusel. 4. Berdasarkan struktur geologi wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 8 bagian, terluas adalah Endapan Pliosen, Vulkanik Quarter dan Alluvium, sedangkan lainnya dalam areal yang kecil-kecil berupa Batuan Cadas, Vulkanik Quarter Muda, Andesit, Diorit dan Batuan Kapur. 5. Klimatologi erat kaitannya dengan letak ketinggian tempat, oleh karena itu Kabupaten Ponorogo mempunyai iklim Tropis dan sebagian kecil sub tropis. Sebagaimana wilayah di Indonesia pada umumya Kabupaten Ponorogo mempunyai dua iklim, yaitu iklim penghujan dan kemarau. Pada bulan Desember mempunyai rata-rata curah hujan tertinggi yaitu 367 dengan jumlah hari hujan

sebanyak 15 hari,

sedangkan pada bulan Agustus mempunyai rata-rata curah hujan dan hari hujan terendah yaitu 0. 6. Wilayah Kabupaten Ponorogo dilewati 18 sungai besar dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 km. Keberadaan sungai


24

mempunyai nilai manfaat yang sangat besar sebagai irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura, tetapi disisi lain dapat menimbulan masalah bilamana tidak dikelola dengan baik. Untuk menunjang kegiatan pengairan di Ponorogo terdapat 138 buah bendungan/dam; 59, 500 km saluran pembuangan (drainase); 102 km tanggul/tangkis (dyke); 174,114 km saluran sekunder (secunder irigation); 26,047 km saluran induk (primer irigation); dan 16 buah talang air (water bearing). 7. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah sebesar 1.371,78 Km2, terdiri atas lahan sawah seluas 34.867 Ha dan lahan kering 102.311 Ha. Lahan sawah dibedakan dengan lahan pengairan teknis seluas 30.158 Ha, pengairan setengah teknis 625 Ha, pengairan non teknis 2.228 Ha, dan dengan pengairan tadah hujan 1.856 Ha. Untuk lahan kering terdiri atas pekarangan dan bangunan seluas 21.654 Ha, Tegal/ladang 30.203 Ha, hutan negara 46.940 Ha, hutan rakyat 108 Ha, perkebunan 200 Ha, dan penggunaan lainnya seluas 3.206 Ha. 8. Jalan yang ada di Kabupaten Ponorogo terdiri jalan Negara, jalan Propinsi dan jalan milik Kabupaten. Jalan Negara sepanjang 8 Km, jalan Provinsi sepanjang 86,58 Km, dan jalan Kabupaten sepanjang 832,30 Km. 9. Dalam pelaksanaan pembangunan, penggunaan lahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Dalam prakteknya masih

banyak

dijumpai

kegiatan

pembangunan

yang

kurang

memperhatikan RTRW ini, terutama yang dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat, yang kurang memperhatikan dampak buruk terhadap

lingkungan.

Kecenderungan

pembangunan

bergerak

memusat ke arah tempat-tempat kegiatan ekonomi masih tampak berjalan secara alamiah dan ini dapat berdampak buruk bagi pemerataan pembangunan dan daya dukung lingkungan.


25

10. Lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kondisi lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Daya dukung lingkungan perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan pembangunan. Keberadaan AMDAL dalam setiap kegiatan dan aktifitas ekonomi dirasakan belum dilakukan secara optimal, walaupun sudah ada ketentuan yang

mengaturnya.

Kepentingan

yang

lebih

mengedepankan

keuntungan ekonomi dan sifatnya sesaat lebih diutamakan, sehingga sering mengorbankan akibat buruk terhadap lingkungan. Sebagai contoh, penebangan hutan secara liar (ilegal logging), perubahan fungsi lahan untuk perumahan, pembuangan limbah industri tanpa pengolahan, penyedotan air tanah tanpa perhitungan, pembuangan limbah rumah tangga dan masih banyak lagi ditemukan kegiatan sehari-hari yang dapat berdampak buruk di kemudian hari. I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Pembangunan

pertanian

dan

perkebunan

pada

hakekatnya

merupakan upaya untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya lahan dan hayati secara produktif dan berkelanjutan. Dalam perekonomian, peran bidang pertanian sangat penting sebagai sumber produksi pangan, sebagai sektor penyerap tenaga kerja dan juga sebagai sumber penghasilan petani. Walapun demikian hasil produksi dari sektor pertanian ini cenderung menurun. Kondisi ini apabila tidak segera diatasi dapat mengganggu ketahanan pangan dan perekonomian Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu

perlu

dilakukan usaha yang sungguh-sungguh agar hasil pertanian dan perkebunan dapat ditingkatkan dan dikelola secara profesional. Salah satu langkah penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan ini adalah didasarkan pada agro industri yang dikembangkan dengan berbasis inovasi teknologi.


26

2. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur. Status ini sebagai konsekuensi dari keadaan geografis Daerah, tetapi secara tehnologi belum banyak sentuhan dalam pengelolaan pertanian terutama dalam meningkatkan produksi hasil pertanian. Dilihat dari jumlah lahan sawah selama lima tahun sejak tahun 2000 jumlahnya cenderung menurun, yaitu tiga tahun pertama seluas 35.000 Ha yang terdiri sawah irigasi teknis 30.713 Ha, irigasi setengah teknis 421 Ha, irigasi non teknis 2.257 Ha dan sawah tadah hujan 1.609 Ha. Luas lahan sawah pada dua tahun terakhir sejak tahun 2003 sampai tahun 2004 mengalami penurunan, yaitu menjadi 34.867 Ha, dengan irigasi teknis 30.158 Ha, irigasi setengah teknis 625 Ha, irigasi non teknis 2.228 Ha dan sawah tadah hujan 1.856 Ha. Untuk lahan kering pada waktu lima tahun tersebut justru ada peningkatan, yaitu dari 102.178 Ha menjadi 102.311 Ha. Pemanfatan lahan kering digunakan untuk pekarangan dan bangunan 21.654 Ha, tegal/ladang 30.203 Ha, Hutan Negara 46.940 Ha, Hutan Rakyat 108 Ha, perkebunan seluas 200 Ha dan lainnya 3.206 Ha. Jadi selama kurun waktu lima tahun terjadi perubahan pemanfaatan lahan, luas lahan sawah berkurang menjadi

lahan

memprehatinkan

kering.

Perubahan

fungsi

lahan

yang

lebih

adalah luas sawah irigasi teknis jumlahnya

berkurang menjadi sawah rigasi setengah teknis dan sawah tadah hujan. 3. Adanya perubahan fungsi lahan berdampak pada hasil produksi. Dalam kurun waktu lima tahun sejak tahun 2000 produksi padi cenderung mengalami penurunan, dari 4.332.928 Ku dengan rata-rata produksi 73,39 Ku/Ha, kemudian pada tahun 2004 menjadi 3.491.412 Ku dengan rata-rata produksi 56,59 Ku/Ha. Perlu diketahui bahwa produktifitas padi selama kurun waktu lima tahun selalu berkurang, mulai 73,39 Ku/Ha pada tahun 2000 kemudian tahun berikut secara berturut menjadi 64,81 Ku/Ha; 60,39 Ku/Ha; 58,52 Ku/Ha dan tahun


27

2004 menjadi 56,59 Ku/Ha. Untuk produksi jagung mengalami peningkatan, pada tahun 2000 luas panen mencapai 23.590 Ha dengan rata-rata produksi 63,89 Ku/Ha, pada tahun 2004 meningkat menjadi luas panen 29.318 Ha dengan rata-rata

produksi

50,97bKu/Ha.

Secara

keseluruhan

rata-rata

produksi jagung setiap tahunnya mengalami fluktuasi naik turun. Pada tahun 2000 sebesar 63,89 Ku/Ha, kemudian secara berturut-turut menjadi 47,94 Ku/Ha; 51,97 Ku/Ha; 51,97 Ku/Ha; 48,67 Ku/Ha dan pada tahun 2004 mencapai 50,97 Ku/Ha. Tanaman ubi jalar mengalami peningkatan produksi, mulai rata-rata produksi 169,92 Ku/Ha secara berturut-turut menjadi 194,43 Ku/Ha; 193,68 Ku/Ha; 197,26 Ku/Ha dan 199,87 Ku/Ha. Berbagai jenis tanaman pangan lainnya yang cukup potensi adalah ubi jalar, kacang tanah, kacang hijaudan kedelai. 4. Tanaman perkebunan rakyat yang banyak diproduksi masyarakat adalah kelapa, cengkeh, jambu mente, kapuk randu, dan tebu. Tanaman seperti kopi, tembakau, janggelan, panili dan beberapa tanaman perkebunan lainnya diproduksi/ditanam masyarakat, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak 5. Produksi buah-buhan yang menjadi andalan Kabupaten Ponorogo adalah mangga, pisang, nangka, pepaya, durian, jeruk, apokat. Lainnya berupa

sawo, blimbing, sukun, milon dan sebaginya.

Tanaman buah-buah yang cukup terkenal di kalangan masyarakat adalah buah durian dari Ngebel. 6. Tanaman sayur-sayuran yang banyak diproduksi masyarakat berupa petai/sawi, tomat, cabe rawit, bawang, bayam, terong, kacang panjang, mlinjo, labu dan petai. Lainnya yang jumlahnya tidak begitu besar berupa tanaman buncis, kentang, kobis, wortel, kangkung dan ketimun. 7. Produksi ternak banyak juga dikembangkan di Kabupaten Ponorogo,


28

tetapi pertumbuhannya tidak begitu besar. Ternak besar yang paling banyak diproduksi masyarakat adalah sapi yang pada tahun 2004 jumlah mencapai 62.621 ekor, kemudian kerbau 959 ekor dan kuda 155 ekor. Jumlah ternah besar ini relatif sama dari waktu ke waktu, bilamana ada perubahan jumlahnya tidak begitu banyak. Demikian juga untuk ternak kecil seperti kambing dan domba, jumlahnya juga tidak banyak berubah namun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2004 jumlah kambing sebanyak 120.951 ekor dan jumlah domba 24.160 ekor. Ternak unggas paling banyak diproduksi masyarakat pada tahun 2004 adalah ayam kampung 761.972 ekor, itik 18.664 ekor, mentok 18.233 ekor dan kelinci 4.793 ekor. Jumlah ini perkembangannya relatif sama dengan

ternak

lainnya,

jumlahnya

tidak

banyak

mengalami

perubahan. 8. Budidaya perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Ponorogo pada tahun-tahun terakhir ini menunjukkan adanya pergeseran dari perikanan umum ke perikanan pertanian. Produksi perikanan mengalami peningkatan yang cukup besar terutama produksi ikan dari budi daya di kolam-kolam. Pada tahun 2000 produksi ikan mencapai 449,03 ton dan empat tahun kemudian (tahun 2004) produksinya menjadi 693,00 ton. Produksi ikan ini masih sangat potensi untuk dikembangkan, persediaan lahan masih dan persediaan air masih mencukupi, selain itu tidak banyak menimbulkan pencemaran dan tidak menimbulkan gangguan yang berarti masyarakat sekitar pembudidyaan. Hasil produksi perikanan perairan umum pada tahun 2004 menurun hampir separuh dibandingkan produksi tahun 2000, yaitu dari 110,88 ton menjadi hanya 68,71 ton. Penurunan ini diakibatkan berbagai kemungkinan, seperti semakin rusaknya habitat dan ekosistem air, cara-cara penangkapan yang menggunakan obatobat kimia maupun setrum yang mengkibatkan matinya benih-benih ikan. Kondisi ini perlu segera mendapat perhatian dan tindaklanjut


29

bahkan perlu penataan yang dituangkan dalam peraturan daerah. Selain untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup juga untuk memberikan potensi ekonomi perikanan darat di perairan umum yang berkelanjutan. 9. Hutan memiliki potensi penting bagi sumber kehidupan, selain kayu hutan juga menghasilkan hasil hutan non-kayu, seperti getah pinus, minyak kayu putih, bahan gondorukem dan lainnya. Hasil hutan terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo adalah bahan Gondorukem, pada tahun 2004 memiliki produksi sebanyak 6.750 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 22.275.000,-. Kedua adalah hasil getah pinus dengan produksi sebanyak 10.286 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.7.765.930,-. 10. Kondisi hutan harus dijaga kelestariannya, agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, namun kenyataannya banyak hutan yang rusak akibat ulah perbuatan manusia. Jumlah hutan yang rusak selalu bertambah setiap tahunnya, kerusakan ini tidak hanya terbatas pada kawasan hutan produksi, tetapi juga hutan lindung dan hutan alam. Belum lagi eksploitasi berlebih (over exploitation), pembalakan tak legal (illegal logging) dan merebaknya perambahan kawasan melengkapi proses destrukturisasi hutan di Indonesia. Keadaan ini makin diperparah pula oleh adanya tabrakan kebijakankebijakan perekonomian, sosial dan politik menyangkut sumberdaya hutan hasil rumusan berbagai pihak berdasarkan kebutuhan masingmasing, yang pada akhirnya memicu adanya persoalan kemiskinan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Desa hutan. Memang akan selalu ada tarik ulur antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian hutan demi kebutuhan jangka panjang. Di satu pihak pertumbuhan ekonomi menuntut ekploitasi atau pengambilan hasil hutan secara maksimal demi pertumbuhan ekonomi, tetapi di pihak lain harus ada pengendali, agar hutan dapat terus lestari demi kepentingan jangka panjang dan menjaga kondisi hutan sebagai


30

penyelaras ekosistem, sehingga perlu adanya suatu kebijakan pemerintah untuk mempertemukan dua kepentingan tersebut. 2. 2. TANTANGAN A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1. Dengan melihat kondisi demografi Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu lima tahun terakhir, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 banyak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan mulai dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk, komposisi penduduk, jumlah tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan dan juga penduduk yang melakukan transmigrasi. Dengan melihat perubahan kondisi demografi Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu tersebut, maka dapat diperkirakan akan adanya perubahan-perubahan

maupun

perkembangan

yang

signifikan

selama 20 tahun ke depan. 2. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP), pada tahun 2000 pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,05% dan kemudian pada tahun 2005 meningkat menjadi 0,91%. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk ini, diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2010 menjadi sebesar 939.641 jiwa, tahun 2015 : 962.731 jiwa, tahun 2020 : 985.821 jiwa dan pada tahun 2025 meningkat menjadi : 1.008.911 jiwa. Jumlah penduduk yang semakin besar akan menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi berbagai permasalahan dan dampak samping yang diakibatkannya. Permasalahan pertumbuhan penduduk, seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, kerawanan sosial, keamanan dan ketertiban

serta berbagai permasalahan

lainnya membutuhkan penangangan yang sungguh-sungguh dan hati-hati, agar tingkat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat.


31

3. Tujuan pembangunan diantaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan/ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan kedepan terutama dalam bidang ketenagakerjaan lebih menekankan pada peningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk, khususnya golongan penduduk usia angkatan kerja yang setiap tahunnya cenderung semakin bertambah. Kualitas tenaga kerja juga perlu mendapatkan perhatian baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan, agar memiliki daya saing tinggi dalam memasuki pasar tenaga kerja baik secara nasional maupun internasional. Selama ini diketahui distribusi pekerja banyak terserap di sektor pertanian yang ternyata belum dapat memberikan tingkat kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu sektor pertanian kedepan perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana maupun dalam mengelola pertanian dan hasil-hasilnya melalui sentuhan teknologi dengan berorientasi pada agrobis, sehingga sektor pertanian menjadi maju dan berkembang yang dapat menjadi daya tarik masyarakat sebagai lapangan kerja yang memberikan kehidupan lebih baik. 4. Di sektor pendidikan perkembangannya cukup baik, baik dilihat dari jenis sekolah maupun tingkatannya. Bahkan pendidikan pesantren, seperti Pondok Gontor secara internasional sudah banyak yang mengenalnya,

sehingga

secara

keseluruhan

pendidikan

di

Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan cukup maju dan berkembang. Namun demikian, pendidikan adalah suatu lembaga yang terus berubah seiring dengan tuntutan perubahan dan perkembangan peradaban, oleh karena itu pengelolaan sistem pendidikan perlu dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing secara nasional maupun global.


32

Lebih dari itu yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat mengenyam pendidikan lebih baik dan paling tidak dapat membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan masyarakat untuk dapat menuju hidup sejahtera, tetapi diketahui di Kabupaten Ponorogo menurut Suseda tahun 2005 angka buta huruf masih cukup tinggi, yaitu sebesar 17,99%. Terdapat 59,70% penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin saja, 22,10% dapat membaca baik huruf latin maupun huruf lainnya dan yang dapat membaca huruf lainnya saja sebesar 0,21%. Suatu pekerjaan bagi pemerintah untuk menata sistem pendidikan lebih baik, terutama untuk mengatasi masyarakat yang masih banyak yang butuh huruf. Untuk meningkatkan pendidikan terutama pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan pelaksanaan wajib belajar, adalah pemerataan sarana dan prasaran serta faktor pendukung lainnya bagi pendidikan di pedesaan/pegunungan, agar partisipasi sekolah masyarakat sekolah tinggi dan kualitasnya lebih baik. Diketahui bahwa pada tahun 2005 pada penduduk usia SD (612 tahun) yang tidak/belum sekolah cukup tinggi, yaitu mencapai 8,74% sedangkan yang tidak bersekolah lagi ada 1,40%. Pada penduduk usia SMP, kesemuanya telah mengenyam pendidikan walaupun masih ada yang tidak dapat menyelesaikan sekolah, yaitu sebesar 5,11%. Pada usia SMA terdapat 0,86% yang tidak/belum pernah sekolah, 54,32% yang sedang sekolah dan 44,82% tidak dapat menamatkan sekolah. Sementara untuk penduduk usia 19-24 tahun (perguruan tinggi), yang masih sekolah 10,65% dan yang bersekolah lagi 87,07%. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula penduduk yang tidak bersekolah lagi. 8. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber

daya

manusia,

derajat


kesehatan

masyarakat

serta

33

pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dalam pembangunan kesehatan diperlukan adanya keseimbangan antara tindakan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan, tanpa mengabaikan mutu pelayanan. Pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat selama ini sudah banyak mengalami peningkatan, baik dalam penyediaan prasarana, tenaga medis, obat-obatan maupun dalam bentuk lainnya, walaupun demikian masih banyak gangguan kesehatan yang belum dapat teratasi dengan baik. Pada tahun 2005 dari jumlah penduduk sekitar 880.701 jiwa yang mengalami keluhan kesehatan sebanyak 49,83% (438.894 jiwa), dari jumlah tersebut 51,79% diantaranya mengakibatkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dialami penduduk selama tahun 2005 adalah keluhan batuk sebanyak 13,84%, dan pilek 13,18%, sedangkan jenis keluhan lainnya diderita oleh kurang dari 10% dari jumlah penduduk. Keadaan ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan tersebut, agar masyarakat menjadi sehat dan mampu menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan apapun. Penyediaan tempat pelayanan kesehatan dan tersedianya tenaga kesehatan yang terampil bagi kesehatan ibu dimasa yang akan datang perlu ditingkatkan, terutama untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan kehamilan dan pertolongan kelahiran. Frekuensi pemeriksaan kehamilan belum dilakukan secara rutin dan bahkan ada diantara ibu hamil yang tidak periksa sama sekali, yang pada tahun 2005 sebesar 1,84%. Faktor

penting

keselamatan bayi

lainnya

yang

menentukan

kesehatan

dan

maupun ibu yang melahirkan adalah penolong


34

pada proses persalinan. Pada tahun 2005, saat ibu hamil mencari pertolongan pertama sebagian besar kebidan (74%), kemudian ke dokter (12%) dan ke dukun 10%. Kemudian pada saat proses akhir persalinan, ibu yang melahirkan sebagian besar ditolong oleh bidan (73%), dokter (16%), dukun (8%) dan tenaga paramedis lain sebanyak 3%. Disini ada pergeseran saat ibu hamil mencari pertolongan pertama dan saat proses akhir persalinan, terutama peran dokter pada saat akhir persalinan bertambah dibandingkan pada saat pertolongan pertama, berarti peran dokter semakin penting dalam memberikan pertolongan proses persalinan. Pada proses persalinan ini yang perlu diperhatikan pemerintah adalah masih banyaknya proses persalinan yang ditangani dukun

atau

tenaga medis lainnya yang secara medis belum bisa dijamin. Pembinaan kesejahteraan anak berperan penting pada masa dini kehidupan, baik masa anak dalam kandungan, bayi maupun balita, karena akan mengilhami pertumbuhan dan kepribadian yang berkualitas di kemudian hari. Kelangsungan hidup bayi dan balita tidak lepas dari pemenuhan kesehatan dan gizi. Untuk menjaga kesehatan bayi dan balita menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan tindakan preventif dengan jalan pemberian imunisasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan bayi dan balita. Pemberian gizi pada bayi dan balita merupakan suatu keharusan agar anak dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas. Pengetahuan masyarakat tentang gizi untuk anak adalah sangat penting, agar mereka menyadari arti pentingnya seorang ibu dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada balitanya. Kemudian untuk meningkatkan status gizi masyarakat pemerintah perlu mengambil langkah dengan memberikan kadar gizi yang tinggi kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, penduduk rawan pangan, wanita hamil dan menyusui, utamanya anak-anak yang berumur 0-6 tahun. Usaha lain yang perlu diwaspadai untuk menjaga kesehatan


35

masyarakat adalah berkembangnya penyakit menular seperti DBD, HIV-AIDS, ISPA, serta penyakit bersumber dari lingkungan kumuh yang miliki kecenderungan berjangkit di daerah perkotaan. Bahaya narkoba dan minuman keras merupakan ancaman bagi kesehatan dan mental generasi muda. Kehidupan perkotaan yang cenderung hendonisme harus segera ditangkal dengan penguatan iman dan taqwa yang ditanamkan sejak dini pada generasi muda. Oleh karena itu peran lembaga pondok pesantren, remaja masjid, dan lembaga keagamaan lain akan memegang peran penting dalam menyehatkan aspek rohani masyarakat. B. Ekonomi 1. Dalam kehidupan masyarakat yang sejahtera perlu terpenuhinya kebutuhan atas pangan, sandang dan papan; rasa aman dan tenteram; bersosial

dengan masyarakat lingkungannya; saling

menghormati dan menghargai; serta mampu berkarya secara produktif. Pemenuhan kebutuhan akan tercukupi jika didukung oleh lingkungan yang lestari, terjaganya sumber daya alam, sistem pemerintahan yang baik, kehidupan masyarakat yang demokratis dan menjunjung nilai-nilai sosial & agama, serta melakukan kegiatan sehari-hari secara produktif. Untuk itu semua diperlukan penataan tata ruang dan wilayah (RTRW) serta perangkat hukumnya. Pola pikir lingkungan dan sistem haruslah menjadi pijakan pada saat menyusun RTRW. Tentu saja prinsip yang dipakai adalah perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini memerlukan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran, masyarakat serta stakeholder. Cara menyusun yang bottom up dengan diilhami ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai akan menghasilkan rumusan RTRW yang baik. Perangkat hukum diperlukan untuk mengatur dan melindungi tata ruang yang telah diatur dalam RTRW yang ada. Untuk itu diperlukan


36

aparat yang benar-benar menguasai perangkat hukum dengan segala atribut kewenangan yang dimilikinya. 2. Kehidupan masyarakat Kabupaten Ponorogo sebagian besar dari pertanian dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah juga paling besar, tetapi apabila dilihat dari pertumbuhannya tidak tanpak hasilnya. Lahan pertanian tidak sedikit jumlahnya yang beralih fungsi, baik untuk perumahan, perdagangan, maupun untuk kebutuhan fasilitasnya lainnya. Sistem pengelolaan pertanian oleh masyarakat belum menunjukkan perubahan yang berarti bahkan kelihatan masih monoton. Kondisi ini diperburuk oleh menurunnya minat generasi muda untuk terjun dibidang pertanian. Dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih baik

dan

dengan

pembangunan

memperhatikan

disektor

pertanian

potensi harus

daerah,

menjadi

maka

prioritas.

Pembangunan pertanian tidak cukup dalam penyediaan sarana dan prasarana,

tetapi

harus

dilakukan

secara

menyeluruh

dan

profesional dengan berbasis teknologi mulai dari pengelolahan lahan, pembibitan, pemeliharaan sampai pengolahan hasil panen, sehingga hasilnya mampu bersaing dipasaran nasional maupun global. 3. Sebagaimana diketahui luas lahan sawah dengan irigasi teknis selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2000 jumlahnya semakin berkurang, tetapi justru sebaliknya lahan sawah tadah hujan semakin bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa perhatian terhadap sektor pertanian masih kurang. Suatu hal yang seharusnya ini tidak perlu terjadi, karena masyarakat Kabupaten Ponorogo sebagian besar hidup dari bertani. Untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan mengembangkan potensi daerah, maka dalam pembangunan pertanian pada masa yang akan datang perlu memprioritaskan jaringan irigasi.


37

4. Produksi padi pada perkembangan lima tahun ini cenderung semakin menurun, dan penurunan ini seiring dengan tingkat produktivitas tanaman padi per Ha. Padahal Kabupaten Ponorogo termasuk daerah penyanggah pangan di Propinsi Jawa Timur. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah untuk meningkatkan produksi padi, karena apabila ini dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan kerawanan kekurangan pangan. Untuk tanaman pangan lainnya seperti jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau dan kedelai, baik luas panen maupun produksinya setiap tahun relatif stabil tidak banyak mengalami perubahan, kecuali tanaman jagung dan ubi kayu yang produksinya cenderung meningkat. Untuk meningkatkan hasil produksi tanaman pangan ini perlu penanganan yang lebih profesional dan terpadu agar produksinya lebih meningkat dan yang lebih penting lagi adalah adanya sistem pengolahan hasil produksi yang secara ekonomi mampu menghasilkan nilai tambah pada produk akhir yang dapat dipasarkan. 5. Tanaman perkebunan rakyat, seperti kelapa, cengkeh, jambu mente, dan kapuk randu jumlah produksinya dari waktu ke waktu tidak menunjukkan perubahan, tetapi apabila dikelola dengan baik tidak menutup kemungkinan hasilnya akan meningkat. Demikian juga untuk tanaman buah dan sayuran-sayuran keadaannya relatif sama dengan tanaman lainnya, semuanya membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih baik, baik dalam proses tanam maupun dalam mengelola hasil produksinya. 6. Populasi ternak, baik ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda maupun ternak kecil seperti kambing dan domba jumlahnya semakin berkurang, kondisi ini akan berjalan terus bilamana tidak ada campur tangan dari pemerintah. Untuk sektor peternakan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih baik, agar


38

produksinya dapat ditingkatkan. Demikian juga hasil produksi perikanan yang

menunjukkan perkembangan yang cukup baik,

diharapkan untuk menjadi produk unggulan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi agrobis, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar dalam wilayah yang lebih luas, baik untuk dikomsumsi langsung maupun untuk melayani tempat usaha, seperti rumah makan, restoran, hotel dan sebagainya. 7. Dalam bidang industri, terutama industri formal dan non formal perkembangannya selama ini cukup baik, jumlahnya semakin bertambah dan jumlah tenaga kerja yang diserap juga semakin banyak. Keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. UKM terbukti mampu bertahan menghadapi terpaan ekonomi dan pada saat kondisi ekonomi sulit UKM justru mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Walaupun demikian perlu diketahui bahwa produk-produk yang dihasilkan masih berkualitas rendah, promosinya belum mampu menembus pasar global dan sistem pengepakan/packaging masih bersifat tradisional. Jadi sumber terbesar dari sumbangan output UKM terhadap perekonomian daerah bukan produktifitasnya yang tinggi melainkan jumlah unit usahanya yang memang banyak. Diketahui bahwa daya saing UKM selama ini masih rendah, sehingga

UKM

mengalami

kesulitan

dalam

meningkatkan

outputnya. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dan di masa yang akan datang daya saing menjadi sesuatu yang sangat penting. Tanpa daya saing yang baik, tidak mustahil UKM yang ada selama ini mampu menjalankan usahanya dengan baik. Oleh karena itu pemerintah secara akftif harus berusaha untuk menjadikan UKM sebagai kekuatan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan yang mampu bersaing di pasar global. Berbagai usaha dan

kebijakan


yang dapat

dilakukan oleh

39

pemerintah dalam meningkatkan daya saing UKM diantaranya adalah pembenahan manajemen, pengembangan sumber daya manusia

(SDM),

perluasan

akses

keuangan

dan

informasi,

pemasaran, riset & pengembangan, serta sistem produksi dan inovasi. Untuk industri besar tidak menunjukkan perkembangannya yang berarti

dan

dapat

dikatakan

stagnan

dalam

menjalankan

aktifitasnya. Banyak kendala yang dihadapi industri besar seperti penyediaan baku yang lemah, teknologi dan inovasi, kualitas produk, keuangan, pemasaran dan berbagai kendala lainnya. Untuk membangkitakan

industri

besar

diperlukan

campur

tangan

pemerintah, baik melalui kebijakan pemerintah seperti penciptaan iklim investasi, akses informasi, pengupahan dan perburuhan, promosi, penyediaan infrastruktur dan sebagainya. 8. Usaha perdagangan selama lima tahun terakhir ini tidak tampak perkembangan yang berarti, baik golongan usaha besar,menengah maupun golongan kecil. Hal ini dapat dilihat dari data kepemilikan surat ijin usaha perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan pemerintah yang jumlahnya tidak banyak mengalami perubahan. Walaupun demikian sumbangan sektor perdagangan hotel dan restoran terhadap PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2004, terbesar kedua (24,77%) setelah sektor pertanian. Posisi ini berjalan dalam jangka waktu yang relatif lama, artinya selama ini sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan warna tersendiri bagi kegiatan ekonomi daerah. Dalam rangka untuk mendukung

sektor

ini

diperlukan

pembangunan

pusat-pusat

perdagangan bagi produk hasil produksi masyarakat, agar potensi daerah dapat dikembangkan dan dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Selain itu cakupan usaha perdagangan harus diperluas melampui secara internasional, agar hasil produksi daerah dapat diperdagangan di berbagai negara.


40

Dalam mengimbangi kemajuan daerah perlu ditunjang oleh fasilitas penyediaan hotel dan restoran yang representatif, artinya kedua fasilitas tersebut diharapkan mampu menyediakan produk dan jasa yang diinginkan oleh pihak lain seiring dengan tuntutan dan perubahan yang telah terjadi. mempunyai

nilai

strategis

Keberadaan hotel dan restoran

bagi

penyediaan

pelayanan

bagi

masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dan swasta maupun pihak lainnya. 9. Badan usaha perseorangan jumlahnya semakin bertambah dan jenis usaha yang dilakukan semakin luas. Kemampuan masyarakat untuk berwiraswasta perlu difasilitasi daerah agar pertumbuhannya lebih

cepat

dan

aktivitasnya.

lebih

berkoordinasi

Pemerintah

perlu

dalam

menjalankan

membangun

semangat

berwiraswasta bagi masyarakat, agar menjadi masyarakat yang produktif dan inovatif

dalam menciptakan produk-produk yang

dibutuhkan pasar. 10. Pembangunan di bidang koperasi sudah banyak dilakukan, tetapi hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan. Jumlah Koperasi sudah cukup banyak tetapi perkembangan terakhir ini tidak menunjukkan

perubahan,

baik

dalam

arti

jumlah

maupun

aktifitasnya. Kegiatan perkoperasian sudah banyak yang dilakukan, tetapi kontribusi terhadap perekonomian daerah dan sebagai kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan belum begitu besar perannya. Koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat masih banyak kelemahan, baik dalam pengelolaan manajemen, sumber daya

manusia,

permodalan,

penyediaan

barang

dan

jasa/pelayanan, pemasaran, teknologi dan informasi. Hal ini mengakibatkan daya saing Koperasi terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya menjadi lemah. Untuk membangun kekuatan ekonomi daerah dan menjadikan basis ekonomi kerakyatan, peran Koperasi masih sangat dibutuhkan. Koperasi harus tumbuh dan


41

berkembang melalui pengelolaan sistem manajemen secara profesional, agar menjadi lembaga ekonomi yang dapat diandalkan, mampu mensejahterakan anggotanya dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan ekonomi daerah, serta memiliki daya saing dengan kekuatan ekonomi lainnya. 11. Untuk membangun suatu daerah tidak bisa lepas dari budaya yang berkembang di daerah itu sendiri. Budaya dapat mencerminan hasil cipta, karya dan karsa yang diyakini kebenarannya sebagai nilai yang

menjadikan

pijakan

dan

pembenaran

dalam

perilaku

kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai budaya dapat mewarnai pola pikir dan perilaku kehidupan masyarakat di suatu daerah yang dapat diwujudkan dengan hasil karya dan karsa dalam bentuk produk dan seni khas unggulan daerah. Dalam pembangunan kedepan penggalian potensi budaya dan usaha untuk melestarikannya sangat

penting

artinya

bagi

pembangunan

yang

bercirikan

kedaerahan. Pembangunan dengan berlandaskan budaya bagi Kabupaten Ponorogo mempunyai nilai strategis sebagai modal dasar menuju Kabupaten Ponorogo yang maju dan berkembang dalam tataran global. 12. Lembaga keuangan yang berada di daerah dapat mencerminkan tingkat aktifitas khususnya kegiatan ekonomi suatu daerah. Lembaga keuangan, seperti perbakan, asuransi, pegadaian dan sebagainya mempunyai arti bagi penyediaan dan pengelolaan keuangan

masyarakat.

Dalam

satu

sisi

sebagai

sumber

permodalan, tetapi disisi lain dapat berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan

transaksi

bisnis

dan

penyimpanan

keuangan.

Keberadaan lembaga keuangan ini sangat pentingnya artinya bagi suksesnya pembangbunan daerah, terutama dalam memberikan pelayanan penyediaan dana bagi masyarakat. 13. Pertumbuhan ekonomi daerah yang dicerminkan dalam PDRB dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan, berarti berbagai aktifitas


42

yang berkaitan dengan produktifitas di bidang ekonomi sudah berjalan dengan baik. Namun bilamana ditelusuri lebih lanjut terhadap potensi masing-masing sektor atau sub-sektor PDRB kontribusinya masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu meningkatkan potensi dan investasi, agar produktifitas daerah dapat meningkat. 14. Potensi lain yang menjadi tanggung jawab daerah dan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan milik daerah ini harus dibangun menjadi perusahaan yang profesional yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat memberikan sumber keuangan bagi daerah. Pengelolaan secara profesional BUMD merupakan tuntutan yang harus segera dipenuhi, agar menjadi perusahaan yang mandiri, produktif dan berkembang mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam menghasilkan sumber pendapatan bagi daerah. Pembinanaan manajemen dan penanaman nilai-nilai jiwa kewirausahaan perlu ditanamkan kepada pimpinan dan para petugas/karyawan. 15. Kabupaten Ponorogo memiliki banyak obyek wisata, baik wisata budaya, wisata alam maupun wisata yang mempunyai nilai-nilai religius. Perkembangannya obyek wisata selama ini sudah cukup baik dan telah mampu memberikan warna tersendiri bagi Kabupaten Ponorogo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur bahkan secara nasional. Masih banyak potensi wisata yang dapat dikelola dan dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik

dan

bilamana

dikelola

secara

profesional

dapat

menghasilkan sumber keuangan bagi daerah maupun masyarakat. 16. Secara geografis Kabupaten Ponorogo mudah dijangkau dari berbagai daerah, baik daerah-daerah di Jawa Timur maupun daerah-daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta.


43

Jalur transportasi yang menghubungkan dengan daerah tersebut mudah diakses dan dalam kondisi baik. Kondisi seperti ini sangat menunjang

bagi

pembangunan

peDesaan

terutama

dalam

pemanfaatan potensi daerah. Mengingat posisinya sangat strategis Kabupaten

Ponorogo

terbentuknya perwilayahan.

dapat

konsep Daerah

berperan

pembangunan melakukan

aktif

dalam

yang

melopori

beroreintasi

kerjasama dan

koordinasi

dengan Kabupaten/ Kota lain disekitarnya, untuk menghasilkan konsep perencanaan dan tindakan pembangunan perwilayahan yang terpadu, komprehensif

dan

terintegrasi

yang dapat

menguntungkan semua pihak. 17. Pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya tidak terlepas dari pembangunan sektor lainnya, seperti ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, listrik dan air. Keberadaan prasarana tersebut sangat vital bagi semua aktifitas baik yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun untuk kepentingan bisnis/produksi. Setiap tahun pemerintah berusaha meningkatkan persediaan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat

yang

terus

meningkat.

Pembangunan

terhadap

kebutuhan dasar ini sangat pentingnya artinya bagi masyarakat dan pembangunan secara keseluruhan, terutama bagi pembangunan industri dan bisnis/perdagangan. 18. Suatu daerah akan menjadi maju dan berkembang bilamana investasinya dapat tumbuh dengan baik. Penciptaan iklim investasi yang baik dan kondusif sangat diperlukan bagi terlaksana investasi di daerah. Hal ini tidak dapat hanya dilakukan oleh daerah sendiri, tetapi diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti perbankan, swasta, kekuatan politik, keamanan dan ketertiban serta lembaga lainnya. Pemerintah daerah secara aktif harus melopori terciptanya iklim investasi dan menyediakan seperangkat


44

perUndang-Undangan yang menata dan mengatur investasi. Kemudian masyarakatnya perlu diberi wawasan dan pengetahuan terhadap arti pentingnya investasi bagi pembangunan ekonomi dan daerah secara keseluruhan. C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah dilakukan terus-menerus, baik secara linier maupun melalui lompatan-lompatan utamanya yang berkaitan dengan optimalisasi sektor produksi yang ada dan eksplorasi potensi Daerah guna untuk dapat eksis dalam percaturan global. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedepan harus sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Era globalisasi menuntut setiap individu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar memiliki kemampuan untuk tetap eksis dan mampu bersaing dengan individu dari negara lain. Oleh karena itu ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan harus bertaraf internasional. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari, baik yang dilakukan birokrat, pendidikan, swasta maupu masyarakat. Dengan teknologi informasi semua itu dapat diakses dengan mudah, suatu tantangan ke depan bagi Pemerintah Daerah untuk selalu mengembangkan pemanfaatan teknologi

informasi

memberikan

dalam

pelayanan

menjalankan serta

tugas

meningkatkan

dan

dalam

kemampuan

masyarakat. Kemampuan untuk menyaring dan menangkal efek negatif dari teknologi

informasi

global,

perlu

dipikirkan

dan

diupayakan

pemecahannya, terutama pada dampak sosial dan budaya generasi mendatang.


45

D. Sarana dan Prasarana 1. Prasarana dan sarana yang perlu dipersiapkan adalah jalan dan jembatan sebagai penghubung wilayah Ponorogo. Kondisi alam yang bervariatif termasuk adanya wilayah pegunungan memerlukan akses jalan yang lancar, sehingga potensi sumber daya yang ada dapat dikembangkan

sebagai

sumber

perekonomian

daerah

dan

masyarakat. Disamping itu perlu pula dikembangkan sistem transportasi yang sifatnya masal, mudah diakses, ramah lingkungan dan memberikan jaminan kemanan dan kenyamanan. Perlu disadari apabila kondisi seperti sekarang ini tidak diantisipasi dimana jumlah kepemilikan

kendaraan

melaju

pesat

seiring

meningkatnya

kemampuan masyarakat, maka diperkirakan ke depan banyak jalan macet, polusi udara, dan rawan terjadi kecelakaan lalu-lintas. 2. Keberadaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi perlu dikembangkan dan diantisipasi agar pusat-pusat kegiatan ekonomi satu dengan lainnya saling menunjang dan benar-benar menyentuk kepentingan rakyat. Pembangunan pasar sangat penting artinya bagi masyarakat sebagai salah satu tempat melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian juga pembangunan sarana lainnya seperti grosir, terminal peti kemas, pusat-pusat penjualan produk/kerajinan dan produksi lainnya keberadaannya perlu ditata dan memperhatikan segi manfaat bagi kepentingan banyak pihak. Diharapkan semua itu mempelancar arus barang yang menuju dan keluar Ponorogo, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi, disisi lain hasil produksi masyarakat dapat dipasarkan ke daerah lain. 3. Kebutuhan lokasi perumahan dan kegiatan usaha akan meningkat tajam, pengalihan fungsi lahan akan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi setempat/lokal. Ketidakjelasan tata ruang bisa saja terjadi apabila model pembangunan yang dilaksanakan tidak


46

memperhatikan RTRW. Masyarakat kurang memahami keberadaan RTRW sebagai landasan untuk membangun kawasan yang maju, modern, nyaman dan asri. Penegakkan RTRW merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi agar terwujud kota/ wilayah yang maju, modern, nyaman dan asri. 4. Sebagai salah satu ciri kehidupan perkotaan adalah kebutuhan akan informasi dan telekomunikasi. Penggunaan alat komunikasi dan informasi selama ini sudah banyak yang mengarah pada Hand Phone dari pada Telepon, dan diperkirakan kedepan penggunaan Hand Phone akan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan Telepon. Seiring dengan hal tersebut nampaknya pembangunan tower–tower yang kini sudah menjangkau seluruh Kecamatan di Kabupaten Ponorogo akan terus bertambah seiring bertambahnya pemain di bidang ini. Untuk itu perlu diantisipasi segi kemanan dan dampak terhadap lingkungan. Begitu juga dengan penggunaan frekwensi perlu diatur sedemikian rupa agar kepentingan masyarakat umum terlindungi. 5. Kabupaten Ponorogo pada perkembangan terakhir ini menunjukkan kemajuan yang berarti dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Disertai dengan tempat wisata yang menarik membuat banyak orang dari luar daerah yang datang ke Kabupaten Ponorogo. Sudah barang tentu membutuhkan fasilitas tempat penginapan dan peristirahatan, seperti

hotel

dan

losmen.

Sarana

hotel

dan

dan

losmen

perkembangan yang terakhir jumlahnya semakin meningkat dan tersebar di berbagai tempat, namun fasilitas dan pelayanan yang ada masih perlu ditingkatkan. 6. Jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang penting guna mempelancar kegiatan perekonomian selain untuk memobilitas penduduk dari satu daerah menuju daerah lain. Seiring dengan pembangunan yang digalakkan disegala bidang keberadaan sarana jalan

mutlak

perlu

ditingkatkan,


agar

pembangunan

secara

47

keseluruhan dapat berjalan lancar. Tersedianya sarana jalan antar kota yang sangat mendukung kegiatan perekonomian perlu didukung sistem transportasi yang semakin membaik disertai dengan sistem pengaturan

lalu-lintas yang

baik, sehingga

dengan

semakin

bertambahnya armada transportasi tidak sampai menimbulkan kemacetan dan dampak lainnya. Akses jalan dan transportasi menuju peDesaan perlu dibuka dan ditingkatkan kualitasnya, agar mobilisai penduduk meningkat dan potensi yang ada dapat dimanfaatkan. 7. Tingkat kemajuan dan pemerataan teknologi yang pesat semakin mendorong dan mempermudah proses produksi barang dan jasa. Diharapkan pengembangan teknologi kedepan dapat menyentuh pada pengelolaan hasil produksi pertanian, sehingga usaha industri pertanian dapat berkembang tidak hanya dalam produksinya saja tetapi perlu ditindaklanjuti sampai pengelolaan hasil produksi menjadi barang jadi yang siap dipasarkan. 8. Sarana listrik merupakan salah satu komponen penting bagi masyarakat

terutama

dalam

penerangan

dan

memproduksi.

Pelayanan untuk menyediaan listrik bagi rumah tangga dan umum/publik setiap tahun semakin meningkat dan masyarakat peDesaan yang terjangkau aliran listrik juga semakin bertambah, walaun secara keseluruhan belum dapat terpenuhi. Pelayanan terhadap penyediaan tenaga listrik yang penting lagi adalah untuk kebutuhan produksi, baik industri besar, sedang maupun kecil. Oleh karena itu untuk mendukung pertumbuhan industri kedepan dan kegiatan produksi lainnya penyediaan tenaga listrik ini perlu ditingkatkan. 9. Pembangunan sarana Pos dan Giro, akan semakin penting artinya bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan dan peningkatan pelayanan yang berkualitas pada sarana ini dirasakan semakin besar untuk menjalankan berbagai aktifitas, baik yang


48

dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Oleh

karena sarana ini harus terus dikembangkan menjadi satu waha atau wahana yang dapat diandalkan demi terselenggaranya arus informasi secara cepat, tepat dan akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dalam proses penyelenggaraan pembangunan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. 10. Keberadaan sistem utilitas seperti sistem irigasi dan sanitasi sangat penting untuk menjaga produktifitas dan kelestarian lingkungan hidup. Sistem irigasi perlu penataan lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan hasil pertanian dan menjaga lingkungan. Terjaganya lingkungan yang sehat dan bersih tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatkan sanitasi keluarga. Pemerintah dalam menciptakan dan melestarikan lingkungan perlu mendorong parftisipasi masyarakat dalam penyediaan sanitasi bagi kepentingan keluarga dan umum. D. Politik Tantangan yang dihadapi dalam kehidupan politik adalah belum dilaksanakan sistem demokrasi dengan baik dan benar oleh masyarakat, sehingga dalam implentasinya dapat menimbulkan ekses yang kurang baik bagi pihak lain. Pemaksaan kehendak dapat menimbulkan perbuatan anarkis yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam alam demokrasi. Oleh karena itu untuk membangun kehidupan demokrasi yang baik, perlu melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Semakin sadar dan mengerti masyarakat untuk berdemokrasi, maka dengan semakin banyak partai politk justru dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat perlu terus dikembangkan dan dijaga melalui pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis jujur dan adil, serta tanggung jawab yang


49

tinggi dari para pemegang amanat rakyat. E. Keamanan dan Ketertiban Untuk

menjamin

keamanan

dan

ketertiban,

maka

perlu

dikembangkan sistem keamanan bersama antar berbagai pihak, baik pemerintah,

masyarakat

maupun

pihak-pihak

lainnya.

Mengembangkan partisipasi masyarakat terhadap terwujudnya kemanan dan ketertiban perlu terus diciptakan dan dikembangkan, agar setiap individu dalam dirinya tertanam rasa sadar dan bertanggung jawab bahwa keamanan dan ketertiban itu ada pada setiap diri orang. Hubungan harmonis dari dan antar aparat serta masyarakat perlu dilakukan dan dikembangkan sedemikian rupa, sehingga terjalin kerja sama yang baik. Penerapan Peratuan Daerah yang mampu bersifat mengatur dan sekaligus perencana terhadap keamanan dan ketertiban perlu terus dikembangkan dan diwujudkan. F. Hukum dan Aparartur Penegakan hukum oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo selama ini sudah cukup baik. Banyak berbagai permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dapat diatasi dengan baik. Walaupun demikian ketaatan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari masih perlu ditingkatkan. Demikian juga dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam interaksi sosial

kemasyarakatan

sehari-hari,

posisi

hukum

hendaknya

diletakkan sebagai landasan untuk berbuat dan bertindak, sehingga akan tercipta hubungan dan kehidupan yang harmonis, tenteram dan aman.

Tantangan ke depan dalam mewujudkan sistem hukum

yang mantap adalah mewujudkan pelaksanaan system hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi staf


Pemerintah

50

Kabupaten Ponorogo jumlahnya cukup besar. PNS atau Staf Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu mereka dituntut bekerja secara profesional. Untuk menjadi profesional mereka harus ditempatkan pada tempat yang tepat, sesuai dengan pengetahuan dan keahlian masing-masing. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan yang prima dan dapat bekerja sesuai dengan tuntutan perkembangan, maka pendidikan dan keterampilan aparat pemerintah perlu ditingkatkan pada jenjang yang lebih tinggi. Penataan kelembagaan memegang

peranan

penting

bersamaan

dengan

tuntutan

profesionalitas dari aparatur agar mampu berkinerja tinggi dan peka terhadap tuntuan masyarakat dan perkembangan jaman. G. Wilayah dan Tata Ruang Perkembangan wilayah yang cenderung terkonsentrasi pada ibukota Kabupaten perlu melihat daya dukung lingkungan, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Penataan kawasan

industri

harus

dipertimbangkan

terhadap

dampak

lingkungan yang ditimbulkan. Menjadi suatu tantangan besar bagi daerah disaat memacu pertumbuhan ekonomi, disisi lain harus arif dalam pemanfaatan lahan. Akses terhadap wilayah terpencil perlu dibuka dan diiringi dengan pengembangan sentra ekonomi dari pengembangan produk unggulan wilayah tersebut. Sebagai daerah agraris, pemetaan wilayah subur sebagai lumbung padi, dan pengembangan pertanian dan agrobis perlu dirancang sedemikian rupa sehingga tidak tergusur oleh penggunaan sebagai kawasan pemukiman. H. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Dengan pertumbuhan penduduk yang memusat di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Ponorogo, Kauman, Siman, Jetis


51

maka wilayah tersebut diprediksi memerlukan kebutuhan air yang cukup besar, kesulitan pembuangan limbah, sampah dan apabila tidak diantisipasi akan memunculkan lingkungan kumuh dan tidak sehat akibat pemaksaan tempat tinggal dengan alasan keterkaitan dengan kegiatan ekonomi. 2. Penggunaan air tanah melalui pengeboran air akan mengakibatkan menipisnya persediaan air dan ancaman kekeringan dapat muncul. Apalagi dengan semakin berkurangnya wilayah tangkapan air, dan menipisnya hutan sebagai penyimpan air, ancaman tanah longsor dapat menjadi masalah yang serius apabila tidak segera dilakukan reklamasi terhadap tanah gundul/tebing gundul. Begitu juga untukk jalur-jalur yang melewati pegunungan seperti ke arah Pacitan, Ngebel, Ngrayun dan lainnya sangat rawan terhadap tanah longsor. Selain itu ancaman banjir juga merupakan masalah potensial, untuk itu perbaikan irigasi, pembangunan dan bendungan diperlukan. Selain untuk mencegah banjir juga untuk mencukupi kebutuhan air di musim kemarau. Ancaman banjir tidak hanya pada wilayah yang dilalui sungai akan tetapi dapat pula terjadi pada daerah perkotaan, perumahan yang padat penduduknya akibat salah perencanaan yang kurang memperhatikan perubahan fungsi lahan dan kapasitas saluran drainase. Banjir yang demikian ini dapat membawa dampak munculnya wabah penyakit. 3. Pengelolaan limbah perlu dipikirkan lebih dini, jumlah sampah dan limbah rumah tangga yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk perlu segera dicarikan solusi. Pembangunan pembuangan limbah yang terintegrasi tampaknya sudah perlu dipikirkan. Persampahan menjadi satu permasalahan tersediri bagi setiap perkotaan, karena pengaruhnya sangat besar bagi kesehatan, kenyamanan dan keindahan kota. Disamping itu penataan kawasan industri harus ditata sedemikian rupa agar tidak berdampak pada menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. Bertambahnya jumlah


52

kendaraan bermotor/mobil selain perlu diperhitungkan dari segi emisi gas buang juga perlu dipikirkan kapasitas jalan dan pengaturan jalur lalu-lintas untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. 4. Keadaan tanah yang relatif subur memungkinkan sektor pertanian sebagai

sektor

andalan

bagi

Kabupaten

Ponorogo.

Mulai

berkurangnya lahan sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan sektor industri dan perdagangan. 5. Kondisi geografis yang strategis sangat mendukung sektor industri, pertanian, jasa dan pariwisata berkembang dengan baik. Kondisi geografis yang strategis kurang didukung oleh sarana transportasi sehingga tingkat aksessibilitas ke daerah kurang. 6. Jumlah sungai dan gunung berapi yang relatif banyak menyediakan ketersediaan air dan unsur hara bagi kesuburan tanah, disamping sebagai potensi wisata dan cagar alam. 7. Curah hujan yang relatif tinggi menjamin ketersediaan air bagi kebutuhan hidup masyarakat dan kebutuhan tanaman. Banyak sungai yang sudah tercemar oleh limbah rumah tangga dan pabrik, serta kondisi gunung dan bukit yang memprihatinkan sebagai akibat pengerukan untuk tambang. 8. Potensi sumber daya mineral dan energi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan di sektor industri. Eksplorasi yang berlebihan tanpa memperhatikan usaha-usaha konservasi akan menurunkan kualitas (degradasi) dan kuantitas (deplesi) sumber daya energi dan mineral. 9. Didukung dengan kondisi alam dan struktur masyarakat yang agraris mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Lahan hutan yang semakin menyempit dan lahan resapan yang semakin berkurang menyebabkan curah hujan pada musim penghujan tidak dapat ditampung untuk keperluan musim kemarau. Berkurangnya lahan


53

pertanian dikhawatirkan dapat menghambat proses pembangunan mengingat kaitan yang sangat erat sektor pertanian dengan sektorsektor lain, terutama posisinya sebagai penyedia bahan baku. 1. 3. MODAL DASAR Modal dasar pembangunan adalah seluruh kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan digunakan dalam pembangunan. Modal dasar utama yang ada di Kabupaten Ponorogo berupa jumlah penduduk, bidang pertanian, nilai-nilai sosial budaya dan keagamanaan, potensi wisata dan sumber daya alam. Jumlah

penduduk

Kabupaten

Ponorogo

cukup

besar

dan

pertumbuhannya relatif terkendali. Penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan memegang peranan penting, yaitu sebgai subyek pembangunan/pelaku sekaligus sebagai obyek dari pembangunan. Oleh karena itu keberadaan penduduk sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Kabupaten Ponorogo sebagai penyangga pangan Jawa Timur memiliki lahan pertanian yang luas dengan berbagai jenis tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Potensi berbagai jenis tanaman tersebut belum dikelola secara produktif, baik mulai mempersiapkan penanaman, pemrosesan sampai pengelolaan hasil tanam. Pengelolaan pertanian secara profesional dan berorientasi bisnis dengan pemanfaatan teknologi secara ekonomi akan menghasilkan produksi pertanian yang mampu bersaing dipasaran global. Masyarakat memiliki nilai-nilai sosial budaya yang sudah melekat sejak nenek moyang sampai sekarang. Pengembangan nilai sosial budaya, seperti Reog, acara Grebeg Suro (beserta acara yang terangkum di dalamnnya) dan nilai budaya lainnya yang positif dan dinamis menjadi modal

dasar

dalam

menggerakkan

pembangunan

di

Kabupaten

Ponorogo. Kesenian Reog yang sudah mendunia merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat.


54

Kemudian dari sisi religius banyak pondok-pondok pesantren yang tumbuh

dan

berkembang

di

Kabupaten

Ponorogo.

Dalam

perkembangannya orang-orang yang mondok selain berasal dari daerah di seluruh Indonesia juga banyak yang datang dari luar negeri. Begitu pula acara-acara ceremonial keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Potensi alam yang kaya akan bahan tambang dan obyek pariwisata, nilai seni dan budaya, memberikan peluang untuk menarik investor dan pengembangan perekonomian masyarakat.


55

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN TAHUN 2005-2025

3.1. VISI Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu bagian wilayah pembangunan di Jawa Timur yang memiliki potensi dan peluang untuk maju dan berkembang, namun disisi lain banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan memperhatikan nilai dan keinginan dari semua pihak dan modal dasar yang dimiliki serta mempertimbangkan berbagai perubahan yang terjadi pada lingkup regional, nasional maupun internasional, maka yang ingin diwujudkan semua pihak untuk Kabupaten Ponorogo dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2005-2025, dinyatakan dalam visi sebagai berikut : “Ponorogo Maju, Adil dan Sejahtera” Visi tersebut mengandung makna, bahwa pembangunan yang dilaksanakan berkeinginan untuk mewujudkan Kabupaten Ponorogo sebagai daerah yang dinamis bergerak kedepan menuju keadaan yang lebih dari sebelumnya, baik tentang perilaku, kepandaian maupun keterampilannya agar menjadi masyarakat yang lebih modern, dengan mempertimbangkan potensi, kualitas, keyakinan dan sifat-sifat yang penting bagi perikehidupan. Diharapkan juga bahwa dalam membangun Kabupaten Ponorogo hendaknya mempertimbangkan ciri-ciri atau kekhususan sesuai dengan perwatakan yang dimiliki. Kabupaten Ponorogo kedepan diharapkan menjadi daerah yang berkembang mampu memperbanyak apa yang sudah didapatkan selama ini dan mampu memperluas jangkauan pembangunan pada semua aspek kehidupan dan pelaksanaannya lebih merata pada semua wilayah dan semua lapisan masyarakatnya. Pembangunan kesejahteraan

Kabupaten baik

sejara

Ponorogo jasmaniah

diharapkan maupun

membawa

rohaniah,

artinya

memberikan kesejahteraan sebagai insan manusia seutuhnya.


56

3.2. MISI Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka harus ditetapkan dalam misi yang jelas,

karena misi merupakan suatu

pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang Pernyataan

misi

sesui

dengan

visi

Kabupaten

ingin dicapai.

Ponorogo

untuk

pembangunan jangka panjang Tahun 2005-2025 sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Pengelolaan potensi Daerah secara profesional 5. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai agama 6. Pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi. Agar misi tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan visinya, maka perlu dijabarkan kedalam tujuan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah merupakan salah satu misi penting yaitu menempatkan posisi Pemerintahan Daerah sebagai mandataris masyarakat Ponorogo untuk mewujudkan visi Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahanan oleh Pemerintah Daerah (Bupati dan Perangkat Daerah) dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bupati tersebut dipilih rakyat melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung, begitu pula dengan DPRD dipilih rakyat lewat pemilihan umum. Dengan demikian kekuasaan penyelenggaraan urusan pemerintahanan yang dipegang adalah

merupakan

amanah

rakyat.

Untuk

mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang amanah harus berpedoman pada Azas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu asas kepastian


57

hukum,

tertib

penyelenggaraan

negara,

kepentingan

umum,

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas. Sesuai dengan misi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, maka ditetapkan tujuan pembangunan jangka panjang daerah sebagai

berikut :

a. Meningkatnya

profesionalisme

untuk

mewujudkan

tata

pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN berwibawa, dan bertanggungjawab sehingga terwujud good governance dan clean governance b. Terwujudnya supremasi hukum c. Terciptanya iklim politik dan demokrasi yang sehat d. Terciptanya kententraman dan ketertiban masyarakat e. Terciptanya hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya. 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan penting dalam

membangun

pembangunan

SDM

suatu

daerah.

adalah

Aspek

kuantitas

penting

(jumlah

dan

dalam laju

pertumbuhannya), kualitas (tingkat kesehatan dan gizi, tingkat pendidikan, produktivitas dan akhlak mulia), dan mobilitas penduduk (perpindahan dan penyebaran penduduk). Untuk mewujudkan misi meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, maka tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah: a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. b. Peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. c. Peningkatan

kualitas

administrasi

kependudukan

dan

pengendalian laju pertumbuhan penduduk. 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat merupakan esensi dasar yang akan


58

diwujudkan dalam pelaksana pembangunan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo, maka ditetapkan tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai berikut : a. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. b. Terbukanya lapangan kerja c. Mengembangkan jaminan sosial d. Terciptanya pertanian yang tangguh dengan berorientasi agrobis. e. Majunya sektor industri, perdagangan dan jasa f.

Pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah

g. Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang semakin berkualitas dan proporsional. 4. Pengelolaan Potensi Daerah secara Profesional Potensi daerah sebagai modal pembangunan harus dikelola secara profesional dan bijaksana agar memberikan manfaat yang sebesar-besanya

bagi

kemajuan

daerah

dan

kesejahteraan

masyarakat, secara berkesinambungan. Potensi daerah tersebut mencakup sumber daya alam dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat. Agar misi tersebut dapat dilaksanakan makan ditetapkan tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai berikut : a. Tersedianya peta potensi sumber daya alam b. Terkelolanya sumber daya alam secara berkelanjutan yang memiliki nilai potensi ekonomi tinggi melalui agrobis c. Tergalinya sumber daya alam pertambangan secara profesional dengan memperhatikan kelestarian lingkungan d. Terpeliharanya nilai-nilai sosial yang berkembang selama ini e. Meningkatnya kualitas seni dan budaya dan berkembangnya jangkauan seni budaya khususnya kesenian Reog ke penjuru dunia.


59

5. Meningkatkan Penghayatan dan Pengamalan Nilai Agama Penghayatan dan pengamalan nilai agama merupakan modal utama dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Ponorogo dikenal sebagai salah satu daerah yang dikenal dengan masyarakatnya

yang

agamis.

Untuk

itu

dalam

mewujudkan

melaksanakan misi meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai agama maka ditetapkan tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai berikut : a. Terciptanya toleransi dan tri kerukunan (sesama umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah) b. Terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, keimanan, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berakhlak mulia dan bermoral tinggi. 6. Pelaksanaan Pembangunan yang Terintegrasi Dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari keterkaitan dengan pembangunan wilayah regional, dan nasional, maupun terhadap para pelaku pembangunan. Agar pembangunan dapat memberikan hasil yang maksimal maka harus dilaksanakan secara terintegrasi . Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah : a. Terwujudnya rencana tata ruang wilayah yang berdemensi jangka panjang dan konsiten b. Terciptanya pemerataan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-pmasing. c. Terselenggaranya koordinasi antar pelaku pembangunan d. Terlaksananya pembangunan yang berintegrasi dengan daerah lain, baik secara regional maupun nasional.


60

BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

4.1. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, yang meliputi 1) Arahan umum pembangunan jangka panjang utamanya memuat kaidah strategi pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah; 2) Peran subwilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah. Sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, arah pembangunan daerah sebagai berikut : A. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah 1.

Meningkatkan

profesionalisme

untuk

mewujudkan

tata

pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN berwibawa, dan bertanggungjawab sehingga terwujud good governance dan clean governance ; a. Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

manajemen

kepegawaian. b. Menerapkan azas penyelenggaraan negara pada semua tingkatan manajemen pemerintahan. c.

Peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur negara

melalui

pengawasan

internal,

fungsional

dan

masyarakat. d. Penataan fungsi-fungsi kelembagaan/struktur organisasi dan tatakerja untuk meningkatan kinerja Pemerintah Daerah. e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. f.

Meningkatkan hubungan antar lembaga pemerintah, swasta


61

dan masyarakat. 2. Terwujudnya supremasi hukum ; a. Penerapan

hukum

yang

konsisten

dan

meningkatkan

partisipasi warga dalam penerapan hukum. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap supremasi hukum. c. Terciptanya regulasi yang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan dan berpihak pada kepentingan umum. 3. Terciptanya iklim politik dan demokrasi yang sehat ; a. Medorong terwujudnya kesetabilan politik. b. Mendorong kemandirian dan kedewasaan politik masyarakat. c. Meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

proses

pengambilan keputusan publik. d. Pengembangan budaya politik melalui penanaman nilai-nilai politik demokrasi, toleransi politik, penghormatan atas HAM, anti kekerasan, dan kebebasan mengeluarkan pikiran atau pendapat yang bertanggung jawab. 4. Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat ; a. Penegakan Peraturan Daerah sebagai pengayom masyarakat. b. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. c. Meningkatkan kapasitas organisasi dan tatalaksana yang menangani bidang ketentraman dan ketertiban. d. Meninjau, merevisi, dan atau menerbitkan Peraturan Daerah yang berfungsi sebagai pengatur dan perencana. 5. Terciptanya hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga-lembaga negara, dan lembaga-lembaga lainnya ; a. Mengembangkan hubungan kemitraan dengan DPRD sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. b. Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah


62

lainnya. c. Terdapatnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta, masyarakat atau stakeholder lainnya. d. Mengembangkan kerjasama dengan

Pemerintah

Daerah

lainnya. B. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat ; a. Meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun. b. Meningkatkan angka partisipasi sekolah. c.

Mewujudkan rasio yang ideal antara jumlah guru dan murid.

d. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan program pendidikan nasional. e. Mengembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pasar. f.

Tersedianya

sarana

dan

prasarana

pendidikan

yang

berkualitas dan proporsional. g. Memberikan

jaminan

masyarakat

untuk

memperoleh

pendidikan. h. Mendorong

berkembangnya

perguruan

tinggi,

pondok

pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. 2. Peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat ; a. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada semua lapisan masyarakat. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting kesehatan dan berperilaku hidup sehat. c.

Peningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan kususnya dalam pengembangan pelayanan medik; distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu dan aman bagi penduduk.


63

d. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. e. Peningkatan kualitas hidup, perpanjangan angka harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan anak, pengaturan kelahiran dan perencanaan k;eluarga sejahtera. f.

Pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan ideal.

g. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. 3. Peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk ; a. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan. b. Membangun jaringan dan program aplikasi kependudukan yang tersambung di setiap Kecamatan sampai Dinas terkait. c.

Mempertegas

penerapan

ketentuan

atau

Perda

bagi

pendatang untuk mengurangi dampak – dampak sosial yang bersumber dari arus urbanisasi. d. Pengaturan

kelahiran

dan

memperbaiki

kebijakan

kependudukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. e. Mengupayakan penyediaan data kependudukan yang valid. C. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 1. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat ; a. Mewujudkan ketahanan pangan daerah. b. Menjamin distribusi terhadap 9 (sembilan) kebutuhan pokok. c. Mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat. d. Mengupayakan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas perumahan. 2. Terbukanya lapangan kerja ; a. Memberikan dorongan dan kesempatan kepada perusahaan penyalur tenaga kerja untuk mengembangkan usahanya dengan baik. b. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan luar negeri dalam menciptakan lapangan kerja bagi


64

masyarakat. c. Peningkatan ketrampilan kerja yang memiliki daya saing tinggi. d. Mengupayakan terjaminnya rasa aman bagi calon tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. e. Adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur lembaga penyaluran tenaga kerja dan calon tenaga kerja. 3. Mengembangkan jaminan sosial ; a. Menyedialan data yang valid dan up to date tentang jumlah dan penyebaran masyarakat miskin. b. Memantau perkembangan pengentasan kemiskinan. c. Pemberian bantuan dan pemberdayaan masyarakat miskin. 4. Terciptanya pertanian yang tangguh ; a. Mengupayakan perkuatan (Revitalisasi) baik pada Desain, kebijakan, maupun faktor teknis pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan. b. Memantapkan kelembagaan pertanian dan perkebunan menuju pertanian, dan perkebunan yang tangguh, mandiri dan memiliki daya saing tinggi. c. Meningkatkan

produksi

dan

mutu

hasil

pertanian

dan

perkebunan melalui penggunaan teknologi tepat guna. d. Penanganan pasca panen dan diversifikasi produk olahan pertanian dan perkebunan yang berorientasi pada agrobis. e. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian. f. Mewujudkan penataan hutan produksi dan hutan lindung. g. Memelihara

dan

meningkatkan

fungsi

hutan

untuk

kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor kelestariannya. a. Pengendalian dan rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis. 5. Majunya sektor industri, perdagangan, dan jasa ; a. Mengupayakan terciptanya iklim investasi yang kondusif. b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mendorong


65

peningkatan jumlah investasi. c. Mengupayakan

terwujudnya

revitalisasi

industri

untuk

mendorong pertumbuhan sektor industri. d. Membangun industri yang memiliki keterkaitan kedepan maupun ke belakang dengan sektor lain. e. Menjamin arus lalu lintas distribusi barang dan jasa serta ketersediannya bagi masyarakat. f. Membangun, mengembangkan dan membenahi sarana dan prasarana

perdagangan

dan

jasa

serta

kelembagaan

perdagangaan dan jasa. g. Meningkatkan ekspor produksi unggulan. h. Meningkatkan mutu produk usaha jasa. i.

Peningkatan perlindungan terhadap konsumen.

6. Pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah ; a. Mengembangkan koperasi dan UKM dengan menitikberatkan pada jumlah koperasi dan UKM berdasarkan jenis, bidang usaha, keanggotaan dan permodalan. b. Mendorong invetasi pada sektor koperasi dan UKM. c. Meningkatkan SDM pada usaha kecil, dan menengah. 7. Terwujudnya pembangunan infrastruktur ; a. Sumber daya air (1) Menciptakan pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan. (2) Menjaga tersedianya kebutuhan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (3) Pendayagunaan

sumberdaya

air

untuk

pemenuhan

kebutuhan air irigasi. (4) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya. (5) Adanya

regulasi

pengelolaan

pemanfataan

air

dan

pengelolaan limbah.


66

b. Fasilitas kegiatan perekonomian ; (1) Mengupayakan tersedianya pusat – pusat kegiatan ekonomi masyarakat. (2) Menyediakan fasilitas untuk promosi dan pengembangan perekonomian daerah. c. Prasarana jalan, jembatan dan transportasi darat ; (1) Mengupayakan tersedianya sarana jalan dan jembatan yang

mampu

mengakses

wilayah

guna

mendukung

perutumbuhan ekonomi. (2) Membangun sarana dan prasarana transportasi untuk menciptakan jaringan pelayanan secara intern dan antar moda angkutan. (3) Mengupayakan

terwujudnya

sistem

transportasi

yang

efektif, tertib, aman dan lancar. d. Pos dan Telematika ; (1) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan telematika. (2) Pengembangan

penguasaan

dan

aplikasi

terhadap

teknologi informasi dan komunikasi. e. Ketenagalistrikan ; (1) Peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

jasa

pelayanan

ketenagalistrikan. (2) Meningkatkan

jangkauan

pemakaian

listrik

pada

masyarakat yang lebih luas. f. Bahan bakar minyak/gas ; (1) Menjaga ketersediaan bahan bakar minyak/gas. (2) Menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak/gas. g. Permukiman dan lingkungan ; (1) Adanya

kebijakan

Pemerintah

Daerah

dalam

pengembangan pemukiman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (2) Terciptanya kawasan pemukiman yang bersih, sehat dan


67

asri. (3) Terkelolanya

limbah

secara

aman,

efektif

dan

berkelanjutan. (4) Tertatanya ruang kota dan terciptanya sinergi antar wilayah sehingga kehidupan masyarakat menjadi nyaman. (5) Terciptanya kawasan perkotaan yang indah, bersih, sehat dan nyaman. (6) Tertatanya pedagang kaki lima dan pedangang asongan, sehingga tercipta lingkungan yang tertata dan asri. (7) Meningkatnya kesadaran, sikap mental, perilaku hidup bersih dan sehat serta pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga

kenyamanan

dan

kualitas

kehidupan

yang

didukung dengan regulasi. D. Pengelolaan Potensi Daerah secara Profesional Potensi daerah merupakan modal dasar pembangunan yang sangat penting artinya bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan. Untuk itu potensi daerah ini harus dikelola secara profesional dan bijaksana dengan pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Potensi daerah dapat berupa fisik dan non fisik, yang berbentuk fisik seperti pertambangan, keindahan alam, letak geografis daerah, hasil kerajinan dan sebagainya, sedangkan yang non fisik seperti nilai-nilai atau keyakinan yang berkembang di masyarakat, seni dan kebudayaan dan sebagainya. 1. Tersedianya peta potensi sumber daya alam ; a. Melakukan pemetaan potensi sumber daya daerah. b. Melakukan pembaharuan data dan informasi secara kontinyu dan mengembangkan sistem informasi sumber daya secara komputerisasi dan on line. 2. Terkelolanya sumber daya alam yang memiliki nilai potensi ekonomi tinggi ;


68

a. Mengelola sumber daya alam dan potensi dengan pendekatan agrobis dengan penggunaan teknologi tepat guna. b. Mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. c. Menarik investor dalam pengelolaan sumber daya Daerah. 3. Tergalinya sumber daya alam pertambangan secara profesional ; a. Meningkatkan SDM dalam bidang pertambangan. b. Mengembangkan jaringan invesatsi dan pemasaran hasil tambang. c. Menerbitkan kelangsungan berinvestasi

regulasi

yang

kehidupan serta

memberi

perlindungan

lingkungan,

perlindungan

keamanan

bagi

bagi dalam

kesejatahteraan

masyarakat sekitar. 4. Terpeliharanya nilai-nilai sosial yang berkembang selama ini ; a. Memelihara

adat

budaya

sebagai

warisan

dan

modal

pembangunan. b. Mengembangkan kajian tentang nilai-nilai sosial budaya. 5. Meningkatnya kualitas seni dan budaya,

dan berkembangnya

jangkauan seni budaya khususnya kesenian Reog ke penjuru dunia ; a. Meningkatkan apresiasi seni budaya. b. Mengembangkan kualitas kesenian daerah. c. Menyelenggarakan kegiatan bidang seni dan budaya dalam suat agenda rutin. E. Meningkatkan Penghayatan dan Pengamalan Nilai Agama 1. Terciptanya toleransi dan tri kerukunan (sesama umat bergama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah)

sehingga

menjadi

modal

untuk

melaksanakan

pembangunan ; a. Mengupayakan suasana yang kondusif

untuk kebebasan

pelaksanaan ibadah warga dan masyarakat sesuai agama dan


69

kepercayaan yang dianutnya. b. Mendukung dan menjembatani dialog/komunikasi antar tokoh umat beragama. 2. Terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berakhlak mulia dan bermoral tinggi sehingga menjadi pilar utama pembangunan manusia seutuhnya ; a. Mendukung

berkembangnya

kegiatan

keagamaan

di

masyarakat. b. Mendorong penerapan nilai-nilai agama dalam lingkungan keluarga, sekolahan, atau lingkungan kerja dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan aturan berbangsa dan bernegara. c. Mendukung berkembangnya sekolah keagamaan, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. F. Pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi. 1. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar wilayah yang terpadu. a. Mengembangkan sistem perencanaan yang terintegrasi. b. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan. 2. Terjalinnya kerjasama antara daerah sekitar, Propinsi, dan Pusat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. c. Melakukan pemetaan terhadap obyek-obyek pembangunan yang dapat dan perlu dilakukan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sekitar, Pemerintah Propinsi atau Pusat. d. Membuat cetak biru dan agenda-agenda pembangunan yang perlu dilakukan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sekitar, Pemerintah Propinsi atau Pusat. e. Mengadakan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja dengan Pemerintah Daerah sekitar, Pemerintah Propinsi atau Pusat dalam suatu pelaksanaan pembangunan.


70

3. Tersusunnya rencana tata ruang wilayah yang berdimensi jangka panjang a. Melakukan

pemetaan

wilayah

secara

periodik

dan

menyusunnya dalam suatu sistem informasi bagi perencanaan pembangunan. b. Mengevaluasi rencana tata ruang wilayah yang ada dan menetapkan tata ruang wilayah. c. Melakukan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

pelaksanaan tata ruang wilayah. 4. Terjaminnya

konsistensi

dalam

pelaksaan

perencanaan

pembangunan yang didukung oleh Peraturan Daerah a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang didukung dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengayominya. b. Memberikan sangsi yang tegas terhadap pelanggar Perda di bidang pembangunan. 4.2. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS Pembangunan jangka panjang dilaksanakan melalui tahapantahapan agar pembangunan dapat terlaksana secara terfokus dan optimal sesuai skala prioritas atas urgensi permasalahan yang segera membutuhkan penyelesaian tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Tahapan-tahapan pembangunan

tersebut

jangka

menjadi

menengah,

agenda dan

dalam

dilaksanakan

rencana dengan

memperhatikan dan menjaga kesinambungan periode atau tahapan pembangunan. A. RPJM ke – 1 (2005-2010) Berdasarkan hasil pembangunan sebelumnya, maka pada RPJM I ditekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, sebagi ujung tombak agen pembaharu, yang selama ini telah terdegradasi akibat KKN, menurunnya kinerja dan kewibawaan.


71

Reformasi dan amanat desentralisasi merupakan persolan yang urgen untuk segera direspon, agar daerah mampu eksis di era global. Peningkatan kualitas demokrasi terus diupayakan melalui berbagai media

pendidikan

politik

sehingga

memantapkan

kedewasaan

berpolitik masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sebagai modal utama pembangunan. Dengan SDM yang handal diharapkan mampu menggerakkan

roda

pembangunan

Kabupaten

Ponorogo.

Menciptakan lapangan kerja dan memperluas usaha baru, yang diharapkan akan mengurangi beban pembangunan dan sekaligus menjadi pendorong roda pembangunan. Memantapkan ketahanan pangan, sebagai upaya untuk

mengurangi ketergantungan dan

sekaligus pemenuhan gizi masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan upaya peningkatkan derajat kesehatan masyarakat, agar hasil pembangunan yang dicapai tidak terdegradasi akibat besarnya biaya pemulihan kesehatan yang harus ditanggung. Untuk menjaga keseimbangan kebutuhan rohaniah maka nilai-nilai apresiasi seni dan budaya dikembangkan dan dilestarikan. Sebagai benteng sekaligus pengarah

pembangunan

manusia

seutuhnya

peningkatan

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama diberikan ruang dan didorong untuk lebih meningkat . B. RPJM ke – 2 (2010-2015) Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan RPJM ke -1, RPJM II ditekankan pada penguasaan teknologi dan informasi, guna mendukung peningkatan mutu pendidikan, sektor produksi dan memperluas

akses

daerah

untuk

memperluas

perdagangan,

peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat melalui e-government. Potensi daerah perlu dikelola melalui agrobis dengan menggunakan teknologi tepat guna sekaligus membangun link dengan propinsi.


72

Di samping pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan pendapatan

masyarakat

terus

ditingkatkan

untuk

memberikan

keunggulan daya saing dari segi SDM yang dibentengi dengan peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama. Penegakan supremasi hukum diupayakan untuk memberikan perencanaan sekaligus sebagai jaminan bagi masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan sebagai individu pada semua aspek kehidupan. Penataan

dan

penggunaan

lahan,

sekaligus

kelestarian

lingkungan menjadi perhatian, yang dipadukan dengan pemantapan reviltalisasi pertanian, perkebunan dan pariwisata. Apresiasi seni dan budaya lebih diarahkan pada industri pariwisata yang melibatkan semua komponen, sehingga membawa dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. C. RPJM ke – 3 (2015-2020) Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan RPJM ke -2, RPJM III ditekankan pada pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, tidak hanya antar wilayah namun juga pada keseluruhan masyarakatnya, sehingga terwujud rasa keadilan di berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan potensi alam dilaksanakan secara bijaksana dan arif dengan mengembangkan agrobis untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan memperhatikan kelangsungannya untuk generasi yang akan datang. Sebagai daerah yang memiliki nilai-nilai religius yang kuat yang didukung dengan keberadaan pondok-pondok pesantren yang telah dikenal secara nasional dan internasional, perlu terus dikembangkan sebagai ciri khas atau karakteristik Ponorogo beserta masyarakatnya, dengan tetap memberikan tempat pada umat lainnya. Dengan keseimbangan nilai religi dan aspek kehidupan masyarakat lainnya diharapkan

akan

membuahkan


kesejahteraan

dan

kedamaian

73

masyarakat. D. RPJM ke – 4 (2020-2025) Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan RPJM ke -3, RPJM IV ditekankan pada keterpaduan pembangunan baik internal daerah, antar wilayah regional maupun nasional, serta kerterpaduan dengan pembangunan jangka panjang berikutnya. Membangun potensi Daerah dengan menggunakan teknologi yang berorientasi pada usaha bisnis. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan menjadi perhatian utama

disamping

juga

tetap

meningkatkan

penghayatan

dan

pengamalan nilai-nilai agama agar generasi berikutnya mampu menikmati keanekaragaman anugrah Tuhan Yang Maha Esa atas bumi Ponorogo.


74

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan

dan

akan

berdaya

guna apabila

seluruh

komponen

mendasarkan pada satu tekad untuk membangun dan memajukan Kabupaten Ponorogo. RPJPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun kedepan. RPJPD ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga perencanaan pembangunan dilaksanakan secara komplementer. Dalam membangun Kabupaten Ponorogo diperlukan konsistensi dan komitmen

Kepala

Daerah

bersama-sama

DPRD

selaku

pemegang

Pemerintahan Daerah, seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan masyarakat pada umumnya sangat diperlukan demi terwujudnya : “Ponorogo maju, adil dan sejahtera”. Untuk keberhasilan pembangunan Kabupaten Ponorogo, perlu didukung oleh komitmen dari pemimpin Daerah yang kuat dan demokratis, konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah, keberpihakan kepada rakyat dan peran serta kepedulian dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif. BUPATI PONOROGO

H. MUHADI SUYONO, SH., M. Si


75

DAFTAR ISI. Daftar Isi BAB I : PENDAHULUAN PENGANTAR PENGERTIAN MAKSUD DAN TUJUAN LANDASAN

Recommend Documents