DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tujuan Keluaran Metode Teknik Analisis Data 5

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang ……………………………………………………………………………………………

1

1.2.

Tujuan ………………………………………………………………………………………………………..

2

1.3.

Keluaran …………………………………………………………………………………………………….

2

1.4.

Metode ………………………………………………………………………………………………………

3

1.5.

Teknik Analisis Data ……………………………………………………………………………………

5

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1.

Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan ……………………………………………………..

7

2.2.

Penyebaran Kuesioner…………………………………………………………………................

8

2.3.

Kunjungan Lapangan ……………..…………………………………………………………………..

11

BAB III

ANALISIS DATA

3.1.

Pemahaman Terhadap Program PPMK ...........................................................

14

3.2.

Proses Seleksi .................................................................................................

17

3.3.

Ketepatan Sasaran .........................................................................................

19

3.4.

KSM ................................................................................................................

22

3.5.

UPK .................................................................................................................

30

3.6.

Peran BKM .....................................................................................................

33

3.7.

Pendampingan Faskel ....................................................................................

33

BAB IV

BEBERAPA PELAJARAN MENARIK

4.1.

Pola Pengembangan Usaha .............................................................................

36

4.2.

Pembukuan UPK ..............................................................................................

39

BAB V

PENUTUP

5.1.

Kesimpulan ......................................................................................................

42

5.2.

Rekomendasi .....................................................................................................

44

BAB I

PENDAHULUAN

0 | Laporan Monitoring Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK)

1.1 Latar Belakang Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) adalah salah satu intervensi PNPM Mandiri Perkotaan dalam rangka meningkatkan penghidupan masyarakat miskin menjadi “Mandiri”. PPMK telah dilaksanakan sebagai program pilot di 596 kelurahan/desa, 309 kecamatan, 108 kota/kabupaten yang berada di empat belas (14) Provinsi sejak tahun 2012. Adapun target warga miskin yang dapat meningkatkan penghidupannya tergabung di 3.000 KSM. Dalam perkembangan pelaksanaannya sampai akhir Nopember tahun 2013, PPMK telah menjangkau 14 provinsi, 108 kota/kab. , 309 kecamatan dan 596 desa/kelurahan dengan total dana BLM PPMK yang dianggarkan sejumlah 59,6 M. Dalam pelaksanaannya, jumlah dana yang telah cair ke masyarakat sebesar Rp.53.552.616.000 , atau 90% dari total dana tersebut. Jumlah sedemikian itu telah dimanfaatkan oleh 2.706 KSM dengan 15.252 anggota KSM. Secara rinci dapat dilihat dalam table berikut: Tabel 1.1 Realisasi dana PPMK

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROVINSI

NANGGROE ACEH DARUSALAM SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG BANTEN DKI JAKARTA JAWA BARAT KALIMANTAN BARAT Total

NILAI BLM PPMK JUMLAH DIPA TA 2012 DIPA TA 2013 KEL TOTAL (Rp) (Rp) (Rp)

REALISASI KSM

TOTAL

51

3.980.000.000 1.120.000.000 5.100.000.000

247 4.963.000.000

76 46 15 13 10 16

6.000.000.000 1.600.000.000 7.600.000.000 4.000.000.000 600.000.000 4.600.000.000 1.400.000.000 100.000.000 1.500.000.000 1.180.000.000 120.000.000 1.300.000.000 880.000.000 120.000.000 1.000.000.000 1.480.000.000 120.000.000 1.600.000.000

325 217 71 103 43 80

38

3.000.000.000

800.000.000 3.800.000.000

142 3.305.000.000

11

980.000.000

120.000.000 1.100.000.000

19 46 33 211 11

1.500.000.000 400.000.000 4.000.000.000 600.000.000 2.400.000.000 900.000.000 17.980.000.000 3.120.000.000 980.000.000

1.900.000.000 4.600.000.000 3.300.000.000 21.100.000.000

120.000.000 1.100.000.000

44 91 204 150 936

% 97%

7.093.116.000 93% 4.534.000.000 99% 1.499.500.000 100% 1.279.000.000 98% 914.000.000 91% 1.600.000.000 100%

996.500.000

87% 91%

1.900.000.000 100% 4.000.000.000 87% 2.400.000.000 73% 17.968.500.000 85%

53 1.100.000.000 100%

596 49.760.000.000 9.840.000.000 59.600.000.000 2.706 53.552.616.000 90% Sumber: Data KMP wil 1 Oktober 2013

Bila dilihat dari data proses pencairan dan pemanfaatan BLM PPMK dapat dikatakan bahwa kegiatan PPMK relatif lancar dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun data ini belum bisa menggambarkan capaian seperti mengacu pada tujuan PPMK yaitu Menguatkan “kelembagaan dan kegiatan usaha KSM secara mandiri dan berkesinambungan yang berorientasi pada peningkatan penghidupan masyarakat miskin (sustainable livelihood)”.


Bedasarkan data kolektibilitas menunjukan bahwa kinerja RLF PPMK masih dalam batas yang wajar dan masih sesuai dengan target PAR ICDD-2, sebagaimana terlihat pada ilustrasi berikut: No 1 2 3 4 5 6 7

Data KSM aktif KSM menunggak ≥ 3 bulan Saldo pinjaman menunggak ≥ 3 bulan LAR % PAR % RR % NPL %

Jml/% 2777 283 2.954.887.040 10% 9% 96% 4%

Gambar 1.1 Statistik RLF PPMK Nasional

Jumlah LAR 10%, PAR 9% dan tentu RR 96% menunjukan kinerja RLF masih cukup baik. Artinya secara keuangan tidak ada masalah yang cukup serius di dalam program ini.Hanya saja data ini belum dapat menunjukan sejauhmana kinerja kelembagaan KSM dalam konteks pencapaian tujuan PPMK sendiri yang lebih memfokuskan pada kelembagaan KSM dan prospek pengembangan usahanya. Berdasarkan data profil KSM PPMK,perkembangan KSM PPMK dapat digambarkan sebagai berikut: Yang pertama adalah soal Klasifikasi ‘jenis usaha KSM terkait, yang di dalam pedoman teknis PPMK sangat jelas disebutkan bahwa sasaran utamanya adalah “Memiliki kegiatan produktif yang berpotensi dikembangkan (prospektif)”. Prosentase jenis usaha KSM PPMK berdasarkan data manual yang dikumpulkan oleh KMP wil 1 adalah sebagai berikut:

25%

16%

14% 38% % Primer % Jasa Produktif

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari total 2.706 KSM, masih terdapat 25% diantaranya merupakan KSM yang menjalankan usaha perdagangan umum, yang notabene tidak masuk kategori usaha yang produktif, yang tentu berdampak pada sustainabilitas pengembangan ekonominya dalam jangka panjang.

% Olahan % Perdagangan

Gambar 1.2 Prosentase Jenis Klasifikasi Usaha KSM PPMK

Yang kedua soal keterlibatan warga non PS-2 sebagai penerima manfaat BLM PPMK. Ketentuan umum di PNPM adalah bahwa penerima manfaat BLM adalah PS-2. Prosentase penerima manfaat BLM PPMK berdasarkan data manual yang dikumpulkan oleh KMP wil 1 adalah sebagai berikut:


5%

% PS 2

% NON PS2 93%

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat 5% warga non PS-2 yang memang tergabung di dalam KSM menikmati manfaat BLM. Keterlibatan warga non PS-2 dalam KSM seharusnya bukan penerima manfaat langsung BLM PPMK, tetapi sebagai mitra kerja, relawan atau fasilitator untuk mengarahkan warga PS-2 mempunyai kapasitas untuk berusaha dan berkembang.

Gambar 1.3 Prosentase penerima manfaat BLM PPMK

Data awal ini informasinya masih sangat minim, belum bisa menggambarkan secara mendalam dan utuh terkait perkembangan kelembagaan dan usaha KSM PPMK.Oleh karena itu masih dibutuhkan kegiatan monitoring untuk kajian lebih lanjut.

1.2

Tujuan

Tujuan dilaksanakannya monitoring ini adalah: 1. Untuk memperoleh gambaran informasi) secara umum tentang:

(data

dan

a. Perkembangan kelembagaan dan usaha KSM PPMK b. Dukungan Kelembagaan BKM & UPK dalam pendampingan PPMK c. Kapasitas dan Fasilitator

intensitas

pendampingan

Pengisian Kuesioner di KSM

2. Informasi yang diperoleh tersebut akan digunakan sebagai dasar bagi penguatan PPMK yang sudah berjalan dan memberikan rekomendasi kebijakan PPMK di masa mendatang

1.3

Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari monitoring ini adalah sebagai berikut: 1. Data dan Informasi mengenai : a. Pemahaman Tim Korkot, Tim Faskel, BKM, UPK, KSM tentang program PPMK b. Kondisi Kelembagaan dan usaha KSM PPMK c. Informasi peran BKM dalam pendampingan KSM dan kemitraan d. Informasi peran UPK dalam penerapan Skim PPMK e. Informasi Kapasitas dan Intensitas Pendampingan Faskel


2. Strategi penguatan bagi PPMK yang sudah berjalan 3. Rekomendasi Kebijakan Konsep Pengembangan PPMK dalam jangka panjang.

1.4

Metodologi

1.4.1 Obyek Monitoring 1. Untuk Penyebaran kuisioner: KSM 2. Untuk Kunjungan lapangan: a. FGD kepada Korkot dan Faskel b. FGD kepada BKM dan UPK c. Wawancara Semi Terstruktur kepada KSM

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

Pelaksanaan FGD di BKM

1. Penyebaran questionnaire. Dengan metode Multi stage Random Sampling yang dilakukan kepada seluruh provinsi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Diambil maksimum 10% dari jumlah KSM kelurahan sasaran PPMK di masing-masing provinsi, dengan perhitungan sebagai berikut:

No

Provinsi

1 NANGGROE ACEH DARUSALAM 2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 RIAU 5 KEPULAUAN RIAU 6 JAMBI 7 BENGKULU 8 SUMATERA SELATAN 9 BANGKA BELITUNG 10 LAMPUNG 11 BANTEN 12 DKI JAKARTA 13 JAWA BARAT 14 KALIMANTAN BARAT Total Nasional

Jumlah Kab/Kota

Jumlah Kelurahan

9 14 11 5 4 2 3 7 5 4 7 6 26 5 108

51 76 46 15 13 10 16 38 11 19 46 33 211 11 596

Jumlah KSM 247 325 217 71 103 43 80 142 44 91 204 150 936 53 2.706

10% 25 33 22 7 10 4 8 14 4 9 20 15 94 5 271

b. Penyebaran kuisioner di masing-masing provinsi harus memperhatikan: i. Keterwakilan setiap kota/kabupaten ii. Jumlah KSM PPMK di masing-masing kota/kabupaten c. Penyebaran Kuisioner ke tingkat korkot menjadi tanggung jawab TA PPMK dan TA Pelatihan, sedangkan di tingkat Kota/kab difasilitasi oleh korkot terkait. d. Jangka waktu penyebaran kuisioner selama 1 minggu.


e. Rekapitulasi hasil kuisioner dilakukan oleh TA Pelatihan dan TA PPMK di tingkat Provinsi (lihat jadwal) 2. Kunjungan Lapangan dilakukan dengan 2 (dua) metode sebagai berikut: a. Wawancara Semi Terstruktur. dilakukan kepada KSM b. FGD, dilakukan kepada : i. Korkot/Fasilitator ii. BKM& UPK

1.5

Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan adalah mengkomparasikannya dengan hasil kuisioner.

dengan

deskriptif

kualitatif

dan

kemudian


BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN


2.1 Langkah-langkah Pelaksanaan Kegiatan Sebagaimana diketahui, pelaksanaan kegiatan Monitoring PPMK dilakukan dengan dua (2 ) cara, yaitu Penyebaran Kuisioner dan Kunjungan lapangan. Secara umum, langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut: 1. Persiapan; Kegiatan ini dilaksanakanmulai tanggal23 Oktober sampai dengan 1 November 2013 dengan agendaperumusan rancangan kajian dan penyepakatan rancangan kajian beserta jadwal rinci pelaksanaan kegiatan di lapangan 2. Kunjungan Lapangan; Dilaksanakan mulai6 s.d 14 November 2013, dengan penugasan Tim ke 4 provinsi yaitu Jabar, Sulsel, Kalbar dan Sumbar. 3. Penyebaran Kuisioner; Dilakukan secara serentak penyebaran kuisioner ke 14 Provinsi dengan kegiatan kunjungan lapangan ke empat (4) provinsi yang dimulai pada tanggal 6 s.d 14 November 2013. 4. Penyusunan Laporan; Penyusunan laporan dilakukan hampir selama 1 bulan. Jadual pelaksanaan kegiatan Monitoring ini adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Jadwal Kegiatan Monitoring PPMK

No I 1 2

Persiapan Monitoring Penyusunan Rancangan Kajian Penyepakatan Rancangan Kajian

II 1

Kunjungan Lapangan Pelaksanaan kunjungan lapangan

Kegiatan

Tanggal 23 s.d 25 Oktober 2013 Advisory 28 Oktober s.d 1 All team November 2013 6 s.d 9 Nov 2013 11 s.d 14 Nov 2013

2 III 1

2 3 4 III 1 2

Penyusunan laporan Penyebaran Kuisioner Pengiriman surat, instrumen Kuisioner Format pengisian hasil Kuisioner tingkat provinsi ke KMW Penyebaran dan pengisian Kuisioner Input dan rekapitulasi data tingkat Provinsi Pengolahan data tingkat Pusat Pelaporan dan Rekomendasi Penyusunan Laporan Presentasi hasil Monitoring

Pelaksana

11 s.d 18 Nov 2013

Jabar : Tutuk Ekawati Sumsel: Budi Yana S Sumbar : Dikdik Herdiana Kalbar : Aisyah Achyar Tim (Adv,KMP) Team Leader KMP

04/11/2013

19-25/11/2013

TA PPMK,TA Pelatihan KMW dan Korkot TA PPMK, TA Pelatihan KMW, korkot dan tim faskel TA SIM dan TA PPMK KMP

20-27/11/2013 28-29/11/2013

Advisory,TA PPMK KMP Advisory

06-13/11/2013 14-17/11/2013


2.2 Penyebaran Kuisioner 2.2.1 Penentuan Sampel Kegiatan penyebaran kuisioner adalah salah satu metodologi yang dilakukan dalam rangka Monitoring PPMK. Penentuan sampel dilakukan dengan Multi stage Random Sampling, atau Sampel yang bertingkat terutama untuk memperluas jangkauan informasi yang ingin diperoleh. Tingkatan sampel ini bisa dilihat dengan: 1. Stage 1 yaitu dengan memilih masing-masing ± 10% dari jumlah KSM PPMK yang ada di masingmasing provinsi 2. Stage 2 yaitu dengan memilih sebaran kota/kabupaten di masing-masing provinsi tersebut, masing-masing KMW diberikan keleluasaan untuk menentukan sebaran kota/kabupaten tersebut. 3. Stage 3 yaitu dengan memperhatikan proporsi jumlah KSM di masing-masing kota/kabupaten yang telah dipilih, demikian halnya untuk ini, KMW diberi keleluasaan untuk menentukan proporsi jumlah KSM di masing-masing kota/kabupaten. Dari rancangan yang telah ditentukan, yaitu 10% jumlah KSM PPMK atau berjumlah sekitar 271 KSM, dalam pelaksanaannya jumlah sampel ini menjadi berkembang melebihi target yaitu mencapai 596 KSM. Dengan jumlah responden mencapai 597 orang yang terdiri dari 38% atau 228 orang Laki-laki dan 62% atau 369 orang perempuan. Tentu saja hal ini cukup menggembirakan sehingga cakupan KSM nya menjadi 22% dari total jumlah KSM PPMK sebanyak 2.706 KSM saat ini. Sehingga diharapkan sampel yang dipilih cukup representatif untuk menggambarkan kondisi KSM PPMK secara keseluruhan. 2.2.2

Langkah-langkah Penyebaran

Kuisioner 228, 38% 369, 62%

Laki-laki Perempuan

Penyebaran kuisioner dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. KMP mengirimkan surat kepada KMW dengan nomor : 308/KMP Wil.I/XI/2013 tertanggal 4 November 2013 yang antara lain berisi tentang: 2.

Gambar 2.1 Komposisi Jenis Kelamin Responden

a. Rancangan/KAK Monitoring PPMK b. Format rekapitulasi yang diisi olehTA PPMK di masing-masing wilayah/KMW dan diserahkan ke KMP untuk rekapitulasi secara nasional. 3. Pelaksanaan Penyebaran Kuisioner dilakukan melalui KMW sesuai jadwal pada tanggal 6 s.d 14 November 2013 secara serentak di 14 Provinsi dan menjangkau 206 Kecamatan dan 295 Desa/Kelurahan. TA PPMK Provinsi di setiap provinsi yang bertanggungjawab dalam penyebaran kuisioner ini.


4. Selanjutnya masing-masing TA PPMK Provinsi melakukan rekapitulasi data Kuisioner di masingmasing wilayah pada kurun waktu 14 s.d 25 November 2013 5. Data dari masing-masing KMW kemudian dikirim ke pusat pada kurun waktu 25-29 November 2013 dan kemudian dilakukan pengolahan data di tingkat pusat.

2.2.3 Data Responden Berdasarkan data kuisioner yang masuk, diketahui bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan di 14 provinsi, 108 kota/kabupaten, 206 Kecamatan dan 295 Desa/kelurahan. Dapat dikatakan sebarannya cukup merata di seluruh provinsi yang mewakili seluruh Lokasi sasaran PPMK di wilayah 1. Dari 596 KSM yang menjadi sasaran penyebaran kuisioner, jika dilihat dari jenis KSM maka KSM dengan kategori aneka usaha ada 343 KSM atau 58% yang dominan. Sedangkan KSM dengan kategori Usaha Sejenis ada 169 KSM atau 28% dan sisanya ada 84 KSM atau 14% adalah KSM yang masuk kategori Kelompok Usaha Bersama atau KUBE.

169, 28%

84, 14%

343, 58% Usaha Sejenis

Aneka Usaha

Bila dilihat dari jenis usahanya, maka untuk responden penyebaran kuisioner jenis usaha perdagangan/lain-lain ada 244 KSM atau41%. Satu hal yang cukup mengejutkan karena mencapai 41%, mengingat fokus utama pengembangan usaha PPMK adalah kelompok usaha produktif.

KUBE

Gambar 2.2 Komposisi Jenis KSM Responden

56, 9%67, 11%

244, 41%

229, 39% Primer

Jasa

Olahan

Perdagangan/ lain-lain

Sedangkan untuk KSM Usaha Olahan ada di 229 KSM atau 39%, dan ada 67 KSM jenis usaha jasa atau 11 % serta sisanya di 56 KSM jenis usaha primer atau 9%.

Gambar 2.3 Klasifikasi jenis usaha KSM Responden


Tabel 2.2 Rekapitulasi Data Penyebaran Kuisioner

No

PROVINSI

JML KAB/ KOTA

JML KEC

JML KEL

JENIS KSM USAHA SEJENIS

1

NANGGROE ACEH DARUSALAM

2

JUMLAH RESPONDEN

JENIS USAHA ANEKA USAHA

KUBE

TOTAL

PRIMER

JASA

OLAHAN

PERDAGANGAN / LAIN-LAIN

TOTAL

L

P

TOTAL

9

16

25

8

14

3

25

3

7

14

1

25

6

19

25

SUMATERA UTARA

13

23

50

7

41

3

51

7

2

11

31

51

15

36

51

3

SUMATERA BARAT

13

20

23

6

14

4

24

2

4

13

5

24

4

21

25

4

RIAU

7

8

12

10

11

21

7

2

9

3

21

6

15

21

5

KEPULAUAN RIAU

4

7

10

1

8

10

3

7

10

3

7

10

6

JAMBI

1

4

4

4

4

4

4

7

BENGKULU

3

9

10

8

SUMATERA SELATAN

7

9

12

9

BANGKA BELITUNG

3

3

3

10

LAMPUNG

4

6

9

5

10

6

21

11

BANTEN

7

15

26

4

26

4

34

12

DKI JAKARTA

5

11

11

1

10

3

14

13

JAWA BARAT

27

70

95

115

182

60

357

14

KALIMANTAN BARAT

5

5

5

3

2

Total Nasional

108

206

295

169

1

4

4

4

7

11

5

9

14

5

5

343

4

2

28

5 84

596

56

67

1

9

5

5

1

11

3

8

11

14

5

9

14

5

5

4

1

5

5

11

5

21

14

7

21

2

17

13

34

11

23

34

1

13

14

2

12

14

37

112

357

154

203

357

1

4

5

1

4

5

228

369

229

180

244


596

597

2.3 Kunjungan Lapangan Kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka Monitoring PPMK telah dilakukan pada tanggal 4 s.d 14 November 2013 di 4 provinsi yang dipilih. Pemilihan 4 provinsi ini didasarkan pada kinerja PPMK yang bersangkutan, yaitu: 1. Provinsi yang kinerja PPMK nya dianggap baik: a. Sumatera Barat dilakukan oleh Dikdik Herdiana Advisory b. Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Aisyah, TA Kunjungan lapangan Monitoring PPMK PPMK KMP wil 1 2. Provinsi yang kinerja PPMK nya dianggap masih belum memuaskan: a. Jawa Barat, dilaksanakan oleh Tutuk Ekawati, TA Pelatihan KMP wil 1 b. Sumatera Selatan, dilaksanakan oleh Budiyana S, Sub TA PPMK KMP wil 1 Kunjungan lapangan ini menjangkau 8 kota/kabupaten dengan cakupan 14 Desa/kelurahan dan jumlah KSM yang berhasil dikunjungi adalah 19 KSM dengan sebaran sebagai berikut: Tabel 2.3 Data kunjungan lapangan No

Tanggal

Pelaksana

1

6 s.d 9 Nov 2013

Tutuk Ekawati

Budiyana

2

11 s.d 14 Nov 2013

Aisyah

Dikdik Herdiana

Provinsi Jawa Barat

Sumatera Selatan

Kalimantan Barat

Sumatera Barat

Kota/ Kabupaten Kota Bandung

Kelurahan yang dikunjungi Jml Nama Kelurahan 1 Cikawao

Kab. Bandung

2

Kab. Bandung Barat Kota Palembang

1 4

1. Cukang genteng Kec Pasir Jambu 2. Desa CibodasKec. Pasir Jambu Desa Bojong Koneng Kec.Ngampran 1. Kel. Karang Anyar

Pontianak

2

2. 3. 4. 1.

Singkawang

2

Padang

2

Bukittinggi

2

Jumlah KSM 1 1

Kel. Talang Betutu Kel. Talang Jambe Kel. Sentosa Sungai Jawi

1 1 1 2

Batu Layang Pangmilang Setapuk Keci Padang Besi Koto Panjang Ikur Koto 3. Cimpago guguk Bulek 4. Belakang Balok

1 2 1 1 2

2. 1. 2. 1. 2.


1 1 1

1 1

Selain indepth interview di 19 KSM, masing-masing kunjungan lapangan juga melakukan FGD di tingkat BKM (14 BKM), dan di tingkat korkot di 8 Kota/Kabupaten, juga dilakukan wrap up meeting dengan seluruh tenaga ahli KMW di 4 provinsi tersebut. Berikut adalah agenda masing-masing anggota timMonitoring di masing-masing provinsi:

Tabel 2.4 Agenda Tim Monitoring di setiap provinsi Waktu Hari 1 10.00-12.00

Kegiatan

Media Bantu

Konsolidasi tim  Penyamaan persepsi dengan KMW dan korkot tentang desain monitring  Penyepakatan Lokasi dan jadwal pelaksanaan

TOR Kajian/monitoring Data PPMK

12.00– 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.30 15.30 – 16.00 16.00 - 18.00 Hari 2 08.00 – 09.00 09.00 – 10.30 10.30 – 12.30 12.30 – 13.30 13.30 – 14.00 14.00 – 15.30 15.30 – 16.00 16.00 - 18.00 Hari 3 08.00 – 09.00 09.00 – 10.30 10.30 – 12.30 12.30 – 13.30 13.30 – 14.30 14.30 – 18.00

Istirahat Perjalanan ke lokasi ke kelurahan 1 FGD kepada BKM dan UPK Istirahat WST kepada KSM

18.00 – 19.30 19.30 – 21.00

Istirahat Penyusunan laporan ringkas dan presentasi wrap up tingkat KMW

Hari 4 08.00 – 09.00 09.00 – 11.00 11.00 -....

Instrumen FGD BKM & UPK Instrumen WST KSM

Perjalanan ke lokasi kelurahan 2 FGD kepada BKM dan UPK WST kepada KSM Istirahat Perjalanan ke lokasi kelurahan 3 FGD kepada BKM dan UPK Istirahat WST kepada KSM



Perjalanan ke lokasi kelurahan 4 FGD kepada BKM dan UPK WST kepada KSM Istirahat Perjalanan ke kantor Korkot FGD tingkat Korkot dan faskel dan pembekalan

Perjalanan ke kantor KMW Presentasi dan pembahasan Kajian/monitoring awal Perjalanan Pulang

hasil


Instrumen FGD Korkot dan faskel

Bahan Presentasi


BAB III

ANALISIS DATA


3.1 Pemahaman Terhadap Program PPMK Untuk menggali pemahaman pelaku terhadap program PPMK tentu banyak hal yang bisa digali, akan tetapi yang paling penting untuk dilihat adalah substansi apa yang berhasil ditangkap pelaku dalam memahami program PPMK terutama dalam hal : 1. Maksud dan tujuan program PPMK 2. Konsep dasar 5 Asset sumber penghidupan 3. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan

3.1.1 Pemahaman Korkot dan tim faskel

Kegiatan FGD di tingkat Korkot

Melalui FGD di tingkat korkot bersama tim faskel, hampir di semua lokasi menunjukan bahwa program PPMK dipahami sebagai intervensi lanjutan dari PNPM Perkotaan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dana bergulir sebagai stimulannya.Tetapi pada umumnya merekamasih kurang memahami secara utuh maksud dan tujuan PPMK yang meliputi penguatan kelembagaan, usaha dan keberlanjutan KSM.Begitupun dengan Pentagonal Asset sebagai basis dari prinsip Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) yang merupakan konsep dasar PPMK, dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan PPMK. Sebagaimana diungkapkan oleh Askot MK Kota Bukittinggi bahwa:

Prinsip pemberdayaan dana bergulir dalam kelompok adalah agar masyarakat dipersiapkan untuk memiliki akses kepada perbankan. PPMK didesain agar meningkatkan penghidupan masyarakat, peningkatan perekonomian dan peningkatan usaha masyarakat. Shiddieqy, SE-Askot MK Kota Bukittinggi

Pemahaman yang masih belum cukup baik/jelas di lokasi-lokasi tersebut bisa terjadi mengingat: 1. Konsep PPMK yang berkali-kali berubah dari mulai konsep awalnya sustainable livelihood/Mata Pencaharian yang berkelanjutan, kemudian berubah menjadi Peningkatan Mata Pencaharian Kelompok (PMPK) dan terakhir disebut dengan program Peninghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) 2. Tidak seluruh fasilitator atau tim Korkot yang mendampingi lokasi PPMK menerima pelatihan tentang program PPMK. 3. Modul-modul pelatihan yang telah disusun kemungkinan belum memberikan porsi yang cukup dalam menjelaskan maksud dan tujuan PPMK, Pentagonal Assetserta langkah-langkah pelaksanaan kegiatan PPMK.


3.1.2 Pemahaman BKM dan UPK Di tingkat masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh BKM dan UPK yang notabene terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan program PPMK, pemahaman tentang program PPMK secara umum lebih pada aspek yg berkaitan dengan skim pinjaman bergulir, terutama dalam hal: 1.

2. 3. 4.

Pinjaman yang diberikan nilainya lebih besar daripada pinjaman reguler (maksimal 5 juta per Kegiatan FGD di tingkat Relawan anggota KSM Jangka waktu pinjaman yang lebih lama dan disesuaikan dengan karakteristik usahanya (jumlah penghasilan pada periode waktu tertentu dan kapasitas pengembalian). Jasa pinjaman yang lebih murah. 15 % dari nilai pinjaman KSM disisihkan sebagai tabungan KSM dan syarat pinjaman KSM.

Hal ini mungkin saja bisa terjadi karena beberapa penyebab antara lain: 1. Modul-modul atau materi pelatihan belum cukup diterjemahkan menjadi bahasa masyarakat yang lebih operasional 2. Metode penyampaian materi oleh tim fasilitator yang belum mampu ditangkap dengan mudah oleh BKM/UPK 3. Sosialisasi dan intensitas diskusi tentang konsep dan pelaksanaan PPMK dengan BKM masih relatif minim.

3.1.3 Pemahaman KSM Di tingkat KSM Pemahaman terhadap PPMK secara umum dipahami pada aspek pinjaman yang lebih besar daripada reguler, jangka waktunya lebih panjang , jasanya lebih murah dan tabungan KSM sebagai syarat pinjaman. Secara umum, PPMK dipahami secara teknis, seperti yang dikemukakan dalam pembahasan. Namun ada poin-poin penting yang muncul, antara lain : pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, kerjasama, peningkatan ketrampilan dan kemasan. Berikut beberapa komentar peserta FGD di tingkat masyarakat dan indepth interview KSM : “PPMK akan mendorong KSM lebih maju” “Bisa mendapatkan modal lebih besar, dari bank” “Bisa kerjasama dalam pelatihan dan pemasaran” “Bisa dilatih membuat kemasan yang lebih bagus” “Bisa dibantu membuat perijinan”


9 (2%)

Hal ini senada dengan hasil kuisioner yang menunjukan bahwa mereka cukup mengenal program PPMK, 90% responden mengatakan mereka mengetahui ada program PPMK.

590 (98%) a. Ya

b. Tidak

Gambar 3.1 Apakah mereka mengetahui ada program PPMK

37, 6%

37, 6% a. Ada

88% Responden juga mengatakan bahwa ada perbedaan antara PPMK danPNPM regular.

b. Sama saja c. Tidak tahu 525, 88%

Gambar 3.2 Apakah ada perbedaan antara PNPM reguler dengan perkotaan

50, 8% 107, 18% a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 442, 74%

Bila ditelusuri lebih jauh, maka perbedaan yang dimaksud terletak pada kegiatan dana bergulir saja (74%). Artinya KSM lebih memahami bahwa program PPMK identik dengan program dana bergulir yang lebih besar daripada dana bergulir di PNPM reguler.

Gambar 3.3 Apakah PPMK hanya dana bergulir saja

Hal ini logis saja terjadi mengingat masih minim pelatihan dan pendampingan terhadap KSM peserta PPMK, dan kapasitas masyarakat hanya bisa memahami bahwa konsep PPMK diterima sebagai dana bergulir semata. Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan modul pelatihan dan sosialisasi yang diberikan kurang bisa memahamkan konsep PPMK secara lebih operasional kepada masyarakat.


3.2 Proses Seleksi Sebelumnya patut diduga, kurang optimalnya pelaksanaan PPMK terjadi dikarenakan proses seleksi KSM untuk PPMK kurang berjalan dengan optimal, terutama dalam hal pemilihan KSM yang benar-benar sesuai kriteria PPMK. Akan tetapi fakta lapangan justru menunjukan bahwa proses seleksi telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan tatacara seleksi yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis Seleksi PPMK.

Kegiatan seleksi pemilihan KSM

3.2.1 Pemahaman proses Seleksi di tingkat Korkot dan Faskel Pada umumnya tim korkot dan fasilitator bisa menjelaskan dengan cukup baik proses seleksi yang sudah dilakukan, yaitu : (a) Kriteria KSM yang dipilih mengacu pada aspek kelembagaan dan usaha KSM terkait (b) tahapan pelaksanaan seleksi KSM mulai dari tingkat KSM sampai dengan tingkat kota/kabupaten (c) serta rata-rata terpilih 5 KSM. Sebagian besar mereka masih kurang memahami tentang batasan KSM Produktif. Di Kota Bukit tinggi pemahaman tim korkot masih mempertanyakan konsep usaha produktif bahwa “usaha produktif itu bukan semata-mata olahan, yang penting soal pembelajaran jiwa entrepreneurship, sehingga walaupun usaha dagang sekalipun sepanjang memiliki jiwa entrepreneurship dan menghasilkan banyak penghasilan maka itu disebut produktif”. Akan tetapi secara umum tahapan seleksi bisa dijelaskan dengan gamblang oleh tim korkot dan faskel serta dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukungnya.

3.2.2 Pemahaman Proses Seleksi di tingkat BKM dan UPK Pemahaman proses seleksi di tingkat BKM dan UPK sudah cukup baik. Mereka mampu menjelaskan proses seleksi KSM untuk program PPMK secara rinci dan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi PPMK, mulai dari kriteria KSM, penyusunan proposal KSM, survey kepada KSM, sampai penetapan seleksi yang di tanda-tangani oleh unsur terkait. Ilustrasi berikut dapat menggambarkan bahwa rata-rata proses seleksi dilakukan dengan sangat cermat dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.


Ada Proposal

Foto Usaha

Diketahui seluruh pihak

Format penilaian

Gambar 3.4 Dokumentasi Proses Seleksi

Namun begitu, ada yang merasa sudah paham dengan batasan usaha produktif, akan tetapi implementasinya yang tidak selalu mudah, seperti yang dituturkan UPK di Pangmilang - Kalimantan Barat. Hal senada juga dikemukakan oleh UPK lain serta faskel di Kalimantan Barat. Kami paham tentang usaha produktif, akan tetapi tidak mudah untuk mendapatkan KSM yang mempunyai usaha produktif. Oleh karena itu, adakalanya kami memilih beberapa orang yang berasal dari berberapa KSM, untuk kemudian digabungkan menjadi satu KSM yang produktif. (UPK Pangmilang-Singkawang, Kalimantan Barat)

3.2.3 Pemahaman proses seleksi di tingkat KSM Agak berbeda dengan yang diperoleh di KSM, bahwa KSM kecenderungannya terlibat pada saat akhir-akhir seleksi, karena pada tahap awal BKM dan UPK memilih KSM dengan data yang dimiliki oleh BKM atau UPK. Walaupun seluruh KSM menyadari bahwa mereka terpilih karena sebelumnya perguliran dana yang diterima dari PNPM yang reguler berjalan dengan sangat baik, kemudian menyusun proposal yang dibimbing oleh UPK dan faskel ekonomi.Artinya KSM sendiri sadar bahwa


terseleksinya mereka mendapat program PPMK juga karena prestasi yang mereka peroleh selama ini, bukan atas pemilihan sepihak. 27, 5% 42, 7%

7, 1%

a. Tahunya sudah terpilih b. Ditunjuk oleh lurah/aparat lainnya

522, 87%

c. Ada survey dari tim kelurahan mengisi formatdinilai-terpilih d. Tidak tahu

Hal ini senada dengan hasil kuisioner di tingkat KSM yang menunjukan informasi bahwa 87% (522 KSM) mengatakan proses seleksi dilakukan melalui tim survey dari tingkat desa/kelurahan, dan mengisi formatformat yang telah ditentukan.

Gambar 3.5 Proses seleksi yang terjadi

4, 1%

a. Kelurahan, BKM dan fasilitator dan atau salah satunya

15, 2%

b. Lainnya

c. Tidak tahu

97% (579 KSM) mengatakan bahwa penetapan seleksi benar-benar diketahui oleh Desa/Kelurahan, BKM dan juga fasilitator (sesuai dengan petunjuk teknis seleksi PPMK).

579, 97%

Gambar 3.6 Dokumen Penetapan seleksi PPMK

3.3 Ketepatan Sasaran Sebagaimana disampaikan di pendahuluan laporan ini, isu ketepatan sasaran menjadi isu yang penting, karena menurut data ada sekitar 5% penerima BLM PPMK disinyalir bukan termasuk orang miskin atau tidak terdaftar di PS-2. Ketepatan sasaran ini digali dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1. Apakah penerima manfaat BLM masuk dalam daftar PS-2 2. Jumlah KSM penerima manfaat di setiap kelurahan (Minimal 5 KSM per kelurahan) 3. Apakah KSM penerima manfaat itu menjalankan usaha dan usaha produktif?

3.3.1 Ketepatan Sasaran Menurut Tim Korkot dan Tim Faskel Dari diskusi-diskusi bersama tim korkot dan faskel, hampir di semua lokasi menyepakati bahwa seluruh sasaran penerima manfaat BLM ini adalah warga miskin yang terdaftar dalam PS-2, dan hal itu bisa dibuktikan dengan dokumen daftar PS-2 yang terdapat dalam PJM Pronangkis.


Rata-rata jumlah KSM penerima BLM PPMK adalah 5 KSM dan memiliki usaha yang umumnya merupakan usaha produktif. Secara umum Pemahaman korkot dan tim faskel dalam hal ketepatan sasaran adalah sebagai berikut: (1) Mereka memahami jumlah KSM yg mendapatkan BLM, disertai bukti-bukti dokumen yang cukup (2) Mereka memahami bahwa Penerima BLM harus memiliki usaha produktif sesuai definisi yang mereka fahami (3) Penerima BLM pada umumnya dipahami harus merupakan warga KK miskin yang terdaftar dalama PS-2

Kegiatan diskusi bersama Korkot dan Faskel

3.3.2 Ketepatan Sasaran Menurut BKM dan UPK Demikian halnya menurut BKM dan UPK. Melalui diskusi bersama mereka, untuk pertanyaan yang sama soal ketepatan sasaran, diperoleh informasi bahwa pada umumnya seluruh daftar KK miskin penerima manfaat BLM PPMK adalah yang terdaftar dalam PS-2, bisa dibuktikan juga dengan dokumen pendukungnya. Sedangkan untuk jumlah KSM rata-rata sudah minimal 5 KSM di setiap desa/kelurahan kecuali di Palembang dan Bukittinggi beberapa masih terealisasi untuk 4 KSM saja. Soal ketepatan sasaran juga bisa digambarkan selalu menyertakan no register KK miskin (lihat lingkaran merah) PS-2 dalam proposal KSM terkait sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.7 Identifikasi PS-2 dalam Dokumen Seleksi

Hanya di Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi yang pada saat wawancaran mendalam tidak berhasil menunjukan kesesuaian data penerima manfaat BLM PPMK dengan daftar PS-2 yang ada, dikarenakan data PS-2 yang ada belum disesuaikan dengan kondisi terakhir di lapangan.


3.3.3 Ketepatan Sasaran Menurut KSM Melalui FGD bersama KSM di hampir semua KSM yang dilakukan wawancara mendalam, mereka pada umumnya adalah juga KK miskin yang terdaftar dalam PS-2, dan dapat dilihat di dokumen PS-2 yang ada. Untuk pengajuan pinjaman juga rata-rata mereka mengisi proposal atau form yang disedikan oleh UPK dan dibantu pengisiannya oleh UPK, artinya seluruh pengajuan dan juga realisasinya atas kesepakatan antara UPK dan KSM terkait. Tidak ditemukan adanya pemotongan dana oleh UPK terkait, kecuali dana tanggung renteng dan dana tabungan kelompok yang rata-

ratadisimpan di rekening KSM yang buku rekeningnya di simpan di UPK. Seluruh dana pinjaman PPMK memang digunakan untuk penambahan modal usaha KSM terkait. Semua peserta diskusi mengakui telah membuat proposal, namun sebagian besar menyatakan sulit untuk mengisinya, dan masih sangat bergantung pada fasilitator. Format proposal yang saat ini digunakan masih ada bagian-bagian yang dianggap belum membumi. Untuk itu, ada usulan untuk menyesuaikan format proposal dengan hal-hal yang lebih sederhana dan praktis. “Proposal masih sulit untuk KSM, bagaimana kalau format disesuaikan?” (Tanya salah seorang Faskel di Singkawang)

25, 4%

9, 2% a. Ya b. Tidak

Hal ini sejalan dengan hasil penyebaran kuisioner yang menunjukan bahwa 94% KSM menyusun proposal untuk mengakses dana PPMK

c. Tidak tahu 564, 94%

Gambar 3.5 Apakah KSM Menyusun Proposal 1, 0% 71, 12%

1, 0%

a. Untuk modal usaha saja b. Untuk modal

usaha dan Gambar 3.8 Apakah KSM Menyusun Proposal kebutuhan keluarga 526, 88%

c. Untuk kebutuhan keluarga saja

Akan halnya penggunaan dana PPMK, hampir seluruh KSM rata-rata mengatakan bahwa 88% (526 ) KSM menggunakan dana tersebut murni untuk kebutuhan modal usaha saja, ada sekitar 12% menggunakannya selain untuk usaha juga untuk kebutuhan keluarga.

Gambar 3.9 Penggunaan dana PPMK oleh KSM

Sepanjang bahwa itu sudah menjadi komitmen antara mereka maka tentu hal ini sulit dihindari, yang penting mereka bisa menggunakan segenap potensi usahanya agar kreditnya tetep lancar.


Sebagian besar KSM menggunakan pinjaman PPMK untuk membeli peralatan, sehingga serta merta akan menaikkan asset dan juga omzet. Meskipun,sebagian kecil masih ada yang digunakan untuk keperluan konsumtif. “Uang lima juta dari PPMK, saya gunakan untuk membeli suri (mesin tenun). Sebelumnyasaya hanya mempunyai satu suri, sekarang mempunyai dua suri. Dengan adanya tambahan suri, maka pendapatan saya pun meningkat dua kali lipat” (Ibu Suliyah, KSM Mekar, Batu Layang-Kota Pontianak-Kalimantan Barat)

“Saya tadinya hanya jualan di meja, sehingga dagangan kena debu dan tidak menarik bagi konsumen. Setelah dapat pinjaman PPMK, kami belikan gerobak yang pakai kaca, penghasilan saya jadi meningkat. Karena saya bisa berjualan lebih lama dan lebih menarik bagi konsumen” (Sutrisno, KSM Usaha Mulya, Kelurahan Sungai Jawi-Kota Pontianak-Kalimantan Barat).

40, 7%

a. Ya b. Tidak

558, 93%

Ketika ditanyakan apakahada pemotongan dana oleh UPK atau BKM untuk kebutuhan tersebut, 93% KSM (558) mengatakan tidak ada pemotongan dana, sisanya mengatakan ada pemotongan, akan tetapi melalui indepth interview diperoleh informasi bahwa pemotongan tersebut untuk dana tanggung renteng, tabungan kelompok dan administrasi (seperti biaya materai dll) yang hampir sebagian besar masih dikelola oleh UPK.

Gambar 3.10 Apakah terjadi pemotongan dana PPMK.

3.4 KSM Bagian yang terkait dengan KSM adalah bagian yang sangat penting, mengingat implementasi PPMK, keberhasilan dan kekurangannya ada di KSM sebagai wadah peningkatan penghidupan yang berkelanjutan untuk masyarakat.Sebagaimana tujuan dalam PPMK, yaitu agar Menguatkan “kelembagaan dan kegiatan usaha KSM secara mandiri dan berkesinambungan yang berorientasi pada peningkatan penghidupan masyarakat miskin (sustainable livelihood)”. Maka hal yang akan dikaji di KSM ini setidaknya ada 2 hal: 1. 2.

Kondisi Kelembagaan KSM Kondisi Usaha KSM


Dari 2 (dua) hal ini akan diketahui apakah tujuan PPMK seperti tersebut di atas sudah dapat dicapai atau belum, dan bilamana masih ada hal-hal yang belum berhasil, harus pula diketahui dalam hal apa, agar dapat dilakukan penguatan kepada KSM tersebut.

3.4.1 Kelembagaan KSM Untuk mengkaji tentang kondisi kelembagaan KSM ini ada beberapa pertanyaan kunci yang dipergunakan untuk menggalinya, yaitu: 1. Tentang apakah KSM tersebut memiliki struktur organisasi yang jelas 2. Apakah KSM tersebut memiliki aturan main di dalam kelompok 3. Apakah KSM menjalankan tabungan kelompok 4. Apakah KSM rutin mengadakan pertemuan antara anggota, untuk membahas permasalahan diantara anggota 5. Apakah KSM menjalankan pembukuan kelompok 6. Dana Apakah KSM terkait sudah berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk penguatan kapasitas kelompok tersebut. Kegiatan diskusi kelembagaan di tingkat KSM

3.4.1.1 Struktur Organisasi KSM

Struktur organisasi dalam sebuah lembaga memang bukan merupakan hal yang terpenting, akan tetapi bisa menjadi indikasi bahwa lembaga tersebut memiliki tata kelola organisasi yang baik. Termasuk dalam KSM di program PPMK, maka keberadaan struktur organisasi KSM merupakan hal yang penting, karena akan menunjukan ada pembagian tugas yang jelas, ada penanggung jawab, ada organisasi dalam bekerja,dll. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka bilamana suatu saat nanti KSM akan mengelola kegiatan yang jauh lebih besar, pengelolaan kegiatan menjadi lebih terorganisir dan terutama bila akan melakukan kerjasama dengan pihak lain, maka struktur organisasi dapat menunjukan bahwa ada orang yang bertangung jawab dalam pengelolaan pekerjaan.

8, 1%

14, 3%

a. Ada b. Tidak ada c. Tidak tahu 575, 96%

Pada umumnya KSM telah memiliki struktur organisasi yang jelas, 96% (575) KSM yang di survey dalam kuisioner menyatakan memiliki struktur organisasi yang jelas dan dapat menyebutkan satu persatu nama pengurusnya, ada sekitar 4% yang menyatakan tidak ada dan tidak tahu.

Gambar 3.11 Adanya struktur organisasi dalam KSM


Dalam indepth interview dapat diketahui bahwa pada umumnya KSM memang merupakan KSM yang relatif “baru”, terutama pada saat akan masuk dalam proses seleksi KSM. Anggota KSM berasal dari gabungan beberapa anggota KSM dari kegiatan regular yang kreditnya lancar, beberapa masih merupakan anggota KSM yang sama dengan regular.

2, 1%

2, 0%

a. Kenal b. Tidak kenal c. Tidak tahu 594, 99%

Ketika ditelusuri lebih jauh apakah masingmasing anggota KSM ini bisa menyebutkan satu persatu siapa yang menjadi pengurus organisasi ini, pada umumnya KSM dapat menyebutkannya, dan apakah mereka mengenal satu dengan yang lain maka 99% (596) KSM menyatakan mengenal satu dengan yang lainnya.

Gambar 3.12 Apakah antar anggota KSM saling mengenal

3.4.1.2 Aturan Main KSM Inti dari kelembagaan sebuah KSM adalah aturan main, dia adalah pengikat modal social dalam KSM itu sendiri, dengan demikian KSM memiliki arahan dan juga pedoman bersama dalam menjalankan roda organisasi KSM terkait. 20, 4% 8, 1% 151, 25%

a. Ada tertulis b. Ada tidak tertulis c. Tidak ada

418, 70%

Dari hasil kuisioner pada umumnya KSM yang terkait, telah memiliki aturan bersama, akan tetapi baru 70% (418) KSM menyatakan aturan bersama ini ada dan tertulis, 25% (151) KSM menyatakan ada tapi tidak tertulis dan sisanya menyatakan tidak ada dan tidak tahu.

d. Tidak tahu

Gambar 3.13 Keberadaan aturan main di dalam KSM

Aturan bersama berdasarkan jawaban responden sangat variatif dan bila dikelompokan menjadi 4 isu: 1. 2. 3. 4.

Umum: seperti visi misi, kerjasama, saling tolong Dana bergulir: seperti waktu pembayaran, sanksi jika terlambat, tanggung renteng, jasa pinjaman, jaminan dll Tabungan Pertemuan kelompok


Aturan sanksi bagi yang menunggak sangat variatif, diantaranya: 1. 2. 3. 4. 5.

Mengutip hasil kebun Menyita barang Mengumumkan di mushola Dikelurkan dari kelompok Membayar denda.

Demikian halnya dalam indepth interview diketahui bahwa memang mereka memiliki aturan main tapi lebih banyak tidak tertulis, biasanya hanya ditulis tangan. Aturan tertulis masih sangat sederhana seperti aturan tertulis dalam ilustrasi berikut:

Gambar 3.14 contoh aturan main sederhana KSM

3.4.1.3 Tabungan KSM Dalam konsep Sustainability livelihood, maka kebiasaan menabung adalah jiwanya. Agar setiap anggota KSM mampu mengelola keuangannya secara bijak, tidak berperilaku konsumtif termasuk juga membangun kebersamaan dengan anggota KSM yang lain. Kebiasaan menabung dalam KSM ini di program PPMK nampaknya merupakan suatu keharusan, walaupun pada awalnya harus dipaksakan terlebih dahulu, akan tetapi pelan tapi pasti hal ini menjadi kebiasaan rutin yang melembaga di tingkat KSM sendiri. 48, 8%

3, 1%


91% (545) KSM hasil kuisioner mengatakan bahwa ada tabungan di tingkat KSM, 8% nya mengatakan tidak ada dan 1% mengatakan tidak tahu.Ini menunjukan bahwa tabungan di tingkat KSM sudah menjadi suatu keharusan. Walaupun dengan besaran yang berbeda

Gambar 3.15 Adanya tabungan di KSM


sesuai dengan kesepakatan antar anggota sendiri dan juga dengan UPK, sebagaimana di ilustrasikan dalam grafik berikut:

120, 20%

29, 5%

a. Kesepakatan anggota b. Ketua KSM c. UPK

3, 1%

Kesepakatan tabungan ini baik di dalam kelompok maupun dana tanggung renteng 74% (435) KSM menyatakan disepakati diantara anggota sendiri, 20% ditentukan oleh UPK.

d. Lainnya 435, 74% Gambar 3.16 Kesepakatan besaran tabungan KSM

Tabungan dalam konteks ini masih dipahami sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari UPK yang besarannya miniml 15% dari nilai pinjaman. Dan memang ditemukan pada umumnya pengelolaan tabungan tidak di KSM melainkan di titipkandi UPK, lebih dikarenakan KSM tidak ingin terlalu repot mengurus administrasi tabungan di bank, hal ini yang memang harus dikoreksi agar menjadi spirit membangun kebiasaan menabung di tingkat kelompok. Keberadaan tabungan di UPK ini yang di beberapa tempat menjadi riskan dan menjadi pertanyaan UPK seperti di Belakang Balok Bukit tinggi apakah boleh digulirkan kembali atau tidak. 3.4.1.4 Pertemuan Rutin KSM Pertemuan rutin di tingkat KSM merupakan cerminan dari kohesifitas social antar anggota KSM sendiri, ini juga yang dapat menunjukan apakah KSM memiliki kelembagaan yang baik atau tidak. Dari hasil kuisioner diketahui bahwa ada pertemuan rutin di KSM tapi jumlahnya masih sangat minim rata-rata 57% (341) KSM menyatakan pertemuannya minimal sebulan sekali, 32 % (191) KSM menyatakan tidak tentu pertemuannya dan sisanya menyatakan seminggu sekali dan tidak pernah.

22, 4%

43, 7%

191, 32%

a. Seminggu sekali b. Sebulan sekali c. Tidak tentu d. Tidak pernah

341, 57%

Dalam indepth interview terungkap bahwa memang pertemuan rutin ini masih sangat minim, mengingat seperti disampaikan di muka, antar anggota KSM yang baru

dibentuk, baru saling mengenal ketika ada PPMK dan rata-rata dilakukan sekali dalam sebulan. Hal-hal yang dibahas pun masih relatif minim terutama dalam hal pengangsuran saja. Sementara pertemuan rutin dalam konteks membangun kelembagaan dan pengembangan kapasitas KSM masih sangat minim.

Gambar 3.17 Pertemuan rutin dalam KSM


3.4.1.5 Pembukuan kelompok dan usaha KSM

219, 37%

20, 3%


Gambar 3.18 Pembukuan kelompok

Pencatatan keuangan/pembukuan di dalam KSM sangatlah penting, hal ini yang bisa menjamin apakah pengelolaan keuangan dalam KSM berlangsung tertib dan terjamin transparan serta akuntabel. Hal ini mutlak diperlukan bila KSM ingin menjadi organisasi usaha yang besar dan akan menjalin kemitraan dengan pihak lain. Sayangnya memang saat ini KSM yang ada masih bersifat tradisionil, baru 60% (359) KSM menyatakan ada pembukuan di tingkat KSM, 37% (219) KSM menyatatakn tidak ada pembukuan kelompok, serta sisanya 3% menyatakan tidak tahu.

Dalam indepth interview juga terungkap bahwa pembukuan kelompok yang dimaksud masih sebatas, seperti buku angsuran dan buku tabungan kelompok, belum menyentuh hal yang lain, misalnya soal penggunaan dana tabungan kelompok, dll. Seperti ilustrasi pembukuan kelompok dalam gambar:

Gambar 3.19 Contoh Pembukuan Sederhana Kelompok

Secara umum, pembukuan di tingkat UPK sudah cukup memadai, sesuai dengan standar. Namun untuk pembukuan usaha KSM masih sangat sederhana. Pembukuan usaha KSM secara umum berupa catatan uang masuk dan uang keluar (cashflow). Namun begitu, ada pembelajaran yang menarik di Kelurahan Batu Layang-Kota Pontianak, pembukuan mereka sudah cukup rapih, bisa sampai muncul keuntungan. Bagi anggota KSM yang belum bisa menulis, mereka menggunakan kode atau alat yang hanya bisa dipahami oleh mereka masing-masing. Misalnya, benang merah artinya 100 ribu, benang hitam 50 ribu, dst. (Namun sayangnya, ketika kami hendak melihat contoh lambang-lambang itu, beliau keberatan, malu katanya).


“Kami tidak bisa menulis, sehingga tidak bisa membuat pembukuan. Namun kami bisa tahu berapa uang yang sudah dibelanjakan, dan berapa keuntungan pada bulan ini. Kami menghitung dengan cara kami sendiri. Adakalanya dengan benang, ada kalanya membuat coretan di kelander atau di tembok” ( KSM Mekar, Batu Layang-Kota Pontianak-Kalimantan Barat)

33, 6%

273, 46%

a. Ada b. Tidak ada c. Tidak tahu

288, 48%

Gambar 3.20 Pembukuan usaha anggota kelompok

Sedangkan untuk pembukuan usaha, jauh lebih minim lagi, malah lebih dominan 48% (288) yang menyatakan tidak ada pembukuan usaha anggota KSM, hanya 46% menyatakan ada, selebihnya menyatakan tidak tahu. Hal ini tentu cukup memprhatinkan, artinya bila ingin menjadi suatu alat untuk mendorong keberlanjutan, maka KSM terkait masih belum cukup memiliki kapasitas untuk jauh lebih berkembang. Berdasarkan hasil indept interview secara umum pembukuan usaha berupa catatan uang masuk dan keluar (cash flow).

3.4.1.6 Kemitraan KSM Satu hal lagi yang penting untuk melihat sejauh mana KSM terkait memiliki kapasitas kelembagaan yang cukup adalah soal membangun kemitraan. Terjalinnya kemitraan dengan pihak lain adalah indikasi penting apakah KSM ini memiliki kapasitas kelembagaan yang cukup kuat atau tidak. Hanya dengan inilah KSM bisa mendapatkan trust dari pihak lain. Bahkan di dalam jenjang kemandirian menurut Steven Covey, Kesalingbergantungan adalah jenjang kemandirian yang paling tinggi. Dari hasil kuisioner diketahui bahwa 59% (354) KSM menyatakan tidak pernah melakukan kegiatan kemitraan dengan pihak lain 38% (226) KSM menyatakan pernah, sisanya menyatakan tidak tahu. Jelas hal ini menunjukan bahwa kondisi kelembagaan KSM yang ada saat ini belum memiliki kapasitas kelembagaan yang cukup untuk itu.

17, 3% 226, 38% a. Pernah b. Tidak pernah c. Tidak tahu 354, 59%

Dan kalaupun ada kegiatan kemitraan dengan pihak lain maka, 48% diantaranya menyatakan kemitraannya dalam hal penambahan modal, 23% dalam hal pelatihan dan 29% dalam bentuk kemitraan yang lain. Dalam indepth interview terungkap bahwa masih minimnya kemitraan yang dilakukan karena memang kapasitas kelembagaan KSM terkait masih belum bisa menjalin

Gambar 3.21 Kemitraan KSM dengan pihak lain


kerjasama dengan pihak lain, serta skala usaha yang masih relatif kecil, artinya belum ada tuntutan untuk bekerjasama dengan pihak lain, serta memang masih minim fasilitasi dari BKM atau UPK yang membinanya. Dalam aspek yang lain hal ini akan terungkap.

3.4.2 Kondisi Usaha KSM 78, 23% 97, 29% a. Pelathan b. Penambahan modal c. Lainnya 158, 48%

Gambar 3.22 Jenis Kemitraan KSM dengan pihak lain

Yang ingin dilihat kondisi usaha KSM PPMK saat ini adalah apakah intervensi PPMK pada KSM dapat memberikan peningkatan omzet usaha KSM dalam sebulan dan kendalakendala usaha yang ada di KSM saat ini.Pada umumnya KSM yang disurvey mengatakan ada peningkatan omzet KSM antara sebelum mendapatkan intervensi PPMK dan setelah mendapatkan intervensi PPMK.Intervensi PPMK dalam hal ini memang masih lebih dominan di modal usaha KSM.

Variasi usaha KSM sebagaimana tersebut di data di awal adalah 229 KSM atau 39% jenis usaha produk olahan, 67 KSM/11%jenis usaha jasa, 56 KSM/9%jenis usaha primerdan 244 KSM/41%adalah perdagangan umum, dengan omzet yang sangat bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah dan jelas rata-rata menunjukan peningkatan omzet sekitar 11% s.d 40% dari omzet penghasilan setelah mendapatkan program PPMK, artinya modal usaha yang relatif lebih besar memberikan juga dampak pada penghasilan KSM bersangkutan.

32, 5% 207, 35%

227, 38%

a. Di lingkungan kelurahan b. Tingkat kecamatan c. Tingkat Kab/Kota

132, 22%

d. Lebih dari tingkat provinsi

Dari aspek pemasaran, sebagian besar memang skala usaha atau lingkup pemasaran KSM masih di sekitar kelurahan saja (38%), 22% di level kecamatan 35% di level kabupaten/kota, dan hanya 5% yang sudah menembus level provinsi. Hal ini berarti menunjukan sebenarnya usaha KSM masih memiliki prospek untuk berkembang lebih besar lagi.

Gambar 3.23 Lingkup pemasaran KSM


a. Bahan baku

94, 16% 41, 7% 33, 5% 12, 2%

b. Proses produksi c. Kualitas produk d. Pemasaran

204, 34%

e. Permodalan 212, 36%

f. Lainnya

Sedangkan bila dilihat dari kendala usaha KSM terkait, saat ini juga cukup bervariasi, kendala terbesar 36% (212) KSM menyatakan di aspek pemasaran, kendala terbesar kedua di aspek permodalan (34%), sisanya di bahan baku, proses produksi, kualitas produk,dll. Hal ini lah yang nanti akan menjadi titik berat untuk peningkatan kapasitas KSM agar usaha KSM makin meningkat.

Gambar 3.24 Kendala usaha KSM

3.5 UPK Hal lain yang juga dikaji dalam KSM kali ini adalah soal keberadaan UPK, karena maju tidaknya KSM juga terkait dengan kapasitas kelembagaan UPK yang mendampinginya. Untuk menggali informasi ini, hanya dilakukan melalui proses FGD baik di tingkat konsultan maupun di BKM/UPK sendiri.

3.5.1 Kelembagaan UPK Pada umumnya UPK karena sudah mengelola kegiatan dana bergulir yang cukup lama, telah memiliki pola kerja yang cukup baik. Rata-rata adalah personil yang sudah teruji baik kapasitasnya, loyalitasnya, dedikasinya dalam mendampingi seluruh KSM.Semua sistem yang dikembangkan telah berjalan dengan optimal.Jumlah personil UPK variatif berjumlah antara 1-3 orang, tetapi belum ada pembagian tugas jelas (antara Manajer, pembuku, kasir dan juru tagih) Insentif UPK juga masih sangat minim, baru berkisar antara 100 s.d 750 rb rupiah per bulan, angka yang sangat kecil dan juga wajar jika kemudian turn over di tingkat UPK sangat tinggi. Untuk kondisi yang sedemikian maka jelas waktu untuk pendampingan kepada KSM terutama untuk pengembangan kapasitas kelembagaan dan usaha KSM tidak berjalan secara efektif. Rata-rata UPK hanya bisa mendampingi KSM dalam kurun waktu 1 (satu bulan) sekali, itupun utamanya baru sebatas penagihan saja. Hanya beberapa tempat seperti di Campago guguk Bulek, Kondisi UPK relatif lebih baik, mengingat perputaran modal yang sudah mencapai 200 juta ke atas, sudah memiliki secretariat UPK sendiri, salary yang relatif lebih besar, dihitung 30% dari jasa, sehingga salary UPK bisa mencapai 1 juta rupiah lebih dalam satu bulan, sebagaimana ilustrasi Sekretariat UPK berikut:


Gambar 3.25 Sekretariat UPK Kelurahan Campago Guguk Bulek Bukit tinggi

3.5.2 Skim Kredit UPK Pada umumnya skim kredit UPK untuk program PPMK berbeda dengan reguler, antara lain dari sisi: 1. Jumlah pinjaman maksimum adalah 5 juta rupiah per orang 2. Jumlah cicilan dan Jangka waktu pinjaman sudah cukup bervariasi disesuaikan dengan karakteristik usahanya, jangka waktu pinjaman rata-rata minimum 10 bulan dan ada juga yang 24 bulan 3. Bunga pinjaman yang relatif lebih murah, rata-rata hanya 1% per bulan. 4. Sedangkan untuk frekwensi cicilan secara umum setiap bulan sekali, tidak peduli karakteristik usahanya apa, hal ini terjadi semata-mata hanya untuk mempermudah rekapitulasi di tingkat UPK, mengingat pencatatan yang masih manual dan jumlah personil yang relatif sedikit.Berdasarkan hasil indept interview hanya ada beberapa aja yang menerapkan pinjaman dengan pengembalian tidak setiap bulan misalnya di Kel Talang Betutu Kota Palembang untuk KSM Batu bata dan di Kel. Talang Jambe Kota Palembang untuk KSM Pertanian pengembaliannya setiap 3 bulanan menyesuaikan dengan karakter pola penghasilannya KSM. Begitu juga dengan KSM dan peserta PPMK di Kabupaten Bandung, sudah menerapkan pola angsuran pinjaman berdasar waktu dari usahanya ( harian, mingguan maupun bulanan).

7%

4%

a. Harian

11%

b. Mingguan 20%

58%

c. Bulanan d. Musiman

Berdasarkan hasil survey bahwa pola penghasilan KSM 58 % diperoleh harian, 20 % mingguan, 11% bulanan, 7 % musiman dan 4% lainnya.

e. Lainnya

Gambar 3.26 Pola periode penghasilan KSM


3%

1%

2% 3%

Sementara secara umum frekwensi angsuran pinjaman KSM ke UPK 91% bulanan, 3% mingguan, 3% musiman, 2% harian dan 1% lainnya.

a. Harian b. Mingguan 91%

c. Bulanan d. Musiman e. Lainnya

Gambar 3.27 Frekwensi Angsuran Pinjaman KSM ke UPK

Maka korelasi antara pola periode penghasilan KSM yang mayoritas (58%) harian belum sesuai dengan frekwensi angsuran pinjaman KSM ke UPK yang mayoritas (91%) bulanan. Hal ini terungkap dalam indepth interview bahwa: 1. Khusus untuk KSM harian, pada umumnya mereka lebih memilih untuk menyimpan penghasilan harian mereka terlebih dahulu baik di individu maupun KSM untuk kemudian menyerahkannya kepada UPK setiap bulan. Alasan mereka lebih kepada alasan praktis, karena bisa setiap hari harus disetor ke UPK akan cukup merepotkan. 2. Sedangkan di tingkat UPK sendiri, lebih memilih untuk mengumpulkan setoran pinjaman secara bulanan, dikarenakan belum memiliki instrumen yang dapat mengakomodir setoran pinjaman harian dan juga tenaga pembukuan yang masih terbatas.

Ke depan harus dipersiapkan instrumen yang cukup serta penambahan sumberdaya, sehingga dapat mempermudah UPK untuk mengelola kredit dengan system pembayaran cicilan yang variatif sesuai dengan karakteristik periode penghasilan KSM yang variatif meliputi harian, mingguan, bulanan dan musiman. Usaha kerajinan anyaman daur ulang

3.5.3 Pembukuan UPK Secara umum pembukuan UPK sudah sangat lengkap, pada umumnya dalam satu catatan pembukuan dengan buku bantu khusus PPMK dan kolektibilitas PPMK, termasuk di dalamnya catatan angsuran KSM. Di beberapa tempat sudah mengikuti aturan pembukuan yang telah dilatihkan yaitu pembukuan terpisah antara regular dan PPMK. Dalam batas-batas tertentu hal ini tidak menjadi kendala, akan tetapi pada saat berkembang maka akan cukup menyulitkan UPK dalam pencatatannya. Khusus di padang ada pembukuan PPMK dengan model tabelaris, sebagai satu pembelajaran yang belum pernah ditemukan di tempat lain, untuk hal ini akan dibahas khusus dalam bab tersendiri.


3.5.4 Pendampingan UPK terhadap KSM Pada umumnya pendampingan UPK terhadap KSM baik regular maupun PPMK, masih sebatas angsuran pinjaman. Rata-rata UPK menyatakan melakukan pendampingan terhadap KSM hanya minimal 1 bulan sekali, dan hanya terbatas kepada penagihan pinjaman saja. UPK belum optimal berfungsi sebagai pembinaan terhadap KSM, banyak faktor yang bisa mendasari hal ini, antara lain: 1. Tugas UPK cukup banyak, akan tetapi jumlah personil relatif sedikit 2. Belum memiliki kapasitas pendampingan terhadap kelompok 3. Hampir sebagian besar gaji UPK sangat kecil, sementara tugas pendampingan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

3.6 Peran BKM Peran BKM dalam hal pendampingan kelompok memang tidak akan seintensif UPK, mengingat peran BKM adalah sebagai pengambil kebijakan pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh, antara lain dengan fasilitasi kegiatan kemitraan untuk pengembangan KSM. Dari hasil diskusi indepth interview, fasilitasi kegiatan kemitraan oleh BKM untuk KSM regular maupun PPMK masih relatif minim, kendala utamanya memang BKM belum memiliki kapasitas

Kunjungan monitoring ke BKM

untuk melakukan channeling dengan pihak lain yang memiliki sumber daya untuk KSM terkait. BKM dalam hal ini masih mengandalkan UPK untuk pendampingan maupun juga menjalin kemitraan dengan pihak luar.Masih banyak potensi kemitraan yang belum tergali di semua lokasi. Hampir di semua tempat BOP PPMK BKM yang diperuntukan mendukung fasilitasi kemitraan pengembangan usaha KSMdengan stakeholders masih belum termanfaatkan, karena pada umumnya BKM masih belum paham BOP tersebut akan dipergunakan untuk apa. Pada umumnya menyatakan akan di gunakan untuk penguatan KSM PPMK yang ada, terutama dari sisi keterampilan KSM.

3.7 Pendampingan Tim Faskel Berdasarkan indept interview pendampingan tim faskel terhadap KSM secara umum adalah sebagai berikut : (1) Tim Faskel cukup sering ke lapangan (rata-rata menyebutkan satu bulan sekali), namun baru sebatas pendampingan pembukuan dan administratif UPK/BKM, atau membantu UPK untuk menagih kepada KSM yang macet. (2) Tim faskel belum memiliki data kelembagaan dan aktifitas ksm, peta usaha, potensi dan masalah ksm (3) Tim faskel belum memiliki data pemetaan stakeholders terkait pengembangan usaha di lokasi dampingannya


(4) Tim faskel belum memiliki agenda dan instrumen pendampingan yang jelas terkait penguatan kelompok dan usaha ksm. secara umum pendampingan tim faskel masih terkesan serabutan. (5) Tim faskel belum memiliki pembagian kerja yang jelas dalam pendampingan PPMK Hal tersebut bisa terjadi karena adanya tambahan tugas pendampingan ke KSM di lokasi PPMK bagi Tim Faskel berimplikasi terhadap bertambahnya beban kerja Tim Faskel sehingga memerlukan penambahan faskel sesuai dengan beban kerja dan banyaknya lokasi PPMK di setiap Tim Faskel. Hal lainnya adalah kapasitasfasilitator dalam melakukan pendampingan (kelembagaan dan usaha) KSM masih rendah dan belum memahami strategi pengembangan KSM dalam jangka panjang


BAB IV

BEBERAPA PELAJARAN MENARIK


Selain untuk menggali informasi terhadap perkembangan PPMK, dalam kegiatan monitoring ini juga ditemukan hal-hal yang menarik yang bisa menjadi lesson learnt terutama untuk pengembangan program dalam jangka panjang dan juga program PNPM Perkotaan secara keseluruhan. Berikut akan di ulas beberapa hal menarik tersebut.

4.1 Pola Pengembangan Usaha

Kebun cabai anggota KSM pertanian

Sekalipun program PPMK tujuan utamanya adalah untuk pengembangan kelembagaan dan usaha kelompok, dalam prakteknya kegiatan PPMK masih terbatas pada perluasan akses dana bergulir saja, terutama agar pengembalian dana bergulir tetap berjalan lancar. Masih sangat sedikit mengarah pada “business development”, terutama untuk peningkatan taraf kehidupan ekonomi masyarakat.Semua masih berkembang secara alamiah sesuai dengan kapasitas dari KSM masingmasing. Resiko yang paling Nampak dengan jelas adalah perkembangan usaha akan berjalan secara stagnan dan berpotensi macet dan dalam jangka panjang tentu tidak bisa menghasilkan penghidupan yang berkelanjutan sebagaimana yang menjadi konsep utama program ini. Yang menarik adalah bagaimana KSM ini kemudian berkembang di lapangan, hal inilah yang ingin dilihat, agar bisa menjadi pelajaran untuk pengembangan konsep PPMK ke depan. Tentu akan lebih memiliki arti karena proses yang dilakukan nyata terjadi di lapangan bukan konsep semata-mata.

4.1.1 Fase pembentukan kelompok Salah satu hal menarik yang ditemukan adalah pengembangan kelompok dan usaha ternak kelinci di Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi. Memang pada awalnya kelompok ini dibentuk bukan berasal dari kepentingan yang sama, karena masing-masing anggotanya berasal dari kelompok yang berbeda-beda dari KSM regular. Akan tetapi seiring dengan waktu pola pengembangan kelompok kemudian menemukan bentuknya dan mengarah pada pengembangan usaha yang sangat konkrit.

KSM

KSM

KSM

KSM

KSM KELINC I

Gambar 4.1 Pola Pembentukan KSM


Dalam fase ini memang jelas bahwa kohesifitas antar anggota kelompok masih rendah, karena “baru dibentuk” pada saat PPMK. Tapi kelebihannya adalah mereka berasal dari orang orang yang sudah terlatih mengelola dana bergulir dan sudah memiliki usaha produktif. Sehingga motivasi berusaha dan pengelolaan keuangan sudah cukup baik, begitu mereka bergabung dalam kelompok yang berbeda, maka motivasi masing-masing anggota kurang lebih sama yaitu untuk peningkatan usaha.

4.1.2 Jumlah Pinjaman Anggota Kelompok Jauh sebelum mengakses dana PPMK, sebelumnya mereka adalah “nasabah” UPK yang kredit bergulirnya lancar mulai dari pinjaman modal yang sangat kecil sampai akhirnya mengakses dana PPMK yang lebih besar. Itu berlangsung selama kurang lebih 3-4 tahun, sebagaimana ilustrasi berikut:

Pinjaman 500.000

Pinjaman 1.000.000

Pinjaman 2.000.000

Kredit Bergulir PNPM Perkotaan Tahun 1

Tahun 2

Pinjaman 5.000.000

Kredit Bergulir PPMK Tahun 3

Tahun 4

Gambar 4.2 Ilustrasi Perkembangan Jumlah Pinjaman Dana Bergulir

Pada saat pinjaman yang ke 4 atau ke 5 baru mereka memberanikan diri untuk meminjam dana yang lebih besar, resiko yang lebih besar dan skala yang lebih besar pula. Hal ini menjadikan anggota kelompok jauh lebih siap baik dari sisi mental maupun usahanya sendiri.

4.1.3 Pola Pengembangan Usaha Kelompok Dalam pengembangan usaha, maka KELOMPOK merupakan pendekatan yang strategis dalam PPM, karena merupakan tumpuan dan wadah anggota untuk pengembangan kapasitas diri, kelompok dan juga usaha.Agar lebih kuat menghadapi tantangan yang lebih besar, ranah PPMK adalah menjadi kelompok sebagai sarana untuk pengembangan kelompok maupun usahanya, tapi memang pada kenyataannya kelompok tidak bisa menjadi organisasi usaha sekaligus, karena memang tidak dipersiapkan untuk memiliki keahlian sebagai organisasi bisnis. Pola yang ditemukan dalam pengembangan usaha kelinci ini adalah sebagai berikut: 1. Kelompok pada dasarnya adalah organisasi teknis, yang dalam hal ini fungsi utamanya adalah pengembangan kualitas manusia dan juga sekaligus produk, mulai dari pembinaan sikap


kewirausahaan, keahlian, juga teknik produksi. Dalam hal ini kelompok menjadi sarana untuk membangun keahlian memelihara kelinci agar menjadi siap jual 2. Ada organisasi kedua, selain kelompok ini, yaitu organisasiusaha, yang memang memiliki keahlian untuk menampung, membeli dan kemudian memasarkan hasil produksi tersebut kepada jaringan-jaringan potensial. Walaupun dalam konteks ini yang berperan adalah ketua kelompok kelinci karena sudah memiliki jaringan usaha, namun sebenarnya secara manajerial pengelolaannya berbeda dengan kelompok itu sendiri

Hal ini diilustrasikan dengan gambar sebagai berikut:

Organisasi Usaha : individu atau badan usaha

Organisasi Teknis : Kelompok

Indukan

Hasil-kelinci 1 bln

Pakan

Ternak Pengembangan kualitas Produk

Jaringan usaha dan pemasaran

Gambar 4.3 Ilustrasi Perkembangan Jumlah Pinjaman Dana Bergulir


4.1.4. Pengembangan Kapasitas Pengembangan kapasitas, disamping merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh BKM atau fasilitator, juga sering terjadi dalam proses yang alamiah. KSM secara tidak langsung dapat belajar antar sesama anggota dan juga belajar dengan lingkungan masing-masing. Hal ini terjadi pada Nordiyana, yang sebelumnya hanya petani sayur, belajar beternak lele pada tetangganya, yang pada akhirnya diajak pelatihan oleh Dinas Perikanan Singkawang, tanpa difasilitasi oleh BKM atau fasilitator.

Pelatihan masyarakat oleh relawan

Disamping itu, anggota KSM yang sudah mempunyai keahlian, mempunyai potensi besar untuk mengajarkannya kepada anggota KSM yang lain. Banyak anggota kelompok yang mempunyai ketrampilan unik yang tidak dimiliki oleh anggota yang lain. Beternak lele, misalnya, di Kalimantan Barat merupakan hal yang baru.Sebelumnya lele dipandang sebelah mata dan tidak dianggap sebagai ikan konsumsi. Begitupun dengan ketrampilan pembukuan, salah seorang anggota KSM di Sungai Jawi merupakan lulusan D3 Akuntansi, yang memahami pembukuan dan mampu mengajarkan pembukuan. Namun begitu, proses belajar dan pengembangan kapasitas ini dapat berjalan, maka fungsi kelompok juga berjalan dengan baik.

4.2 Pembukuan UPK Pembukuan adalah sentral dari transparansi dan akuntabilitas, keberadaannya tidak bisa tidak menjadi ukuran apakah pengelolaan kegiatan dapat dipercaya atau tidak.Akan tetapi bila tidak hatihati, dia bisa menjadi jebakan yang justru membelenggu pekerjaan dan dapat mengorbankan tugas utama UPK untuk memberdayakan kelompok.Oleh karenanya pencatatan ini harus benar-benar dilakukan secara efektif dan juga efisien, apalagi sementara ini pembukuan dalam PNPM Perkotaan masih dilaksanakan secara manual (tidak komputerisasi). Di Kota Padang ditemukan pembukuan model tabelaris, untuk membukukan kegiatan PPMK, memang berbeda dengan pembukuan regular, akan tetapi hal ini dianggap UPK mempermudah pekerjaan mereka, dari total 11 buku standar (include laporan dan buku bantu, kemudian hanya menjadi 6 buku yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Buku Kas Buku Catatan uang masuk Buku Catatan yang keluar Buku Bank Buku Besar Neraca saldo Buku pendapatan dan biaya


dijadikan satu tabel. jadi bila dihitung total buku yang sebelumnya berjumlah 11, menjadi 1 (gab 6 buku)+ 2 buku laporan, dan kurang lebih 3 buku bantu= 5-6 buku saja untuk pembukuan. Hal ini memiliki kelebihan tesendiri: 1. Jumlah buku menjadi lebih sedikit dan lebih efisien 2. Waktu pengisian relatif lebih singkat 3. Meminimalisir kesalahan, karena pencatatan dilakukan dalam kertas yang sama Dalam konteks pemberdayaan maka logikanya menjadi sangat sederhana, ini akan meminimalisir waktu untuk tugas rutin dan memperbesar waktu untuk UPK melakukan pendampingan terhadap KSM.

Gambar 4.4 Model Pembukuan Tabelaris


BAB V

PENUTUP


5.1. Kesimpulan 5.1.1. Pemahaman Terhadap Program PPMK a. Pada umumnya Tim Korkot dan Tim Faskel masih kurang memahami secara utuh maksud dan tujuan PPMK yang meliputi penguatan kelembagaan, usaha dan keberlanjutan KSM, Pentagonal Asset sebagai basis dari prinsip Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) yang digunakan sebagai konsep dasar program PPMK, dan Salahsatu anggota KSM Tenun Ikat di Kalbar langkah-langkah pelaksanaan kegiatan PPMK. b. Di tingkat BKM dan UPK, pemahaman PPMK baru pada aspek yang berkaitan dengan skim pinjaman bergulir yang berbeda dengan kegiatan reguler. c. Di tingkat KSM Pemahaman terhadap PPMK secara umum mengenal program PPMK dengan pemahaman baru sebatas pinjaman PPMK lebih besar daripada reguler, jangka waktunya lebih panjang dan jasanya lebih murah serta tabungan KSM sebagai syarat pinjaman.

5.1.2. Proses Seleksi a. Baik Tim Faskel maupun BKM dan UPK secara umum sudah memiliki pemahaman yang benar mengenai kriteria seleksi dan proses seleksi. b. Proses seleksi yang dilakukan secara umum telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan tatacara seleksi yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis Seleksi PPMK. c. Hanya pada pemahaman tentang kriteria KSM Produktif di beberapa tempat masih terjadi interpretasi yang berbeda dan dianggap masih sulit mencari KSM produktif yang pernah memperoleh kredit bergulir PNPM Perkotaan di tingkat desa/kelurahan.

5.1.3. Ketepatan Sasaran Secara umum baik Tim Faskel, BKM, UPK dan KSM menyatakan bahwa seluruh sasaran penerima manfaat BLM adalah warga miskin yang terdaftar dalam PS-2, dan hal itu bisa dibuktikan dengan dokumen daftar PS-2 yang terdapat dalam PJM Pronangkis. Rata-rata jumlah KSM penerima BLM PPMK adalah 5 KSM dan memiliki usaha yang umumnya merupakan usaha produktif.

5.1.4. KSM 5.1.4.1. Kelembagaan KSM a. Pada umumnya KSM telah memiliki struktur organisasi yang jelas, 96% responden yang di survey dalam kuisioner menyatakan memiliki struktur organisasi yang jelas dan dapat menyebutkan satu persatu nama pengurusnya.


b. Pada umumnya KSM telah memiliki aturan bersama, akan tetapi baru 70% responden menyatakan aturan bersama ini ada dan tertulis, 25% menyatakan ada tapi tidak tertulis. Aturan tertulis masih sangat sederhana dan biasanya masih ditulis tangan. c. KSM sudah memiliki kegiatan menabung, tetapi secara umum tabungan masih dipahami sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari UPK yang besarannya minimal 15% dari nilai pinjaman. Secara umum tabungan KSM belum dikelola oleh KSM melainkan di titipkan di UPK, sehingga kegiatan menabung sebagai alat perekat dan membangun tanggung jawab besama diantara anggota KSM belum tercapai d. Kegiatan pertemuan rutin anggota KSM secara umum sudah berjalan 1 bulan sekali dan baru membahas hal-hal yang berkaitan dengan angsuran. Sementara pertemuan rutin dalam konteks membangun kelembagaan dan pengembangan kapasitas usaha KSM masih sangat minim. e. Baru sebagian kecil KSM yang sudah memiliki pembukuan kelompok. Isi pembukuan kelompok baru sebatas buku angsuran dan buku tabungan kelompok, belum menyentuh hal yang lain, misalnya soal penggunaan dana tabungan kelompok, dll. f. Baru sebagian kecil anggota KSM yang memiliki pembukuan usaha. Secara umum pembukuan usaha baru berupa catatan uang masuk dan keluar (cash flow). g. Sebagian besar KSM belum melakukan kemitraan dengan pihak lain. Minimnya kemitraan yang dilakukan karena kapasitas kelembagaan KSM masih belum bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain, serta skala usaha yang masih relatif kecil. 5.1.4.2. Kondisi Usaha KSM a. Pada umumnya sudah ada peningkatan omzet KSM antara sebelum mendapatkan intervensi PPMK dan setelah mendapatkan intervensi PPMK dengan peningkatan omzet per bulan yang bervariasi sekitar antara 1140%. b. Dari aspek pemasaran, sebagian besar memang skala usaha atau lingkup pemasaran KSM masih di sekitar lingkup kelurahan. c. Sedangkan bila dilihat dari kendala usaha yg Salahsatu anggota KSM Konveksi di Jabar terbesar adalah aspek pemasaran, baru kemudian aspek permodalan, bahan baku, proses produksi dan kualitas produk.

5.1.5. UPK a. Jumlah personil UPK secara umum masih minim, jumlahnya variatif antara 1- 3 orang, dan belum ada pembagian tugas jelas (antara Manajer, pembuku, kasir dan juru tagih). Insentif personil UPK juga masih sangat minim, baru berkisar antara 100 s.d 750 rb rupiah per bulan dengan turn overnya cukup tinggi. b. Pada umumnya skim kredit UPK untuk program PPMK sebagian sudah berjalan yaitu: jumlah pinjaman maksimum adalah 5 juta rupiah per orang, jumlah cicilan dan jangka waktu pinjaman sudah cukup bervariasi disesuaikan dengan karakteristik usahanya, jangka waktu pinjaman rata-


rata minimum 10 bulan dan ada juga yang 24 bulan, bunga pinjaman yang relatif lebih murah, rata-rata hanya 1% per bulan. Tetapi untuk frekwensi cicilan secara umum masih sama rata bulanan belum menyesuaikan dengan karakteristik pola penghasilan KSM yang berdasarkan hasil survey mayoritas harian. c. Secara umum pembukuan UPK sudah sangat lengkap, pada umumnya dalam satu pembukuan dengan buku bantu khusus PPMK dan kolektibilitas PPMK, termasuk di Salahsatu anggota KSM kerajinan Wayang di Jabar dalamnya catatan angsuran KSM. Kecuali di Sumatera Barat menerapkan 2 pembukuan yang terpisah antara reguler dan PPMK, pada titik tertentu sudah mulai ada keluhan tidak efektifnya waktu dan tenaga karena terlalu banyak catatan pembukuan. d. Pada umumnya pendampingan UPK terhadap KSM baik regular maupun PPMK, masih sebatas pinjaman dan angsuran. Rata-rata UPK melakukan pendampingan terhadap KSM hanya minimal 1 bulan sekali.

5.1.6. Peran BKM a. Kegiatan kemitraan oleh BKM untuk KSM regular maupun PPMK masih relatif minim, kendala utamanya karena BKM belum memiliki kapasitas untuk melakukan channeling dengan pihak lain yang memiliki sumber daya untuk KSM terkait. b. Secara umum BOP PPMK BKM yang diperuntukan mendukung fasilitasi kemitraan pengembangan usaha KSM dengan stakeholders masih belum termanfaatkan.

5.1.7. Pendampingan Tim Faskel a. Pendampingan Tim Faskel kepada KSM belum berjalan efektif, pendampingan baru sebatas pembukuan dan administratif UPK/BKM, atau membantu UPK untuk menagih kepada KSM yang macet. b. Tim Faskel tidak memiliki strategi pendampingan yang jelas mulai dari pemetaan KSM, stakeholders, agenda dan instrumen pendampingan dan pembagian kerja. c. Adanya tugas pendampingan ke KSM di lokasi PPMK bagi Tim Faskel berimplikasi terhadap bertambahnya beban kerja Tim Faskel sehingga memerlukan penambahan faskel sesuai dengan beban kerja dan banyaknya lokasi PPMK di setiap Tim Faskel.

5.2.

Rekomendasi

5.2.1. Penguatan Kapasitas Pelaku Perlu menyempurnakan kembali kurikulum dan modul PPMKserta melakukan penguatan PPMK kepada kmw melalui ToT, Rakor PD & TL, EGM, Coaching,rapat konsolidasi di tingkat kmw dll, secara berjenjang dan spesifik semua pelaku, terutama dalam hal:


1. 2. 3. 4. 5.

Materi pendalaman dan penguatan tentang konsep mendasar Sustainable Livelihood Materi tentang nilai dan prinsip kebiasaan menabung (Saving Habit) dan financial literacy Materi yang terkait dengan Achievement Motivation Training (AMT) dan kewirausahaan. Materi yang terkait dengan Strategi atau skenario pendampingan KSM Lain-lain adalah materi untuk penguatan kelompok antara lain: a. b. c. d.

Pembukuan kelompok dan usaha kelompok Vocational training sesuai dengan jenis usaha KSM Strategi Marketing Peningkatan kualitas produk dan juga kemasan

5.2.2. Seleksi Lokasi PPMK 2014 Sebagaimana kesimpulan hasil monitoring bahwa proses seleksi lokasi PPMK yang sudah dilakukan tahun 2012 secara umum telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan tatacara seleksi yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK dan hasilnya cukup baik yaitu sudah terseleksinya lokasi dengan KSM yang sesuai kriteria PPMK. Namun masih ada beberapa kelemahan dengan adanya KSM yang terseleksinya dimana usaha anggotanya tidak produktif, hal ini terjadi karena belum meratanya pemahaman “usaha produktif” dan memang di beberapa kelurahan produktif.

Salahsatu anggota KSM Sangkar Burung

kesulitan untuk mencari KSM yang usaha

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dan hasil seleksi lokasi PPMK ke depan, maka kebijakan seleksi lokasi PPMK tahun 2014 tetap mengacu pada kriteria lokasi (BKM dan KSM) dan proses seleksi seperti yang tercantum dalam Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK yang sudah ada, dengan langkah-langkah/strategi: a. Dilakukan optimalisasi sosialisasi kriteria lokasi dan proses seleksi PPMK secara berjenjang dari mulai tingkat Provinsi sampai tingkat Kelurahan/Desa sehingga semua pelaku memiliki pemahaman yang sama, khsususnya berkenaan dengan kriteria “usaha produktif’. b. Dilakukan terlebih dahulu penilaian BKM sesuai kriteria PPMK sebagai long list lokasi yang akan di seleksi KSM nya sesuai kriteria PPMK. c. Dilakukan terlebih dahulu identifikasi awal KSM-KSM yang memiliki kriteria PPMK (khususnya usaha produktif) sebagai pra seleksi yang dilakukan oleh TA PPMK KMW bersama Tim Korkot dan Tim Faskel untuk mengetahui gambaran awal potensi lokasi dan KSM yang memiliki usaha produktif dan juga yang sudah melaksanakan tradisi menabung di kelompok dengan baik.


d. Ditetapkan quota lokasi PPMK (oleh PMU dan KMP) untuk masing-masing Provinsi dengan mempertimbangkan proporsional banyaknya jumlah dampingan BKM dan gambaran awal potensi lokasi dan KSM PPMK di masing-masing Provinsi. e. Dilakukan proses seleksi secara berjenjang dari mulai tingkat kelurahan, Kab/Kota, Provinsi dan Penetapan Lokasi PPMK oleh Satker PBL Provinsi sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Seleksi dan Penetapan Lokasi PPMK. f.

Dilakukan penguatan kapasitas BKM, UPK dan KSM (baik kelembagaan kelompok maupun usahanya) di lokasi PPMK yang sudah ditetapkan melalui pelatihan dan pendampingan oleh Tim Faskel sebelum pemanfaatan BLM PPMK.

5.2.3. Efektifitas pendampingan Untuk meningkatkan efektifitas pendampingan kepada KSM, selain daripada penguatan kapasitas pelaku dalam hal strategi pendampingan terhadap KSM, maka upaya yang dapat dilakukan adalah: 1. Di tingkattim fasilitator kelurahan (Faskel): Perlu mengkaji dan menyiapkan secara matang usulan kebijakan penambahan faskel sesuai dengan beban kerja dan banyaknya lokasi PPMK di setiap tim faskel terutama untuk meningkatkan efektifitas pendampingan terhadap KSM.Yang diutamakan adalah faskel yang memiliki pengalaman pendampingan kelompok dan usaha mikro. 2. Di tingkat desa/kelurahan :Bisa juga dengan memanfaatkan dana BLM untuk pengadaan Tenaga ahli atau pendamping KSM (local) yang memiliki pengalaman praktis di bidang usaha.

5.2.4. Pengendalian Pada tahun 2013, kegiatan PPMK secara nasional belum memiliki SIM yang dapat menunjukan kinerja program secara keseluruhan.Akibat yang paling jelas adalah banyak terjadi kesalahan yang tidak bisa terdeteksi dengan cepat sehingga kualitas pendampingan kurang maksimal.Awal tahun 2014, SIM PPMK telah dibangun, sehingga diharapkan pengendalian PPMK bisa berlangsung lebih optimal. Oleh karenanya direkomendasikan : 1. Dengan koordinasiTA PPMK KMP, perlu dilakukan pengendalian tidak langsung dan rutin setiap 2 mingguan berbasis aplikasi SIM dan di upload di WEB. Di tingkat OC. PIC pengendalian ini adalah TA PPMK. 2. Pengendalian tidak langsung lainnya dapat melalui teleconference rutin setiap 1 bulan sekali 3. Pengendalian langsung melalui uji petik rutin 3 bulanan yang dilakukan secara serentak bersamaOC dan laporan uji petik di upload di WEB

5.2.4 Pengembangan Kelembagaan Usaha 5.2.4.1 Peningkatan Kapasitas UPK Untuk mengoptimalkan pendampingan terhadap KSM, tidak mungkin dilakukan dengan struktur UPK seperti sekarang. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas UPK perlu dilakukan antara lain dalam hal:


1. Penambahan sumberdaya; Terutama personil yang memiliki kapasitas pendampingan dan pembinaan terhadap KSM 2. Peningkatan kapasitas dalam hal tata kelola adminsitrasi yang lebih modern; pilihan ini terutama bagi UPK yang sudah memiliki omzet di atas 200 – 300 juta, dimana intensitas pengelolaan administrasi sudah tidak efisien dilakukan secara manual, maka komputerisasi bisa menjadi pilihan. Hal ini juga untuk meminimalisir tugas rutin dan meningkatkan waktu UPK untuk pendampingan terhadap KSM 3. Memperkuat status kelembagaan UPK menjadi badan usaha yang berbadan hukum; harus menjadi pilihan, terutama bila dikaitkan dengan UU LKM dan juga legalitas untuk pengembangan Produk KSM kue dan makanan ringan jaringan kemitraan di masa dating. 5.2.4.2 Peningkatan kapasitas Kelompok Hal-hal yang perlu dilakukan untuk penguatan kapasitas kelompok adalah: 1. Penguatan aturan main; Yaitu dengan menguatkan aturan main tidak tertulis menjadi aturan main tertulis termasuk di dalamnya struktur organisasi kelompok 2. Penguatan pembukuan kelompok dan usaha; melatihkan kembali tatacara pembukuan kelompok dan usaha yang sederhana 3. Meningkatkan intensitas pertemuan rutin; pertemuan rutin adalah salah satu cara untuk membangun kohesifitas social di tingkat kelompok 4. Pengelolaan tabungan kelompok; Agar tabungan yang dititipkan di UPK dikembalikan kepada KSM sehingga spirit tabungan sebagai sarana untuk membangun kohesifitas kelompok, system jaminan social di tingkat kelompok, dan juga kecerdasan financial anggota dapat terbangun. 5. Fasilitasi kegiatan kemitraan; baik oleh BKM, fasilitator dan juga korkot diperlukan perluasan kegiatan kemitraan untuk meningkatkan kapasitas kelompok terkait. 5.2.4.3 Pengembangan Kelembagaan Usaha KSM dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, sebenarnya lebih berfungsi sebagai organisasi teknis/teknologi, yang fungsi utamanya adalah pembinaan anggota kelompok dalam hal peningkatan kualitas produk/jasa yang kompetitif.Untuk pengembangan usaha dalam jangka panjang, maka diperlukan inisiasi penguataninstitusi di tingkat desa/kelurahan yang dapat berbagi peran antara organisasi teknis, penyedia dana dan organisasi usaha sebagaimana ilustrasi berikut: 1.

KSM ; Akan diarahkan pada fungsi utamanya sebagai organisasi teknis/teknologi yang berperan dalam 1) peningkatan kapasitas individu seperti, kecerdasan financial, kewirausahaan, keterampilan 2) Manajemen kelompok seperti aturan main, pertemuan rutin, pembukuan kelompok,dll 3) Manajemen usaha seperti pembukuan usaha, strategi pemasaran, Kualitas produk,dll.


2.

3.

4.

Organisasi Usaha; Berasal dari pengembangan beberapa KSM yang berperan terutama untuk penguatan modal, perluasan akses pendanaan dan juga sekaligus pelayanan kepada masyarakat serta jaringan pemasaran. UPK; UPK akan berperan sebagai organisasi penyedia jasa layanan keuangan mikro di tingkat desa/kelurahan, melakukan pendampingan kepada kelompok terutama terkait dengan manajemen pengelolaan dana bergulir. Pusat Pengembangan Bisnis ; Di tingkat kota/kabupaten Pemda berperan untuk memfasilitasi jaringan informasi, usaha dan pemasaran, perluasan akses permodalan terutama kepada sumberdaya strategis seperti perbankan, CSR,dll

Gambar 5.1 Pola Pengembangan Kelembagaan Usaha/ekonomi Lokal

Dari hasil monitoring ini sudah dapat dipetakan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan guna MEMANDIRIKAN masyarakat miskin melalui wadah KSM menuju kesejahteraannya.Harapannya rekomendasi dari laporan ini dapat terlaksana sehingga tujuan PPMK dapat tercapai. Ada lima (5) komponen yang perlu menjadi perhatian dalam KEMANDIRIAN yaitu : BEBAS- artinya tumbuhkembangnya tindakan/perilaku atas kehendak sendiri bukan bergantung atau atas kehendak orang lain. PROGRESIF dan ULET- artinya dapat dilihat dari upaya/usaha mengejar prestasi, penuh ketekunan, ada rencana dan mampu mewujudkan harapan-harapan PENGENDALIAN DARI DALAM DIRI – artinya adanya kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakannya serta mampu mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri INISIATIF- artinya mampu berpikir dan bertindak secara rasional, kreatif dan penuh inisiatif KEMANTAPAN DIRI- artinya dapat membangun rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan atas usahanya sendiri.


DAFTAR ISI. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tujuan Keluaran Metode Teknik Analisis Data 5

Recommend Documents