Cipta Karya Percepat TPA Regional Metro Surabaya 25. Akses Sanitasi Layak 100% Tuntas pada 2019

Forum Gubernur Tingkatkan APBD untuk Sanitasi

20

Edisi 03/Tahun XIII/Maret 2015

Cipta Karya Percepat TPA Regional Metro Surabaya

25

Kunci Keberhasilan Sektor Sanitasi

28

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Akses Sanitasi Layak 100%

Tuntas pada 2019

resensi • Jalan Terjal Bersihkan Negeri LENSA CK • Bimbingan Teknis Bidang Sanitasi di balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Bekasi

daftar isi

Edisi 034Tahun XIII4Maret 2015

Berita Utama Sanitasi Layak 4 Akses 100% Tuntas pada 2019 Masih Jadi 7 Sanitasi Barang Mahal

liputan khusus Ampuh 9 SANIMAS Turunkan Angka TCD

4 23

info baru Pengelolaan 13 Kemitraan Sampah Berbasis Community-

Capital

Keputusan MK, 16 Pasca BPPSPAM dan LSM

Berkunjung ke PT Aetra Air Tangerang

Gubernur Tingkatkan 20 Forum APBD untuk Sanitasi Hari Air Dunia, 23 Peringati Cipta Karya Ajak Peran Aktif

9

Masyarakat

Karya Percepat TPA 25 Cipta Regional Metro Surabaya PUPR Serahkan 27 Kementerian Aset ke 31 Kabupaten/Kota

25 27

inovasi Keberhasilan Sektor 28 Kunci Sanitasi Eko Wisata 30 Mendambakan dengan Sampah Terkelola

PLUS! resensi • Jalan Terjal Bersihkan Negeri lensa ck • Bimbingan Teknis Bidang Sanitasi di balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Bekasi

2

30

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Imam S. Ernawi Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Antonius Budiono Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Tri UtomoMochammad Natsir, Dadan Krisnandar, M. Maliki Moersid, Pemimpin RedaksiHadi Sucahyono, Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin, Dian Irawati, Sudarwanto Nugroho Tri Utomo Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Pemimpin Redaksi Bagian Produksi Sri Murni Edi K, Sudarwanto Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Redaksi Chandra RP. Situmorang, Penyunting Fajar Santoso, IlhamBuchori Muhargiady, Bhima Dhananjaya, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Bagian Produksi Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Pidekso Elkana Catur H.,Danang Dian Ariani, Djati Waluyo Widodo Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Bagian Administrasi & Distribusi Kontributor Luargo, Joni SantosoHadi Sucahyono, Dwityo A. Soeranto, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Kontributor RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dwityo Soeranto, R. MulanaSyamsul MP. Sibuea, Respati,A. Joerni Makmoerniati, Hadi, M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Prasetyo, Oloan MS., Hosen Utama, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Aswin G. Sukahar, TM. Hasan, Kusumawardhani, RudiSyaiful A. Arifin, Endang Setyaningrum, Ade Rachman, Aryananda Sihombing, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Dian Suci Hastuti. Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, Alamat Redaksi M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Email Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, [email protected] Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi

Sanitasi, dari Apatis ke Tindakan “Sanitasi mempengaruhi pendidikan, sanitasi mempengaruhi kesehatan, sanitasi mem pengaruhi angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dan sanitasi mempengaruhi tenaga kerja. Sanitasi mempengaruhi saya. Sanitasi memengaruhi kita semua.” Pesan tersebut disampaikan Dira Noveriani, yang di usia 16 tahun sudah membuat misi membantu mengajarkan anak-anak Indonesia tentang sanitasi dan kebersihan. Beberapa waktu lalu iklannya ‘wira-wiri’ di stasiun televisi dengan kata-kata khasnya ‘Tantangan Terbesar Kami Adalah Sikap Apatis’. Kita harus setuju dengan Dira dan bergerak dari apatis untuk bertindak. Mengurus sanitasi seperti membaca novel panjang tak pernah habis dengan ceritanya yang membosankan. Dari fakta yang dibaca di lapangan, lagi-lagi urusannya kembali ke kesadaran masyarakat, komitmen pemerintah, penegakan aturan, dan seterusnya. Meskipun urusan sanitasi adalah kewajiban pemerintah daerah dan sudah diatur dalam undang-undang, namun dilihat dari indikator pembiayaan saja masih minim dengan rata-rata 1% saja dari APBD. Sanitasi masih identik dengan urusan belakang, dibuang di belakang dan diurus belakangan. Untuk sikap apatis yang sudah mengakar di tengah masyarakat kita, perlu sebuah gerakan-gerakan massif. Di level kebijakan nasional, pemerintah sudah meluncurkan target 100 persen akses sanitasi layak pada tahun 2019. Di level masyarakat sudah banyak komunitas pecinta lingkungan memperlakukan sampah sebagai berkah, bukan masalah. Bagaimana kiprah dunia swasta untuk menggarap sanitasi ke arah yang lebih baik? Kita tentu saja tidak mau ada stimulus ekstrim dengan contoh kejadian luar biasa penyakit akibat pencemaran air karena sampah dan limbah, atau tragedi TPA Leuwi Gajah yang menewaskan beberapa orang. Sampai hari ini kejadian tanggal 21 Februari 2005 tersebut diperingati sebagai Hari Peduli Sampah (HPS). Pemerintah Provinsi Jawa Barat patut diapresiasi karena menaikkan anggaran untuk sanitasi tahun 2015 ini menjadi Rp166 miliar. (Teks : Buchori)

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 twitter Email @ditjenck [email protected]

Cover : Intsalasi Pengolahan Air Limbah Denpasar Sewerage Development Program (DSDP) di Suwung, Kota Denpasar, Bali (Foto: Dok. PPLP)

Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id


3

berita utama

Akses Sanitasi Layak 100% Tuntas pada 2019 Sebuah penelitian di Amerika Serikat begitu menampar kesadaran tentang kesehatan. Kematian yang diakibatkan air kotor sudah di atas kematian akibat AIDS, kanker payudara, dan diabetes. Sekitar 800 ribu perempuan meninggal karena sanitasi yang kurang baik per tahun.

Foto Atas : Stasiun Pompa Banjir Kota Semarang Foto Bawah : Sanitasi Berbasis Masyarakat

4

K

aum perempuan saat ini menjadi prioritas untuk diselamatkan dan digerakkan untuk menjadi pe nyelamat pertama. Pada Hari Toilet Dunia tahun 2019, kesetaraan gender akan dikedepankan karena menyadari adanya dampak luar biasa akibat keluarga yang tidak punya kamar kecil, khususnya kepada kaum perempuan. Ibu-ibu yang di rumahnya tidak mempunyai jamban harus keluar di malam hari dengan berbagai risiko. Jika tidak keluar maka harus ditahan, dan menimbulkan penyakit. Demikian juga dengan anak-anak sekolah. Jika di sekolah tidak ada jamban yang baik, pada hari-hari tertentu mereka tidak bisa masuk sekolah, atau paling apes selama di sekolah terpaksa harus menahan. “Ini dampak dari sanitasi, dalam hal ini penanganan air limbah yang belum memenuhi syarat atau belum adanya akses untuk pengeloloaan air limbah,” ungkap M. Maliki Moersid, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bicara sanitasi layak, Maliki menyebut ada tiga bidang yang ditangani, yaitu air limbah, persampahan, dan drainase. Definisi sanitasi sendiri secara internasional memang lebih kepada air limbah. Sanitasi telah berdampak luar biasa sehingga dunia inter nasional pun menyadari dan mendorong terus upaya-upaya untuk perbaikan sanitasi. Di Indonesia, khususnya DKI Jakarta ada 13 sungai yang melintas dan semua tercemar berat, dan memberikan dampak pada kematian bayi juga dampak ekonomi.

berita utama Ada angka-angka yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, misalnya sanitasi yang tidak baik bisa merugikan ekonomi sampai 40 juta dollar. Studi terakhir di kisaran Rp30 triliun, yang sebelumnya angka kerugian tersebut mencapai Rp56 triliun per tahun.

Target Akses Universal Di Indonesia, cakupan pelayanan sanitasi secara nasional pada tahun 2014 sebesar 62%. Sedangkan berdasarkan data BPS tahun 2013, akses untuk air limbah baru sekitar 60,91%, dengan capaian


5

berita utama

di perkotaan lebih tinggi dengan rata-rata 77,15% dan perdesaan 44,74%. Untuk persampahan datanya bersumber dari Balitbang Kesehatan, yaitu secara nasional 79,80% yang sudah tertangani, dan ada 20% lebih yang belum tertangani. Tantangan dalam sanitasi Seperti terlihat dalam family tree di atas, tantangan di bidang air limbah dan persampahan meliputi angka-angka capaian yang memerlukan pendanaan besar untuk menyediakan infrastruktur, kesadaran masyarakat terhadap Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), komitmen Pemda, dan kelembagaan. Komitmen Pemda dalam pengelolaan air limbah masih belum memadai dalam arti di satu sisi prioritas anggaran mereka masih digelontorkan untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur yang lain. Tapi di lain pihak juga banyak ditemukan ada kabupaten/kota yang unit kelembagaan untuk menangani air limbahnya belum ada. Dari sisi masyarakat, Maliki mengungkapkan, PHBS belum bisa sepenuhnya diterapkan karena berbagai kondisi. Bicara sampah saja, masih banyak mobil-mobil bagus membuang sampah di jalanan. Kesadaran untuk membersihkan lingkungannya bisa jadi adalah naluri. Jika kita lihat sekitar kita ibu-ibu yang rajin menyapu sampah, namum coba saja perhatikan ke mana mereka membuang sampah-sampah tersebut. Banyak diantaranya dibuang ke saluran drainase dan tentu saja berdampak pada fungsi drainase yang efek lebih lanjut tentu saja terjadi genangan dan di kala musim hujan pasti menyebabkan banjir. “Drainase isinya bukan air limpahan hujan, tapi sampah. Drainase ini harusnya hanya mengalirkan limpahan air hujan, jadi seharusnya pada saat-saat tertentu saja dia terisi air. Pada musim kemarau harusnya kering, tapi kenyataannya tidak, air limbah domestic juga masih banyak disalurkan ke drainase,” kata Maliki. Drainase semakin terbebani dengan sampah dan air limbah domestik seperti bekas cuci dan mandi. Kapasitas saluran drainase semakin kurang memadai karena satu sisi permukiman pun berkembang pesat dan ketersediaan lahan semakin kecil, akibatnya daerah resapan semakin kecil, dengan ukuran saluran drainase yang juga tidak diperbesar. Ditambah lagi akibat dari pemanasan global, volume turunya hujan semakin besar karena selain musimnya bergeser juga karena periodenya yang semakin pendek. Masyarakat tidak mau sampah berlama-lama di depan rumahnya, mau mengubur sampah juga sudah punya lahan, mau membuang dengan benar di tempat sampah juga gemas karena lama tidak diangkut-angkut petugas. Rupanya faktor Pemda juga turut andil karena tidak dapat mengatur sistem pengangkutan sampah yang bisa juga karena keterbatasan alat armada.

6

Jangankan Pemda yang kecil-kecil, DKI Jakarta saja masih merasa kekurangan sarana pengangkutan sampah. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah diarahkan untuk menampung sampah sisa saja karena jika semua produksi sampah dibuang ke TPA tidak akan mencukupi. Apalagi sekarang kota-kota ini sudah semakin berkembang, dan untuk mencari lahan pun semakin sulit. Ditjen Cipta Karya mendorong semua pihak menerapkan pengurangan sampah atau Reduce, Reuse, Recycle (3R). TPA adalah solusi terakhir untuk membuang residunya setelah ada gerakan pemilahan sampah dari di rumah. Menyadari terbatasnya lahan, Ditjen Cipta Karya mereko mendasikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST 3R) untuk memproses dan mengolah sampah-sampah anorganik dan organik. Dari pengamatan selama ini, sampah anorganik masih lebih mudah dijual, begitupun dengan para pemulung yang memburu sampah jenis ini. Sedangkan yang organik untuk dibuat kompos tidak semudah anorganik. Harus melalui proses pencacahan dan pengeringan yang memerlukan waktu berhari-hari, Setelah menjadi kompos pun tidak ototmatis mudah dijual karena berbagai faktor seperti kualitasnya yang dibutuhkan untuk menyuburkan tanaman harus cukup memiliki unsur nitrogen, pospor dan kalium. “Kami sudah berdiskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka menyadari itu, mereka anggap perlu untuk mencari solusi bagaimana memanfaatkan kompos ini, apakah dalam pemanfaatannya nanti bisa dicampur antara kompos dengan pupuk anorganik,” ujar Maliki. Dari pengalaman beberapa organisasi internasional yang bergerak di bidang persampahan, kompos dan pupuk anorganik bisa dicampur. Tapi semua tergantung bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pupuk anorganik sendiri. Negara-negara yang telah menerapkan campuran ini antara lain Srilangka, Bangladesh, dan Kamboja. Di Kamboja, pupuk kompos bisa digu nakan lebih banyak karena di sana tidak ada subsidi terhadap pu puk anorganik, sehingga harga pasar untuk keduanya memang bersaing. Ke depan perlu dipikirkan bagaimana meningkatkan kualitas kompos. Tidak ada cara lain kecuali pemilahan itu harus di rumah, dengan harapan tidak tercampur-campur dengan sisa-sisa maka nan atau sayuran sehingga kualitas komposnya sudah lebih baik. Opsi kedua yang perlu diipertimbangkan yaitu mencampur kom pos dengan pupuk anorganik pada ratio tertentu (24 : 41). “Memang ini perlu kebijakan nasional, bagaimana meman faatkan kompos, menjaga mutu kompos, dan ada insentif untuk produsen kompos. Kementerian PUPR mendorong pembuatan kompos, KLHK mendorong bank sampahnya, Kementan beli pupuk anorganik. Memang perlu sinergi untuk itu,” imbuh Maliki. Kementerian PUPR bersama KLHK sudah mulai mengadakan pertemuan dengan Kementerian ESDM yang potensial karena bisa mengolah sampah itu menjadi energi. Kementerian ESDM itu mereka bisa memfasilitasi untuk pembangunan waste to energy. Energinya bisa dijual, bahkan di beli oleh PLN. Di wilayah TPST 3R, masyarakat sebagai faktor keberhasilan itu. Contoh pengelolaan TPST 3R yang berhasil di Kabupaten Malang yang tidak menerima bantuan dari Pemerintah. Alasannya etos kerjanya akan berkurang jika dapat bantuan dari pemerintah dan mengganggu cara kerja mereka. Pengelola TPST 3R lebih memilih dari usaha mereka sendiri untuk mengoperasikan TPST 3R. (Teks: Buchori)

berita utama

Sanitasi Masih Jadi Barang Mahal

T

arget akses 100% sanitasi layak pada tahun 2019 membutuhkan pendanaan sebesar Rp273 triliun. Kemampuan APBN untuk mendanai target tersebut sekitar 20%, maksimal dari APBD diperkirakan 21%. Pada akhirnya harus mendorong sumber-sumber lain dari masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional maupun internasional. Untuk menakar kemampuan dan optimisme pemerintah, Redaksi mewawancarai Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya, M. Maliki Moersid.

Kolam air lindi di Temesi Kabupaten Gianyar

Bagaimana perkembangan capaian akses sanitasi lima tahun lalu? Tantangan ke depan memang sangat berat bagi kita. Penanganan sanitasi selama ini kalau kita lihat dari data BPS ini pertahunnya meningkat sekitar 2%-3%. Sekarang kita punya gap sekitar 40%, artinya minimal capaian rata-rata per tahun harus meningkat menjadi 8%. Kita melihat hal ini dari dua aspek, pertama merupa kan peluang bagi kami menangani, air limbah, persampahan, dan drainase yang sebelumnya banyak orang tidak tahu apa itu sanitasi. Sekarang dengan kebijakan pemerintah dalam PRJMN 2015-2019 justru Bappenas pun juga mendorong pembiayaan untuk air limbah. Pada saat menyusun RKAKL, ketika Bappenas melihat alokasi APBD untuk sanitasi di bawah air minum mereka bertanya mengapa dananya cuma segini, padahal kan air limbah, persampahan, dan drainase tiga usur dibandingkan air minum saja.

Kita mengharapkan dari APBD, khususnya komitmen dari kota/kabupaten yang sudah tergabung dalam Asosiasi Kabu paten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Mereka berkomitmen akan menganggarkan minimal 2% porsi APBD setiap tahunnya untuk sanitasi. Hanya saja sampai sekarang dari hasil pengamatan baru sekitar 1%, dan yang agak mengejutkan dari Pemprov Jawa Barat untuk tahun 2015 mereka menganggarkan Rp166 Miliar untuk sanitasi di beberapa kota/kabupaten di luar Kota Bandung. Itu cukup besar dari porsinya, harapan kita tentunya kota/kabupaten provinsi lain juga bisa mengikuti jejaknya. Pemahaman dan kepedulian Pemda mulai meningkat dengan di bentuknya AKKOPSI. Salah satu pendiri AKKOPSI adalah Joko Widodo saat menjadi Walikota Solo dan Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat saat menjadi Walikota Blitar. Anggota AKKOPSI sudah mencapai 300 lebih. Di tingkat masyarakat, komunitas, fasilitator, juga sudah ba nyak usaha-usaha yang menunjukkan bahwa kepedulian ter hadap sanitasi dan keinginan untuk memperbaiki lingkungan ini sudah semakin tinggi. Bagaimana strateginya agar kesadaran masyarakat semakin meluas dan tidak sia-sia? Kita lihat TPA ini permasalahn tanahnya cukup sulit, operasionalnya juga sulit. Kita sekarang mencari upaya, misalnya mengajak bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian ESDM tentang bagaimana upaya pemprosesan sampah ini bisa juga menjadi masukan bagi masyarakat dan Pemda. Bagi ma syarakat misalnya menerapkan waste to energy, yaitu bagaimana dari pengelolaan sampah entah di TPST 3R atau pengolahan tinja menjadi biogas. Masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari itu. Kedua, skala besarnya adalah TPA. Dari proses penguraian di TPA itu gasnya bisa dimanfaatkan untuk energi, baik untuk listrik maupun briket-briket industri s e b a g a i pengganti batu bara. Hal lain adalah, sanitasi ini Direktur PPLP Ditjen Cipta Karya M. Maliki Moersid

Dari mana saja sumber pendanaan untuk target ini? Pendanaan memang besar sekali untuk air limbah dan persam pahan itu diperkirakan sekitar Rp273 triliun. Dari APBN asumsi awalnya sebesar 48%, tapi kemungkinan kurang dari itu menjadi sekitar 20%. APBD pun perkiraan awal 21%, sehingga tetap pada akhirnya kita harus mendorong dari sumber-sumber yang lain antara lain masyarakat, dunia usaha, mitra pembangunan baik dari internasional maupun nasional.


7

berita utama memang harus diperkenalkan sejak usia dini. Ini sudah dilakukan melalui jambore sanitasi sejak tahun 2008 yang sudah mengkader sekitar 1000 duta sanitasi. Tahun ini stop dulu karena kegiatan Water, Sanitation, and cities (WSC) Forum and Exhibition 2015. Sebagai penggantinya akan diadakan konsolidasi duta sanitasi untuk mengenalkan perubahan paradigma baru, organisasi baru dan prakarsa 100-0-100. Yang perlu kita dorong dalam pendidikan sanitasi usia dini juga mungkin kerjasama dengan Kemendikbud yang lebih intensif. Itu artinya penanganan sanitasi melalui jamban atau WC yang bagus di sekolah, bagaimana kita mendidik anakanak cara membuang sampah dan memilah sampah. Ini kan harus sedini mungkin. Ini yang mungkin ke depan akan kita lakukan. Satu harapannya adalah dengan melibatkan anak-anak SD dan mendidik mereka tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kedua, diharapkan anak-anak SD ini meminta orang tuannya un tuk memiliki WC yang bagus dan baik di rumahnya. Bagaimana merangkul mitra lainnya? Selain itu juga kami sedang bersama mitra pembangunan internasional dan lokal di Indonesia melakukan pemetaan karena banyaknya kegiatan-kegiatan terkait sanitasi, air limbah maupun persampahan yang sudah dilakukan para mitra tanpa kita ketahui. Mitra internasional paling banyak menangani air limbah. Tapi mereka seringkali datang langsung ke Pemda dan melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Ini yang sedang kita petakan, karena Pemda justru kewalahan menerima bantuan sampai bingung sen diri dari mana lagi datangnya. Di lain pihak ada kota/kabupaten yang tidak dapat bantuan. Sehingga ke depan yang kita harapkan adalah meningkatnya sinergi antara pemerintah dengan lembagalembaga itu maupun dengan komunitas, masyarakat dan fasi litator. Ini tantangan bukan saja bagaimana mewujudkan akses universal itu tapi juga bagaimana kita mencoba kerjasama antara berbagai prakarsa yang ada di situ. Pemetaan terhadap lembaga-lembaga donor agar kita tahu juga mereka itu mengerjakan apa dan dalam bidang apa. Kita juga ingin tahu mana saja kota/kabupaten yang memerlukan bantuan itu, dan mendorong mereka untuk mereplikasi informasi itu ke kabupaten/kota lain. Untuk mendukung target tersebut saat ini apa saja program unggulan yang sedang dikerjakan? Program unggulan yang massif itu pembangunan sistem pe ngelolaan air limbah di Jakarta yang akan kita mulai dengan engineering services-nya. Proyek ini cukup besar untuk zona I dan VI dan membutuhkan dana mencapai Rp13 Truliun. Semula program diproyeksikan selesai sampai pada tahun 2050, namun dengan keinginan Jakarta untuk lebih mempercepat perbaikan kualitas lingkungannya maka dapat lebih maju pada tahun 2020. Kita tidak bisa melupakan bahwa perbaikan kualiatas ling kungan Jakarta melalui perbaikan penanganan air limbah itu bukan melalui jaringan perpipaan saja (off-site), melainkan juga melalui sistem setempat (on-site). Artinya tangki septik individual maupun yang komunal seperti di pertokoan maupun komplek perumahan yang dikelola sendiri, harus dikelola secara komunal. Ini harus dibenahi dan harus dikomunikasikan dengan Pemprov DKI Jakarta. Program akses universal tidak hanya milik nasional, namun bagaimana mendorong ini menjadi milik Pemda. Kalau untuk di DKI Jakarta tidak ada pilihan lain, yaitu 100% harus layak dalam

Akivitas di TPST 3R

arti 100% bukan off-site terpusat dengan perpipaan saja tapi juga on-site. Dalam kerjasama dengan DKI ini juga mendorong mereka menyusun tahapannya seperti apa. Program massif lainnya adalah TPA Legok Nangka Bandung dan TPA Nambo di Kabupaten Bogor. Dua TPA ini disebut besar dan massif karena Pemprov Jawa Barat mulai memasukkan tek nologi, dimana sampah tidak hanya dibuang ke TPA saja tapi diolah menjadi energi, dan yang dibuang ke TPA hanya residunya saja. Diperkirakan sekitar 10%-20% residu kita bisa buang ke TPA, dibandingkan dengan 100% sampah dibuang ke TPA semua akan menghemat lahan dan memperpanjang usia TPA. Kontruksinya akan dimulai tahun ini, dibiayai oleh salah satu perusahaan semen yang sudah ada kerjasama dengan Pemrov Jawa Barat. Pengelolaan kedua TPA tersebut nantinya dilakukan Pemprov Jawa Barat karena merupakan TPA Regional yang me libatkan beberapa kota/kabupaten. Kita hanya memfasilitasi me reka dalam pembangunan selalu TPAnya saja. Program massif air limbah di Jakarta membutuhkan dana yang besar, bagaimana swasta terlibat? Air limbah itu investasinya mahal. Sampai sekarang swasta juga belum ada yang minat. Konsep awal Zona I ini ada kemungkinan kerjasama pemerintah swasta, tapi memang pada saat-saat terakhir DKI sudah menyadari dan mengantisipasi bahwa kerjasama ini sulit dengan swasta apalagi kalau memulai dari baru. Kalau di Jepang ada peran swasta dalam pengolahan air limbah karena sistemnya sudah ada, dari Sambungan Rumah (SR), perpipaan dan pengolahannya. Kalau kita kan membangun dari awal, artinya kalau IPAL ini kita bangun baru, swasta dan pemerintah bangun perpipaannya. Bagi swasta, dia harus dapat penghasilan, dapat masukan. Mereka biasanya meminta pemerintah menjamin setiap bulan atau tahun dapat sekian. Sehingga itu yang sulit dengan KPS kalau memang untuk membangun dari awal. Padahal untuk perpipaan air limbah ini tidak sebentar, terutama SR nya. SR di Jakarta sampai 2020 diperkirakan perlu 5000/bulan untuk semua zona. Pasar yang kita anggap berhasil saja itu sekitar 200-250/ bulan. Padahal kalau kita mau buat SR ini sosialisasinya harus intensif, kadang tidak bisa sekali saja datang ke rumah. Sehingga agak berat kalau KPS diterapkan untuk sistem air limbah di awal, kecuali sistemnya sudah terbangun. Berbeda dengan persampahan yang mau dicoba dengan KPS itu kan hanya sebagian saja, tidak semuanya. Kerjasamanya hanya di bagian pemrosesan yang hasilnya itu bisa untuk energi pabrik berupa listrik. (Teks: Buchori)

liputan khusus

SANIMAS

Ampuh Turunkan Angka TCD Ade Syaeful Rachman*)

Kesehatan lingkungan di Indonesia masih memprihatinkan. Belum optimalnya sanitasi di Indonesia ini ditandai dengan masih tingginya angka kejadian penyakit infeksi dan penyakit menular di masyarakat.

B

anyak penyakit berkaitan dengan air terutama di negara berkembang seperti Indonesia, dimana kondisi sanitasi di Indonesia masih belum menggembirakan. Beberapa penyakit, kontaminan dan kerusakan yang berkaitan dengan air, hygiene dan sanitasi seperti kolera, demam tipus, dan disentri. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus karena bakteri Vibrio cholera, disebabkan oleh makanan dan minuman yang terkontaminasi


9

liputan khusus

Selokan Kering, Tidak Kotor dan Tidak Bau

Dengan sanitasi yang baik, persediaan air yang aman dan higiene secara umum akan membantu mencegah kolera.

bakteri kolera. Dalam suatu wabah, sumber kontaminasi biasanya adalah kotoran dari orang yang terinfeksi. Penyakit tersebut menyebar dengan cepat di wilayah yang tidak memiliki sistem pembuangan limbah dan sistem penyediaan air minum yang memadai. Dengan sanitasi yang baik, persediaan air yang aman dan higiene secara umum akan membantu mencegah kolera. Demam Tipus merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian yang disebabkan oleh bakteri Salmonella thypi. Demam tipus masih merupakan penyakit yang umum ditemukan di negaranegara berkembang di mana penyakit ini menyerang sekitar 21,5 juta orang setiap tahunnya. Bakteri Salmonella thypi hanya hidup di tubuh manusia. Baik orang yang terserang maupun carrier tetap mengandung bakteri tersebut di dalam kotoran mereka. Kotoran atau urin orang yang terserang dapat mengkontaminasi makanan atau air minum. Hal ini dapat terjadi jika mereka mengolah makanan atau jika mereka tidak menggunakan jamban yang benar. Bisa juga terjadi jika suplai air tidak aman atau terkontaminasi dengan kotoran atau minum air yang belum diolah. Lalat juga dapat membawa bakteri dari kotoran ke makanan. Disentri, paling umum disebabkan karena tidak mencuci tangan setelah menggunakan toilet umum atau tidak mencuci tangan sebelum makan. Cukup simpel memang untuk penyebab disentri sebagai kasus klasik, tapi itulah kenyataannya. Secara garis besar penyebab penyakit disentri sangat erat kaitannya dengan kebersihan lingkungan dan kebiasaan hidup bersih. Bakteri penyebab penyakit disentri antara lain kontak dengan bakteri Shigella dan beberapa jenis Escherichia coli (E. coli). Penyebab lain bakteri yang kurang umum dari diare berdarah termasuk infeksi Salmonella dan Campylobacter. Penyebab utama dari penyakit tersebut diatas ternyata adalah pola hidup yang tidak sehat serta kondisi sanitasi dasar yang tidak

10

layak. Lingkungan yang tidak sehat akibat tercemar air buangan dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Air buangan dapat menjadi media tempat berkembangbiaknya mikroorganisme pathogen, larva nyamuk ataupun serangga lainnya dan juga dapat menjadi media transmisi penyakit sebagaimana tersebut diatas. Diperlukan upaya mendesak untuk penyediaan sanitasi dasar yang layak. SANIMAS efektif menjadi salah satu alternatif pemecahannya. Dengan SANIMAS, Air Sumur Tak Tercemar Lagi Rukun Warga (RW) VII, salah satu RW yang berlokasi di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dimana seluruh keluarga di RW tersebut, terutama yang bermukim di RT 02, 10 dan 11, sudah memiliki jamban untuk kebutuhan buang air besarnya. Hanya saja mereka belum menjalankan perilaku sehat dalam membuang limbah rumah tangga, baik dari dapur maupun jamban. Limbah dari dapur dan jamban dibuang ke dalam septik tank. Namun yang menjadi persoalan tangki septik mereka bocor, sehingga air kotornya merembes ke dalam tanah. Rembesan air limbah dari septik tank juga masuk ke dalam sumur. Jarak antara sumur penduduk dengan septik tank juga relatif dekat, kurang dari lima meter. Itulah sebabnya tangki septik tidak pernah penuh sehingga jarang disedot karena air limbah di septik tank sebagian besar meresap ke dalam tanah. Penduduk sering mengeluhkan air sumur mereka berbau tidak sedap akibat air sumur tercemar limbah dari septik tank. Air sumur yang tercemar tetap dikonsumsi penduduk. Dampaknya penyakit diare kerap menjangkiti warga di RW tersebut. Upaya mengubah perilaku sehat warga, yaitu dengan tidak

liputan khusus

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat, berakibat pada meningkatnya volume pencemar, khususnya yang berasal dari buangan domestik, baik limbah cucian dan kamar mandi (grey water) maupun air limbah WC (black water).

membuang limbah cair dapur dan jamban ke tangki septik dilakukan pada tahun 2012. Ini sejalan dengan masuknya Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Urban Sanitation Rural Infrastructure (USRI). Melalui dana hibah SPBM-USRI senilai Rp350 juta ditambah dana swadaya masyarakat sejumlah Rp 10 juta, warga masyarakat secara partisipatif membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal dengan jaringan perpipaan. IPAL komunal ini berfungsi menggantikan fungsi septik tank penduduk sebagai penampung sekaligus pengolah air limbah. Dengan dana senilai itu warga masyarakat berhasil membangun Komponen unit pengolahan air limbah (IPAL) terdiri dari Settler, Anaerobic Baffled Reactor, Anaerobic Filter beserta dengan jaringan pipa induk serta lateralnya. Setelah IPAL komunal terbangun maka seluruh septik tank milik penduduk ditutup dengan ditimbun. Sejak itu tidak ada lagi air limbah meresap ke dalam tanah. Sehingga praktis air tanah, termasuk sumur warga, tidak tercemar lagi. Air limbah yang sudah bersih diolah dalam IPAL komunal dialirkan ke drainase besar, kemudian selanjutnya dibuang ke Sungai Mewek. Dengan SANIMAS, Selokan Tidak Kotor dan Bau lagi Pengelolaan air limbah di Kelurahan Babankerep belum sepenuhnya berjalan optimal. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat, berakibat pada meningkatnya volume pencemar, khususnya yang berasal dari buangan domestik, baik limbah cucian dan kamar mandi (grey water) maupun air limbah WC (black water).

Dari fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa masyarakat kelurahan Babankerep masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah dalam membuang limbah, hal ini dibuktikan dengan sebagian besar limbah masih dibuang di sungai. Kelurahan Bambankerep yang dimotori oleh BKM Bina Sejahtera mengajukan program SANIMAS USRI untuk pembenahan sanitasi di lingkungan Kelurahan Bambankereptahun 2013 dan 2014. Awalnya masyarakat membuang limbah keluarga khususnya dari kamar mandi dan dapur langsung ke selokan-selokan yang memanjang di depan rumah mereka. Hal ini menjadikan banyaknya genangan di selokan-selokan tersebut, belum lagi bau yang lumayan “segar” akibat sampah sisa buangan dapur dari masing-masing rumah tangga. Permasalahan tidak berhenti sampai di situ. Akibat kotornya selokan-selokan tersebut mengakibatkan banyaknya nyamuk dan kotoran hewan peliharaan, seperti ayam, menambah kotor dan tidak sehatnya lingkungan mereka. Tahun 2013 adalah awal mereka BKM dan KSM merencanakan IPAL komunal USRI. Lingkungan mereka yang dahulu selokannya kotor, berbau dan menjadi sarang nyamuk, dengan adanya IPAL ini akhirnya bisa bersih dan kering. Selokan kini hanya melaksanakan fungsinya sebagai limpasan air hujan saja. Pada tahun 2014 BKM dan masyarakat mengusulkan kembali program serupa untuk di lingkungan yang lain. Mereka bisa membuktikan bahwa IPAL yang mereka buat sendiri sangat berarti bagi perbaikan sanitasi di lingkungan mereka. Dengan SANIMAS, Penyakit Akibat Sanitasi Buruk Menurun Program SANIMAS juga sudah terlaksana di Kelurahan Pamijen,

IPAL dan MCK Program SANIMAS


11

liputan khusus

Sanitasi Indonesia tidak hanya sekedar masalah infrastruktur saja, melainkan perubahan perilaku dan pemahaman masyarakat terhadap sampah dan air limbah.

Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Program SANIMAS ditujukan sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan khususnya di bidang sanitasi di Kawasan PAKUMIS (padat, kumuh, dan miskin). Untuk mengetahui keefektifan program SANIMAS di Kelurahan Pamijen dirasakan perlu untuk menilai kinerja dari program SANIMAS dalam peningkatan kesehatan lingkungan di Kelurahan pamijen. Berdasarkan analisis, implementasi program SANIMAS di Kelurahan Pamijen terlaksana dengan baik sesuai dokumen perencanaan, meskipun ada sedikit perbedaan pada pemeliharaan yang masih belum baik. Berkaitan dengan kondisi mutu lingkungan dengan parameter (BOD, COD, dan DO), peningkatan kualitas lingkungan terlihat dengan adanya perbaikan menuju standar kualitas mutu lingkungan. Nilai BOD 3 mg/l, COD 4,8 mg/l, dan DO 7,4 mg/l. Penilaian untuk kinerja program SANIMAS di Kelurahan Pamijen dinilai sudah baik. Berdasarkan pada hasil penilaian kinerja, program SANIMAS secara efektif mampu meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat di Kelurahan Pamijen. Hal ini diindikasikan dari menurunnya orang yang menderita penyakit akibat sistem sanitasi dalam kurun waktu 3 tahun dan menurunnya kandungan (COD, BOD, DO) pada air tanah sehingga mutu lingkungan di Kelurahan Pamijen menjadi lebih baik. (Efektivitas Program SANIMAS Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Pamijen Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Wibowo, Leonardo Rio Widjonarko, Undip, 2013). SANIMAS, Angka Diare Kelurahan Tandang Turun Buruknya kondisi sanitasi bukan hanya disebabkan oleh terbatasnya akses penduduk dan kualitas fasilitas sanitasi, tetapi juga masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sanitasi dan kesehatan. Dengan diadakannya program sanitasi masyarakat di Kelurahan Tandang, Kota Semarang dirasa sangat tepat. Hal tersebut dapat dilihat dari data kemiskinan di Kelurahan Tandang tahun 2011 yang berjumlah 2.350 KK, dan menjadi salah satu indikator dalam menentukan program sanitasi masyarakat. Namun, pemahaman tentang pengelolaan dan pengolahan limbah domestik (rumah tangga) bagi masyarakat Kelurahan Tandang merupakan hal baru yang tentunya akan menimbulkan persepsi sikap menerima atau menolak dari masyarakat. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka akan mempengaruhi tingkat potensi pencemaran limbah domestik terhadap kesehatan ling kungan di Kelurahan Tandang, walaupun sudah mendapatkan bantuan dari Program SANIMAS.

12

Dari studi ini ditemukan bahwa peran SANIMAS terhadap kesehatan lingkungan berdampak positif bagi lingkungan di Kelurahan Tandang. Hal tersebut karena dari pengelolaan air limbah, fasilitas dari program SANIMAS membantu mereka dalam mengelola air limbah yang mereka hasilkan. Sehingga masyarakat merasa terbantu dalam pemenuhan prasarana sanitasi mereka, mengingat dari segi ekonomi warga Kelurahan Tandang termasuk masih rendah.Program SANIMAS di Kelurahan Tandang terbukti mampu menurunkan angka kejadian penyakit terkait dengan sanitasi (diare). Dari hasil studi ini, dikemukakan perlu adanya keberlanjutan terhadap program tersebut mulai dari tahap pelaksanaan kegiatan, pemantauan, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Untuk itu Pemerintah Kota perlu memberikan bantuan dana untuk keberlanjutan program SANIMAS, dari sektor akses fasilitas SANIMAS yang telah dibangun, agar masyarakat yang telah mendapatkan bantuan tidak terpusat saja, melainkan dapat menjangkau seluruh wilayah yang layak mendapatkan bantuan tersebut. (Peran SANIMAS Terhadap Kesehatan Ling kungan di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Kresno Ranu Aji dan Widjonarko, Jurnal Teknik PWK Volume 3 Nomor 3 2014, UNDIP) Sanitasi, Intinya Perubahan Perilaku Sanitasi Indonesia tidak hanya sekedar masalah infrastruktur saja, melainkan perubahan perilaku dan pemahaman masyarakat terhadap sampah dan air limbah. Sanitasi tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan prasarana dan sarana saja karena selain keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah, ada yang lebih penting, yaitu kampanye perubahan perilaku. Sanitasi sangat menentukan keberhasilan dari paradigma pembangunan kesehatan lingkungan lima tahun ke depan yang lebih menekankan pada aspek pencegahan dari aspek pe ngobatan. Dengan adanya upaya pencegahan yang baik, angka kejadian penyakit yang terkait dengan kondisi lingkungan dapat di cegah. Selain itu anggaran yang diperlukan untuk preventif juga relatif lebih terjangkau daripada melakukan upaya pengobatan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak generasi sekarang dan yang mendatang. Sanitasi bukan hanya urusan pemerintah, swasta ataupun perorangan saja. Kepedulian adalah kunci utama karena sanitasi adalah urusan kita bersama. *) Kasi Perencanaan Subdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

info baru

Kemitraan Pengelolaan Sampah Berbasis Community-Capital Masmian Mahida*)

“Buang Sampah di Tempat Umum Dikenakan Denda Rp500.000”. Bunyi spanduk larangan ini terpampang jelas di tepi sebuah sungai di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan.

S

panduk tersebut merupakan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah tersebut dimotori oleh Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemberlakuan Perda tersebut setidaknya dapat mengurangi sampah masuk ke sungai-sungai yang ada di Jakarta sehingga dapat mengurangi terjadinya banjir di Jakarta saat musim hujan, karena salah satu penyebab utama banjir di Jakarta adalah sampah di aliran sungai. Larangan tersebut ternyata bukan basa-basi. Situs berita online beritajakarta.com akhir Desember 2014 lalu membertiakan sebanyak 30 warga menjalani sidang yustisi di Pengadilan Tinggi Jakarta Timur pada Senin, 29 Desember 2014. Warga tersebut melanggar Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dan dikenakan denda sebesar Rp32.000 hingga Rp500.000. Wira Hendra (25 tahun), salah satu pedagang yang biasa berdagang di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur tersebut yang telah menjalani sidang mengaku jera dengan sanksi yang diberikan majelis hakim. Ke depan, ia mengaku akan menyediakan tempat untuk membuang sampah.

“Tantangan utama implementasi Perda tersebut adalah pada sosialiasasi. Pada setiap kecamatan akan ditempatkan sebanyak lima petugas untuk melakukan mobilisasi untuk memantau warga yang buang sampah tidak pada tempatnya,” jelas Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur, Apul Silalahi. Mengacu pada kasus tersebut, adanya spanduk ancaman den da uang Rp500.000 membuang sampah sembarangan dan kasus 30 warga menjalani sidang yustisi di Pengadilan Tinggi Jakarta Timur terkait pelanggaran perda No.3 tahun 2013 merupakan realitas pengelolaan sampah di Ibukota Jakarta. Dengan semangat


13

info baru melalui pengelolaan sampah terwujud lingkungan yang sehat dan bersih di Ibukota Jakarta. Memang yang tak kalah penting selain penegakan sanksi administratif sebagai bagian pencegahan adalah perlunya peningkatan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurangi dan/atau menangani sampah berwawasan ling kungan dengan praktik reduce, reuse, dan recycle (3R) dengan kegiatan pengurangan sampah, memakai atau memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang. Praktik 3R di Indonesia dengan model kemitraan pengelolaan sampah memiliki potensi besar terutama di kota Jakarta. Banyak para pelaku usaha pribadi maupun korporasi beroperasi di Jakarta, perlu sinergi antar pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor usaha/korporasi dapat kerjasama dalam pengelolaan sampah terintegrasi sebagai bagian dari program smart city. Salah satu program dalam sektor usaha melalui Corporate Social Responsibity (CSR). Instrumen CSR ini hemat penulis dapat dijadikan trigger awal

sinergi pemerintah dan masyarakat dengan sektor usaha dalam pengelolaan sampah. Praktik 3R telah dipraktikkan dalam program CSR PLN dalam bentuk bank sampah. Dalam menjaga keberlanjutan program dan mendukung perkembangan bank sampah pada tahun 2012 hingga sekarang, program CSR-Bina Lingkungan PLN meluncurkan aksi Program Wirausaha Bersinar “PPOB (Payment Point Online Bank) – Bayar listrik dengan sampah” dan “Bank Sampah Induk“. Aksi program ini juga sebagai bentuk komitmen PLN untuk terus mengembangkan bank sampah dan mencari terobosan agar memberi manfaat bersama antara masyarakat dan perusahaan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat. Selain itu, dalam pengamatan penulis, kembali praktik 3R telah

14

info baru telah dilaksanakan Bank Mandiri melalui Program CSR Wirausaha Sosial Mandiri tahun 2014 dengan memberi penghargaan dalam Bidang Usaha Industri Kreatif dan Pariwisata kepada Tim Nara Kreatif dalam usaha kreatif pengolahan limbah organik (kertas, batang pisang, eceng gondok) menjadi produk berdaya guna dan bernilai jual untuk membiayai kegiatan sosial (asrama anak asuh, anak jalanan, dhuafa, dan sebagainya). Praktik seperti ini merupakan bentuk community capital original sehingga tercipta kemandirian masyarakat. Melalui pro gram CSR ini usaha kreatif pengolahan limbah organik tersebut diberi stimulus dana pembinaan sehingga dapat berkelanjutan dan dapat memberikan benefit secara luas. Dua contoh program CSR sektor usaha/korporasi tersebut dalam pengelolaan sampah merupakan bentuk keramahan lingkungan. Karena stimulus program dari korporasi tersebut tak lain adalah pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kemandirian mendukung perekonomian di perkotaan maupun

perdesaan dengan mengandalkan komoditi lingkungan masingmasing dapat bernilai tambah bagi kehidupan mereka. Model pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan di atas merupakan praktik dari community capital. Definisi community capital menurut International Society of Sustainability Professionals (ISSP) adalah pemanfaatan aspek natural capital (sumber alam lingkungan), human/social capital (masyarakat sebagai komunitas), dan financial/built capital (sesuatu yang telah masyarakat ciptakan) sehingga bernilai tambah pada lingkungan. Program pengelolaan sampah seperti di atas dapat berlanjut dengan pemberdayaan masyarakat agar tercipta kemandirian dan memicu timbulnya kantong-kantong ekonomi baru berwawasan lingkungan skala perkotaan dan perdesaan yang lebih besar (ruralurban linkages). *) Staf Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Lingkungan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum


15

info baru

Pasca Keputusan MK, BPPSPAM dan LSM Berkunjung ke PT Aetra Air Tangerang PT Aetra Tangerang adalah perusahaan air minum swasta pertama di Indonesia yang melakukan kerjasama dengan pemerintah, yakni Pemerintah Kabupaten Tangerang.

16

B

elakangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ini menjadi sorotan dan membuahkan putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undangundang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Untuk melihat secara langsung keterlibatan swasta membantu pemerintah dalam menyediakan air minum kepada masyarakat, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) melakukan kunjungan ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik PT Aetra Air Tangerang di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, Kamis (19/3) lalu. Kunjungan Ketua BPPSPAM Tamin M Zakaria Amin dan Anggota BPPSPAM, Syaiful, juga mengikutsertakan Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies, Marwan Batubara. Kunjungan ini terbilang istimewa, mengingat Marwan merupakan bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi pemohon saat

info baru

Tamin M Zakaria Amin menilai apa yang sudah dilakukan PT Aetra tergolong excellent.

mengajukan gugatan class actions ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Manusia (SDA) beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan ini Marwan mendapat penjelasan secara detil mengenai Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang telah dilakukan sejak tahun 2009 dan berakhir tahun 2034 mendatang. Presiden Direktur PT Aetra Air Tangerang, Untung Suryadi sangat berterima kasih dengan kunjungan BPPSPAM terlebih lagi dengan mengikutsertakan LSM yang sempat menggugat Undang-Undang SDA itu. Dengan demikian menurut Untung pihaknya dapat secara rinci menjelaskan bahwa kerjasama itu berdampak pada tersedianya air bagi masyarakat. “Kami bersyukur sekali dengan kunjungan ini, karena kami bisa menunjukkan bahwa pelayanan air minum seperti ini telah memenuhi amar keputusan MK. Sayang sekali kalau apa yang kami lakukan bersama Kabupaten Tangerang ini dianggap negatif. Sebab pada kenyataannya beliau-

beliau melihat masyarakat tingkat bawah sampai menengah dapat menikmati air dengan harga terjangkau,” jelasnya. Untung juga membantah bila ada yang beranggapan bahwa pihaknya menguasai sumber air. Untuk membuktikan bahwa anggapan itu salah, Untung secara terbuka menerima kunjungan dari pihak manapun untuk mendapatkan penjelasan yang sebenarnya. “Ini perlu diluruskan, kami terbuka sekali seandainya beliau-beliau masih berpikir bahwa kami menguasai sumber air. Datanglah ke sini, kami akan tunjukkan bahwa air yang kami ambil dari sumbernya tidak kami kuasai tetapi kami olah menjadi air yang sehat dan didistribusikan kepada masyarakat,” tuturnya. Tidak sekedar mendapatkan penjelasan dari pihak perusahaan dan juga dari pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang, Marwan juga sempat mengunjungi dan mendapat penjelasan mengenai cara kerja IPA tersebut. Selain itu bersama BPPSPAM, ia juga diajak mengunjungi Villa Tangerang Elok RT.10 RW.07. Disini


17

info baru UU SDA oleh MK, red). Pemerintah itu harus menjaga kepastian hukum, pengembalian investasi yang dilakukan swasta. Untuk itu tidak boleh pemerintah semena-mena memutus kontrak. Biarkan kontrak itu berakhir sampai batas waktunya,” tegasnya. Sementara itu terkait masalah regulasi mengenai air menu rut Marwan perlu diintegrasikan mengingat selama ini ada dua kementerian yang mengatur, yakni air permukaan diatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan terkait air tanah diatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tamin M Zakaria Amin menilai apa yang sudah dilakukan PT Aetra tergolong excellent. Meski demikian ia meminta PT Aetra tetap lebih meningkatkan pelayanan umum. Hal ini terutama terkait cakupan pelayanan. “Dari target sambungan rumah yang 72 ribu baru tercapai 45 ribu, terus tingkatkan. Dan bila dikatakan PT Aetra bersaing dengan pemanfaatan air tanah, maka sosialisasi perlu ditingkatkan, bekerjasama dengan pemerintah daerah agar

salah satu warga penerima Sambungan Rumah (SR) bernama Zainal menuturkan bahwa pelayanan air minum dari PT Aetra Air Tangerang sudah 24 jam. Sedangkan air yang diterima sangat baik dan dapat langsung diminum. Pada kesempatan itu Ketua BPPSPAM beserta Presiden Direktur PT Aetra Air Tangerang juga sempat meminum langsung air dari kran warga tersebut. Melihat kondisi ini Marwan Batubara berujar bahwa PT Aetra merupakan contoh yang bagus dan dapat menjadi prototype bagi yang lain. Apalagi kinerja perusahaan ini cukup baik, dimana tingkat kehilangan airnya saja paling rendah di Indonesia, yakni hanya 4 persen. Selain itu ia menilai meski UU SDA dibatalkan kerjasama yang

Pada kesempatan itu Ketua BPPSPAM beserta Presiden Direktur PT Aetra Air Tangerang juga sempat meminum langsung air dari kran warga tersebut.

sudah dilakukan PT Aetra dengan pemerintah daerah harus tetap berjalan, dan tidak bisa diputus di tengah jalan. “Seperti dengan sistem BOT (Build Operate Tansfer, red) selama 25 tahun harus dipelihara, tidak bisa diputus di tengah jalan karena ini (pembatalan

18

masyarakat lebih sadar menggunakan air minum demi kesehatan masyarakat,” ungkapnya. Ia juga berharap PT Aetra dapat menambah jumlah pancuran air atau fountain, sehingga dapat berguna bagi masyarakat terutama pada saat musim kemarau. BPPSPAM Terbuka untuk Renegosiasi Kontrak KPS Sehubungan dengan kontrak KPS yang sudah berjalan, menurut Kepala Bidang Analis Keuangan, Investasi dan Promosi BPPSPAM

info baru

Adi Susetyo, instansinya terbuka untuk dilakukannya renegosiasi atau evaluasi terkait kontrak KPS. Dikarenakan kontrak KPS ini ditandatangani kedua belah pihak, yakni pemerintah daerah dan pihak swasta maka yang mengajukan renegosiasi itu bisa salah satu pihak atau kedua belah pihak. Renegosiasi ini menurutnya sebagai langkah perbaikan agar sejalan dengan 6 pembatasan yang ditetapkan MK. Keenam poin pembatasan itu, yakni pertama, setiap pengu sahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air, Ketiga, harus mengingat kelestarian lingkungan hidup. Keempat, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Kelima, prioritas utama yang dibe rikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD. Keenam, apabila semua pembatasan diatas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. “Sampai saat ini belum ada yang meminta kepada kami untuk dilakukannya renegosiasi dan kami juga tidak memaksakan untuk dilakukan renegosiasi. Dan kontrak yang sudah ditandatangani sebelum keputusan MK itu tetap berjalan, sebagaimana pendapat hukum yang disampaikan Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Adi. Renegosiasi kontrak ini merupakan salah satu dari 4 poin yang disampaikan Kementerian Hukum dan HAM kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan nomor surat M.HH.AH.03.04-27 tanggal 9 Maret 2015. Dalam surat yang ditandatangi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly ini disebutkan bahwa peristiwa hu

kum seperti perjanjian kerja/kontrak ataupun izin yang diterbitkan sebelum keputusan MK tersebut harus dilakukan renegosiasi kontrak atau evaluasi terhadap izin dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan 6 prinsip dalam putusan MK. Salah satu pendapat hukum ini dikeluarkan setelah sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meminta pendapat hukum dari Kementerian Hukum dan HAM pasca keputusan MK yang membatalkan UndangUndang SDA tersebut. (Teks: Hendra Djamal)


19

info baru

Forum Gubernur Tingkatkan APBD untuk Sanitasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung komitmen pemerintah provinsi untuk mengalokasikan 10% APBD untuk pembangunan bidang kesehatan dan dua pertiganya untuk upaya preventif dan promotif sanitasi.

20

K

omitmen itu tertuang dalam Deklarasi Peduli Sanita si yang dilakukan oleh Forum Gubernur Advocacy Horizontal Learning yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (25/3/2015). “Kami mengapresiasi forum gubernur serta walikota dan bupati dalam AKKOPSI untuk mendorong tercapainya target akses universal RPJMN 2015-2019, yaitu akses sanitasi layak 100% pada 2019 dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan,” papar Plh. Direktur Bina Program, Dwityo A.

info baru Soeranto, saat mewakili Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya dalam forum tersebut. Deklarasi ini secara simbolis ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat dan Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, dan Asisten Daerah II Sulawesi Tenggara. Dwityo menjelaskan target akses universal sanitasi layak pada 2019 memerlukan upaya kuat untuk menghilangkan gap 39% atau sekitar 80 juta penduduk. Pada akhir 2013 capaian pelayanan air limbah di Indonesia mencapai 60,91%. Strategi yang dilaksanakan pemerintah meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, komitmen Pemda, peningkatan kelembagaan dan kompetensi SDM, serta kerjasama lintas sektor dan kemitraan. Akses universal sanitasi ini membawa konsekuensi kebutuhan pendanaan lebih dari Rp 273 triliun sampai 5 tahun ke depan. Kebutuhan sebesar itu diharapkan dari berbagai sumber yang perlu dikonsolidasikan. Salah satu peluang, menurut Dwityo, adalah adanya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa pendanaan bidang sanitasi melalui upaya preventif dan promotif kesehatan. “Selama ini kesehatan masih dominan dengan tindakan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Maka ke depan, orientasinya harus diseimbangkan tindakan kesehatan untuk mencegah sakit, untuk mempertahankan orang sehat tetap sehat dengan perilaku yang sehat melalui sanitasi yang baik,” ungkap Dwityo. Pemerintah menilai terdapat pembelajaran dalam program sanitasi berbasis masyarakat berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dan MCK Komunal dengan melibatkan sanitarian di Puskesmas, untuk kegiatan pemicuan kepada masyarakat, sebelum infrastruktur itu dibangun. Sementara Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, deklarasi ini sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi di Indonesia dalam pembangunan sanitasi yang baik. Menurutnya, sanitasi memberikan dampak terhadap kesehatan dan dapat mengurangi biaya kesehatan masyarakat. “Melalui komitmen ini diharapkan dapat membangun kesadaran, baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat, bahwa dengan sanitasi da pat mencegah orang sakit dan mempertahankan kesehatan se seorang,”kata Ahmad Heryawan. Akses Universal Sanitasi Pemerintah mulai memunculkan Prakarsa 100-0-100 dalam menterjemahkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di bidang infrastruktur permukiman. Target 100 yang pertama merupakan target pen

capaian akses air minum layak di tahun 2019, 0 merupakan target untuk penuntasan permukiman kumuh di tahun 2019 dan 100 yang kedua merupakan target pencapaian akses sanitasi layak di tahun 2019. Dwityo mengungkapkan, saat ini capaian pembangunan infra struktur khususnya bidang sanitasi meningkat dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2013, angka sanitasi layak di Indonesia sudah mencapai angka 60,91% atau naik sebesar 5% jika dibanding angka capaian pada tahun 2010. “Kami menyadari bahwa dalam mencapai target akses universal, khususnya bidang sanitasi, akan banyak menghadapi tantangan antara lain pemahaman dan perhatian dari pemerintah daerah akan sanitasi, peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan/pemanfaatan alternatif sumber pendanaan, serta pemenuhan readiness criteria,” tuturnya. Terkait dengan pemahaman/perhatian pemerintah daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat akan PHBS, masih diperlukan sosialisasi akan pentingnya sanitasi, baik itu kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat.


21

info baru “Kita semua harus menyebarluaskan pemahaman bahwa pelayanan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam rangka membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera,” imbuhnya. Pemerintah juga menyadari bahwa pendanaan dari APBN dan APBD juga terbatas. Untuk itu, pemerintah siap mendorong pihak di luar pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sanitasi, baik itu melalui kerjasama antara pemerintah dengan swasta, coorporate social responsibility (CSR) ataupun melalui pinjaman maupun hibah. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 185 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi dapat digunakan sebagai payung hukum pembangunan sanitasi di daerah.

22

Dan hal terakhir yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yaitu adanya potensi hibah yang cukup besar untuk pembangunan sanitasi selama didukung dengan kesiapan readiness criteria yang memadai oleh pemerintah daerah. Untuk itu kami mohonkan kepada para Gubernur dan juga Walikota dan Bupati untuk mengingatkan SKPDnya untuk lebih aktif dan kooperatif dalam penyiapan readiness criteria, baik itu berupa penyiapan lahan, studi dan desain yang siap diimplementasikan. Melalui acara Advocacy Horizontal Learning yang diseleng garakan oleh AKKOPSI ini diharapkan masing-masing daerah dapat saling bertukar pengalaman dalam pembangunan infrastruktur permukiman khususnya sanitasi. Daerah yang implementasi pem bangunan sanitasinya sudah baik diharapkan dapat menjadi pa nutan bagi daerah yang lain. (Teks: Buchori dan Adnan Randal Jawa Barat)

info baru

Peringati Hari Air Dunia, Cipta Karya Ajak Peran Aktif Masyarakat Pada Minggu (22/3/2015), telah dilakukan Aksi Simpatik Kampanye Peduli Air di Bundaran Hotel Indonesia yang mengajak masyarakat untuk peduli air. Acara dilanjutkan dengan Gerakan Ciliwung Bersih di sekitar kawasan Sungai Ciliwung, Jakarta.

M

enteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan, dengan Gerakan Ciliwung Bersih diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat menyadari pentingnya menjaga dan mempertahankan ke bersihan Sungai Ciliwung yang membentang di jantung ibukota. Gerakan yang dimulai sejak 2013 ini, menujukkan upaya nyata masyarakat untuk menjaga kebersihan Sungai Ciliwung sekaligus mengurangi terjadinya bencana banjir di wilayah aliran Sungai Ciliwung serta peningkatan kualitas air. Sehingga, Sungai Ciliwung dapat menjadi bersih dan berfungsi maksimal sebagai bagian sistem makro pengendali banjir dan sumber air baku untuk DKI Jakarta. Pada Tahun 2015, United Nation-Water menetapkan tema Hari Air Dunia 2015 adalah ”Water and Sustainable Development” (Air dan Pembangunan Berkelanjutan). Agenda kegiatan Hari Air Dunia difokuskan pada upaya untuk meningkatkan perhatian masyarakat dunia tentang pentingnya air, serta melakukan edukasi dalam hal mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Sedangkan, tujuan pelaksanaan kegiatan HAD 2015 di Indonesia adalah untuk memusatkan perhatian masyarakat pada


23

info baru Ketiga diharapkan adanya penanganan limbah rumah tangga di bantaran Sungai Ciliwung, agar pencemaran sungai oleh limbah rumah tangga dapat dikurangi. Keempat diharapkan adanya program penanganan persampahan agar sampah tidak lagi dibuang langsung ke sungai khususnya dari permukiman yang ada di bantaran Sungai Ciliwung. Kelima diharapkan dengan adanya penanganan air limbah dan persampahan di bantaran Sungai Ciliwung untuk dapat memperbaiki kualitas air kali tersebut sebagai sumber air baku. Dan keenam pihak KPC agar dilibatkan untuk dapat bersamasama melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Ciliwung mengenai penanganan banjir, penanganan air limbah dan persampahan. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Walikota Jakarta Selatan, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Sekjen PUPR, Plt. Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur Pengembangan PLP, Direktur Pengembangan Air Minum, Sekretaris BPPSPAM, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Plt. Kepala Balitbang, Plt. SAMPU Bidang Keterpaduan Pembangunan. (Teks : Hani Mayana/AdSR/ari)

berbagai isu penting, diantaranya meningkatkan kepedulian terhadap semakin menurunnya kuantitas dan kualitas air yang tersedia, serta kesadaran akan pentingnya konservasi, pelestarian serta perlindungan sumber-sumber air. “Saya harap partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk bersama-sama dapat menjaga dan mempertahankan kebersihan Sungai Ciliwung sehingga kita da pat mewariskan mata air ke anak cucu kita bukan air mata,” ujar Basuki. Pada kesempatan tersebut, juga diadakan temu wartawan di lokasi Kelompok Peduli Ciliwung (KPC) Gema Bersuci, Jl Kemuning Dalam 1 RT 011, RW 006, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari hasil peninjauan Sungai Ciliwung yang dilaksanakan, terdapat beberapa masukan dari KPC-KPC, antara lain pertama, tidak dilakukan pekerjaan betonisasi untuk pengamanan ban taran kali Ciliwung dari banjir, karena tidak ramah lingkungan. Pengamanan bantaran kali Ciliwung dapat dilakukan dengan optimalisasi penghijauan. Kedua betonisasi yang sudah dibangun apabila memungkinkan dapat di bongkar kembali.

24

info baru

Cipta Karya Percepat TPA Regional Metro Surabaya Metropolitan Surabaya sebagai salah satu perkotaan terbesar kedua setelah metropolitan Jakarta sangat memerlukan pengelolaan persampahan yang mampu menampung produksi sampah yang ditimbulkan oleh rumah tangga maupun aktivitas perkotaan.

K

arena itu Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan fasilitasi percepatan penyusunan Masterplan dan Pra-Feasibility Study TPA Regional Metropolitan Surabaya, di kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi JawaTimur, Selasa

(10/03/2015). “Semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan perkem bangan kota menjadi perkotaan yang aglomerasinya melebihi batas administrasi perlu dilakukan percepatan pelayanan per sampahan dalam skala regional yang mampu melayani secara jangka panjang beberapa kabupaten/kota dan didukung dengan konsep pengelolaan dan teknologi yang lebih efisien dan efektif,” ungkap Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Bina Program, Dwityo A. Soeranto. Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh tim JICA yang diketuai Mr. Noriaki Murase, Rudy Arifin Kasubdit Persampahan Direktorat Pengembangan PLP, Mr. Tomihara dari JICA Indonesia Office, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya. Pertemuan tersebut merupakan koordinasi awal dalam persiapan bantuan hibah technical assistance dari pemerintah Jepang melalui JICA. Dwityo menjelaskan bahwa technical assistance tersebut akan meliputi penyusunan masterplan, Pra-FS dan usulan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, dengan nilai lebih dari Rp. 25 milyar, dan untuk pembangunan fisiknya nanti akan dipertimbangkan untuk didanai dari APBN yang bersumber dari pinjaman dari pemerintah Jepang. “Sebagai kesepakatan awal, mengingat TPA yang akan difasilitasi merupakan TPA Regional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus dapat mendorong pemerintah kota/kabupaten di

metropolitan Surabaya menyepakati dalam bentuk MoU untuk dapat bekerjasama dalam memanfaatkan TPA Regional. Tanpa kesepakatan tersebut, tidak akan ada masterplan dan Pra-FS yang bias disusun,” jelas Dwityo. Dalam tahap persiapan ini Kasubdit Persampahan Direktorat PLP Rudy Arifin, mengharapkan hibah ini dapat menjadi solusi bagi percepatan peningkatan pelayanan persampahan dalam mencapai 100% pelayanan persampahan sesuai RPJMN 20152019. “Walaupun demikian, pemerintah daerah harus memiliki ide dan masukan yang memperhatikan kondisi lokal, rencana tata ruang, kebijakan yang ada sehingga hibah fasilitas TPA regional nanti dapat betul-betul bermanfaat secara optimal,” tutup Rudy.


25

info baru Pengelolaan sampah perkotaan memang bukan perkara mudah, banyak tantangan yang harus memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara terbuka tentu mendukung Hibah TPA Regional ini karena diharapkan mampu mendorong pengelolaan persampahan yang memperhatikan lingkungan dan daya dukung perkembangan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan. Selanjutnya, Tim Survey JICA untuk Penyiapan Penyusunan harus dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya kepada pihak swasta Rp. 115.000/ton sampah, sudah saatnya Pemkot Surabaya berpikir untuk mencari solusi lain yang lebih murah untuk kelebihan 500 ton/hari yang masuk ke TPA Benowo,” tegas Dwiyto. Menurut Dwityo, pilihan paling tepat adalah mengurangi sampah melalui pendekatan 3R (Reduce, Reuse and Recycle) sehingga sampah yang masuk ke TPA Benowo hanya 1000 ton/ hari. Cara lainnya adalah dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten lain di sekitar Surabaya melalui peman faatan TPA Regional, yang akan mendapat fasilitasi dari Kementerian PUPR untuk perencanaan dan pembangunannya. “Mengingat penyiapan dan pembangunannya didukung oleh dana APBN, biaya pengeolaannya saya rasa tidak sampai Rp. 115.000/ton,” tambah Dwityo. Bagi Noriaki Murase dari Tim Survey JICA, sistem pengelolaan sampah pada TPA Benowo ini sangat berguna bagi timnya. Dari TPA Benowo mereka mendapatkan informasi berharga terkait

Masterplan dan Pre-Feasibility Study TPA Regional Surabaya bersama Tim Direktorat Jenderal Cipta Karya mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo di Surabaya. Kunjungan ini berkaitan dengan pengumpulan data awal dalam menunjang persiapan penyusunan masterplan dan Pre-Feasibility Study TPA Regional Metropolitan Surabaya. TPA Benowo Surabaya, adalah TPA dengan luas 38 ha yang dikelola oleh pihak swasta dan melayani sampah dari Kota Surabaya mulai tahun 2012. TPA Benowo saa tini mampu mengelola sampah hingga 1.500 ton perhari dengan sistem sanitary landfill. Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, saat mendampingi Tim JICA mengatakan bahwa kunjungan ke TPA Benowo dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal kepada tim survey JICA tentang pola dan sistem pengelolaan sampah yang ada di Surabaya sehingga dapat menjadi masukan untuk penyusunan masterplan dan PreFeasibility Study TPA Regional Metropolitan Surabaya. “Secara umum sistem pengelolaan sampah di TPA Benowo sudah cukup baik karena telah berupaya menerapkan sistem sanitary landfill, terdapat kolam penampungan dan pengolahan leachate, serta adanya penggunaan teknologi untuk mengurangi bau, penyaluran gas metan untuk percepatan proses dekomposisi sampah”, kata Dwityo Dwityo menjelaskan, kerjasama jangka panjang selama 20 tahun ini patut diapresiasi dan dicontoh oleh kota-kota lain di Indonesia. Walaupun dalam kerjasama antara Kota Surabaya dan pihak siwasta, sampah yang wajib dikelola di TPA Benowo sebesar 1000 ton/hari, namun sampah yang masuk ke TPA dapat mencapai 1500 ton/hari. “Mengingat kewajiban dan besarnya biaya yang

26

regulasi pengelolaan sampah di Indonesia, model kerjasama, teknologi dan kondisi sosial perkotaan Surabaya. Selanjutnya, selama beberapa hari ke depan, Tim JICA akan melakukan pertemuan dengan beberapa pemerintah daerah dalam lingkup metropolitan Gerbang hkertasusila sekaligus melakukan pengumpulan data awal untuk penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan memastikan rincian lingkup pekerjaan dalam technical assistance yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang tersebut. Hibah dari pemerintah Jepang melalui JICA secara umum meliputi tiga komponen yaitu penyusunan Masterplan, Pra- FS dan usulan penguatan kapasitas pengelolaan persampahan untuk Metropolitan Surabaya. (Teks : ekofebrianto/Randal Jatim)

info baru

Kementerian PUPR Serahkan Aset ke 31 Kabupaten/Kota Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menghibahkan aset Barang Milik Negara (BMN) bidang infrastruktur permukiman kepada pemerintah daerah di Jakarta, Rabu (25/03/2015).

I

nfrastruktur tersebut terdiri dari sektor Pengembangan Air Minum, Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), Pengembangan Permukiman, dan sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan. Aset tersebut dibangun pada tahun 2008-2013 dengan nilai total Rp80,19 miliar. “Dengan diserahkannya aset BMN ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan akan lebih mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaannya,” ungkap Plt. Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono saat memberi sambutan pada Penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, di Jakarta, Rabu (25/3/2015). Di sektor Pengembangan Air Minum aset yang diserahterima kan senilai Rp6,4 miliar antara lain kepada Pemerintah Kabupaten Bintan berupa jaringan pipa distribusi, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa Jaringan pipa, dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur berupa jaringan induk distribusi air minum. Di sektor PPLP, aset senilai Rp34,7 miliar dihibahkan kepada 15 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Maluku, dan Jawa Barat. Aset berupa crawler tractor, truck sampah, bulldozer, wheel excavator, instalasi pengolahan sampah organik, dan saluran drainase. “Aset bidang PPLP tersebut dapat meningkatkan kinerja proses pengoperasian TPA Sampah menjadi proses lahan urug terkendali atau lahan urug saniter,” ujar Plt. Dirjen Cipta Karya, Imam S. Ernawi.

Di sektor Pengembangan Permukiman, Kementerian PUPR juga menghibahkan 11 aset berupa jalan desa kepada Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Luwu, dan Pemerintah Kabupaten Maros. Infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan menciptakan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar perdesaan. Di sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kementerian PUPR menghibahkan aset kepada 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Papua. Aset yang dihibahkan berupa Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan, PSD Tradisional Bersejarah, dan Penataan Ruang Terbuka Hijau. “Sasaran dari kegiatan ini adalah mengembalikan fungsi kawasan yang telah mengalami degradasi sehingga dapat meningkat nilai tambah kawasan permukimannnya dan menjadi bagian penting dalam pengembangan kota secara keseluruhan,” ujar Imam. Imam S. Ernawi meminta dengan dihibahkannya BMN Kementerian PUPR ini, maka pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkewajiban untuk, pertama, mencatat BMN tersebut sebagai aset Barang Milik Daerah (BMD) pemerintah provinsi/kabupaten/ kota. Kedua, memperbaiki, memelihara dan mengoperasikan, termasuk melakukan perawatan dengan biaya dari APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota. “Hendaklah kita bersamasama menjaga dan memelihara aset negara yang telah dibangun demi kebaikan dan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat,” pinta Imam. (Teks : Datin CK)


27

inovasi

Penegakan Peraturan dan Perubahan Perilaku:

Kunci Keberhasilan Sektor Sanitasi Yustika Aristya Widyasari & Roselina*)

Sudahkah kita mengenal berbagai produk pengaturan tentang persampahan? Terbitnya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengatur peran fungsi pemerintah, swasta, dan masyarakat tentang pengelolaan sampah.

D

ari setiap aturan dan program yang disusun, diharapkan agar terjadi suatu perubahan perilaku yang mengarah pada keinginan untuk mewujudkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, bebas sampah, sehat, aman, dan berkelanjutan, melalui peningkatan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. Di tataran lebih ke hilir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, menyusun Peraturan Menteri Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Produk pengaturan ini menjelaskan secara lebih rinci tentang tata laksana penyelenggaraan dan pengelolaan persampahan baik dalam instansi kepemerintahan di daerah maupun pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Peran Produk Pengaturan Peraturan diperlukan untuk penerapan kepastian hukum,

28

inovasi kejelasan tugas dan wewenang pemerintah, serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Sistem pengelolaan dan pengaturan juga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menerapkannya lagi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, namun dengan tetap mengacu pada produk pengaturan di tingkat nasional. Dalam upaya untuk menegakkan supremasi hukum, saat ini sudah mulai dilakukan peradilan atas pelanggaran yang dilakukan, misalnya peradilan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Sejumlah warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan, langsung disidangkan, serta dinyatakan bersalah, untuk kemudian dikenakan sanksi paksa berupa denda sebesar Rp.100.000, sebagaimana sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini diharapkan dapat menjadi suatu contoh, bahwa penerapan aturan yang jelas dan tegas, diharapkan akan menyebabkan perubahan perilaku dan kesadaran berperilaku dalam menangani sampah.

disepakati dalam suatu wilayah kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan setingkat universitas di Indonesia. Hingga saat ini, telah terdapat 8 mitra kerjasama dengan per guruan tinggi di Indonesia dan masih akan terus dkembangkan konsep kerjasama yang ada. Hal ini didasari pada suatu paradigma, bahwa perubahan perilaku merupakan sebuah proses yang harus direncanakan dan menjadi dasar keberhasilan sektor sanitasi pada masa yang akan datang. Dengan adanya program ini diharapkan semakin banyak informasi dan pelaku dan penggagas perilaku hidup bersih sehat di masyarakat. Adapun beberapa perguruan tinggi yang telah ikut serta dalam kegiatan KKN tematik ini adalah Universitas Haluoleo, Universitas Pattimura, Universitas Udayana dan lain-lain. Dalam program ini mahasiswa yang akan melakukan KKN diberikan pembekalan oleh para dosen pembimbing, agar dapat memberikan informasi

Upaya Kementerian PUPR Berbagai program telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya terkait penerapan pola perubahan perilaku untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penera pan hidup bersih dan sehat. Dari Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dikembangkan skema pendidikan sanitasi untuk anak usia sekolah, Direktorat Pengem bangan Air Minum menerapkan program pengembangan air bersih untuk semua permukiman baik desa maupun perkotaan.

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan melakukan standardisasi spesifikasi teknik bangunan, pendataan bangunan gedung, dan penanganan kebakaran. Direktorat Pengembangan Permukiman melakukan penataan kawasan kumuh, yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas kesehatan permukiman. Keseluruhan program ini juga akan disosialisasikan meluas, salah satunya dengan bantuan mahasiswa yang akan melakukan praktik kerja nyata di masyarakat. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik ini diprogramkan untuk mengajak peran serta mahasiswa untuk melakukan penyuluhan terhadap berbagai program keciptakaryaan, untuk dapat dilaksanakan di daerah binaan yang telah ditunjuk dan

pengetahuan masyarakat terhadap program yang akan di sebar kan pada masyarakat. Pada tahun 2014, telah terdapat 8 perguruan tinggi yang bekerjasama dan akan terus dikembangkan untuk mempercepat proses Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat. Setiap KKN akan membina desa-desa tertentu, yang nantinya terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang bekerjasama un tuk memperbaiki dan mengedukasi secara menyeluruh tentang sektor keciptakaryaan. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permu kiman juga telah merencanakan pelaksanaan kegiatan Youth Sanitation yang bertujuan agar menstimulasi masyarakat untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam menangani permasalahan sanitasi. Dalam Program Youth Sanitation juga memuat kese luruhan bidang Cipta Karya baik pembekalan, praktik kerja lapangan, maupun forum diskusi di acara Water Sanitation and Cities Forum 2015, yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2015. Diharapkan dalam acara ini memunculkan generasi muda yang berpotensi untuk menjadi agen perubahan, terkait perluasan kampanye aksi nyata demi terciptanya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, bebas sampah, sehat, dan aman. *) Penulis adalah staf Seksi Wilayah II, Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Kontak dengan penulis: [email protected]


29

inovasi

Mendambakan Eko Wisata dengan Sampah Terkelola Ahmad Asnawi *)

Andaikata pengelolaan sampah tidak parsial, dan terus terpadu dikombinasikan dengan sektor air minum, air limbah dan draninase yang dalam hal ini ranah tugas bidang Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bisa menciptakan suatu kawasan wisata lingkungan (eko wisata).

Mengapung di Bandung bersama Floating Market, Lembang

30

M

engapa tempat wisata di negara lain terurus dengan baik? Mengapa di Indonesia masih banyak sampah berserakan di tempat wisata? Kemajuan Singapura membentuk gaya hidup penduduk yang disiplin, termasuk menyikapi sampah, adalah warisan pemimpin pendahulu. Belum lama ini, peristiwa meninggalnya mantan pemimpin kharismatik Singapura, Lie Kuan Yiu dalam usia 97 Tahun, menjadi pemberitaan yang menarik banyak simpati publik. Sementara dari Indonesia juga mantan artis, Olga Syahputra yang hampir satu tahun di rawat di Rumah Sakit di negeri bekas jajahan Inggris tersebut, meninggal dalam usia 35 tahun. Yang menarik, ketika akan dimakamkan ada ratusan bahkan ribuan orang, yang haru campur rindu dan ingin melihat jenazahnya. Mengutip kata Bupati Bandung Barat, pada acara Rapat Kerja

inovasi Daerah (Rakerda) Kelompok Kerja Operasinal (Pokjanal) Posyandu, fenomena tersebut bukan hanya dapat dilihat di televisi, tetapi beliau merasakan langsung suasananya, karena baru pulang dari Singapura usai melakukan kontrol dan terapi di salah satu rumah sakit di negeri seribu satu larangan tersebut. Walaupun baru pulang terapi karena sakit, tetapi pemimpin Bandung Barat yang pertama ini, sejak Kabupaten Bandung Barat berdiri, dapat hadir membuka acara Rakerda Pokjanal tersebut. Berbeda dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, yang didaulat untuk memberikan materi yang pertama dalam acara tersebut. Menurutnya, masalah ketahanan keluarga berawal dari 3F (Fashion, Food, and Fun ). Materi sangat cocok, karena tempat Rakerda berada di salah satu tempat wisata bernama floating market (pasar terapung), dengan suasana alam yang ramah. Mengapa memilih floating market? Ada nilai yang dapat dipelajari dari tempat wisata ini. Nilai yang terkandung di dalam lokasi tersebut antara lain perlindungan terhadap salah satu danau, sebagai tendon air, sebagai sumber air bersih di Kawasan Bandung Utara. Akses jalan ditata sedemikian rupa, terbuat dari paving block, agar air menyerap kembali ke dalam tanah. Fasilitas bangunan penuh nuansa kayu dan bambu. Ada tanaman dalam pot, yang diisi dengan pupuk organik. Ada juga air mancur dan kolam ikan serta perahu yang di dalamnya ada jajanan rakyat dan makanan luar negeri. Wajar kalau penulispun sempat ketemu dengan turis dari Singapura yang sedang Fun, dengan menikmati Food dan membeli Fashion khas Indonesia. Saya yakin, pemilik tempat Rakerda tersebut Think Globally, Action Locally. Indonesia banyak memiliki kearifan lokal yang akan mendunia. Dalam season terakhir, Sekda memutar video clip motivasi, intinya, tindakan kecil tidak dikenal dan tidak perlu populer tetapi berguna bagi alam dan orang lain. Penulispun semakin yakin, mengutip ungkapan Gede Prama (penulis buku manajemen), alam bisa demikian perkasa dan bertahan lama, karena bergerak dalam siklus memberi, memberi dan memberi. Matahari membawa energi, air menghadirkan kehidupan. Adakah mereka membutuhkan imbalan lebih ? Penulispun tersenyum. Andaikata pengelolaan sampah tidak parsial, dan terus terpadu dikombinasikan dengan sektor air minum, air limbah dan draninase yang dalam hal ini ranah tugas bidang Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bisa menciptakan suatu kawasan wisata lingkungan (eko wisata). Harapannya bias terwujud situasi seperti ini, agar air tidak menjadi banjir maka dibuat kolam tempat wisata air, atau tempat kolam ikan. Jalanan kering, karena air menyerap kembali ke tanah. MCK dan toilet dibuat komunal, supaya gasnya dapat dimanfaatkan untuk masak jajanan tempat pariwisata. Saluran bersih. Sampah organik jadi kompos organik untuk taman, bunga dan buah dalam pot. Sedangkan sampah anorganik (kaleng, plastik dan kertas)

Kampung Leuit Floating Market Lembang Bandung

jadi miniatur seni dan budaya lokal tradisional, nasional maupun internasional. Pariwisata itu tempat orang buang duit. Mereka berani bayar mahal, asal mereka fun (senang). Pariwisata ada tiga jenis, yaitu pariwisata alam, pariwisata buatan, dan pariwisata gabungan antara alami dan buatan. Tempat pariwisata di Singapura, termasuk lebih banyak buatan, karena mereka menggunakan teknologi. Ini kita bisa contoh dan diadopsi untuk diterapkan di Indonesia. Tetapi di Indonesia lebih banyak alami dan tidak bisa diduplikasi untuk diaplikasikan menjadi tempat pariwisata di Singapura. Misalnya, negeri Zamrud Khatulistiwa ini sangat kaya, mempunyai sumber air panas alami, banyak danau, sungai, air terjun, gua dan gunung serta pantai, bahkan peninggalan kerajaan masa lampau dan gedung bersejarah lainnya. Kita patut bangga jadi warga Indonesia. Seminggu sebelum penulis menghadiri Rakerda, penulis pun semangat ketika ada undangan sebagai narasumber sosialisasi MPSS (Memorandum Program Sektor Sanitasi). Penulis beserta tim road show bertemu langsung di kantor kecamatan dengan peserta sosialisasi MPSS. Salah satu narasumber, tertarik cara penulis menyampaikan materi. Penulis hanya bertutur, yang ada dibenak penulis bukan sosialisasi tetapi promosi dan advokasi. Bukan daya beli peserta yang kurang terhadap program dan kegiatan, tetapi daya jual kita yang belum maksimal berjuang dalam menyenangkan peserta dalam pertemuan. Misalnya cerita tentang sampah, bukan hanya berfungsi kompos, tetapi bisa jadi kompor, yang akan menghangatkan suasana, bahkan semangat dengan memberikan pujian dan kejutan berupa doorprize dibandingkan hukuman. Jika belum bisa memberikan fashion (pakaian) dan food (makanan), berikan saja fun (senyuman) itu sudah cukup. Mahatma Gandhi pernah berkata, Tuhan menciptakan alam dan segala isinya akan langgeng ketika kita merasa cukup (syukur dan sederhana). Tetapi kalau satu orang saja tidak pernah merasa cukup. Maka dunia ini terasa sempit dan sesak dibuatnya. Hidup ini bukan berapa banyak kita akan merima, tetapi berapa banyak kita telah memberi. Di saat kita gemar memberi tanpa pamrih, di saat itulah kepuasan menerima yang sebenarnya. Akhir tulisan ini, penulis berharap, kita semua, dimanapun peran kita, selalu berkarya yang terbaik tanpa berharap dan mau peduli dengan lingkungan dan alam sampai akhir hayat, sehingga sampai jadi jenazah pun orang akan rindu. Mumpung masih diberi waktu, jangan sampai tubuh ini keburu menjadi mayat. (ahas_50@yahoo. com). *) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.


31

resensi

Jalan Terjal Bersihkan Negeri Sandhi Eko Bramono*)

M

enyimak kondisi eksisting sistem penanganan sampah di Indonesia, sangat jelas terlihat bahwa masih dibutuhkan segenap daya upaya yang sinergis, baik dari aspek teknis-teknologis, kelem bagaan, pendanaan, peran serta masya rakatswasta-perguruan tinggi, dan pengaturan. Jika salah satu saja dari kelima aspek tersebut tidak mendapatkan perhatian yang memadai, maka akan berdampak pada sistem penanganan sam pah yang tidak komprehensif dan seringkali menjadi beban bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menyelesaikan per masalahan sampah secara tuntas. Buku “Jalan Terjal Bersihkan Negeri” merupakan suatu bacaan ringan, namun sangat berhasil mengangkat keberhasilan sistem penanganan sampah pada tataran skala sumber sampah (perumahan), skala kawasan/komunal, hingga skala kota. Buku ini mengangkat kisah terkait keberhasilan teknologi pengolahan sampah organik dengan cacing (vermicomposting) skala rumah, kisah Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Rawasari-Jakarta dan TPS 3R Mulyoagung-Kabupaten Malang pada skala komunal, hingga kisah keberhasilan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional Jawa Barat pada skala kabupaten/kota/provinsi, yang dikupas tuntas secara mengalir. Potret-potret keberhasilan inilah yang direkam dengan baik oleh tim penulis, dengan kata pengantar yang disampaikan oleh Sri Bebassari (Ketua Indonesia Solid Waste Association/InSWA) dan Mohammad Helmy (Komisaris PT Sendang Bumi Wastama). Buku ini juga menyajikan berbagai data akurat secara kuantitatif, sehingga memudahkan penilaian kinerja sistem penanganan sampah di lokasi-lokasi terpilih secara objektif. Melalui penggambaran ini pula, dapat dipetik pelajaran akan pentingnya kolaborasi kelima aspek pengelolaan dalam sistem penanganan sampah, sehingga dapat menjadi contoh penerapan yang baik di kabupaten/kota lain secara masif, merata, cepat, dan berhasil. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat melihat dari berbagai potret tersebut, sehingga akan terus dapat

32

memperkaya formulasi kebijakan dan strategi yang disusun secara tepat, terkait sistem penanganan sampah yang baik. Masih dijumpai beberapa istilah asing dan bahasa non formal yang dijumpai dalam buku ini, namun tidak secara signifikan mengurangi kemudahan pembaca dalam mengambil intisari pembelajaran terkait sistem penanganan sampah. Yang menjadi hakiki adalah buku ini akan secara cepat, lugas, dan mudah dicerna, dalam memberikan informasi serta pembelajaran bagi para pembaca, terkait contoh-contoh penerapan keberhasilan sistem penanganan sampah di berbagai wilayah di Indonesia. *) Kepala Seksi Wilayah II, Subdirektorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: [email protected]

Judul Buku : Jalan Terjal Bersihkan Negeri Penulis : Dini Trisyanti,Rafianti, Ova Candra Dewi, Widita Vidyaningrum, Wulansary Penerbit : PT Sendang Bumi Wastama, Jakarta Tebal : 210 halaman Cetakan/ Bulan-Tahun Terbit : I/September 2014 Nomor ISBN : 978-602-71-1790-7 Jumlah Halaman : xii + 188 halaman Ukuran Buku : (13,5 x 20) cm2

lensa ck

Bimbingan Teknis Bidang Sanitasi di balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Bekasi

Foto-foto : Manti dan Aji


33

seputar kita

Cipta Karya Libatkan Akademisi Latih Operator PDAM

Menteri PUPR Tinjau TES di Sumbar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono berkesempatan melakukan kunjungan lapangan pembangunan infrastruktur ke-PU-an di Provinsi Sumatera Barat, Minggu (29/3/2015). Salah satunya yang dikumjungi adalah Tempat Evakuasi Sementara (TES) di kawasan Parupuak Tabing. Basuki meng harapkan, TES yang dibangun dengan biaya sebesar Rp. 22 Miliar pada tahun 2014 ini agar dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik mungkin. Sementara, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyam paikan, semenjak terjadi gempa bumi tahun 2009 di Kota Padang, masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat selalu dihantui ketakutan dengan ancaman gempa besar yang diikuti tsunami, sehingga masyarakat yang bermukim dekat pantai memilih pindah ke daerah yang lebih tinggi. Namun dengan adanya solusi pembangunan TES masyarakat telah kembali berani menghuni rumah masing-masing.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan NufficBelanda melalui program Capacity Building for High Standard Education and Training Programmes for the Water Supply Sector in Indonesia menyelenggarakan Workshop on Operations-Mechanical and Electrical Engineering untuk pengelolaan sistem penyediaan air minum PDAM di ruang seminar Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Bekasi, selama 3 hari (18-20/03/2015). Kepala Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I Bekasi Ilham Muhargiady saat mewakili Plt. Sekretaris Ditjen Cipta Karya mengatakan, mekanikal dan elektrikal merupakan komponen penting dalam Sistem Penyediaan Air Minum yang dioperasikan oleh PDAM di Indonesia. Komponen ini menentukan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas pelayanan air yang dihasilkan. Ketepatan operasionalisasinya perlu diperhitungkan dan dikendalikan agar tidak justru terjadi pemborosan. Oleh karenanya, sumber daya manusia yang kompeten dengan dukungan pelatihan yang tepat sangat dibutuhkan.

DPR RI Bahas Pengembangan Kawasan Parlemen dengan Kementerian PUPR Dewan Perwakilan Rakyat RI merencanakan merenovasi ka wasan Gedung DPR RI di Senayan, atau yang disebut kom plek parlemen. Hal ini karena kurang memadainya ruang kerja anggota yang digunakan oleh 560 anggota. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto saat Rapat Konsultasi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerin Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Adjar Prajudi, di Gedung DPR RI, Senin (09/03/2014). Menyinggung ruang kerja, Setya mengungkapkan rata-rata luas ruang kerja anggota dewan saat ini berkisar antara 26-35 m2 per anggota. Ruangan seluas itu digunakan sebagai ruang kerja anggota, sekretaris, staf ahli, dan ruang penunjang lainnya. Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan yang diha dapi serta tuntutan akan peningkatan kinerja anggota dewan, maka perlu adanya perluasan ruang kerja yang setidaknya

34

setara dengan standar ruang kerja pejabat eselon IA. “Selain ruang kerja, masih diperlukan pula berbagai ruang rapat, perpustakaan, museum dan ruang pertemuan,” ujar Setya.

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

Cipta Karya Percepat TPA Regional Metro Surabaya 25. Akses Sanitasi Layak 100% Tuntas pada 2019

Recommend Documents