PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TPA REGIONAL

PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TPA REGIONAL

Gambar : TPA Regional Bangklet (Kab Bangli Prop. Bali)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

K ATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya kita dapat menyusun buku Pedoman Pembentukan TPA Regional ini. Buku Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai petunjuk pelaksanaan dan acuan bagi para penyelenggara pembangunan dalam pembentukan kelembagaan TPA Regional dan ditujukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pembentukan kelembagaan TPA Regional yang berwawasan lingkungan efektif, efisien dan berkelanjutan. Segala ketentuan dan aturan yang tercantum dalam pedoman ini disusun melalui kajian dan hasil evaluasi atas penerapan percontohan TPA Regional di beberapa kota di Indonesia, antara lain TPA Regional Bangklet (Bali), TPA Regional Bandung Raya (Jabar) TPA Regional Solok (Sumbar) TPA Regional Maminasata (Sulsel) TPA Regional Gorontalo (Gorontalo), TPA Regional Pekalongan (Jawa Tengah) dalam bentuk fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan. Proses penyusunan pedoman ini melibatkan banyak narasumber dan pakar dari Perguruan Tinggi, Departemen/Instansi terkait yaitu Departemen Keuangan dan Depertemen dalam Negeri serta Pemerintah Daerah. Pedoman ini digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi dengan SNI tentang persampahan, pedoman yang terkait dengan pengelolaan persampahan, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait yaitu yang mengatur tentang kerja sama daerah, organisasi perangkat daerah dan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Kami berharap semoga pedoman ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Nopember 2009 Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

i KONSEP PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TPA REGIONAL



DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii I. PENDAHULUAN ............................................................................................... 1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Latar Belakang ................................................................................. 1 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 2 Landasan Hukum ............................................................................. 2 Definisi dan Pengertian ................................................................... 3 Ruang Lingkup ................................................................................. 3 Tahapan Pembentukkan Kelembagaan TPA Regional ...................... 5

II. TAHAPAN PERSIAPAN ..................................................................................... 6

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Studi Pendahuluan .......................................................................... 6 Sosialisasi ........................................................................................ 7 Detail Engineering Design (DED) ..................................................... 8 Penawaran Kerjasama Antar Daerah .............................................. 9 Penyiapan Kesepakatan Bersama ................................................... 10 Penandatanganan Kesepakatan Bersama ....................................... 11 Penyiapan Perjanjian Kerja Sama .................................................... 12 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ........................................ 13

III. TAHAPAN PEMBANGUNAN ............................................................................. 14

3.1. Pembentukan UPTD ........................................................................ 15 3.2. Struktur Organisasi ......................................................................... 15

IV. TAHAPAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN ..................................................... 19

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) ................... Pelatihan dan Penyuluhan .............................................................. Pengembangan Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat ............... Peningkatan Kelembagaan PPK-BLUD ............................................

19 20 20 21

V. TAHAPAN PASCA OPERASI ............................................................................ 22

5.1. Pentupan TPA Regional .................................................................. 22 5.2. Pemantauan dan Evalausi .............................................................. 23

LAMPIRAN - Contoh Naskah Kesepakatan Bersama ........................................... 39 - Contoh Naskah Perjanjian Kerjasama ............................................. 43

iii KONSEP PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TPA REGIONAL



PEDOMAN PEMBENTUK AN KELEMBAGA AN TPA REGIONAL

I.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Semua sistem pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Indonesia, pada awalnya didisain dengan sistem sanitary landfill, namun dalam implementasinya hampir semua TPA saat ini dioperasikan dengan open dumping. Sementara itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 berimplikasi pada keharusan pemda menerapkan sistem sanitary landfill pada TPA yang dioperasikan. Di dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun dan diharuskan menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang tersebut. Amanat Undang-Undang tersebut, akan berimplikasi bagi Pemerintah Daerah di dalam pengelolaan sampah. Hal ini mengingat pembuatan maupun pengelolaan TPA dengan sistem sanitary landfill membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya operasional yang mahal dimulai dari pengadaan alat berat, penyediaan tanah penutup, operasi dan pemeliharaan, sampai penyediaan tenaga yang terdidik dalam mengelola sanitary landfill. Di sisi lain kemampuan keuangan Pemerintah Pusat maupun alokasi keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini di dalam mengelola sampah masih sangat tebatas. Demikian halnya dengan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari hasil pengelolaan sampah tidak pernah mampu menutupi keperluan operasionalnya. Sehingga masih terjadi ketidakseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan di dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penerapan sistem sanitary landfill juga membutuhkan lokasi berupa lahan yang cukup luas dan memenuhi persyaratan teknis tertentu. Sementara tidak semua Pemerintah Daerah memiliki lahan yang cukup dan sesuai dengan persyaratan lokasi TPA. Oleh karenanya untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengupayakan pengelolaan sampah regional terpadu dan terintegrasi antar Pemerintah Daerah. 1 KONSEP PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TPA REGIONAL



Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) juga telah ditetapkan salah satu sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi sanitary landfill untuk kota metropolitan dan kota besar, serta controlled landfill untuk kota sedang dan kota kecil, serta tidak dioperasikannya TPA secara open dumping. Salah satu strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan meningkatkan Pengelolaan TPA Regional. Hal ini didasari kenyataan bahwa kota-kota besar pada umumnya mengalami masalah dengan lokasi TPA yang semakin terbatas dan sulit diperoleh. Melalui

kerjasama

pengelolaan

TPA

antara

kota/kabupaten

akan

sangat

membantu penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan. Kerjasama antar daerah dalam TPA Regional tentu tidak berhenti sampai pada tahap pembangunan semata, tetapi juga sampai pada tahap pengelolaan (operasi dan pemeliharaan). Oleh karenanya dibutuhkan kelembagaan yang tidak hanya mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan seluruh pihak yang berkerjasama, namun juga harus dibangun berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan yang terkait. Dengan demikian maka diperlukan sebuah perencanaan kelembagaan yang memadai, di mana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yaitu tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah, menjadi sangat penting.

1.2.

Maksud dan Tujuan Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dan acuan bagi para penyelenggara dalam pembentukan kelembagaan TPA Regional.

2 KONSEP PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TPA REGIONAL



Pedoman ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pembentukan kelembagaan TPA Regional agar dapat mewujudkan pengelolaan TPA Regional yang berwawasan lingkungan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.3.

Landasan Hukum a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kerja Sama Daerah.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

i.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara

Pembinaan dan Pengawasan.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis

Tata Cara Kerja Sama Daerah.

m. Peraturan

Menteri

Kebijakan

Dan

Pekerjaan

Persampahan (KSNP-SPP).

Strategi

Umum

Nasional

Nomor

21/PRT/M/2006

Pengembangan

Sistem

tentang

Pengelolaan

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah.




1.4. Definisi dan Pengertian Dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan : a. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses

alam yang berbentuk padat.

b. Tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan

mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan

lingkungan selanjutnya disebut TPA.

c. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambuangan

yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan

pemrosesan akhir sampah.

d. Pemerintah

daerah

adalah

gubernur,

bupati,

atau

walikota,

dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

e. Kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama. f. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan bupati/

wali kota dan dengan bupati/wali kota yang lain, yang dibuat secara

tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

g. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang

dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan

kerja sama daerah.

h. Tempat Pemrosesan Akhir Regional adalah

tempat untuk meroses dan

mengembalikan sampah ke media lingkungan yang dikelola secara bersama-sama

oleh dua atau lebih Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, selanjutnya

disebut TPA Regional.

i. Unit Kerja TPA Regional adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas (UPTD) yang

menangani bidang Pekerjaan Umum di Provinsi yang melaksanakan kegiatan

teknis operasional TPA Regional dan mempunyai wilayah kerja beberapa daerah

kabupaten/kota.

j. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

di

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang

dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

lingkungan

pemerintah

daerah

yang

dibentuk

untuk


memberikan



k. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah

pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk

menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

1.5. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Pedoman ini meliputi : a. Tahapan Persiapan berupa studi pendahuluan yang terdiri dari pembuatan master

plan, studi kelayakan, penyusunan AMDAL; sosialisasi; pembuatan DED; penawaran

rencana

kesepakatan bersama; penyiapan perjanjian kerja sama; dan penandatanganan

perjanjian kerja sama.

kerjasama,

penyiapan

kesepakatan

bersama;

penandatanganan

b. Tahapan Pembangunan yang terdiri dari pembentukan UPTD dan penyusunan

struktur organisasi.

c. Tahapan Operasional dan Pemeliharaan yang meliputi : penyusunan standar

operasional dan prosedur (SOP); pelatihan dan penyuluhan; pengembangan

kemitraan dan peran serta masyarakat; serta peningkatan kelembagaan PPK-BLUD.

d. Tahapan Pasca Operasional yang meliputi : penutupan TPA Regional dan

Pemantauan dan Evaluasi.



1.6.


Tahapan Pembentukkan Kelembagaan TPA Regional





Gambar : Workshop Pengembangan Kelembagaan TPA Regional di Jakarta



II.

TAHAPAN PERSIAPAN

2.1.

Studi Pendahuluan Pembangunan TPA regional diawali dengan studi pendahuluan yang meliputi penyusunan Master Plan, Studi Kelayakan, dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang inisiatif dan pelaksanaannya (pemrakarsa) dapat dilakukan oleh : a. pemerintah (pusat), apabila TPA regional yang akan dibangun merupakan TPA

regional lintas provinsi;

b. pemerintah (provinsi) apabila TPA regional yang akan dibangun merupakan

TPA regional lintas kabupaten/kota;

c. pemerintah kabupaten/kota apabila pemerintah kabupaten/kota berkeinginan

membangun TPA regional untuk dua atau lebih kabupaten/kota.

Master Plan Master plan atau rencana induk adalah rencana pengelolaan sampah secara keseluruhan mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengurangan, dan pemrosesan akhir. Selain itu dalam rencana induk berisikan rencana aspek manajemen termasuk rencana garis besar tentang kelembagaan. Untuk menyusun rencana induk ini harus diperhitungkan dengan selang waktu yang berlaku minimal 20 tahun ke depan. Hal ini untuk menjaga agar masa berlaku pengelolaan sampah tidak terlalu boros dalam pengoperasiannya. Rencana induk ini secara teknis dapat mengacu pada ketentuan yang terdapat pada pedoman pembangunan TPA (SNI 03-3241-1994 dan SNI 19-24542002).

Study Kelayakan Studi Kelayakan adalah suatu penelitian untuk menilai suatu proyek layak atau tidak untuk didirikan. Pembahasannya yang tercakup di dalam studi ini umumnya adalah perencanaan lokasi yang sudah melihat hubungannya dengan manajemen kendaraan dan angkutan sampah, manajemen pengelolaan, dan teknik pengumpulan. Selain itu Studi Kelayakan juga harus meneliti kelayakan dalam aspek finansial. Aspek finansial ini harus dihitung secara mendetail

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

kelayakan pengolahan sampah di TPS dan TPA. Studi kelayakan secara teknis mengacu




pada ketentuan yang terdapat pada pedoman pembangunan TPA (SNI 03-3241-1994 dan SNI 19-2454-2002).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Analisis mengenai Dampak Lingkungan adalah studi yang membahas mengenai dampak yang terjadi akibat dari pembangunan TPA regional tersebut yang ditinjau dari berbagai bidang studi. Tinjauan studi ini antara lain terhadap masalah lingkungan yaitu badan air, udara, tanah, dan biologi (flora dan fauna). Juga studi masalah sosial meliputi masalah kesehatan, ekonomi, dan budaya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi efek samping yang bersifat negatif terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Berbagai studi pendahuluan yang dilakukan harus berdasarkan pada asas-asas pengelolaan sampah yaitu : a. asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah

mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak

masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

b. asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan

menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,

baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

c. asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan

pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah

dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat

dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

e. asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan

pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan

kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

f. asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

g. asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin




keselamatan manusia.

h. asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan

melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

i. asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang

2.2.

mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan

nilai tambah.

Sosialisasi Master plan (rencana induk), studi kelayakan, dan Amdal selanjutnya disosialisasikan kepada pihak terkait, termasuk kepada masyarakat yang berada di lingkungan lokasi TPA Regional. Apabila dari hasil sosialisasi tersebut terjadi penolakan, maka dilakukan penyusunan ulang atas Master plan, studi kelayakan dan Amdal tersebut. Pelaksanaan sosialisasi dapat menggunakan komunikasi massa atau komunikasi tatap muka. Bentuk komunikasi massa yang dapat digunakan yaitu poster, leaflet, spanduk, koran atau brosur. Sedangkan komunikasi tatap muka dapat dilakukan melalui kunjungan rumah, penyuluhan dari warga ke warga, media diskusi kelompok, lokakarya, musyawarah desa, pengajian, arisan warga, dan sebagianya. Pelaksanaan sosialisasi dapat semakin efektif apabila menggunakan komunikasi gabungan yaitu antara komunikasi massa dengan komunikasi tatap muka. Misalnya, instrumen komunikasi massa seperti leaflet, kalender atau brosur disampaikan kepada warga melalui pihak lain (seperti penerbit atau dititipkan di koran-koran), namun bisa juga melalui komunikasi tatap muka seperti dengan cara kunjungan rumah, atau pertemuan kelompok, pertemuan umum, pengajian atau arisan warga. Sebaliknya, dalam acara pertemuan warga, kita juga bisa meminta waktu untuk menyerahkan poster atau brosur untuk dibagikan kepada peserta pertemuan. Pembiayaan sosialisasi hasil studi pendahuluan sepenuhnya menjadi tanggung jawab inisiator/pemrakarsa dan apabila hasil sosialisasi telah diterima oleh berbagai pihak yang terkait, dilanjutkan dengan pembuatan Detail Engineering Design (DED).




2.3. Detail Engineering Design (DED) Detail Engineering Design (DED) adalah studi untuk menyusun detail rancangan bangunan yang akan digunakan, dalam hal ini pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam Rancangan Detail ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain: a. Analisis timbulan dan komposisi sampah, yaitu untuk mengukur besarnya

volume sampah dan komposisi sampah yang diproduksi dari masyarakat

dan lingkungan lainnya.

b. Penentuan teknik pemindahan sampah, yaitu untuk memperhitungkan

jumlah dan besar truk sampah sebagai alat pengangkut sampah. Juga untuk

ritasi truk yang masuk dan keluar TPA.

c. Analisis perhitungan pengurangan sampah, yaitu untuk mengukur jumlah

sampah-sampah yang dapat dikurangi melalui metode 3R, sehingga dapat

diketahui jumlah sampah yang masuk ke TPA

d. Pengumpulan data lokasi TPA, dengan memperhatikan antara lain:

• Lingkungan

di sekitarnya:

· Kondisi sosial budaya masyarakat, · badan sungai, · persawahan, dlsb,

• topografi/geografi

• geologi

• hidrologi,

• jarak

tanah,

(jenis dan sifat tanah),

dengan lokasi pengambilan.

e. Penentuan teknologi pemrosesan sampah. Ada beberapa teknik pemrosesan

sampah di TPA, metode pemrosesan harus dilihat dari berbagai masalah di

lahan yang telah dipilih (daur ulang/komposting, gas dan pengolahan sebagai

energi listrik, pengolahan lindi).

Pengumpulan data untuk menunjang DED ini diambil dari data primer dan s ekunder. Selanjutnya data tersebut perlu dianalisis dan dievaluasi diikuti dengan: 1. Pembuatan gambar teknis dan design note.

2. Rencana anggaran biaya (RAB) Pembangunan TPA,

3. Rancangan Kelembagaan yang akan mengelola TPA, 4. Pembuatan Dokumen tender. 12 KONSEP PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TPA REGIONAL



Pembiayaan pembuatan DED (Detail Engineering Design) sepenuhnya menjadi tanggung jawab inisiator/pemrakarsa.

2.4.

Penawaran Kerjasama Antar Daerah Untuk menyiapkan kerja sama daerah, Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang bertugas menyiapkan rencana kerja sama yang meliputi : 1) menyusun rencana kerja sama TPA Regional yang akan dikerjasamakan

dengan daerah lain;

2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai TPA Regional; dan 3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa

TPA Regional lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain

daripada dikelola sendiri.

TKKSD kabupaten/kota terdiri atas: a. Ketua

: Sekretaris Daerah

b. Wakil Ketua I

: Asisten yang membidangi kerja sama daerah

c. Wakil Ketua II

: Kepala Bappeda

d. Sekretaris

: Kepala Bagian yang membidangi kerja sama daerah

e. Anggota Tetap

: - Kepala Bagian Hukum

- Kepala Bagian Pemerintahan - Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan f. Anggota Tidak Tetap

pengelolaan asset

: - Kepala SKPD yang menangani Bidang Pekerjaan

Umum

- Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan

kerja sama

g. Tenaga ahli/pakar. Kepala daerah kabupaten/kota yang memprakarsai pembangunan TPA regional menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain mengenai pembangunan pengelolaan TPA Regional melalui Surat Penawaran yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum dan DPRD dari daerah yang menawarkan. 13 KONSEP PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TPA REGIONAL



Surat penawaran kerja sama Kepala Daerah sekurang-kurangnya memuat: 1) Objek yang akan dikerjasamakan; 2) Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; 3) Bentuk kerja sama; 4) Tahun anggaran dimulainya kerja sama; 5) Jangka waktu kerja sama. Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan. Apabila dipandang lebih efektif, maka sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, TKKSD, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan. Atas penawaran kerja sama tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi calon mitra kerja sama juga membentuk TKKSD yang mempunyai tugas utama menilai proposal dan studi kelayakan dalam penawaran kerja sama. Apabila Kepala Daerah setelah membahas dengan TKKSD, menerima penawaran kerja sama tersebut, maka selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama. Dalam hal pemrakarsa TPA Regional adalah pemerintah daerah provinsi, maka Gubernur menawarkan rencana kerja sama kepada beberapa kepala daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya mengenai pembangunan pengelolaan TPA Regional. Perlu diperhatikan bahwa kerja sama antar daerah harus didasari prinsip-prinsip: a. Efisiensi adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan

biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang

sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

b. Efektivitas adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk

mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan

bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah,




masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya

kesejahteraan masyarakat.

d. Saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan

keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat.

e. Kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama. f. Itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh

melaksanakan kerja sama.

g. Mengutamakan

kepentingan

nasional

dan

keutuhan

wilayah

Negara

Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah

harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan

kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

h. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan

hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

i. Transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah. j. Keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para

pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

k. Kepastian hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat

secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

2.5. Penyiapan Kesepakatan Bersama Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama yang merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat: 1) Identitas para pihak; 2) Maksud dan tujuan; 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama; 4) Bentuk kerja sama; 5) Sumber biaya; 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama; 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan dan

8) Rencana kerja yang memuat:




a. Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing

TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama.

b. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD

masing-masing.

c. Jadwal penandatanganan perjanjian KSAD. Rencana kerja tersebut dijadikan

lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing

kepala daerah.

Rancangan Kesepakatan Bersama selanjutnya disampaikan kepada Gubernur oleh Bupati/Walikota Pemrakarsa, disertai dengan surat permohonan agar pemerintah provinsi memfasilitasi kerja sama antar daerah yang akan dilaksanakan tersebut. Gubernur juga membentuk TKKSD yang dalam hal ini mempunyai tugas utama : menilai proposal berupa Rancangan Kesepakatan Bersama; memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota. TKKSD propinsi/kota terdiri atas: a. Ketua

: Sekretaris Daerah

b. Wakil Ketua I

: Asisten yang membidangi kerja sama daerah

c. Wakil Ketua II

: Kepala Bappeda

d. Sekretaris

: Kepala Biro yang membidangi kerja sama

daerah e. Anggota Tetap

: - Kepala Biro Hukum - Kepala SKPD yang membidangi Pemerintahan - Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan

f. Anggota Tidak Tetap

pengelolaan asset.

: - Kepala SKPD yang menangani Bidang

Pekerjaan Umum

- Kepala SKPD yang terkait dengan

pelaksanaan kerja sama

g. Tenaga ahli/pakar




TKKSD juga bertugas memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kepada daerah kabupaten/kota dalam penyusunan materi, finalisasi kesepakatan, dan penyusunan perjanjian kerja sama.

2.6. Penandatanganan Kesepakatan Bersama TKKSD dalam penandatanganan kesepakatan, membantu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri Pekerjaan Umum, untuk mendukung kesepakatan KSAD. Apabila Gubernur telah memberikan persetujuan atas Rancangan Kesepakatan Bersama tersebut dan menyatakan kesediaan pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama daerah kabupaten/kota, dapat dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama oleh para pihak terkait, termasuk dalam hal ini Gubernur yang bersangkutan. Kesepakatan Bersama antar daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak serta dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum.

2.7.

Penyiapan Perjanjian Kerja Sama Atas dasar Kesepakatan Bersama tersebut, selanjutnya Bupati/Walikota melalui TKKSD masing-masing daerah menyiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan TPA Regional yang memuat paling sedikit: 1) Subjek kerja sama; 2) Objek kerja sama; 3) Ruang lingkup kerja sama; 4) Hak dan kewajiban; 5) Jangka waktu kerja sama; 6) Keadaan memaksa (force majeure); 7) Penyelesaian perselisihan; dan 8) Pengakhiran kerja sama;




Dalam Rancangan Perjanjian Kerja Sama juga dicantumkan jadual waktu dan tahapan pembanguan TPA Regional dan rencana bentuk dan organisasi Unit Kerja yang akan mengelola Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah kabupaten/kota menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan TPA Regional selanjutnya akan dilakukan oleh UPTD di bawah Dinas Pekerjaan Umum provinsi. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/ tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSAD. Ketua TKKSD masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang menyebutkan bahwa Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Namun apabila kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah dalam penyelenggaraan TPA Regional yang akan membebani daerah dan masyarakat, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan




Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai: a. tujuan kerja sama pembangunan dan pengelolaan TPA Regional. b. objek yang akan dikerjasamakan. c. hak dan kewajiban meliputi:

- besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan

untuk pelaksanaan kerja sama pembangunan dan pengelolaan TPA Regional.

- keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa dari

penerapan TPA Regional. d. jangka waktu kerja sama pembangunan dan pengelolaan TPA Regional. e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis

2.8.

pembebanannya.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, TKKSD membantu pemerintah daerah dalam berkoordinasi dengan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum, untuk hadir menyaksikan penandatanganan perjanjian KSAD. Perjanjian kerjasama antar daerah selanjutnya ditandatangani oleh para Kepala Daerah, di mana tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.



III.


TAHAPAN PEMBANGUNAN TPA regional dapat mulai dibangun setelah semua tahapan persiapan secara teknis sudah dilaksanakan (Master plan/Rencana Induk, Studi Kelayakan, Analisis mengenai Dampak Lingkungan, Detail Engineering Design). Demikian halnya dengan persyaratan administratif yaitu telah ditandatanganinya kerja sama antar daerah. Dalam pembangunan TPA harus memperhatikan beberapah hal berkaitan dengan pengendalian pencemaran leachate, pengurangan/penghilangan bau, pencemaran gas, dan penyebaran bibit penyakit dari serangga, dan polusi air baik air tanah maupun badan air permukaan. Pembangunan TPA Regional dengan sistem sanitary landfill meliputi: a. Fasilitas Umum, yang terdiri dari:

- Saluran drainase,

- Jalan masuk,

- Jembatan timbang,

- Pagar yang membatasi areal TPA, dan

- Kantor.

b. Fasilitas Perlindungan Lingkungan, yang terdiri dari:

- Dasar landfill, yang terdiri dari tanah lempung (clay/geomembran),

- Pipa saluran pengumpul leachate dipasang dengan dilindungi gravel dan

diletakkan di atas liner,

- Instalasi pengolahan leachate, yang terdiri antara lain:

• Bak Pengumpul Efluen TPA • Kolam Stabilisasi/Anaerob • Kolam Fakultatif • Kolam Maturasi • Kolam Kontrol/Lahan Sanitasi • Pipa Resirkulasi

- Pipa saluran gas untuk pemanfaatan membuang gas, dipasang di dasar landfill,

- Tanggul

sel

yang

sekaligus

berfungsi

sebagai

jalan

(jalan operasional dan inspeksi)

- Sumur pantau, dan


keliling

TPA



- Buffer zone, kira-kira 40% dari total lahan.

c. Fasilitas Operasional, yang terdiri, antara lain:

- Tanah untuk penutup lapisan sampah,

- Dump truck untuk pengangkutan sampah,

- Alat berat, seperti: Backhoe, Ekskavator, atau Buldozer.

d. Fasilitas Penunjang, yang terdiri, antara lain:

3.1

- Fasilitas untuk monitoring kualitas air,

- Air Bersih,

- Bengkel, dan

- Tempat cuci mobil.

Pembentukan UPTD Seiring dengan pembangunan Infrastruktur TPA Regional, dapat dirintis oleh Para Pihak pembentukan UPTD TPA Regional sebagai Lembaga Pengelola TPA Regional dengan mengacu kepada kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan maksud agar keberadaan kelembagaan UPTD TPA Regional secara fungsional merupakan kelembagaan yang memiliki otoritas yang dapat mewadahi kepentingan antar Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 8 bahwa : Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan (antara lain) memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya secara lebih spesifik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah/Kota; pada Lampiran Huruf C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Persampahan, ditegaskan bahwa : Pemerintah Daerah Provinsi mengurus Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka UPTD TPA Regional dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur. Lembaga ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas terkait yang menangani bidang Pekerjaan Umum (dalam Pedoman ini selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum) di provinsi yang bersangkutan. 22 KONSEP PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TPA REGIONAL



Jumlah Unit Kerja TPA Regional dalam satu provinsi dapat mengikuti banyaknya TPA regional yang ada di provinsi yang bersangkutan. Untuk nomenklatur masing-masing Unit Kerja TPA Regional dapat disesuaikan dengan menambah gabungan nama atau singkatan nama dari wilayah kerja Unit Kerja TPA Regional bersangkutan.Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa pengaturan tentang UPT Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Pembentukan UPTD sebagaimana disebutkan di atas adalah mengacu pada kondisi ideal, di mana unit kerja TPA Regional menjadi UPTD tersendiri. Namun apabila oleh suatu sebab teknis, hal tersebut belum atau tidak bisa dilakukan, maka pengelolaan TPA Regional dapat dimasukkan ke dalam UPTD di bawah Dinas Pekerjaan Umum di provinsi yang bersangkutan.

3.2.

Struktur Organisasi

3.2.1. Susunan Organisasi Unit Kerja TPA Regional sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha atau Bagian Admnistrasi yang dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Unit TPA Regional

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi

dan Pemeliharaan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Unit Kerja TPA Regional



Bagan

Struktur


Organisasi

Unit

Kerja

TPA

Regional

dapat

digambarkan

sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA TPA REGIONAL

KEPALA UNIT KERJA TPA REGIONAL

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN

3.2.2. Uraian Tugas Urian tugas untuk masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Kepala Unit Kerja TPA Regional memiliki tugas yaitu menyelenggarakan

pengelolaan persampahan di TPA Regional di wilayah kerjanya dengan

uraian tugas terdiri dari:

1) menyusun pedoman pelaksanaan tugas dalam bentuk rencana, program

kerja dan jadwal kegiatan Unit Kerja TPA Regional;

2) menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

3) menelaah dan mempelajari permasalahan teknis operasional dalam

pengelolaan TPA Regional serta mencari alternatif pemecahannya;

4) menyelenggarakan kegiatan pengeloaan TPA Regional di dalam

wilayah

kerjanya;

5) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan TPA Regional;

6) melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Regional;

7) memeriksa dan menilai kinerja bawahan sebagai bahan evaluasi serta

membimbing bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi




pelaksanaan tugas;

8) menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran

data;

9) mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja dinas;

10) membuat laporan kegiatan Unit TPA Regional secara berkala sebagai

pertanggungjawaban kegiatan;

11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Bagian Administrasi mempunyai tugas

mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Unit TPA Regional

pada wilayah kerjanya dengan uraian tugas terdiri dari :

1) mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan umum sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

2) menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3) melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga

masyarakat dan/atau masyarakat terkait;

4) menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan,

keprotokolan,

administrasi

kepegawaian,

perlengkapan

dan

kerumahtanggaan, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;

5) menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk

mewujudkan komunikasi yang sinergis;

6) menyusun rencana kebutuhan barang, rencana mekanisme kerja dan tata

ruang kantor serta rencana anggaran guna kelancaran pelaksanaan tugas;

7) menyusun

dokumen

perencanaan

dan

pelaporan

agar

diperoleh

sinkronisasi perencanaan;

8) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan

organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana program kerja;

9) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

10) memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan




efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

11) melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan

sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

12) melaksanakan

tugas

lain

sesuai

bidang

tugasnya

dalam

rangka

pencapaian tujuan organisasi. c. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas meyelenggarakan

kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan secara teknis TPA Regional

dengan uraian tugas terdiri dari :

1) mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan operasi dan

pemeliharaan TPA Regional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian

tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3) melaksanakan

koordinasi

dalam

unit

kerja,

antar

unit

kerja,

dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait;

4) menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan TPA Regional;

5) menyusun

dokumen

perencanaan

dan

pelaporan

agar

diperoleh

sinkronisasi perencanaan;

6) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan

organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana program kerja;

7) memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan

dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

8) memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

9) melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan kepada

atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

10) melaksanakan

tugas

lain

sesuai

bidang

tugasnya

dalam

rangka

pencapaian tujuan organisasi. 3.2.3. Tata Kerja Organisasi Untuk menjamin kelancaraan pelaksanaan tugas pokok dari seluruh bagian di dalam Unit Kerja TPA Regional, maka perlu ditetapkan tata kerja organisasi sebagai berikut :




a. Kepala Unit TPA Regional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha

dan Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal,

baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai

dengan tugasnya;

c. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Kerja TPA Regional

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta

memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;

d. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Kerja TPA

Regional

jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala

harus

mentaati

perintah/petunjuk

atasan

dan

bertanggung

tepat pada waktunya;

e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya,

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



IV.


TAHAPAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN Dalam kegiatan 0perasional dan pemeliharaan TPA regional perlu memperhatikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Jembatan timbang, untuk mengetahui beban sampah yang dibawa. b. Pengaturan lalu lintas keluar/masuk kendaraan pengangkut sampah dengan

memperhatikan arus pintu masuk dan keluar yang dibedakan.

c. Sistem penimbunan sampah dikeluarkan dari truk dan disebar di atas

tanah dengan ketebalan tertentu tergantung dari kondisi sampah dan

tanah yang ada.

d. Pemadatan sampah dengan buldozer di areal kerja dengan membentuk sel-sel

lokasi pemadatan. Pemadatan ini sangat tergantung dari ketebalan dan

karakteristik sampah.

e. Penutupan sampah dengan tanah penutup harian dengan ketebalan penutup

yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

f. Pemasangan pipa gas dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan

ketinggian lapisan sampah (ditambah setengan meter ke atas). Pipa gas

tersebut dibuat berlubang (perforasi), dan dilindungi oleh casing dan gravel.

g. Pemantauan, pengumpulan dan pengolahan leachate, dengan mengontrol

kualitas lindi (BOD, COD, HCl) yang keluar dari perpipaan lindi, dan waktu

retensi yang harus tetap dijaga.

h. Kualitas lindi, gas, bibit penyakit yang diambil sample dari lanpangan dan

4.1.

diteliti di laboratorium.

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Untuk menjamin kelancaran pengelolaan TPA Regional yang memenuhi persyaratan teknis maupun administrative, maka Kepala UPTD menetapkan Standar Opersional dan Prosedur (SOP) untuk pengelolaan TPA Regional yang mengacu kepada standar nasional mapun internasional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau referensi lainnya yang dianggap layak sebagai SOP. Penyusunan SOP juga diharuskan melibatkan unsur-unsur yang memiliki kompetensi pengelolaan persampahan.




Penyusunan SOP juga terkait dengan pengelolan data dan informasi TPA Regional yang bersangkutan agar pelaksanaan pengelolaan TPA Regional dapat diketahui perkembangannya. Sehingga diperlukan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Persampahan TPA Regional. Sistem Informasi Manajemen ini dilakukan secara berkelanjutan dengan keluaran berupa laporan yang harus disampaikan secara reguler setiap bulan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun atau sewaktuwaktu apabila diperlukan. Untuk selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota atau pihak-pihak yang terkait berdasarkan ijin dari Kepala UPTD. Dengan demikian maka SOP yang disusun juga mencakup SOP untuk monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan TPA Regional. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan operasional TPA dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input) dengan keluaran (output) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi harus sistematis, obyektif dan transparan yaitu dilaksanakan sesuai dengan tata urut sehingga hasil dan rekomendasi dapat dipertanggungjawabkan; hasil evaluasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pelaksana kegiatan/pengelola; dan proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban hasil evaluasi harus diketahui oleh pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan monev maka perlu ditetapkan indikatorindikator kinerja berdasarkan kajian-kajian dengan bobot dan skor yang sesuai dan dapat menggambarkan kinerja TPA Regional yang sesungguhnya.

4.2.

Pelatihan dan Penyuluhan Kepala UPTD harus menyelenggarakan pelatihan yang diperuntukkan bagi pengelola TPA, badan usaha dan atau perorangan yang terlibat dalam pengelolaan TPA Regional serta masyarakat. Penyelengaraan pelatihan dapat dilakukan melalui kerjasama dan dapat melibatkan narasumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri.




Pembiayaanpelaksanaan pelatihan dapat bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Agar semua proses pengelolan TPA regional dapat berjalan dengan baik, maka Kepala UPTD menyelenggarakan penyuluhan bagi masyarakat yang dapat melibatkan instansi dan atau lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini dapat dilakukan melalui kerjasama antar Pemerintah, Badan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam maupun luar negeri dan Perorangan, yang pembiayaan pelaksanaannya dapat bersumber dari APBD I, APBD II, dan sumbersumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Penyuluhan dilakukan terutama agar masyarakat dapat secara cepat menerima dan mau melaksanakan cara-cara peningkatan standar pengelolaan sampah yang memadai. Oleh karenanya dibutuhkan pilihan media hubungan masyarakat yang spesifik dan program-program sosialisasi masyarakat, serta prosedur-prosedur rencana komunikasi yang efektif.

4.3.

Pengembangan Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan TPA Regional Kepala UPTD dapat mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau perorangan pada semua sektor pengelolaan persampahan di TPA Regional. Badan usaha dan perorangan yang akan mengadakan kerjasama dengan UPTD harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Gubenur. Kerjasama UPTD dengan badan usaha ini dilakukan melalui persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhatikan peraturan tentang kerjasama Pemerintah dan Swasta.

4.4.

Peningkatan Kelembagaan PPK-BLUD Unit TPA Regional dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penerapan PPK-BLUD pada Unit Kerja TPA Regional, terlebih dulu harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan admlnistratif.




Unit Kerja TPA Regional pada dasarnya telah memenuhi persyaratan substantif yaitu bahwa tugas dan fungsi Unit Kerja TPA Regional bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasipublic goods). Untuk memenuhi persyaratan teknis, maka kinerja pelayanan Unit Kerja TPA Regional harus dinyatakan layak dikelola melalui BLUD, yaitu memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif. Penetapan kriteria ini atas rekomendasi kepala Dinas Pekerjaan Umum. Disamping itu kinerja keuangan Unit Kerja TPA Regional telah dinyatakan sehat, yang ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran. Persyaratan administratif dapat terpenuhi, apabila Unit Kerja TPA Regional membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi: a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan,

dan manfaat bagi masyarakat yang dibuat oleh kepala Unit Kerja dan

diketahui oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum.

b. pola tata kelola; c. rencana strategis bisnis; d. standar pelayanan minimal; e. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Selanjutnya Unit Kerja TPA Regional mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui kepala Dinas Pekerjaan Umum, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif. Atas permohonan tersebut, kepala daerah membentuk tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan PPK-BLUD TPA Regional. Apabila hasil penilaian oleh tim penilai dinyatakan layak, maka hasil tersebut disampaikan kepada kepala daerah untuk selanjutnya ditetapkan penerapan status PPK-BLUD dengan keputusan kepala daerah. Keputusan kepala daerah selanjutnya disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman




Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja, maka UPTD TPA Regional yang telah menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TPA Regional. Pada keseluruhan tahap pelaksanaan pengelolaan TPA Regional ini, TKKSD bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, memberikan pertimbangan apabila terjadi permasalahan serta memberikan masukan kepada Gubernur dalam penyelesaian perselisihan.



V.


TAHAPAN PASCA OPERASI

5.1. Pentupan TPA Regional Setelah masa operasi (jangka waktu layanan) TPA Regional berakhir sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam DED, maka dilakukan penutupan TPA. Teknik penutupan TPA terdiri dari 3 tahap utama, yaitu: 1. Evaluasi Kondisi Fisik TPA

Mengumpulkan data mengenai kondisi fisik TPA pada saat akhir operasi.

Sebelumnya operasi TPA harus dipastikan sudah dihentikan secara total.

2. Pelaksanaan Penutupan Akhir

Sebelum penutupan akhir dilakukan, harus sudah melakukan rekomendasi dan

perencanaan fungsi lahan bekas TPA tersebut untuk keperluan lain.

Dinas Pekerjaan Umum mekomendasikan pemanfaatan lahan TPA untuk

keperluan lain sesuai dengan peruntukkan yang terdapat di dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Beberapa

rekomendasi penggunaan lahan tersebut antara lain:

• Lahan terbuka hijau,

• Lapangan olah raga, seperti lapangan Sepakbola, Golf, Berkuda, dan lapangan

olah raga lain yang tetap ramah terhadap lingkungan,

• Taman dan tempat rekrekasi,

• Perkebunan atau perhutanan.

Untuk penutupan akhir beberapa lapisan yang perlu diperhatikan dari yang

paling bawah adalah:

• Lapisan urugan sampah,

• Lapisan tanah penutup dengan ketebalan sekitar 30 cm,

• Lapisan kerikil, yang berfungsi untuk menangkap gas horizontal,

• Lapisan tanah liat dengan ketebalan yang sudah disesuaikan, yang berguna

untuk mencegah masuknya air dari luar,

• Lapisan kerikil dengan ketebelan tertentu, yang berguna sebagai under-drain

air infiltrasi,




• Lapisan geotekstil sebagai penghalang,

• Lapisan tanah humus dengan ketebalan minimal 60 cm dan disesuaikan dengan

kondisi tanaman yang akan ditanam di atasnya sebagai top soil. Penutupan TPA Regional berarti juga merupakan pengakhiran kerjasama antar daerah. Dalam kaitan ini TKKSD bertugas mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan pengakhiran, antara lain: a) inventarisasi atas barang bergerak dan tidak bergerak hasil kerja sama. b) pemenuhan kewajiban/utang perjanjian kerja sama. c) pembagian barang bergerak dan tidak bergerak setelah dinilai dengan mata uang

rupiah dan dikurangi kewajiban/utang.

d) penyetoran ke kas daerah para pihak hasil pembagian berupa uang. e) pencatatan hasil pembagian berupa barang bergerak dan tidak bergerak

sebagai aset daerah para pihak dan melaporkannya kepada DPRD.

f) penyiapan laporan tentang pengakhiran kerja sama. Penutupan TPA Regional dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati. Setelah dilakukan penutupan, kewenangan pengelolaan wilayah TPA diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atau kabupaten/kota di mana TPA tersebut berada. Ketentuan ini sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pada dasarnya hanya untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Sedangkan untuk perumusan kebijakan teknis berada pada Dinas. Terlebih lagi apabila UPTD tersebut telah menjadi BLUD.

5.2. Pemantauan dan Evalausi Setelah melakukan penutupan TPA, perlu adanya pemantauan terhadap kondisi TPA pasca layanan tersebut. Kegiatan pemantauan dan evaluasi meliputi : a. Pengontrolan pencemaran air, b. Pengontrolan kualitas lindi (leachate), terhadap kualitas BOD/COD, HCl, DHL c. Pengontrolan kestabilan lahan, d. Pengontrolan sanitasi lingkungan,




e. Pemeliharaan tanah penutup, f. Pengontrolan gas bio, terutama CH4 dan CO2. Pemantauan dan evaluasi kondisi TPA pasca penutupan dilakukan oleh pihak pemrakarsa pembangunan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum provinsi apabila TPA Regional tersebut pada awalnya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Demikian halnya apabila TPA Regional tersebut diprakarsai oleh salah satu kabupaten/kota, maka pemantauan dan evaluasi juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum di kabupaten/ kota pemrakarsa.


Gambar : Rapat Persiapan TPA Regional Gorontalo



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI ………….……………………………..………. DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ……….………………………..; PEMERINTAH KABUPATEN ………………………………….; PEMERINTAH KOTA……………………………………; MENGENAI KERJASAMA PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL

Pemerintah Provinsi ………….. dengan Pemerintah Kabupaten …….; Pemerintah Kabupaten …… dan Pemerintah Kota ……………, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak. BERHASRAT untuk meningkatkan hubungan baik berdasarkan kemitraan dan kerjasama antara Pemerintah; MENGAKUI pentingnya azas-azas kepentingan bersama yang saling menguntungkan; MERUJUK pada peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertera di bawah ini: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.




d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan



Daerah

g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kerja Sama Daerah.

h. Peraturan

Menteri

Kebijakan

Dan

Pekerjaan

Persampahan (KSNP-SPP).

Strategi

Umum

Nasional

Nomor

21/PRT/M/2006

Pengembangan

Sistem

tentang

Pengelolaan

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman


k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara


SESUAI dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam suatu kerjasama pengelolaan persampahan dan TPA Regional dalam meningkatkan pelayanan persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam batas kemampuan keuangan dan kemampuan teknis masingmasing Pemerintah, dalam bidang-bidang berikut: (a) Regulasi persampahan; (b) Pembangunan prasarana dan sarana;




(c) Operasional pengelolaan persampahan ; (d) Pemeliharaan prasarana dan sarana ; (e) Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan; (f) Pengelolaan lingkungan.

PASAL 2 Masing-masing Pihak akan menanggung biaya yang dikeluarkan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

PASAL 3 Untuk mempermudah pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan membuat pengaturan-pengaturan yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama antar Daerah tentang Pengelolaan TPA Sampah Regional, menurut ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini, yang akan mencakup bidangbidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

PASAL 4 (1) Untuk melaksanakan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 Para Pihak setuju untuk membentuk suatu Tim Koordinasi Kerja Sama

Daerah (TKKSD).

(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan mempersiapkan

dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah.

PASAL 5 (1) Salah satu pihak dapat mengajukan usulan tertulis mengenai revisi atau

perubahan atas seluruh atau sebagian dari Memorandum Saling Pengertian ini.

(2) Setiap revisi atau perubahan yang telah disepakati oleh Para Pihak akan berlaku

pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.




PASAL 6 (1) Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal penanda

tanganannya.

(2) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun dan dapat diperpanjang berturut-turut selama 5 (lima) tahun kecuali

dibatalkan secara tertulis oleh salah satu Pihak 6 (enam) bulan sebelumnya.

(3) Jika Memorandum Saling Pengertian ini tidak diakhiri maka ketentuan

ketentuannya akan terus berlaku sampai pelaksanaan kegiatan kerjasama

ini telah dilaksanakan dengan sempurna.

SEBAGAI BUKTI, para penanda-tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Memorandum Saling Pengertian ini. DIBUAT dalam rangkap …. di ………. pada tanggal …………….. bulan ……….. tahun dua ribu ………………………., yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PEMERINTAH PROVINSI ..............

............................................ GUBERNUR

PEMERINTAH KABUPATEN ..........................


PEMERINTAH KOTA ..........................

............................ BUPATI

............................ BUPATI

............................ WALIKOTA




PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI ………….……………………………..………. DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ……….………………………..; PEMERINTAH KABUPATEN ………………………………….; PEMERINTAH KOTA……………………………………; MENGENAI TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL Nomor : …………………………………. Nomor : …………………………………. Nomor : …………………………………. Nomor : …………………………………. Pada hari ini, hari ……………………… tanggal ……………………………… Bulan………………. Tahun ……………………………… yang bertanda tangan di bawah ini: I.

...................

:

Gubernur ............, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. .................... tanggal ...................., berkedudukan di Jalan ...................., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi ...................., selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.



II.


...................

:

Bupati ............, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. .................... tanggal ...................., berkedudukan di Jalan......................, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten .................... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

III.

...................

:

Bupati ............, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. .................... tanggal ...................., berkedudukan di Jalan ....................., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten .................... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

IV.

...................

:

Walikota ............, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. .................... tanggal ...................., berkedudukan di Jalan ....................., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kota .................... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat secara bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”. Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.




b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan



Daerah

g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kerja Sama Daerah.

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan

Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

(KSNP-SPP).

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman


k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara


m. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Provinsi dangan Pemerintah

Kabupaten/Kota .................. Nomor ........................... tanggal ......................

Sebagai dasar Perjanjian Kerjasama ini sebelumnya, Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu : (1) Berhasrat untuk meningkatkan hubungan baik berdasarkan kemitraan dan

kerjasama antara Pemerintah;

(2) Mengakui

pentingnya

azas-azas

kepentingan

bersama

menguntungkan.


yang

saling



Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam pasal-pasal yang tertuang di dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain, yang dimaksud dengan: (1) Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan

sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan

selanjutnya disebut TPA.

(2) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(3) Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan bupati/wali kota

dan dengan bupati/wali kota yang lain, yang dibuat secara tertulis serta

menimbulkan hak dan kewajiban.

(4) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah

tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam

menyiapkan kerja sama daerah.

(5) Unit Kerja TPA Regional adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas (UPTD) yang

menangani bidang Pekerjaan Umum di Provinsi yang melaksanakan kegiatan

teknis operasional TPA Regional dan mempunyai wilayah kerja beberapa

daerah kabupaten/kota.

(6) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di

lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

(7) Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah

pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan




umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari

ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II BENTUK, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA Bagian Kesatu Bentuk Kerjasama Pasal 2 Bentuk Kerjasama adalah Joint Built and Operation, PIHAK PERTAMA sebagai satusatunya pihak yang memiliki wewenang atas pengelolaan persampahan lintas Kabupaten/Kota............. dengan ini menerima baik hak dari Para Pihak untuk pengelolaan persampahan di wilayah Provinsi ...........

Bagian kedua Maksud Dan Tujuan Pasal 3 Para Pihak dengan ini menyatakan telah saling sepakat dan setuju untuk menetapkan Regulasi, pembangunan prasarana dan sarana, melakukan pengelolaan dan pemeliharaan,pengembangan teknologi pengelolaan persampahan, dan pengelolaan lingkungan secara terpadu.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Kerjasama Pasal 4 (1) Melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana, melakukan

pengelolaan

persampahan, dan pengelolaan lingkungan, sesuai dengan syarat pelaksanaan

dan

yang

persampahan, standar dan pertanggungjawaban secara profesional untuk

menjamin terlaksanannya

diakui

pemeliharaan,

secara

umum

pengembangan

dalam

teknologi

pengembangan

sistem

pengelolaan pengelolaan

pelayananan persampahan bagi masyarakat yang




mampu memenuhi aspek-aspek fungsional.

(2) Melaksanakan operasi, perawatan, dan pelatihan (O.P.P) sebagaimana yang

dibutuhkan bagi pelaksanaan secara profesional.

Bagian Keempat Lingkup Pekerjaan Pasal 5 (1) Pembangunan prasarana dan sarana TPA Regional (2) Melakukan pelayanan persampahan kepada masyarakat (3) Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan TPA Regional (4) Melakukan pengembangan teknologi pengelolaan persampahan, (5) Melakukan pengelolaan lingkungan dan mengendalikan dampak yang timbul

sebagai akibat pengelolaan persampahan.

(6) Penunjukkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) (7) Pembentukan Pengelola/UPTD TPA Regional.

BAB III JANGKA WAKTU KERJASAMA Pasal 6 (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan berlangsung selama 25

(dua

puluh

lima)

tahun,

terhitung

sejak

ditandatangani

Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

Perjanjian

(2) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian sesuai tahapan

tahapan telah disepakati Para Pihak, yaitu:

a. Tahap Pertama, yaitu pembangunan prasarana dan sarana TPA Regional akan

dilaksanakan mulai tanggal …… s/d tanggal …………..;

b. Tahap Kedua, yaitu Ujicoba prasarana dan sarana TPA Regional, akan dilaksanakan mulai tanggal …… s/d tanggal …………..;

c. Tahap Ketiga, yaitu pengoperasian prasarana dan sarana TPA Regional .........

l/detik akan dilaksanakan mulai tanggal …… s/d tanggal …………….

(3) Selama pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus ada

pengawasan dan dibuatkan laporan secara berkala berupa laporan bulanan




dari Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang ditunjuk untuk

mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH (TKKSD) Pasal 7 (1) Untuk menyiapkan kerja sama daerah, Bupati/Walikota Propinsi membentuk

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang mempunyai tugas pertama

menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama dan membuat serta

menilai proposal dan studi kelayakan.

(2) TKKSD bertugas menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan

perjanjian kerja sama serta memberikan rekomendasi kepada bupati/

walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja

sama dan melakukan persiapan dan pengawasan pembangunan TPA Regional.

Pasal 8

PEMBENTUKAN PENGELOLA/UPTD TPA REGIONAL (1) Untuk pelayanan dan pengelolaan persampahan TPA Regional Para Pihak sepakat

untuk membentuk Pengelola/UPTD TPA Regional.

(2) Pembentukan Pengelola/UPTD TPA Regional mengacu kepada kewenangan

yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengelola/UPTD TPA Regional dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur. (4) Pengelola/UPTD TPA Regional bertanggung jawab kepada Dinas terkait yang

menangani bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 9

DAFTAR ASSET YANG DIPERGUNAKAN Dalam pasal ini dapat diisikan daftar asset yang dipergunakan untuk TPA Regional ………, terinci sebagai berikut : (1) Nama asset………………………………….. jumlah …. (unit/buah/………) ……kondisi ………..

asal ………




(2) Nama asset………………………………….. jumlah …. (unit/buah/………) ……… kondisi ………..

asal ………

(3) Dst.

Pasal 10

JUMLAH NILAI INVESTASI DAN PENDANAAN (1) Jumlah harga/nilai atas investasi pembangunan sarana dan prasarana TPA

Regional adalah sebesar Rp………………………….. ( ………………………… rupiah);

(2) Untuk menghindarkan timbulnya keragu-raguan atas dana sebagaimana

disebutkan pada ayat (1) pasal ini, pengeluaran atas dana tersebut wajib

didukungdengan bukti-bukti yang layak, lengkap dan sah, serta harus diperiksa

dan diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar yang ditunjuk oleh Para Pihak

secara bersama-sama;

Pasal 11

JAMINAN PELAKSANAAN (1) TKKSD

menjamin

Labupaten

atau

Propinsi

pelaksanaan

persiapan,

pembangunan sesuai tahapan dan waktu yang telah disepakati bersama

oleh Para Pihak.

(2) Resiko keterlambatan dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan

pengoperasian yang disebabkan oleh Pengembang, sepenuhnya menjadi

tanggungan Pengembang.

(3) UPTD menjamin pengoperasian, pengelolaan, pelayanan persampahan kepada

masyarakat sesuai kuantitas dan kontinyuitas yang telah disepakati dan

menjamin

ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

kualitas

pelayanan

sesuai

standar

pelayanan

sebagaimana

(4) Para Pihak memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan pelaksanaan

persiapan,

persampahan sesuai standar pelayanan sebagaimana ditetapkan di dalam

pembangunan,

pengoperasian,

pengelolaan,

dan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 12


pelayanan



TARIF DAN MEKANISME PENYESUAIANNYA (1) Tarif Retribusi Persampahan akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para

Pihak dengan mempertimbangkan prinsip pemulihan biaya dan pelayanan

publik.

(2) Tarif

Retribusi

Persampahan

dikelompokan

kepada

Tarif

Pelayanan

Persampahan untuk rumah tangga, pasar, badan-badan usaha, perhotelan/

pariwisata, dan industri.

(3) Penentuan dan atau penyesuaian Tarif Retribusi Persampahan sebagaimana

dimaksud ayat (2) akan ditetapkan berdasarkan Studi Kelayakan atas Tarif

Persampahan

bersama-sama oleh Para Pihak.

yang

dilakukan

oleh

Appraiser

yang

ditunjuk

secara

(4) Studi Kelayakan Tarif Persampahan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali

atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Para Pihak.

(5) Penetapan Tarif Retribusi Persampahan berdasarkan Peraturan Gubernur. (6) Tarif Retribusi Persampahan akan dibayar dalam satuan mata uang Rupiah.

Pasal 13

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK (1) HAK PARA PIHAK (diluar pengelola)

a. Mendapatkan pelayanan persampahan sesuai dengan syarat pelaksanaan

yang diakui secara umum sesuai dengan standar dan pertanggungjawaban

secara

persampahan bagi masyarakat.

profesional

untuk

menjamin

terlaksanannya

pelayananan

b. Menerima laporan dari Pengelola/UPTD secara berkala (bulanan, triwulan,

semester, dan akhir tahun) atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

(2) KEWAJIBAN PARA PIHAK

a. Menyediakan anggaran pembangunan dan pengelolaan TPA Regional.

b. Melakukan pembinaan kepada pengelola/UPTD TPA Regional.

c. Mengkaji

sistem

pengelolaan

pengembangan

sistem

persampahan masyarakat.

TPA

pengelolaan

Regional sesuai

secara

reguler

kebutuhan


untuk

pelayanan



Pasal 14

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA/UPTD (1) HAK PENGELOLA/UPTD

a. Menerima dan mengelola Retribusi Pelayanan Persampahan dari masyarakat

b. Menerima dan mengelola anggaran operasional dan pemeliharaan dari

tepat pada waktunya sesuai dengan nilai dan tata cara yang berlaku. masing-masing Pemerintah Daerah.

c. Menerima dan mengelola anggaran operasional dan pemeliharaan dan

sumber-sumber lain dalam bentuk hibah dan atau pinjaman yang

diserahkan melalui Pemerintah Daerah.

(2) KEWAJIBAN PENGELOLA/UPTD

a. Memberikan pelayanan persampahan sesuai dengan syarat pelaksanaan

yang diakui secara umum sesuai dengan standar dan pertanggungjawaban

secara

persampahan bagi masyarakat.

profesional

untuk

menjamin

terlaksanannya

b. Melaporkan kepada Para Pihak kegiatan pelayanan dan pengelolaan

persampahan

semester, dan akhir tahun) atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

pelayananan

di

TPA

Regional

secara

berkala

(bulanan,

triwulan,

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan pejabat pemerintah yang

terkait dengan sebaik-baiknya guna menjamin berjalannya kegiatan

pelayanan dan pengelolaan persampahan.

d. Menanggung segala resiko yang menyebabkan kurang sesuainya pelayanan

dan pengelolaan persampahan.

Pasal 15

PEMBACAAN TIMBANGAN (1) Pembacaan timbangan sampah digunakan sebagai dasar penentuan besarnya

jumlah Retribusi Persampahan yang harus dibayar oleh Para Pihak.

(2) Para Pihak bersepakat bahwa hasil pembacaan timbangan dituangkan

ke dalam Berita Acara Timbangan.




Pasal 16

PEMBAYARAN RETRIBUSI (1) Semua pembayaran sebagai pelaksanaan perjanjian ini, akan dibayarkan

oleh Para Pihak kepada Pengelola/UPTD melalui transfer Bank ke rekening

Pengelola/UPTD

rekening No.....................

pada

Bank

........................

Cabang

...................,

(2) Pelaksanaan pembayaran tersebut akan dilaksanakan oleh Para Pihak pada

Pengelola/UPTD paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari setelah tagihan bulan

yang bersangkutan diterima oleh Para Pihak.

(3) Sebagai bukti pembayaran tersebut telah dilaksanakan, Para Pihak wajib

memberikan salinan bukti transfernya kepada Pengelola/UPTD.

Pasal 17

STANDAR KINERJA PELAYANAN (1) Dalam

penyelenggaraan

pelayanan

persampahan

Pengelola/UPTD

akan

menggunakan atau mengacu kepada standar kinerja pelayanan persampahan

sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

berdasarkan standar kinerja pelayanan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

(2) Standar

kinerja

pelayanan

kepada

pelanggan

masyarakat

yang

akan

dilaksanakan oleh Pengelola/UPTD dipastikan dapat menjamin pemenuhan

pelayanan secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.

Pasal 18

SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN RETRIBUSI (1) Untuk keterlambatan atas pembayaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan

pada Pasal 10 di atas, Para Pihak dikenakan denda sebesar ............ (........ per mil) per

hari keterlambatan dan maksimal .......... % (lima persen) dari jumlah tunggakan.

(2) Apabila Pengelola/UPTD terlambat/lalai dalam pelayanan dan pengelolaan

persampahan yang berdampak kerugian terhadap pihak Pengelola/UPTD sendiri

yang tidak disebabkan oleh Para Pihak menjadi resiko/tanggung jawab

Pihak Pengelola/UPTD.




Pasal 19

PEMUTUSAN ATAU PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1) Pemutusan atau pengakhiran Perjanjian dapat dilakukan oleh Para Pihak pada

saat jangka waktu perjanjian konsesi berakhir sebagaimana ditetapkan di

dalam Pasal 6.

(2) Pemutusan atau pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu kerjasama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh Para Pihak.

(3) Pemutusan atau pengakhiran perjanjian sebelum perjanjian kerjasama

berakhir dapat dilakukan oleh Para Pihak, jika perjanjian tidak dapat

ditindaklanjuti kembali karena disebabkan keadaan force majeur atau

keadaan

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

yang

disebabkan

ketidakmampuan

Para

Pihak

sebagaimana

(4) Tatacara pengakhiran dan pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 20

LAPORAN KEUANGAN (1) Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perjanjian kerjasama dalam

pelayanan dan pengelolaan persampahan, Pengelola/UPTD membuat Laporan

keuangan TPA Regional, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen.

(2) Sistem laporan keuangan yang akan dilaporkan olah Pengelola/UPTD kepada

Para Pihak, yaitu menggunakan sistem akuntansi Indonesia dan atau sistem yang

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Pada tahap pertama penyelesaian perselisihan Para Pihak sepakat untuk

menyelasaikan

mempertimbangkan aspirasi-aspirasi utama yang disampaikan oleh Para

perselisihan

secara

musyawarah

dan

mufakat

Pihak dan menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama

(cooperative) dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan


dengan



baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama

bersifat menang (win-win).

(2) Apabila mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) tidak dapat diwujudkan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan

perselisihan melaui Pengadilan Negeri .....

(3) Para Pihak setuju dan sepakat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan (2) menunjuk Mediator sebagaimana diatur di dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan perselisihan secara di

luar pengadilan atau dikenal dengan istilah Alternatif Dispute Resolution (ADR).

(4) Para Pihak setuju dan sepakat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan (2) selanjutnya dikuatkan dengan Akta Perdamaian yang ditetapkan

oleh Ketua Pengadilan Negeri .....

Pasal 22

MEKANISME PENGAWASAN PENGELOLA/UPTD (1) Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan dan

pengelolaan persampahan Para Pihak setuju dan sepakat untuk melakukan

pengawasan kinerja Pihak Kedua.

(2) Para Pihak akan melakuan pengawasan dengan membetuk Tim Pengawas

Kinerja TPA Regional yang keangotaannya terdiri dari unsur dari atau yang

ditunjuk oleh masing-masing Pemerintah Daerah, dan Pakar Persampahan yang

akan ditetapkan oleh Gubernur .............

(3) Tim Pengawas Kinerja TPA Regional akan bekerja secara profesional, transparansi,

adil, dan akuntabel dengan menggunakan Pedoman Pengawasan berdasarkan

indikator-indikator yang berlaku.

(4) Pedoman sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur............. (5) Pengawasan kinerja akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, dimana hasil

pengawasan akan dilaporkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah.

(6) Pengawasan kepada Pengelola/UPTD dilakukan diluar ketentuan ayat (5)

bilamana Para Pihak sepakat merasa perlu untuk mengetahui kinerja

Pengelola/UPTD sewaktu-waktu bila diperlukan.

(7) Bilamana hasil pengawasan memberatkan Pihak Pengelola/UPTD, maka

dapat diajukan sanggahan dan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.




Pasal 23

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) (1) Peristiwa force majeure adalah setiap tindakan, peristiwa atau keadaan yang

berada diluar kendali yang wajar dari pihak yang bersangkutan dan

yang tidak dapat dicegah, dihindarkan, atau dijauhi melalui tindakan

ketekunan yang wajar oleh pihak tersebut. Peristiwa force majeure meliputi

namun tidak terbatas pada keadaan-keadaan:

a. Setiap bentuk perang (baik diumumkan maupun tidak diumumkan), tindakan

b. Keributan umum, kerusakan, blokade, sabotase, aksi vandalisme, kerusuhan,

teroris, sipil, militer atau polisi atau pemberontakan; huru-hara, konflik keagamaan, gangguan sipil atau unjuk rasa umum;

c. Perubahan peraturan penrundang-undangan sepanjang perubahan tersebut

mencegah, menghalangi, atau menunda kinerja salah satu pihak berdasarkan

Perjanjian ini;

d. Ledakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, badai,

letusan gunung merapi, angin topan, angin siklon, kondisi cuaca ekstrim,

penyakut epidemik, wabah penyakit, atau bencana alam lai atau act of God;

e. Pemogokan, pelarangan pegawai masuk kerja, larangan kerja atau tindakan

industri lain termasuk tindakan buruh atau pegawai Pihak Kedia atau

dari salah satu atau semua sub-kontraktornya;

f. Kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan terhadap fasilitas atau

perlengkapan lainnya;

g. Pengambilan,

penyitaan,

mobilisasi,

atau

pengambilalihan

seluruh atau sebagian besar proyek atau tindakan dari atau tidak

dilakukannya tindakan oleh Instansi Pemerintah tanpa alasan yang

dapat dibenarkan, termasuk penghentian, penarikan, penundaan dalam

memberikan atau memperbaharui perjanjian dan setiap keterlambatan

dalam pengimporan perlengkapan atau persediaan Pihak Kedua;

Setiap kelangkaan bahan-bahan, bahan kimia atau utilitas lainnya;

Kegagalan atau kelangkaan atau gangguan penyediaan air baku pada

sumber air baku untuk sebab apapun;

Gangguan penyediaan tenaga listrik yang berkepanjangan terhadap

fasilitas yang disebabkan oleh kegagalan yang berarti atau kelangkaan




penyediaan listrik untuk fasilitas;

k. Keadaan yang secara wajar tidak dapat diperkirakan misalnya amblasnya

bagian dibawah permukaan tanah pada lokasi fasilitas; dan Kebijakakan

moneter pemerintah yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha

Pihak Kedua.

(2) Jika terjadinya force majeure, maka Pihak Pengelola/UPTD harus memberitahukan

secara tertulis kepada Para Pihak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender

sejak terjadinya force majeure.

(3) Bilamana terjadi peristiwa force majeure Para Pihak dengan ini menyetujui Pihak

Pengelola/UPTD untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi dan/atau melakukan

pekerjaan pembangunan kembali untuk mengembalikan TPA Regional pada

kondisi sebelum terjadinya keadaan force majeure.

Pasal 24

HUKUM YANG BERLAKU Perjanjian kerjasama ini tunduk kepada ketentuan Hukum yang berlaku Indonesia.

Pasal 25

PERUBAHAN/ADDENDUM (1) Para Pihak bersepakat akan melakukan addendum perjanjian bilamana

dikemudian hari di dalam Perjanjian Kerjasama terdapat ketentuan-ketentuan

yang secara substansial diperlukan suatu perubahan agar diperoleh suatu

kesesuaian ataupun keadilan bagi para pihak yang dipandang perlu untuk

dilengkapi dan disempurnakan sesuai tuntutan perkembangan dari peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau kerjasama yang dilakukan.

(2) Segala perubahan dalam addendum perjanjian kerjasama selanjutnya mengikat

Para Pihak.

(3) Ketentuan addendum perjanjian hanya dapat diubah atau ditambah dengan

suatu perubahan yang ditandatangani oleh Para Pihak.

(4) Perubahan/Addendum harus menyebutkan ketentuan yang diubah, dimana

perubahan tersebut merupakan tambahan pelaksanaan lebih lanjut dan

ketentuan perjanjian ini masih berlaku.




Pasal 26

KETENTUAN PENUTUP (1) Mengenai hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian

ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dengan berpedoman pada isi

perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

(2) Perjanjian ini berlaku sah dan mengikat sejak ditandatangani dan tetap

berlaku untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini.

PEMERINTAH PROVINSI ..............

............................................ GUBERNUR



PEMERINTAH KOTA ..........................

............................ BUPATI

............................ BUPATI

............................ WALIKOTA


PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN TPA REGIONAL

Recommend Documents