Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Pembentukan Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus
Jakarta | November, 2014
Kelembagaan
Penyelenggaraan KEK
PRESIDEN *) Anggota Dewan Nasional KEK: 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Perdagangan 3. Menteri Perindustrian 4. Menteri Dalam Negeri 5. Menteri PU 6. Menteri Perhubungan 7. Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi 8. Menteri Bappenas 9. Kepala BPKM
Dewan Nasional Ketua: Menko Perekonomian Anggota *) : Para Menteri dan Kepala LPNK
Nasional
Tim Pelaksana (Es 1) & Sekretariat (Es 2)
Dewan Kawasan
Provinsi
Ketua: Gubernur Wakil Ketua: Bupati/Walikota Anggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov, Aparat Pemkab/kot yang bersangkutan
Sekretariat
Kabupaten/ Kota
Dewan Kawasan
Ketua: Gubernur Wakil Ketua: Bupati/Walikota Anggota: Aparat Pemerintah, Aparat Pemprov, Aparat Pemkab/kot yang bersangkutan
Sekretariat
Administrator KEK A
Administrator KEK B
Administrator KEK C
Administrator KEK D
Badan Usaha KEK A
Badan Usaha KEK B
Badan Usaha KEK C
Badan Usaha KEK D
Dewan Kawasan
Kawasan Ekonomi Khusus
Tugas 1.
melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya
2. membentuk Administrator KEK di setiap KEK 3.
4.
mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya
5.
menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun
6.
menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional
Dewan Kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK Dewan Kawasan diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden Dewan Kawasan bertanggung jawab kepada Dewan Nasional Apabila dipandang perlu Dewan Kawasan dapat membentuk Tim Ahli dengan susunan keanggotaan ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan
Susunan Organisasi Ketua : Gubernur Wakil Ketua : Bupati/ Walikota Anggota : Paling banyak 9 orang, meliputi: 3 orang
Unsur Pemerintah di wilayah provinsi
6 orang
Unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
Sekretariat Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
Sekretariat Dewan Kawasan dibentuk oleh Dewan Kawasan KEK melalui SK Gubernur
Tugas & Fungsi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Memberikan dukungan teknis operasional kepada Dewan Kawasan Memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan rencana dan program kerja dewan kawasan Menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Dewan Kawasan Memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Dewan Kawasan dengan lembaga pemerintah dan pihak lain yang terkait Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dewan Kawasan Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Dewan Kawasan serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana & Prasarana Sekt. Dewan Kawasan
Sekretariat Dewan Kawasan berada di bawah & bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan
Ketentuan Organisasi Pelaksana:
SKPD Provinsi yang bidang tugasnya sesuai dengan tugas & fungsi KEK
Pemimpin:
Seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan
Pembentukan:
Penunjukan SKPD ditetapkan oleh Gubernur
Sumber Pembiayaan:
APBD Sumber lain yang tdk bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
PEMBENTUKAN ADMINISTRATOR KEK Pasal 29 s.d. Pasal 32 32//Perpres No. 124 Tahun 2012
Administrator Bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kawasan KEK
Pembentukan Administrator dapat Melalui:
• pembentukan SKPD baru • Ketentuan penetapan eselonisasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan perangkat daerah (Pasal 31 ayat (4) Perpres No. 124 Tahun 2012)
• penetapan SKPD yang telah ada
• SKPD yang bidang tugasnya mempunyai kesesuaian dengan pelayahan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. (Pasal 29 ayat (3) Perpres No. 124 Tahun 2012) (c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2014
Pembentukan memperhatikan: • rentang tugas • pembiayaan • SDM Pasal 29 ayat (2) Perpres No. 124 Tahun 2012
PEMBENTUKAN ADMINISTRATOR KEK Pasal 29 s.d. Pasal 32 Perpres 124/2012
Tugas Administrator: • Pemberian izin usaha & izin lain bagi Pelaku Usaha di KEK; • Pemantauan & pengendalian operasional*; • Menyampaikan laporan operasional KEK secara berkala/insidental kepada Dewan Kawasan *pengendalian operasional adalah. kegiatan pemeriksaan pemberian pelayanan yang dilakukan Badan Pengelola kepada Pelaku Usaha sesua dengan standar pelayanan
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2014
PEMBENTUKAN ADMINISTRATOR KEK Pasal 29 s.d. Pasal 32 Perpres 124/2012
Kepala Administrator
Unit Kesekretariatan
Unit Bidang Perizinan
Unit Pemantauan dan Pengendalian
Ketentuan eselonisasi unit organisasi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan perangkat daerah.
Ditetapkan oleh Gubernur dalam hal KEK berada pada lintas Kabupaten/kota; atau Ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam hal KEK berada pada satu kabupaten/kota . Kepala dan Pegawai Administrator berasal dari unsur PNS (c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2014
TAHAPAN PEMBENTUKAN ADMINSITRATOR KEK No
Tahapan
PIC
1
Pembentukan Administrator dan pemberitahuannya ke DeNAS KEK
Dewan Kawasan
2
Penetapan Administrator (Perda/Perbup/Perwali)
Bupati/Walikota
3
Penetapan Staf untuk Administrator (Perbup/Perwali)
Bupati/Walikota
4
Pengajuan pelimpahan kewenangan kepada Kementerian/Lembaga
Administrator
5
Pengajuan Pelimpahan kewenangan kepada Pemda
Administrator
6
Pelimpahan kewenangan dari K/L dan Pemda (Permen, Perbup)
K/L dan Pemda
7
Pembangunan Gedung untuk Kantor Administrator
Pengelola
8
Pemenuhan perlengakapan untuk kantor Administrator
9
Pelatihan dan Penyiapan Staf untuk pengelola Administrator
Pemda/Administrator
10
Instalasi SPIPISE
BKPM
11
Pernyataan Administrator KEK siap beroperasi
Pengelola
8
PENETAPAN BADAN USAHA
PEMBANGUN DAN PENGELOLA KEK
Prosedur Penetapan Badan Usaha dan Pembangun & Pengelola KEK Pengusul
Pelaksanaan Pembangun & BU Pengelola KEK
Sumber Dana
Badan Usaha
Badan Usaha
BU Pengusul ditetapkan sebagai Pembangun & Pengelola KEK
Pemerintah: 1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/ Kota 3. Kementerian/ LPNK
KPS
BU Pembangun & Pengelola adalah Pemenang Tender
APBD/APBN
1. 2.
Pembangun KEK adalah pemenang tender pembangun sebagai kontraktor Pengelola: a) Pemenang Tender Pengelola b) Penyertaan Modal: Hasil Pembangunan KEK bersumber dari APBD (Sebagai BMD) dapat dijadikan penyertaan modal daerah kepada BUMD untuk dikelola Hasil Pembangunan KEK yang bersumber dari APBN (sebagai BMN) dapat dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN untuk dikelola
10
Prosedur Penetapan Badan Usaha dan Pembangun & Pengelola KEK
Terima Kasih Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Gedung Kementerian BUMN, Lantai 18 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat Telepon: 021-34832655 Fax : 021-34832658 Email:
[email protected]
(c) Sekretariat Dewan Nasional KEK 2014
