PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MULTILATERAL MEETING-1 PENYUSUNAN RKP 2017

PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Rabu, 24 Februari 2016

PENDAHULUAN TUJUAN MULTILATERAL MEETING I 1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur dalam pengembangan KEK. 2. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional KEK Tahun 2017, serta hasil Identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional KEK, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait. 3. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. 4. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas, dan kegiatan prioritas.

KELUARAN 1. Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap sasaran prioritas nasional dan arah kebijakan prioritas nasional 2. Masukan untuk Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2) 3. Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasan Form B - E. Slide - 2

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016) 

Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program prioritas. money follow function

money follow program prioritas

Dirjen...

Sesdirjen...

Direktur...

Kepala Bagian ...

Direktur...

Direktur...

Kepala Bagian ...



Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.



Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yang sama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensi dan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumah dilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L. Slide - 3

RKP “Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah”

2017 HOLISTIK TEMATIK

Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Pengembangan KEK, perlu koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Pemerintah Daerah.

INTEGRATIF

SPASIAL

Pencapaian Pengembangan KEK dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produksi bahan baku, konektivitas, infrastruktur dasar, ketersediaan tenaga kerja, iklim investasi, daya dukung lahan dan ruang

Pembangunan/pengembang an kawasan misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, terintergrasi dengan jalan, pasar, serta terdapat dukungan jaringan air dan listrik

Slide - 4

TAHAP PEMBAHASAN MULTILATERAL DAN BILATERAL MEETING MULTILATERAL MEETING I 23 – 29 Feb

BILATERAL MEETING 4 – 11 Mar

MULTILATERAL MEETING II 4-8 April

 PEMBAHASAN: Pengintegrasian berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur  OUTPUT : Form A  Sasaran Prioritas Pembangunan; Arah Kebijakan; Program Prioritas (Level 1), dan Kegiatan Prioritas (Level 2)

 PEMBAHASAN • Penajaman kegiatan prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 – 2017- dan Forward Estimate • Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum) • Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)

 OUTPUT : • Form B-E • Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail) • Catatan pembahasan termasuk kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)

1. Pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam Forum lengkap di masing-masing Topik setelah adanya Pagu Indikatif dan Rakorbangpus. 2. Penajaman sasaran-target-lokus

Slide - 5

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017 • Lanjutan Pertemuan Tiga Pihak • Ratas Kerangka Ekonomi Makro dan Resource Envelope

Jan

Feb

• Musrenbangprov • Rangkaian Musrenbangnas

Mar

Apr

• Sinkronisasi Data • Sidang Kabinet Rancangan Awal Dokumen Perencanaan dan RKP & Pagu Indikatif Penganggaran • Penetapan Arah • SKB MPPN/Ka Bappenas tentang Kebijakan dan dan MenKeu Prioritas tentang Rancangan Pembangunan Awal RKP dan Pagu Indikatif • Rakorbangpus  Multi – Pihak  Tiga Pihak • Penyusunan Rencana Kerja K/L

• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentang Pagu Anggaran K/L

Mei

Jun

• Rancangan RKP • Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal ke DPR • Pembicaraan Pendahuluan

Jul

• Penyampaian dan Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN

Agust

• Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP • Perpres RKP • Penelaahan RKA-KL • Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN

• Penetapan UU APBN • Surat Menkeu tentang Kesepakatan Pemerintah - DPR • Penelaahan RKA K/L

Sep

• Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN

Okt

• Finalisasi DIPA • Kepres APBN • Kepres RKP

Nov

Des

• Kepres Alokasi Anggaran

Slide - 6

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

• • • •

Revolusi Mental Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

• • • • •

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

• • • •

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan Pengembangan Konektivitas Nasional

KONDISI PERLU

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Slide - 7

TUJUAN PEMBANGUNAN KEK

Mendorong investasi dan meningkatkan daya saing internasional, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa. UU No.39 Tahun 2009

Slide - 8

KETERKAITAN PENGEMBANGAN KAWASAN 3

2 Kab. A 1

3

KEK

Kab. D

3

2

3

Kab. B

2 Kab. C

Jaringan Konektivitas (Jalan Lingkungan Kawasan, Jalan Penghubung menuju Kawasan, Rel Kereta Api, dsb

2

Pelabuhan Internasional

1

Enclave Area (kawasan pengolah komoditas unggulan menjadi produk akhir bernilai tambah tinggi)

2

Hinterland Area sumber daya alam/komoditas unggulan

3

Hinterland Area infrastruktur pendukung (Air, Listrik, dsb)

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN Sasaran

2014 (Baseline)

2015

2016

2017

2019

7

7

7 lama + 3 baru

10 lama + 2 baru

12 lama + 2 baru

n.a

n.a

n.a

14

14

Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa b. Kawasan Industri

ARAH KEBIJAKAN: Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa: 1.Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata. 2.Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur 3.Pengembangan SDM dan IPTEK 4.Pengembangan regulasi dan kebijakan 5.Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal

Kebijakan KEK untuk mendukung Revolusi Mental:  Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri  Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi  Penegakan hukum dan disiplin Slide - 10

PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN KEK Sebaran Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

KEK & KI SEI MANGKEI KEK MOROTAI

Kab. Simalungun, Sumut

KEK KALTARA

Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara

KEK & KI BITUNG

KI KUALA TANJUNG

Kota Bitung, Sulawesi Utara

KEK & KI LANDAK Kab. Landak, Kalbar

KEK MBTK

KEK & KI PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah

KEK SORONG KI BULI

Kabupaten Kutai Timur, Kaltim

KI MOROWALI

KEK TANJUNG API-API

KI KETAPANG

KI TELUK BINTUNI

Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

KI JORONG KI TANGGAMUS

Maluku

KI BATULICIN

KI KONAWE

KEK MAKASSAR KI BANTAENG

KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten

KEK NTT Keterangan: Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014

KEK MERAUKE

KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB

Lokasi KEK 2014-2019 Lokasi 14 Kawasan Industri

Slide - 11

Pemetaan Lokasi KEK, KI, dan KSPN

Lokasi

KEK

KI

Sei Mangkei

√

√

Tanjung Lesung

√

Tanjung Api Api

√

Mandalika

√

Palu

√

√

Bitung

√

√

MBTK

√

Morotai

√

Keterangan: • KEK : Kawasan Ekonomi Khusus • KI : Kawasan Industri • KSPN: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

KSPN √ √

√

PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEK Perencanaan Terintegrasi Kemperind

LEVEL 1 KemenTan KemenKP KemenLHK KemenESDM

KemenPUPR KemenHub KemenKominfo KemenESDM KemenBUMN

Kemenperind KemenDag

PRIORITAS NASIONAL

Peningkatan Populasi

Ketersediaan

dan Kualitas Bahan Baku

Produktivita s dan Dayasaing Industri

Ketersediaan Infrastruktur

Pengembang an Kawasan Industri/KEK

dan Energi Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

Peningkatan

Akses ke Pasar Global (Ekspor)

KemenKeu

Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis

Kemenaker POLRI, Pemda

Kemperind

Hubungan Industrial yang Bersahabat

SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin

Kemperind Kemenko Perekonomian

PROGRAM PRIORITAS Membangun

Iklim Usaha dan Investasi

Pembiyaan dengan akses dan biaya yang kompetitif

Kemperin BKPM PEMDA

Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan

Kemdikbud,KemenRistekDikti Kemenperin, Kemenaker, Pemda

Slide - 13

PERENCANAAN TERINTEGRASI PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS Kemenperin, Kemen ATR, BIG,

LEVEL 2

Kementan, Kemen KP, Kemen LHK, Kemen KUKM

Penyediaan lahan dan penataan ruang Ketersediaan Bahan Baku KEK

Konektivitas/ Aksesibilitas

Kemen PUPR, Kemenhub Kemen BUMN

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemenkominfo,

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

Kemendikbud, Kemenaker, Kemenpariwisata, Kemenperin Kemenristekdikti

Pengembangan 8 KEK Insentif Fiskal dan Non Fiskal

Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

Menciptakan Iklim Investasi

Kemenperin, Kemenkeu, Kemendag, BKPM.

BKPM, Kemenpariwisata, Kemendagri

Slide - 14

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL I PRIORITAS NASIONAL: PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN INDUSTRI/KEK NO

PRIORITAS NASIONAL

1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

K/L

1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin 2.Kemen ATR 3.BIG 1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR, 2.Kemenhub 1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin, 2.Kemenkeu, 3.Kemendag, 4.BKPM. 1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM, 2.Kemenpariwisata, 3.Kemendagri 1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan 1.Kemendikbud, Kelembagaan Pengelola yang Profesional 2.Kemenaker, 3.Kemenpariwisata, 4.Kemenperin 5.Kemenristekdikti 1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 1.Kemen PUPR, Dasar 2.Kemen ESDM, 3.Kemenkominfo, 1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan, 2.Kemen KP, 3.Kemen LHK, 4.Kemen KUKM

KESEPAKATAN

CATATAN PERUBAHAN

Sepakat/Tidak Sepakat

Mengetahui,

Mengetahui,

Deputi Bidang Ekonomi

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Slide - 15

CONTOH: MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B)

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

“Rumah dari kebijakan” (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)

Kementerian / Lembaga

Program

Pengembang Konektivitas/A Kementerian Program an KEK ksesibilitas Perhubungan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Ketersediaan Kementerian Program Energi dan Pekerjaan Pengembangan Infrastruktur Umum Dan Perumahan Dasar Perumahan Rakyat Kementerian Program Komunikasi Penyelenggaraan Dan Pos dan Informatika Informatika

Kegiatan

“Penyederhanaan Nomenklatur” Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret

Sasaran

Indikator

Target 2017

Pembangunan dan Terbangunnya Dermaga Penyeberangan Jumlah 19 Paket Pengelolaan Dermaga Prasarana Penyeberangan Perhubungan Darat

Alokasi (Juta Rp.) 348872

10 unit Penyediaan Rumah Terbangunnya rumah susun bagi pekerja Jumlah rumah Susun di kawasan KEK dan KI susun yang dibangun di kawasan KEK dan KI Pembinaan dan Peningkatan pelayanan perijinan Jumlah 8 KEK Pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi perizinan Penyelenggaraan bidang Telekomunikasi telekomunikasi yang terselesaikan di 8 KEK Penyediaan Kementerian Program Peningkatan Meningkatnya sarana dan prasarana Jumlah BLK 9 Tenaga Ketenagakerj Peningkatan Kapasitas pelatihan tenaga kerja yang Terampil dan aan Kompetensi Kelembagaan dibangun/ditin Kelembagaan Tenaga Kerja dan Pelatihan Kerja dan gkatkan Pengelola Produktivitas Produktivitas yang Profesional

Slide - 16

KEBUTUHAN 8 KEK

PERENCANAAN TERINTEGRASI PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS


Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen BUMN dan PLN




KEK SEI MANGKEI



Kemen ATR, (cord) Sekdenas KEK, BIG, Pemda Simalungun

Insentif Fiskal dan Non Fiskal





Slide - 18

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) SEI MANGKEI PEMBANGUNAN REL KERETA API URAIAN Pembangunan Rel KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung

TARGET 21,5 km

TAHUN PENGERJAAN 2013-2017

SUMBER PENDANAAN Kementerian Perhubungan

PROGRESS Rel sepanjang 14,25 km telah dibangun. Sisanya sepanjang 7,25 km dalam proses pengadaan lahan yang ditargetkan beroperasi pada awal 2017.

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DAN JARINGAN TRANSMISI URAIAN

TARGET

TAHUN PENGERJAAN

Pembangunan PLTG

250 MVA

2016 – 2018

Pengembangan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk

80 MVA

2017

SUMBER PENDANAAN

PROGRESS

PTPN III, PT Pertamina, dan Posco

Menunggu pelaksanaan tender IPP PLN N/A

PEMBANGUNAN PELABUHAN URAIAN Pembangunan Pelabuhan Petikemas Kuala Tanjung

TARGET

TAHUN PENGERJAAN

SUMBER PENDANAAN

1 paket

2016-2020

Kemen Perhubunga n / Pelindo I

PROGRESS Dalam proses

REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA URAIAN Pembangunan/ Pengembangan BLK Simalungun/Pematang Siantar

TAHUN 2017

PROVINSI SUMATERA UTARA

Slide - 19

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL I PERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK SEI MANGKEI NO

PRIORITAS NASIONAL


PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

K/L

1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin 2.Kemen ATR 3.BIG 1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR, 2.Kemenhub 3.KemenBUMN 1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin, 2.Kemenkeu, 3.Kemendag, 4.BKPM. 1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM, 2.Kemenpariwisata, 3.Kemendagri 1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan 1.Kemendikbud, Kelembagaan Pengelola yang Profesional 2.Kemenaker, 3.Kemenpariwisata, 4.Kemenperin 5.Kemenristekdikti 1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 1.Kemen PUPR, Dasar 2.Kemen ESDM, 3.Kemenkominfo, 1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan, 2.Kemen KP, 3.Kemen LHK, 4.Kemen KUKM

Mengetahui, Deputi Bidang Ekonomi

KESEPAKATAN

CATATAN PERUBAHAN


Mengetahui, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Slide - 20




Kemenperin, Kemen ATR, BIG,



KEK PALU Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemenkominfo,








Slide - 21

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PALU PENYEDIAAN AIR BERSIH/MINUM URAIAN Penyediaan Air Bersih/Minum

TARGET

TAHUN PENGERJAAN

Jaringan Transmisi Air Baku, IPA, dan jaringan transmisi menuju lokasi KEK

Selesai 2017

SUMBER PENDANAAN

PROGRESS

Pemerintah Kota Palu

Telah diselesaikan kajian FS

PEMBANGUNAN JALAN LAYANG/SIMPANG SUSUN DI JALAN NASIONAL URAIAN Pembangunan Jalan Layang Pembangunan Jalan Palu – Parigi

TARGET 855 m

TAHUN PENGERJAAN

SUMBER PENDANAAN

Selesai Mei 2017

Kementerian PU PR

N/A

Kementerian PU PR

PROGRESS Telah selesai dilaksanakan Kajian Perencanaan Teknis Flyover Oktober 2015

PENGEMBANGAN PELABUHAN PANTOLOAN URAIAN

TARGE T

TAHUN PENGERJAA N

Perpanjangan dermaga Pelabuhan Pantoloan

130 meter

Selesai Januari 2019

Kementerian Perhubungan, Pemprov Sulawesi Tengah, Pemkot Palu

-

Selesai Mei 2018

Kementerian Perhubungan

Telah dikeluarkan izin untuk pembangunan terminal peti kemas oleh Kemenhub pada tahun 2014

Pembanguna n Terminal Peti Kemas Internasional Pantoloan

SUMBER PENDANAAN

PROGRESS

REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA URAIAN

Pembangunan/ Pengembangan BLK Palu

TAHUN

2017

PROPINSI SULAWESI TENGAH

22

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL I PERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK PALU NO

PRIORITAS NASIONAL


PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

K/L

1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin 2.Kemen ATR 3.BIG 1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR, 2.Kemenhub 3.Kemen BUMN 1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin, 2.Kemenkeu, 3.Kemendag, 4.BKPM. 1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM, 2.Kemenpariwisata, 3.Kemendagri 1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan 1.Kemendikbud, Kelembagaan Pengelola yang Profesional 2.Kemenaker, 3.Kemenpariwisata, 4.Kemenperin 5.Kemenristekdikti 1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 1.Kemen PUPR, Dasar 2.Kemen ESDM, 3.Kemenkominfo, 1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan, 2.Kemen KP, 3.Kemen LHK, 4.Kemen KUKM


KESEPAKATAN

CATATAN PERUBAHAN








Kemen PUPR, Kemenhub

KEK BITUNG Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemenkominfo,








Slide - 24

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) BITUNG PEMBANGUNAN JALAN TOL URAIAN Pembanguna n Jalan Tol Manado Bitung

TARGET

TAHUN PENGERJAAN

SUMBER PENDANAAN

PROGRESS

7,3 km;

2015-2018

RM dan Pinjaman

Manado Bitung Lahan 97%;

1 paket

2014-2018

KPS

Groundbreaking untuk Seksi I (porsi pemerintah) telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2014

PENGEMBANGAN BANDARA URAIAN Pengembangan Bandara Sam Ratulangi Manado

TARGET N/A

TAHUN PENGERJAAN N/A

SUMBER PENDANAAN N/A

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DAN JARINGAN TRANSMISI URAIAN

TARGET

TAHUN PENGERJAAN

Peningkatan Kapasitas Gardu Induk Tanjung Merah

60 MW

2019

N/A

N/A

Pembangunan PLTU Kema

2x50 MW

N/A

Kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta

N/A

PROGRESS

SUMBER PENDANAAN

PROGRESS

PEMBANGUNAN/REHABILITASI PELABUHAN N/A

URAIAN Pengembangan Pelabuhan Bitung (TPB)

TARGET

TAHUN PENGERJAAN

SUMBER PENDANAAN

1 paket

2015-2017

BUMN (PELINDO)


PEMBANGUNAN BENDUNGAN DAN JARINGAN TRANSMISI URAIAN Pembangunan Bendungan Kuwil

TARGET

TAHUN PENGERJAAN

SUMBER PENDANAAN

N/A

2016

N/A


REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA URAIAN

TAHUN

Pembangunan/ Pengembangan BLK Bitung

2017

TEACHING FACTORY/TECHNOPARK DI SMK URAIAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

Pengembangan Teaching Factory/Technopark di SMK (1 unit di Sulawesi Utara)

TAHUN 2017

25

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL I PERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK BITUNG NO

PRIORITAS NASIONAL


PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

K/L



KESEPAKATAN

CATATAN PERUBAHAN





Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemenkominfo,







KEK TANJUNG LESUNG Insentif Fiskal dan Non Fiskal





Slide - 27

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG

Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017

Satuan / Unit

Penyediaan lahan dan penataan ruang • RDTR di sekitar Kawasan KEK 1 regulasi Konektivitas/ Aksesibilitas • Peningkatan kapasitas jalan nasional ruas 6 km Citeureup – Tanjung Lesung • Pembangunan jalan bypass Pasar Panimbang 7 km • Pembangunan jalan nasional Cisekeut 12 km Tanjung Lesung • Pembangunan fisik Jalan Tol Serang – 83,6 km Panimbang • Reaktivasi Jalur Kereta Api Rangkasbitung - Labuan 56 km • Pembangunan Bandara Banten Selatan Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar • Pembangunan rumah susun untuk karyawan • Pembangunan IPA dan jaringannya PROVINSI BANTEN

• Pembangunan IPAL beserta jaringannya • Pembangunan Gardu Induk Tanjung Lesung Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional • Pembangunan BLK • Pembangunan/Peningkatan SMK bidang Pariwisata • Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

100 L / detik 100 MW

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL I PERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK TANJUNG LESUNG NO

PRIORITAS NASIONAL


PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

K/L



KESEPAKATAN

CATATAN PERUBAHAN





Penyediaan lahan dan penataan ruang


Ketersediaan Bahan Baku KEK



KEK MANDALIKA Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemenkominfo,








Slide - 30

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Penyediaan lahan dan penataan ruang • Penataan ruang di sekitar wilayah KEK Konektivitas/ Aksesibilitas • Perpanjangan Runway Bandara Internasional Lombok • Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Lembar Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar • Penyediaann listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) • Pembangunan Bendungan Mujur Lombok Tengah • Revitalisasi Bendungan Batu Jai • Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan distribusi dalam KEK Mandalika • Pembangunan rumah susun bagi karyawan Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional • Pembangunan BLK • Pembangunan/Peningkatan SMK bidang Pariwisata • Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

Satuan / Unit 1 regulasi 350 m

1 1

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL I PERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK MANDALIKA NO

PRIORITAS NASIONAL


PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

K/L



KESEPAKATAN

CATATAN PERUBAHAN


Mengetahui, Slide - 32 Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah







KEK MOROTAI Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemenkominfo,








Slide - 33

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MOROTAI

Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017 Penyediaan lahan dan penataan ruang • RDTR di sekitar Kawasan KEK Konektivitas/ Aksesibilitas • Pengembangan Pelabuhan Wayabula • Perpanjangan dermaga ke sisi darat Pelabuhan Daruba • Peningkatan intensitas penerbangan perintis • Pembangunan terminal sipil • Pembangunan jalan lingkar Trans Morotai ruas Wayabula – Sofi Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar PROVINSI MALUKU UTARA

Satuan / Unit 1 regulasi

34 km

• Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Distribusi dalam KEK Morotai • Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Distribusi dalam KEK Morotai • Pembangunan rumah susun untuk karyawan

300 liter/detik

• Pembangunan Pembangkit Listrik di Pulau Morotai Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional • Pembangunan BLK

50 MW

• Pembangunan/Peningkatan SMK bidang Pariwisata dan Perikanan • Peningkatan kelembagaan koperasi dan UKM • Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL I PERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK MOROTAI NO

PRIORITAS NASIONAL


PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

K/L



KESEPAKATAN

CATATAN PERUBAHAN


Mengetahui, Slide - 35 Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah



Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemenkominfo,







KEK TANJUNG API API Insentif Fiskal dan Non Fiskal





Slide - 36

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG API API

Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017

Satuan / Unit

Penyediaan lahan dan penataan ruang • RDTR di sekitar kawasan KEK 1 regulasi Konektivitas/ Aksesibilitas • Pelebaran dan perbaikan jalan ruas Palembang – 62,8 km Tanjung Api-Api • Pembebasan lahan pembangunan jalur kereta api antara simpang – Tanjung Api- Api 90 km • Pembangunan upper structure dermaga 5000 DWt Pelabuhan Tanjung Api-Api • Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat 77.000 DWt Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar • Pembangunan rumah susun untuk karyawan PROVINSI SUMATERA SELATAN

• Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Distribusi dalam 100 KEK Tanjung Api-Api liter/detik • Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Distribusi dalam KEK Tanjung Api-Api • Pembangunan rumah susun untuk karyawan • Pembangunan Gardu Induk Tanjung Api-Api 51 MW Ext. 2LB Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional • Pembangunan BLK • Pembangunan/Peningkatan SMK bidang Pertanian • Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL I PERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK TANJUNG API API NO

PRIORITAS NASIONAL


PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

K/L


KESEPAKATAN

CATATAN PERUBAHAN


Mengetahui,

Mengetahui,









KEK MBTK Kemen PUPR, Kemen ESDM, Kemenkominfo,








Slide - 39

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MBTK Kebutuhan Pembangunan Penyediaan lahan dan penataan ruang • RDTR di sekitar kawasan KEK Konektivitas/ Aksesibilitas • Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda • • • •

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Satuan / Unit 1 regulasi 99 km

Pembangunan Jalan Akses Maloy 5,5 km 83,17 km Peningkatan jalan nasional Simpang Perdau – Maloy 32,2 km Peningkatan jalan nasional Sangatta – Simpang Perdau 94,4 km Peningkatan Jalan nasional Simpang Perdau – Batu Ampar • Pembangunan Pelabuhan Curah 70.000 DWT • Pembangunan pelabuhan Kontainer (Petikemas) Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar • Pembangunan Tangki Timbun 19 unit @ 3.000 ton • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan 20 km Jaringan Transmisi • Pembangunan rumah susun untuk karyawan • Pengembangan energi listrik berbahan baku limbah sawit (biomassa) dan batubara Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional • Pembangunan BLK • Pembangunan/Peningkatan SMK bidang Pertanian

• Peningkatan kelembagaan koperasi dan UKM • Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL I PERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK MBTK NO

PRIORITAS NASIONAL


PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

K/L


KESEPAKATAN

CATATAN PERUBAHAN


Mengetahui,

Mengetahui,



TINDAK LANJUT • K/L memberi masukan atas sasaran dan arah kebijakan serta Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan memperhatikan lintas sektor • Hasil dari Multilateral Meeting Tahap I berupa kesepakatan atas Sasaran, Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (Level 2): − Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2 di dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting. − K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaan sebagai bahan pembahasan dalam Bilateral Meeting

Slide - 42

Terima kasih [email protected] Telp/Fax : 021-3926249

Slide - 43

PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Recommend Documents