BAB III BENTUK-BENTUK FASILITAS DAN KEMUDAHAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS. A. Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

BAB III BENTUK-BENTUK FASILITAS DAN KEMUDAHAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 1. Definisi, Zona dan Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus Satu di antara model untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi, perdagangan, dan ekspor yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan menciptakan suatu Kawasan Ekonomi Khusus/KEK (Special Economic Zone/SEZ). Inspirasi pembentukan KEK yang ditujukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi ini berasal dari dari kisah sukses pembentukan special economic zone di Eropa pada awal tahun 1950-an pasca Perang Dunia II. 74 Pengalaman beberapa negara seperti China dan India, mengindikasikan bahwa pembentukan KEK mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi. Data empiris memperlihatkan bahwa KEK di kedua negara itu muncul sebagai stimulus yang sangat penting menarik para investor, khususnya investor asing, untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja di China dan India. Seperti ingin mendulang kesuksesan yang sama, Indonesia juga berkomitmen membentuk KEK. Momen yang menjadi tonggak akan dibentuknya KEK adalah ketika persetujuan kerjasama ekonomi yang dilakukan antara

74

Syarif Hidayat dan Agus Syarip Hidayat, Op.cit.,hlm 1

54 Universitas Sumatera Utara

55

pemerintah Indonesia dengan Singapura atau tepatnya pada 25 Juni 2006. Dalam kesepakatan tersebut Pemerintah Republik Indonesia maupun Pemerintah Republik Singapura bersama-sama membentuk kawasan ekonomi khusus yang meliputi tiga pulau, yaitu Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Pembentukan ekonomi kedua negara melalui jalur kegiatan penanaman modal asing, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan kerjasama kegiatan perdagangan baik barang dan jasa. Secara konseptual, ada dua bentuk pemahaman atas KEK. Pertama, KEK dapat merujuk pada salah satu bentuk kekhusususan di dalam kegiatan perdagangan dan investasi seperti kawasan berikat (bounded zone), kawasan perdagangan bebas (free trade zone), kawasan industri, kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), export processing zone, dan high tech industrial estate. Kedua, KEK dapat berarti juga kawasan-kawasan dalam suatu kawasan (zone within zone). Dengan kedua pemahaman ini maka suatu daerah dapat saja memiliki lebih dari satu bentuk kekhususan wilayah. 75 Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa latar belakang dibentuknya KEK adalah Pasal 31 UU Penanaman Modal, yakni: (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat dikembangkan kawasan ekonomi khusus. (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

75

Syarif Hidayat dan Agus Syarip Hidayat, Prolog: Menghitung Peluang Menimbang Kenyataan, dalam Buku Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 3

Universitas Sumatera Utara

56

Apabila diperhatikan ketentuan pasal tersebut tidak ditemukan adanya definisi KEK namun terdapat pendelegasian untuk membentuk suatu undangundang yang memuat ketentuan mengenai KEK. Untuk itu, pemerintah kemudian mengundangkan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus pada tanggal 14 Oktober 2009, yang kemudian disusul oleh beberapa peraturan pelaksana lainnya yang mendukung penyelenggaraan KEK. Undang-undang tersebutlah yang kemudian secara tegas memberikan definisi, yakni KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 76 Dari definisi KEK tersebut, terdapat beberapa unsur, yaitu: a. kawasan dengan batas tertentu; b. untuk menyelenggarakan perekonomian; c. memperoleh fasilitas tertentu. Dalam UU KEK ini pula terlihat jelas perbedaan antara konsep KEK dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Jika pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas daya tarik dititikberatkan pada insentif fiskal dengan memperlakukannya sebagai kawasan yang terpisah dari daerah pabean, maka untuk KEK hal tersebut tidak lagi dilakukan insentif fiskal yang diberikan tetap sama menariknya, namun diintegrasikan bersama insentif nonfiskal lainnya seperti penyederhanaan birokrasi, pengaturan khusus di bidang

76

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 1 angka 1


57

ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan. 77 Kawasan Ekonomi Khusus dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi 78 dan geostrategi 79 dan berfungsi menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan daya saing internasional. 80 Penyiapan kawasan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kawasan yang memenuhi standard infrastruktur dan pelayanan tertentu. Fungsi KEK adalah untuk melakukan dan mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang lain. Budi Santoso mengungkapkan tujuan pembentukan KEK, antara lain: a. b. c. d. e.

Peningkatan investasi, termasuk foreign direct investment. Penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung. Peningkatan penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor. Peningkatan keunggulan kompetitif produk ekspor. Peningkatan pemanfaatan sumber daya local, pelayanan dan kapital peningkatan ekspor. f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui alih teknologi. Dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, pendapat para ahli serta memperhatikan praktik yang dilaksanakan di

77

Lilis Mulyani, Implikasi Hukum Penerapan Kawasan Ekonomi Khusus, dalam Buku Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus, Jakarta:Rajawali Press, hlm 53 78 Geoekonomi dijelaskan sebagai kombinasi faktor ekonomi dan geografi dalam perdagangan internasional 79 Geostrategis dalah kombinasi faktor geopolitik (pengaruh faktor geografi, ekonomi, dan demografi dalam politik luar negeri suatu negara) dan strategi yang memberikan peran tertentu pada suatu kawasan geografis. 80 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 2


58

berbagai negara lain, maka KEK di Indonesia adalah kawasan tertentu dimana diberlakukan ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Selain ketentuan tersebut, KEK juga didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang andal serta badan pengelola yang professional dengan standar Internasional. 81 Pasal 3 UU KEK mengatur mengenai KEK yang terdiri dari beberapa zona, adapun zona-zona tersebut adalah: 82 a. pengolahan ekspor, diperuntukkan bagi kegiatan logistic dan industry yang produksinya ditujukan untuk ekspor; b. logistik,

diperuntukkan

bagi

kegiatan

penyimpanan,

perakitan,

penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri; c. industri, diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun untuk perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri; d. pengembangan teknologi, diperuntukkan bagi kegiatan riset dan teknologi, rancang bangun dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak serta jasa di bidang teknologi informasi;

81

Budi Santoso, Op.cit., hlm 29 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

82


59

e. pariwisata,

diperuntukkan

bagi

kegiatan

usaha

pariwisata

untuk

mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, pameran, serta kegiatan yang terkait; f. energi, diperuntukkan untuk kegiatan riset dan pengembangan di bidang energy serta produksi dari energi alternatif, energi terbarukan, dan energi primer g. ekonomi lain, diperuntukkan untuk kegiatan lain yang ditetapkan dewan nasional, dapat berupa zona industri kreatif dan zona olahraga Apabila diperlukan, di dalam kawasan ekonomi khusus dapat pula dibangun fasilitas pendukung 83 dan perumahan bagi para pekerja, 84 dan juga disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK. 85 Berdasarkan desk study konsep pengembangan kawasan di Indonesia dengan benchmarking di KEK di negara lain untuk melihat perbandingan tipe kawasan ekonomi dengan berbagai variannya telah dirumuskan persyaratan pokok yang harus di penuhi, yaitu: 86 a. adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah yang bersangkutan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pengelolaan kawasan ekonomi yang telah ditetapkan serta 83

Fasilitas pendukung dijelaskan sebagai fasilitas ibadah, hotel dan rumah sakit, pendidikan dan pelatihan 84 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 3 ayat (2) 85 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 3 ayat (3) 86 Budi Santoso, Op.cit., hlm 30


60

dukungan aspek legal dalam pengembangan kegiatan ekonomi baik untuk kebijakan fiskal maupun kebijakan non-fiskal; b. sesuai dengan arahan pengembangan wilayah dalam rencana tata ruang wilayah serta layak menurut kajian AMDAL; c. terletak pada posisi yang strategis, yaitu dekat dengan jalur perdagangan internasional atau berhadapan dengan alur laut Indonesia, dan layak untuk dikembangkan secara ekonomis; d. telah tersedia dukungan dan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur untuk pengembangan ekonomi serta kemungkinan pengembangannya; e. tersedia lahan untuk pengembangan industri dan perdagangan dengan luas minimal 500 hektar dengan status yang jelas, serta kemungkinan untuk diperluas di kemudian hari; f. memiliki batas yang jelas (alam maupun buatan) dan kawasan mudah dikontrol

keamanannya

serta

mendukung

upaya

pencegahan

penyelundupan. Selain itu, beberapa asas yang akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yaitu asas kepastian dan konsistensi kebijakan, asas keadilan antar daerah dan antarwilayah, asas biaya minimum, asas tata tertib ruang, asas komitmen pemerintahan daerah. 87

87

Ibid.


61

Berkaitan dengan kriteria pemilihan lokasi, UU KEK menetapkan beberapa kriteria lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi kawasan ekonomi khusus, yakni: 88 a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, yaitu yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Lebih lanjut dalam pasal 8 PP Penyelenggaraan KEK menjelaskan Rencana tata ruang wilayah tersebut meliputi kawasan budidaya yang peruntukkannya berdasarkan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dapat digunakan untuk kegiatan KEK yang diusulkan; b. pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK, pada pasal 9 PP Penyelenggaraan KEK dirincikan mengenai bentuk dukungan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota paling sedikit meliputi: 1) komitmen mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan; dan 2) pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas dan kemudahan

88

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 4


62

c. terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan Internasional 89 atau dekat dengan jalur pelayaran Internasional 90 di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya alam unggulan; 91 dan d. mempunyai batas yang jelas berupa batas alam (sungai atau laut) atau batas buatan (pagar atau tembok), pada batas KEK harus ditetapkan pintu keluar atau masuk barang untuk keperluan pengawasan barang yang masih terkandung kewajiban kepabeanan. 2. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan

kajian

model

analisis

pembangunan

KEK

terhadap

perekonomian nasional, hal-hal yang melatarbelakangi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus adalah: 92 a. ketimpangan pembangunan antar wilayah yang belum merata bahkan setelah bertahun-tahun pelaksanaan Otonomi Daerah; b. desentralisasi, peningkatan peran pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah dan negara; c. pengembangan investasi di suatu daerah; d. investasi membantu mendorong pertumbuhan ekonomi; 89

Perdagangan internasional adalah lokasi yang memiliki akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional, Pasal 10 ayat 1 PP Nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 90 Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011 menjelaskan Posisi yang dekat dengan jalur pelayaran Internasional merupakan lokasi yang memiliki akses ke: a. Alur Laut Kepulauan Indonesia b. Jaringan pelayaran yang menghubnungkan antarpelabuhan internasional hub di Indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia; dan c. Jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di Negara lain 91 Wilayah potensi sumber daya alam unggulan merupakan lokasi yang berdekatan dengan sumber bahan baku industry pengolahan yang dikembangkan 92 Laporan Pendahuluan Kajian Model Analisis Dampak Pembangunan KEK terhadap Perekonomian Nasional, kerjasama antara Sekretariat Dewan Nasional KEK dengan PT Sinergi Visi Utama, 2012, Bagian II hlm 17


63

e. pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah yang mendorong penciptaan lapangan kerja berbasis industri pengolahan sumber daya alam (Indonesia) dan manufaktur; f. penciptaan lapangan kerja mendorong peningkatan supply produk barang dan jasa untuk ekspor pasar global; g. peningkatan ekspor mendorong peningkatan pendapatan tenaga kerja, peningkatan devisa Negara, peningkatan daerah dan multiplier bagi pengembangan sektor-sektor lainnya. Pembentukan KEK dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh UU KEK dan PP Penyelenggaraan KEK dan PP No. 100 tahun 2012 tentang Perubahan

atas

Peraturan

Pemerintah

Nomor

2

Tahun

2011

tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (selanjutnya disebut PP Perubahan Penyelenggaraan KEK). Adapun prosedur yang harus dilalui adalah sebagai berikut: a. Pengusulan Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh Badan Usaha, pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah provinsi. 93 Dalam hal tertentu, pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah KEK yang dilakukan berdasarkan usulan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. 94 Usulan tersebut juga harus memenuhi kriteria minimal yaitu, peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk, rencana tata ruang

93

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 4 ayat (1) 94 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 5


64

KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi, rencana dan sumber pembiayaan, analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis. Pasal 6 PP Penyelenggaraan KEK menetapkan lokasi yang dapat diusulkan sebagai kawasan ekonomi khusus yaitu area baru dan perluasan yang sudah ada. Berdasarkan PP Penyelenggaraan KEK, ada beberapa lembaga yang dapat mengusulkan KEK, yaitu: 1)

Pengusulan oleh Badan Usaha, Badan Usaha tersebut harus didirikan di Indonesia, 95 lokasi yang diusulkan sebagai KEK oleh Badan Usaha yaitu: Dalam satu wilayah kabupaten/kota; atau Lintas wilayah kabupaten/kota. 96 Dalam hal pembentukan KEK diusulkan oleh Badan Usaha usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota. 97

2)

Pengusulan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, usulan disampaikan melalui pemerintah provinsi.

3) Pengusulan oleh Pemerintah Provinsi, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota. 4) Pengusulan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah non kementerian harus menyampaikan usulan pembentukan KEK kepada Dewan

95

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 4 ayat (3) 96 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 4 ayat (4) 97 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 12 ayat (1)


65

Nasional secara tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional dan ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Selanjutnya usulan pembentukan KEK tersebut dilakukan secara tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional dan ditandatangani oleh pimpinan untuk Badan Usaha, Bupati/Walikota untuk pemerintah kabupaten/kota dan Gubernur untuk pemerintah provinsi. 98 b. Penetapan Konsekuensi hukum yang logis dari penetapan kawasan yang sifatnya khusus adalah adanya keisitimewaan di dalam penentuan kebijakan yang diberlakukan di kawasan tersebut, berupa pengecualian-pengecualian hukum yang tidak diberikan kepada daerah-daerah lain. Kebijakan ini diantaranya kebijakan penanaman modal yang khusus, kebijakan kepabeanan dan pelabuhan yang lebih longgar

untuk

memudahkan

aliran

barang

dan

manusia,

kebijakan

ketenagakerjaan yang lebih longgar disesuaikan dengan tujuan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya ke wilayah ini. 99 Pemerintah mempunyai peran yang sentral dalam upaya penetapan dan penentuan daerah berusaha perusahaan penanaman modal di tanah air, tentunya pemerintah akan menunjukkan daerah-daerah yang mempunyai kelayakan dengan maksud

pembangunan

perusahaan-perusahaan

yang

bersangkutan

dalam

pengertian penetapan oleh pemerintah tersebut tidak hanya mendasarkan pada

98

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 4 ayat (2) 99 Lilis Mulyani, Op.cit,hlm 51


66

salah satu aspek saja, tetapi juga terhadap beberapa aspek, misalnya aspek kemanusiaan, aspek sosial, aspek ekonomis, aspek politik, dan teknisnya. 100 Proses Penetapan KEK diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 UU KEK Bab III tentang Penetapan KEK sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29. Penetapan KEK ditentukan oleh suatu Dewan Nasional. Dewan Nasional

adalah

dewan

yang

dibentuk

di

tingkat

nasional

untuk

menyelenggarakan KEK. 101 Berdasarkan Pasal 7 UU KEK, Dewan Nasional dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK setelah melakukan pengkajian atas usulan yang telah diajukan, pengkajian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap, Dewan Nasional melakukan kajian atas usulan terhadap pemenuhan kriteria lokasi KEK dan kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan. Atas dasar hasil kajian tersebut, selanjutnya Dewan Nasional memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK yang dilakukan dalam sidang Dewan Nasional. Apabila Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK selanjutnya Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden disertai dengan rancangan Peraturan Pemerintah tentang penentapan suatu lokasi sebagai KEK untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Apabila usulan pembentukan KEK ditolak, penolakan disampaikan

100

Dhaniswara K. Harjono,Op.Cit.,hlm 133 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 tahun 2009

101


67

secara

tertulis

kepada

pengusul disertai dengan

alasan. 102

Selanjutnya

pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang antara lain mengatur tentang penetapan batas luar kawasan, zona yang ada di dalam KEK, dan luas area KEK. c. Pembangunan KEK Kesuksesan suatu pembangunan Ekonomi tentu disokong oleh faktor pembiayaan, untuk itu perlu diatur mengenai sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, sehingga KEK dapat menjalankan fungsinya sebagaimana termaktub dalam tujuan pendirian KEK tersebut, yakni menarik investasi, menghasilkan produk-produk ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan yang beroperasi di KEK. 103 Adapun pembangunan KEK dibiayai dibiayai oleh: 1) badan usaha; 2) kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dengan badan usaha; 3) anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 4) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentua peraturan perundangundangan. Berdasarkan pasal 30 PP Penyelenggaraan KEK, Pembangunan KEK meliputi kegiatan, pembebasan tanah untuk lokasi KEK dan Pelaksanaan pembangunan fisik KEK. Pembebasan tanah untuk lokasi KEK, dilakukan oleh: 1) badan usaha dalam hal KEK diusulkan oleh Badan Usaha, dalam hal Badan usaha tersebut berbentuk koperasi atau swasta, kepada badan 102

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 28 103 Darwin Syamsulbahri, Maxensius Tri Sambodo dan Teddy Lesmana, Peluang, Tantangan dan Prakondisi bagi Program KEK:Studi Kasus Kota Batam, dalam Buku Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (Jakarta:Rajawali Press, 2010) hlm 111


68

usaha diberikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan, namun dalam hal tanah untuk lokasi KEK dibebaskan oleh BUMN, BUMD, pemerintah

provinsi,

pemerintah

kabupaten/kota,

atau

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, kepala BUMN, BUMD,

pemerintah

provinsi,

pemerintah

kabupaten/kota,

atau

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dapat diberikan hak atas tanah berupa hak pakai dan hak pengelolaan; 2) pemerintah provinsi dalam hal KEK diusulkan oleh pemerintah provinsi; 3) pemerintah kabupaten/kota dalam hal KEK diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota; 4) kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam hal KEK diusulkan oleh lembaga pemerintah non kementerian. Setelah adanya penetapan oleh pemerintah untuk dibentuknya KEK, selanjutnya pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menetapkan badan usaha untuk membangun KEK sesuai dengan peraturan perundangundangan. 104 Namun dalam hal usulan berasal dari Badan usaha, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menunjuk langsung Badan pengusul untuk membangun KEK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yakni: Pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas wilayah kabupaten/kota; atau Pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada 104

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 10 jo. Pasal 33A Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2012


69

dalam satu wilayah kabupaten/kota. 105 Dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan tentang KEK yang dimaksud, selanjutnya penetapan badan usaha tersebut sekaligus menetapkan pula badan usaha tersebut sebagai Badan Usaha Pengelola KEK, 106 hal ini tentu membawa akibat hukum dalam rangka pembiayaan berdasarkan ketentuan pasal 33A ayat (3) bahwa Badan usaha yang ditetapkan untuk membangun KEK bertanggung jawab atas pembiayaan KEK. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP Perubahan atas PP Penyelenggaraan KEK dinyatakan bahwa Badan Usaha tersebut melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Adapun isi dari perjanjian tersebut

diantaranya:

lingkup

pekerjaan;

jangka

waktu; 107

penyelesaian

perselisihan; pemutusan atau pengakhiran perjanjian. Berdasarkan Pasal 34 P PP Perubahan atas PP Penyelenggaraan KEK terjadi perubahan isi pasal dari Peraturan pemerintah sebelumnya yaitu mengenai pembangunan fisik KEK yang ditetapkan atas usulan pemerintah kabupaten/kota dimana ketentuan pasal tersebut menjadi sebagai berikut: 108

105

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 33 A ayat (1) 106 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 33 A ayat (2) 107 Yang dimaksud dengan jangka waktu adalah dalam ketentuan ini tidak melebihi batas waktu 3 (tiga) tahun setelah penetapan Kawasan Ekonomi Khusus, Penjelasan Pasal 35 PP No. 100 Tahun 2012 108 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 34


70

(1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah kabupaten/kota, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara terbuka dan transparan berdasarkan: a. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; b. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha (2) Dalam penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha ditetapkan sebagai pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha Pengelola. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 35A ayat (1) dalam hal melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan Badan Usaha tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah. 109 Lebih lanjut dalam kaitannya dengan ayat (2) Pasal 34, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan

KEK

didasarkan

dengan

adanya

perjanjian 110

dengan

kabupaten/kota 111 Perubahan selanjutnya terdapat di antara Pasal 34 dan Pasal 35 PP Perubahan atas PP Penyelenggaraan KEK disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 34A yang mengatur tentang penetapan Badan Usaha KEK yang ditetapkan atas usulan pemerintah provinsi dan Pasal 34B tentang penetapan Badan Usaha KEK 109

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang diadakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa. Sri Nirmala, Tinjauan Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Perspektif Kenotariatan,Tesis Magister Kenotariatan FH UI, 2009, hlm 35 110 Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatanperbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta:Sinar Grafika, 2002, hlm 161 111 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 35A ayat (2)


71

yang ditetapkan atas usulan Lembaga pemerintah non kementerian. Adapun Pasal 34A tersebut berbunyi: 112 (1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah provinsi, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh pemerintah provinsi secara terbuka dan transparan berdasarkan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; atau b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah provinsi dengan Badan Usaha. (2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola. Sama halnya seperti proses pada Badan Usaha yang ditetapkan oleh kabupaten/kota, dalam pelaksanaan pembangunan KEK dilakukan dengan adanya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, 113 kemudian dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan KEK didasarkan pada perjanjian dengan pemerintah provinsi. 114 Pasal 34B, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian secara terbuka dan transparan berdasarkan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau 112

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 34A 113 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 35B ayat (1) 114 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 35 B ayat (2)


72

b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan Badan Usaha. (2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai dasar pelaksanaan pembangunan KEK yaitu atas dasar perjanjian pengadaan barang/jasa dengan pemerintah, 115 selanjutnya badan usaha yang berasal dari penetapan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian harus didasarkan dengan adanya suatu perjanjian sehubungan dengan ditetapkannya Badan Usaha sebagai pembangun dan pengelola KEK 116. Setelah adanya penetapan Badan Usaha tersebut, dalam rangka mewujudkan transparansi dalam pembangunan fisik KEK, diatur mengenai kewajiban bagi Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan KEK untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan 117 kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian setiap 12 (dua belas) bulan, menyampaikan laporan status kesiapan KEK dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak KEK ditetapkan agar dapat dinyatakan siap operasi oleh Dewan Nasional 118 melalui Dewan

115

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 35B ayat (1) 116 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 35C ayat (2) 117 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 36 118 Dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk mengadakan KEK, Pasal 1 angka 2 PP No. 2 Tahun 2010


73

Kawasan 119. Berdasarkan laporan yang disampaikan tersebut selanjutnya Dewan Nasional akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan KEK setiap tahun dimana hasilnya akan disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti. Upaya percepatan peningkatan penanaman modal melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus dibuktikan melalui Pasal 12 ayat (1) UU KEK bahwa KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Apabila setelah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan KEK belum beroperasi, maka Dewan Nasional: 120 1) melakukan perubahan atas usulan sebelumnya; 2) memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun; apabila setelah perpanjangan waktu KEK belum siap beroperasi oleh karena force majeur 121 atau bukan karena kelalaian, atas dasar pertimbangan dari Dewan Kawasan kepada Dewan Nasional dapat diberikan perpanjangan waktu 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak berakhirnya jangka

waktu

perpanjangan. 122

Selanjutnya

Dewan

Nasional

119

Dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK, Pasal 1 angka 3 PP No 2 tahun 2012 120 Pasal 38 PP No. 2 Tahun 2011 121 Berdasarkan rumusan pasal 1244-1245BW, 1444-1445BW, dapat disimpulkan bahwa force majeur; overmacht merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan debitur setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung risiko atas kejadian tersebut. Dalil adanya overmacht harus memenuhi syarat, bahwa: a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah; b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kesalahan debitor; c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut merupakan risiko debitor. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian:Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Jakarta:Kencana, 2010) hlm 271-272 122 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 39


74

melakukan evaluasi atas pertimbangan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk menilai kelayakan dioperasikannya KEK, adapun hasil evaluasi tersebut, adalah sebagai berikut: 123 a) memberikan perpanjangan waktu pembangunan KEK; perpanjangan waktu pembangunan adalah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan apabila jangka waktu tersebut KEK belum dapat juga beroperasi, Dewan Nasional mengajukan usulan pencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pencabutan peraturan pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK 124. b) menyampaikan usulan pencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK d. Pengelolaan Berdasarkan ketentuan Pasal 42 PP Penyelenggaraan KEK, dinyatakan bahwa pengelolaan KEK dilakukan oleh: 1) Administrator KEK Pengaturan mengenai Administrator terdapat dalam Pasal 43 PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang

123

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 40 124 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 41


75

menyatakan Administrator dalam pengelolaan KEK dibentuk oleh Dewan Kawasan. Adapun tugas dari Administrator ini adalah sebagai berikut: 125 a) Memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha untuk mendirikan, menjalankan,dan mengembangkan usaha di KEK. Pemberian izin tersebut dilakukan melalui PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. b) Melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha pengelola KEK. c) Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan incidental kepada Dewan Kawasan setiap 6 (enam) bulan sekali. Berkaitan dengan fungsi Administrator untuk memberikan izin, perlu dikaji mengenai keberadaan PTSP 126 di Kawasan Ekonomi Khusus. PTSP di KEK diselenggarakan

oleh

Admnistrator,

kewenangan

Administrator

untuk

melaksanakan PTSP tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 44, dalam menyelenggarakan PTSP di KEK Administator terlebih dahulu mendapatkan pendelegasian wewenang dari menteri/kepala lembaga pemerintah

125

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 43 126 PTSP yaitu pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh UUPM. PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam UU tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Hendrawan Sembiring, Asas Perlakuan yang sama dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal, Skripsi Fakultas Hukum USU, Medan, 2014, hlm 75-76


76

non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas perizinan, fasilitas dan kemudahan yang ditetapkan dengan melalui peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau walikota, selanjutnya pihak yang berhak mengeluarkan perizinan, fasilitas dan kemudahan di KEK dapat menunjuk penghubung dengan administrator.Atas dasar pendelegasian wewenang dari menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas dan kemudahan yang dilaksanakan dapat menetapkan jenisjenis perizinan, fasilitas, dan kemudahan dalam suatu peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, bupati/walikota di KEK. 127 Ketentuan tersebut juga sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Bagian Keenam tentang PTSP di KEK dalam Pasal 9 Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, yang menyatakan, “Penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal yang berlokasi di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dilakukan berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari Menteri/Kepala LPNK, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 45 ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan PTSP di KEK, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, bupati/walikota yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas dan kemudahan menetapkan jenis-jenis perizinan, fasilitas dan kemudahan yang berlaku bagi kawasan tersebut dimana untuk mendapatkan setiap 127

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 44


77

jenis perizinan, fasilitas dan kemudahan tersebut harus menempuh tata cara yang tertuang dalam bentuk petunjuk teknis yang meliputi persyaratan teknis dan nonteknis, tahapan memperoleh perizinan, fasilitas dan kemudahan; dan mekanisme pengawasan dan sanksi. Tata cara perizinan, fasilitas dan kemudahan ditentukan untuk dapat mengutamakan penyederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dari kegiatan penanaman modal, mengacu pada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang. Dalam menetapkan jenis dan tata cara perizinan, fasilitas dan kemudahan kepada menteri/kepala

lembaga

pemerintah

non

kementerian,

gubernur,

atau

bupati/walikota berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait. Pelaksanaan dan pembinaan PTSP di KEK dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal. 128 2) Badan Usaha Pengelola Selain Administrator, Badan Usaha Pengelola berdasarkan Pasal 47 PP Penyelenggaraan KEK bertugas menyelenggarakan usaha KEK. Badan Usaha pengelola tersebut berbentuk: BUMN/BUMD, Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Swasta atau Badan Usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau kabuparen/kota. Badan Usaha tersebut ditetapkan pada masa pelaksanaan pembangunan KEK dan paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi KEK yang diusulkan oleh 128

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 45


78

Badan Usaha yang penetapannya sebagai badan usaha pengelola dilakukan bersamaan dengan penetapan badan usaha pembangunan KEK (Pasal 33A ayat (2)) dan KEK yang dilakukan dengan mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (Pasal 34 ayat (2), Pasal 34A ayat (2), Pasal 34B ayat (2)). e. Evaluasi pengelolaan KEK Berkaitan tugas Administrator pada pasal 43 ayat (2) huruf c untuk menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dalam jangka waktu 6 bulan sekali, atas dasar itu laporan tersebut Dewan Kawasan akan melakukan Evaluasi Pengelolaan KEK. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Administrator dan Dewan Nasional, 129 berkaitan dengan adanya Perubahan atas PP Penyelenggaraan KEK mengalami perubahan, penyisipan dan penambahan terhadap ketentuan pasal 52 dan Pasal 53. Adapun ketentuan Pasal 52 tersebut mengatur tentang hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Kawasan yang akan dilakukan penilaian oleh Dewan Nasional, pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Dewan Nasional untuk melakukan penilaian terhadap operasionalisasi KEK. Bentuk-bentuk penilaian yang dimaksud berupa: 1) arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan kinerja KEK; 2) pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; 3) rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK, berupa: a) pemutusan perjanjian pengelolaan KEK dalam hal Badan Usaha pengelola ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (3) yang 129

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 50


79

disampaikan kepada Dewan Kawasan apabila Badan Usaha, tidak memenuhi

standar

kinerja,

dinyatakan

pailit,

melakukan

penyimpangan dari kegiatan usaha selain dari izin yang diberikan, memohon berhenti sebagai badan usaha pengelola KEK; b) perbaikan manajemen operasional KEK dalam hak Badan Usaha pengelola apabila badan usaha tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; dan/atau melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan. c) pengusulan pencabutan penetapan KEK, disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Presiden, apabila dalam pengoperasian KEK, tidak dilakukan perbaikan manajemen operasional, terjadi dampak negatif skala luas terdapat lingkungan disekitarnya, menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya; dan/atau terjadi pelanggaran hukum di KEK. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 diatur mengenai akibat hukum dari pencabutan badan usaha sekaligus perintah kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pemerintah non kementerian untuk segera menetapkan badan usaha pengelola yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan badan usaha pengelola sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran PP Perubahan atas PP Penyelenggaraan KEK. Sementara itu untuk mengisi kekosongan pengelolaan akan dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota atau lembaga pemerintah non kementerian,


80

namun dalam hal belum adanya penetapan badan usaha pengelola KEK yang baru, tugas tersebut kemudian dilakukan oleh Administrator KEK. Program KEK apabila ditinjau dari salah satu filosofi pembangunan Nasional yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya terkesan program programatis dan instan karena program KEK diarahkan pada daerah yang bukan hanya memiliki potensi untuk dikembangkan perekonomiannya, namun juga telah memiliki infrakstruktur pendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa KEK tidak akan pernah dibangun di daerah yang masih terbatas pembangunan sarana dan prasarananya, sehingga KEK tidak dapat diharapkan untuk mendorong pembangunan daerah yang masih belum maju. Jelasnya KEK akan nimbrung didaerah yang telah maju dan berkembang pesat dan didukung sarana dan prasarana yang relatif maju. 130 Saat ini, Indonesia memiliki 8 Kawasan Ekonomi Khusus yang masingmasing memiliki keunggulan dari sisi geostrategis dan geoekonomi sehingga pada akhirnya ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus oleh Pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah dengan harapan dapat menjadi penggerak perekonomian melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus, adapun kedelapan Kawasan tersebut, yaitu: 1) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Sumatera Utara) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012; 2) Kawasan Ekonomi Tanjung Lesung (Banten) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012; 130

Laporan Pendahuluan Kajian Model Analisis Dampak Pembangunan KEK terhadap Perekonomian Nasional, kerjasama antara Sekretariat Dewan Nasional KEK dengan PT SInergi Visi Utama, 2012, Bagian II hlm 21


81

3) Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Sulawesi Tengah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014; 4) Kawasan Ekonomi Khusus Bitung (Sulawesi Utara) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014; 5) Kawasan Ekonomi Khusus Morotai (Maluku Utara) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014; 6) Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api (Sumatera Selatan) berdasarkan Pearturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014; 7) Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Nusa Tenggara Barat) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2014; 8) Kawasan Ekonomi Khusus MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kalimantan Timur) berdasarkan PP No. 85 tahun 2014. B. Peran Pemerintah dalam Kawasan Ekonomi Khusus “Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di Kawasan Ekonomi Khusus”, demikian bunyi pasal 31 ayat (2) UU Penanaman

Modal

Indonesia.

Ketentuan

pasal

tersebut

mengisyaratkan

pentingnya peran pemerintah dalam suksesnya pemberlakuan status kawasan ekonomi khusus. Berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, paling tidak ada 6 (karakteristik) utama yang dimiliki Model KEK yang dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu: 131 1. Lokasi KEK yang memiliki akses yang prima terhadap sarana transportasi, khususnya transportasi laut dan udara; 131

Syarif Hidayat, Peran Pemerintah dan Relasi Kewenangan dalam Penyelenggaraan KKE:Studi Kasus Batam,dalam Buku Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus, Jakarta:Rajawali Press, hlm 91


82

2. Infrastruktur pendukung tersedia dengan baik; 3. Adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah dalam memberikan kelonggaran perizinan dan perpajakan 4. Tersedianya tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan dengan upah yang relatif murah; 5. Adanya sistem pelayanan administrasi public yang efisien; dan 6. Hadirnya iklim politik dan ekonomi yang relatif stabil Enam karakteristik utama dari KEK diatas, sejatinya secara tidak langsung telah mengindikasikan tentang peran pemerintah, baik pada tahap persiapan maupun pada tahap pengelolaan KEK. Dikatakan demikian karena untuk memenuhi sejumlah kriteria KEK tersebut, tidak dapat dihindari, pasti menghendaki “sentuhan” peran pemerintah. Di China, keterlibatan pemerintah dalam KEK, mulai dari pemilihan dan penetapan lokasi sampai dengan pembangunan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan, serta dalam penetapan berbagai peraturan perundang-undangan (regulasi) untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor. Hanya menyebut contoh, pada saat persiapan KEK di Shenzen, pemerintah China harus melakukan investasi lebih kurang US$ 265 juta guna membangun sarana infrastruktur dimana hanya satu per tiga dari total investasi tersebut berasal dari kontribusi pihak investor multinasional, China telah mengeluarkan sejumlah kelonggaran regulasi, antara lain dalam bentuk kemudahan visa, kemudahan dalam hal rekrutmen tenaga kerja dan sistem pengupahan, memperkerjakan staf


83

teknis dan administrasi asing serta kemudahan dalam perolehan lahan untuk lokasi kegiatan usaha 132. Bahkan lebih jauh dari pada itu, dalam upaya untuk meyakinkan para investor multinasional, maka pemerintah China pun telah mengintrodusir sejumlah formula pembiayaan, yang kemudian disebut sebagai financial participation. Formula ini meliputi, antara lain sole proprietorship, joint venture, co-operation production dan intermediate processing and compensation trade. 133 Selain berperan dalam pembangunan infrastruktur pendukung KEK dan penetapan sejumlah regulasi primer seperti dikemukakan diatas pemerintah di China (khususnya pemerintah daerah) juga berperan dalam menetapkan sejumlah regulasi suplementer. Satu diantaranya adalah peraturan daerah tentang manajemen ketenagakerjaan. Dalam kaitan ini diatur bahwa hubungan antara pemilik perusahaan dan para pekerja didasarkan atas kontrak. Oleh karena itu, maka pihak pengusaha memiliki hak penuh untuk mempekerjakan dan memberhentikan para buruh sesuai kepentingan perusahaan. 134 Bagi perusahaanperusahaan di lokasi KEK hanya dikenakan pajak penghasilan (PPn) sebesar 15% sementara pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan-perusahaan lain di luar lokasi KEK adalah sebesar 33%. 135

132

Ibid. Wong Chu and Kwan Yiu, David K.Y, The Special Economic Zone-Economic, Political and Geographical Factor’s, in Wong, Kwan Yiu and Chu, David K.Y. (eds), Modernization China: The Case of the Shenzen Special Economic Zone (New York:Oxford University Press, 1985) hlm 7 134 Nishitateno, “China’s Special Economic Zones:Experimental Units For Reform”, International Comparative Law Quarterly, Vol. 32, 1983 hlm 180 135 Ibid,hlm 179 133


84

Pengalaman China dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus diatas menjelaskan betapa vitalnya peran pemerintah dalam mendukung persiapan dan dalam memfasilitasi operasionalisasi KEK. Ketika KEK telah mulai berjalan, maka peran penting lain yang harus dilakukan pemerintah adalah mengantisipasi berbagai kemungkinan implikasi ekonomi dan sosial kurang menguntungkan dari keberadaan KEK itu sendiri. Dikatakan demikian karena pengalaman negaranegara lain memperlihatkan bahwa, kendati pada satu sisi keberadaan KEK telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan Gross Domestic Product (GDP). Namun pada sisi lain, ia juga telah membawa sejumlah persoalan sosial dan ekonomi seperti perubahan struktur ekonomi di lokasi KEK, peningkatan harga lahan di lokasi KEK, meningkatnya kegiatan perdagangan illegal, kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan urbanisasi ke wilayah KEK, meningkatnya tingkat pengangguran di lokasi KEK dan meningkatnya pengeluaran penduduk karena urbanisasi. Upaya

untuk

mencegah

atau

meminimalkan

dampak

kurang

menguntungkan tersebut, lagi-lagi sangat mengharapkan peran dari pemerintah, untuk itu pemerintah dituntut untuk menjalankan “fungsi partisipatif dan fungsi supervisi” atas operasionalisasi KEK. Dalam melaksanakan perannya ini, maka otoritas yang dimiliki pemerintah untuk menetapkan berbagai regulasi dengan upaya “cegah tangkal” terhadap dampak kurang menguntungkan dari keberadaan KEK sangat diperlukan. Secara umum, dapat dikategorikan sedikitnya ada tiga fungsi utama pemerintah dalam KEK, yaitu:


85

1. Fungsi pelaksana Fungsi yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya pada fase persiapan KEK. Bentuk konkret dari fungsi ini, antara lain: a. Menyiapkan lahan bagi pembentukan; dan b. Membangun sarana infrastruktur pendukung aktivitas di KEK. 2. Fungsi fasilitatif Fungsi yang dilakukan pemerintah baik pada fase persiapan maupun pada fase operasionalisasi KEK, dalam bentuk antara lain, a. Menetapkan payung hukum bagi KEK. b. Menetapkan regulasi-regulasi pendukung lainnya, dan c. Memberikan pelayanan public yang efisien 3. Fungsi koordinasi dan supervisi Fungsi koordinasi dilakukan dalam rangka membangun kesamaan visi dan relasi kerja yang sehat diantara instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan KEK. Sementara fungsi supervisi pemerintah dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan dampak negative dari bias implementasi KEK seperti menetapkan regulasi yang terkait dengan upaya mencegah dan mengatasi dampak tidak menguntungkan dari implementasi KEK Setelah mengetahui tiga fungsi utama pemerintah pada fase persiapan dan fase pelaksanaan KEK, tentu ketiga fungsi tersebut menjadi landas pijak konseptual, maka secara umum peran yang seyogyanya dilakukan oleh pemerintah. Dalam formulasi yang lebih konkret, peran pemerintah dalam pelaksanaan KEK dapat dirincikan sebagai berikut:


86

Tabel 2. Peran Pemerintah Pada Fase Persiapan KEK 136 Fungsi

1. Fungsi Pelaksana

2. Fungsi Fasilitatif

3. Fungsi 136

Pemerintah Pusat (Departemen terkait) Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) a. Menetapkan lokasi KEK a. Menyiapkan Rencana b. Membangun sarana dan Tata Ruang Wilayah prasarana infrastruktur (RTRW) yang diperlukan (termasuk b. Menyiapkan lahan untuk penyediaan anggaran) bisa lokasi KEK meliputi, antara lain, c. Menyiapkan tenaga kerja pembangunan: d. Bersama-sama 1) Pelabuhan barang dan pemerintah pusat penumpang membangun sarana dan prasarana infrastruktur 2) Bandar Udara bertaraf Internasional yang diperlukan 3) Pergudangan 4) Energi dan Air 5) Sarana Komunikasi a. Menetapkan Payung a. Menyiapkan usulan Hukum KEK (UU KEK) materi payung hukum b. Mengatur relasi (Undang-undang KEK) kewenangan vertical antara b. Menyiapkan Perda pemerintah pusat dan sebagai operasionalisasi provinsi, serta antara dari UU KEK pemerintah provinsi c. Menyiapkan Perda dengan kabupaten/kota tentang pengaturan relasi dalam pengelolaan KEK kewenangan vertikal c. Mengatur relasi antara pemerintah kewenangan horizontal provinsi dan antara pemerintah daerah kabupaten/kota d. Menetapkan regulasi d. Menyiapkan perda keimigrasian tentang pengaturan relasu e. Menetapkan regulasi kewenangan horizontal perpajakan antarpemerintah f. Menetapkan regulasi bead kabupaten/kota serta an cukai antara pemerintah daerah g. Menetapkan regulasi dengan Badan pengelola perbankan KEK e. Menyiapkan peraturan tentang insentif fiskal dan non fiskal a. Membangun kesamaan visi a. Membangun kesamaan

Syarif Hidayat, Op.Cit., hlm 98


87

Koordinasi dan Supervisi

di antara instansi-instansi visi diantara instansipemerintah pusat yang instansi pemerintah terlibat dalam pengelolaan daerah yang terlibat KEK dalam pengelolaan KEK b. Antisipasi berbagai b. Meningkatkan kemungknan dampak dari keharmonisan hubungan bias implementasi KEK industrial c. Membangun koordinasi dalam pengawasan karantina d. Antisipasi berbagai kemungkinan dampak negative dari bias implementasi KEK

Berkaitan dengan fase implementasi/pengelolaan KEK, peran pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut: Tabel 3. Peran Pemerintah dalam Fase Implementasi Pengelolaan KEK 137 Fungsi

1. Fungsi Pelaksana

137

Pemerintah Pusat (Departemen Daerah (Provinsi dan terkait) Kabupaten/Kota) a. Memberikan a. Memberikan pelayanan, pelayanan administrasi public yang administrasi public efisien, khususnya berkaitan yang efisien, dengan perizinan usaha di khususnya berkaitan lokasi KEK dengan perizinan b. Optimalisasi sistem Perizinan usaha di lokasi KEK Satu Pintu (One Stop Service) b. Meningkatkan c. Mempercepat clearance time kualitas di pelabuhan sarana/prasarana d. Meningkatkan kualitas dan infrastruktur kuantitas sarana/prasarana penunjang KEK infrastruktur penunjang KEK e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan public f. Membangun pusat penelitian dan pengembangan industri

Ibid, hlm 99.


88

2. Fungsi Fasilitatif

3. Fungsi Koordinasi dan Supervisi

g. Membangun balai latihan kerja h. Membangun klinik investasi i. Membangun sistem informasi dan teknologi j. Pengembangan industry strategis k. Memelihara dan meningkatkan keamanan di lokasi KEK a. Menetapkan peraturanperaturan daerah (Perda) untuk mendukung pelasanaan UU KEK b. Menetapkan Perda tentang pengaturan relasi kewenangan vertikal dan horizontal dalam pengelolaan KEK c. Menetapkan Perda tentang insentif fiskal dan nonfiskal d. Menetapkan perda tentang insentif alih teknologi e. Menerbitkan perda tentang sistem rekrutmen tenaga kerja dan pengupahan f. Menerbitkan perda tentang serikat pekerja g. Meningkatkan akses terhadap kredit mikro bagi usaha kecil dan menengah (UKM)

a. Menetapkan regulasi-regulasi pendukung (PP, Keppres, Kepmen, dan lain-lain) bagi pelaksanaan KEK, utamanya berkaitan dengan: 1) Perpajakan 2) Bea dan Cukai 3) Keimigrasian 4) Perbankan b. Menerbitkan regulasi pendukung tentang sistem rekrutmen tenaga kerja dan pengupahan c. Menerbitkan regulasi pendukung tentang serikat pekerja a. Menciptakan relasi a. Menciptakan relasi kerja yang kerja yang sehat sehat di antara instansidiantara instansiinstansi pemerintah daerah instansi pemerintah yang terlibat dalam pusat yang terlibat pengelolaan KEK dalam pengelolaan b. Menerbitkan berbagai Perda KEK yang terkait dengan ipaya b. Menetapkan “cegah-tangkal” terhadap berbagai regulasi dampak kurang yang terkait dengan menguntungkan dari upaya “cegahkeberadaan KEK, antara lain, tangkal” terhadap Perda tentang: dampak kurang 1) Pengendalian migrasi menguntungkan dari penduduk


89

keberadaan KEK

2) Pengalokasian sebagian pendapatan pemerintah yang diperoleh dari KEK untuk diversifikasi aktivitas ekonomi 3) Memperkuat kemitraan antara UKM dengan usaha besar di lokasi KEK 4) Kewajiban perusahaan besar di lokasi KEK untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) c. Meningkatkan pengawasan perairan, terutama pengawasan atas pelabuhan tikus d. Meningkatkan pengawasan atas praktik penyelundupan barang dan manusia e. Penerbitan perda tentang Rumah Liar (Ruli)

C. Bentuk-bentuk Fasilitas dan Kemudahan yang diterima oleh Investor di Kawasan Ekonomi Khusus Menurut Bernard Williams Associates, fasilitas diuraikan sebagai berikut “Facilities is the premises and services required to accommodate and facilitate business activity”. 138 Dari definisi tersebut fasilitas mengandung unsur sarana fisik, dan pelayanan pendukung, serta dibutuhkannya teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan. Menurut Tomkins, Fasilitas yang direncanakan dengan baik dapat meningkatkan produktifitas perusahaan dan menekan biaya atau mengeliminasi aktivitas yang tidak perlu sehingga dapat memotivasi investasi. 139

138

Craig Langston, Rima Lauge Kristensen, Stretegic Management of Built Facilities (New York: Routledge, 2002), hlm 3 139 Aris Susanto, Analisis Pemanfaatan Kawasan Berikat Marunda, dalam tesis Program Pasca Sarjana UI Kajian Pengembangan Perkotaan, Jakarta, 2008


90

Banyak negara yang telah melakukan pembenahan secara insentif dalam menarik investasi, terutama PMA dengan menetapkan kawasan di negara tersebut sebagai KEK. Begitu banyak tawaran dan kemudahan dan insentif untuk menarik investor agar mereka menanamkan modalnya di negara tersebut. Semakin banyak investasi yang masuk, semakin banyak sector perekonomian bergerak, semakin banyak pula masyarakat yang mendapat pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran dan segala masalah sosial yang diakibatkannya 140. Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari ketentuan UU Penanaman Modal yang telah memberikan berbagai bentuk fasilitas yang secara umum diatur dalam Bab X Pasal 18 Undang-undang tersebut. Namun apabila berbicara tentang diberlakukannya status kawasan ekonomi khusus tentu akan membawa pengaruh yang berbeda terhadap pengaturan yang berkaitan dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan bagi investor (pelaku usaha) di kawasan tersebut. Pemberian fasilitas tersebut tidak terlepas dari tujuan pemberntukan KEK sebagai politik untuk pengembangan daerah yang sifatnya tidak lagi sentralistik desentralistik

yang

mengembangkan

memberikan

daerahnya

melalui

kesempatan

kepada

pengembangan

KEK

daerah

untuk

sebagaimana

diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. 141 Hal tersebut selanjutnya

140

Nada Faza Soraya, Perspektif Pengusaha Terhadap Kawasan Ekonomi Khusus, dalam buku Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (Jakarta:Rajawali Press,2010) hlm 75 141 Poltak UB. Panjaitan, “Analisis Hukum Bagi Investor di Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khususi”, USU Law Journal, Vol.IINo.2(November 2013) hlm 113


91

oleh UU KEK diakomodir melalui Bab VI UU KEK mengenai Fasilitas dan Kemudahan yang berlaku bagi investor di KEK, selanjutnya fasilitas dan kemudahan tersebut dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu: 1. Perpajakan, Kepabeanan 142 dan Cukai 143 Berdasarkan Pasal 30 UU KEK, dinyatakan bahwa fasilitas pajak penghasilan diberikan kepada setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan di KEK, dan dapat diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik zona. Selain pajak penghasilan, dalam waktu tertentu kepada penanam modal juga dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan. Fasilitas perpajakan termasuk tata cara pemberiannya lebih lanjut diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan kegiatan kepabeanan di KEK, impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa Penangguhan bea masuk, Pembebasan cukai sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi, Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan tidak adanya pungutan Pajak Penghasilan impor. Ketentuan selanjutnya berkaitan penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK apabila memenuhi ketentuan perundangundangan dapat diberikan fasilitas untuk tidak dipungut PPN dan PPnBM, namun

142

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 1 143 Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai


92

ketentuan bertolak belakang terjadi apabila penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN akan dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai atau dalam rangka impor dikenakan ketentuan berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) UU KEK yaitu dipungut bea masuk, dilunasi cukainya untuk barang kena cukai, dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM, serta PPh impor berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 2. Bea Masuk atas Barang Modal untuk Kawasan Ekonomi Khusus Kemudahan atas pembebasan bea masuk untuk industri diatur di UndangUndang No 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan khususnya pada pasal 26. Kategori barang yang dapat diberikan kemudahan ini meliputi: a. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal (pasal 26 ayat 2). b. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industry; c. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan

industri untuk jangka waktu tertentu. Mengacu kepada pasal 26 di atas, fasilitas atas pemasukan mesin, barang, dan bahan dapat diberikan pembebasan atau keringanan, namun dengan terbitnya


93

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

PMK-176/PMK.011/2009

tentang

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penananam Modal, saat ini fasilitas yang diberikan atas impor barangbarang tersebut adalah berupa pembebasan. Pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan industri diberikan untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk. Jangka waktu pengimporan mesin untuk pembangunan industri ini dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu pembangunan industri tersebut sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan penanaman modal. 144 Dalam konteks KEK, dasar hukum yang secara tegas menerapkan kebijakan bea masuk terdapat pada Pasal 2A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal yang menyatakan yaitu “Pembebasan bea masuk dapat diberikan terhadap mesin, barang dan bahan yang berasal dari Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Tempat Penimbunan Berikat.

144

Mohammad Jafar,”Pengawasan atas barang impor dengan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal, http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/2014_PENGAWASAN_ATAS_ BARANG_IMPOR_DENGAN_FASILITAS_PEMBEBASAN_BEA_MASUK_DALAM_RANG KA_PENANAMAN_MODAL.pdf, diakses pada 7 April 2016


94

Sebelum mengetahui kemudahan Bea Masuk yang diterima oleh Investor dalam Kawasan Ekonomi Khusus, terlebih dahulu diberikan pemahaman tentang daerah asal pemasukan barang yang ditujukan bagi Pelaku Usaha di KEK, adanya daerah asal pemasukan barang tersebut juga akan mempengaruhi kemudahan yang diterima oleh pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 16 PP No. 96 tahun 2015 antara lain: 145 a. Pemasukan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha di Luar daerah pabean, diberikan fasilitas berupa Penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai, tidak dipungut Pajak dalam rangka impor. b. Pemasukan barang yang berasal dari impor oleh Pelaku Usaha di KEK dari lokasi pelaku usaha lain dalam satu KEK, Pelaku Usaha pada KEK lainnya, tempat penimbunan berikat di luar KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, diberikan fasilitas berupa, penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau tidak dipungut Pajak dalam rangka Impor. c. Pemasukan barang oleh Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK dari lokasi TLDDP diberikan fasilitas sebagai berikut, pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan 145

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 1 angka 6


95

penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan badan kena cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. d. Pemasukan barang oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK dilakukan menggunakan pemberitahuan pabean sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Adapun jenis barang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 tersebut meliputi Barang dan bahan untuk diolah , dirakit dan/atau dipasang pada barang lain, Barang yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, perekondisian

pengepakan, permesinan,

penggabungan, Barang

pendistribusian,

modal

termasuk

perbaikan peralatan

dan untuk

pembangunan/konstruksi yang digunakan untuk proses produksi. Selain adanya pengaturan mengenai ketentuan fasilitas bagi pemasukan barang dari dan ke KEK, juga diatur mengenai pengeluaran barang (Bea Keluar) tersebut dari tempat-tempat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17, yaitu: a. Pengeluaran barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK ke luar daerah pabean berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. b. Pengeluaran barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK yang ditujukan ke lokasi pelaku usaha lain dalam satu KEK, pelaku usaha pada KEK lainnya, tempat penimbunan berikat di luar KEK, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) Bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan; dan/atau 2) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan 3) Barang asal impor yang masih terutang bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor (Pasal 16) yang dikeluarkan dari KEK ditujukan ke lokasi TLDDP dengan tujuan impor untuk dipakai sepanjang


96

pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas dan penangguhan bea masuk, cukai atau pajak dalam rangka impor dipungut bea masuk, dilunasi cukainya untuk Barang Kena Cukai, dikenakan pajak dalam rangka impor. 3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu juga dimungkinkan pemberian kemudahan lain oleh pemerintah daerah 4. Pertanahan Di KEK, diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudahan yang dimaksud antara lain berupa percepatan pelayanan, pengukuran, pendaftaran hak, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Lebih lanjut diatur mengenai Badan usaha yang telah memperoleh tanah di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai KEK berdasarkan peraturan pemerintah diberikan hak atas tanah..Pengadaan tanah dalam lokasi KEK mengacu izin lokasi atau penetapan lokasi yang telah ditetapkan dalam rangka penetapan KEK Dalam hal lokasi KEK diusulkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN/BUMD dan tanahnya telah dibebaskan diberikan hak pengelolaan, kemudian atas dasar hak pengelolaan tersebut kepada pelaku usaha diberikan Hak Guna Bangunan (30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu 30 tahun) atau Hak pakai (25 tahun dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu 25 tahun).


97

Bagi lokasi KEK yang diusulkan oleh Badan Usaha swasta dan tanahnya telah dibebaskan, diberikan Hak Guna Banggunan (diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun atau Hak Pakai (diberikan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun) 5. Perizinan Berdasarkan pasal 38 UU KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta pemberian fasilitas keamanan. Dalam hal perizinan, administrator KEK mempunyai kewenangan penerbitan izin prinsip, izin prinsip perubahan, izin prinsip perluasan, izin prinsip penggabungan

perusahaan,

pembatalan,

dan

pencabutannya

berdasarkan

pendelegasian wewenang berdasarkan kewenangan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 146 Izin prinsip tersebut sebagai dasar hukum bagi dikeluarkannya berbagai fasilitas dan kemudahan yang akan diterima oleh investor di KEK. 6. Keimigrasian

146

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 79


98

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang imigrasi dilakukan oleh pejabat imigrasi pada Administrator KEK. Bentuk-bentuk keimigrasian yang dikenal dalam kawasan ekonomi khusus, yaitu: a. Visa Kunjungan, dapat diberikan untuk beberapa kali perjalanan kepada orang asing yang akan melakukan kunjungan ke KEK dalam rangka tugas pemerintahan, bisnis dan/atau keluarga; b. Visa tinggal terbatas, dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud tinggal terbatas di KEK dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, mengikuti suami/istri pemegang izin tinggal terbatas, mengikuti orang tua bagi anak sah berumur 18 (delapan belas tahun) atau memiliki rumah bagi orang asing; c. Izin tinggal terbatas paling lama 5 tahun, Izin tinggal sementara bagi orang asing yang bekerja di KEK, dan dapat diberikan izin tinggal tetap dengan ketentuan sebagai berikut bertindak sebagai pengurus Badan Usaha atau pelaku usaha yang melakukan penanaman modal minimal Rp 1 Miliar.Izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap bagi orang asing yang memilki rumah tinggal atau hunian di KEK Pariwisata, izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal tetap. 7. Ketenagakerjaan Penggunaan tenaga kerja di KEK mengutamakan warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penggunaan tenaga kerja asing, Badan usaha dan pelaku usaha KEK selaku pemberi kerja


99

harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya akan dilakukan pengesahan di bidang ketenagakerjaan. Untuk menjamin pelaksanaan ketenagakerjaan di KEK dibentuk Lembaga

Kerja

Sama

Tripartit

Khusus

yang

terdiri

dari

unsure

pemerintah/pemerintah daerah, serikat pekerja/serikat buruh dan asosiasi pengusaha yang bertugas untuk melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan, melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ketenagakerjaan, memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaian permasalahan. 8. Lalu lintas barang Ketentuan larangan impor dan ekspor di KEK berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan dan pembatasan impor dan ekspor, pemasukan barang impor dan ekspor belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain, bagi pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukannya. Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan diatur melalui peraturan menteri perdagangan 9. Fasilitas dan kemudahan lain Selain fasilitas dan kemudahan yang telah ditentukan diatas, zona yang berada di dalam KEK dapat diberikan fasilitas dan kemudahan lain yang diatur


100

oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perlakuan khusus lainnya yang berlaku di Kawasan Ekonomi Khusus juga berlaku dalam ketentuan mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang secara normatif diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus bahwa di KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi. Setelah dijabarkannya berbagai fasilitas dan kemudahan yang dapat diterima Investor di KEK, sungguhlah investor dimanjakan dengan adanya berbagai kemudahan dan fasilitas tersebut. Namun demikian, suatu negara tidak hanya dituntut untuk menarik investor, karena yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana memberikan kenyamanan agar investasi yang masuk bisa bertahan. Semua itu tergantung pada itikad baik pemerintah untuk memberikan atmosfer dan iklim berusaha yang baik dan nyaman bagi penanam modal. 147 Pemerintah memberikan jalan yang dapat mempermudah investor dalam pelayanan keimigrasian, perizinan, kepabeanan dan lain-lain melalui regulasi yang dibangun, sehingga dengan demikian dari sisi fiskal investor dapat memanajemen segala biaya yang akan dikeluarkan seminimal mungkin dalam kegiatan penanaman modal. Oleh sebab itu, peran pemerintah dibutuhkan sebagai forum untuk menetapkan hukum atau rule of the game dan sebagai wasit yang

147

Nada Faza Soraya, Op.cit., hlm 75


101

menafsirkan dan menegakkan (enforce) dari rule of the game yang sudah ditetapkan. 148

148

Bismar Nasution, Pembaharuan Hukum Menuju Perekonomian Global:Perspektif Kawasan Ekonomi Khusus, Makalah disampaikan dalam seminar nasional “Pembaharuan Hukum Menuju Perekonomian Global”. Universitas Prima Indonesia, tanggal 15 Desember 2011, hlm 5


102

BAB IV BENTUK KEMUDAHAN PERPAJAKAN YANG DIBERIKAN KEPADA INVESTOR DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS

A. Perkembangan Pengaturan Pemberian Kemudahan Perpajakan di Indonesia Tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai faktor, seperti geografis, demografis, stabilitas politik dan lain sebagainya. Namun, mayoritas pengamat berkesimpulan kebijakan insentif pajak memegang peranan penting dalam menarik masuknya investasi. Kesuksesan negara China dalam membentuk Special Economic Zone (SEZ) merupakan bukti empiris nyata bahwa paling tidak dalam konteks negara berkembang, rezim insentif pajak yang efektif dapat menjadi alat yang maha ampuh yang telah mentransformasi sebuah negara yang berpendapatan menengah ke bawah pada dekade 1980-an untuk menjelma menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua saat ini. 149 Adapun

yang

menjadi

dasar

pemikiran

mengapa

negara-negara

memberikan insentif perpajakan di berbagai sektor perekonomian yaitu negara menyadari betul bahwa pajak tidak bisa menjadi satu-satunya instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pemerataan pembangunan karena pengumpulan pajak tidak mungkin bisa menyediakan seluruh layanan sosial yang diperlukan

149

Andi Jayani, Quo Vadis Insentif Perpajakan Indonesia, dalam Jurnal Inside Review, Edisi 16, Juli-Agustus 2013, hlm 40


103

untuk membantu mengatasi persoalan masyarakat. Untuk itu, negara membuka diri terhadap kebijakan insentif perpajakan. 150 Haula Rosdiana (pakar administrasi perpajakan UI) menyarankan pentingnya melihat dan menganalisis kebijakan pemberian insentif perpajakan untuk sektor nirlaba ini dinamis dan komprehensif, bukan secara linear. Jika dilihat secara linear, maka kebijakan ini terlihat hanya akan mengurangi penghasilan negara dari sektor perpajakan. Namun, dengan melihatnya secara dinamis, maka tergambar bahwa kebijakan ini tidak berdampak pada pengurangan penghasilan pajak pemerintah, namun justru bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dalam jangka panjang akan berkontribusi pada peningkatan penghasilan pemerintah dari sektor pajak. Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan adalah diberlakukannya perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakekatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah diatas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dan maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. 151 Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, 150

http://keuanganlsm.com/alasan-dan-dasar-kebijakan-insentif-perpajakan/ (diakses pada 6 Maret 2016 pukul 00:34 WIB) 151 Muhammad Rusjidi, Op.cit., hlm 34-1


104

khususnya pengolahan impor. Selain itu kemudahan pajak juga diberikan untuk pengembangan daerah terpencil, seperti yang banyak terdapat di kawasan timur Indonesia, dalam rangka pemerataan pembangunan. 152 Dalam kaitannya dengan rezim perpajakan di tanah air perlu ditinjau mengenai perkembangan regulasi perpajakan Indonesia. Walaupun baru mulai ramai diperbincangkan selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya insentif pajak di Indonesia sama sekali bukanlah barang baru bahkan jauh sebelum China memulai eksperimen fiskalnya, Indonesia telah memiliki rezim insentif pajak yang cukup maju pada tahun 1967 melalui UU No. 1 tahun 1967 yang menawarkan insentif-insentif seperti, pembebasan pajak perseroan (tax holiday), pembebasan pajak devisa, pembebasan pajak keuntungan yang ditanamkan kembali, keringanan tarif pajak setelah masa tax holiday dan penyusutan dipercepat 153 Namun dalam perjalanannya, rezim insentif pajak di negara kita ternyata mengalami pasang surut. Tax Holiday yang dibentuk pada tahun 1967 dihapus tiga tahun berselang yaitu pada tahun 1970. Pada gilirannya, reformasi perpajakan melalui UU No. 7 tahun 1983 menghapus sama sekali insentif PPh yang tersisa. Rezim insentif pajak kemudian seolah mendapatkan nafas baru melalui UU No. 10 tahun 1994 dengan disisipkannya Pasal 31A yang mengatur pemberian beberapa insentif perpajakan. Selanjutnya tax holiday kembali hidup dalam wujud

152 153

Ibid. Andi Jayani, Op.cit, hlm 41


105

PPh Badan ditanggung pemerintah. Namun seakan kembali mengulang sejarah, hanya berselang empat tahun kemudian jenis tax holiday kembali dihapus 154. Pada tahun 2007, terbit PP No. 1 tahun 2007 tentang fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu (dikenal dengan sebutan tax allowance). Kebangkitan kembali rezim insentif pajak ini mendapatkan sambutan baik dari dunia usaha. Otoritas fiskal pada saat itu juga cukup tanggap sehingga dalam kurun waktu tiga bulan sejak pencanangan, diterbitkan peraturan pelaksanaan untuk aplikasi permohonan PPh. Pada perjalanannya, PP No. 1 tahun 2007 diubah dengan PP No. 62 tahun 2008 dan terakhir diubah lagi melalui PP No. 52 tahun 2011. 155 Perkembangan terakhir dari dinamika rezim perpajakan di Indonesia adalah pada tanggal 23 agustus 2013 yang lalu pemerintah memasukkan program maksimalisasi tax allowance dan tax holiday ke dalam 4 paket kebijakan ekonomi sebagai respon dalam menghadapi gejolak nilai tukar rupiah dan merosotnya indeks harga saham. 156 Secara keseluruhan, rezim insentif pajak Indonesia yang berlaku saat ini dapat dirangkum sebagai berikut: 157 1. Fasilitas PPh (tax allowance) untuk bidang usaha tertentu (industry specific based) dan/atau di daerah tertentu (region based). Insentif yang ditawarkan adalah pengurangan penghasilan neto maksimal 30% dari jumlah penanaman modal, penyusutan/amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian lebih lama dan tariff PPh Pasal 26 yang lebih rendah atas dividen; 2. Fasilitas pembebasan/pengurangan PPh Badan (tax holiday) untuk industry pionir. Insentif yang ditawarkan adalah pembebasan/pengurangan PPh antara

154

Ibid. Ibid. 156 Ibid. 157 Ibid, hlm 42 155


106

3.

4.

5.

6.

5 sampai dengan 10 tahun; dan diskon tariff PPh Badan sebesar 50% untuk dua tahun setelahnya; Fasilitas di Kawasan Perdagangan dan Ekonomi Terpadu (KAPET). Insentif yang ditawarkan adalah berbasiskan tax allowance dan insentif PPN dan PPnBM tidak dipungut; Fasilitas di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free trade zone), yaitu Batam, Bintan dan Karimun. Insentif yang ditawarkan adalah tidak dipungut bea masuk, bebas cukai, dibebaskan dari pengenaan PPN dan tidak dipungut PPh Fasilitas di tempat penimbunan berikat dalam bentuk kawasan berikat dalam bentuk kawasan berikat dan kawasan berikat plus, gudang berikat, entrepot untuk tujuan pameran dan toko bebas bea. Insentif yang ditawarkan adalah penangguhan bea masuk, bebas cukai, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPh. Fasilitas di kawasan ekonomi khusus. Insentif yang diberikan adalah fasilitas PPh, pengurangan PBB, penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, PPn dan PPnBM tidak dipungut serta dipungut PPh impor Belakangan seiring dengan keluarnya paket kebijakan ekonomi jilid VI

Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan kebijakan perpajakan khususnya bagi Investor di Kawasan Ekonomi Khusus melalui PP No. 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Menurut Luky Eko selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut adalah fasilitas dan kemudahan di KEK yang memuat baik itu fiskal dan non-fiskal, 158 namun salah satu hal yang menjadi poin signifikan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah dalam bidang perpajakan yang diharapkan dapat menjadi efek domino dari terserapnya modal di kawasan tersebut serta penyerapan tenaga kerja. Adapun

pertimbangan-pertimbangan

yang

mendasari

diberikannya

perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta

158

http://kek.ekon.go.id/rapat-pembahasan-kegiatan-utama-kawasan-ekonomi-khusus-kek/, (diakses pada 29 Februari 2016 pukul 21:07 WIB)


107

memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Oleh karena itu, pengenaan pajak penghasilan termasuk sifat, besar, dan tata cara pelaksanaan pembayaran diatur sendiri dengan peraturan pemerintah. 159 Secara khusus fasilitas dan kemudahan dalam bentuk perpajakan, kepabeanan dan cukai berupa pemberian fasilitas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan/atau kepabeanan dan/atau cukai. Jenis besaran dan jangka waktu pemberian fasilitas dan kemudahan pajak penghasilan yang diberikan kepada Badan Usaha serta pelaku usaha berdasarkan keterkaitan bidang usahanya dengan kegiatan utama di KEK. 160 Kehadiran Peraturan Pemerintah tentang fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus ini sekaligus mengecualikan beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, terutama bagi wajib pajak yang telah diberikan fasilitas perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah ini yang telah ada sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya atau dicabutnya pemberian fasilitas pajak penghasilan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu yang telah diubah dengan PP No. 52 tahun 2011

159 160

Muhammad Rusjdi, PPH:Pajak Penghasilan, (Jakarta:PT.Indeks,2004), hlm 04-13 Penjelasan Umum PP No. 96 tahun 2015


108

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu; 3. Ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahu 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. B. Persyaratan dalam Rangka Pemberian Kemudahan Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus Dalam rangka pemberian kemudahan perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 5 PP Fasilitas dan Kemudahan di KEK menetapkan subyek yang dapat menerima fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu: 1. Pelaku Usaha 2. Badan Usaha Pelaku usaha, merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK. 161 Berdasarkan rumusan diatas pengertian pelaku usaha yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan cenderung lebih luas karena mencakup bentuk badan usaha badan hukum dan tidak berbadan hukum, selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (3) ditetapkan syarat umum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan fasiitas perpajakan, kepabeanan dan cukai. Syarat tersebut, yaitu:

161

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 1 angka 6


109

1. merupakan wajib pajak badan dalam negeri; 162 2. telah mendapatkan izin prinsip penanaman modal dari Administrator KEK. Selain syarat yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK harus memiliki sistem informasi yang tersambung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya persyaratan yang lebih spesifik dalam rangka mendapatkan fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai ditetapkan kepada pelaku usaha yang berbentuk Badan Usaha. Badan Usaha merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta dan usaha patungan untuk menyelenggarakan KEK. 163 Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha untuk mendapatkan fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai adalah sebagai berikut: 1. Memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota atau kementerian/lembaga

pemerintah

non

kementerian

sesuai

dengan

kewenangannya. 2. Memiliki perjanjian pembangunan dan/atau pengelolaan KEK antara Badan Usaha dengan pemerintah kabupaten provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan kewenangannya. 162

Wajib pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dalam minimum waktu tertentu juga dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri wajib membayar pajak atas penghasilannya kepada pemerintah Indonesia, baik yang dapat di dalam negeri, maupun atas penghasilannya dari luar negeri. Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 278 163 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 1 angka 5


110

3. Membuat batas tertentu areal kegiatan KEK. Setelah sub bab sebelumnya menjabarkan mengenai persyaratan yang secara subyektif harus dipenuhi oleh investor untuk dapat memperoleh kemudahan perpajakan, tentu selanjutnya para investor terlebih dahulu mengajukan permohonan demi mendapatkan kemudahan perpajakan tersebut. Pasal 24 PP Fasilitas dan Kemudahan menetapkan prosedur pengajuan fasilitas kemudahan perpajakan yang wajib dilakukan oleh investor. Prosedur pengajuan fasilitas yang harus dipenuhi oleh badan usaha atau pelaku usaha pertama sekali diajukan melalui Administrator KEK kepada Menteri Keuangan selaku penyelenggara urusan pemerintah di bidang keuangan atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak diajukannya permohonan oleh Badan Usaha atau pelaku usaha harus telah mengeluarkan keputusan atas permohonan tersebut apabila lengkap dan benar. Namun apabila persyaratan yang diajukan oleh Badan Usaha atau pelaku usaha belum lengkap dan benar, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja permohonan tersebut harus segera dikembalikan kepada badan usaha atau pelaku usaha. C. Kemudahan Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus Dari sisi bisnis, upaya untuk memilih lokasi berinvestasi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya oleh kebijakan pajak. Jika pajak diibaratkan sebagai suatu biaya untuk berbisnis, maka terdapat dua hal yang secara tidak langsung akan menjadi pertimbangan yaitu tarif pajak serta insentif pajak yang


111

diberikan. Selama tiga dekade terakhir terdapat suatu tren penurunan tarif pajak serta pemberian insentif yang semakin meningkat. 164 Pada dasarnya, kemudahan perpajakan (insentive taxation) merupakan kebijakan yang mengurangi beban pajak Investor dalam rangka mendorong mereka untuk berinvestasi dan merupakan pengecualian atau kekhususan dari ketentuan pajak yang bersifat umum. 165 Kekhususan tersebut

juga didukung

dengan berlakunya Kawasan Ekonomi Khusus yang mengisyaratkan adanya kemudahan demi mempercepat pembangunan ekonomi melalui masuknya modal ke Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam hal ini berlaku asas lex specialist de rogat legi generalis, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang lebih umum. Dewasa

ini

insentif

pajak

memegang

peranan

penting

dalam

mempengaruhi keputusan investasi dibandingkan beberapa tahun yang lalu yang cenderung

tidak

efektif.

Beberapa

faktor

dapat

menjelaskan

mengapa

pertimbangan faktor pajak menjadi penting dalam mempengaruhi suatu keputusan investasi seperti persentase kemudahan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah semakin besar dan liberalisasi perdagangan dan mobilitas modal yang lebih besar, yang mengakibatkan menurunnya hambatan non-pajak sehingga meningkatkan peran pajak di suatu negara. 166

164

Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Awwaliatul Mukkarromah, “Dilema Tax Holiday”, Inside Tax Edisi 34(September 2015) hlm 7 165 United Nations Conference on Trade and Development Studies, “Tax Incentives and foreign direct Investment:Global Survey”,(New York:United Nations, 2000), hlm 12 166 Alex Easson dan Eric M. Zolt,”A Case For Against Tax Incentives, Jurnal World Bank Institute, 2002, hlm 4


112

Berbagai studi tentang penanaman modal menunjukkan bahwa motif suatu perusahaan menanamkan modalnya di suatu negara adalah mencari keuntungan (profit oriented), 167 sehingga bagi para investor adanya pemberian kemudahan perpajakan akan sangat membantu menyehatkan cash flow serta mengurangi secara substansial biaya produksi (production cost), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan profit margin dari suatu kegiatan penanaman modal. 168 Darmono (Direktur Utama salah satu Investor di KEK) membenarkan bahwa untuk menjadikan KEK istimewa, perlu diberikan insentif yang sesuai kebutuhan investor dalam menjalankan bisnisnya, misalnya fasilitas pertanahan dan perpajakan, serta perizinan jenis usaha yang tidak mengikuti ketentuan berlaku umum. 169 Melihat celah tersebut, pemerintah terus menerus berinovasi melalui pembaruan regulasi di bidang perpajakan yang dikhususkan bagi Kawasan Ekonomi Khusus sebagai salah satu sarana yang telah diamanatkan oleh UU Penanaman Modal dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi. Kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut semakin mengukuhkan keseriusan pemerintah untuk mendorong kegiatan penanaman moda. Adapun berbagai bentuk kemudahan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1. Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 PP Fasilitas dan Kemudahan di KEK menetapkan pengurangan bahkan pembebasan pajak penghasilan bagi 167

Erman Rajagukguk, Op.cit., hlm 1. Ida Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm 8 169 http://kek.ekon.go.id/pengembangan-kek-perlu-terobosan-hukum/, (diakses pada 3 Maret 2016 Pukul 21:51WIB) 168


113

wajib pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru, kebijakan semacam ini dalam dunia perpajakan disebut sebagai Tax Holiday. Kebijakan Tax Holiday bertujuan untuk mendorong penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Upaya ini sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah untuk tetap berupaya menjaga iklim investasi dunia usaha di tengah langkah-langkah untuk mengoptimalisasi penerimaan perpajakan. 170 Secara teknis, penerapan kebijakan Tax Holiday secara umum telah terlebih

dahulu

diatur

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

nomor

159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Pengurangan Pajak Penghasilan. Adapun tujuan dari dikeluarkannya peraturan tersebut adalah dalam rangka perluasan bidang industri pionir yang memperoleh pengurangan pajak penghasilan menjadi 9 sektor. Salah satu sector terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) huruf h adalah Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Apabila

dianalisis,

penetapan

pemberlakuan

pengurangan

pajak

penghasilan tersebut didasarkan pada beberapa kriteria yaitu nilai rencana penanaman modal. Untuk dapat memperjelas ketentuan Pasal 7 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

170

http://www.kemenkeu.go.id/SP/kebijakan-tax-holiday, (diakses pada 25 januari 2016 pukul 01:48 WIB)


114

Tabel 4.Kemudahan Pajak Penghasilan bagi bidang usaha yang merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK Nilai rencana Penanaman Modal

Bentuk Fasilitas Pengurangan PPh

Besaran pengurangan PPh

Lebih dari Rp Paling kurang 10 (sepuluh) 171 1.000.000.000.000,00 tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal Rp 500.000.000,00 – Rp Paling kurang 5 (lima) tahun 1.000.000.000.000,00 172 dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal Kurang dari Rp Paling kurang 5 (lima tahun) 500.000.000,00 dan paling lama 15 (lima (berlokasi di KEK yang belas tahun) sejak produksi ditentukan oleh Dewan komersial dan telah Nasional) 173 merealisasikan nilai penanaman modal

20% (dua puluh persen)-100% (seratus persen) dari jumlah PPh yang terutang, lama 20% (dua puluh persen)-100% (seratus persen) dari jumlah PPh yang terutang, lama Ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dengan pertimbangan usulan wajib pajak badan baru

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas, dapat dilihat bahwa Pemerintah melalui kebijakan ekonominya sedang berupaya mendorong masuknya investor besar terutama investor dengan nilai realisasi penanaman modal

mulai

dari

Rp.

500.000.000

(lima

ratus

miliar)

hingga

Rp.

1.000.000.000.000,00 (satu triliun) atau lebih di setiap KEK.

171

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 7 ayat (1) 172 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (2) 173 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 7 ayat (3)


115

Penetapan besaran pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 20%100% sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 7, Menteri Keuangan akan membentuk komite verifikasi, komite ini membantu melakukan penelitian dan verifikasi dengan mempertimbangkan dampak strategis wajib pajak bagi perekonomian nasional, selanjutnya hasil penilaian tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi Menteri Keuangan untuk menetapkan besaran pengurangan pajak dan juga jangka waktunya. 174 Namun dalam hal penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tersebut berasal dari luar kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 7 tetap dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sebagai akibat hukum diberlakukannya ketentuan Pasal 7 PP Fasilitas dan Kemudahan di KEK, kepada wajib pajak badan tersebut berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 yang menetapkan tidak dilakukannya pemotongan dan pemungutan selama periode pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan oleh peraturan menteri keuangan, namun pemotongan dan pemungutan pajak tetap dilakukan terhadap Wajib Pajak yang menerima penghasilan diluar kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Melalui Pasal 10 PP Fasilitas dan Kemudahan di KEK juga diatur mengenai Wajib Pajak yang bidang usahanya merupakan kegiatan utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan yang

174

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor130/PMK.0112011


116

dimaksud dalam Pasal 7 atau bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan lainnya di KEK diberikan fasilitas perpajakan meliputi: 1. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan pokok, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi komersial; ketentuan pemberian pajak diatas disebut dengan Investment Allowance dimana perusahaan diperbolehkan mengurangi jumlah penghasilan kena pajaknya dengan jumlah tertentu sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai allowances atas investasi yang telah ditanamkan, pengurangan ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. 2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dalam rangka penanaman modal baru dan/atau perluasan usaha dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut: Tabel 5. Penyusutan Aktiva Tetap di Kawasan Ekonomi Khusus Kelompok Aktiva Tetap Berwujud

Bukan Bangunan

Bangunan

Masa Manfaat Menjadi

Kelompok I

2 Tahun

Kelompok II

4 Tahun

Kelompok III

8 Tahun

Kelompok IV

10 Tahun

Permanen Tidak Permanen

10 Tahun 5 Tahun

Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Saldo Lurus Menurun 50% 100% (dibebank an 25% sekaligus ) 12,5% 50% 25% 10% 20% 10% 20%


117

Jenis fasilitas Pajak seperti ini dikenal juga dengan fasilitas menggunakan metode accelerated depreciation, alasan diberikannya fasilitas tersebut agar investor dapat membebankan aktiva tetapnya dengan lebih cepat sehingga dapat mengurangi laba dan kemudian memperkecil pajak yang ditanggungnya. 3. Amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan manfaat tariff penyusutan serta tariff amortisasi dipercepat Tabel 6. Amortisasi Aktiva Tak Berwujud di Kawasan Ekonomi Khusus Kelompok Aktiva Tak Berwujud

Masa Manfaat Menjadi

Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode Garis Lurus Saldo Menurun Kelompok I 2 Tahun 50% 100% (dibebankan Kelompok II 4 Tahun 25% sekaligus) Kelompok III 8 Tahun 12,5% 50% Kelompok IV 10 Tahun 10% 25% 20% 4. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tariff yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; Fasilitas pajak jenis ini dapat dikategorikan sebagai reduced rates, karena dalam pemberian fasilitas ini tarif pajak yang seharusnya dikenakan kepada wajib pajak, dikurangi dari tarif yang seharusnya.


118

5. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tambahan 1 (satu) tahun, apabila melakukan penanaman modal dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). b. Tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun, apabila: 1) mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau 2) mempekerjakan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut. c. Tambahan 1 (satu) tahun, apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). d. Tambahan 2 (dua) tahun, apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atatu efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. e. Tambahan 1 (satu) tahun, apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh) persen palin lambat tahun ke-4 (keempat). f. Tambahan 2 (dua) tahun, apabila penanaman modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada di KEK sebagian sumber pembiayannya berasal dari


119

laba setelah pajak (earning after taxi) wajib pajak pada satu tahu pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip penanaman modal dan/atau g. Tambahan 2 (dua) tahun, apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total pendapatan. Fasilitas Pajak ini disebut juga loss carry forwards. Dalam fasilitas ini wajib Pajak dapat melakukan kompensasi kerugian dengan jangka waktu lebih dalam dari 5 tahun akan tetapi tidak melebihi 10 tahun dengan ketentuan sebagaimana diatur diatas. Dengan adanya jangka waktu pengkompensasian kerugian yang lebih lama maka wajib Pajak dapat melakukan kompensasi atas rugi yang dialaminya lebih lama sehingga rugi yang dialami itu diharapkan dapat dikompensasikan secara penuh dengan laba yang diperoleh perusahaan pada masa mendatang. Disamping itu, dengan adanya kompensasi kerugian maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada saat awal usaha menjadi lebih kecil. Selain adanya persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, bagi investor (pelaku usaha) yang melakukan kegiatan usaha di KEK, ditetapkan pembatasan yaitu untuk tidak dapat lagi memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan: 175 a. peraturan pemerintah mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu; atau

175

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 11


120

b. fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan Badan dalam rangka penanaman modal yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan pada tahun berjalan; c. fasilitas pajak penghasilan selain yang diatur dalam peraturan pemerintah ini dan selain fasilitas pajak penghasilan selain Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tetap dapat diberikan kepada Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha di KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal tersebut sebagai bentuk pembatasan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pemberian fasilitas dan kemudahan perpajakan yang berlaku bagi investor (pelaku usaha) mengingat Indonesia mempunyai banyak regulasi di bidang perpajakan sekaligus mengkhususkan kebijakan perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus. 2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bentuk kemudahan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan bagi kegiatan pemasukan barang 176 sebagai berikut: 177

176

Yang dimaksud dengan barang kena pajak tertentu dalam ketentuan tersebut adalah Barang dan bahan untuk diolah, dirakit dan/atau dipasang pada barang lain; Barang yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan dan perekondisian permesinan; dan/atau Barang modal termasuk peralatan untuk pembangunan/konstruksi yang digunakan untuk proses produksi serta pembangunan/pengembangan KEK 177 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 12 ayat (1)


121

a. Pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK dari TLDDP. 178 b. Pemasukan barang kena pajak tertentu oleh Badan Usaha dan/atau pelaku usaha di KEK dari selain TLDDP c. Pemasukan barang kena pajak tertentu oleh pelaku usaha di KEK kepada Pelaku Usaha di KEK lainnya; dan/atau d. Penyerahan barang kena pajak tertentu antar pelaku Usaha di KEK. Namun dalam Pasal 13 ditetapkan ketentuan yang berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak di KEK ke TLDDP yang tujuannya bukan kepada pihak yang mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana yang telah diatur tetap dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, selain itu pelaku usaha tersebut diwajibkan untuk melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang kena pajak yang pada saat impornya atau penyerahannya tidak dipungut. 3. Pajak, Bea dan cukai untuk kegiatan utama di KEK Pariwisata Melalui PP Fasilitas dan Kemudahan di KEK diberlakukan beberapa fasilitas kemudahan terutama dalam hal perpajakan, kepabeanan dan cukai bagi 178

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ( TLDDP ) adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam arti lain Daerah Pabean di wilayah Indonesia yang tidak ditunjuk sebagai Kawasan Bebas, TPB dan KEK. Jenis ini merupakan pemberitahuan pengeluaran barang. Pengeluaran barang dari KB ke TLDDP akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, http://kawasan-bebasbatam.blogspot.co.id/2013/04/pemberitahuan-pabean-ftz-01.html, diakses pada 25 Februari 2016 pukul 20:43 WIB


122

KEK yang kegiatan utamanya bergerak di bidang Pariwisata. Pertama, kemudahan tersebut diberikan kepada Toko yang berada pada KEK pariwisata dapat berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan Pasal 16 E ayat (2) UU Nomor 42 tahun 2009 memberikan persyaratan PPN dan PPnBM yang dapat direstitusi atau diminta kembali, yaitu: a. Nilai PPN minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan peraturan pemerintah; b. Pembelian barang kena pajak dilakukan 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar daerah Pabean. Selain diberlakukannya restitusi pajak bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri, terhadap pembelian rumah tinggal atau hunian pada KEK yang kegiatan utama di KEK Pariwisata juga diberikan fasilitas dan kemudahan perpajakan berupa Pembebasan pajak penjualan atas barang mewah dan Pembebasan pajak penghasilan atas penjualan atas barang yang tergolong sangat mewah. 4. Pajak Daerah dan/atau Retribusi Seperti diketahui bahwa salah satu sasaran dibentuknya kawasan ekonomi khusus adalah dalam rangka pemerataan pembangunan daerah tertentu. Dalam hal ini peran pemerintah daerah juga harus ikut mendukung iklim penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus tersebut. Untuk itu berdasarkan Pasal 22 diatur


123

mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan perpajakan, sebagai berikut: a. Pemerintah daerah dapat menetapkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau pelaku usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan distribusi daerah. b. Pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) c. Ketentuan mengenai bentuk, besaran dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. 5. Pajak, Bea dan Cukai pada KEK yang kegiatan utamanya Jasa Keuangan Dalam hal bidang usaha lainnya di KEK ditetapkan sebagai jasa keuangan dapat diberikan fasilitas perpajakan kepabeanan dan cukai. Ketentuan lebih lanjut mengenai

fasilitas

tersebut

diatur

dengan

peraturan

menteri

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara D. Kewajiban Investor dalam Pengajuan Kemudahan Perpajakan Setelah pelaku usaha memperoleh izin untuk mendapatkan fasilitas di bidang perpajakan, maka ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus. Adapun beberapa kewajiban yang tersebar di dalam Pasal 25 sampai Pasal 30 Peraturan Pemerintah tentang fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus


124

Sebagai bentuk pertanggungjawaban wajib pajak yang mendapatkan fasilitas dan pengurangan pajak penghasilan badan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan realisasi penanaman modal kepada menteri keuangan melalui administrator di KEK. 179 Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 159/010/2015, laporan berkala yang disampaikan tersebut mencakup 3 laporan, yaitu laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia, laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit, dan realisasi produksi selama masa fasilitas. Hal ini sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap pemberian fasilitas perpajakan agar tetap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di awal permohonan. Berkaitan pula dengan kewajiban memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha yang menerima fasilitas pengurangan pajak penghasilan dapat dicabut apabila dalam masa pemberian fasilitas tersebut wajib pajak tidak melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP Fasilitas dan Kemudahan di KEK, sebagai berikut: 1. Tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai industri yang merupakan rantai produksi kegiatan utama di KEK; 2. Tidak merealisasikan penanaman modal sesuai dengan rencana penanaman modal dalam surat persetujuan penanaman modal; 3. Tidak memenuhi ketentuan penyampaian pelaporan.

179

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 25 ayat (1)


125

Untuk itu, kepada wajib pajak yang demikian wajib membayar kembali pajak penghasilan yang telah dibebaskan atau dikurangkan dan dikenanakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tidak hanya itu, kepada pelaku usaha yang bidang usahanya merupakan kegiatan utama di KEK tetapi tidak mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penanaman modal melalui Administrator KEK, melampirkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan kewajiban menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atau aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pajak penghasilan. Bagi pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan berupa penyusutan aktiva tetap berwujud dan amortisasi aktiva tetap tak berwujud oleh PP Fasilitas dan Kemudahan di KEK dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap tersebut kecuali diganti dengan aktiva tetap baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama, yaitu antara jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai berproduksi secara komersil atau masa manfaat aktiva seperti yang telah ditetapkan. Apabila dalam masa pemberian fasilitas perpajakan yang dimaksud dalam Pasal 10 PP Fasilitas dan Kemudahan di KEK sedang berjalan bidang usaha yang dilaksanakan bukan lagi merupakan kegiatan utama di KEK, tidak melakukan kewajiban menyampaikan laporan realisasi penanaman modal kepada menteri


126

melalui administrator KEK, dan/atau tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan menerima akibat hukum sebagai berikut: 1. Pencabutan pajak penghasilan yang diberikan 2. Fasilitas pajak penghasilan yang telah dinikmati yang melekat pada harta yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas atau dialihkan tersebut dicabut dan ditambahkan pada penghasilan kena pajak dalam tahun pajak dilakukannya pengalihan harta 3. Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4. Tidak dapat lagi diberikan fasilitas pajak penghasilan. Kewajiban pelaku usaha juga berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan perpajakan, kepabeanan dan cukai di KEK untuk bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang atas barang impor yang mendapat fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai, pelaku usaha yang tersebut hanya dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila musnah tanpa sengaja dan dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Beragam kemudahan perpajakan yang diterima investor di KEK, harus diakui bahwa ada potential loss dari ditetapkannya KEK berupa hilangnya penerimaan pajak sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan umum perpajakan. Namun demikian, potensi perolehan (potential gain) dari ditetapkannya KEK pada satu wilayah jauh melebihi potensi kehilangan (potential loss) berupa


127

peningkatan pendapatan masyarakat dan terbukanya sejumlah lapangan kerja, dan berbagai keuntungan lainnya. 180

180

Nada Faza Soraya, Op.cit., hlm 84


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Setelah membahas permasalahan yang berkenaan dengan kajian yuridis terhadap kemudahan perpajakan bagi investor di kawasan ekonomi khusus sebagai upaya peningkatan sector penanaman modal Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kebijakan dasar penanaman modal Indonesia sebagai upaya peningkatan perekonomian ditetapkan berdasarkan UU Penanaman Modal sebagai dasar yuridisnya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal dan demi percepatan peningkatan penanaman modal. Adapun kebijakan dasar pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu: pertama, menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan dengan Peraturan Presiden sebagai pedoman bagi kegiatan penanaman modal; kedua, menetapkan suatu lembaga yaitu BKPM untuk menjalankan tugas dan fungsi koordinasi antar lembaga terhadap jalannya kegiatan penanaman modal di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 UU Penanaman Modal; ketiga, memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan di bidang fiskal dan non fiskal bagi para penanam modal yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh izin prinsip. 2. Pembentukan suatu KEK yang merupakan amanat dari Pasal 31 UU Penanaman Modal sebagai upaya mempercepat pengembangan ekonomi

128 Universitas Sumatera Utara

129

3. nasional

meliputi

beberapa

tahapan

yaitu

pengusulan,

penetapan,

pembangunan, pengelolaan dan evaluasi KEK berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 200, PP No. 2 Tahun 2011 dan PP No. 100 Tahun 2012. Kesuksesan suatu KEK pada dasarnya juga ditentukan oleh peran penting pemerintah, secara teoritis peran pemerintah itu dapat dilihat sebagai 3 fungsi yaitu fungsi pelaksana, fungsi fasilitatif dan fungsi koordinasi atau supervisi dimana ketiga fungsi tersebut terimplementasi dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam mengembangkan KEK baik dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. Terkait dengan penyelenggaraan KEK, untuk semakin mengukuhkan keistimewaan berinvestasi di KEK dan untuk menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya, maka Pemerintah melalui PP No. 96 Tahun 2015 menawarkan berbagai bentuk fasilitas dan kemudahan berupa fasilitas fiskal dan non fiskal kepada investor. Fasilitas fiskal meliputi fasilitas perpajakan kepabeanan dan cukai, sedangkan fasilitas non fiskal meliputi fasilitas pertanahan, keimigrasian, perizinan, ketenagakerjaan, lalu lintas barang dan fasilitas dan kemudahan lainnya. 4. Akibat hukum dari terbitnya PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK terhadap pemberlakuan ketentuan kemudahan perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus berlaku asas lex specialist de rogat legi generalist (ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum) dari ketentuan umum perpajakan yang saat ini berlaku di Indonesia.

Adapun

bentuk-bentuk

kemudahan

tersebut

diantaranya

pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai


130

(PPN)/PPN dan Pajak Penjualan atas barang mewah, Bea Masuk, Pajak Daerah dan/ata Retribusi, Pajak Bea Cukai pada KEK yang kegiatan utamanya di sektor jasa keuangan. Kemudahan perpajakan tersebut hanya dapat diberikan kepada investor yang telah memenuhi persyaratan sebagai pelaku usaha di KEK dan melaksanakan kegiatan utama atau kegiatan lainnya di Kawasan Ekonomi Khusus. Kemudahan Perpajakan ini diharapkan dapat menarik minat investor dengan meningkatnya nilai realisasi penanaman modal besar untuk menanamkan modalnya di KEK. B. Saran Berdasarkan kajian yuridis kemudahan perpajakan bagi investor di kawasan ekonomi khusus sebagai upaya peningkatan sektor penanaman modal Indonesia, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu: 1. Selain menetapkan kebijakan dasar penanaman modal Indonesia, seharusnya pemerintah pusat dan daerah semakin aktif dalam mewujudkan berbagai program konkret yang diarahkan bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan menumbuhkan sektor potensial yang dimiliki tiap-tiap daerah demi pemerataan pembangunan di Indonesia, sehingga perekonomian tidak hanya berpusat di Pulau Jawa tetapi juga bergerak ke daerah lain sehingga peningkatan perekonomian dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. 2. Keberadaan 8 KEK di Indonesia yang belum signifikan beroperasi dan kurang menarik investor seharusnya menyadarkan pemerintah daerah untuk turut aktif mendorong potensi daerahnya untuk dapat menjadi KEK, tidak sekedar pada tahap pembentukannya saja peran pemerintah daerah juga diperlukan dengan


131

menerbitkan berbagai regulasi yang mendukung terselenggaranya KEK. Selain itu, semakin memantapkan peran kawasan ekonomi khusus bagi perekonomian, seharusnya pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian insentif atau kemudahan baik fiskal maupun non fiskal tetapi juga harus menajamkan rencana dan arah pengembangan KEK, serta menyinergikan hal itu dengan perencanaan pembangunan nasional dan strategi pembangunan industri nasional secara komprehensif dan terintegrasi 3. Seharusnya pengawasan terhadap pemberian fasilitas dan kemudahan tersebut harus semakin ditingkatkan oleh institusi yang mempunyai kewenangan dengan menerapkan budaya kerja yang independen untuk menjamin kepastian hukum bagi investor atas pemberian fasilitas dan kemudahan tersebut, hal ini juga penting dilakukan mengingat banyaknya kemudahan perpajakan yang ditawarkan bagi para investor oleh pemerintah melalui PP No. 96 tahun 2015 sehingga tidak terjadi overlapping (tumpang tindih) dalam pemberian kemudahan perpajakan.


BAB III BENTUK-BENTUK FASILITAS DAN KEMUDAHAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS. A. Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Recommend Documents