BAB II PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

BAB II PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS A. Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia 1. Perkembangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia Kebijakan Pemerintah untuk memberikan peluang terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus ini dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi wilayah memang tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam bidang perekonomian, yang mempunyai 3 (tiga) fungsi sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A Samuelson yaitu: a. Mengkoreksi kegagalan pasar demi efisiensi; b. Membuat program untuk melakukan pemerataan pendapatan dengan menggunakan instrument pajak dan pengeluaran pemerintah; c. Membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Jika dilihat dari definisi Kawasan Ekonomi Khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, maka unsur-unsur dari KEK tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur antara lain: a. Kawasan dengan batas dan wilayah tertentu; b. Untuk menyelenggarakan perekonomian; dan c. Mendapatkan fasilitas tertentu. Kawasan Ekonomi Khusus itu sendiri adalah suatu kawasan yang secara geografis dan jurisdiktif merupakan kawasan dimana perdagangan bebas,

Universitas Sumatera Utara

termasuk kemudahan dan fasilitas duty free atas impor barang-barang modal untuk bahan baku komoditas sebagaian ekspor, dan dibuka seluas-luasnya. 41 Dalam perkembangannya

di

Indonesia,

KEK

ini

didasari

pada

perkembangan kawasan industri yang telah ada di era tahun 1970-an banyak Negara-negara berkembang yang melaksanakan pembentukan kawasan-kawasan khusus pembangunan ekonomi. Namun secara formal, KEK baru lahir sejak dikeluarkannya

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK). Prabowo mengemukakan bahwa, tujuan utama dari pembentukan kawasan khusus ini adalah pengintergrasian perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya dengan ekonomi global, dengan cara melindungi mereka terhadap berbagai distorsi seperti tarif dan birokrasi yang berbeli-belit. Selanjutnya jika melihat kebelakang, kawasan industri di Indonesia telah ada sejak tahun 1970-an. Hal ini didahului oleh lahirnya PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP) dengan luas kawasan 570 ha di DKI Jakarta pada Tahun 1973, yang merupakan upaya dari pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan industri yang jumlahnya semakin meningkat pada saat itu.42 Dr. Joubert B Maramis S.E., M.Si43 mengatakan bahwa istilah lahirnya KEK di Indonesia seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah menyebutkan Kawasan EKonomi Khusus (KEK) pada Bab XIV dalam Pasal 31. Kawasan Ekonomi Khusus sebenarnya, telah digulirkan jauh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 25 41

Yusni Asnani, “Kawasan Ekonomi Khusus”, http://yc7lvx.wordpress.com/2009/10/19/ kawasan-ekonomi-khusus/kek/trackback (diakses pada tanggal 28 November 2013). 42 Syarif Hidayat dan Agus Syarip Hidayat, Op-Cit. 43 Dosen Universitas Sam Ratulangi Manado, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Perekonomian Daerah (Manado: Draf Buku, 2013), hlm. 13.


Tahun 2007. Hal ini dapat dilihat pada tanggal 25 juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, melakukan penandatanganan kerja sama pembentukan Special Economic Zone (SEZ) bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Turi Beach Resort. Jadi, sebelum adanya pengaturan KEK tersebut, sebenarnya cikal bakal terbentuknya KEK sudah dilakukan oleh pemerintah RI dengan pemerintah Singapura yang menjadikan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sebagai percontohan kemudian dilanjutkan pada tahun 1972 dikembangkan pula Kawasan Berikat. Kemudian, di tahun 1989 dikembangkan Kawasan Industri, setelah itu pada tahun 1996 dikembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan terakhir pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2009.44 Maka, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 hanya merupakan salah satu justifikasi atau legalitasnya. Saat ini KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geo strategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan tertentu dalam suatu Negara yang memiliki payung hukum ekonomi yang lebih liberal45. Tujuan utamanya

44

Ayu Prima Yesuari, “Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus”, http://bulletin. penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=254 (diakses tanggal 1 Desember 2013). 45 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Liberal memiliki arti bersifat bebas; berpandangan bebas (luas dan terbuka). Balai Pustaka Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdiknas Indonesia, 2001).


adalah meningkatkan investasi baik dari Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing. Praktek KEK itu sendiri dapat terdiri atas 4 bagian yaitu:46 a. Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone-FTZ); b. Kawasan Berikat (Bonded Zone-BZ); c. Kawasan Industri; dan d. Kawasan Penegembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Adapun penjelasannya sebagai berikut: a. Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone-FTZ) Kawasan Perdagangan Bebas adalah konsep yang mengendalikan berlakunya sistem perdagangan internasional yang dibebaskan dari hambatan yang disebabkan oleh ketentuan pemerintah suatu negara, baik yang disebabkan oleh pengenaan tarif (tariff barriers) maupun non tarif (non tariff barriers). Sebuah kajian World Bank mengidentifikasikan beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan penerapan zona bebas, baik secara makro maupun mikro, antara lain sebagai berikut :

1) Faktor utama keberhasilan secara makro: a) Lingkungan usaha yang stabil;47 b) Kebijakan penanam modal asing yang jelas dan tepat; c) Sistem nilai tukar uang yang liberal; d) Nilai tukar uang yang tepat atau sedikit under-valued. 2) Faktor utama keberhasilan pada arus zona bebas: 46

Aries Kurniawan, “Penetapan Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus”, http.ptplib.com/page_info.php? (diakses tanggal 1 Desember 2013). 47 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Stabil dari segi adjektiva yaitu tidak berubahubah; tetap; tidak naik turun. Balai Pustaka Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdiknas Indonesia, 2001).


a) Bebas hambatan dan bea bagi impor bahan baku, komponen, peralatan dan pasokan lain; b) Prosedur bea cukai yang cepat dan efisien dalam proses impor dan ekspor; c) Birokrasi minimum serta manajemen yang baik dalam pengelolaan zona; d) Ketersediaan seluruh prasarana dan sarana pendukung terutama angkutan yang baik; e) Upaya promosi yang terpadu, tepat dan memadai; f) Memanfaatkan dengan optimal keunggulan lokal yang melekat pada lokasi. 3) Faktor kegagalan: a) Lingkungan usaha yang birokratisasi dan terkekang banyak peraturan; b) Penerapan hukum dan peraturan zona bebas yang tidak efektif dan inkonsisten; c) Perumusan kebijakan yang tidak efektif; d) Lokasi yang tidak sesuai; e) Manajemen yang tidak handal dan kurang promosi.


b. Kawasan Berikat (Bonded Zone-BZ)48 Dalam penetapan suatu kawasan atau daerah sebagai Kawasan Berikat serta pemberian izin penyelenggara Kawasan Berikat dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Kemudian, Kawasan Berikat merupakan suatu bangunan tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan hasil impor atau barang dari dalam daerah pabean Indonesia. Untuk impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan atau konstruksi Kawasan Berikat dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh pengusaha kena pajak yang telah mendapat izin diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk tidak dipungut PPMN, PPnBM, PPH. Selain itu, pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik ke daerah pabean Indonesia lainnya diberikan penangguhan pembayaran bea masuk, PPN, PPnNM, dan PPH. Kemudian, Kawasan Berikat terdiri dari 7 (tujuh) lokasi yang ada di Indonesia. Bagi Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat, akan mendapat manfaat antara lain: 49

48

Kawasan Berikat adalah kawasan dengan batas tertentu untuk pengolahan barang asal impor dan DPIL yang hasilnya untuk tujuan ekspor. Dasar hukum dari Kawasan Berikat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997. Ayu Prima Yesuari, Op-Cit. 49 Fuad Muftie “Manfaat Kawasan Berikat”, http://kawasanberikat.com/ (diakses tanggal 3 Desember 2013).


1) Efisiensi waktu pengiriman barang dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara (TPS atau Pelabuhan); 2) Fasilitas perpajakan dan kepabeanan memungkinkan pengusaha kawasan berikat dapat menciptakan harga yang kompetitif di pasar global serta dapat melakukan penghematan biaya perpajakan; 3) Cash Flow Perusahaan serta Production Schedule lebih terjamin; 4) Membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan program keterkaitan antara perusahaan besar, menengah, dan kecil melaui pola kegiatan sub kontrak. c. Kawasan Industri Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang lainnya yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.50 d. Kawasan Penegembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Kawasan Pengembangan Terpadu (KAPET) adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh, mempunyai sektor unggulan yang dapat mengerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya serta penetapan lokasi dan Badan Pengelolanya dilakukan melalui Keputusan Presiden. KAPET merupakan sebuah 50

Dinas Aceh “Kawasan Industri”, http://kawasanindustri.com/ (diakses tanggal 3 Desember 2013).


pendekatan dalam rangka menterpadukan potensi kawasan untuk mempercepat

pembangunan

dan

pergerakan

ekonomi

melalui

pengembangan sektor unggulan yang menjadi penggerak utama prime mover kawasan yang bertumpu pada prakarsa daerah dan masyarakat, memiliki sumberdaya, posisi ke akses pasar, sektor unggulan dan memberikan dampak pertumbuhan pada wilayah sekitarnya. Dasar hukum dari KAPET adalah Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Penetapan KAPET berikut batas-batasnya dilakukan dengan Keputusan Presiden tersendiri. Berdasarkan

Keputusan

Presiden

tersebut,

kemudian

dikeluarkan

Keputusan Presiden lainnya tentang penetapan lokasi KAPET dimana ada 14 (empat belas) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, yang terdiri dari 12 (dua belas) KAPET di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan 2 (dua) KAPET di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Keempat belas KAPET tersebut, antara lain: 51 1) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak; yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1996 jo. Keppres

90

Tahun

1996

tentang

Pembentukan

Kawasan

Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak. 2) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin; 52 51

Alviansaf, Op-Cit. KAPET Batulicin yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, memiliki potensi pengembangan komoditas unggulan berbasis pada sumber daya alam, terutama perkebunan (kelapa sawit dan karet), hutan produksi (perkayuan), pertambangan bijih besi, serta perikanan budidaya dan tangkap. “Perlu terobosan terhadap pengembangan KAPET Batulicin 20 tahun ke depan melalui 52


yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin. 3) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sasamba; 4) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau Khatulistiwa; yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau. 5) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung; yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung. 6) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay; yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay. 7) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare; yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare. 8) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram;

pengembangan sentra komoditi unggulan, investasi industri, outlet yang berorientasi ekspor, serta infrastruktur pendukungnya. Iman, “Pengembangan KAPET Batulicin Berbasis Komoditas Unggulan”, http://www.kapet.net/ (diakses tanggal 3 Desember 2013).


yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram. 9) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima; yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima. 10) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Palapas (Batui); 11) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bukari; 12) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu DAS Kakab; 13) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Natuna; dan 14) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang. yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang.


Tabel 2. Perbandingan Kawasan Pengembangan Perekonomian :53

NO

PERIHAL

1

Definisi

2

3

Wilayah

Kelembagaan

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (Economic Special Zone) Suatu wilayah yang luas tanpa pembatas yang jelas dimana di dalamnya terdapat wilayah-wilayah tertentu untuk kegiatan perekonomian.

Wilayahnya luas tidak terbatas.

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS (Free Trade Zone) Kawasan yang terisolasi dan berlokasi dekat dengan pelabuhan laut dan bandara, dimana barang impor akan dipindahkan, disimpan, dikemas ulang atau proses lainnya bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM dan cukai.

dan Wilayahnya terbatas.

1. Pemerintah Pusat; 2. Pemerintah Daerah; 3. Otorita Pengembangan SEZ; 4. Pengelola zonazona.

tertentu

dan

1. Dewan Kawasan; 2. Pelaksana Harian Dewan Kawasan; 3. Badan Pengusahaan Kawasan.

53Rony Sautma Hotma Baho “Permasalahan di Seputar Kawasan Ekonomi Khusus” http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/87-permasalahan-di-seputar-kawasan-ekonomikhusus.html (diakses tanggal 3 bulan Desember 2013).


NO

PERIHAL

4

Fasilitas

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (Economic Special Zone) Di RRC, fasiltias kepabeanan diberikan dalam bentuk pembebasan bea dan pajak perdagangan. Di bidang perpajakan PPh korporasi 15%. Di India, fasilitas kepabeanan dalam bentuk single windows clearance, tidak memerlukan izin usaha importir, post audit system. Di bidang perpajakan diberikan tax holiday, 100% di 5 tahun pertama, 50% di 5 tahun berikutnya. Di Filipina, fasilitas kepabeanan dalam bentuk bebas pajak dan bea masuk. Di bidang perpajakan adanya fasilitas penangguhan pajak untuk pembelian barang modal dan bibit dari dalam negeri serta PPH 5% atas penghasilan kotor.

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS (Free Trade Zone) 1. Bebas Bea Masuk, PPN dan PPnBM serta Cukai. 2. Prosedur dan dokumentasi ekspor impor lebih sederhana.


NO

PERIHAL

5

Kegiatan

6

Prinsip dan Syarat

KAWASAN EKONOMI KHUSUS (Economic Special Zone)

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS (Free Trade Zone)

1. Ada FTZ; Kegiatan usaha dibidang 2. Ada Economic perekonomian yang Processing Zone; meliputi: 3. Tourism Zone; 1. Industri; 4. Residential Zone. 2. Perdagangan; 3. Perhubungan; 4. Perbankan; 5. Asuransi; 6. Telekomunikasi; 7. Promosi; 8. Maritim; 9. Perikanan 10. Bidang lain dalam rangka kegiatan ekspor. Ada Rencana Tata Ruang 1. Luas kawasan Wilayah. terbatas; 2. Ada pembatas/pagar yang jelas yang membedakan kawasan perdagangan bebas dan non perdagangan bebas; 3. Tidak ada pemukiman penduduk; 4. Tidak ada kegiatan perdagangan eceran; 5. Sesuai dengan RTRW penetapan wilayah tertentu.

2. Prinsip kawasan ekonomi khusus dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia (MP3EI) Dalam rangka upaya merealisasikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) guna menyesuaikan dengan


perkembangan situasi pada saat ini. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus merupakan rencana induk yang merupakan langkah-langkah strategis yang harus diwujudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan ada 3 (tiga) prinsip yang penting, antara lain sebagai berikut:54 a. Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi Prinsip ini, mengimplementasikan melalui pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Percepatan

dan

perluasan

penciptaan

kawasan-kawasan

pembangunan ekonomi

ekonomi baru,

diluar

membutuhkan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi yang telah ada. Selain itu, setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya untuk untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.55 b. Penguatan konektivitas nasional Konektivitas nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas),

Pengembangan

wilayah

(RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas nasional 54

Pemerintah Perdalam Prinsip MP3EI, http://www.beritasatu.com/ekonomi/135859pemerintah-perdalam-prinsip-mp3ei.html (diakses tanggal 3 Desember 2013). 55 Pilar Utama Dalam Mp3EI, http://www.setkab.go.id/berita-1870-mp3ei-momentumkebangkitan-nasional-bagian-4pilar-utama-mp3ei.html (diakses tanggal 3 Desember 2013).


yang efektif, efisien, dan terpadu sehingga keuntungan dari keterhubungan regional dan global atau internasional dapat lebih diraih secara maksimal.56 Jadi, yang dihubungkan tidak hanya manusianya, akan tapi juga untuk mobilitas barang komoditas industri, makhluk hidup selain manusia, jasa dan keuangan, serta koneksi informasi. Langkahnya adalah dengan membuat koneksi antar pusat pertumbuhan dalam satu koridor yang terintegrasi, kemudian menghubungkan antar koridor tersebut, dan membuka jalur perdagangan internasional di titik-titik strategis. Jalur-jalur strategis untuk memperkuat konektivitas tersebut antara lain selat Malaka, selat Sunda, selat Lombok, selat Makasar, dan selat Ombai Wetar.57 c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan ilmu pendidikan teknologi nasional Dengan adanya potensi dan koneksi yang saling menghubungkan, namun jika tanpa adanya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana, maka tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing sehingga Indonesia dapat bersaing secara global. SDM yang berkualitas akan mampu menciptakan inovasi teknologi baru, yang tentunya akan membantu dalam efektivitas faktor-faktor produksi. Selain itu, SDM yang berkualitas akan mampu mengenali dan mengembangkan potensi-potensi

56

Ibid. Dieny Nurhanifah Syafrina “MP3EI”, http://sebuah kepingan perjalanan.blogspot. com/2013/03/mp3ei.html (diakses tanggal 3 Desember 2013). 57


strategis yang dimilikinya sehingga tak lagi termanfaatkan oleh pihak asing.58 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPE3I) mengacu pada tiga hal, yakni: a. Menghemat pemanfaatan sumberdaya alam (SDA); b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM); dan c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan menurunkan emisi gas rumah kaca. “Ini sebetulnya adalah konsep pembangunan pasca 2015 dimana Bapak Presiden adalah salah satu penggagas di high level panel yaitu konsep pembangunan berkelanjutan, dimana terdapat prinsip ekonomi, prinsip lingkungan dan prinsip sosial”.59 Dimana keberhasilan MP3EI sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar serta prasyarat keberhasilan pembangunan. Adapun prinsip-prinsip dasar percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju Negara maju membutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku seluruh komponen bangsa, sebagai berikut:60 a. Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen bangsa; b. Perubahan pola piker (mindset) dimulai dari pemerintah dengan birokrasinya; 58

Ibid. Ibid. 60 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Materplan Percepatan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015”, http://kawasan.bappenas.go. id/images/MP3EI%20Versi%20Indo.pdf#page=32&zoom=auto,0,673. (diakses tanggal 3 Desember 2013). 59


c. Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerjasama dalam kompetisi yang sehat; d. Produktivitas, inovasi, dan kreatifitas didorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu pilar perubahan; e. Peningkatan jiwa kewirausahaan menjadi faktor utama pendorong perubahan; f. Dunia usaha berperan penting dalam pembangunan ekonomi.

B. Bentuk dan Kriteria Suatu Daerah Ditetapkan Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus 1. Bentuk zona dalam kawasan ekonomi khusus Istilah “zona” adalah suatu daerah yang memiliki sifat khusus atau dimanfaatkan untuk kepentingan khusus, dan batas-batas wilayah yang ditentukan berdasarkan kebutuhan.61 Kawasan Ekonomi Khusus terdiri dari beberapa zona.62 Adapun zona yang ada didalam KEK sebagai berikut: a. Pengolahan Ekspor Zona Pengolahan Ekspor diperuntukkan bagi kegiatan logistik dan indusri yang produksinya ditujukan untuk ekspor. b. Logistik

61

Basuki Antariksa “Konsep Indonesia Kreatif : Tinjauan Awal Mengenai Peluang dan Tantangannya Bagi Pembangun Indonesia” http://www.parekraf.go.id/userfiles/file/Zona% 20Kreatif .pdf#page=3&zoom=auto,0,522 (diakses tanggal 3 Desember 2013). 62 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab I, Pasal 3.


Zona Logistik diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyotiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan luar negeri. c. Industri Zona Industri diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri.63 d. Pengembangan teknologi Zona Pengembangan teknologi diperuntukkan bagi kegiatan riset dan teknologi,

rancang

bangun

dan

rekayasa,

teknologi

terapan,

pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi. e. Pariwisata Zona Pariwisata diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, pameran, serta kegiatan yang terkait. f. Energi Zona Energi diperuntukkan untuk kegitan riset dan pengembangan di bidang energi serta produksi dari energi alternatif, energi terbarukan, dan energi primer. g. Ekonomi lain 63

Dinas Pemerintahan “Standar Penyelenggaraan Infrastruktur Dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)”. (Jakarta: Kawasan Ekonomi Khusus 2011). hlm. 9.


Zona Ekonomi lain diperuntukkan untuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud yang ditetapkan oleh Dewan Nasional. Penambahan dari beberapa zona yang disebutkan diatas, antara lain sebagai berikut :64 a. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja; b. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK. 2. Kriteria daerah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus Budi Santoso mengatakan bahwa untuk pemilihan lokasi yang akan dijadikan sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus jika berdasarkan desk study konsep pengembangan kawasan di Indonesia dengan benchmarking pada KEK di Negara lain untuk melihat perbandingan tipe kawasan ekonomi dengan berbagai variannya telah dirumuskan persyaratan pokok yang harus di penuhi, yaitu:65 a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah yang bersangkutan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota uttuk melaksanakan pengelolaan kawasan ekonomi yang telah ditetapkan serta dukungan aspek legal dalam pengembangan kegiatan ekonomi baik untuk kebijakan fiskal maupun kebijakan nonfiskal. b. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah serta layak menurut kajian AMDAL. 64

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 3 ayat (2). 65 Syarif Hidayat dan Agus Syarip Hidayat, Op-Cit., hlm. 30.


c. Terletak pada posisi yang strategis, yaitu dekat dengan jalur perdagangan internasional atau berhadapan dengan alur laut Indonesia, dan layak untuk dikembangkan secara ekonomis. d. Telah tersedia dukungan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur untuk pengembangan ekonomi serta kemungkinan pengembangannya. e. Tersedia lahan untuk pengembangan industri dan perdagangan dengan luas minimal 500 hektar dengan status yang jelas, serta kemungkinan untuk diperluas di kemudian hari. f. Memiliki batas yang jelas (alam maupun buatan) dan kawasannya mudah dikontrol

keamanannya

serta

mendukung

upaya

pencegahan

penyeludupan. Selain itu, beberapa asas yang akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi adalah: 66 a. Asas kepastian dan konsistensi kebijakan Asas kepastian hukum dan konsistensi kebijakan adalah asas dalam pemilihan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang akan diambil untuk memilih lokasi untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus, sehingga dalam penetapannya pemerintah tidak ragu untuk memilih dan tetap dalam kebijakan yang telah diambilnya.

66

Ibid., hlm. 31.


b. Asas keadilan antar daerah dan antar wilayah Asas keadilan antar daerah dan antar wilayah adalah asas yang menjunjung tinggi adanya persamaan atau pemerataan dan antar daerah maupun antar wilayah yang di dalam daerah atau wilayah tersebut terdapat lokasi yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus. c. Asas biaya minimum Asas biaya minimum adalah dalam pemilihan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan dengan cara efisien, efektif, dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemilihan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus terjangkau. d. Asas tertib tata ruang Asas tertib tata ruang adalah dalam pemilihan lokasi untuk wilayah Kawasan Ekonomi Khusus harus melihat tata ruang daerah wilayah yang akan dibentuk Kawasan Ekonomi Khusus, sebab asas tertib tata ruang ini diartikan dilarang membentuk Kawasan Ekonomi Khusus di tempat yang tidak sebagaimana mestinya. e. Asas komitmen pemerintahan daerah Asas komitmen pemerintah daerah adalah asas yang menjunjung tinggi adanya ketegasan yang kuat

dari pemerintah daerah untuk memilih lokasi

Kawasan Ekonomi Khusus. Hal ini, berkenaan bahwa pemerintah harus menerima resiko dan hasil yang ditanggung apabila didalam wilayahnya terdapat satu lokasi Kawasan Ekonomi Khusus.


Untuk lokasi yang dapat diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:67 a. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus; c. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan d. Mempunyai batas yang jelas. Usulan lokasi KEK sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:68 a. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; b. Adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan; c. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan 67

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 4. 68 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 7.


d. Mempunyai batas yang jelas. Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi budidaya yang peruntukkannya berdasarkan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dapat digunakan untuk kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus.69 Menurut Prof. Winarmi Monoarfa, agar berhasil maka lokasi Kawasan Ekonomi Khusus harus sesuai dengan RTRW baik Provinsi maupun RTRW Kabupaten dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung dan didukung penuh oleh Pemerintah Daerah. Contohnya adalah Gorontalo memiliki potensi untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus dilihat dari posisi Goronlato tepat di pinggir Asia Fasifik serta berada dalam kawasan kerjasama subregional BIMPEAGA.70 Untuk dukungan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota paling sedikit meliputi: 71 a. Komitmen

rencana

pemberian

insentif

berupa

pembebasan

atau

keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan; dan b. Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan. Dari pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu berupa insentif dan memberikan fasilitas untuk 69

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 8. 70 Mcprovgorontalo“Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Gorontalo Dipacu”, http://infopublik.org/read/10034/pengusulan-kawasan-ekonomi-khusus-provibsi-gorontalo dipacu. html (diakses tanggal 8 Januari 2014). 71 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 9.


mengembakan Kawasan Ekonomi Khusus tersebut. Menurut Saut P. Panjaitan bahwa:72Meskipun Pemerintah Daerah (Pemda) diberi kewenangan di bidang investasi, namun kewenangan dimaksud tidak boleh lepas dari tujuan negara secara nasional. Dalam menjalankan kewenangan dimaksud, maka pemerintah pusat dapat menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku

wakil

pemerintah

pusat

di daerah,

atau

menugasi

pemerintah

kabupaten/kota. Dari ketentuan ini terlihat bahwa di satu sisi disebutkan bahwa pelayanan penanaman modal dilakukan dalam sistem pelayanan terpadu, tapi pada sisi lain ada hal-hal tertentu diserahkan kepada instansi terkait atau pemerintah daerah. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang penanaman modal dan pemerintah daerah pun diberikan kewenangan untuk memberi insentif melalui Perda, berupa penyediaan sarana, prasarana, dana stimulasi, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya, dan percepatan pemberian ijin, sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah. Kewenangan pemerintah daerah ini dapat dijalankan secara bersama-sama dengan sesama tingkatan dan susunan pemerintah. Kemudian, mengenai perizinan Pemerintah daerah dapat mengeluarkan izin penanaman modal di kawasannya, namun ketentuan pemberian persetujuan 72

Saut P. Panjaitan, “Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Investasi Menurut Sistem UU Pemerintah Daerah dan Sistem UU Penanaman Modal: Pelimpahan Setengah hati?”. http://notariat.fh.unsri.ac.id/mkn/index.php/posting/36 (diakses tanggal 2 Febuari 2014).


izin investasi ini tetap mengacu kepada aturan pemerintah pusat dan terbatas untuk investor. Pemberian wewenang terhadap pemberian izin investasi tersbut, juga akan dibarengi dengan larangan bagi daerah untuk menerbitkan pajak daerah jenis baru.73 Adapun, bentuk-bentuk dari fasilitas yang diberikan berdasarkan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus ini, adalah sebagai berikut: a. Pajak Penghasilan (PPh); b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); c. Kepabeanan dan Cukai; d. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Serta kemudahan lain untuk berinvestasi di KEK seperti dalam bidang pertanahan (hak atas tanah), keimigrasian dan perizinan. Kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas tersebut adalah:74 a. Menyerap banyak tenaga kerja; b. Termasuk skala prioritas tinggi; c. Termasuk pembangunan infrastruktur; d. Melakukan alih teknologi; e. Melakukan industri pionir; f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu; 73

Lutfi Zaenuddin, “Pemerintah Daerah Boleh Mengeluarkan Izin Investasi”. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6030&coid=2&caid=2&gid=2, (diakses tanggal 2 Februari 2014). 74 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab X, Pasal 18 ayat (3).


g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Sehingga, makna pada Pasal 9 pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ini adalah adanya keterkaitan dengan pemberian fasilitas bagi investor di Kawasan Ekonomi Khusus bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam memberikan insentif pajak daerah dan kemudahan lain termasuk penetapan dan pemberlakuan upah minimum bagi tenaga kerja di KEK melalui regulasi. Posisi yang dengan dengan jalur perdagangan internasional merupakan lokasi yang memiliki akses ke pelabuhan atau bandar udara atau tempat lain yang melayani kegiatan perdagangan internasional. Posisi yang dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia merupakan lokasi yang memiliki akses ke: a. Alur laut kepulauan Indonesia; b. Jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hubungan di Indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia; dan c. Jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hubungan dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di Negara lain.


Timnas KEKI dalam laporan pendahuluan telah menetapkan 12 kriteria untuk menjadikan suatu daerah atau wilayah dapat dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yaitu :75 a. Kawasan Ekonomi Khusus harus diusulkan sendiri oleh pemerintah daerah dan memproleh komitmen kuat dari pemerintah daerah bersangkutan. Komitmen itu berupa kesediaan pemerintah daerah untuk menyerahkan pengelolaan kawasan yang yang diusulkan kepada manajeman khusus; b. Kepatian kebijkan, meliputi dukungan aspek legal dalam pengembangan kegiatan ekonomi, baik kebijakan fiskal ataupun non fiskal; c. Merupakan pusat kegiatan wilayah yang memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, telah ditetapkan sebagai kawasan prindustrian atau oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai wilayah dengan pelakuan khusus; d. Tidak harus satu kesatuan wilayah, namun merupakan kawasan yang relatif telah berkembang dan memiliki keterkaitan dengan wilayah pengembangan lain; e. Sudah tersedia fasilitas infrastruktur pendukung; f. Tersedia lahan untuk industri minimal 10 hektar ditambah lahan untuk perluasannya; g. Tersedia tenaga kerja yang terlatih di sekitar lokasi; h.

Lokasi harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan;

75

Muhammad Zeini, “Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Kaitannya Dengan Upaya Meningkatkan Penanaman Modal. Medan”, (Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 34.


i. Lokasi tidak terlalu jauh dengan pelabuhan dan bandara internasional. Selain itu secara geopolitis wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia bersaing dengan Negara lain atau bisa menjadi komplementer dari sentra produksi di Negara lain. j. Secara ekonomi strategis, dekat dengan lokasi pasar hasil produksi, tidak jauh dari sumber baha baku atau pusat distribusi internasional; k. Tidak mengganggu daerah konservasi alam; dan l. Memiliki tugas batas yang jelas baik batas buatan, serta kawasan yang mudah dikontrol kemanannya, sehungga mencegah upaya penyeludupan. Dari beberapa poin yang penting yang berasal dari kriteria agar ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yaitu, peran dari pemerintah daerah yang lebih kuat sedangkan pemerintah pusat hanya bersifat menetapkan norma, pedoman dan standarisasi serta manualnya.

C. Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 1. Pengusulan kawasan ekonomi khusus Dalam tahap pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus untuk pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh: 76 a. Badan usaha; b. Pemerintah Kabupaten/Kota; c. Pemerintah Provinsi; 76

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab II, Pasal 4.

2

Tahun

2011

tentang


d. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Berdasarkan usulan diatas, haruslah dilengkapi dengan tertulis sesuai format yang ditentukan oleh Dewan Nasional dan ditandatangani oleh pimpinan yang mewakili badan usaha, bupati/walikota mewakili pemerintah kabupaten/kota dan gubernur yang mewakili dari pemerintah provinsi. Selanjutnya ada beberapa persyaratan, dimana persyaratan tersebut sebagai berikut:77 a. Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk; b. Rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi; c. Rencana dan sumber pembiayaan; d. Analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan f. Jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis. 2. Penetepan kawasan ekonomi khusus Ada beberapa hal yang menguntungkan daerah dalam hal pembentukan sekaligus penetapan KEK ini, diantaranya yaitu: 78 a. Pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat penerapan KEK, yang dibiayai oleh APBN dan APBD b. Kelonggaran dalam aturan kepabeanan dan kepelabuhan;

77

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Bab V, Pasal 6 ayat (2). 78 Lilis Mulyani, Op-Cit., hlm. 69.


c. Kelonggaran

dalam

aturan

lain

(pajak,

penggunaan

lahan,

ketenagakerjaan); d. Kelonggaran dalam aliran barang, uang dan orang. Dalam penetapan KEK, Dewan Nasional melakukan kajian terhadap usulan pembentukan KEK tersebut, dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen usulan secara lengkap.79 Kajian tersebut dilakukan terhadap pemenuhan kriteria lokasi KEK dan kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.80 Berdasarkan hasil kajian tersebut Dewan

Nasional

memutuskan

untuk

menyetujui

atau

menolak

usulan

pembentukan KEK.81 3. Pembangunan kawasan ekonomi khusus Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus meliputi bagian tentang Pembebasan tanah untuk lokasi KEK dan pelaksanaan pembangunan fisik KEK.82 Pembebasan tanah untuk lokasi Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan oleh:83 a. Badan Usaha dalam hal KEK diusulkan oleh Badan Usaha; b. Pemerintah provinsi dalam hal KEK diusulkan oleh pemerintah provinsi; c. Pemerintah kabupaten/kota dalam hal KEK diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota; 79

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab III, Pasal 27 ayat (1). 80 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab III, Pasal 27 ayat (2). 81 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab III, Pasal 28 ayat (1). 82 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 30. 83 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 32 ayat (1).

Tahun

2011

tentang

Tahun

2011

tentang

Tahun

2011

tentang

Tahun

2011

tentang

Tahun

2011

tentang


d. Kementrian atau lembaga pemerintah non kementrian dalam hal KEK diusulkan oleh kementrian atau lembaga pemerintah non kementrian. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tanah, yang digunakan untuk lokasi KEK dibebaskan oleh Badan Usaha yang berbentuk koperasi atau swasta, kepada badan usaha dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna bangunan. Kemudian, untuk lokasi KEK dibebaskan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah,

pemerintah

provinsi,

pemerintah

kabupaten/kota,

atau

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dapat diberikan hak atas tanah berupa hak pakai atau hak pengelolaan.84 Dalam pelaksanaan pembangunan fisik Kawasan Ekonomi Khusus, berdasarkan penetapan KEK, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementrian/lembaga pemerintah non kementrian menetapkan Badan Usaha untuk melakukan pembangunan KEK.85 Untuk ditetapkan usulan Badan Usaha, Badan Usaha Pengusul ditetapkan sebagai Badan Usaha untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus oleh: 86 a. Pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas wilayah kabupaten/kota; atau 84

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). 85 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 33. 86 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 33 A ayat (1).


b. Pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang KEK yang dimaksud. Selanjutnya, dalam penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun KEK diatas, maka Badan Usaha pengusul sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola KEK dan Badan Usaha tersebut bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan KEK.87 Pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah adanya perubahan isi terkait tentang pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, dimana perubahan tersebut adalah:88 (1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah provinsi, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh pemerintah provinsi secara terbuka dan transparan berdasarkan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; atau b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha. (2) Dalam penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola.

Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 ada penyisipan pasal yaitu menjadi Pasal 34 A dan Pasal 34 B dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang

87

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 33 A ayat (2) dan (3). 88 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 34.


Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sehingga berbunyi sebagai berikut:89 (1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan pemerintah provinsi, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh pemerintah provinsi secara terbuka dan transparan berdasarkan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; atau b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama pemerintah provinsi dengan Badan Usaha. (2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola. Pasal 34 B menyatakan sebagai berikut:90 (1) Dalam hal KEK yang ditetapkan merupakan usulan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian secara terbuka dan transparan berdasarkan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dalam hal pembangunan KEK dibiayai dari kerjasama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan Badan Usaha. (2) Dalam hal penetapan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Usaha pembangun sekaligus ditetapkan sebagai Badan Usaha pengelola. Ketentuan Pasal 35 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus ini diubah dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 89

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 34 A. 90 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 34 B.


Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Sehingga berbunyi sebagai berikut: 91 (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. lingkup pekerjaan; b. jangka waktu; yang dimaksud dengan jangka waktu adalah dalam ketentuan ini tidak melebihi batas waktu 3 (tiga) tahun setelah penetapan Kawasan Ekonomi Khusus.92 c. penyelesaian perselisihan; dan mengenai penyelesaian perselisihan dilakukan berdasarkan hubungan industrial mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang hubungan industrial. d. pemutusan atau pengakhiran perjanjian. Diperlukannya perjanjian93 antara badan usaha dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus karena, hal ini berkaitan dengan badan usaha pengusul yang mengajukan diri untuk menjadi badan usaha pengelola dalam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus. Dimana, hal tersebut juga berkaitan dengan penetapan untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus. Untuk 91

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 35. 92 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Penjelasan Pasal 35. 93 Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dimana, orang-orang tersebut berjanji untuk melakukan sesuatu. Perjanjian, baik dituju dari sudut hukum privat maupun hukum publik, samasama memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang memperjanjikan jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk dinyatakan sah. Namun, berbeda dengan perjanjian yang berlaku dalam lapangan hukum privat yang hanya mengikat kedua belah pihak. Namun, di dalam lapangan hukum publik perjanjian mengikat bukan hanya kedua belah pihak namun juga pihak ketiga. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1.


penetapan dilakukan oleh pemerintah provinsi apabila didalam lokasi Kawasan Ekonomi Khusus yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota atau ditetapkan oleh

pemerintah

kabupaten/kota

apabila

berada

dalam

satu

wilayah

kabupaten/kota lokasi Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnya, perjanjian ini juga diperlukan karena berkaitan dengan kewajiban badan usaha pengelola untuk bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus ini. Karena, badan usaha pengusul tersebutlah yang mengusulkan dirinya agar menjadi badan usaha pengelola KEK dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, tujuan utama dari perjanjian diatas adalah untuk menegaskan bahwa badan usaha pengelola KEK bertugas mengelola kegiatan usaha di dalam KEK sehingga jelas mengenai tanggung jawab masingmasing yang melakukan perjanjian tersebut. Kemudian, diantara Pasal 35 dan Pasal 36 juga disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 35A, Pasal 35 B, dan Pasal 35C. Pasal 35A berbunyi sebagai berikut:94 (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a melakukan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota menetapkan badan usaha untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus secara terbuka95 dan transparan96. Dimana, hal ini 94

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 35 A. 95 Terbuka merupakan tidak tertutup atau tidak terbatas pada orang tertentu saja, dan tidak dirahasiakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Pusat Bahasa : Departemen Pendidikan


berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah97 dalam hal pembangunan KEK yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Untuk melakukan pembangunan KEK, haruslah berdasarkan kepada perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah atau berdasarkan dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dalam hal pembangunan KEK yang dibiayai dari kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha. Kemudian, untuk melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK harus berdasarkan perjanjian dengan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 35B berbunyi sebagai berikut :98 (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah.

Nasional Republik Indonesia. Dalam “http;//bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php (diakeses tanggal 5 Februari 2014). 96 Transparan yaitu nyata jelas, contohnya adalah dalam Era Reformasi segala sesuatunya harus bersifat Transparan. Ibid. 97 Pengadaan, khususnya pengadaan barang/jasa pemerintah adalah proses yang penting dalam sistem belanja Negara. Pada masa yang akan datang, proses itu akan menjadi semakin penting. Bahkan, akan menentukan sukses tidaknya reformasi keuangan Negara yang dewasa ini sedang dilakukan pemerintah. Pemerintah sekarang telah mebuat LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2008, sedang beruapaya melakukan reformasi pengadaan melalui langkah yang strategis. Pertama adalah Regulatory Framework atau penataan aturan dengan segenap norma, standar, pedoman, manual (NSPM) dilaukan agar proses pengadaaan semakin transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Kedua adalah instutional Framework atau penataan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) dilakukan agar proses pengadaan dapat dikelola lebih professional. Samsul Ramli, Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Jakarta Selatan: Visi Media, 2013), hlm. viii. 98 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 35 B.


(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2) melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi memberikan usulan badan usaha untuk dapat mengelola KEK, sehingga badan usaha yang diusulkan tersebut, ditetapkan untuk mengelola dan untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus dengan cara terbuka dan transparan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. Untuk melakukan pembangunan KEK, haruslah berdasarkan kepada perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah. Atau dengan cara yang kedua yaitu, berdasarkan dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dalam hal pembangunan KEK yang dibiayai dari kerjasama pemerintah pemerintah provinsi dengan Badan Usaha. Kemudian, untuk melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK harus berdasarkan perjanjian dengan pemerintah provinsi. Pasal 35C berbunyi sebagai berikut :99 (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (1) huruf a melaksanakan pembangunan KEK berdasarkan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat (2) melaksanakan pembangunan KEK dan pengelolaan KEK berdasarkan perjanjian dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementrian. 99

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 35 C.


Dalam hal Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan merupakan usulan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, penetapan badan usaha untuk membangun KEK yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian secara terbuka dan transparan berdasarkan dua cara yaitu : a. Berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal pembangunan KEK yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk melakukan pembangunan KEK tersebut, haruslah berdasarkan kepada perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, atau b. Dengan cara yang kedua yaitu, berdasarkan dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan

Kawasan

Ekonomi

Khusus

dalam

hal

pembangunan KEK yang dibiayai dari kerjasama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan Badan Usaha. Kemudian, untuk melaksanakan

pembangunan

KEK

dan

pengelolaan

KEK

harus

berdasarkan perjanjian dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Badan usaha yang melaksanakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus harus menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan kepada

pemerintah

provinsi,

pemerintah

kabupaten/kota,

atau

kementerian/lembaga pemerintah non kementrian setiap 12 (dua belas) bulan. Badan usaha juga harus menyampaikan laporan atas status kesiapan KEK kepada


pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk dinyatakan siap beroperasi oleh Dewan Nasional dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak KEK ditetapkan. Selanjutnya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang dimaksud diatas, meneruskan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK dan laporan status kesiapan KEK kepada Dewan Nasional melalui Dewan Kawasan.100 Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan KEK setiap tahun. Kemudian, hasil evaluasi tersebut, disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti.101 Setelah 3 (tiga) tahun sejak KEK ditetapkan, apabila KEK tersebut belum siap beroperasi, maka Dewan Nasional akan melakukan:102 a. Perubahan atas usulan sebelumnya mencakup luas area yang di bangun; b. Memberikan perpanjangan waktu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus paling lama 2 (dua) tahun; dan/atau c. Melakukan langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK. Apabila setelah diberikan perpanjangan waktu, Kawasan Ekonomi Khusus belum siap juga untuk beroperasi karena force majeure atau bukan karena kelalaian. Maka, Dewan Kawasan menyampaikan pertimbangan perpanjangan waktu kepada Dewan Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 100

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3). 101 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 37. 102 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 38.

tentang tentang tentang


berakhirnya jangka waktu perpanjangan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada hasil konsultasi dengan instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, dan para ahli sesuai dibidangnya.103 Kemudian, Dewan Nasional melakukan evaluasi terhadap kelayakan dioperasikannya Kawasan Ekonomi Khusus atas pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Kawasan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Berdasarkan hasil evaluasi, maka Dewan Nasional dapat:104 a. Memberikan perpanjangan waktu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus; atau b. Menyampaikan usulan pencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pencabutan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK. Untuk perpanjangan waktu yang dimaksud diatas, diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Apabila evaluasi telah dilakukan, maka Kawasan Ekonomi Khusus belum juga dapat beroperasi, Dewan Nasional mengajukan usulan pencabutan penetapan KEK kepada Presiden disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pencabutan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK.105

103

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 39. 104 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 40. 105 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab IV, Pasal 41.


4. Pengelolaan kawasan ekonomi khusus Dengan tumbuh dan berkembangnya suatu KEK di suatu daerah, akan selalu dikuti oleh pertumbuhan perekonomian di daerah sekitarnya, sehingga sektor perekonomian lainnya akan ikut bergerak dan bergairah. Harus diakui bahwa ada potential loss dari ditetapkannya KEK di suatu wilayah, berupa hilangnya penerimaan pajak-pajak sebagai berikut: a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); b. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM); c. Bea Masuk (BM) atas barang konsumsi dan Barang Mewah. Namun demikian, potensi perolehan (potential again) dari ditetapkannya KEK pada satu wilayah jauh melebihi yang potensi kehilangan (potential lost), berupa: 106 a. Peningkatan pendapatan masyarakat; b. Pajak (terutama PPh); c. Pajak Langsung; d. Pajak Tidak Langsung; e. Lapangan Kerja. Dalam hal ini, pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan oleh Administrator dan Badan Usaha Pengelola. a. Administrator Untuk pembentukan administrator dibentuk oleh Dewan Kawasan, dimana administrator ini mempunyai tugas sebagai berikut: 107 106

Nada Faza Soraya, Op-Cit, hlm. 84.


1) Memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha untuk mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK. 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha pengelola KEK. 3) Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan. Untuk pelaksanaan pemberian izin dilakukan melalui PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanam modal.108 Pelayan Terpadu Satu Pintu di Kawasan Ekonomi Khusus atau yang disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan fasilitas, dan kemudahan yang mendapat pendelegasian wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas dan kemudahan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.109 Peraturan mengenai PTSP adalah Peraturan Presiden Nomor

27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah110 “meningkatkan kualitas layanan publik dan 107

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab V, Pasal 43 ayat (3). 108 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab V, Pasal 43 ayat (3). 109 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab I, Pasal 1. 110 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bab I, Pasal 2.

Tahun

2011

tentang

Tahun

2011

tentang

Tahun

2011

tentang

24 Tahun 2006 tentang


memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik”, dan agar pusat dan daerah bisa memberikan pelayanan kepada investor dengan cepat, sehingga rentang waktu untuk mengurus perizinan tidak lama dan berbelit-belit.111 Selain itu, tujuan dari PTST di bidang penanam modal adalah untuk membantu penanam modal dalam memproleh fasilitas fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara

mempercepat,

menyederhanakan

biaya

pengurusan

perizinan

dan

nonperizinan. Kemudian, yang menjadi ruang lingkup PTSP adalah:112 1) Pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal termasuk penanam modal dengan sekema kerjasama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal; 2) Pelayanan noperizinan penanaman modal termasuk penanaman modal dengan skema kerjasama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal, insentif kemudahan lainnya dan informasi mengenai penanaman modal; 3) Pelayanan pengadaan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP di bidang penanam modal; 111

Budiman Ginting, “Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia”, (Medan: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 20 September 2008), hlm. 27. 112 Republik Indonesia, Peraturan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanam Modal, Pasal 3.


4) Pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantun atau fasilitasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal. Kemudian, penyelenggaran PTSP di bidang penanam modal yang berada di daerah termasuk salah satunya adalah KEK.113 Sehingga, Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, di dalam Kawasan Ekonomi Khusus diselenggarakan oleh administrator, dimana dalam menyelenggarakan PTSP di Kawasan Ekonomi Khusus administrator mendapat Pendelegasian wewenang dari menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas, dan kemudahan; dan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota yang berwenang mengeluarkan perizinan, fasilitas, dan kemudahan KEK dapat menunjuk

Penghubung

dengan

Administrator.

Kemudian,

pendelegasian

wewenang ditetapkan melalui Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota. Dimana, administrator memberikan rekomendasi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota untuk mendapatkan perizinan, fasilitas, dan kemudahan yang berdasarkan Undang-undang tidak didelegasikan. Penunjukan Penghubung tersebut ditetapkan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota.114

113

Republik Indonesia, Peraturan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanam Modal, Pasal 2. 114 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab V, Pasal 44.


Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota yang memiliki kewenangan perizinan, fasilitas, dan kemudahan menetapkann

jenis-jenis

perizinan,

fasilitas,

dan

kemudahan

untuk

menyelenggarakan PTSP di KEK. Tata cara perizinan, fasilitas, dan kemudahan untuk setiap jenis diatur oleh menteri/lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota yang memiliki kewenangan tersebut dalam bentuk petunjuk teknis yang meliputi: 1) Persyaratan teknis dan nonteknis; 2) Tahapan memproleh perizinan, fasilitas, dan kemudahan; dan 3) Mekanisme pengawasan dan sanksi. Tata

cara

perizinan,

fasilitas,

dan

kemudahan

mengutamakan

penyederhanaan tanpa mengurangi faktor keselamatan, kemanan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dan kegiatan penanam modal, mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang. Dalam menetapkan jenis dan tata cara perizinan, fasilitas, dan kemudahan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, atau bupati/walikota berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.115 Pelaksanaan dan pembinaan PTSP di Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanam modal.116 b. Badan usaha pengelola kawasan ekonomi khusus 115

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab V, Pasal 45. 116 Penanam Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wialyah Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab I, Pasal 1 angka 1.


Badan Usaha pengelola KEK bertugas menyelenggarakan kegiatan usaha KEK, hal ini diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang untuk menyelenggarakan KEK, terdiri dari 5 (lima) bentuk dimana terdiri dari Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi, Badan Usaha Swasta, dan Badan Usaha patungan antara swasta dan/atau koperasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.117 Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 yang dulunya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus kini telah diubah. Dimana, perubahan Pasal tersebut sekarang terdapat dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. 5. Evaluasi pengelolaan kawasan ekonomi khusus Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 mengatur tentang evaluasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 53. Namun, pada Pasal 52 dan Pasal 53 diubah, disisipkan dan ditambah sehingga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012. Pasal 50 menyebutkan sebagai berikut:118 (1) Berdasarkan laporan dari Administrator sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf c, Dewan Kawasan melakukan evaluasi pengelolaan KEK. 117

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab V, Pasal 47. 118 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab VI, Pasal 50.


(2) Hasil evaluaasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: a. Administrator; dan b. Dewan Nasional. Pasal 50 diatas, berkaitan dengan administrator yang menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan. Kemudian, berdasarkan laporan dari administrataor tersebut, Dewan Kawasan melakukan evaluasi dalam hal pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada administrator dan Dewan Nasional. Pasal 51 menyebutkan sebagai berikut: 119 “Administrator mengunakan hasil evaluasi Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 untuk melakukan pengendalian operasionalilasi KEK”. Setelah hasil evaluasi tersebut disampaikan, administrator menggunakan hasil evaluasi Dewan Kawasan untuk melakukan pengendalian operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus. Ketentuan Pasal 52 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat menjadi ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:120 (1) Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dewan Nasional melakukan penilaian terhadap operasionalisasi KEK. (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasional dapat: a. Memberikan arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan kinerja operasionalisasi KEK; 119

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab VI, Pasal 51. 120 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab VI, Pasal 52.


b. Melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau c. Memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK berupa : 1. Pemutusan perjanjian pengelolaan KEK dalam hal Badan Usaha pengelola ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (3); 2. Perbaikan manajemen operasional KEK dalam hak Badan Usaha pengelola merupakan Badan Usaha pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) atau Badan Usaha yang melakukan kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 34A ayat (2), dan Pasal 34B ayat (2); atau 3. Pengusulan pencabutan penetapan KEK. (3) Rekomendasi pemutusan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola : a. Tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; b. Dinyatakan pailit; c. Melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan; dan/atau d. Mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha pengelola KEK. (3a)Rekomendasi perbaikan manajemen operasional KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola : a. Tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; dan/atau b. Melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan. 4. Rekomendasi pencabutan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Presiden apabila dalam pengoperasian KEK : a. Tidak dilakukan perbaikan kinerja setelah dilakukan langkahlangkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (3a); b. Terjadi dampak negatif skala luas terdapat lingkungan disekitarnya; c. Menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya; dan/atau d. Terjadi pelanggaran hukum di KEK. Penjabaran mengenai pasal diatas yaitu, tentang hasil evaluasi Dewan Kawasan yang disampaikan kepada Dewan Nasional, lalu Dewan Nasional melakukan penilaian terhadap operasionalisasi KEK. Dimana, penilaian yang dilakukan oleh Dewan Nasional tersebut dapat berupa ; Pertama, memberikan


arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan kinerja operasionalisasi Kawasan

Ekonomi

Khusus.

Kedua,

melakukan

pemantauan

terhadap

operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus. Ketiga, memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK yang berupa pemutusan perjanjian pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus, perbaikan manajemen operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus dan yang terakhir adalah pengusulan pencabutan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:121 (1) Apabila status Badan Usaha pengelola dicabut, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan proses penetapan Badan Usaha pengelola yang baru dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan Badan Usaha pengelola. (2) Selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK sementara dilakukan oleh pemerintah provinsi/lembaga pemerintah non kementerian sampai dengan penetapan Badan Usaha pengelola yang baru. (3) Dalam hal status Badan Usaha pengelola dicabut, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan proses pentetapan Badan Usaha pengelola yang baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (4) Selama belum ditetapkannya Badan Usaha pengelola yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan KEK dilakukan oleh Administrator. Penjabaran Pasal 53 ayat (3) yaitu, apabila telah dicabutnya status badan usaha pengelola oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau kementerian/lembaga pemerintah non kementerian maka harus melakukan proses 121

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Bab VI, Pasal 53.


penetapan badan usaha pengelola yang baru dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan badan usaha pengelola tersebut. Selanjutnya selama menunggu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, pengelolaan Kawasan

Ekonomi

Khusus

sementara

dilakukan

oleh

pemerintah

provinsi/lembaga pemerintah non kementerian sampai dengan penetapan badan usaha pengelola yang baru. Kemudian, untuk stuatus badan usaha pengelola yang telah dicabut itu, maka pemerintah melakukan proses penetapan badan usaha pengelola yang baru sesuai dengan ketentuan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Namun, apabila belum ditetapkan badan usaha pengelola yang baru maka pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan oleh administrator.


BAB II PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Recommend Documents