PEDOMAN. Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan. Page ii

PEDOMAN

Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page ii

PEDOMAN KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya buku review pedoman pembentukan forum komunikasi jejaringan pemagangan (FKJP) ini dapat kami selesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Peran serta masyarakat dan

dunia

usaha/industri

dalam

meningkatkan

penyelenggaraan program pemagangan dalam negeri diperusahaan

sangat

kita

butuhkan

sehingga

memerlukan penguatan strategis yang salah satunya dibentuk wadah/forum komunikasi jejaring bagi para pemangku kepentingan. Salah satu tugas dan fungsi Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) yang dibentuk pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai penyeimbang kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemagangan khususnya pemagangan dalam negeri di perusahaan. Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page ii

PEDOMAN Direktorat Bina Pemagangan Ditjen Binalattas Kemenakertrans RI selaku regulator dalam pelaksanaan pemagangan memandang perlu melakukan review buku pedoman pembentukan forum komunikasi jejaring pemagangan (FKJP) sesuai kebutuhan dunia industri yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga pada saat forum yang akan di bentuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan dapat melakukan koordinasi sesuai dengan wilayah kerja masing-masing baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga forum komunikasi jejaring pemagangan (FKJP) mampu berperan aktif dalam menyelesaikan berkaitan

permasalahan-permasalahan

dengan

penyelenggaraan

yang program

pemagangan di perusahaan (dunia industri).


Page iii

PEDOMAN Demikian pedoman FKJP ini dibuat dan tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan dan pengetahuan kami. Kritik dan saran yang membangun dalam pembuatan Buku Pedoman ini diberikan kesempatan yang seluas luasnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jakarta, 10 Juli 2015 DIREKTUR BINA PEMAGANGAN

Draf : Kasubdit PJP, ..... Kasi PJP, ..... Drs. Bagus Marijanto, MA NIP 19590620 198612 1 001


Page iv

PEDOMAN DAFTAR ISI Halaman PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN Kata Pengantar ....................................................... Daftar isi ................................................................. BAB I Pendahuluan a) Latar Belakang .................................................. b) Dasar Hukum .................................................... c) Tujuan dan Sasaran .......................................... d) Ruang lingkup ................................................... e) Pengertian ........................................................ BAB II Organisasi a) Kelembagaan .................................................... b) Tugas dan Wewenang Serta Fungsi .................. c) Mekanisme / Tata Kerja ................................... BAB III Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan a) Konsep dan Evaluasi Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan ......... b) Keanggotaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan ................................................... c) Persyaratan Jabatan Kepengurusan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan .................... d) Pengangkatan dan Pemberhentian .................. e) Pengukuhan Forum Komunikasi Jejaring Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

ii v 1 3 4 6 6 10 10 13

16 18 20 21 Page v

PEDOMAN Pemagangan ..................................................... f) Kode Etik Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan ………………………………………………… BAB IV Program Kerja ............................................ BAB V Pengendalian a) Pembinaan ........................................................ b) Monitoring dan Evaluasi ................................... c) Pelaporan .......................................................... Lampiran


22 23 24 27 29 30

Page vi

PEDOMAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam amanat pasal 21 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan, hal tersebut merupakan salah satu konsep peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pemagangan di perusahaan. Implementasi amanat pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diatur secara lebih detail dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi nomor 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, seperti yang tertuang dalam pasal 20 dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan program pemagangan perusahaan dapat berkoordinasi dengan jejaring pemagangan. Wujud jejaring pemagangan sebagaimana ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi nomor 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri adalah dengan membentuk Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP). Dalam rangka Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 1

PEDOMAN meningkatkan pola pengembangan Jejaring Pemagangan di seluruh Propinsi/Kab/Kota. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah menyusun nomenklatur struktur organisasi berdasarkan permenaker RI Nomor : 13 tahun 2015 bidang pengembangan jejaring pemagangan pada tingkat eseloning III yang memiliki dua esseloning IV antara lain Seksi pengembangan jejaring pemagangan dalam negeri dan Seksi pengembangan jejaring pemagangan luar negeri. Jejaring pemagangan sebagai salah satu komponen penting penyelenggaraan pemagangan harus dibentuk secara proposional dengan beranggotakan unsur-unsur pemerintah, perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan asosiasi profesi sehingga mampu melakukan identifikasi melaksanakan program pemagangan dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan program pemagangan. Disamping mampu melakukan identifikasi dan evaluasi terkait tentang penyelenggaraan pemagangan, Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran tentang konsep pemagangan kedepan terutama sebagai penyeimbang dan Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 2

PEDOMAN pengawasan penyelenggaraan pemagangan di perusahaan baik penyelenggaraan pemagangan yang dilaksanakan melalui APBN, APBD maupun Mandiri. Dengan demikian, Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan mempunyai program terukur, terarah, konkret, kreatif dan efektif. Diharapkan seluruh anggota Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan dapat malakukan kerjasama secara terpadu dan saling memberikan informasi berkaitan kebutuhan kompetensi diperusahaan. Target pembentukan forum komunikasi jejaring pemagangan dilakukan diseluruh wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Guna mencapai target tersebut Direktorat Bina Pemagangan membuat pedoman pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan, dimana pedoman ini ditujukan kepada wilayah-wilayah yang ingin membentuk forum komunikasi jejaring pemagangan secara mandiri B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 3

PEDOMAN 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4637), 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737) 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor PER. 22/ MEN/IX/2009, tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor PER.12/MEN/VIII/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Depnakertrans, C. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran dibentuknya Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan adalah sebagai berikut : Tujuan pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemagangan Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 4

PEDOMAN 2. Meningkatkan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan lembaga pelatihan kerja 3. Memperkuat peran serta dan tanggung jawab pengusaha dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Sasaran pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Obyek Sasaran program kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota, yaitu mencakup : 1. Informasi kelembagaan penyelenggara program pemagangan. 2. Dukungan sumber daya manusia penyelenggara program pemagangan. 3. Identifikasi kebutuhan pemagangan di perusahaan. 4. Mendorong perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan untuk ikut berperan serta kedalam keanggotaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan. 5. Koordinasi, informasi, komunikasi dan inovasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah tentang penyelenggaraan program pemagangan. 6. Terlaksananya program pemagangan di perusahaan di daerah. Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 5

PEDOMAN 7. Sosialisasi dan penyuluhan penyelenggaraan program pemagangan di daerah. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan adalah organisasi yang bersedia melaksanakan kegiatan pemagangan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Dimana forum komunikasi jejaring pemagangan yang terbentuk tidak berafiliasi dengan politik, agama, sara dan sektor maupun kepentingan pribadi. FKJP dimaksud berada di propinsi, kabupaten/kota, sedangkan untuk FKJP nasional akan diatur lebih lanjut. E. Pengertian 1. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK, adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.


Page 6

PEDOMAN 2. Perusahaan / Industri, adalah : a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, b. Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3. Tenaga Kerja, adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 4. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) adalah suatu wadah yang beranggotakan unsurunsur pemerintah, perusahaan, LPK, asosiasi profesi, dan asoisasi LPK. 5. Pemagangan, adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja / buruh yang lebih berpengalaman, Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 7

PEDOMAN

6.

7.

8.

9.

dalam proses produksi barang dan / atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Perjanjian Pemagangan, adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggara Pemagangan adalah perjanjian antara lembaga pelatihan kerja dengan perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat teknis pelaksanaan penyelenggaraan program pemagangan. Program Pemagangan, adalah rancangan yang berisi nama program, kode program, jenjang program, tujuan, unit kompetensi yang ditempuh / atau mata latihan, lama pelatihan, persyaratan peserta magang, prospek jabatan / pekerjaan, kurikulum, silabus, daftar peralatan dan bahan yang disepakati bersama antara lembaga pelatihan kerja dengan perusahaan / industri. Off The Job Training, adalah pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan bukan pada tempat kerja yang sebenarnya, melainkan di lembaga


Page 8

PEDOMAN pelatihan kerja yang kegiatannya lebih banyak melalui simulasi. 10.Workshop Laboratory, adalah kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu magang di industri yang mengambil waktu minggu terakhir atau hari lain yang disepakati untuk membahas kendala, permasalahan / kesulitan yang dijumpai dan diambil solusinya selama peserta magang di perusahaan /industri.


Page 9

PEDOMAN BAB II ORGANISASI A. Kelembagaan Kelembagaan dari forum komunikasi jejaring pemagangan terdiri atas 1. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Propinsi berkedudukan di tingkat propinsi 2. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota 3. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Gabungan dari beberapa kabupaten/kota B. Tugas dan wewenang serta fungsi dari Forum Komunikasi Jejaring Pemagagan 1. Tugas dan wewenang Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Propinsi, antara lain: a. Melakukan adopsi dan adaptasi hasil identifikasi kebutuhan pemagangan di perusahaan tingkat propinsi b. Membuat data base informasi tentang penyelenggaraan program pemagangan di perusahaan di wilayah propinsi c. Memberikan informasi peluang pemagangan di perusahaan ditingkat propinsi


Page 10

PEDOMAN d. Memberikan informasi dan bimbingan mutu penyelenggaraan program pemagangan tingkat propinsi e. Melakukan kerjasama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan sektor dibidang penyelenggaraan pemagangan di perusahaan tingkat propinsi f. Melakukan kerja sama dengan LSP untuk pelaksanaan uji kompetensi lulusan program pemagangan di tingkat propinsi g. Melakukan sosialisasi dan motivasi kepada sektor dan masyarakat tentang pentingnya program pemagangan tingkat propinsi h. Membuat laporan program kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan di tahun berjalan dan yang akan datang pada saat rakor/paripurna yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pemagangan pada tiap tahun berjalan 2. Tugas dan wewenang Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Kabupaten / Kota. a. Melakukan adopsi dan adaptasi hasil identifikasi kebutuhan pemagangan di perusahaan tingkat kabupaten/kota


Page 11

PEDOMAN b. Membuat data base informasi tentang penyelenggaraan program pemagangan di perusahaan di wilayah kabupaten/kota c. Memberikan informasi peluang pemagangan di perusahaan ditingkat kabupaten/kota d. Memberikan informasi dan bimbingan mutu penyelenggaraan program pemagangan tingkat kabupaten/kota e. Melakukan kerjasama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan sektor dibidang penyelenggaraan pemagangan di perusahaan tingkat kabupaten/kota f. Melakukan kerja sama dengan LSP untuk pelaksanaan uji kompetensi lulusan program pemagangan di tingkat kabupaten/kota g. Melakukan sosialisasi dan motivasi kepada sektor dan masyarakat tentang pentingnya program pemagangan tingkat kabupaten/kota h. Membuat presentasi program kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan di tahun berjalan dan yang akan datang pada saat rakor/paripurna yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pemagangan sesuai dengan pelaporan priodik yang disampaikan


Page 12

PEDOMAN 3. Fungsi Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Propinsi/Kabupaten/Kota, mempunyai beberapa fungsi dalam melayani masyarakat, sebagai berikut : a. Memberikan informasi tentang program pemagangan sebagai alternatif pilihan yang tepat untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja diperusahaan di daerah. b. Mengembangkan kapasitas lembaga penyelenggara program pemagangan dan memberikan informasi yang benar tentang program pemagangan di perusahaan. c. Memberdayakan penyelenggara pemagangan melalui penyuluhan terhadap peluang-peluang pemagangan di perusahaan di daerah. d. Melakukan rapat internal dengan anggota Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan yang akan menyelenggarakan pemagangan secara kontinyu dari mulai proses perekrutan sampai akhir pelaksanaan pemagangan di perusahaan C. Mekanisme/tata Kerja Tata Kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan terdiri atas : Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 13

PEDOMAN 1. Hubungan Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan dengan Pelindung dan Pembina a. Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan melaksanakan tugas sesuai arahan serta kebijakan pelindung dan pembina b. Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan berkewajiban memberikan laporan secara periodik kepada pelindung dan pembina. 2. Hubungan Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan dengan Penyelenggara Program Pemagangan a. Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan melakukan kordinasi dengan penyelenggara program pemagangan b. Dalam hal anggota Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan menjadi penyelenggara pemagangan dilakukan tahapan koordinasi/rapat pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan yang dihadiri oleh dinas ketenagakerjaan terkait c. Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan menyampaikan isyarat berupa informasi yang bermanfaat untuk penyelenggara program pemagangan. Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 14

PEDOMAN d. Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan bersama dengan penyelenggara program pemagangan melakukan pengendalian atau pemantauan pelaksanaan pemagangan. e. Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan bersama dengan penyelenggara program pemagangan memberikan fasilitasi penempatan dan kewirausahaan bagi lulusan pemagangan.


Page 15

PEDOMAN BAB III PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI JEJARING PEMAGANGAN A. Konsep Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan 1. Konsep Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Konsep pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan merupakan unit organisasi non struktural yang independen, berkedudukan di Propinsi/Kabupaten/Kota yang beranggotakan unsur-unsur pemerintah, perusahaan, LPK, asosiasi profesi, asosiasi LPK yang mewakili lembaga (ex officio) yang berfungsi untuk memfasilitasi, menghimpun dan memberikan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan program pemagangan serta memberikan konstribusi pemikiran konsep pemagangan kedepan terutama sebagai penyeimbang dan pengawasan penyelenggaraan pemagangan di perusahaan baik penyelenggaraan pemagangan yang dilaksanakan melalui APBN, APBD maupun Mandiri, yang pada akhirnya jejaring pemagangan mempunyai program terukur, terarah, konkret dan efektif. Forum Komunikasi Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 16

PEDOMAN Jejaring Pemagangan perlu memiliki tata kerja organisasi (statuta) yang meliputi wewenang, tugas dan fungsi serta tanggung jawab. Mengacu pada tata kerja organisasi tersebut di atas, forum dalam melakukan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan program pemagangan di daerahnya. 2. Susunan kepengurusan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan antara lain a. Pelindung b. Pembina c. Kordinator dan wakil koordinator Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (propinsi, kabupaten/kota maupun gabungan dipilih dari perusahaan), merangkap anggota d. Sekretaris dan wakil sekretaris merangkap anggota e. Bendahara dan wakil bendahara merangkap anggota f. Komisi-komisi (disesuaikan dengan potensi yang ada di propinsi, kabupaten/kota, maupun gabungan) g. dan lainnya apabila dibutuhkan


Page 17

PEDOMAN 3. Evaluasi Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Evaluasi pembentukan forum komunikasi jejaring pemagangan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar manfaat dari forum komunikasi jejaring pemagangan yang telah terbentuk. B. Keanggotaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan 1. Unsur keanggotaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan, terdiri atas : a. Unsur pemerintah. b. Unsur asosiasi industri. c. Unsur asosiasi pengusaha. d. Unsur asosiasi profesi. e. Unsur asosiasi LPK. 2. Komposisi keanggotaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan: a. 25% unsur pemerintah b. 75% unsur swasta/masyarakat. 3. Jumlah keanggotaan pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan; a. Keanggotaan pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Propinsi, sekurangkurangnya berjumlah 12 orang atau lebih


Page 18

PEDOMAN b. Keanggotaan pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Kabupaten/ Kota, sekurang-kurangnya berjumlah 12 orang atau lebih, dan dapat berasal dari berbagai Kabupaten/Kota untuk digabung menjadi satu Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan. c. Pengurus yang berasal dari unsur pemerintah adalah keterwakilan (ex officio) dari bidang pelatihan dan pendidikan yang sekurangkurangnya menduduki jabatan minimal eselon III. d. Pengurus yang berasal dari perusahaan adalah keterwakilan (ex officio) dari berbagai sektor (misalnya sektor perhotelan, industri kimia, industri manufakturing, industri tekstil, pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain-lain) yang sekurang-kurangnya menduduki jabatan Manajer pengembangan SDM. 4. Masa bhakti kepengurusan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan; a. Masa bhakti pertama 2 (dua) tahun atau lebih b. Masa bhakti berikutnya dapat dipilih kembali sampai kedua kalinya.


Page 19

PEDOMAN C. Persyaratan Jabatan Kepengurusan FKJP 1. Pembina merangkap anggota dijabat oleh Gubernur/Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 2. Pelindung merangkap anggota dijabat oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk 3. Koordinator dan wakil koordinator merangkap anggota dijabat oleh keterwakilan dari perusahaan minimal setingkat direktur SDM / Manager SDM 4. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh keterwakilan dari pemerintah sekurang-kurangnya menduduki jabatan kepala bidang (esseloning III) yang membidangi pendidikan/pelatihan dengan wakil sekretaris merangkap anggota bisa ditunjuk dari keterwakilan swasta. 5. Bendahara merangkap anggota dijabat oleh keterwakilan dari pemerintah sekurang-kurangnya menduduki jabatan kepala Sub Bidang (esseloning IV) yang membidangi pendidikan/pelatihan dengan wakil bendahara merangkap anggota bisa ditunjuk dari keterwakilan swasta. 6. Ketua dan wakil ketua Komisi merangkap anggota berasal dari keterwakilan asosiasi industri, asosiasi profesi dan lembaga pelatihan kerja sekurangkurangnya menduduki jabatan setingkat Direktur Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 20

PEDOMAN SDM / Manager dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kompetensi yang dimiliki 7. Tidak merangkap jabatan kepengurusan Forum Komunikasi Jejaringan Pemagangan baik pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota 8. Mempunyai komitmen dan waktu untuk pengembangan sumber daya manusia 9. Kepengurusan bersifat horizontal tanpa alur komando dengan azaz kebersamaan dan musyawarah mufakat D. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan dengan: 1. Surat keputusan Gubernur untuk pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan tingkat Propinsi atau SKPD setingkat Gubernur atau pejabat yang ditunjuk 2. Surat keputusan Bupati/Walikota untuk pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan tingkat kabupaten/kota atau SKPD setingkat Bupati/Walikota atau pejabat yang ditujuk. 3. Pemberhentian dari pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Propinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilakukan atas permintaan sendiri, dan/atau karena sakit sehingga tidak bisa menjalankan Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 21

PEDOMAN tugas, dan/atau karena meninggal dunia , dan/atau habis masa bhaktinya. E. Pengukuhan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Pelantikan pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan adalah sebagai berikut : 1. Pelantikan atau pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Propinsi oleh Gubernur / atau yang mewakilinya disaksikan oleh pejabat dari Direktorat Bina Pemagangan Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan atau pejabat Dinas Ketenagakerjaan Propinsi. 2. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan kabupaten / kota oleh Bupati / Walikota/ atau yang mewakilinya disaksikan oleh pejabat dari Direktorat Bina Pemagangan Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan atau pejabat Dinas Ketenagakerjaan Propinsi / Kabupaten / Kota dan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Propinsi. Pengukuhan dari setiap Forum Komunikasi Jejaring Pemagagan yang terbentuk di wilayah propinsi ditandatangani oleh Gubernur atau Sekda atau Pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pada tingkat Kabupaten / Kota ditandatangani oleh Bupati / walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 22

PEDOMAN F. Kode Etik Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan 1. Kode etik bagi pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan dibuat dalam rangka menjaga kredibilitas dan kapabilitas , komitmen independensi Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab. 2. Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan lembaganya. 3. Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan tidak bertindak atas nama organisasi politik. 4. Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan tidak bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas. 5. Pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan berkomitmen untuk mengembangkan SDM melalui penyelenggaraan program pemagangan.


Page 23

PEDOMAN BAB IV PROGRAM KERJA 1.

Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan yang telah terbentuk diharuskan memiliki program kerja agar tugas dan fungsi dari forum dapat berjalan dengan baik. dimana program kerja sebagaimana dimaksud memenuhi tiga komponen antara lain : a. Program kerja jangka pendek b. Program kerja jangka menengah c. Program kerja jangka panjang Dalam membuat program kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan memiliki konsep berbeda beda tergantung pada tingkat FKJP yang terbentuk : A. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Propinsi 1. Menentukan potensi unggulan yang dimiliki pada suatu propinsi. 2. Membuat rencana kerja pada awal tahun dan di evaluasi pada akhir tahun 3. Membuat rencana kebutuhan pemagangan di perusahaan untuk tahun yang akan datang dengan metode Training Need Analysis / (TNA), atau menganalisis


Page 24

PEDOMAN kebutuhan training tingkat propinsi meliputi : a. Peluang dan potensi pemagangan di daerah b. Informasi jumlah perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan di daerah c. Informasi jumlah peserta yang mengikuti program pemagangan d. Informasi jumlah lulusan peserta pemagangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari perusahaan e. Informasi jumlah lulusan pemagangan yang terserap dan berwirausaha f. Permasalahan dan solusi yang dihadapi organisasi Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan g. Sumber pendanaan operasional Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan h. Saran dan rekomendasi tentang penyelenggaraan program pemagangan B. Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Kab./Kota 1. Menentukan potensi unggulan yang dimiliki pada suatu Kabupaten/Kota.


Page 25

PEDOMAN 2. Membuat rencana kerja pada awal tahun dan selalu di evaluasi di akhir tahun 4. Membuat rencana kebutuhan pemagangan di perusahaan untuk tahun yang akan datang dengan metode Training Need Analysis (TNA) atau menganalisis kebutuhan training tingkat kabupaten/kota meliputi : a. Peluang dan potensi pemagangan di daerah b. Informasi jumlah perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan di daerah c. Informasi jumlah peserta yang mengikuti program pemagangan d. Informasi jumlah lulusan peserta pemagangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari perusahaan e. Informasi jumlah lulusan pemagangan yang terserap dan berwirausaha f. Permasalahan dan solusi yang dihadapi organisasi Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan g. Sumber pendanaan operasional Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan h. Saran dan rekomendasi tentang penyelenggaraan program pemagangan Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 26

PEDOMAN BAB V PENGENDALIAN A. Pembinaan Pembinaan terhadap Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan propinsi dan kabupaten / kota dimaksudkan untuk menjaga agar Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembinaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan dilakukan oleh instansi pembina dibidang ketenagakerjaan dan teknis/sektor terkait dalam rangka memberikan informasi, fasilitasi yang optimal terhadap penyelenggaraan program pemagangan yang dilakukan di daerah tersebut sehingga mencapai hasil yang efektif dan efisien. Sebagai wadah organisasi non struktural Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan perlu diberikan penguatan manajemen pengelolaan dalam bentuk pembinaan/pemberdayaan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Pemagangan Ditjen Binalattas, sehingga forum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di samping itu pembinaan/pemberdayaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan juga diharapkan mampu memberikan kontribusi kebijakan secara langsung kepada pemerintah pusat dalam hal ini Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 27

PEDOMAN Direktorat Bina Pemagangan Ditjen Binalattas untuk membuat strategi dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pemagangan ke depan dan dapat menyelesaikan secara bersamasama permasalahan yang berkaitan dengan pemagangan. Materi pembinaan/pemberdayaan kepada Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan di propinsi/kabupaten/kota yang telah terbentuk antara lain meliputi: 1. Manajemen organisasi Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan. 2. Sistem administrasi dan teknis pengelolaan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan. 3. Pengembangan sumber daya manusia pengelola Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan. 4. Penyusunan dan pengembangan program kerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan. 5. Evaluasi kinerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan. 6. Teknik dan metode komunikasi dan informasi program pemagangan. 7. Sistem pengelolaan penyelenggaraan program pemagangan. 8. Sistem administrasi penyelenggaraan program pemagangan. Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Page 28

PEDOMAN 9. Sistem penilaian program pemagangan. 10. Pengembangan program dan penanganan purna magang. B. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi kinerja Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Propinsi/Kabupaten/Kota dilakukan oleh instansi pengarah / pembina di lapangan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud untuk : 1. Mengetahui perkembangan dan kemajuan kegiatan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan apakah sudah terlaksana sesuai dengan tujuan pembentukan, telah sinergi, dan relevan dengan kebijakan norma, kriteria, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemagangan serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan. 3. Mendapatkan masukan, saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan program pemagangan yang akan datang. 4. Mengetahui kinerja pengurus Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan pada periode tertentu,


Page 29

PEDOMAN apakah masih berjalan, sesuai tupoksi Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan. C. Pelaporan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan Propinsi/Kabupaten/Kota wajib melaporkan kegiatannya secara periodik setiap 6 (enam) bulan sebagaimana form terlampir dan rekapitulasi laporan akhir selama 1 (satu) tahun pelaksanaan kegiatan kepada : a. Menteri Ketenagakerjaan c/q Direktur Bina Pemagangan Ditjen Binalattas b. Gubernur c/q Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan propinsi c. Bupati/ Walikota c/q Kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota d. Instansi pembina teknis sektor masing-masing propinsi dan kabupaten/kota


Page 30

PEDOMAN


Page 31

PEDOMAN


Page 32

PEDOMAN


Page 33

PEDOMAN


Page 1

PEDOMAN. Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan. Page ii

Recommend Documents