WORKSHOP PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLA 2011 TPA REGIONAL BIMA
NYM NGURAH ADISANJAYA, M.Si
DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN ................................................................................
1
1.1. Latar Belakang ..............................................................................
1
1.2. Tujuan dan Sasaran .......................................................................
2
1.3. Peserta Workshop ..........................................................................
3
BAB II MATERI WORKSHOP .......................................................................
4
2.1. Perencanaan Workshop .................................................................
4
2.2. Pelaksanaan Workshop..................................................................
5
2.2.1. Pembukaan Workshop .............................................................
5
2.2.2. Sambutan Satuan Kerja (Satker) PLP Provinsi NTB ..............
6
2.2.3. Paparan Dinas Kebersihan Kota Mataram ..............................
7
2.2.4. Aspirasi, Masukan dan Saran dari DPRD Kabupaten Bima ...
8
2.2.5. Paparan Dinas Kebersihan Kota Bima ....................................
9
2.2.6. Paparan Dinas PU Kota Bima .................................................
10
2.2.7. Paparan Dinas PU Kabupaten Bima .......................................
10
2.2.8. Paparan Konsultan Bidang Kelembagaan ..............................
11
2.2.9. Paparan Konsultan Bidang Teknik Kelembagaan .................
12
2.2.10. Penutupan Workshop ............................................................
12
BAB III PENUTUP .........................................................................................
13
3.1. Kesimpulan Workshop ..................................................................
13
LAMPIRAN
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Permasalahan pengelolaan sampah di TPA bukan lagi sekedar masalah kebersihan dan lingkungan semata, melainkan dapat menjadi masalah yang juga dapat menimbulakan konflik sosial jika tidak ditanganai dengan baik. Di beberapa kota di Indonesia seperti Banjarmasin dan Pekanbaru masalah pembangunan TPA dan lembaga pengelolaannya masih menjadi topik hangat dimana memerlukan penanganan yang serius untuk mewujudkan TPA dan lembaga pengelola yang berwawasan lingkungan. Salah satu contoh pengelolaan seperti pembuangan sampah sembarangan yang tidak mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan sehingga dapat ditebak hasil pengelolaannya akan mempengaruhi kualitas lingkungan di wilayah TPA tersebut. Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah bagian ke tiga, Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah b. Memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten atau kota dalam pengelolaan sampah dan d. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten atau antar kotadalam 1 (satu) provinsi. Selain itu, Kementrian Pekerjaan Umum memiliki fungsi memberikan bantuan teknis pengembangan dalam penanganan infrastruktur kota dan desa, untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah, serta untuk mendukung fungsi kementrian Pekerjaan Umum, Direktorat Pengembangan PLP memiliki tugas fungsi melakukan pembinaan teknis kelembagaan PLP sesuai Permen PU No. 286/PRT/M/2005 Selajutnya menurut Permendagri No. 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah maka, Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk Lembaga pengelola sampah
Dari ketiga dasar hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan dasar bahwa perlu dibentuknya kelembagaan pengelola TPA yang berwawasan lingkungan atas kerjasama antar daerah dalam satu provinsi yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola dan bentuk lembaga pengelola TPA Regional Bima Satker PLP melalui BAPPEDA Provinsi NTB menyelenggarakan Workshop dengan pokok bahasan Pembentukan Lembaga Pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Bima.
1.2 Tujuan dan Sasaran Adapun tujuan kegiatan memfasilitasi pembentukan Kelembagaan TPA Regional Bima adalah sebagai berikut : 1. Membangun proses dan komunikasi yang kondusif antara Pemerintah Kabupaten dan atau Kota dengan Pemerintah Provinsi dalam pembentukan kelembagaan TPA Regional Bima. 2. Penjabaran pemisahan fungsi Regulator dengan Operator dalam pembentukan Kelembagaan Pengelola TPA yang difasilitasi Pemerintah Provinsi melalui Satker PLP NTB. 3. Memfasilitasi alternatif pilihan Lembaga pengelola TPA Regional yang di bentuk meliputi : a. Bentuk Institusi b. Struktur Organisasi c. Tata laksana d. Sumber daya manusia (SDM) pengelola 4. Membantu memfasilitasi penguatan dalam aspek legal formal lembaga yang terbentuk dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota. Adapun sasaran produk yang diharapkan dari kegiatan memfasilitasi pembentukan Kelembagaan TPA Regional Bima adalah sebagai berikut : 1. Terbentuknya Tim Teknis atau Pokja dari beberapa SKPD yang akan menindaklanjuti pembentukan Lembaga pengelola TPA Regional Bima 2. Tersedianya gambaran bagan, flowchart, bentuk, struktur organisasi, tata laksana / tata kelola dan TUPOKSI Lembaga Pengelola TPA Regional Bima. 3. Tersedianya penjabaran Jobdesk yang terkait kompetensi dari masing-masing personil atau anggota dari lembaga pengelola TPA Regional Bima 4. Dokumen Surat Keputusan (SK) bersama tentang terbentuknya Tim Kerja atau Pokja
5. Dokumen Surat Keputusan (SK) bersama tentang bentuk, struktur organisasi, tata laksana atau tata kelola dan TUPOKSI Lembaga Pengelola TPA Regional Bima.
1.3 Peserta Workshop Adapun peserta Workshop dihadiri oleh : 1. DPRD Kabupaten Bima 2. Satker PLP NTB 3. Bappeda Provinsi NTB 2
BLHP Provinsi NTB
3
Biro Kerjasama Setda Provinsi NTB
4
Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB
5
Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB
6
Biro Organisasi Setda Provinsi NTB
7
Bappeda Kabupaten Bima
8
Bappeda Kota Bima
9
Dinas PU Kabupaten Bima
10 Dinas PU Kota Bima 11 Dinas Kebersihan Kota Bima 12 Dinas Kebersihan Kota Mataram
BAB II. MATERI WORKSHOP 2.1 Perencanaan Workshop
Gambar 2.1 Flowchart Alur Workshop
Alur Workshop berdasarkan Gambar 2.1 diawali dengan pembukaan yang dipimpin oleh Ketua Bappeda Provinsi NTB dimana dipaparkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam Workshop. Adapun tema dari Workshop ini adalah Pembentukan Lembaga Pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Bima. Setelah pembukaan dilanjutkan dengan pemaparan dari Dinas Kebersihan Kota Mataram tentang TPA Kebun Konggo yaitu mengenai gambaran umum, jumlah SDM, data timbunan sampah, sistem pengelolaan dan program janggka pendek serta jangka panjang. Diharapkan dari pemaparan ini diperoleh data, gambaran, masukan dan saran dari TPA Kebun Konggo untuk pengembangan pembentukan Kelembagaan TPA Regional Bima. Acara dilanjutkan dengan pemaparan komitmen dari masing-masing Kabupaten dan Kota Bima mengenai pembentukan kelembagaan TPA Regional Bima, baik berupa masukan dan saran yang disampaikan langsung oleh Dinas Kebersihan Kota Bima dan Bappeda Kabupaten Bima. Pelaksanaan Workshop dilanjutkan dengan Fokus Group Discussion (FGD) mengenai identifikasi dari beberapa SKPD untuk pembentukan tim teknis, dimana tim ini yang nantinya akan menindaklanjuti pembentukan Kelembagaan TPA Regional Bima dan bekoordinasi dengan dinas terkait. Diharpkan dari Workshop ini diperoleh adanya kesepakatan kerjasama mengenai bentuk badan pengelola serta personil di dalam kelembagaan pengelolaan TPA Regional Bima.
2.2 Pelaksanaan Workshop 2.2.1. Pembukaan Workshop Kegiatan Workshop dilaksanakan pada hari senin tanggal 3 oktober 2011 pada pukul 9.3012.20 wita bertempat di ruang rapat Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Workshop di hadiri oleh Bappeda Provinsi NTB, Satker PLP Provinsi NTB, Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan (BLHP) Provinsi NTB, Biro Kerjasama Setda Provinsi NTB, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB, Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Bappeda Kabupaten Bima, Bappeda Kota Bima, Dinas PU Kabupaten Bima, Dinas PU Kota Bima, Dinas Kebersihan Kota Bima, Dinas Kebersihan Kota Mataram dan Perwakilan DPRD Kabupaten Bima.
Gambar 2.2 Pembukaan Workshop
Workshop dibuka oleh Ir. A. Makchul, MSi selaku perwakilan dari Kepala Bappeda Provinsi NTB yang menjabat sebagai Kabid Perencanaan Tata Ruang dan Prasarana Provinsi NTB, pembukaan diawali dengan sambutan dan penyampaian agenda dari Workshop. Penegasan tujuan Workshop diharapkan untuk menghasilkan kesepakatan atau komitmen bersama mengenai Kelembagaan TPA Regional Bima.
2.2.2. Sambutan Satuan Kerja (Satker) PLP Provinsi NTB
Gambar 2.3 Sambutan dari Kepala Satker PLP Provinsi NTB
Satker PLP Provinsi NTB melalui Mardjoko, MT memberikan sambutan kepada peserta workshop. Adapun isi dari sambutan tersebut menjelaskan secara umum arti penting dibentuknya kelembagaan TPA Regional Bima, dasar hukum pembentukan kelembagaan, data eksisting TPA Bima dan gambaran singkat tujuan pembentukan kelembagaan TPA Regional Bima sehingga diharapkan masing-masing peserta Workshop dapat memiliki gambaran dan pemahaman mengenai TPA Regional Bima. Sambutan ditutup dengan harapan dapat terjalinnya kerjasama atau adanya komitmen antara Kabupaten dan Kota mengenai Lembaga Pengelola TPA Regional Bima.
2.2.3. Paparan Dinas Kebersihan Kota Mataram Setelah penyampaian sambutan dari Satker PLP Provinsi NTB, acara di lanjutkan dengan pemaparan dari Dinas Kebersihan Kota Mataram yang diwakili oleh Pak Taufik. Adapun materi yang disampaikan mengenai data eksisting TPA Kebun Konggo, masalah kelembagaan yang telah berjalan hampir 2 tahun pembahasannya tapi belum diresmikan secara formal. Selain itu dibahas juga lahan kerjasama TPA yang awalnya disepakati 20 ha namun realisasinya masih 8,6 ha, data sarana dan prasarana, pengelolaan sampah di TPA Kebun Konggo, jumlah SDM, perencanaan program unggulan tahun 2011, penambahan jalur pelayanan pengangkutan sampah, konsep 3 R dan data sampah kota mataram. Selain itu disampaikan pula mengenai masukan dan saran mengenai konsep pembentukan kelembagaan di TPA Regional Bima dengan mengacu pada TPA Kebun Konggo.
Gambar 2.4 Pemaparan tentang TPA Kebun Konggo oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram
2.2.4. Aspirasi, Masukan dan Saran dari DPRD Kabupaten Bima Setelah pemaparan mengenai TPA Kebun Konggo dari Dinas Kebersihan Kota Mataram, dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi, masukan dan saran dari DPRD Kabupaten Bima beserta rombongan yang diwakili oleh ketua komisi III Dra. Hj. Mulyati.
Gambar 2.5 Penyampaian aspirasi, masukan dan saran mengenai TPA Bima oleh DPRD Kabupaten Bima
Adapun masukan yang disampaikan ditekankan pada banyaknya kendala pada pelaksanaan penentuan lokasi TPA di Desa Waduwani Kecamatan Woha yang masih mengalami penolakan dari beberapa lapisan masyarakat. Isi pokok dari masukan yang disampaikan adalah : 1.
Mengambil langkah-langkah terobosan untuk penyelesaian masalah penentuan lokasi TPA Bima di Desa Waduwani yang masih ditolak beberapa masyarakat
2.
Agar segera dituntaskan masalah AMDAL pada pendirian TPA di Desa Waduwani kecamatan Woha yang berupa dokumen dan untuk segera ditindaklanjuti.
3.
Sosialisasi mengenai penentuan lokasi TPA Bima terhadap masyarakat, baik wartawan maupun LSM di wilayah tersebut.
4.
Agar DPRD Kabupaten Bima juga dilibatkan dalam penentuan lokasi TPA, sosialisai dari dinas terkait.
5.
Sosialisasi hendaknya berisi penjelasan mengenai dampak (limbah) dari TPA, penjelasan mengenai pengertian TPA bukan sebagai tempat pembuangan akhir tapi sebagai tempat
pemrosesan akhir, akibat hembusan angin dan dampak jangka pendek dan panjang pada lokasi desa sekitar wilayah TPA Desa Waduwani Kecamatan Woha. Selain beberapa poin diatas, perwakilan DPRD Kabupaten Bima yang diwakili Ibu Mulyati juga membahas tentang belum adanya surat dari Dinas PU Kabupaten Bima tentang pendirian TPA, menindaklanjuti apakah memerlukan AMDAL atau cukup dengan dokumen UKL UPL saja. Permasalahan penolakan masyarakat daerah sekitar lokasi TPA yang masih perlu di tindaklanjuti penanganannya.
2.2.5. Paparan Dinas Kebersihan Kota Bima Paparan dari Dinas Kebersihan Kota Bima diwakili oleh Rifai Ahmad, M.Si. selaku Kabid Dinas Kebersihan Kota Bima, dimana pokok bahasan yang disampaikan mengenai data eksisting persampahan di kota Bima, dimana dengan lokasi yang masih terbatas sebesar 7,8 ha dan hanya memiliki 2 alat berat. Selain itu juga di bahas mengenai keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan persampahan di kota Bima, seperti tempat sampah (kontainer) yang mudah bocor atau rusak.
Gambar 2.6 Pemaparan data eksisting dari Dinas Kebersihan Kota Bima
2.2.6. Paparan Dinas PU Kota Bima Pemaparan dari Dinas PU Kota Bima yang diwakili oleh Muh. Rum selaku Kepala Dinas PU Kota Bima menekankan pada perlu adanya dokumentasi AMDAL pada pembangunan TPA Bima sehingga dapat tindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya karena peranan penting Dinas PU dalam bidang teknisnya, selain itu ditekankan juga perbedaan mengenai kualitas SDM kota Bima dengan Mataram sehingga dalam pelaksanaannya masih menemui bebertapa kendala.
Gambar 2.6 Pemaparan data eksisting dari Dinas PU Kota Bima
2.2.7. Paparan Dinas PU Kabupaten Bima
Gambar 2.7 Pemaparan data eksisting dari Dinas PU Kabupaten Bima
Setelah pemaparan yang disampaikan oleh Dinas PU Kota Bima, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Dinas PU Kabupaten Bima yang diwakilkan oleh Zaharudin selaku Kepala Seksi Dinas PU Kabupaten Bima. Adapun pokok bahasan yang disampaikan mengenai kesiapan Dinas PU dalam proses penyiapan secara teknis TPA Bima, peningkatan sarana dan prasarana terutama mengenai masalah pengangkutan, penindaklanjutan mengenai dokumen UKL UPL untuk analisa dampak lingkungan pembangunan TPA di Bima.
2.2.8. Paparan Konsultan Bidang Kelembagaan Adapun pemaparan kelembagaan dari Konsultan Bidang Kelembagaan Ir. Ketut Suarken yang mewakili Satker PLP Provinsi NTB mengenai poin penting pembentukan Kelembagaan secara umum, baik fungsi serta tujuan yang diharapkan dapat menjadi gambaran tentang pentingnya pembentukan lembaga pengelola TPA Regional. Pada akhir paparan Ir. Ketut Suarken juga menekankan kepada peserta workshop bahwa sanitasi merupakan urusan kita bersama.
Gambar 2.8 Pemaparan dari konsultan bidang kelembagaan
2.2.9. Paparan Konsultan Bidang Teknik Kelembagaan Pemaparan dari bidang teknis kelembagaan yang mewakili juga Satker PLP Provinsi NTB disampaikan oleh Isya ashari, MT. Adapun pokok pembahasan mengenai teknis kelembagaan, penindaklanjutan adanya dokumen AMDAL atau UKL UPL dan prosedur membuat dokumen
tersebut. Selain itu dipaparkan tentang pentingnya pembentukan kelembagaan pengelola TPA Regional Bima sesuai dengan Undang-undang Nomer 18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan, pentingnya sosialisasi dengan berbagai pihak terkait mengenai pembangunan TPA Regional Bima dan lembaga pengelolanya agar semua komponen dirangkul untuk memperoleh kesepakatan bersama yang tentunya bermanfaat jika dilakukan dengan niat baik.
Gambar 2.9 Pemaparan dari konsultan bidang Teknik kelembagaan
2.2.10. Penutupan Workshop Setelah pemaparan dari bidang teknik kelembagaan, acara Workshop kemudian ditutup oleh oleh Ir. A. Makchul, MSi, dimana sebelum ditutup diperoleh beberapa hasil diantaranya berupa gambaran umum permasalahan yang muncul mengenai kurangnya komunikasi, sosialisasi dengan masyarakat mengenai makna TPA sesungguhnya yang bukan hanya sebagai tempat pembuangan sampah, perlu ditindaklanjuti adanya AMDAL atau UKL UPL untuk dokumentasi analisa dampak lingkungannya, adanya komitmen dari Kota dan kabupaten Bima mengenai pembentukan kelembagaan TPA Regional Bima dan perlu ditindaklanjutkan mengenai pelaksanaan teknis maupun non teknis pembangunan TPA Bima di desa Waduwani Kecamatan Woha Bima.
BAB III. PENUTUP 3.1 Kesimpulan Workshop Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dengan adanya workshop tentang pembentukan kelembagaan TPA Regional Bima adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan, sosialisasi, komunikasi mengenai penentuan lokasi, pengertian TPA, dampak pembangunan TPA di Desa Waduwani Kecamatan Woha kepada masyarakat dengan melibatkan dinas-dinas pemerintah terkait. 2. Kerjasama dari Dinas terkait yang melibatkan Dinas PU Kabupaten dan Kota Bima, Dinas Kebersihan Kabupaten dan Kota Bima, BAPPEDA Provinsi dan Kota Bima, masyarakat, LSM, wartawan diperlukan dalam sosialisasi pembentukan TPA Regional Bima. 3. Adanya kesepakatan bersama mengenai pembentukan kelembagaan TPA Regional Bima antara pemerintah Kota dan Kabupaten Bima yang dibuat dalam bentuk draf kerjasama 4. Pentingnya pembuatan dokumen AMDAL atau UKL/UPL untuk TPA Regional Bima untuk kajian dampak lingkungan.
