Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2012

Gedung A.A. Maramis II Lantai 2 Jl. Lapangan Banteng Timur No 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 1139 Telepon/Faks (021) 3846474, www.lpdp.depkeu.go.id

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Ekuitas Dana Lancar C.4. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Catatan Penting Lainnya D.2. Rekening Pemerintah D.3. Pengungkapan Lain-lain D.4. Catatan Lain Laporan-laporan Pendukung LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja Neraca Percobaan Laporan Barang Pengguna Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Copy Rekening Pemerintah

iii iv 1 4 6 7 7 7 7 9 9 16 16 17 20 20 21 22 23 23 23 24 24 25

i Daftar Isi

iv Ringka 3 4 5 X X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

Daftar Isi | ii

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011

2

Tabel 2

: Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011

3

Tabel 3

: Penggolongan Kualitas Piutang

14

Tabel 4

: Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

16

Tabel 5

: Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011

16

Tabel 6

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

17

Tabel 7

: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011

18

Tabel 8

: Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011

18

Tabel 9

: Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011

19

Tabel 10

: Rincian Kas pada BLU

20

Tabel 11

: Rincian Persediaan

21

Tabel 12

: Rincian Aset Tetap

21

Tabel 13

: Rincian Diinvestasikan dalam Aset Tetap

23

Daftar Tabel | iii

Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2012

RINGKASAN

Ringkasan | 1


RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Anggaran/Pengguna

Pusat,

Barang

Menteri/Pimpinan

menyusun

dan

Lembaga

selaku

Pengguna

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp428.349.818.048,00 atau mencapai 00 persen dari estimasi pendapatan sebesar RpNihil. Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp5.255.897.478,00 atau mencapai 2,09 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp251.287.004.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011

TA 2012 Uraian

Pendapatan Negara Belanja Negara

Anggaran

Realisasi

0,00 428.349.818.048,00 251.287.004.000,00

5.255.897.478,00

TA 2011 % Realisasi thd Anggaran

Realisasi

00,00

--

2,09

--

Ringkasan | 2


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011 Jumlah Aset adalah sebesar Rp425.352.670.375,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp423.095.290.525,00 dan Aset Tetap sebesar Rp2.257.379.850,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar RpNihil. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp425.352.670.375,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp423.095.290.525,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp2.257.379.850,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011 Tanggal Neraca Uraian

31 Des 2012 (Rp)

Kenaikan/ (penurunan)

31 Des 2011 (Rp)

(Rp)

%

---..000

423.095.290.525

0,00 0,00

425.352.670.375 0,00

---

425.352.670.375 0,00

0,00

423.095.290.525

--

423.095.290.525

0,00

2.257.379.850

--

2.257.379.850

0,00

425.352.670.375

--

425.352.670.375

0,00

425.352.670.375

--

425.352.670.375

0,00

Aset Aset Lancar Aset Tetap Jumlah Aset Kewajiban

423.095.290.525 2.257.379.850

2.257.379.850

Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Ringkasan | 3


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.

8.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.

9.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/ 2012 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga.

A.2. Kebijakan Teknis Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Rencana Strategis

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang bertujuan menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi. Catatan atas Laporan Keuangan | 7


Untuk mewujudkan tujuan di atas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan berkomitmen dengan visi “ menjadi lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk menciptakan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: a. Mempersipakan pemimpin dan professional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan. b. Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset. c. Menjamin

keberlangsungan

pendanaan

pendidikan

bagi

generasi

berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal. d. Sebagai last resort, mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana Cadangan Pendidikan. Tujuan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah sebagai berikut: Tujuan 1 (T1): Terjaminnya keberlangsungan pendanaan bagi program pendidikan generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional; dan Tujuan 2 (T2): Tersalurkannya dana untuk kegiatan pendidikan khususnya pemberian beasiswa. Sedangkan kegiatan utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdiri dari dua yaitu: 

Pengembangan dana yaitu kegiatan pengelolaan Dana Pengembangan Dana Pendidikan dalam bentuk penempatan pada berbagai instrument investasi untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (expected return); dan



Penyaluran

dana

yaitu

penggunaan

hasil

pengembangan

Dana

Pengembangan Pendidikan Nasional untuk kegiatan pendidikan berupa pemberian beasiswa, kegiatan riset, dan dana cadangan. Besar harapan dengan dengan adanya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui program-program dan kegiatan-kegiatannya ini dapat mencetak future leader-future leader masa depan Indonesia yang siap mengisi pos-pos penditng demi kemajuan bangsa Indonesia.

Catatan atas Laporan Keuangan | 8


Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Instansi

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi

(SAI)

yaitu

serangkaian

prosedur

manual

maupun

yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran,

Neraca,

dan

Catatan

atas

Laporan

Keuangan.

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah sebagai berikut: Pendapatan

(1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan

dilaksanakan

berdasarkan

azas

bruto,

yaitu

dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan Catatan atas Laporan Keuangan | 9


sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Aset

(3) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang

dinyatakan

dalam

neraca

menurut

nilai

yang

timbul



berdasarkan

hak

yang

telah

dikeluarkan

surat

keputusan

penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan perlengkapan

adalah yang

aset

lancar

dimaksudkan

dalam untuk

bentuk

barang

mendukung

atau

kegiatan

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau

diserahkan

dalam

rangka

pelayanan

kepada

masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang

bercorak

kesenian.. Catatan atas Laporan Keuangan | 11


Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang

Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Aset Lainnya

Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai

wujud fisik

serta dimiliki

untuk

digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi Catatan atas Laporan Keuangan | 12


software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(4) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya

selain

perubahan

nilai

pasar,

diperhitungkan

dengan

menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset

lancar

dan

kewajiban

jangka

pendek.

Ekuitas

Dana

Investasi

mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas

piutang.

Penilaian

kualitas

piutang

dilakukan

dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masingmasing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/20110 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

0.5%

Kurang Lancar Diragukan Macet

Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

10% 50% 100%

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN



Penyusutan Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.


Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2012 B. Realisasi Pendapatan Negara dan

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar

Hibah

Rp428.349.818.048 atau mencapai 00,00 persen dari estimasi pendapatan yang

Rp428.349.818.048

ditetapkan sebesar RpNihil. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini: Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP No

Uraian

Estimasi

Realisasi

Persen

Pendapatan 1.

Pendapatan Investasi

0

427.682.713.010

00,00

2.

Pendapatan Giro

0

630.794.379

00,00

3.

Pendapatan Denda

0

36.310.659

00,00

Jumlah

0

428.349.818.048

00,00

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp428.349.818.048 dibandingkan tahun 2011 karena tahun 2012 adalah baseline operasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sehingga pada tahun 2011 tidak ada Pendapatan Negara Bukan Pajak. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 No

Uraian

Kenaikan / Penurunan TA 2012 (Rp)

TA 2011 (Rp)

(Rp) 1.

Pendapatan Investasi

2.

Pendapatan Giro

3.

Pendapatan Denda Jumlah

%

427.682.713.010

0

427.682.713.010

00,00

630.794.379

0

630.794.379

00,00

36.310.659 428.349.818.048

0 0

36.310.659 428.349.818.048

00,00 00,00


Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2012 B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp5.255.897.478

Realisasi belanja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada TA 2012 adalah sebesar Rp5.255.897.478 atau sebesar 2,09

persen dari anggarannya setelah

dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2012 adalah sebesar Rp251.287.004.000. Anggaran dan realisasi belanja TA 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 Kode Jenis Blj.

Uraian Jenis Belanja

51

Belanja Pegawai

52

Belanja Barang

53

Belanja Modal

Anggaran

Jumlah

Realisasi Belanja

(%)

0

0

00,00

247.462.948.000

2.998.517.628

1,21

3.824.056.000

2.257.379.850

59,03

251.287.004.000

5.255.897.478

2,09

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 50,000,000,000 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Anggaran

Realisasi

belanja

TA

2012

Belanja Modal

Realisasi

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp5.255.897.478

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh tahun 2012 merupakan baseline operasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sehingga pada tahun 2011 tidak ada belanja. Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini


Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2012 Tabel 7 Perbandingan realisasi Belanja TA 2012 dan 2011 Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

51

Belanja Pegawai

52 53

RpNihil

TA 2012

Naik/ (Turun)

TA 2011

Rp

%

0

0

0

00,00

Belanja Barang

2.998.517.628

0

2.998.517.628

00,00

Belanja Modal

2.257.379.850

0

2.257.379.850

00,00

5.255.897.478

0

5.255.897.478

00,00

Jumlah

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja (Rp)

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar RpNihil dan RpNihil.

Belanja Barang

B.2.2 Belanja Barang

Rp2.998.517.628

Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp2.998.517.628 dan RpNihil. Kenaikan realisasi Belanja Barang disebabkan karena tahun 2012 merupakan baseline operasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 Uraian

%

0

2.033.254.861

00,00

Belanja Jasa

617.672.971

0

617.672.971

00,00

Belanja Perjalanan Dinas

347.589.796

0

347.589.796

00,00

2.998.517.628

0

2.998.517.628

00,00

-

-

-

2.998.517.628

0

2.998.517.628

Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Rp2.257.379.850

Naik/ (Turun)

TA 2011 (Rp)

2.033.254.861

Belanja Barang

Belanja Modal

TA 2012 (Rp)

00,00

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp2.257.379.850 dan RpNihil. Kenaikan realisasi Belanja Modal disebabkan karena tahun 2012 merupakan baseline operasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU Realiasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

TA 2012 (Rp)

TA 2011 (Rp)

Naik/ (Turun) Rp

%

2.207.379.850

0

2.207.379.85 0

00,00

50.000.000

0

50.000.000

00,00

2.257.379.850

0

2.257.379.850

00,00

-

-

2.257.379.850

0

2.257.379.850

00,00


Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2012 C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA ASET C.1. Aset Lancar Kas pada Badan Layanan Umum Rp423.093.920.570

C.1.1. Kas pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah Badan Layanan Umum yang memiliki wewenang untuk memakai secara langsung pendapatan yang diperoleh

untuk

membiayai

belanja

operasional

sehari-hari

maupun

penyaluran layanan. Hal ini menjadikan fleksibilitas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Kas pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah keseluruhan kas yang disimpan dalam bentuk tunai, giro, dan deposito pada bank umum. Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp423.093.920.570 dan RpNihil. Kenaikan Kas pada BLU disebabkan karena tahun 2012 merupakan baseline operasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jumlah tersebut terdiri dari : Tabel 10 Rincian Kas pada BLU

No 1 2 3 4 5 6

Jenis

Tahun 2012

Deposito pada Bank Umum Kas di Rekening Operasional DPPN Kas di Rekening Dana Endowment Fund Kas di Rekening Induk DPPN Kas Tunai Pembulatan Jumlah

Rp 420,600,000,000 Rp 2,328,584,241 Rp 26,271 Rp 4,109,809 Rp 161,200,252 Rp (3) Rp 423,093,920,570

Kas di Rekening Induk DPPN dan Rekening

Tahun 2011 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Dana Endowment Fund

merupakan pendapatan bunga giro pada Bank Mandiri atas Dana Kelolaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada bulan Desember 2012 yang belum ditransfer ke Rekening Operasional DPPN, yang telah menghasilkan pendapatan masing-masing sebesar Rp4.109.809 dan Rp26.271.

Persediaan BLU Rp1.369.955

C.1.2.

Persediaan BLU

Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp1.369.955 dan RpNihil.

Kenaikan Persediaan disebabkan karena tahun

2012 merupakan baseline operasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan | 20

Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2012 rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 11 Rincian Persediaan

No. 1 2 4

Uraian Barang Konsumsi Pita Cukai, Materai, dan Leges Bahan Baku Jumlah

Rp Rp Rp Rp

2012 1,360,955 7,000 2,000 1,369,955

2011 Rp Rp Rp Rp

-

Mutasi Persediaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - pembelian Mutasi kurang: - Habis pakai Saldo per 31 Desember 2012

Rp0 Rp56,237,158 Rp54,867,203 Rp1,369,955

Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil investarisasi fisik dan disajikan sebesar nilai perolehan. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp2.257.379.850

C.2.

Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp2.257.379.850 dan RpNihil

yang merupakan aset berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Lembaga Pengelola Dana Pendidikan per 31 Desember adalah sebagai berikut: Tabel 12 Rincian Aset Tetap No.

Peralatan dan Mesin

Uraian

31-Dec-12

31-Dec-11

1

Peralatan dan Mesin

Rp

2,207,379,850

Rp

-

2

KDP

Rp

50,000,000

Rp

-

Jumlah

Rp

2,257,379,850

Rp

-

C.2.1. Peralatan dan Mesin BLU

BLU Rp2.207.379.850

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin BLU per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp2.207.379.850 dan RpNihil. Kenaikan Peralatan dan Mesin BLU disebabkan karena tahun 2012 merupakan baseline operasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2012 Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - pembelian - perolehan lainnya Mutasi kurang: - Penghentian aset dari penggunaan - penghapusan Saldo per 31 Desember 2012

Rp0.00 Rp2,207,379,850.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp0.00 Rp2,207,379,850.00

Penambahan peralatan dan mesin BLU merupakan pembelian/perolehan lainnya peralatan dan mesin di tahun 2012 untuk menunjang kegiatan operasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah satker Badan Layanan Umum yang beru beroperasi di tahun 2012 sehingga pada tahun 2012 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan membutuhkan pembelian perlatan dan mesin yang berupa mobil, computer, LCD Projector, Brandkas, Filing Cabinet, dan lain sebagainya.

Konstruksi dalam Pengerjaan BLU Rp50.000.000

C.2.2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) BLU Saldo konstruksi dalam pengerjaan BLU per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan RpNihil yang merupakan renovasi kantor Lembaga Pengelola Dana Pendidikan bertempat di Geudng A.A. Maramis II Lantai 2 Jl. Lapangan Banteng Timur No 1 Jakarta yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban Jangka

KEWAJIBAN Saldo kewajiban Lembaga Pengelola Dana Pendidikan baik di tahun 2012 maupun tahun 2011 adalah RpNihil.

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Rp423.095.290.525

C.3 Ekuitas Dana Lancar Saldo ekuitas dana lancar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan baik di tahun 2012 maupun tahun 2011 adalah Rp423.095.290.525 dan RpNihil.

Cadangan Persediaan Rp1.369.955

C.3.1.

Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp1.369.955 dan RpNihil merupakan jumlah ekuitas dana lancar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dalam bentuk persediaan.


Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2012 Dana Lancar BLU Rp423.093.920.570

C.3.2.

Dana Lancar Badan Layanan Umum

Dana Lancar BLU merupakan akun pembanding Kas pada BLU. Jumlah Dana Lancar BLU per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp423.093.920.570 dan RpNihil dalam bentuk kas BLU.

Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp1.592.400.000

C.4 Ekuitas Dana Diinvestasikan C.4.1.

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp2.257.379.850 dan RpNihil merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. Adapun rincian sebagaimana ditampilkan sebagai berikut: Tabel 13 . Rincian Diinvestasikan dalam Aset Tetap No.

Uraian

31-Dec-12

31-Dec-11

1

Diinv. dlm Peralatan dan Mesin

Rp

2,207,379,850

Rp

-

2

Diinv. dlm KDP

Rp

50,000,000

Rp

-

Jumlah

Rp

2,257,379,850

Rp

-

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 CATATAN PENTING LAINNYA Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah satuan kerja yang baru berdiri tanggal 28 Desember 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan

Lembaga Pengelola Dana

Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah tang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

Lembaga

Pengelola Dana Pendidikan ditetapkan sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BA 015 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Periode yang berakhir 31 Desember 2012.



D.2 REKENING PEMERINTAH Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah:



Bank Mandiri A/C 103-0020129009 a.n. Rekening Operasional DPPN



Bank Mandiri A/C 103-0020120909 a.n. Rekening Induk DPPN



Bank Mandiri A/C

103-0020127227 a.n. Rekening Dana Endowment

Fund

D.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN D.3.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah satker yang telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai

Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012. Sebagai BLU, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan memiliki estimasi target pendapatan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahunan. Estimasi pendapatan (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang tertuang di RBA Tahunan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah sebesar Rp450.301.149.780. Estimasi pendapatan tersebut tidak dituangkan dalam DIPA LPDP TA 2012 sebagai dasar pencatatan estimasi pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sehingga dalam Laporan Realisasi Anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2012, nilai estimasi pendapatan tercantum Rp0. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Lembaga Pengelola Dana

Pendidikan tahun 2012 adalah Rp428.349.818.048. Estimasi Negara Bukan Pajak

Pendapatan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah Rp

Rp525.458.127.794 Sehingga jika ditandingkan maka realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah 82%.

D.3.2 Pengelola Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1077/KM.1/2012 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 921/KM.1/2012 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Catatan atas Laporan Keuangan | 24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Recommend Documents