PETUNJUK TEKNrS Evaluasi dan Pelaporan lembaga Pengelola Zakat
Diterbitkan Oleh Pcmberdoyaan Zilk.1l Dlrl'ktoral Jl'nderal bimbingan t>.1.lsy.lr"J..,III'ilal11 Direktorat
Kementcnan Agama Republik
T...hun 2U11
Imllllll'sj.l
KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Swt, alas segala rahrnar, karunia dan kasih sayang'vya, Direktorat Pcmberdayaan Zakat dapar rnelakukakan berbagai upaya guna meningkatkan dan memperluas serta mcmberikan informasi seputar masalah zakat. Buku juknis inisudah sangat diperlukan dalam pcngelolaan zakat di Indonesia. Kejujuran dan transparansi pcngelola dalarn tugasnya, terkait dengan pcngumpulan, pcnyaluran/ pendistribuslan sarnpai pcmberdayaan zakat yang bcnar, akan menirnbulkan kepercavaan masyarakat untuk mcnunalkan kcwajiban zakatnya, Lebih dari itu, buku Petuujuk Tl'kl/h; l-:l1n/l/(/si dan PdnJlol'l1n LP"L d iharapkan rnenjad i inspi rasi bagi SI-'mtla pihak, tcrutama Lembaga Pengelola Zakat.
SC.ll10g.1 buku ini rnembcrikan manfnat yang besar. Krltik dan saran yang sifatnya membangun, sangat diharnpknn kepndascrnua pihak, untuk pengcmbangan Iuknls ini di 1l1(1"1I mendatnng,
[uni 2012
Pemberdayaan Zakat
fOrs. H, l lamka, M. Ag, NIP. "19571231 1979011 0047+'
DAFTARISI
KATA PENGANTAR............................................................. OAFTAR [51 BAS
] PENOAHULUAN Bclum Optimalnya KinerjalPZ Urgensi Juknis Evaluasi dan '1.aporan U'Z
. ,..
Landasan Evaluasi dan Pelaporan Zakat Tujuan Evaluasi dan Pelaporan Zakat Target Evaluasi dan Laporan Zakar BAB
Hi
v
I 2
5 7 <;
II LEMBAGA PENGElOLAAN
BAH III
ZAKAT (lPZ) , 11 Pengelolnan Zakat di Bebcrapa Negara Muslim .. '11 l.embaga Pcngelola Zakat di Indonesia............... 13
Beberapa Lembaga Zakat di Indonesia..............
16
EVALUASI DAN LAPORAN LPZ.................... [uknis, Evaluasi dun Laporan.............................. Juknis Pcngelolaan Zakal..................................... Penyalw'an/Perindustriiln
19 19 26 41
Pendayagunaan
-13
Zakat
Perhitungan Zakat Pengawasan
,'..,..'..
S'I 53
•
PcJaporan Zess: EVc1JUilSi
55
Zakat
58
BAS IV PENUTUP
UNDANG-UNDANG
65
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTA PENCELOLAAN ZAKAT.
C · 67
Belum
Ber...
Penge 1 Lomba
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG
REPUBLTK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGElOLAAN DAFTAR rUSTAKA TIM PENYUSUN
,..,
ZAKAT
~U J01
102
55
BABI
58
PENDAHULUAN
65
•.. 67
1
...... 90 101 102
Be1um Optimalnya
Kinerja LPZ
Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Zaknt bahwa pengelolaan zakat dilakukan oloh Lcmbaga Pengelola Z;;Jk;;Jl (LPZ) baik yang dibentuk oleh pcmcrintah rnaupun masyarakat yang dikukuhkan oleh pernerintah. Bcbcrapa Lernbaga Pengelola Zakat yC'mg sudah
terbentuk, mulai clad tingkat 13AZNAS pusat, RAZNAS Provinxi, 13AZNAS Kabupaten/kota. Dernikian pula dengan LAZ y:mg ada, dalnm hal pelaporan dan cvaluasl mulai pengllmpu lan, pendistribusian, penda yagunatU1, perh itu ng<1n dnn pcngawasan, kinerjanya dinilai maslh bclum optimal.
Bclum optimalnya pelaporan dan evaluasi tersobut. di nruaranye disebabkan karcna bclum adanya juknis yang baku mengenai pelaporan dan cvaluasi LPZ. Atau, kalaupun sudah ada, bclurn sampai ke Lembaga Pengclola Zakat. dan kalaupun sudah sampai, belum mcmcnuhi slandar pelaporan dan evaluasi yang diharapkan. Sehingga sctiap l.cmbaga Pengelola Zakat masih mcnggunakan format sendiri-scndiri sesuai dengan keinginan pcngurlls. lnilah salah 5;)111 hid yang harus diperhatikan olch scmua pihak, terutarna pemerintah -dalam hal ini Kernenterian
Agamo RI- karena zakat merupakan salah satu upaya dalarn rangka pengentasan kemiskinan. Hal ini scsuai d.engan vis!
pema!>UA;]f
zakat, mengubah rnustahiq menjadi muzakki atau dcngan kata lain mengubah kebiasaan menerirna mcnjndi kebiasaan memberi. Yangrncnjadi permasalahan adalah bahwa kenyataa n pendistribusian zakat kepada fakir miskin scbagian besar masih bcrsifat konsumtif yakni untuk pcmcnu han kebutuhan sesaat, tetapi setelah ilu mcreka tctap tergolong fakir miskin,
baik? dar l
Tnilah yang harus dievaluasi dan dibuat petunjuk dan tcknisnya dalam pclaporan, selungga zakat tepat sasaran dan dijadikan modal dasar untuk maju dan bcrkernbang guna pernenuhan hidup. Caranya, membentuk kclornpok kerja atau kegiatan yang mcnghasilkan pondapatan untuk perncnuhan hidup keluarga (multi rnanfaat zakat.).
korja van
Urgensi Juknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ Scsudah
kogiatan
dilaksanakan,
langkah
yang
pcrlu
dilakukan
lehih lanjut adalah melakukan pcnilaian (cvaluasi) terhadap seluruh tI'ipel.. dan kcgiatan yang telah dilakukan,
melalui pelaporan yang tclah dibuat olch pclakvana pengelola badan/lembaga 7al..ill tcrsebut. Salah satu bentuk model evaluasi adalah dcngan melakukan perbandingan mclalui pertanyaan-pcrtanyaan
: Apakah
melalui kcgiatan
pt'ngam ... it u, setia lcmbaga
sesuai det scbagaip(! dill a m IllE.'1 Peli:~ pcriode Iri wulan bersir ilt tuntutan pelapor
yang be hukurn
yang d _
pcmbinaan
yang sclnma ini dilakukan, semua orang yang mampu tclah
Penuli ....
sadar untuk mongeluarkan
tcrscbu: boclan/ft.r
zakatnya?
Apakah badan/lernbaga
za ka t yang tela h d ibentu k, telah bcrfu ngHi dcngan
balk?
Apakah pendayagunaan zakar telah tepnt sasarannya? Masih adakah fakir rmskin )'clJlg bclum mernporolch bagian zakat? Apakah kegialan ynng dilaksanakan memperoleh partisipasi
petuaas
pcngc,
.a.
rnasyarakar sebagaimana diharapkan? Apakah pemasukan dan pengeluaran aka! lela], dilakukan baik? dan setcrusnya.
catatan dcngan
Proses evaluasi dapat dilakukan, rnanakala laporan tertulis ada dan tersusun sccara sisternatis, di samping melalui pcngamatan dan pemantauan langsung di lapangan. Karcna itu, setiap pengelolaan zakat dalam bcntuk badan atau lernbaga apaplln, hendaknya mengcvaluasi bcrbagai progr
manivcstasi dari hasil korja satu
yang bcrsifat rutinitns (bulanun. triwulan, scmesteran atau tahunan) atau pelaporan y'1l1g bcrslfat insidental karcna adanya Iuntutan pihak luar L'lt.1U tuntutan organisasi itu sendiri, Sebagai conloh, model pelaporan yong bersifar umum terdiri dari ; l'eudahuluan, yang bcrisi tentilng uraian bcrupa Iatar belakang, dasar hukum, tujuan, lingkup yang dilaporkcn, dan sisteruatlka
yang digunakan dalarn penulisan laporan tcrsebut. Hab berikurnya adalah berupa perencanaan atau program. Pcnu lisan perencanaan itu sangat penring, mengingat hell tersebut menjadi tolak ukur si pembaca atau bagl pengurus badan/lcrnbaga zakat iru sendiri, untuk melihat kcmarnpuan rnercka dalarn rencana kerja dan realisasi pelaksanaannya. Dalam uraian ini juga dapat diungkapkan tt·ntnng jurnlah pctugas pengclola dan jalur serta mckanisme m::mnjcri'lt/ pengclolaan atau keorganisasian lembaga/badan tersebut.
Kcmudian bab intinya adalah uralan tentang pclaksanaan kcgiatan bcrupa proses terjadinva atau berlangsungnya pengu L1.1 pulan, pendistribusian dan pend ayagunacm zakat, Dapat juga dilaporkan ten lang kendala-kendala yang dihadapi, situasi kondisi pengclolaan zakat tersebu L, dan setcrusnya. Terakhir adalah pcnutupi mcngurnikan tcntung kesimpulan dan saran-saran lindak lanjut untuk periode berikutnya. Evaluasi, pcrlu juga dilakukan olch da'i zakat, selaku mediator bersa rna-same dengan pCllgurlis badan/lernbaga zakat setempat. EvaluC)<;idemikian akan menarnbah dan mempcrdalam pcngalaman anggota-anggota kepcngurusan zaknt, Melalui evaluasi ckan dapat dlketahui ap,) yang harm; diperbaiki dan lebih dipcrhatikan dalam kcgiatan pengorganisasian zakat pad a masa selanjurnya. Evaluasi ini dapat dilakukan untuk rncngarnati dim mcngevalunsi kineria Badnn dan atnu Lcrnbage Amil Zakalsecn ra berkesinnmbungan, terutama tahap-tahap awal pembcntukan dan operasional badan/lcmbaga zakat dirnaksud.
Evaluas'
linn pclaporan,
harus selalu dllakukan
oleh
Lembag.i Pengclola Zakat, unruk kcsinambungan lembaga agar terus berkembang dan minimal bertahan. Dougan evaluasi dan
pclaporan
yang [ujur, make akan rncnanamkan
Landa
men into kcpada
KCI1lI..'nt
menchit
r>ada oleh mu pCI~,~
bah« .• yan~ diba.
keporrnyaan
kopada muzakki untuk mengeluarkan dan menvalurkan kernbali kcwajibanbcrzakatnya. Lntuk keperluan itu, maka buku [ukn is eva luasi dan la P01'.,11 Lembagn Pengclolaan 7.,k,lt (LPZ) dihara pkan dapat mernberikan gambaran yang [elas. bagai mana rnekanisrne pcngurnpulan, pcnyaluran, pend ayagunaa n, evaluasi dan pclaporan sebagul pertanggungiawaban dalarn pengelolaan zakat, khususnya di Indonesia.
pud..
a tall
Landasan
Evaluasi dan Pelaporan LPZ
Landasan evaluasi dan pelaporan zakat ialah UndangUndang Rcpublik Indonesia No. 23 Tahun 2011 ten tang I'engelolaan Zakat. Pada Bab J Pasal 21-29, terkait dengan pengurnpulan, pendistribusian dan pelaporan zakat. Pasal 21, mengulas ten tang pengurnpulan zakat. Dalarn hal pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitung::m scndiri atas kcwajiban zakatnya. Akan tetapi tidak semua muzakkl mengctahui bagaimana cara rnenghitung zakat, kurenanya keuka ia tidak mampu maka muzakki dapat rneminta bantuan BAZNAS. Untuk mernberikan kcmu: ..Iahan kl'pad<1para rnuzakki, khususnya len tang menghitung zakat, Kurncntorlan Agama sudah menyediakan buku saku tcntang menghitung zakat sendiri,
Pc1dc'lpasal 22 dijclaskan bahwn, zakat yang dibayarkan oleh muzakkl kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dart pcnghnsitfll1 kena pajak, Dalam bebcrapa referensi dilclaskan bahwabagi umat Islam, baik pcrscorangan atau pu n perusahnnn Yang sudah mcmbayarkan kcwajiban zakernya, 170tubcne dlbavarkan pnda lembaga zakal rcsmi (BAZNI\S dan LAZ) maka dapat dikurangi dengan kcwaiiban pajaknya, Ketetapan Undang-Lrndang ini diharapkan mernberikan kesadaran kcpada para muzakki, bahwa keuka mereka melaksanakan kewajiban zakatnva, berarti mercka sudah rnenunaikan sebagian kewajiban pajaknya. CX'lclah para muzakki menunaikan kewajiban zakatnya pada lcmbaga resrni yang disahkan pcrnerintah (I1A7J\ AS alau LAZ), maka rnereka bcrhak mencrirna bukti setoran.
Sebagaimana dijclaskan di atas, zakat dapat mengurangi pajak, Hal di berlaku ketika rnuzakki mcnunjukkan bukti
zakat,
setoran zakatnya (Pasal 23)
mcnda
Harta zakat yang sudah terkurnpul wajib didistribusikan kepada para mustahik sesuai dengan syariat Islam (Pasal 25). Pcndlstribusian zakat, sobagaimana dimaksud dalarn pasa123, dilakukan bcrdasarkan skala prioritas dengan rnernperhatikan prin ...ip pcmerataan, keadilan, dan kcwi layaha n (Pasal 26). Kaitan dengan pendistribusian zakar, banyak masalah yang dihadapi para ami! zakat. terutarna kaitannya dengan pemcrataan, keadilan dan kowilayahan. Scbut saja misalnya, apakah semua haria zakat harus terbagi habis kepada Hu:,llIInj! Atau bolehkah hnnya kcbeberapa Il:;h/l~r saial. Apakah belch harta zakat yang terkumpul eli wilayah A dlbagikan ke wilayah B! Apakah harta zakat itt! dibagikan hanya untuk kebutuhan konsurntif flint! ia juga boleh diproduktifkan dan sckian
lental'S zakat keagarr tcrsebu
rnener . dan, I
lebih p ulama tentuny
tercat.it
pcrtanvaan lninnya.
adrn ~i
Meuurul petunjuk Undang-Undang no. 23 tahun 2011 (Pasal 27) harta zakat, selain dibagikan untuk kcperluan
pada .,
Agama,
pen,.'r
konsu mti r, juga dapat didayagunukan untuk usaha produktif. Usaha icrsebut dalam rangka pcnangnJu'l1'1 fakir rniskin dan penlngkatan kualitas urnat, Sebagaimana dijelaskan, bahwa
juga h.l
perunlu kan zakat II nluk usaha prod 1I kli r, dllaku kan setelah kcbutuhan konsumtif mustahik telah terpcnuhi. Keuka hal
Tujua
secara arif dan bljaksana, maka tidak akan ada perdebalan di antara arnil zakat tentang pendistribusian tersebut, Usuha produktif y,lng rnenggunakan dana zakat, tentunya sudah tcrlebih dahulu terprogram secara mutang,
balk
[u-
lni dilakukan
artinya tidak scmena-rnena, alias tidak mendadak,
"'
dirnan
men~l_'"
kesenja
bertang
~--~------~------------------------~
BAZNAS, sccara umurn diketahui hanya mengurusi zakat, mulai dari mencrima, rnendistribusikan dan mendayagunakannya. Lndang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang pengololaan zakat, tidak mcrnbatasi hanya pada zakat, tetapi juga mengelola lnfak. scdckah dan dana sosial keagamaan lainnya (Pasal Zd). Sebagaimnna zakat, dana-dana tersebut juga harus dibaglkan kepada mcreka y,lng berhak
mcnerlrnananya (as/lllaf 8). Kaitannya dengan pembcrdayaan dana infak, shadaqah dan dana sosial kcagarnaan lairmya lebih pas unLuk diproduktifkan, demikian rncnurut sebagaian ulama. Hal ini juga di atur dalam Undang-Undang Zakat, tentunya harus scsual dengan syariat lslarn dan ikrar sipernberi. Yang tak kalah penlingdari scmua yang terkait dengan danadana tersebut adalah dokumentasi. Artinya scrnua pernasukan, pendistribusian dan pcndayagunaan yang dllakukan harus tercatat secnra longkap. Inilah bcntuk pcrranggungjawaban ad ministrasi kongl..ril yang dapat di laporkan kcpada BAZNAS pada masing-rnasing wilayah, tcrmasuk kepada Korncnterian Agamn. Tidak stop sampai disitu, inforrnasi terkait dcngan penerimaan, pcndistribusian dan pcndayagunaan dana zakat, juga hams dipublikasikan melalui borbagai media yang ada, baik cetak mtlupun elektronik (Pasal 29).
Tujuan Evaluasi dan Pelaporan LPZ Tujuan evaluasi dan pclaporan agar sumber dana yang dapat dimanlaatkan bagi kcsejahteraan masyarakat rerutama untuk rnengcntaskan masyarakat dari kerniskinan dan monghilangkan kesenjangan sosial, dapat dikelola secara profesional dan bertanggungjawab. Tanggungjawab ini tidak hanya diemban
pcmerintah,
tetapi juga masyarakat,
Dalarn hal ini pemerintah
berkcwajiban mernberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada rnuzzaki, rnustahiq, dan pengelola zakat, Untuk rna ksud terscbut, pcrlu adanya Undang-Lndang Tentang Pengelolaan Zakat yang berasaskan keimanan dan takwa, dalam rangka mcwujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, ketcrbukaan, dan kcpastian hukum scbagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Evaluasi
dan
pclaporan
LPZ, juga
bertujuan
untuk
menjamin pcngelolaan zakat sebagai amanah agam.a. Dalarn undang-undang in; ditentukan adanya unsur perttrnbangan dan unsur pcngawas yang terdiri atas ularna, kaurn rendekia, masyarakat, dan pcmerlntah terhadap pengelola.
Sccara spesifik dibuatnya
Berta
adany.
sanksi hukum
evaluasi dan pclaporan
IMgt: dasarnva pada melaku
zakat ann secar t
Radar ZilJ...at o d.an l.1a [ukrus
zakat,
untukrncmberlkan gambaran yangjelas, bagairua namekanismc penggunnan, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan dan operasional bagt pcngurus Badan Amil Zakat dan bebcrapa LAZ. Secara khusus evaluasi dan pelaporan zakat
bcrtujuan untuk : I. Membuat standarlsasi formal pclaporan pengguntlnLl dana sesuai dcngan kondisi wilayah masing-masing. 2. Menghindari penggun.hl1l dana untuk hal-hal yan~ tidak berkaitnn dengan progrnm 13adall AmH Zakat dan I AZ. 3. Meningkatkan kcsadaran mas arakat dalam pcnunaian
dan dalarn pelayanan ibadah zakat. 4. Mcningkatkan fungsi dan perancln pranara keagamaan dalam upaya mewujudkan kesojahteraan dan kcadilan sosial. 5. Meningkatkan hasiL dnn daya guna zakat,
pcngu
rnembc tekrus ~
Target Evaluasi dan Pelaporan LPZ Target dari keberhasilan evaluasi pelaporan LP7, pada dasarnya untuk semua pihak, leta pi secara khusus tcrtuju pacta pengurus/pengelola/Amil. Karena mcreka yilng akan melakukan evaluasi dan pelaporan dari rnulai pengumpulan, pcnyaluran, pcndayagunaan
dan pcngawilsan
hasil zakat,
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 20 II lcnlang Pengelolaan Zakat, bahwa dalam pt!l1gurllsan pengelola.in zakat untuk penerimaan, penyaluran dan pemanfaatan zakat "pear::! bcrdava
gun:! dan berhasil
gun a dil a kukan oloh para Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat serta Unit I)engumpul
Zakat. Oleh sebab itu, diharapkan
dan dapat
diporcaya
dapat bersikap arnanah
akan pelaksanaan
tugasnya. Mclalui
juknis pclaporan don cvalunsi yang k-ngkap dan bonar hiscl
mcn.marnkan kcpcrcaynan mnsynrakat kcpada I,P?:. [adi pengelola atau pengurus ataupun arnil organisasi 7.al..al y.lIlg tcrd i ri dari berbagai unsur rnasyarakat, pihak pemerintah
mcmberikan
pcnyuluhan,
pembinaan,
polayanan,
pcrlindungan
dan bimbingan dalarn kegiatan pendcyagunacn
zakat
kcselahteraan
untuk
umat.
Kesemuanya
itu daput
terwujud dcngan baik dengan rnernperhatikan pcrkembangan sltuasi dun kondisi sosial ekonorni vang ada. J,ldi pengelola/ pcngurus/amil sebagat kepercayaan rnasyarakat bisa mernbcrikan
scrnangat
bcrzakat
sorta mcmbcrikan
petunjuk
teknis petti.1 sernua pihak tentang evaluasi dan pclaporan I.P7. Secara khusus,
target yang login dicapai
adalah
agar
Badon Arnil Zakat Nasronal (pusat, provinsi dan kabupaten/ kotu) menjadi
lembaga
y.mg profcsional
dalarn mcnghimpun,
mengclola Pengclola
dan mcndayagunakan harta zakat, dan Lembaga Zakat (LAZ) bisa mcmbuat, 111(:'nYUSl1n dan
l.El
rncnyarnpaikan berbagai laporan pengelolaan zakat, serta rncngevaluasi setiap kegiatan untuk perkembangan lernbaga dan pemaruaatan zakat.
Pengelr
Di ::I muslir-
zakat semua
akan tet lernbaca
keaga,
\2
dan d.t'· DI diangc
perlu
BABII LEMBAGA PENGELOLAAN
ZAKAT
Pengelolaan Zakat dibeberapa Negara Muslim. Di beberapa Negara yang manyoritas berpenduduk muslim, telah banyak pengembangan tentang pcngelolaan zakat, supaya dana zakal lebih bermanfaar dan berguna untuk semua masyarakat. I'engembangan dana zakat Illemang tidak lebih ketirnbang pengembangan dana wakaf HClI ini terlihar darl beberapa lembaga wakaE yang eli beberapa negara. Sebut
saja rnisalnya di BangJedesh, Pakistan, Uganda, Turki, India. Mcsir don juga Amerika Serikat, Bahkan di bcberapa negata wakaf dlbawahi oleh satu kcmenterian khusus, yakni Kementcrtan Wakaf. Kenapa dernikianl Karcna zakat sudah rnerupakan kcwajiban, scrncntara tidak demikian dengcn wakaf. tC'J'SChUI,
\lcAara Mesir misalnya. banyak rcferensi mcnjelaskan kebcrhasllan Universitas al-Azhar dari pcngernbangan wakaf, akan tctapi bukan bcrarti tidak ada znkot di dalamnya. Karena lembaga tcrsebutjuga mcngurusi ten lang zakat dan dana <;05ia1 kcagernaan lainnya, Karena zakat di Mesir juga berkernbang don diproduktifkan. Di [cddah, zakat saharn sudah diberlakukan. Saham yang dienggap scbagai bagian prosentetU dari modal usaha, dirasa pcrlu untuk dikoluarkan zakatnya oleh para pCl1l1'gaflg saharn.
Muktamar pertama tentang zakat saham sudah dilakukan di [cddah. Hasilnya, peserta muktamar mcnetapkan bahwa zakal saharn diikat berdasarkan posisi saham sebagai milik saru orang tertentu, dcngan prin ... ip penyatuan modal yang disebutkan dalam as-Sunnah. Sebagian ularna mengqiyaskan lcntang pcnyatuan zakat saham dengan zakat binatang tcrnak yang dikclola sccara kolcktil dan hal ini berlaku untuk sernua jenis harta. l'ada muktamar
yang kedua,
hasilnya
pun sarna dengan
yang pertama,
bahkan [umlah ulama yilng mcndukung lebih banyak dari [umlah ulam, sebelumnya. Mereka tidak mt>ngacu pada prinsip penyatuan modal. tapi mclihat masingmasing modal investasi secara terplsah. Dalnm pcrusahaanperusahaan dimana bebcrapa orang ikut andil untuk menanarnkan invesiasi, tidaklah dilihat secara kolcktit dari seluruh modal dan keuntungan usaha, Maka harus dilihat modal 1l1<1<;ing-I11()<;ing investor dengan keunlungan yang terpisah. Allln.,il diputuskan bcberapa hal SCbdg,)i berikut : 1. Zakat wajib dikclunrkan dod saharn-saham pMc' pcmegangnv» Zakat iLu dapat dikcluarkan olch perusahaan un tuk kepentingon mcrcka, ka lau sudah d itot" pkan pada pcraturan dasar perusahaan atau ada SK dari pihak
Lembag
Jika m dapat
m
zakatnv.s
Mere] ..a
perusahaan sendiri, atau sudah rncnjadi undang-undang Negartl Maka pada saat ill! porusahaan haru ...rnengurus pcngeluaran 7.,katnya. ') Pihak pcrusahaan mengcluarkan zakar dari saharn- ...aham
yang ,)(1<1.soperti I-tt'or
zakat dari haria
pribadinya. Dalam artian, perusahaan menganggap scmua modal saharn pam investor scperf modal sendiri. Maka zakat itu dikeluarkan bcrdasarkan kcbcradaan ilu 'iebdgai harta Y(lI1g wajib dikoluarkan zakatnya, berdasnrkan
1
P.n3a lenl,111.; bahw c
ntau
ll'
nishabnya dan jumlah yang harus dikcluarkan, serta berbagai hell lain yang dijadikan syarat dalam zakat pribadi pada urnumnya.
Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia Jika mehrik sejarah perkernbangan zakat di Indonesia, kita dapat mclihat masyarakat muslim Indonesia menunaikan zakatnva secara individu dan rnasih sangat tradisional, Mereka menvalurkan sccara langsung kepada muslahik, kvai, ajengan, guru ngaji, masjid, mushalla dan pcsanrren. Kernudian keluar SKB Mcnteri Agama dan Mcndagri yang mengatui rncngcnai pengelolaan zakat di Indonesia. Maka berdnsarkan SK Cubernur OKT pada 1968, untuk pertama
kalinya berdiri BAZIS DKL Sclclah ilu, menyusul pcndlrian BAZlS di berbagai provins.i lamnya. Mulai lah, masvarakat meln III I [,('rh.:tgi1iorganisasi keagarnaan ikut tcrlibut mengelola z(lkat secara terorganis.:tsi.
l'ada
1993, r larian
Lrnum
Rcpublika
mcmbentuk
yaynsnn Dompct Dhuafa (DD). Kcmudian teru ... nwngal'lmi pcrkernbangan dan dukungan masyarakat secara Inns. Dompel Dhuufa lLmlLl~menjadr Lembaga Arrul Zakat (LAL) lingkLll nasional, Langkah ini pun mcndorong turnbuhnya l.A!: baru d i Tndonexia vang bNUSJha mengelola zakat "'l'{ i1In amanah dan pmip:-.ional. Pada 1999, lahir Undang-Undang No. 38 tahun 1999, tcntang Pcngelolaan Zakat yang di dalamnva mcnycbutkan, bnhwa pengclolaan zakat di Indonesia dilakukan nleh Bndnn Arni] 7clktlt (J:jAZ) yang dibentuk pernerintah dan l crnbaga Amil Zakat (LI\Z) yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan
atau disahkan pernerintah,
l
Setclah hampir sepuluh tahun, undang-undang itu bcrlaku, ada keinginan kuat dari sebagian kalangan untuk melakukan revisi atas Undang-Undang tersebut. Beberapa landasan yang mcndasari keinginan mcrevisi Undang-Undang itu di antaranya adalah: 1. Penerapan sanksi atas muzakki yang ingkor membayar zakal.
2. Pclaksanaan zakat sebagai pcngurang pajak. 3. Melakukan sentralisasi pengelolaan zakat oleh BAZ yang memiliki cabang dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. Dari tiga itu, masalah mcnimbulkan no. 23 Tahun
hal yang mendasari revisi UU ·0. 38/1999 scntralisasi zakat adalah yang paling banyak pro dan kontra. Pada saatnya, Undang-Undang 2011 lcntang Pengelolaan Znkat. disahkan oleh
pemerintah. lniluh yang kemudi an menjadi penulisnn buku Monitoring dan Evaluasi ;11i. Monitoring
del11 Evaluasi
merupakan
diarnb
lCla~"
don :
1. t..ef
pet
di~
., ~t
acuan dalam 3. suatu
proses
pcrkembangan zakat mulai dari pl!rt:!ncanaan, pelaksanaan dan rnengevaluasi scrta mclaporkan soluruh hasil momtoring }'clng dilakukan. pernantauan
Su paya pvrnan faatan dan pcngclolaan dana bantuan operasional iru efektif dan efisien, maka akan dilakukan monitoring, balk oloh pusat maupun daurah. Monitoring dari pusat dilakukan ber ...arnaan dengan monitoring soslalisasi dan monitoring pelaksanaan, Scdangkan monitoring dar; daerah, diharapkan dilakukan sccara periodik olch atasan langsung maslng-rnnsing.
Berdasarkun hasil monitoring, akan dievaluasi cfcktifitas bantuan dana oporasional, gllna mencntukan
kebijakan yang
4.
l
diarnbil untuk lahun mendatang. Evaluasijuga akan dilakukan untuk mengetahui harnbatan dan kendala yang masih terjadi dalam pclaksanaan bantuan dana operasional Badan Arnil Lakat. Pcngclolaan zakat, sepenuhnya dilaksanakan oleh rnasyarakat melalui Badan Amil Zakat dan I embaga Amil Zakat, Pcmcrintah tidak rnclaksanakan pengelolaan zakat, tetapi hanya bcrpcran sebagai regulator, fasilitator, motivator dan koordinator, berikut penjelasannya : I. Sebagai regulator, pemer intah mcnyiapkan pcraruran perundang-undangan dan pedoman teknis yang dnpat dijadikan panduan oleh pengelola zakat. 2. Scbagai motivator, pemerintah ikut mclakukan sosialisasi dalnm rangka rneningkarkan kesadaran bcrzakat di
ka longau masyarakat luas. 3. S(obtlgni Iasllitator,
aan,
iruh
pcmcrintah
berupaya
111
cm(aslll.t,1si
pengE'loln zakat agar dapat melaksanakan pengololaan secara optimal. Scperti rnerekrut tennga PNS sebanyak 335 orang untuk ditcmpatkan eli I3AZNAS, BAZNA5 l'rovins] dan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Langkah mi a kan torus dilaksanaknn sampai sernua BAZNAS Provinsi dan kabupaten/kota mendapat bantuan tennga yang difasilitasi perncrintah. 4 Sebagai koordinator, pcmcrintah akan terus mclakukan koordmasi dcngan BAZ dan T.AZ agar selalu tcrjadi kerjasarna, sohingga tercipta suatu sinergisme dalarn pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
l
b.
Beberapa lembaga zakat di Indonesia 1. Badan Amil 7akal
c.
Badan Ami) Zakat (BAZ) adalah I ernbaga Pengclola zakat yang dibcntuk oleh pcmcrintah, baik tingkat nasional nlUt1pul1 lingk.lt daerah. Untuk tingkat nasional dibentuk
d. r,
BAZNAS, A/\Zf\Ab tingkat Provinsi <.1.111 BAZNAS untuk tingka I kabu pateu/kota. Organisasi BAZ d iscrnua tingkatan bcrsifat koordinatit, konsul tatif dan inforrnatif. Kcpcngurusan BJ\Z terdiri dari unsur 1..1 1ama.
kaum
h.
cendikia, tokoh masyarakat, tennga profe ...ional dan wakil dan pornerintah yang mcmenuhi pcrsyaratn tertentu, a ntara lain merniliki sitat amanah, adil, bcrdodikasi, profcsional
I.
linggi.
dan benntcgrasi
2. l.cmbaga Ami! Zakat. Masyarakot
tctap
diberikan
kosompatan
untuk
bcrpn I·Li'iip.l:.id alam pengelolaa n 7(l kat melalui Lembaga Arnil ZJK,ll (LAZ) yang dibcntuk ata" prakar-a dan dikclola oleh masvarakot scndiri. lernbaga Amil Zakat yang Lelah memenuhi dilindungi
pcrsvaratan tentu akan dikukuhkan, oleh pernerintah.
dibina dan
Lntuk mcmbantu BAZNAS dalarn pelaksanaan pcngumpulan, pendlstrlbuslan dan pcndavagunaan za ka t, m.,~)'.1ntk.lt dapat rnembcntu k I AZ (pasa I 17), hal ini sesuai dcn~nn Undang-Undang No. 23 tahun 20 II. Scbuguimunn tcrtuang dalam Undnng-Undang pasal IR bahwa pembcn tukan LA7. ha r11:. mernen uh i bcbcrapa
3.
syarut bcrikut : a. Mendapat mentr-ri
izin rncnteri
atau
pej.,bal yang ditunjuk ad
l
b. Tcrdaftar
sebagai
organisasi
kernasyarakatan
Islam yang mcngolola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
c. d. c. f.
Berbentuk lembaga berbadan hukurn Mendapat rekomondasi dari BALNAS Memiliki pengawas syariat Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya g. Merniliki kemampuan teknis, edrninistratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannva h. Bersedia diaudil syariat dan keuangan sccara bcrkala Melnporkan pclaksanaa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tclah diaudit kepada
BAZNAS secara bcrkala, Banyak LAL yang Lelah beroperasi untuk mougclola 7.41k.)l yang ditunaikan masyarnknl, baik ditingkat pusat maupun tingka] provinsi. Namun belurn semuanya dlkukuhkan,
karena bclum marnpu mcmcnuhi persyaratan st h(1Animnn<1 1
dialur Lndang-Undang di atas d,H1 jll~a koputusan Menter! Agnma Nomor 373 Tahun 2003. Sctidaknva ada If!
lcmbaga Amil Zakot yang berlokasl di Jakarta, Bandung dan Surabaya yang bclurn dikukuhkan. Scmentara LAZ tingkat Provinsi telah banyak terbentuk dan dikukuhkan oleh pcrnermtah Daerah, namun belum ada data vang akurat karcna saat ini masih dalam Prost!";pendataan. 3. UPZ.
UP7 adalah satuan organisasi yang dibentuk ok-h Badan Amil 7.t1k,11 disernua ::'.Uljuk
tingkatan,
Muzakki yang rnenyerahkan adalah satuan organisasi
dengan
zakatnya,
dalam koordinasi
tllgcl";
m('la~ am
UPZ 13AZNAS BAZNAS \'dng
dibentuk pada instansi/Iernbaga Pemerintah pusat, BUM"'J dan perusahaan swasta yang berkedudukan di negara dan pada kantor l'erwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Kcputusan Pcmbentukan UPZ dikelunrkan oleh ketua BAZNAS, urz bertugas melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat di unit masingmusing, dcngan menggunakan forrnulir yang dibuat olch Badan Ami! Zakar dan hasilnya disetorkan kcpada bngiCln pcngumpulan BAZ, Artinya, UPZ tidak bertugas rnendistribusikan dan mendayagunakan zakat, melainkan hanya rnengumpulkan/mcnerima.
Jukn
"ll"~ Sci.]
(2(11 sua.,
l
BAB III EVALUASI DAN LAPORAN
LPZ
juknis, Evaluasi dan Laporan. I'etunjuk
adalah
sesuatu (tanda, isyarat) untuk menunjukkan, mernberi tahu, Sedangkan Tcknis bersifat mengenai (mcnurut) teknik atau secara tcknik, dernikian dalarn Karnus Besar Bahasa Indonesia.
St>cnrn harfiah evaluasl berasal dari bahasa [nggris yang berarti penllaian atau pcnaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily : 1983). Mcnurut Stufflebeam, dkk (1971) rnendefinisi kan evaluasi scbagal "Tlu: JlrIl(,(,S:l of rfdilll'nfillg, O[l111;lIi1l8,11lid /lrovirling tr.<;eflll ;lIforJIll7/hm ~I" jlll/Sillg decision nlir'/'I1I1I1v('s", Art inya evaluasi rncru paka n proses ll1t'nggamhnrkml, rnempcroleh, dan rnenyajikan informasi yang berguna untu k meru muskan suaru altcrnati r keputusan. L'IIIIII1I1/jrlll
r.valtl.1si menurut Kurnano
(2001) mcrupakan
pvnilaian
terh ..adap delta yCtng dikumpulkan rnelalui kegiatan ;1<;('''mCI1. Sernentnra itu menurut Calongesi (1995) evaluasi adalah xuatu kcputusan rcntang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalun dengan pengcrtian tersebut, 7 ainul dan Nilsution
(2110I) mcnyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan scbagai suatu proses pengambilan keputusan dcngan menggunakan inforrnasl yang diperolch melalui pengukuran hasil bclajar, balk yang menggunakan instrumen tes maupun non tell.
Arikunto serangkaian
(2003) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah kegiatan yelng ditujukan untuk mengukur
keberhasilan program pendidikan. Tayibnapis (2000) dalam hal ill! lebih msniniau ptongcrtian evaluasi program dalam konteks tujuan yaitu scbagai prost's mcnilai sampai sejauhmana tujuan pendidikan dapat dlcapai. Kaltannya dengan Badan ataupun Lembaga Amil Zakat, adalah sejauh mana tugas yang diarnanatkan dapat tercapai sesuai dengan program korja yang sudah direnranakan.
tentang [akta v yang d
Dari beberapa pcngertian evaluasi yang dikernukakan para ahlinya di atas, dapat diarnbil keslrnpulan sccnra garis bcsar bahwa evaluasi adalah pernberian nilai tcrhadap kualitas sesuatu. Selain dad itu, cvaluasi juga dapat dipaodang scbagai proses merencanakun, mcmperolch, dan menycdiakan informasi )'Jng sangat diperlukan untuk mcmbuat alternalifa I ternat if keputusan. Dcngan domikian, eva luaxi mcru pa 1-:an
suatu proses )'.1I1gsixtcmatis unruk rncnentukan atau membuat keputusan sampai sejauhmana tujuan-tujuan pcngajaran tclah dica p.l i olch siswa (Pu rwan to, 2(02).
Bcrdasarkan tujuannya, terdapat pcngertlan evaluasi surnalif dan evaluasi Iorrnatif. Evaluasi 1"01"111ali( dinyatakan 1ocbag.liIIp,lya unluk memperoleh fi'c:cllll7ck perbaikan program,
bila
scmcntara evaluasl sumatif rnerupakan upnya mcnilai mcnfaat program don mcngarnbil koputusnn (Lehmani 19S10). Laporan rnempunyai pcranan yang p('nting pada suatu organisasi karena dalarn suatu organisasi dimana hubungan dan bawahan rnerupakan bagian dari keberhasilan orgauisasi tersebut. Dengan adanya hubungan
anlara
l
al.1S<111
1.
antara pcrscorangan dalam suatu organisasi baik yang berupa hubungan antara atasan dan bawahan, ataupun antara scsama karyawan vang terjalin baik, maka akan bisa mewujudkan suatu sistern rieio!gatlllll of Illlthority Jan pcrtanggungjawaban akan terlaksana secarn cfektif dan efesien. Pengertian laporan adalah bentuk penyajian fakta Ientang suatu keadaan "tau suatu kcgiatan, pada dasarnya takta ynng disajikan itu berkcnaan dengon innggung [awab yang ditugaskau kepada si pclapor. l-akta yilng disajikan merupakan bahan atau ketorangan berdasarkan keadaan objektif vnng dialarni scndiri oleh ~ipelapor (dilihat, didengar, arau dirasakan sendiri) krtika si pelapor rnelakukan suutu kegiatan. Dalam pembuatan suatu Iaporan formal. bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang baik, jeld::' dan teratur.Bahasa !-,Uilt
lah
)'ilng balk tidak bcrarti bahwu laporan ilu mempergunnkan gilya baha-a yang penult hiasan, rnelainkan dari I-egi sintaksis bahasanya teratur, [elas memperlihatkan hubungan vans baik antara satu kala dengan kata ynng lain dan antare satu kalimat deng.m kalirnal lain. l't~nggLlnn'll1 kata ganli orting pertarna dan kedua harus dihindari. kccuali penggllllclan kata "karm" bila yang menyampaikan laporan adalah suatu badan Mall
sualu
ILlg,IS.
Laporan pada dasarnya adalah alal kornunikasi juga. Supava dapat digunakan sebngal alat kornunikasi yan~ cfcktif, scbuah laporan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :
1. Lengkap I aporan yang lcngkap adalah laporan yiln~ disajikan M'raHl tertulis, lcngkap dengan data dan fak+a yang ada. Sebagai
\
contoh, jika suatu LPZ melaporkan hasil pcndistribusian zakat, setidaknya bcberapa hal bcrikut harus dilaporkan : a. Kc bcrapa Il~JIII~rzakatdidistribusikan
b. Bcrapa masing-rnasing ll<:illll7fmcnerima zakat c. Sebagai zakat produktif atau konsumtif d. Untuk dana produklif langkah apa saja yang sudah dilakukan c. Apakah ada pendampingan atau tidak f. Bcntuk usaha produktlfnya apa
g. Kclompok atau perseorangan h. BukLibahwa zakat sudah ditcrima mustahik i. Dan lain-lain
Ketep,
Scbuah laporan disebul [olas bila uraian dalam laporan tidak mernbcri peluang ditafsirkan secara berbeda oleh pcmbaca yimg berbcda pula. Ini dnpat dicapa: bila bahasa
dlgunakan
bcnar
dan
komunikatif.
5. Objektif
6.
2. jelas
yang
sisternatis
Termnsuk
dalarn pf'nggtm,~,11'\angka juga harus [clas, jangan pula menggunakan istilah yang tidak umum atau yang sullt
dipahami.
laporar- b keputu-a
lapor irtidal- ryang di
sebaglim
3. Benar atau Akurat
D,1la dan fakta y.tng mcnjodi referonsi harus ekurat/valid bcrdasarkan kcgi.uan rill yang dilakukan. [angan ditarnbah-
rambah .lpnlagi dibual-buat.
Keuka ada lintel yang salah
dapat menuntun pernbaca mernbuat suaru keputusan yang saloh, [adi kebenaran dan kcakuratan isi laporan sangat dipcrlukan, 4. Sistema lis l.aporan hMUS diorganisaeikan
lenis lapo ,,..
1. Maksud ~
a. Lap Y,ll
scdcmikian
rLlpa,
harus
.m :
sistemaris dengan system pcngkodean yang tcratur. sehingga mudah dibaca dan diikuti oleh pembaca, termasuk pcnggunaan gaya bahasa, Laporan yang sistematis juga menunjang unsur kejelasan pclaporan, 5. Objektif Ini yang kami rnaksud dengan jangan mengada-ada alias menuliskan laporan pikLif. Penulis laporan tidak boleh memasu kkan sclera pribadi kc dalam laporan, Polapor hams bersikap netral dan mernakai ukuran urnum d ..ilam mcnilai sesuatu, 6. Tepat Waktu Ketepatan
Iran
slch
hasa asuk
cllid bah-alah \cmg
'gat
waktu mutlak dipcrlukan,
laporan bisa mengaklbarkan
karena keterlarnbatan
kctcrlambatan
pengambilan
Sebaiknya laporan sudah disiapkan dan awal, Artinya setiap kegiat;Hl yang dilakukan harus dicatat dan didokurncntasikan dcngan balk, untuk dijadikan bahan kcputusan,
laporan, Dcngan cara ini, scmua akan tcrasa mudah dan tidak akan ada rekayasa, balk tanggal, tempat, kegiatan yang dilakukan, berapa dana yang dikeluarkan dan lain scbagainya. Sebaiknya pula, penulisan laporan sccara sistcrnatis sudah mulai dicicil minimal J bulan sebelum waktunya, agilf tidak u-rbu ru-buru. [enis laporan dapat digolongkan mcnurut : 1. Maksud pelaporan : a. Laporan
lnformatif
Yailu laporan
yang dimaksudkan untuk member!
informasi dan bukan dimaksudkan untuk memberi anal isis atau rekornendasi. Titik pcntinguya adalah
\
pernbcrian
informasi
yang akurat dan terinci,
2. B
Scbagai contoh, laporan tentang rencana sebunh pelaksanaan kegiaten yang dilakukan sccara masal dan terkait dengan instansi yang menerirnn laporan, b. Laporan Rckomendasi Yaitu laporan yang di samping rnernbcrikan inforrnasi juga rncnvertakan pendapat <;ipelapor -dalarn hal ini adalah LPZ-, dengan maksud memberikan rekornendasi (usul yanJ:'?,tidak mengikat). Meski dernikian, akurasi dan rincinn intormasi tetap diperlukan, SlIp(1)'Orckomendasi
d.
b
c.
yonp; diberikan jug.1 mcynkinkan. c. Laporan analitis Yaitu laporan ytlng memuat
surnbangan pikiran si pclapor, bisa beru pa pcndapat atau <;ar<1I1, setolah melalui analitis yang malting dan mendalarn. Kebanyakan
luporan akadernis bcrada pada kategori ini d.111 snngat mungkin luga d ilakukan oleh I I'L d. Laporan Pcrtanggungiawaben Pelapor member: gambaran tentang pekerjaan yang sed;lIlg dilaksnnakan (Progress report) atau sudah d iInksanakan (borsifai evaluatif). l.apora 11 scrnacarn ini dilakukan seMlc1i dengan periodeisasi yung telah
ditetapkan
oluh masing-maslng
Lemhaga
l'engclola
/.1kat (I P7)
e.
1
Lal'uran Kclayakan (fensibi IilY report), Pelapor mcnganallsis suatu situasi atau I11D"JI.lh sccara mendalarn untuk menuiu penilaian yang bersifat pillhan, lavak ainu tidak. Berbaga i alternatif d inna lisis, kcmudian ducntukan mana yang Icbih baik,
d
3.W
b
2. Bentuk Laporan, a. Laporan bcrbcntuk Memo. Biasanya, laporan pendck yang mcmuat hal-hal pokok saja, dan beredar di kalangan intern organisasi. b. Laporan berbentuk Surat.Isinya lebih pnnjDng dari paJC1 laporan yang berbentuk Laporan dalam bentuk Co
memo, sekitar riga lembar folio. ini, biasanya ditujukan kc luar
organisasi, Lapornn berbcntuk naskah.
Laporan ini bisa panjaug
atau pendek. Ril(1 panjang dibuat dalarn format buku, dan dalarn penyampaiannya mutlak dipcrlukan surat
atau memo pengantar. d. Laporan berbcntuk Campuran, Laporan ini tidak bin gabungan antara bentuk naskah dcngan memo atau sural. Dibuat begin; karena isinya cukup kompleks
schingga ham!'>dipadukan dengan bcntuk naskah agor pcngkodean bagian-bagiannya lebih mudah dilakukan. e. Laporan berbcntuk Iormulir 3. Waktu Penyampaian.
a. l.aporan
Insidentnl. laporan in; tidak dlsarnpaikan secara rutin, h,)ny.l sekali-sckali sajd dalarn rnngka
suaru kegiatan Yilng tidak terjudwalkan secara tetap b. Lapnran Periodik. Dirulis dalaru suatu period" tertentu dan dinamai sesuai dcngan pcriodenya pula. Contoh: Laporan harlan, rningguan, bulanan, pcrtriwulan d.",
setcrusnya. Sehinggs dapatdisimpulkan
bahwa petunjuk I<'kni'i (juknis) cvaluasi dun pc-laporan LPZ adalah pcmbcritahuau/pedomon rnengenai tcknlk pcngolahan zakat dari pcngumpul an, penyaluran. pcndayagunoan, cvaluasi dan pelaporan zakat.
\.
Dalam
[uknis Pengelolaan Zakat. Pengumpulan Zakat. Badan/Lembaga
Ami! Zakat dalam mengurnpulkan
dana
dapat J:. swasta d haria m pemberit
zakat dari muzakki, baik perorangan maupun badan, dapat dilakukan secara langsung olch badan pengumpul alau
Lembaga
unit pongurnpul zakat. liadan/Lcrubaga Amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran sehagai tanda tcrima alas setiap
Lntu dilaku
zakat yang ditcrima. Bukti setor zakat YLingsah terscbut hams rnencantumkan
a
hal-hal sebagai berikut :
\Jama, alarnat dan nomor lengkap pcngesahan Badan Ami] Zakat
atau
Zakat dan
nomor
lengkap
n0l110T II rut
pengukuhan
Lembaga
Amil
bukli setoran.
b. ~am(\, alamat muzakki, dan :'\:00101' Pokok Wajib Pakak (l\:PWP) apabila zakat pcnghasilan ynng dibnyarkan
dlkurangi dari pcnghuellan keno pajak pcnghasilan, c. [umlah zakat alas penghasilan yang disctor dalam nngka dan huruf scrta dicanturnkan tahun 1111111. name', [abatan petugas. tanggal dan sternpcl Badan/Lcmbaga Arnil Zakat
d. 1andatangan,
pcru-rirnaan
Bukti setoran zakat y(\n~ sah tersebut dibuat rangkap tiga, dengan rincian sebagal bcrikut : (I. Lembar l (asli), diberikan kepada muzakki yang digunakan
sebagai bukti pengurangan ponghasilan kena pajak pcnghasilan, b. Lcmbar 2, diberikan kcpada Badan/Lernbaga Amil Zakat scbagai arsip c. Lcmbar 3, digunakan scbagai arsip bank penerima, apabila zakat disctor melalui bank.
l
yang 1 1. Dala HAZ' 2. ~bel mu
l<1nglJ 3. Mcm
-~l atau p-:..>oD~ wCljib
~ -etiap ut harus
Pakilk arkan
Dalam pcngumpulan zakat Badan/Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama dcngan semua bank pcmerintah atau swasta di wilayah masing-rnasing, pengumpulan zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank alas pcrsetujuan/ pernbcritahuan muzakki melalui nOmOI rekening Badan/ Lembaga Amil .l.akat. Untuk ter laksnnanya kcrjasama-kcrjasama terscbut, perlu dilakukan kesepakatan bersama dan di ..osiallsasikan kepada masyarakat luas, melalui media cctak (leaflet, spanduk, banner dan sejenisnya) ataupun media elektronik (radio, telcvisi, e-mail araupun wiboside) yZl11g disebarknn melalui pciugas bank.
Dalarn
rangka
mongoptimalkan pcngumpulan dana zakat, maka Badam/Lembclgd Amil Zakat dapat menvebarkan
progrllll1nya rnclalui iklan dengan menc ..mrurnkan nomor rekening pembayaran zakat dan lain-lain, dalarn hal tertentu, Badan/Lembago Amil Zakat dapat mcnyalurkan dana zakat kc ILIM wil.iyah kerjanya, dengan terlebih dahulu mcngadakan koordina ..i dengan Badan/Lcrnhaga Amil Zakat yung berada di wilayah tertentu torscbut,
_ nakan !1.:ljilk.
Sebclurn melakukan pengurnpulan zakat ada bebcrapa hal y,mg horus diperhatikan antara lain: I. Dalam pclaksanaan pengurnpulan zakat I PZ mernbantuk
BAL setcmpat dalarn pengumpulan dana zakat. 2. Sebelurn aksi pcngumpulan dilakukan musyawarah I mudzakarah/diskusi yang berkailan dcngan langkah-
langkah pengumpulan
zakat dari para muzakkl, 3. Mernpcrsiapkan Iormulir bagi pdra rnuzakki,
,
4. Petugas yang ditunjuk rnemberikan edaran sekaligus formulir kepada para muzakki berkenaan dengan [adwal pcngumpulan dane) zakat harus Jengkap dcngan identitas "gar tidak mencurigakan atau membuat ragu muzakki. ::l. Pemberitahuan terscbut bisa mcnyurati atau menelepon yang bcrsangkutan secara langsung, 6. Sctelah batas waktu yang tclah discpakati antara pcngelola zakat dan muzakki, Iorrnulir yang sudah dibcrikan dapat diambil kcmbali oleh para pengclola zakat, arau
rnungambllnya sesuai dengan waktu yang telah ditctapkan muzakki. 7. Selanjutnya zakat muzakki diarnbil oleh pctugas LPZ atau diantar lengsung oleh muzakki ke pUC;Jt pengurnpulan .I.ilkdt.
8. Sebagai langkah awal masjid di setiap desa dan atau
kclurnhan dapat dijadikan langkah awal zakat yang didapat di TPL. 9. Selanjutnya
pUS.1t pengumpul zakat tcrpadu mungadmlnistrasikan hasil pcngurnpulan zakat dan melaporkannya kepada SAZ soternpat.
Dalarn hal pengumpulan zakat, jeni!> Jan [umlahnya dibuat secara icratur dan terperinci, JgM pcnyaluran dan pcndayagunaannya optimal. Adapun pcngumpulnn zakat antara lain :
Zaknt terdiri ala:. zakat (itrah (jiwa) zakat t. Zakat fiLrnh (jlwa).
IIIMI
(harta),
Zakat )'clng wajib dikelua rkan olch setiap muslim mcnjelang ldul Fitri pads bulan ramadhan. Bcsar zakat ini setara dcngan 3,51itcr (2,5 kilogram) makanan pokok y<1l1g ada dl daerah bcrsangkutan
2.
hewan
bUTlIP':'
a) Sap
,\j,
,
2. 7akat ntaa! (harta) Zakat y.lng dikeluarkan seorang muslim yang mcncakup hasil pemiagaan, pertanian, pcrtambangan, hasil laut, hasil tcrnak, harta ternuan. em as dan perak. Mahing-masing jenis memilikl perhitungannya sendiri-sendlri.
Harta yang dikenai zakat adalah: 1. Binalang ternak. Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayarn, itik, burung). Pcrhitungannya : a) Sapi, Kerbau dan Kuda, Nishab kerbau dan kuda disctarakan dengan nishabsapl yaitu 30 ekor. Artinya, jika seseorang telah rncmillki hupi (kcrbau/ kuda), mnka in telah terkena wajib zakat. Bcrdasarkan hadits Nabi Muhammad S,lW yang diriwayatkan olch lrnum ;)1l'iI'mid.Gidan Imam Abu Dawud dari MUDdz bin [abbal RA,
maka dapat dibuat tabr-l sbb : ZAKA I' Lekor I ekor 2 ekor 1 ckor
'--
__
sapi sapi sapi sapi ==-2_.::,t'k=ClT sapi
[antarvbetin,
betrna
inb!' (.1) (h)
/lJ1I~illllfJh
laM' 111115;/111/111 dan 1J1"'"_o;i_II ...IIf"'li.:...1
I ekor 111M' ....
Kelcl'IIlIglIlI : ct.
Sari berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2
b. Sapi berurnur 2 tahun, masuk tahun ke-3 Sclanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakarnya bcrtarnbah I ckor fnll;', Dan jika setiap [umlah ilu bertambah ~Ockor, zakarnya bcrtarnbah I ekor 1I11/5;lIl1all.
b) KambingIDomba. Nishab karnbing/domba adalah 40 ckor, artinya bila seseorilng telah memiliki 40 ekor karnbing/dornba maka ia telah terkcna wajib zakat, Bcrdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabe] sbb :
H,'SaT
JUl\ILAl1 TERI':AK (EKOR) ZAKAT -l(J-120 1 ekor kambing (2th) atau dornha (I rh) 1:!1-20D 2 ekor kamblng/domba 20J-300 '1 ckor kambing/domba
Selanjutnya, setlap [umlah itu bertarnbah zakamya bertnrnbah 1 ckor.
IOUckor rnaka
c) Ternak Unggas (ayam, bcbek, burung, dll) dan Perikanan, NisJII1/J pada tcrnak lInggil!'! d.1I1 pcrikanan tidak diterapkan berdasarkan [urnlah (ckor), sebagaimana hoi nyu sapi, dan kambing. Tctapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak ungg
besar atau sctaro dengan R5 gram ornas murni, makn Io terkonu kewaiiban zakat sebesar 2,5 'Yo,. COIl/n/, : potornak ,1yom broiler memelihara 1000 ekor ayam pcrrninggu, pads akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb: SCOri.1l,\~
l
Cata 1. K
d)
,
1. Ayam broi Ir·r5600 ekor seha rgCl 2_ Uong Kas/Bank -etelah pajak J. Stok pakan dan obat-obatan. 4. l'iutang (dapat tertagih)
Rp. 15.()(}(I.lJ()O,Rp 10.000.000.-
Rp 2.000(lllll,-
Rp. UlOO.OOO,Jumlah Rp.31.0oo.001l,-
Utang yang jatuh tempo Rp. 5.000.000, Saldo Rp. 26.000.000,I3e~1rZakat = 2,5 ~o x Rp. 26.000.000,- = Rp. b50.000,-
Catatan : 1. Kandang dan alat peternakan tidak dipcrhltungkan sebagai harta yang wajib dizakan. 2. Nishab besarnva 85 gram ernas murru, jika (it' Rp 25.000,00 maka R5 x Rp 25.000,00 = Rp 2. J 25.000,00 d) Until.
Nishab unta adalah 5 ekor, artlnya bila 'iE-'<;('ornngtelah morniliki 5 ekor until, rnaka ia Iorkena kewajlbnn zakat, Sclanjutnya zakat ilu bertambah, jikl'l [umlah \1111" yang dlmil ikinya juga bcrtambah, Berdasarkan hadits \IilbJ Saw yl1ng d i riwayatkan olch Imam Bukhari dari Anas bin Malik, rnaka dapat dibuat tabel sbb:
- tau liki blh
ekor d pat
luml ...h Iernak (Ekor) 0;
lJ
2'i-:15
1 ekor kambing/domba (.1) 2 ekor k.lmbingldllmb,l 3 ekor kambin~/dlll1lb.l -I ckor kambing/domba 1 ckor unta bintu )l.I.lkh,)d (b)
~h -15
1ekor unta bintu Lubun (e)
10 J.j 15·19 2()..2-t
J5..(I() til 75 i't>·YO 91-120
I ekor unta Hiqah (d)
l ekor until Iadzah
Il»
2 ekor unt.i bintu l.abun (c) 2 ckor unla Hili,lh (d)
Kcterangan: (a) Kambing berumur
dan
"L
2 tahun atau lcbih, atau domba
bcrumur satu tahun atau lcbih. (b) Unta betina urnur .I tahun, rnasuk tahun ke-Z
(c) Unta betina umur 2 tahun, 1113suk tahun kc-3 (d) Unta betina urnur 3 tahun, masuk tahun ke-4 (e) Unta bet ina u01u1' 4 tahun, rnasuk tahun kc-5 Selanjutnya, ;ika setiap jumlah itu bertarnbah 40 ekor, maka zakatnya bertarnbah 1 ekor hnit« LallI/II, dan setiap
jumlah itu bortarnbah 50 ekor, zakatnya bcrrarnbah I ckor Hiqnll. 2. Emas dan perak, Limasdan pcrak merupakan logam mulia, selain merupakan tam bang elok, juga sering dijadikan pcrhiasan. Emas dan
pcrak juga dijadikan matn liang yan,,; bcrlaku dar; waktu 1<.12 waktu, lxlam mcmandang COlas dan perak sebagai harta yang (potensiul) bcrkernbang. Oleh karenanya "'lfnm' mewajibkan zakat atas kcduanva, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, uklran atau y.1J1g lainnya. Termcsuk dal<1111kategon ernas dan perak, adalah mala uang )'nng bcrlaku di masing-masing negar .... Olch karcna s~gi1I" bentuk penyimpunan uang scpcrti tabungan,
hart .. pCl,."
deposito, cck, saham atau surat bcrharga lainnya, t.. rrnasuk kc dalarn kategori ernas dan perak. Penentuan "h,/mll
keten
dan besarnya zakat disctarakan dengan cmC1S dan pcrak, Dernikinn jtlgn pada haria kekayaan lainnya, scperti rurnah. villa, kcndaraan, tanah, (III. Yang rneleblhi kcpcrluan mcnurut '~!I(frr1' a tau dibeli/d ibangun dcngan tUjU<111 men)' iII) pon uang
l
ber: lebih
I
telab t
dan sewaktu-waktu dapat di uangkan. atau lainnya vang berbcntuk pcrhiasan,
Pada cmas dan perak
tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tcrsebut, c1!>cll
Zakat lain yang diperhitungkan sama dengan nisab mas adalah tnn'din, kekayaan laut dan rlkaz .. Mn'rlill (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut burni dan memiliki nilai ekonornis seperti C111<1S, pcrak, timah, tembaga, marmcr, giok, minyak burni, batu-bara, dll.
Kckayaan laut adalah segala sesuatu yang dicksploitasi dari laut seperti rnutiara, ambar, rnarjan, dll. sedangkan Rikaz adalah harta tcrpcndam dari zaman dahulu atau biasa disobut dcngan harta karun. Termasuk didalarnnya harta yang ditemukan dim ridak ada yang mengaku sebagal pcmiliknya, Nishab cmas adalah 20 dinar (85 gruJ1l l'l11tl"
11lU rni)
dan
perak adalah 200 dirham (setara 672 grt1m perak). Arlinya bila seseorang tolnh mcmillkl ernas sebesar 20 dinar alau perak 200 dirham dan sudah sctahun, make ia telah terkcna wajib zakat, yakni sebesar 2,; ':-:..
Dermktan jug" scgala macam ienis harta yang mcrupakan harta sirnpanan dan dapat dikatcgorikan dalam "ernas dan perak't.seperti uang tunai, tabungan, cck, saham. suratberharga atau pun y
ketentuan cmas d,\11 perak, arLinyo jlka -cseorang rnemiliki bermacam-macam bentuk harta dan [urnlnh akurnulasinya lebih bcsar atau soma dengan nishab (R5 gram crnas) maka ia telah tt>rkrnn wajib zakat (2,5 'Yo).
l
Contoli :
Har perda::a
memiliki l>impanan harta sebagai bcrikut :
Sescorang
Tabungan Uang tunal (dlluar kebutuhan pokok) Perhiasan emas [berbagal bentuk) Utang yang harus dlba ar atuh tempo)
Rp. 5 jt. Rp. 2 jt. 100 gram Rp. 1,5
J.LJ
I
Perhiasan emas atau yang lain tidak wajtb dizakati kecuali selobihnya dari [umlah rnaksimal perhiasan yang layak
dipakai.jika layaknya seseorang memakai perhiasan rnaksimal 60 gram, maka yang wajib dizakati hanyalah pcrhiasan yang selebihnya
dari flOgram.
Dengan dcmikian berikul:
jumlah
l.Tabungan 2.Uang tunal 3.Perhlasan (10-60) gram @
_____ sesar zokot
haria
orang
tersebut,
scbagai
jika scm lebih d
IRP< 5
Rp 25.000
Cara salah ...
= 2,5% x Rp 6.500.000 = Rp 163,500,-
D. KL
Catamn . Pcrhitungan pada bulan
haria yang wajib dizakati
dilakukan
setiap tahun
y(tng sarna.
b. L~ L.
Piuti
~t
3. Perniagaan.
I Iarta pernlagann ndnlah semi I ('Iynng diperu ntukkan untu k dalarn berbagai [onisnya, baik berupa barang seperti aI('II-.Jlot, pakaian, rnakanan. perhiasan, d II. Pcrniagaan tersebut di usuhakan sccara perol'angan atau perserikatan scpcrti CV, I''l, Kopcrasi, dsb, diperiual-bclikan
e
JW~
6VIILwA£L
s UIpOrQ"" L1>Z,
Conte Scbua 199:') t".;
Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Kopcrasi, 011) nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gl'ilm cmas rnurni). Artinya jib suatu badan usaha pada akhir lahun (tutup buku) merniliki kekayaan (modal ker]a dan untung) lebih besar al<1L1 setara cIcngan 85 gram emas (jika pergram Rp 25.000,- = Rp 2.125.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebcsar 2,5 %. Pada badan usaha yang bcrbentuksyirkllh (kerjasama), maka jika semua anggota syirkah bcragarna Islam, zakat dikeluarkan
sebelum dlbagikan kepada pihnk-pihak yang bersyirka h. Tetapi jika anggota syirkah tcrda pat orang yang non muslim, rnaka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jurnlahnya lcbih dari nishab), lebih dulu
Cara menghitung zakat : Kckayaan yans dirniliki badan usaha tidak akan lepas dad salah satu «tau lebih dari tiga bentuk di bawah ini : a. Kekayaan d.11.1m bcntuk barang
tahun
b. Uang tunai, e. Piuta ng. Melka yang dimaksud
dcngan harta pemlagaan y
dlzakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak. Con/O/I
Sebuah pcrusahoan meubel pada rutup buku 1995 dengan keadaan sebagai belajar :
,
pCI' [anuari
tahun
tlm
Besar zakot
= 2,5 % x Rp 20.000.000,- = Rp 500.000,-
Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib dizakati, scbab termasuk kc dalam kategori barang tetap (Iidak bcrkernbang). Usaha yang bergerak eli bidang jasa, seperti perhotclan, penYC\,vdan apartemcn, taksi, rental mobil. bus/truk, kapal laut, pcsawat udnra, dll, kcmudian dikeluarkan zakatny. dapat dipilih di antara 2(dua) card: a. Pml" pcrhitungan akhlr tahun (ltl tup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (haria) pcnghasil jOSD, sepcrti hotel, taksi, kapal, (Ill, kcmudian keluarkan zakatnyo 2,.5 0/.•. b. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup huku), hanya dihirung
dan hasil bersih yang dipcroleh
usaha tcrsebut selarna satu tahun, kernudian zakatnya dikoluarknn 10%, 1-101ini diqiyask.m dcngan perhitungan zakat hasil pcrtanian, dirnana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil porloniannya,
tidak dihitung
harga tanahnya.
4. HasH pertanian. Hasil tanarnan
pcrtnnian adalah hasil tumbuh-tumbuhan at au yJl1g bernilai ekonomis seperti blji-bijian, urnbi-
umbian. sayur-mayur, buah-buahan, rurnputan, dedaunan, dll,
tanarnan hias, rumput-
Nishab hasil pertanian adalah 5 rl'asq atau setara dengan 750 kg. Apablla hasil pertanian tcrmasuk makanan pokok, sepcrti boras, [agung, gandum, kurma, dll, maka nlshabnya adalah 750 kg dar! hasil pertanian tcrscbut. Tclapi, jika hasil pertanian itu solain rnakanan pokok, seperti buoh-bnahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disctarakan dengan harga nishab dari rnakanan pokok yang paling urnurn di daerah (ncgcri) tcrsebut (di ncgaril kila rnisalnya, beras), Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau :,ullgcli/mala/air, maka 10%, apabila diairi dcngan C<1C<1
disiram I iriga::.i (ada biaya tambahan) rnaka zakatnya 5%.
emud inn
Dari ketcnluan ini dapar dipahaml bahwa pada tanaman yang disiraml zakatnya 5%. Artinya ,,% ynng lainnya didistribusi J..il n untu k biaya pengairan. lmam az-Za rqani
dihitung selama
bcrpcndapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dcngan air hujan (sungai) dan disirami (Irigasi) dengan perbandingan 50;50, rnaka kadar zakatnva 7,5% (3/4 dari 1/10).
Hal ini
Pada slstern pcrtanian saat ini, biava tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain scpcrtl pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mernperrnudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisldn dan sebagain ya d iarnbi Ido rI h.1SiJ pancn, ken; udian slsanyo (apahila lebih dari nishab) dlkolunrkan zakatnya 10% atau 5% (ll'rSc1l1lllng sistern plmgai ran r'Y<1),
5. Zakat Profesi. Hasil profesi (pcgawai negeri/swasta. konsultan, dokter, notaris, dll) merupakan sumber pendapatan (knsnb) yang lidak banyak d ikcnal di masa S(1/Il! (gcnerasi terdahulu), oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang bcrkaitan dengan "zakat". Lain halnya dcngan bentuk kasab yang lebih populer saa ti tu, sepcrti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dun detail. Meskipun dcmikian, bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekalnya adalah pungutan hart" yilng d iambil dari orang-orang kaya untuk d ibagi kan kcpada orangorang miskin di antara mercka (scsuai dengan kctenruan syara'). Dengan demikian, apabila seseorang dengan hasil profcsinya ia menjadi kaya, maka wajib alas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kcbutuhan hidup (dan kcluarganya), maka in mcnjadi lIIustnlliq (penerirna zakat). [ika hasil profesi seseorang hanya sekcdar untuk menutupi kebutuhan hidupnya. atau lebih sedikit rnaka baginya udak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud ndalah kcbutuhnn pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan
biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. Zakat profest memang tidak dikenal dalJI11 khasanah keilrnuan [slam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikatcgorikan ke dalarn zakat harta (simpanan/
kekayaan). Dougan demikian hasil profesi scseorang apabila telah mernenuhi kctcntuan wajib zakat rnaka wajib baginya LU1I1.1k menunaikan zakat
,
Contoh: Mulyadi adalah seorang karyawan swasla yang berdornisili di kota Bogar, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasllan bersih perbulan Rp. 1.500.000,-. Bila kcbutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp.625.000 per bulan rnaka kclcbihan dari pcnghasilannya = (1.500.000-625.000) = Rp. 975.000 pcrbulan. Apabila saldo ra ta-rata perbu Ian 975.000 rnaka jUI111ah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 11.700.00 (lebih dari nishab). Dengan demikian Mulyadi berkcwajiban membayar zakat sebesar 2.5% dari saldo. Dalarn hal ini, zakat dapat dlbayarkan setiap bulan sebesar 2.5% dari saldo bulanan atau 2.5 % dad saldo tahunan. 6. HarIa Lai n-Lain, :1.
_nh.lk
-naka rksud
Saharn d.1O Obligasi. Pada hakekatnya baik saharn maupun obligasi (juga sertifikat Bank) rnerupakan suaru bentuk pcnyirnpanan harta ytlng potensial borkcmbang. Oleh karcnannya, masuk ke dalam kalcgori harta yang wajib dizakati, apabtla telah mencapai nishabnya. 7akatnya xebesar 2.5% dari nilai kumulatif riil, bukan nilni nominal yang tertulis pada saham atau obliges: tersebut, dim zakat ill! dibnya rkan
setiap tahun. COII/(J": !\Iyon)'_, Choirun Ni~.,· mcmiliki 500.000 lembar sahnrn PT. Ann, rLA J II, hill'ga nom inal Rp.5.000/Lcmbur. P'I(.Ia akhlr tahun buku tiap lernber uiendapat devlden Rp.300,-
Total jurnlah hartatsaharn) SOO.Otxlx Kp.5.300,- - Rp.2.650.000.000.Zilkat - 2.5')(, x [{p. 2.650.000.000.- Kp. 66.7::::50~.OOO=:!....._ %
\
b. Lndian dan kuis berhadiah . .Harta yang diperoleh dari hasil undian atau kuis berhadiah morupakan salah satu sebab dari kepernilikan harts yang diidentikkan dengan harta tcrnuan (rikaz), Olch sebab itu jika hasil tcrsebut mcmenuhi kriteria zakat, maka wajib dizakati sebasar 20%
mobil sedan seharga
Rp.5~()()(I.OOO,
Penyalu Dana
atau dum
Contoh:
--__ ---Hunda rncmenangkan kuis bcrhadiah TTIBAI( OLll\fPlADF.
2)
bcrupa
dengan pajak undian 20%
d,tanggunA pemenang. Horta Burula - Rp.'l2.nl)O,OOl).- -Rp.1 O,40l),l)()O,- - l{p.41 ,600,000.I akat - 2()'!" " RpAI.600.000, TH'.K,320.00J:1,:__
c. Hasil pcnjualan rurnah (propcrn) atau p<'nggusurJn. J larta yJng diperolch dad hasil penjualan rumah (properti) atau pcnggusuran, dapat dikategorikan dalam dua macam: t) Peniualan ru rnah yang disebabkan karena kebutuhan, terrnasu k pC'ngguslll'un sacara lcrpa ksa. rna ka hasi] pcnjualan (pcnggusuronnya) lebih dulu dipergunakan untuk rncmenuhi up" yang dibutuhkannya, Apabila hasil penjualan (penggusuran) dikurangi hartn yang dibuluhkan [urnlahnya masih melampaui rusheb maka ia berkcwajiban zakat sebesar 2,5% dnri keleblhan harte
terscbut.
Bantu
Conloh: :',111.1",,, "IM"r~~hi tcrpak-n I'It!l1jll"I ",I11"h dm p"kMa"~'"l1~ ) .IIlS ll'rk-t"k di sebuah i.,I.... prolol-lIl .Ii Palembang, sebab hi 1.,1' mumpu memb.iyar pajak,,)'., Dart h.,~,1pl'njllalilll Rp 1~().(K10,()OO,in b"lIll.,ks'ld uutu], membungnn rum.ih .u pit,g~ir,lM kot" dun dipl'r'kllakan "I...III,l1tmghnl",.k,lIIan~gM.rrl Rp.90,OUl1.1100,.
I I
~It'bihnya al..,111 rlitabllng lInh,k N>k,,1 han 11I.l• 2.5.... ' IRp,I30.(ltlO,UOIl.-- Rl',<}o,1I00.000.:) ~o;()('
...f!.k"1
(l00,·
l
2) Penjualan rumah (properti) yang tidak didasarkan
pada kebutuhan maka ia waiib membayar zakat scbcsar 2.5% dari hasil pcnjualannya. ~ wajib
Penyaluran/Pendistribusian
Zakat.
Dana zakal yang telah dikurnpulkan
wajih disalurkan
atau didistribusikan kcpada yang bcrhak mcncrirna scsuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangen.
Penyaluran zakat kepada mustahiq, terlebih dahulu harus memperhatikan prioritas kebutuhan mustahiq eli wilayah masing-masing. Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu rnembantu mustahiq dalam menyelesaikan atau
mcngurangi a macam: utuhan, 3 hasil
vpabtla .1 yang ....maKCI
rnasalah yang sangar rnendesak/darurat, Dana
zakat juga dapat dalam bcntuk bantuan pcmbcrdayaan, Yc.1iILI mernbantu mustahiq unruk mcningkatkan kcscjahtoraan.
Penyaluran DANA BAZNAS mernprioritaskan kebutuhan kcrjanya maslng-masing. Bantuan DANA BAZNAS baik bantuan SeSD<1tmill.1pUn bantuan pcmbcrdayaan tcrdiri dad: Bantuan uang untuk fakir dan miskin. Bantuan pengobaran dan perawatan dokter/rurnah sakit bagi fakir dan miskln. Bantuan untuk para yarim, Bantuan rnakanan bulanan bagi sckolah dasar dan sekolah
mcnengah rcrpencil Bantuan pcndidikan, beasiswa, uang sekolah dan kursuskursus, bagi mercka yang tidak mo.mpu atau bagi yong
berprestasi Banruan unruk
sekolah dan bangunan gedung sckolah, panti asuhan, pesantren dan sekolah agama. :;<1r
Bantunn sarana hldup bag; fakir dan miskin seperti. sowa rumah, bantuan perurnahan dan ternpat tinggal. Bantuan operasional pengurus masjid.Icrrnasuk guru TPA. Bantuan untuk pendirian dan perubangunan masjid atau surau, musholla. Bantuan Pcmbangunan rumah sakit, Poliklinik dan
puskesmas,
Bantuan untuk pembelian al-Quran dan as-Sunah serta bu ku-buku agall1a 1<1 innya, Bantuanpwgrilm dakwah. BanLuan kepada muatta]. Bantuan untuk penyelesaian hutang.
Bantuan untuk musafir. Bantuan untuk berniaga untuk pernudn dan mereka yang berbakat berwiraswasta,
[ika penyaluran
dana
bantuan
harus
keluar
wilayah
kcrjanya, I.I'Z terlebih dahulu harus rncngadakan koordinasi, dengan BAZNAS dan I embaga Amll Zakat yang bcrada diatasnya atau yang bcrada di wilayah tersebut, Mustahiq
yang akan rnenerlma bantuan mengajuknn usulan pencrlmaan bantuan DANA BAZNAS dcngan mcngisi formu.lir isian, mencantumkan : Nama mustahik, alarnat mustahik, pckcrjaan dan daftar keluarga KJM (kartu jamaah masjid), Nama dan alamat masjid
Usulan dan alasan t3ALNAS
untuk
mcnerima
bantuan
DANA
- [cnis bantuan yang diharapkan dan ju111 lahnya. Keterangan mengcnai bantuan y
m
Ka
-
ah
,l~i, ..:iLl ~ill
ran
Rekomendasi dad atasan ternpat bekerja [ika mustahiq bekerja, Rekomendasi dad pengurus UPZ dirnana mustahiq rnenjadi anggota inslansi tempat UPZ berada. Rckomendasi dari pcngurus Babinrohis (Badan Pembina Rohani Islam) tempat mustahik mcnjadi anggota. Ini apabila UPZ bagian dati keglatan Babinrohis. Rekomendasi dari pengurus masjid tcrnpat mustahik menjad i ilnggol"i1.
Setelah usulan mustahik ditcrirna akan dilcliti dan diselcksi, kernudian musrahiq akan menandatangani dan mencrima bukti penerimaan bantuan DANA BAZ/LAZ yang berisi : [\lam.a mustahiq, alarnat mustahiq dan pekerjaannya KJM (Kartu [arnaah Masjid ), nama dan alamat masjid - [enis bantuan yang disctujui dan [urnlahnya
Bank penerirna/pcnyalur dan nll11101" rekening mustohiq Nama dan Landa tnngan penerima bantuan Nama dan petugas
LPZ )'illlg pcnyaluran
bnntuan,
[ika d i Lolak/tida k d isetujui akan d ibcri tahu kan kcpada mustahiq dcngan disampaikan penjelasan rnengenai sebabscbab penolakannya.
(1M
Pcndayagunaan Zakat. Pcndayagunaon
una -lah
rnanfaat. AUdPWl pcngertian pendayagunaan sendiri menu rut Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pcngusaha ngtlf mampu mendatangkan basil dun manfant, pcngusaha (tennga dan sebagainya) ,)gar mnrnpu menjalankon rugas dengan balk, Pendnyagunaan
\
berasal dari kula "GUi"lO" yang berarti
adalah bagaimana cara atau usaha dalam
mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih bcsar serta lcbih baik. Ada dua bentuk penyaluran dana zakal antara lain : ,1. Bcntuk ht'Sc)(ll Berarti zakat hanya diberikan kcpada sescorang satu kali atau ","mat saja. Dalam hal ini juga bcrarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target teriadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq, 11al inl di karenakan mustahiq yang bcrsangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pad a d Iri orang tua yang sudah jornpo, orang carat. Sifat bantuan scsaat ini idealnya adalah hibah.
3.
a
b. Bentuk Pemberdayaan Pcnyaluran zakat yang discrtai target mcrubah kcadaan pcnorima dad kondisi katcgori rnustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini sangat besar yang tidak dapat dengan mudah dan dnlnm wakru yang singknt. Unru k itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemaharnan yang utuh
terhadup
Apabila
pcrmasalahan permasa 111 hannya
yang
ada
penerima. kern i"ki nan, horus
adalah diketahui penvebab kemiskinan tersebut. sehingga dapat dicarikan solusi ynng tepat dcmi tercapainya target yilng Lelah dicanangkan . Mcnurut Wldlldo y<111g dikutip dari buku Lili Bariadi dan kawak-kawan, bah wa !.ifLll dan bantuan pcmberdayaau tprc.Jir.i dari tiga yaitu :
I. Hibah, Zakat pada aRDlnY,1 hClrLIS diberikan berupa hibah. Artinya tidak ada ikalan .mlnr;) pengelola dcngan mustahiq sctct: h penyerahan zakat.
\
n
pada
.,
3
ts=~lebih
2. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bcrgulir oleh LPL kepada mustahiq dengan ca til tan ha rus qllrdTlII1 111151111 (niat mulia), artinya tidak boleh ada kclcbihan yang harus diberikan mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. [urnlah pengembalian sarna dengan jumlah yang dipinjamkan, 1 Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengeloJa kepada mustahiq tidak bo1eh dilakukan bcrupa pembiayaan, artinya ndak boleh ada ikatan sepcrti slm/ril',tlllm't11 dcngan 1111({t/lllri/l dalarn penyaluran zakat .
Menurut dlketcgorlkan
M. Daud Ali pcmanfaatan
dana zakat dapat
sebagai berikut :
yang konsumtif don tradisional. Dnlam katcgori ini penyaluran dibcrikan kcpada orang ynng berhak menerimanya untuk dimanfanrkan langsung
I. Pcndayagunaan
olel1y<1n~ bcrsangkutan seperti: zakat fitrah y"ng diborikan padn fnkir miskin untuk memeuuhi kebutuhan schari-hari atau zakat harta yang di bcrikan kcpada korban bencuno alam.
2. 1't>l1daYilgllnaan yang konsumuf kreatil Maksudnva pcnyaluran dalam bentuk alat-alat sckolah alau beasiswa dan lain Jain.
3. Penduy ..lgunaan produkuf tradisional Muksudnya pcnyaluran dalarn bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pprtukilngan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dan katl:'gori tnl adalah unruk menciptakan suatu usaha atau mernberikan
lapangan kcr]a bagi takir-miskin.
4. Pondayagunaan
produkti f kreatif
Pcndayagunaan ini mewujudkan dalarn bentuk modal yang dapatdipergunakan, baik untuk membangun sebuah proyek sosia) moupun untuk mcmbantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil . Pernbicaraan tentang sistern pcndayagunaan zakat, bcrarti mernbicarakan usaha atau kegiatan ynng saling berkaitan dalarn menciptakon tujuan tcrtcntu dari penggunailn hasil zakat serum baik, tepat dan tcrarah sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat. Kalal! bcrbicara tentang kcrnashlnhatan, scnantiasa berkembang sesuai dengan pcrkcrnbangan dan tuntunan kebutuhan umat. Unruk pencntuan tingkat kemaslahatan, biasa di kenal dengan adnnya skala prioritas, Metode prioritas in; dapat di pakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungs; alokasi dan distribusi dalarn kebijaksanaan pondayagunaan zakat. Misalnya, kita arnbil contoh salah satu ns/lIIl1f yang rncncrima zakat ibnu sabi], lbnu sabil mernpunyai pongertian yang secara bahasa bcrarti anak [alanan atau musafir yang kchabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pcngungsi, bencana alam dan sejenisnya. Sebagalrnena dimuklumi dan scriap muslim wajib mengetahui bahwa zakat merupukan ibadah IlIltnf;ynlt, yakni ibadah yang berkaitan dengan harta kckayaan. 1); samping itu, zakat juga ibadah qndlmiynfr, yakni ibadah yang apabila tidak ditunaikan, maka ado hak orang lain yang terarnbil. 01e11 karena itu, rncnunnikan zakat tidak dipandang scbagai kederrnawanan bclaka, melainkan suatu kewajiban yang memang sudah semestinya ditunaikan oleh s('orang muslim
dan
oleh
8
pen
keh
be-l lebir dan
pe
2
Modal
dan badan usaha milik orang Islam. Zakat yang d ihimpun oleh LrZ wajib disalurkan kepada yang bcrhak mencrimanya. Dalam kaitan ini, penerapan prinsip-prinsip
syariah dalarn
pendayagunaan zakat merupakan sebuah keniscayaan atau
ijuan tiasa
-tunan h.1tan, etode
keharusan pada setiap pengelola zakat. Hal itu tidak saja berkaitan dengan kepcrcayaan muzakki torhadap U'Z, tctapi lebih penting dan mendasar adalah rnenyangkut nilai moral dan pertanggungjawaban amil kepada Allah Swt sebagai pernilik syariat. Zakat adalah saru-satunya ibadah yang secara eksplisit diseburkan dalam al-Quran ada petugasnya. Dengan kata lain, 'mui! meniadi lInSI'" utama dalarn pcngelolaan zakat. Sasaran pendistrlbusian dan pendayagunaan zakat telah ditentukan secara togas dan cksplisit dalam syariat (Qb, at Taubah [9j: (0), yaitu zakat dipcruntukkan bagi 8 (delapcn) golongan
atau asluta]. Allah Swt berfirman, "Ses/lIlsglllinyn znknl-znklit iiu, Ilflllynlnll till/ilk orallg-omllg fakir, IIrrtng-umllg III/skill, ami/ill. Ibnu ilnak untuk -I!ngc\'akni
, ...bagai
yang uslirn
para 1IIII'II1/nt 1I11/llk (memenicknknn) budu«, o/"flllg-onlllg ytlllg bcrJltllnllg, uniuk }n111ll Allnh iltn: omllg-l)}"(lIIg ynllS SCdllllg dnknn pmjlllmlllll, se/1ns,ni sceuatu kc/t'iIljlalI ytlllg diwnjil1knll Allah, dau /\/lnll Mllfln Mmgl'/nJllli lagi Mlllm Rijnksmlll"
[urnhur ulama dim fuqaha scpakat bahwa sclain delapan gotongan di atas, tldak berhak dan tidak halal mcncrirna zakat. Dan tidak ada satu pihakpun yang bcrhak menggantl atau merubah ketentuan tcrsebut. Adapun menyangkut batasan dan kritcria siapn yang disebut fakir, miskin dan seterusnya terbukn poluang 'ijlillnd' sesuai dengan tcmpat, woktu dan keadaan sepanjang tidak mcrubah ketentuan yang prinsip.
Dalarn kaitan ini,arnil zakat ketika menyalurkan zakat yang
dihirnpun dan dikelolanya hal, yaitu :
perlu mernperhatikan
beberapa
1. l'ada prinsipnya zakat adalah milik dan hak mustahik (Qs, Y: 60). Tidak boleh zakat disalurkan kepada mcreka yang bukan mustabik. 2. Kata-kata "Fuqara' (orang-orang fakir) dan "Mn~tlakilll/ (orang-orang miskin) dan juga yang lainnya rncnunjukkan bahwa semakin banyak mustahik yang mencrirna akan sernakin balk dan utama. rnisalnya jika zakat itu disalurkan untuk kepcrluan pcmbiayaan usaha para mustahik (zakat produktif).
5.
3. [ika dana zakat relatif lebih sedikit dlbandlng dcngan [urnlah Mustahik, maka dana terscbut boleh digulirkan
dalarn
bentuk
y.1I1g dikernbalikun,
untuk kernudian disalurkan kernbali kepada Mustahik yans; lain, Disini dibutuhkan
plnjaman
pendarnpingan
atau pcngontrolan.
4. Inti dar; pernberian 7.aJ..,H, sesungguhnya adalah tercukupinya kebutuhan hidup pOI'n Mustahik sepnnjang hidupnya (rnenurut pendapat Urnarbm Khattab yangdiikun oleh para ulama dikalangan I1H17hab Syclfi'i d,1I1 mazhah/ imam Ahmad bin Hambali). Or. Yusuf Al-Qaradhawi dalarn Fiqh Zakat (hal 532) se+elah mcngutlp berbagai pendapat mcngernuknkan bahwa Daulah tslamiyyah (mungkin daput jug.! ditafvirkan badan/organisasi yang dibcri otoriras unruk mengclola zakat, LP7.) dapat rnernbangun pabrikpabrik dan perusahaan-perusahaan yang pcngelolaannya dan kcpemillkarmya mclibatkan para mustahik.
6.
-
I.
"ng
""a Qs,
Dengan demikian, LIsaha yang dirniliki dapat menghasilkan kcuntungan yang dapat rnernenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Namun tentu badan/organisasi zakat yang mengelola kegiatan itu harus arnanah, [ujur, transparan don profesional, sehingga kerugian dan penyaluhgunaan akan dapat dihindari. 5. Seluruh ulama sepakat bahwa dana zakat boleh dipergunakan untuk biaya pendidikan rnustahik. scpertt pcmbcrian beasiswa, rncmbeli buku-buku dan alat-alat belajar, Hanya saja perlu diperhatikan hal-hal seperti: bidang studi yang dipelajari adalah yang dibutuhkan bagl kcmaiuan agama dan umat Islam, ikatan antara lembago zakat dcngan penerima bcasiswa, misalnya itpa yilng akan dilakukannva tcrhadap lembaga zakat sctclah lulus, pcmbi naa n yang terus-menorus d ilaku kan, !>t:!hinggnsci in I' pent-rima bcasiswa diharapkan mcniadi kader umat. juga sepakat, zakar bisa dlgunakau untuk kesehatan, pcrurnahan, dan kebu tu han la in dad para mustahik, Intin yn io1(1h ba 11wa !>eg
6. P,n.l ulama kcpcntlngan
7. Perlu disadan bahwa kcbcrhasilan Badan/Lernbaga Arnil 7a I.. a I bukan semata-mata ditcntukan 01('11 kemarnpuan dalarn menarik dan mcngumpulkan dana 7" I.. a I, akan Ietapi lu~a pada kernampuan dalarn menyalu rkannya sccara tepat, benar dan berrnanfaat. Dalarn perkernbangan ke depan, pcngclolaan zakat di bawah payllng hukum Undang-Undang bani no. 23 tahun 20 II tentang pcngelolaan zakat, rncncrapkan prinsip-pnnsip
syariah yang menjadi norma pokok yang tercantum di dalam rancangan undang-undang. Adapun pendayagunaan atau manfaat dari pendayagunaan zakat, antara lain : a. Pcndayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan bcrdasarkan pcrsyaratan sebagai berikut : • Hasil pcndataan dan pcnelitlan kebenaran rnustahiq delapan ashno] yaitu fakir, miskin, arnil, maulaf, riqab,
gharim, sabilillah dan ibnu sabil. • Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya rncmcnuhi ketentuan kebutuhan dasar sccara ekonomi. • Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masingmasing. b. Pendayagunaan hasil pengurnpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan bcrdasarkan persyaratan <;('bag
• Tcrdapnt
usaha-usaha
nyata
yang
PI
berpcluang
LIS
mcnguntungkan.
• Merida patkan
dil
persetuiuan
tertulis
dari
Dewan
Pertirnbangan. c. Prosedur pcndayagunaan hasil penggurnpulan "aka I untuk usaha produktif ditetapkan sobagai berikut : • Melakukan studi kclayakan. • Menctapkan jenis usaha produkrif. • Melakukan bimbingan dan pcnyuluhan, • Mclakukan pcmantuan, pcngendalian & pengawDsal1. • Mengadakan cvaluasi,
• Mernbuat laporan.
p ell
Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan bcrdasarkan persyaratan sebagai bcrkut :
llasil pendapatan dan pcnelitian
kebenaran rnustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, ami I, mualnf. riqab, gharim. sabilillah, dan ibnu sabil. Mendahulukan orang-orang y.mg paling tidak berdaj ,1 rncrnenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi. Mcndahulukan rnustahiq dalam wilayahnya masmgrnasing. Pcndavagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyarakat sebagai berikut : Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq dclapan asnaf sudah terpcnuhi dan ternyata masih u-rdapat kelebi han, Terdapat usaha-usaha nyata yang bcrpl.ltlclng
l11enguntungkan. MC'IIJapat persetujuan ~Iuang Dewan
akat
tertulis dari dewart pcrtimbnngnn.
Prosedur pendayagunaan
hasil pengurnpulan
zakat untuk
usaha produktif ditctapkan scbagai berkukut : Melakukan
studi kclayakan
Mcnctapkan jenis usaha produktif. Melakukan birnbingan dan penyuluhan. Melakukan pernantauan, pengendalian dan pcngaW.1~iln. Mengadakan cvaluasi, vlembuat laporan.
Perhitungan
Zakat,
Pada dasarnya muzakki melakukan pcrhitungan scndir: tltcl'i hart ... dan kewajiban zakatnya SPSU"I dcngan hukurn
Clgt:lJna dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun apabila muzakki mcngalami kcsulitnn perhitungan zakatny, dapat meminta bantuan kepada Badan/Lcmbaga Amil 7akat. Zakat yang diterima oleh LPZ tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan. Zakat penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan olch wajib paiak pribadi dan atau wajib pajak badan dalarn ncgcri y.mg dimiliki oleh pemcluk agama Islam, boleh dikurangkan dad
ponghasilan ken" pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkurnn J engi111 menggunakan btl kti setornn yang sah, SCIl1ua bukti setoran zakat atas pcnghasilan yang dibayarkan olch wajib pajak (pribadi atau badan) dalam ncgeri
dapat dipcrhitungkan sebagni pengw'ang penghasilan kvnu p,ljak pada akhir tahun, rnclalui surat pcmberitahuan tahunan pajak pcnghasrlan wajib pajak yang bersangkutan pada saat
tid tt-
p
M
1.
., ...
.).
dibayarnya zakat tsb. Mcmang tidak ..ernua orilng atau badan yang terkcna wajib zakat mengetahui (Mel mcnghltung zakat mereka, Hill ini jug(l
4.
mcnjad i bc1giau d ilri kccngganan moreka UI\ III k menunaika n zakat. Me ...tinya hell ini tidak boleh terjadi, karenanv, bcbcrapa llpaya sudah dilakukan pernerintah -dalam hal ini Kernentcrian Agnma- tcrrnasuk beberapa LPL dcngan
1.
rnengeluarkan btlku pedoman Cara Mcnghitung Zakat Sondiri. Tidak hanya
itu, beberapa
konsultan zakat Juga mulai berrnunculan di beberapa kota rnctropolltan. Scbagai konsultan, tcntunya mereka akan membcrikan beberapa solusi dalam mcnyelesaikan berbagai hal yong berkaitan dcngan zakat. Dcngan adunya beborapa upoya ini, diharapkan tidnk ada lag; muzakki yllng menunda kewajiban zakatnya, lantaran
3.
aku,
tidak dan atau belum mengetahui banyak tcntang zakat, tcrularna kaitannya dengan cara menghitung zakat.
Pengawasan. Direktorat Pemberdayaan Zilka! mempunyai tugas melaks...anakan perumusan dan pelaksanaan kcbijakan, standardisast dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pcmberdayaan zakat. Yang mempunyai Iungsi ; I. Pcrurnusan kebijakan di bidang sistcm intormasl dan penvuluhan zakat, serta pernberdayaan dim pcngawasan
lcmbaga zakat 2. Ponyusunan norma, standar, prosedur, dan krilcria di bidang sistem inforrnasi dan penyuluhan zakat, Berta pcrnberdayaan dan pengawasan lembaga z.ikut 3. Pemberian bimbingan toknis dan evaluasi tlj bidang sistum inforrnasi dan penyuluhan zakat, scrta pemberduyaan don pvngfl wasan lembaga za kilt 4. Pclnksannan urusan tata usaha dan 1'1I111nhtangga diroktorat. 'lllg,u, Pcngawasan zakat, antara lain; l , J\'n~aw
dan masyarakar,
2. Ruang lingkup pengawasan mcliputi pcngawasan terhadap kcuangan, kinerja ~AI: dan r AZ dan pela ksanaan per atu ran porundang-undangan serta prinsip-prinsip syariah. 3. Dalarn hal komisi pengawac; melakukan pcmcriksaan kell,mg"n Badon Amil Zakat dapat merninta bantuan
akuntan publik,
4. Kegiatan pcngawasan dilakukan terhadap r
Zak
6. Masyarakat, baik socara pribadi maupun melalui instuti dapat bcrpcran aktifdalamrncla ku kan pengawasan terhadap kinerja Badan Ami) Zakat dan Lernbaga Amil ZakaL
7. Dalarn hal dikctcmukan pelanggaran, maka scgcra dilakukan tindakan sesuai dcngan perundang-undnngan yang bcrla ku. 8. Pengawasan dilakukan terhadap kincrja Badao Amil Zakat dan Lernbaga Amil Zakat secara internal oleh pengil\\'as di sernua tingkatan, dan sccara exsternal oleh pcmcrintah dan masy.1 r,1ka t.Ruang Iingkup pengc1 wasan rneli pll tl keua nga 11, kincr]a Badan ami] zakat dan pcluksanaan poraturan pcrundang-undangan scrta prinsip-prinsip syari'ah, Dalarn hal komisi pengi1W'l~
melakukan pemeriksaan kouangan
Badan Arnil Zakat dan Lembaga Ami] Zakat dapat mcminla bantuan akuntan publik, Kcgiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kcrja, pelaksanaan program ker]a pada tahun bcrjalan dan tahun buku bcrakhir. Hasll pl'ngilWo.lSdll disampaikan kepada Badon Pl!I.lk:;,1I1C1 dan Dewan Pertlmbangan unruk dibaha ....undak laniutnya. scbagai bahan pcrtlrubangan arau sebagai bahan pcnjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi d.lpc1l bcrporan aktif dalam melakukan
pcngawils.1I1 terhadap
kinerja LPZ (Badan Arnil
c. U 1
Amil Zakat). Dalam hal dikctemukan pclanggaran, maka scgera lakukan tindakan scsuai dengan Zakat
dan
Lernbaga
peraturan pcrundang-undangan
yang berlaku.
Pelaporan zakat Pclaporan sangat penting untuk mengetahui kcgiatan Lembaga Pcngelola Zakat. Ago!' dapat rnernudahkan pcmantauan dan penentuan tindak lanjut. Pad" tiap-tiap tahap
pclaporan diatur secara khusus. 1. Tahap pcrsiapan. a. l.embagn pcngelola zakat berkewajiban mcnyampaikan laporan pclaksanaan sccara bertahap, mula; dari pcrslapan. b. Laporan dlsarnpaikan kepada : 1) Kementrlan Agama Pusar c.q. Direklur Pemberdnyaan La kat. 2) Kantor Urusan Agarna (KUA) keramatan, Kantor Kcrnentrian Agama kabupatcn/kotarnndya dan Kantor Wilayah Kerncntrian Agarno provlnsi yang bersangkutan. 3) Bupati alau Kepala Daerah sctompat, c Laporan rncmuat : J) Pelaksanaan saresehan zakar yang mclipuu nama peserta, hal-hal yang dibicarakan dan perrnasalahan lainnva. 2) Program LPL. .1) Susunan pengurus LPZ. "') Pcrtanggung jawaban kcuangan ke 13/\7 dan pusat. 5) Evaluasi oleh penyuluh kclompok binaan znkat vc1ng berisi saran untuk tahap selanjutnva.
d. Laporan dibuat rangkap 5 untuk keperluan laporan dan
J
arsip, 2. Tahap pembinaan. Lcmbaga pengelola zakat berkcwajiban menyarnpaikan laporan pelaksanaan sccara bertahnp, rnulai dari pcrsiapan, b. Laporan disampaikan kepada : I) Kementrlan Agama Pusat c.q. Direktur I'embcrdayaan
1I.
c.
Zaknt. 2) Kantor
Urusan Agama (KUA)
kecamatan, Kantor
Kemcntrian Agam<'1 kabupaten/kotamadya dim Kantor Wilayc1l1 Kerncntrian Agarna provinsi y.mg bersa n g ku tan, 1) Bupati atau Kopala Daerah sctempat, c. Laporan mcmuat . I) Pclaksanaan lalihan pengumpulan zakat yung meliputi narna-nama poserta, mater] yung diberikan (Icori dan praktek) dan pcrrnasalahan lairmya. 2) l'eningkat.ll1 rnotivasi.
3) Pelaksana ..an pengurnpulan 4) Pcrtanggung [awaban kounngnn. 5) Evaluasi olch penyuluh binaan zakat ynng bcrisl sarana unruk tahap selanjutnya. 6) Percncanaan pcmanfaaton. 3. Tahap pemantapan.
a.
r cmbaga pcngelola zakat berkewajlban mcnyarnpalkan laporan pelaksanaan sccara bertahap, mulai dari persiapan
b. Laporan disarnpaikan kepada : I) Kernentrian Agama Pusut L.q. Dircktur Pemberdayaan Zakat,
u.
• aikan
, lpan.
dan
. yang
meliputi rt
dan
2) Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, Kantor Kementrian Agama kabupaten/kotarnadva dan Kantor Wilayah Kerncntrian Agarna provinsi yan~ borsangkutan . 3) Bupati atau Kopala Daerah seternpat. c. Laporan mcmuat : I) Pelaksanaan latihan pengembangan zakat yang mcliputi nama-nama peserta, materi yang diberikan (teori dan praktek) dan permasalahan Iainnya. 2) Peningkatan motivasi. 3) Pelaksauaan pengcmbangan . 4) Pcrtanggung jawaban kcuangan kepada Direktur Pcrnbcrdayaan Zakat dan Badon Amil Zakat. 1) Pembcrdayaan zakat produktif. 6) Hvnlll:lsi oleh kelornpok binnan znkat yang berisi saran
untn k tahnp sclanjutnya. 7) Perencanaan pcmanfaatan.
d. Laporan dibuat rangkap 5 untuk keperluan
laporan dan
ar"ip.
l.angkah selanjutnya adalah l3"d,lI1 Arnil Zakat melukuknn pclaporan antara lain berupa : I. Badan nrnil zakat memberiknn laporan tahunan pelak:...ilI1DDn tugasnya kepada pemerintah dan dcwan perwakilan rakyat sesuai dengan tingkatannya. 2. Setiap kepala divisi. bidang, seksi dan urU-;,1I1 'it'SUdi dengan hngkatannya mcnvampaikan laporan kepada ketua Badan Ami! La kelt melalui sckrctaris, dan sckretaris menarnpung laporan-Iaporan terscbut scbagai bahan menYlISlin iapOT<111tahunan kctua Badun
Amil Zakat,
3. Materi
laporan
meliputi
sernua
kegiatan
yang
Lelah
dilakukan, seperti berbagai kebijaksanaan yang tolah diputuskan dan dilaksanakan scrta laporan pengumpulan dan pcndayagunaan dana zakat.
diana
Polo pclaporan yang dilakukan BAL di alas, sama dengan pola pclaporan yang semestinya dilakukan LAZ. Tctapi tetap momiliki perbedaan, sesuai dengan garis koordinasinya. Bcborapa defisi atau bagian dalarn organisasi LAL yang sudah melakukan kcgiatan, balk administrasi ataupun
harus
program kerja mcrnbuat laporan kcpada pirnpinan lembaga, kcrnudian dilaniutkan kepada instansi pcmerintah yang rncngukuhkannya. (contoh, lihat larnpiran)
Evaluasi Zakat. Salah satu aspek yang sering dlabaikan dalam pengelolahan suatu proyck adalah evnluasi. Aspok inl sangat peruing, srbnb da ri cvaluasi da pdl d i moni lor dan ditinjau tindak lanju t secara tcratur tentang kelcmahan dan kegagalan dari tiap-tiap tahap
)'i1nt5 sedang bcrlangsung. Bahan dari cvaluasi ini sangat berg-una untuk kcbcrhasilan tahap berikutnya, kurena dapat bclajur dari kcsalahnn ynng ada unruk tingka! pcrbaikan yal1g
20 :" sepul terti.
dclp
lebih scrnpurna. Hinsanva evaluasi ini jUgil tergumbar, baik dalam kerangka acuan dan harus terperinci dalarn desain
pro.
operasional.
uku. send
1. Yang Perlu di Evaluasi. Evaluasi dilakukan yang tercanturn
ukuran
berdasarkan
pernyataan
dalarn dcsai operasional,
keberhasilan
proyek
ma"l
dari
(statemen)
Oloh karena itu
tiap-tiap
tahap
harus
scha,
d inyatakan secara tegas. Misalnya dalam ta han training, ukuran apakah yang dapat dipakai, melihat gaga! atau berhasilnya suatu training diadakan. Bisa jadi setelah training diadakan sckian hari, para peserta masih banyak yang belum menggunakan alat dasar, Hal ini mungkin para pengajarnya kurang rnenguasai. kurikulumnya kurang jelas atau kesalahan dalam tahnp rckruitmen pcsertanya. Oleh karena itu masing-rnasing tahap harus dapat ditinjau kaitannya atau pengaruhnya, scbab tahap sebclumnya biasanya
Begitu juga harus sccara jelas dinyatakan, ukuran apukah yOlng ak,111 dijadikan penilai kegaga Ie.H) atau kebcrhasilan ahan sebab
setiap tahun kcgiatan proyck. Di sinilah pcrlunya penyusunan indikasi operasional yang mcnjabarknn pernyaraan tujuan
yang biasanya
disusun
secara abstrak. Sebagai contoh, jika proyek perbengkelan yang mclatih "tAU
dlrumuskan
20 anak, dalam tahun terakhir tolah mampu
rnenyalurkan
scpuluh dad mcrcka ki- pcrbengkelan bCSM mi lik perusahaan tcrtcntu atau misalnya separuh dari mereka ini kernudian \i1ng baik
dapat berdiri scndlri, apakah hal ini dapat dinilai bahwa
proyck tersebut bcrhasil atau beluml Kalau dianggap sudah, milk", ini bam salah satu komponen penilaian, sekaligus tolak
ukur kebcrhasilan. Sclanjutnya sccara pasti dapat dirumuskan
sendiri berdasarkan jcnis proyok masing-rnasing. erncn)
na itu haws
Schubungan dengan evaluasi ini, maka pihak pclaksana harus sccara tcratur menYllSllL1 laporan proyek dart sctiap per+ode laporan dana, sebagai bah an cvaluasi yang mcngetengahkan perkcmbangan maslng-rnnsing tahap.
yimg dianggap mcnernui
kegagalan. HaJ seperti terakhir ini sangat penting, sebagai bahan yang bermanfaat, agar [angan sarnpai tcrgoda dengan hal-hal yang bersifat rnenunjukan keberhasilan saja. di sinilah dituntut kemarnpuan para pelaksana pcnyusun laporan proyek ynng bisa mengungkapkan permasalahan secara jcrnih, agar scmua pihak dapat mernbantu memberikan [alan ainu Saran pernecahannya, ICrut,1J1HI [ika ada
Tradisi laporan yang ada, seringkali tidak bcrani rncngungkopkan kcgagalan. .ltau tidak berkcnan menunjukan
berbagai ponvebab rcrjadinya kegagalan. Akhirnva,
SC'l11ua
g.
h.
u,
b, 1:.
tidak pcmah dapat rnaju karen" tidak mall belajar dari kegagalan yang ada. Suatu kerangka 101'0ran proyek juga hendaknya disusun bcrdasarkan desain operasional, karcna desain titik lolaknya scmua kegiatan tcrsebut.
Yang perlu dievaluasi alia 2 kegiatan yaitu pada saat pengurnpulan dell) pendistribusian zakat. Pada saat
d,
pcngumpulan
1:.
zakat }'llng dievalunsi diantarauya : n. Apakah sernua muzaki sudah terdata? b Apakah formal sural edaran pcmberitahuan sudah pas dan mcnyentuh paTel muzakki? Atau rnungkin dcngan cara silalurahmi langsung para pengumpul zakat.
c. Manakah polo yang terbaik dalarn pcngurnpulan zakat? Apakha dijcmput Iangxung olch Pcngumpul Zakat (PZ) atau I11I:'f)Unggll diantarkan muzakki? U. Apakah pcngurnpul zakat sudah bekcrja secara makstmal? c. Apakah media dan sarana y.:mg digunakan sudah cukup rnenunjcng
tcrlaksananya
pengumpulan
atau pcrlu pcnnmbahan dsb.
dengan efektif,
Serm
dOlI'
d.l'l
(be' kl;'a
~.--
. Hal
• ang
vang agar
f. Bagaimana dengan gudang, apakah sudah rnemadai atau bclum? g. Adakah muzakki yang komplen dengan cara pengumpulan tersebut? h. Termasuk berbagai harnbatan lainnva. Sodangkan dalarn pendistribusian yang perlu dicvaluasi diantaranva : (I. Adakah mustahiq yang terlewatkan? b. Apakah pola yang diterapkan cukup adil dan tidak ada kornentar negative daTi para mustahiq khususnya? c. Kalau cora pendistribusian kali ini drngan cara ktlPOI1, apakah sudah efektif, kalau belum diambil langkah baru untuk tahun berikutnya. Mungkin huru» diantarkan langsung ke rumah mustahiq, agar mcrasa lebih torhormat dsb,
Stlat
U. Apakah presentasc anrara konsurntif dan produktif sudah
saat
pa-;7 c. Dan berbagal hambatrm lainnva. Scmua kenda la da n kelebihan d levaILlClhi, untuk kcrnajuun pclayanan zakat pada masa bcrikutnya. 2. Yang Berhak Mengevaluasi
...rmal? ukup
erektif.
LPZ
Berdasarkan UU No.23 tahun 2011 tcntang pengelolaan zakut, pasal 34 dan 35 bahwa )'<1ng bcrhak mengcvaluasi dan mcrnberikan pengawasan adalah Scmua pihak baik dari pemcrintah dan masyarakat yang memtliki lernbaga (bcrdasarkan keputusan/tugas) dan rnasyarakat (berdasnrkan kcahlian).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pihak bisa rnengevaluasi di dasarkan keahlian. Kcahlian yang dimaksud adalah orang-orang yang berkompcten dalarn melaksanakan tugas, mereka bersifat perorangan, orgarrisasi, lcmbaga, yayasan «tau badan hukum, yang merniliki kctcrkaitan dengan
pcngelolaan zakat, lembaga atau p
direktorat pcrnbcrdayaan
zakat.
c. Pernah terjun langsung di ranah pcrzakatan, baik di organisasi "tall lembaga yang bcrbadan hukurn dan berkaitan dengan zakat atau pernberdayann urnat. 5. Akademisi dan Profesional.
Adalah
mercka
yang menspesialisasikan
profesinya
di bidang zakat, seperti pora doscn yang mengajar mata kuliah zakat, atau para sarjana, khususnya Magister (S2) dan Doktor (53) yang pernah mencliti ataupun menu lis tentang
z
b
J
zakat. Tem1.c15Ukjuga para pengamat dunia pcrzakatan dan badan hukum, LSM, yayasrul atau organisasi yang memiliki kornitmen dalam pcngembangan ckonomi urnat, misalnya Dompet Dhuafa, Rumah Zakat yang telah menjalankan manajemen zakat modem, Itulah beberapa unsur yang berhak mengevaluast pcngelolaan zakat, yang masing-masing saling terkail dan berkomunikasi untuk berbicara bersarna dcmi kernajuan pengelolaa n zakat.
ilikl
baik
dan
,,,..my a mara :::-2)dan 'lll.111g
BABIV
PENUTUP
Buku [uknis Evaluasi dan Pelaporan Lcmbaga Pcngclola Zakat (LI'Z), kiranya dapat mcmbcrikan pctunjuk bagi lernbaga-lembaga pengelolazaka t sebaga i pcngcmban amanah, untuk meningkatkan motivasi pcngclola ynng profcsional, bertanggung jawab dan transparan, Evalu ,'1.<; i dan Pelapornn ynng dilakukan, pada gilirannya dapat rneningkatkan kcpercaya •.ll1 don kcsadaran masyarakat dalarn penunaian dun pclayanan ibadah zakat, 11<1n1l zakat yang potensial ini akan dirnrmfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat bnngsa Indonesia, terutarna pcngcnrnsan kcmiskinan dan pcmbcrentnsan kesenjangan sosial melalui pornbcrdayaan hasil zakat. Dcngan dibuatnya buku [uknis Evaluasi dan Laporan, diharapkan akan memberikan kemudahan bagi sctiap I ernbaga Pcngclola Zakal dalarn rnenjalankan tugasnya tii masyarakat. Selain ilu, juga diharapkan setiap pengeloia zakat pad ..\ akhirnya " ..,kelt, karena
akan rnenjadi mediator mcmiliki pcngctahuan
zakat dan konsultan yang bisa diiadikan
pedornan dalam pclaksanaan pcngclolaan zakat.
Sebagai penutup, diharapkan kepada semua pihak, baik pernerintah maupun masyarakat urnurn agar selalu mcmberikan masu kan dan arahan agar pengelolaanzakal Yilng
umat.
:-ihak, -elalu Iyang
UNDANG-{JNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
PRESJDEN REPUBUK TNDONESJA, Menlmbang:
bahwa negara menjamin kcmcrdekuan tiaptiap penduduk untuk rnemcluk ogamanya rnasing-masing dan untuk bcrlbadat menu I'll I agamanya dan kepcrcayaannya itu: b. bahwa mcnunaikan zakat rnerupnkan kewailban bagi urnat Islam yi'lI1g mampu sesuai dcngan syariat Islam; c. bahwa zakat rncrupakan pranata kcagarnaan YimAbertujuan untuk mcningkarkan kcadilan <1.
dan kescjahteraan masyarakat:
d. bahwa dalarn rangka meningkatkan
dava
guna dan hasil guna, zakat harus dikclola secara melernbaga sesuai dcngan syariat
Islam;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tontang Pengclolaan 7akat sudah tidak
Mengingat
sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud daJam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat; : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, clan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama
3. 4.
5. \Iu
ber 6. 7.
z 8. Le11
ada DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESTOEN REPUBLTK INDONESIA
9.
MEMUTUSKAN:
IO.Se· Menetapkan :UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
BABI KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dcngan: 'I. Pengelolaan zakat adalah kegiatan percncanaan, pclaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan. pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan olch seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarlat Islam.
Pengel a. \ til b. am
c. ke,
.uhan ~lu
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh scscorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umurn. 4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan urnum. 5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban rncnunaikan zakat. 6. Mustahik adalah orang yang berhak rnenerima zakat, 7. Badan Amil Zakat Nasional yang seLanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengeJolaan zakat secara nasional. 8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas mernbantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibcntuk oleh BAZNAS untuk mcmbantu mengumpulkan zakat. 10. Setiap orang hukum.
adalah
orang
perseorangan atau badan
"1. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pcngelolaan zakat scsuai dengan syariat Islam. 12. Menteri adalah menteri yang mcnyolenggarakan pemcrlntahan di bidang agama. anaan, --~-pulan,
Pasa12 Pengelolaan zakat berasaskan: a, syariat Islam, b. amanah: c. kernanfaatan:
urusan
(-!
d. keadilan: e. kcpastian hukum: (. terintegrasi: da n
(5)
g. akimtabilitas. Pasal 3 Pengelolaan zaka t bert ujuan: d. mcningkatkan efcktivitas dan cfisiensi pcngelolaan zakat: dan b. rneningkutkan kesejahteraan kcrniskinan.
manfaat
zakat
masyarakat
pelayanan dalarn
untuk rncwujudkan dan penanggulangan
Pasal4 (J) Zakat rneliputi zakat mal dan
fitrah. (2) Zakat mal scbagaimana dirnaksud pada ayat (I) meliputi: 7.3k3t
a. cmas, perak, dan logarn mulia lalnnya:
(1)
(2
(3)
b. liang dan sura: bcrharga lainnya: c. perniagaan: d. pcrtanian, perkcbunan dan kehutanan: c. peternakan dan perikanan: r. pertambangan: g. perindustrian: h. pcndnpatan dan jasa: dim I. rikaz. (:1) Zakat mal scbagaimana dimaksud pada 0),at(2), mcrupakan harta ynng dimiliki 01('h muzaki perscorangan atau badan usaha.
B.
(1
(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat filrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dcngan Pcraturan Menteri. BABU
dalam
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Bagian Kesatu Umum PasalS CI)Untuk melaksanakan mcmbcntuk BAZNAS.
puti:
pengelolaan
(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud berkedudukan di ibu kota nega,.a.
zakat, pada
Pcmerintah ayat
(1)
(3) 13AZNASscbagaimana dimaksud pada ayat (1) mcrupakan Jembaga pemerin rah nonstruktural yang bersi fat rnandiri dan bertanggung [awab kepada Prosidcn mclalui Mcnteri, Pasa16 BAZNAS rnerupakan lembaga yang bcrwcnang tugas pcngclolaan zakat secara nasional.
rnelakukan
Pasal7 (I) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZI'\AS mcnyelcnggarakan fungsi:
a. perencanaan pengumpulan, pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengurnpulan, pendayagunaan zakat: c. pengendalian pengurnpulan, pendayagunaan zakat; dan
d. pelaporan
dan
pendistribusian,
dan
(51 B
1
pendistribusian,
dan
pendistribusian,
dan
pertanggungjawaban
'"
pelaksanaan
pengelolaan zakat. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZ AS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. (3) BAZNAS melaporkan hasil pclaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Prcsiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RepubLik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Bagian Kedua Keanggotaan
Pasal8 (1) BAZNAS terdiri atas 11 (scbelas) orang anggota. (2) Kcanggotaan BAZNAS sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dad unsur pemerintah. (3) Unsur masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tennga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. (4) Unsur Pemcrintah sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditunjuk dati kementerian/instunsi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat,
(11 )
r
(3) •
Per seb Ll.
b. "
c. t
d. t e.
r. g. h.
I
I.
•
1
dan
(5) BAZNAS dipirnpin
oleh seorang
ketua dan seorang
wakil
ketua. dan
Pasal s
dan
Masa kerja anggota BAZNAS dljabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
FasallO (1) Anggola
BA2NAS diangkat Presiden atas usul Menteri,
entuan 3 <ecara
J..cpada • paling
...da ayat
-varakat
(2) dengan
,1\ at
dan
dibcrhentikan
oleh
(2) Anggota BAZNAS da ri Lll1SUI' rnasyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota. Pasal11 Persyaratan untuk dapat diangkal sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasall0 paling sedikit harus: a. warga negara Indonesia; b. bcragarna Islam; c. bertakwa kepada Allah SWT; d. berakhlak mulia; e. bcrusia minimal 40 (cmpat puluh) tahun: f. sehat jasmanl dan roharu: g. tidak rncnjadi anggota partai politik; h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat: dan i. tidak pernah dihukurn karena rnelakukan tindak pidana kejahatan yang d.iancam dcngan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Pasal12 Anggota
BAZNAS diberhentikan apabila:
a. b. c. d.
meninggaJ dunlo; habis masa jabatan; mengundurkan diri: tidak dapat melaksanakan lugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau c. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
(2
(3)
(4)
PasaJ 13 Kctcntuan lebih lanjut mcngenai tata cara pengangkatan dan pcmberhentian anggota BAZNJ\S sebagaimana dirnaksud dalam Pasal '10diatur dalam Pcrnturan Perncrintah. Pasal 14
(I) Dalarn melaksanakan sekrelariat.
tugasnya,
BAZNAS dibantu olch
(2) Ketentuan lobih lanjut mcngenai organisnsi dan tata kcrja sekrctariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada aYJI (1) diatur dalam Pcratu ran Pemerintah.
(1)
Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi Dan Bt\ZNAS Kabupaten/Kota Pasal J5 (1) Dalam rangka pclaksanaan pengclolaan zakat pada tingkat
provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/ kola.
(2
(2) BAZNAS provinsi dibentu k oleh Mentcri atas usul Gubernur sctelah mendapat pertirn banga n flAZ0IAS.
za bulan
~-~-~'~n
dan aksud
~J
oleh
~ kerja ~\ at (1)
(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk olch Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikot, setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. (4) Dalam hal gubernur atau bupati/ walikota tidak mengusulkan pcrnbentukan BAZNAS provinsi atau I3AZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mernbentuk BA7l'\AS provinsi atau I1AZNAS kabupaten/kola sctclah mcndapat pertirnbangan BAZNAS. (5) BAZt\AS provinsi dan BA7.NAS kabupaten/kora melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS tii provlnsi atau kabupaten/kota masing-masing. Pasal16
(I) Dalam mclaksana kan rugas dan (II ngsinya, BAZN AS, BAZNAS provinsi. dan BAZNAS kabuparon/kota dapat mernbentuk UPZ pada instansi pernerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pcrusahaan swasta. dan perwakilan Rcpublik indonesia di luar negeri scrta dapar mernbenruk pada tingkat kccarnatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
urz
ngkat ovinsi
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai orgc"lni:.,l!:>i dan tala kl'rjt1 UAZNAS provinsi dan BAI..\lAS kabupatcn/ Kola diatur dalarn Pcrat uran Pernerinta h.
kep~ Bagian Keempat lembaga Amil Zakat
Kere
mek dar.
Pasal17
Pe
Un tuk membantu BAZNAS dalam pela ksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membenruk LAZ. Pasal18 (1) Pcrnbentukan LAZ wajib mendapat pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
izin Menteri atau
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila mcmcnuhi persyaratan paling sedikit: a. terdaftar scbagai organisasi kcmasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosia I; b. berbcntuk lcmbaga berbadan hukum: c. rncndapat rekomendasi dari BAZNAS; d. memiliki pongawas syariat; e. memiliki kemampuan teknis.administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; f. bersifat nirlaba: g. mcmiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahtcraan urnat: dan h. berscdia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala, Pasal 19 LAZ wajib mclaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit
e
Jw~
s
6VALI.UIS1. W!porQ" t..PL
(1
(2)
ZaJ.. LA2
(1) (2)
kepada BAZNAS secara berkala. Pasal20 Ketentuan lebih lanjut mengenai
persyaratan organisasi, mekanisme pcrizinan, pembentukan pcrwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
LAZ
diatur
dalam
Peraturan
Pemerintah, BAB HI PENGUMPULA N, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN Bagian Kesatu
Pengurnpulan berikan
Pasal21 (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan pcnghitungan sendiri atas kewajiban 7.akatnya. (2) Dalam hal Lidak dapat meughitung sendiri kcwajiban zakatnya, rnuzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
dan
Pasal22 Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kcpada BAZNAS atau LAZ, dikurangkan dad pcnghasilan kena pajak.
at bagi
Pasa123
<;ceara
(1) BAZNAS atau LAZ wajib mernbcrikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (2) Bukti seroran zakat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang pcnghasilan kena pajak.
~......,..,-npulan, diaudit
Pasal2~ Lingkup kcwcnangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provlnsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalarn Peraturan rernerinlah, (1) Selain
Bagian Kedua Pcndistri busian
Pasal25 Zakar wajib didistribusikan
kepada mustahik sesuai dengan
syariat Islam,
Pasal26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dcngan mernperhatikan prinsip pernerntnan, keadilnn, dan kcwilayahan. Baglan Ketiga Pendayagunaan Pasal 27 (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam
rangko penangil11an fakir Iniskin don pcningkatan kualltas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usnho produkti r scbagaimann dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar
mustahik telah tcrpenuhi, (3) Korentuan lcbih lanjut mcngenai unluk usaha produktif
pcndnyagunaan
sebagairnana
(I) diatur dcngan Peraturan Mentcri,
dimaksud
zakat
pada ayot
Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedckah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
':Z .-\5, G. atur
Pasal 28 (1) Selain rnencrima zakat, BAZNAS arau LAZ juga dapat menerima infak, scdekah, dan dana sosial keagamaan
lainnya. (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedckah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) di lakukan scsuai dengan syariat Islam dan dilakukan sosuai dengan peruntukan yang diikrarkan olch pemberi. (3) Pengeloluun infnk, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus d icatat dalam pcmbukuan tcrsendiri. Baglan Kelima Pelaporan
dalarn lUl'lal.
Pasa129 (1) BAZKAS kabupaten/kota wajib monyarnpaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, inlak, sedekah, dan dana sosial kengamaan lalnnya kepada I3AZNAS provinsi dan pcrncrintah daerah secara berkala.
(2) BAZNAS zakat , avat
provinsi wajib mcnyarnpaikan laporan pclaksnnaan pengelolaan zakat, infak, sodckah dan dana sosial kcagarnaan Ia irmya kcpada BA7N AS dan perneri ntah daerah xecara berkala.
(3) LAZ wajibmenyarnpaikanlaporan pela ksanaanpengelolaan zakat, infak, scdckah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
(1) FE
se
(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial kcagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala, (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diurnumkan melalui media cetak atau media elektronik. (6) Ketentuan lcbih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB rv
PEMBIAYAAN
Pasal30 Untuk mclaksanakan anggaran pendapatan
tugasnya, AA7..NAS dibiayai dengan dan belania ncgora dan l lak Ami!'
Pasal31 (1) Dalarn melaksanakan
tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal lti ayat (1), dibiayai dengan anggaran pcndapatan dan belanja dacrah dan Hak Ami!. (2) Selain pernbiayaan sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) BAZNAS provlnsi dan BAZNAS kabupaten/ kota dapat dibiayai dengan Anggarsn Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal32 LAZ dapat mcnggunakan kegiatan opcrasional.
Hak Ami] untuk
(l)~ membiayai
Pasal33 (1) Pernbiayaan 13AZNAS dan penggunaan ] Iak Amil sebagairnana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (I), dan Pa!;a132cUatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. "asia!
(2) Pelaporan scbagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 ayat (3) dan pernbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan kctentuan pcraturan perundang-undangan. BAB V
PEMBTNAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34
dcngnn
dan
(1) Menter] melaksanakan pembinaan dun peugawa-nn terhadap BAZNAS, BAZNAS provlnsi, BAZN AS kabupatcn/kota, danlA7.. (2) Cubernur dan Bupati/Walikota melaksannknn pemblnaan dan pengawasan terhadap BAZI'\AS provinsi, AAZNAS kabupalen/kota, dan LAZ sesuai dcngan kewcnangannya. (3) Pembinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (J) dan ayat (2) meliputi fasililasi, sosialisasl, dan edukasi,
~'at (1) , dapat
BABVI rERAN SERTA MASYARAKAT
"gara. Pasa! 35 "Jayai
(I) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan pengawasan lerhadap BAZNAS dan LAZ.
dan
(2) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dal ..un rangka: a, mcningkatkan kcsadaran masyarakat untuk menunaikan zakat mclalui BAZNAS dan LAZ; dan b. rnernberlkan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ. (3) Pcngawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalarn bentuk : a. akscs terhadap informasi tcnrang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan b. penyamp ..sian informasi apabila terjadi penyirnpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BALNAS dan LA?.
Setl
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal36 (L) Pclonggaran terhad ..,p kcton+uan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal19, Pns<11 23 ayat (I), Pasal28 ayat (2) dan dyat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dlkcnai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis: b. penghentian scrnentara dari kcgiatan: dan/Mall c. pcncabutnn izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengcnai sanksi administratif scbngaimana dimaksud puda ayat (1) diatu r dalam Peraturan l'emerintnh.
nw dlpld
"ukan
BAB V[II LARANGAN
-iaikan
Pasal 37 Sctiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau rnongalihkan zakat, infak, scdckah, dan/atau dana sosial keagamaan Iainnya "ang ada dalarn pcngclolaannya. Pasa138 Setiap
orang dilarang dengan :,engaja bcrtindak selaku arnil zakat melakukan pcngumpulan, pendistribusian, atau pcndayagunaan zakat tanpa izin pcjabat yung berwerung.
BAB IX KETENTUAN PIDANA -iaksud _
Ian
ayat
., i:-. tra ti f
Pasa139 Sctiap orang yang dcngan sengaja melawan hukum
melakukan pendistribusian zakat Pa:,aI2") dipidana
tidak
sesuai dcngan ketenruan
dongan pidana pcnjara poling lal1105 (lima)
tahun dan/atau pidana dcnda paling banyak Rp, !i00.000.000,00 (lim" ratus juta rupiah). '11~tratif dalam
Pasa140
Sctiap orang yang dcngan sengaja dan melawan hukurn mclanggar ketentuan scbagaimana dirnaksud dalam Pasnl 37 dipidana dcngan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 ratus [uta rupiah).
(lima (3)
il
Pasal41 Setiap orang yang dengan scngaja dan mclawan hu kum mclanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 'I (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50,OOO.OOO,00(lima puluh juta rupiah). Pasa! 42 (I) Tindak pidann scbagaimana dimaksud dalarn Pasal39 dan Pasa140 merupakan kejahatan, (2) l'indak pidana sebagaimana rnerupakan pclanggaran,
dlmaksud
dalam Pasal 41
Pada Pen
BABX KETE TUAN PERALlHAN
lei , .
Pasa143 ("I)Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada scbelurn Undang-Lndang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai AAZ. AS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbcntuknya BAZNASyal1g baru sesuai dcngan Undang-Undang ini, (2) Badan Arnil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum undangundang ini berlaku tetap mcnjolankan tugas dan fungsi scbagal BALI\AS provinsi dan BAZNAS kobupaten/kota
dal
Pada
Ie
dan
_.
I,()O
(lima
terbentuknya Undang-Undang ini,
kcpcngurusan
sarnpai
bam
bcrdasnrkan
(3) LAZ yang tclah dikukuhkan oleh Mentcri sebelurn undangundang ini berlaku dinyatakan sebagal LAL berdasarkan hukum _ ...... Pasal 38
Undang-Lndang ini. (4) LAZ
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung scjak Undang-Undangini diundangkan, BABXl
KETENTUANPENUTUP ... 139 dan
Pasal44 Pada saal Undang-Undang ini bcrlaku, sernua Pcraluran Pcrundang-undangan tentang Pengclolaan Zakai dan poraturan pelaksanaan Undang-Undang Nornor 313 Tahun 1999 tentang Pcngelolaan Zakat (I .ombaran Negera Ropublik Indonesia
Negara
'Iahun
Rcpublik
1999 Nemer 1(,4; Tambahan Lernbaran Indonesia Nornor JHH5) dinyatakan masih
tetap berlaku scpanjang tidak bcrtentangan dengan kctcntuan dalarn Undang-Undang
ini,
-ebelurn
_~a~ dan ,_-Cndang fcngan
iI Zakat ndang.."l
fungsi
ten/kota
Pasal45 Patin saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nornor 38 Tahun 1999 tentang Pongelolaan L.lk.lt (Lcrnbaran Ncgara Republik Tndonesia Tahun "1999Nornor 164; Tnmbahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal46 Pcraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UndangUndang in; diundangkan. Pasal47 Undang-U ndang ini mulai berlaku pada tangga Id iundangka
11.
Agar setiap orrlng mengetahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Undang Undang ini dcngan pcncmpatannya dalam l.ernbaran Ncgara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pnda tanggal 25 November 20 II
T~
201
Sa PRF.SrDEN REPUBLIK INDONESIA, tul.
DR. H. SUSILO BAY113ANGYVDHOYONO
Diundangkan ini harus
di Jakarta
pad a tanggal 25 November 2011
Undang-
y1E;-,JTERIHUKUM DAN HAK ASASI MANUSJA REl-'UBLlK TNDONESIA ud
mtahkan AMlR SYAMSLDIN LEMBARA'\I NEGAI{A RFPUBLlK II'\OOt\I:::SiA TAHtJ)J
2011 :JOMOR 115 Salinan
lA,
~;(JslH'lidengan
aslinya
KEMFNTEHTAN
STIKI
Asisten Deputi Perundang-undnngan UiJilng Polltik dun Kesejahtcraan Masyarakat, OYONO
ttd Wisnu Setiawan
PEN}ELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLlK iNDONESIA NOMOR 23TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
m
I. UMUM Negara mcnjamin kcmerdekaan riap-tiap penduduk untuk merneluk agarnanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamimyil dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi lima! Islam yang mampu sesuai dcngan syarlat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan
yang burtujuun untuk rneningkatkan masyaraknt,
dM'I
penanggulangon
keadi Ian, kesejahlcrann
kcmiskinan.
Dnlarn rangka meningkatkan
dnya g,lIl1a dan hasil guna, zakat harus dikelola secara mclernbaga sesuai dcngan syariat Islam, arnanah, kcrnunfaatan, keadilan, kcpastian hukum, terintegrasl, dan akuntabilitas sehlngga dapat meningkatkan efekrivitas dan cfisicnsi pelayanan dalarn pcngclolaan zakat, Sclarna ini pcngelolaan zakat berdasarkan Undang-Lndang Nomor 38 Tahun 1998 tentang I'cngclolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan pcrkcmbangan kebutuhan
hukum dalam masyarakat schinggn pcrlu diganti. Pengelolaan zaka; yOl1g diatur dalam undang-undong ini meliputi kcginlan pcnmcanaan, pcngumpulan, pendistribusian, dan pcndayagunaan,
rru
Dalarn lIpilya rnencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk :tSIA
Ian zakat
Badan Amil Zaka! .asional (BAZl\AS) yang berkedudukan eli ibu kola negara. I3AZKAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/ kOIi1. BAL.NA~ merupakan lcmbaga pernerintah nonstruktural yang bcrsifat mandiri dan bcrtanggung [awab kepada Presiden metal ui Mcnteri. BAZNASmcrll pakan lcrnbaga yangberwenang melokukan tugas pengelolaan zakat sccara nasional,
Untuk rnernbantu BAZl"-JAS dnlam pelaksanaan pengurnpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat mernbentuk Lernbaga Amil Zakat (LAZ). Pernbentukan LAZ wajib mendapat izin Mentcri atau pejabat yang ditunjuk olch Menteri. LAL wajib mclaporkan secara berkala kepada 13AZNAS alas pclaksanaan pengumpulan, pcndlstribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit
syariat dan keuangan. Za ka I wajib didistribusikan kepada rnustahik sesual dengan syartat Islam. Pendistribuxian dilakukan berdasarkan em syariat "l hukurn,
skala prioritas dcngan mernpcrh atikan pri nsip pernerataan, kead ilan, dan kcwilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk
,.,gkalkan
usaha produktif dalam rangka pendn~.m.:m fakir rniskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar rnustahik telah terpenuhi
n zakat.
z-Undang at din ilai
Selain
rnenerima
zakat,
BAZNAS
.1t.11I
LAZ juga dapat
rncncrirna infak, st'dt:'kah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pend istribusian dan pendayagunnnn
dana ..Ian, dun
SOSiel1
keagarnaan
lainnya dllakukan
syarin; ):"1<1111 dan dilakukan
diikrarkan
in (nk, sedekah,
do n
sesua: dengan
sesuni dcngan pcruntukan )'
olch pemberi dan harus dalam pernbukuan tcrscndiri.
dilakukan
pencaratan
Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara dan Hak Arnil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dcngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapal dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara. II. PASAL OEM! PASAL Pasal l Cukup [elas, Pasal 2
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Yang dimaksud dengan adalah pengclola zakat dipercaya.
"amanah" harus dapat
nS,1S
Huruf c Yang dirnaksud dcngan asas "kernanfaatan" adalah pengelolaon zakat dilakukan untuk memborikan manfaat yang sebesarbcsarnya bagi mustahik. I luruf d Yang dirnaksud
adalah
dengnn asas "keadllan"
pcngelolaan
pendistribusiannya
zakat
dalurn
dilakukan seeara adil.
Huruf e
Yong dimaksud dengan asas "kepaslian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat
G
jlot~
BVAL..a,l
s LapoYAI'.U'Zo
l
J
terdapat jaminan kepastian mustahik dan muzaki.
hukum
bagi
Hunlif
.. en/kota ~-"----..~Daerah nggaran
Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secarahierarkis dalam upaya menlngkatkan pengurnpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Huruf g Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pcngclolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masvarakat.
-
arnanah" dapat
PaSCll3 Cuku P jelas, Pasal4 Ayal (1)
anfaa tan" .:! lakukan - ~ sebesar-
Cukup jelas, Ayat (2) Huruf a
Cukup [elas. Huruf b
.... eadilan" dalam
Cukup jcJas Hurufc Cukup jelas. Hurufd
Kepastian
aan zakat
Cukup jeJas.
Huruf e
C 1IkLIP jelas. Huruf f Cukup Huruf g Cukup Huruf h Cukup Huruf i Yang adalah
[elas. jelas, [elas. dimaksud dcngan harte tcrnuan.
"rikaz"
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "badan usahn" adalah badan usaha di miliki umat Islam yang meliputi badan usaha yim!) tida], bcrbadan hukum seperti IiI'm<1 dan yang bcrbadan hukum seperti perscroan terbaias. Ayat (4)
Cukup [clas. Ayat (5) Cukup [elas. Pi.1snl5 Cuku p jclas, l'asal S Cukup jelas. PdScll7 Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Ya11g dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kemenlcrian, Badan Usaha Milik Negara (BUM ), atau lernbaga luar ncgeri. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal B
Cukup jelas. Pasa19 Cukup jelas. umat Islam MIg 1
Iidak
dan yang
an tcrba
t,1S.
I'asal 'LO
Cu kup jelas, Pasal l l
Cukup jclas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal14 Cukup jelas, Pasal 15 Ayat fl )
Di Provinsi Acch, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat mcnggunakan istilah bait-li/llIlIl, Ayal (2)
Cukup jolas Ayat (3) Cukup [elas ;\ yat (4) Cukup jelas Ayal(5)
Cukup jclas rasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud "tcmpat lainnya" antara lain masjid dan majclls taklim, Ayat (2) Cukup jclus. Pasal17 Cukup [elas. l'a5a118
Cukup [elas. Posal 19 Cukup [elas. Pasol2(l Cukup jclas.
Pasa121 Cukup jclas. Pasal22 Cukup jelas. Pasal23 Cukup jelas. Pasa] 24 Cukup jelas, Pasal25 Cukup jelas. an tara Pm·kll26 Cukup jelas. Postll27 Ayat (1)
Yangdunoksuddcngnn "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatnn, taraf hid up, dan kesqahteraan rnasyarakat. Yang dirnaksud dcngan "peningkatan kualitas umat" adalah pcningkatan sumber daya rnanusia.
Ayat (2) Kebutuhan
dasar
mustahik
mcliputi
kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pcndidikan, dan kesehatan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasa128 Cukup jelas. Pasa129 Cukup jelas. Posal30 Cukup jelas, J'asal 31
Cukup iclas. Pasa! 32
Cukup jelas. Pasal33 Cukup jclas,
1'asal34 Cukup jelas. l'al-ial35 Cukup jelas.
•
Pasa136 Cukup jelas.
meliputi Pasa137
Cukup jelas. Pasa138 Cu kup jelas. l'ao;al39
Cukup ield~. Pasal4Q
Cukup [elas.
•
Posn141 Cuku p jelas. Pasal 42
Cu kup [clas. Pil "cl I 43
ell kup jclas. f'ac;,,144 Cukup jelas. Pa..,a145 Cukup [clas.
Pasa146 Cukup jelas. Pasa147 Cukup jelas.
Kern
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S & [abar. 2004. Eoaluasi Program Pcudidikan, Jakarta:
Bumi Aksara. CaJongesi, J.S. 1995. MCl'llllcmzg Tes uniuk Melli/ai Prcstosi Sisuu. Bandung : ITS. Kcmcnterian Agama. (2010). Pedoman Pellyululrnll Wrrknf. Jakarta: Direktorat Pernberdayaan Zakat/Dirjen Birnas islam. Dcparternen Agama, (2007). Peiuniuk Pelnksanaan Bautuun Opcrasiona! Badan A11Iil Zakat, jakarta: Direktorat l'ernberdayaan Zakat/Dirjen Bimas Islam.
---------------, (2009). Pedoman ZlIkat 9 Seri. Jakarta: Dirjen Pcmberdayaan Zakat/Dirjen Simas Islam. --------------, (2009). Fiqll Zakat Jakarta: Dirjen Pomberdayncn Zakat/Dirjen Bimas Islam. M.llasby ash-Shiddteqy. (1953). Pedauun, Zakat. jakarta: Bulan LHntang. 'Iayibnapis, F.Y.(2000). [vrr/lfnsi Program. Jakarta: Rineka Cipla. Undeng-Undang No. 23 Tahun 2011 tcntang PengelolaM1 Zokal. Qordhawi, Yusuf, Hukum Zakat, Iakart, Litera AntorNusa, 20 I0
~==========-===.~--~~----
TIM PENYUSUN BUKU PETUNJUK TEKNIS EVALUASI DAN PELAPORAN LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT Pengarah Penanggung [awab
Kt'lua Sckrctnris Anggota .
Dr- H. Hamka, M.. t\g Dr'>.H. Abd Rahman Anwar, M. Pd II. Muhammad Tamylz, 511 H]. Wida Sukm.iwati, S. Sus I.Dra. IIi. t\t'lty Susanti Djanan 2. H. Mu'ti, S. 50S
3. Crlinda Adami, SE 4. Dewi Tri Wulandill'l, SI:. 3. Agus Hidayat, S. Sl)S 6. I crdiansy.ih, S. 50s Editor
Choirun Nisa, M.Pell Mulvadi, M I lum
