PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Rencana Pengelolaan KPHP Model Pogogul

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB

A. Pengukuran Kinerja KPH Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan KPH menjadi dasar dalam pengukuran kinerja KPH. Pengukuran kinerja KPH dilaksanakan secara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan oleh pengelola KPH, sedangkan secara eksternal dilakukan oleh tim penilai indenpenden. Pengukuran kinerja KPH yang efektif memerlukan kriteria dan indikator, terutama yang dengan terkait

mekanisme penilaian dan

penjaminan mutu (quality assurance) pengelolaan KPH. 1. Kriteria dan Indikator KPH Kriteria dan indikator KPH meliputi: (1) kemantapan kawasan, (2) tata hutan, (3) rencana kelola, (4) kapasitas organisasi, (5) hubungan antar strata pemerintahan dan regulasi, (6) mekanisme investasi, (7) ketersediaan akses dan hak masyarakat, dan (8) mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan. Implementasi terhadap kriteria dan indikator pengukuran kinerja KPH pada masing-masing jenis kegiatan, mengacu pada peraturan perundangundangan, baik yang bersifat umum, khusus maupun yang bersifat teknis.

VII-1


2. Mekanisme Penilaian KPH Mekanisme penilaian KPH dapat dilakukan sesuai Gambar 7.1 berikut.

PERANGKAT PERANGKAT K&I K&I

PROGRAM PENGUATAN

Independen

LAPANGAN

4 DINAS DINAS

TIM PENILAI

3 2

KPH KPH

DEPDAGRI, DEPDAGRI, DEPHUT, DEPHUT, PEMPROV PEMPROV PEMKAB PEMKAB

DOKUMEN

1

5 INTERVENSI INTERVENSI DAN DAN INSENTIF INSENTIF

MASYARAKAT MASYARAKATLUAS LUAS LEMBAGA LEMBAGALAIN LAIN

Gambar 7.1. Mekanisme Penilaian Kinerja KPH (Sumber: Diadaptasi dari Kartodihardjo 2012)

Gambar 7.1. di atas menunjukkan bahwa UPTD KPHP Model Pogogul dapat mengukur kinerjanya secara internal, demikian pula tim penilai independen KPH dapat melakukan penilaian kinerja KPH. Mekanisme

penilaian

seperti

Gambar

7.1

cukup

jelas

menggambarkan bahwa dalam implementasinya, pihak KPH dengan dokumen rencana pengelolaan KPH jangka panjang yang dimilikinya menjadi acuan tim penilai independent dalam mengukur kinerjanya. Hasil yang penilaian akan ditembuskan kepada dinas Kehutanan, Kemenhut, Depdagri, Pemprov, dan Pemkab.

VII-2


Hasil penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai dasar dalam memberikan intervensi dan insentif yang bermuara

pada penguatan

program-program yang direncanakan oleh KPHP Model Pogogul.

3. Penjaminan Mutu KPH Penjaminan mutu diterjemahkan sebagai dokumen mutu, yang memuat sasaran mutu dan standart operational procedure (SOP) setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik administrastif maupun teknis lapangan di KPHP Model Pogogul.

Dalan sistem penjaminan mutu yang akan

dikembangkan, akan ditetapkan terlebih dahulu sasaran mutunya, sebagai capaian atau standar ideal yang akan dicapai oleh KPHP Model Pogogul yang dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dihasilkan setiap tahunnya. Agar capaian itu dapat berlangsung secara sistematis, efisien dan efektif, maka diperlukan sebuah prosedur standar dalam pengoperasiannya, salah satunya melalaui penyiapan SOP. Dalam pengukuran kinerja berbasis pada penjaminan mutu, dapat mengikuti mekanisme pentahapan capaian, berdasarkan kondisi awal dan capaian yang diharapkan. Dalam proses menuju ke sasaran yan ingin di capai, maka terdapat sejumlah tahapan, di mana di setiap tahapan capaian antara akan dilakukan penilaian dan diikuti dengan sejumlah saran dan upaya yang harus dilakukan ( Gambar 7.2).

VII-3


Gambar 7.2. Mekanisme Penjaminan Mutu KPH

B. Rencana Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan (Monitoring) dan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan pengendalian program. Kegiatan monitoring dilakukan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dilakukan secara periodik. Dalam menentukan rencana monitoring dan evaluasi yang perlu ditetapkan adalah: a. Tim / pelaksana monitoring dan evaluasi;

VII-4


b. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi; c. Sasaran monitoring dan evaluasi; d. Metode monitoring dan evaluasi yang akan diterapkan; e. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi. Unsur-unsur yang dimonitoring meliputi kemajuan atau perkembangan fisik pekerjaan antara lain:  Untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan restorasi ekosistem dalam hutan alam sebelum tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya: (1) Tata Batas dan Zonasi Areal, (2) Pembinaan Hutan, (3) Tenaga Kerja, (4) Perlindungan dan Pengamanan Hutan, (5) Kelola Sosial, (6) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, (7) Penelitian dan Pengembangan. Setelah tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya: (1) Tata Batas dan Zonasi Areal, (2) Sistem Silvikultur, (3) Penggunaan dan Penjualan, (3) Tenaga Kerja, (4) Perlindungan dan Pengamanan Hutan, (5) Kelola Sosial, (6) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, (7) Penelitian dan Pengembangan. serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan upaya pemecahannya.  Untuk kegiatan hutan tanaman (HTR, HT/HTI, HD, HKm): penataan batas areal kerja, fisik tanaman, perlindungan dan pengamanan, pemanenan, dll. serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan upaya pemecahannya.  Untuk kegiatan rehabilitasi hutan (RH): fisik tanaman, bangunan konservasi tanah, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan hutan tanaman RH

VII-5


serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan upaya pemecahannya.  Untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan pada hutan alam serta jasa lingkungan: fisik kegiatan, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan, serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan upaya pemecahannya.  Untuk kegiatan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu: fisik kegiatan, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan, serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan upaya pemecahannya. Evaluasi merupakan proses untuk menilai hasil akhir suatu tahapan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan rencana kegiatan di masa mendatang. Evaluasi program/kegiatan mencakup evaluasi keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Evaluasi keluaran (output) kegiatan dilakukan dengan sasaran kegiatan tahun berjalan serta pemeliharaan. Pada kegiatan hutan tanaman dan atau rehabilitasi hutan (RH) meliputi: a. Penilaian tanaman (hutan tanaman dan RH): kesesuaian dengan rancangan teknis, luas tanaman, jumlah dan jenis tanaman, persentase tumbuh tanaman sehat dan keberhasilan. b. Penilaian bangunan konservasi tanah (khusus RH): kesesuaian dengan rancangan

teknis,

jumlah

bangunan,

kondisi

(baik/rusak),

fungsi

bangunan (berfungsi/kurang berfungsi/tidak berfungsi).

VII-6


Evaluasi hasil (outcome) kegiatan: Untuk contoh, pada kegiatan rehabilitasi hutan misalnya, dilakukan dengan sasaran suatu UTP RH dengan indikator tata air dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat. Indikator meliputi erosi, sedimentasi, limpasan (run-off), pendapatan (income) masyarakat, dinamika kelembagaan dan lain sebagainya. Evaluasi dampak (impact) kegiatan pada kegiatan RH misalanya, dilakukan dengan sasaran pada UTP RH yang bersangkutan dan wilayah disekitarnya. Evaluasi kegiatan pengelolaan KPHP, termasuk jenis-jenis kegiatan yang ada di wilayahnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh masing-masing Direktur Jenderal lingkup Kemenhut berdasarkan jenis kegiatannya. Pelaporan kegiatan pengelolaan KPHP Model Pogogul dilaksanakan sesuai kebutuhan kegiatan masing-masing jenis usaha dan non-usaha di wilayah KPHP. Namun demikian bagi UPTD KPHP Model Pogogul perlu melaporkan aktivitas pengelolaan hutannya sesuai Tupoksinya secara priodik (bulanan, triwulan, enam bulanan/semester, satu tahunan).

VII-7

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Recommend Documents