PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAD GRK TRANSPORTASI PERKOTAAN

DITERBITKAN OLEH: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

d/a : Gedung Graha Mandiri, Lt.17 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 P : +62-21 3192 3375/390 8290 F : +62-21 3193 4745 Email: [email protected]

TOOLKIT UNTUK MOBILITAS PERKOTAAN DI INDONESIA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAD GRK TRANSPORTASI PERKOTAAN Ketua Tim Pengarah: Bambang Prihartono Tim Pengarah: BAPPENAS- Direktorat Transportasi • Petrus Sumarsono • Dail Umamil Asri • Ikhwan Hakim • Bastian • Adi Perdana • Ahmad Zainudin • Wayan Deddy Wedha Setyanto Penanggung Jawab: Daniel Herrmann Penulis: SUTIP • Devin Maeztri • Agustina Martha Kimberly • Raden Mirza Aldi Pamungkas • Anugrah Ilahi Editor: Syafrita Ayu Hermawan Dhany Utami Ningtyas

Komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi GRK dunia diwujudkan dalam bentuk aksi mitigasi, salah satunya di sektor transportasi. Upaya ini juga merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong sistem transportasi perkotaan yang ramah lingkungan dan tanggap perubahan iklim. Oleh karena itu, toolkit ini disusun untuk mendukung pemerintah dalam implementasi PEP pelaksanaan RAD GRK.

Didukung oleh:

P E M A N TA U A N , E V A L U A S I D A N P E L A P O R A N P E L A K S A N A A N R A D G R K T R A N S P O R TA S I P E R K O TA A N

DIDUKUNG OLEH: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Glosarium

REPUBLIK INDONESIA

TOOLKIT UNTUK MOBILITAS PERKOTAAN DI INDONESIA

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAD GRK TRANSPORTASI PERKOTAAN

Perancang Grafis: Fredy Susanto Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional didukung oleh SUTIP 78 Halaman, 17.6cm x 25cm Edisi pertama, tahun cetak 2015 Dicetak di Jakarta, Indonesia, Maret 2015 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ADO : Automotive Diesel Oil AIMSUN : Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and Non-Urban Networks AKUT : Awak Kendaraan Umum Teladan DKI : Daerah Khusus Ibukota Angkot : Angkutan Kota APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara APILL : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ASEAN : Association of Southeast Asian Nations ATCS : Area Traffic Control System BAPEDALDA: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPENAS: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAU : Business As Usual BB : Bus Besar BBG : Bahan Bakar Gas BBM : Bahan Bakar Minyak BK : Bus Kecil BLHD : Badan Lingkungan Hidup Daerah BPS : Badan Pusat Statistik BRT : Bus Rapid Transit BS : Bus Sedang BUMN : Badan Usaha Milik Negara CFD : Car Free Day CNG : Compressed Natural Gas CSR : Corporate Social Responsibility DAK : Dana Alokasi Khusus DID : Dana Insentif Daerah Dishub : Dinas Perhubungan DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran EMP : Equivalensi Mobil Penumpang ERP : Electronic Road Pricing FE : Faktor Emisi FO : Fuel Oil GIZ : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GRK : Gas Rumah Kaca HEAT : Harmonized Emissions Analysis Tool HIS : Home Interview Survey HV : Heavy Vehicle IDO : Industrial Diesel Oil ITS : Intelligent Transport System JICA : Japan International Corporation Agency KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KPS : Kerjasama Pemerintah dan Swasta KTT : Konferensi Tingkat Tinggi LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kerja LB : Large Bus LEAP : Long-range Energy Alternatives Planning LEMIGAS : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi LKPJ : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban LPEI : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LT : Large Truck

LV : Light Vehicle MB : Medium Bus MB : Mobil Barang MC : Motor Cycle MCO : Moving Car Observer MER : Monitoring, Evaluation and Reporting MKJI : Manual Kapasitas Jalan Indonesia MP : Mobil Penumpang MRV : Measurement, Reporting and Verification MT : Medium Truck NAMAs : Nationally Appropriate Mitigation Actions NMT : Non-Motorized Transport OBS : On Bus Survey ORGANDA: Organisasi Angkutan Darat PAD : Pendapatan Asli Daerah PC : Private Car PEP : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan PII : Penjaminan Infrastruktur lndonesia PJU : Penerangan Jalan Umum PLN : Perusahaan Listrik Negara POKJA : Kelompok Kerja PPN : Perencanaan Pembangunan Nasional PU : Pekerjaan Umum RAD : Rencana Aksi Daerah RAN : Rencana Aksi Nasional RENJA : Rencana Kerja RENSTRA : Rencana Strategis RKPD : Rencana Kerja Pembangunan Daerah RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RSI : Road Survey Interview SB : Small Bus SITRAMP : Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama SM : Sepeda Motor SMA : Sekolah Menengah Atas SMI : Sarana Multi Infrastruktur SMP : Satuan Mobil Penumpang SMS : Space Mean Speed SPBU : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPM : Standar Pelayanan Minimal SRP : Satuan Ruang Parkir STTD : Sekolah Tinggi Transportasi Darat SUTIP : Sustainable Urban Transport Improvement Project SUTRI : Sustainable Urban Transport Program Indonesia TAPKIN : Penetapan Kinerja TEEMP : Transportation Emissions Evaluation Model for Projects UNFCCC : United Nations Framework Convention for Climate Change UU : Undang-Undang WTN : Wahana Tata Nugraha

TOOLKIT UNTUK MOBILITAS PERKOTAAN DI INDONESIA

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAD GRK Transportasi Perkotaan

1

Pendahuluan

8

10 1.1 Tujuan Toolkit

Daftar Isi

2

Mekanisme Pelaksanaan RAD GRK

11

Penyusunan Dokumen 11 2.1 RAD GRK dan Organisasi Penyusun Di Daerah

13 14 15 16

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

Koordinasi Tim Penyusun RAD GRK Identifikasi (Marking) Kegiatan Transportasi Penghitungan Emisi Baseline (BAU) Penghitungan Penurunan Emisi

18 2.2 PELAPORAN RAD GRK

3

Tantangan dalam Pelaksanaan RAD GRK

36

36 3.1 TEKNIS 36 3.1.1 Ketersediaan dan Pengumpulan Data 39 3.1.2 Perencanaan dan Pelaksanaan Survei Transportasi

62 3.1.3 Penghitungan

64 3.2 Non Teknis 64 64 65 66 67

Verifikasi penghitungan 34 2.3 dan pelaporan aksi mitigasi

5

3.2.1 Koordinasi 3.2.2 Wawasan dan Pengalaman 3.2.3 Kerja Sama dengan Institusi Lain

3.2.4 Kebijakan 3.2.5 Pendanaan

Daftar Pustaka Dan Lampiran

71 DAFTAR PUSTAKA 72 LAMPIRAN

6

7

Prakata

K

ita menyadari bahwa proses urbanisasi dan kebutuhan lapangan kerja yang tinggi telah mempercepat pertumbuhan penduduk di perkotaan. Dengan laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang mencapai 4,4% per tahun, pada tahun 2025 diperkirakan terdapat sekitar 60% penduduk Indonesia atau sekitar 170 juta orang akan tinggal di wilayah perkotaan. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi untuk mengendalikan urbanisasi, yaitu dengan menghindari konsentrasi penduduk yang terjadi hanya di beberapa kota metropolitan dan kota besar, serta memperkuat pelayanan kota-kota kecil dan sedang melalui peningkatan kualitas infrastruktur. Di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari 500 ribu, kebutuhan infrastruktur dalam hal peningkatan peran angkutan massal wajib dikelola, dioptimalkan, dan diselaraskan dengan infrastruktur moda angkutan lainnya. Akan tetapi, upaya tersebut tidak cukup untuk mencapai tingkat kualitas pelayanan yang memadai. Secara bersamaan jumlah kendaraan pribadi juga harus ditekan semaksimal mungkin. Sementara itu, untuk wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk kurang dari 500 ribu, kebutuhan infrastruktur yang harus dilakukan adalah dengan mempertahankan pelayanan melalui low cost traffic management dengan meningkatkan dan menyelaraskan peran berbagai moda angkutan umum, namun tetap menjaga kualitas aksesibilitas penduduk. Dalam perspektif ekonomi makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur transportasi perkotaan dapat memengaruhi marginal productivity of private capital, dan dalam perspektif ekonomi mikro hal ini akan berpengaruh terhadap penurunan biaya produksi. Selain itu, kontribusi infrastruktur transportasi perkotaan terhadap peningkatan kualitas hidup ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan kesejahteraan, produktivitas dan akses terhadap lapangan kerja, serta stabilitas ekonomi makro. Pemerintah Indonesia yang telah mengesahkan berlakunya

RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan transportasi perkotaan dengan prioritas “pembangunan transportasi massal perkotaan” dan fokus pada infrastruktur angkutan massal berbasis jalan, angkutan massal berbasis rel dan pemeliharaan kualitas jaringan jalan perkotaan. Sasaran yang akan dicapai pada akhir tahun 2019 di antaranya peningkatan modal share minimal 32%, jumlah kota yang menerapkan Bus Rapid Transit (BRT) meningkat 70% menjadi 29 kota, kapasitas angkut angkutan umum meningkat 80%, peningkatan kecepatan lalu-lintas minimal 20km/ jam, berkembangnya aplikasi teknologi manajemen lalu-lintas perkotaan, dan perbaikan moda alternatif non-jalan pada kota-kota yang berpotensi serta perbaikan pemanfaatan energi berbasis gas khususnya untuk angkutan umum di perkotaan, perbaikan keselamatan lalu-lintas di perkotaan dan pengurangan dampak lingkungan khususnya emisi udara perkotaan. Pemerintah merasa perlu untuk merangkul pihak-pihak lain seperti swasta, BUMN dan negara-negara donor untuk membantu perbaikan sistem transportasi perkotaan serta menjelaskan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Buku yang tersaji ini merupakan kelanjutan dari Buku Sustainable Urban Transport (Bappenas, 2014), merupakan kerja sama Bappenas, Kementerian Perhubungan dan SUTIP, dengan harapan agar pemerintah daerah dapat menindaklanjuti aspek yang lebih teknis berdasarkan arahan dari pemerintah pusat. Buku petunjuk ini fokus pada bahasan mengenai empat hal: (1) Manajemen Parkir di Perkotaan, (2) Perbaikan Angkutan Umum Perkotaan (Angkot Reform), (3) Pengembangan Transportasi Tidak Bermotor (NMT), dan (4) Implementasi PEP untuk RAD GRK (Rencana Aksi Daerah tentang Gas Rumah Kaca). Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan saya kepada tim yang telah bekerja keras menyelesaikan buku ini. Saya harap pedoman ini dapat membantu kita semua untuk memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai visi perkotaan di Indonesia, yaitu mencapai transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Andrinof Chaniago

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

8

9

1

Pendahuluan

I

su emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi topik global yang banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Dampak buruk emisi GRK pada lingkungan dan kehidupan manusia menjadi penting untuk segera diatasi bersama, di antaranya adalah komitmen untuk berupaya menurunkan emisi GRK. Pada pertemuan KTT G-20 tahun 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat, Indonesia berkomitmen untuk turut berperan dalam mengurangi emisi GRK. Target yang hendak dicapai adalah menurunkan 26 persen emisi GRK melalui usaha sendiri pada tahun 2020, dan menurunkan sampai dengan 41 persen dengan bantuan internasional. Sebagai upaya mewujudkan komitmen tersebut maka disusunlah Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Menyusul terbentuknya RAN GRK, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta didukung oleh lembaga non pemerintah dan mitra pembangunan bersama-sama menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) untuk setiap provinsi. Pemerintah juga telah menyusun dan mengeluarkan berbagai regulasi terkait upaya tersebut. Hal ini dilakukan sebagai realisasi dari keseriusan pemerintah sekaligus agar setiap aksi mitigasi yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat dan untuk menjaga agar setiap kegiatan dilakukan secara terarah dengan tujuan yang jelas. Sejumlah regulasi dalam skala undang-undang, peraturan, dan surat edaran resmi yang mendukung pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim adalah dasar hukum bagi pelaksanaan RAN dan RAD GRK.

2011

• Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca • Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

2013

Melalui peraturan yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Indonesia mengamanatkan pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD GRK di setiap provinsi yang didukung oleh Peraturan Gubernur. Oleh karena itu, Gubernur merupakan pejabat pelaksana dan koordinator kegiatan PEP di wilayah provinsi, yang dibantu oleh Bupati dan Walikota sebagai pejabat pelaksana dan koordinasi kegiatan PEP RAD GRK di wilayah kabupaten dan kota. Kegiatan PEP ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian penurunan emisi GRK dan penyerapan anggaran pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim di daerah. Merujuk pada hal tersebut, maka penyusunan RAD GRK harus sejalan dengan perencanaan pembangunan di daerah, yang diwujudkan di dalam RPJMD. Untuk mencapai keselarasan tersebut, maka pelaksanaan PEP RAD GRK mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan dan surat edaran resmi yang telah dikeluarkan. Pada ranah implementasi, sejumlah regulasi tersebut dilengkapi

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 2006

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2008

2004

2007

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

2012

Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 38/M.PPN/HK/03/2012 tentang Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim

10

11

b ab 1 P e n d a h u l u a n

dengan perangkat petunjuk pelaksanaan yang dituangkan dalam empat pedoman berikut: 1. Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 2. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 3. Pedoman Umum Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN GRK dan RAD GRK. 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan RAD GRK. 5. Petunjuk Teknis Pedoman Kaji Ulang RAN/RAD GRK.

2P

Mekanisme Pelaksanaan RAD GRK

enerapan penyusunan dokumen RAD GRK membutuhkan mekanisme yang terarah dalam pelaksanaannya agar dapat dihasilkan dokumen yang berkualitas. Panduan dan arah penyusunan dokumen dilakukan oleh Bappenas melalui Pedoman Penyusunan RAD GRK. Mekanisme ini membutuhkan upaya untuk melibatkan semua pihak dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen. Selain itu, mekanisme ini juga merupakan upaya peletakan pondasi yang kuat bagi pelaksanaan aksi mitigasi baik pada skala nasional maupun daerah.

Sebagai catatan Bappenas juga sedang mempersipkan sebuah pedoman untuk mengkaji ulang Dokumen dan PEP RAN RAD GRK. Akan tetapi, perangkat di atas masih bersifat umum sehingga perlu dilengkapi dengan perangkat yang lebih spesifik khususnya untuk membahas sektor transportasi darat perkotaan di dalam ruang lingkup RAD GRK.

1.1 tujuan Toolkit

U

ntuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PEP RAD GRK, maka diperlukan petunjuk teknis yang isinya mudah dimengerti oleh pelaksana PEP di daerah khususnya di sektor transportasi darat perkotaan, sehingga penurunan GRK dapat dipantau dengan baik dan dihitung dengan tepat. Toolkit ini akan membahas isu teknis dan non teknis yang sering dihadapi dalam pelaksanaan RAD GRK di sektor transportasi darat perkotaan. Pemahaman mengenai prinsip dasar dan isu teknis transportasi darat perkotaan diperlukan untuk dapat melaksanakan aksi mitigasi emisi GRK secara terpadu. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai panduan dan petunjuk bagi tim teknis atau tim pelaksana di dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi, kabupaten dan kota. Pendekatan substansi toolkit ini bersifat terbuka untuk diperbaiki di kemudian hari dan mudah dipahami sehingga dapat diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing kota, dengan tetap mendapatkan masukan dan pertimbangan serta arahan tim profesional. Oleh karena itu, toolkit ini disusun sebagai alat pelengkap pelaksanaan RAD GRK di daerah.

2.1 Penyusunan Dokumen RAD GRK dan Organisasi Penyusun Di Daerah

1

Tahapan persiapan 1. Persiapan awal • Pembentukan Tim • Sidang Pleno Tim 2. Identifikasi awal 3. Persiapan teknis 4. Konsultasi publik

4

Infografis di bawah ini menunjukkan mekanisme ideal proses penyusunan Dokumen RAD GRK yang diarahkan oleh Bappenas di dalam Pedoman Penyusunan RAD GRK. Mekanisme penyusunan Dokumen RAD GRK membutuhkan struktur organisasi yang efisien untuk dapat bekerja dengan efektif dan menghasilkan dokumen yang berkualitas. Struktur organisasi tersebut pada dasarnya merupakan sebuah tim yang tidak hanya menyusun dokumen RAD GRK tetapi juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PEP RAD GRK.

2

Tahap pengumpulan data 1. Data dan informasi umum 2. Data dan informasi teknis 3. Pendataan kelembagaan publik 4. Pendataan kelembagaan masyarakat dan pelaku usaha

5

Tahap perumusan rencana aksi 1. Konsolidasi hasil pokja • Sidang Pleno Tim • Konsultasi Publik 2. Penetapan skala prioritas 3. Penentuan target reduksi emisi GRK 4. Formulasi strategi implementasi RAD GRK

3

TAHAP PENGHITUNGAN 1. Penghitungan emisi baseline 2. Usulan aksi mitigasi 3. Pemetaan kelembagaan daerah

Tahap penetapan 1. Draf naskah Peraturan Gubernur 2. Penetapan Peraturan Gubernur tentang RAD GRK 3. Diseminasi RAD GRK

12

13

b ab 2 M e k a n i s m e P el aksanaan R AD G R K

GUBERNUR Penanggung Jawab

Struktur Organisasi Tim Penyusun RAD GRK Organisasi Tim Penyusun RAD GRK yang diarahkan oleh Bappenas terdiri atas Ketua dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di daerah masing-masing.

2.1.1 Koordinasi Tim Penyusun RAD GRK Bagan alir di bawah ini menyimpulkan peran dan jalur koordinasi antar lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintah memiliki pendekatan yang berbeda dalam berkoordinasi dan berbagi peran. Oleh karena itu, bagan alir ini hanya acuan untuk mempermudah proses dan melancarkan arus informasi antar lembaga yang terlibat. Kepala Bappeda sebagai Sekretaris Tim Koordinasi bertanggung

SEKRETARIS DAERAH Ketua

KEPALA BAPPEDA PROVINSI Sekretaris

Dishub Kabupaten/ Kota

Dishub Provinsi

Bappeda Provinsi

Kepala SKPD Provinsi Anggota/ Ketua POKJA

1. Melaksanakan aksi mitigasi.

TIM KOORDINASI

2. Melakukan survei dan mengumpulkan bahan, data dan informasi aksi mitigasi; serta mengolah dan menganalisa.

KELOMPOK KERJA

3. Menghitung dan mencatat penurunan emisi GRK dari setiap aksi mitigasi. Dinas Penataan Ruang/ SKPD Terkait Tata Ruang

Bappeda

SKPD Terkait Energi Sektor Transportasi dan Industri

BLHD/ BAPEDALDA

Bina Marga

BPS PU

4. Mencatat sumber dan jumlah dana yang digunakan. 5. Mencatat manfaat pembangunan atau dampak negatif (jika ada). 6. Mencatat program peningkatan kapasitas dan kelembagaan. 7. Melakukan pemetaan kelembagaan publik di sektor transportasi.

1. Berperan sebagai koordinator Dishub Kabupaten/Kota. 2. Mengawal pelaksanaan dan pencatatan aksi mitigasi serta penurunan emisi GRK. 3. Menggabungkan hasil penghitungan emisi dari aksi mitigasi yang diajukan oleh Dishub Kabupaten/Kota. 4. Mengkonversi nilai penurunan emisi tingkat provinsi terhadap penurunan emisi nasional di sektor transportasi. 5. Menjalankan peran selaiknya Dishub Kabupaten/Kota untuk kegiatan di tingkat provinsi.

1. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasi (mengumpulkan) penyusunan laporan pelaksanaan aksi mitigasi yang dilakukan oleh lembaga pelaksana di SKPD terkait dan/ atau lembaga lain. 2. Memberikan arahan dan masukan kepada Pokja. 3. Menyampaikan dan mendiskusikan draf akhir dokumen RAD GRK kepada Sekretariat RAN GRK. 4. Memperbaiki dan melengkapi draf akhir dokumen RAD GRK. 5. Mengkoordinasi kegiatan dalam rangka revisi dokumen RAD GRK (jika ada perubahan).

14

15


jawab dalam penyusunan Dokumen RAD GRK dan pelaksanaan PEP dengan dibantu oleh Pokja Sektor Transportasi, yang dipimpin oleh Kepala SKPD tingkat Provinsi sebagai pejabat pelaksana kegiatan PEP RAD GRK sesuai fungsi dan kewenangannya. Dinas Perhubungan Provinsi sebagai Ketua Pokja Sektor Transportasi adalah penanggung jawab untuk sektor transportasi yang bekerja sama dengan para pihak terkait, misalnya Dinas Penataan Ruang, Bina Marga, perguruan tinggi dan organisasi lainnya. Penyusunan Dokumen RAD GRK dipimpin oleh Tim Koordinasi dengan melibatkan seluruh Ketua Pokja. Penyediaan data transportasi baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah tanggung jawab Pokja Sektor Transportasi yang meliputi Dinas Perhubungan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Pokja Sektor Transportasi dapat bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas data teknis transportasi. Di dalam Pedoman Penyusunan RAD GRK yang dikeluarkan Bappenas pada tahun 2011, dipaparkan Substansi dan Struktur Dokumen RAD GRK yang harus dijadikan acuan, tidak hanya dalam penyusunan tetapi juga revisi yang harus dilakukan. Pada prinsipnya tiga hal terpenting mengenai RAD GRK yang wajib dipahami oleh setiap daerah adalah: 1. Identifikasi kegiatan yang merupakan sumber penurunan emisi atau berpotensi menurunkan emisi GRK, dan sering juga disebut kegiatan marking. 2. Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, yang meliputi: • Kegiatan Inti • Kegiatan Pendukung • Potensi penurunan emisi GRK dari baseline (2010-2020) • Perkiraan biaya setiap rencana aksi • Jangka waktu pelaksanaan • Lembaga pelaksana 3. Emisi baseline GRK untuk setiap provinsi sampai dengan tahun 2020. 2.1.2 Identifikasi (Marking) Kegiatan Transportasi Salah satu langkah pelaksanaan kegiatan PEP adalah melakukan identifikasi kegiatan di sektor transportasi. Dari proses identifikasi ini akan dapat diketahui kegiatan sektor transportasi di daerah yang dianggap memiliki potensi untuk dapat mengurangi emisi GRK, baik yang didanai oleh pemerintah pusat atau daerah, pelaku bisnis maupun masyarakat. Identifikasi kegiatan sektor transportasi

dilakukan dengan cara menelusuri dokumen perencanaan daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota), misalnya RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Daerah sektor transportasi dan beberapa dokumen lainnya. Karena kegiatan sektor transportasi pada umumnya dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kota, maka kegiatan marking sangat penting dilakukan oleh SKPD tingkat provinsi, bersama dengan SKPD tingkat kabupaten dan kota dengan menggunakan dokumen yang lengkap. Program SKPD di tingkat kabupaten/kota sering kali mengalami perubahan atau penambahan sehingga kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan belum tercantum di dalam Renstra atau Rencana Kerja (Renja) Daerah. Oleh karena itu, keterlibatan SKPD kabupaten dan kota yang dipimpin oleh Kepala SKPD sebagai pejabat pelaksana kegiatan PEP RAD GRK di wilayahnya, sangat penting dalam proses identifikasi kegiatan. 2.1.3 Penghitungan Emisi Baseline (BAU) Emisi baseline merupakan estimasi emisi GRK tanpa adanya intervensi kebijakan, atau dikenal juga dengan istilah skenario Business as Usual atau BAU. Penghitungan emisi baseline selayaknya dilakukan dengan cara menghitung proyeksi peningkatan emisi GRK berdasarkan data historis hasil inventarisasi emisi GRK untuk setiap kegiatan. Akan tetapi, untuk sektor berbasis energi, emisi baseline RAD GRK setiap provinsi saat ini, hanya dapat dihitung berdasarkan data historis kebutuhan total energi. Data yang digunakan sebagai data historis adalah data tahun 2010 dan diproyeksikan sampai dengan tahun 2020. Emisi baseline ini juga merupakan alat untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan rencana aksi mitigasi. Hasil penghitungan emisi baseline sektor energi pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 679 t.CO2e, atau dua kali lipat dari emisi baseline tahun dasar 2010, yaitu 355 t.CO2e. Sebagai catatan, penghitungan ini belum menyertakan emisi baseline dari RAN-GRK dan emisi dari sektor industri.1Sebagai catatan, saat ini Bappenas bekerja sama dengan kementerian terkait sedang melaksanakan proses kaji ulang BAU. Emisi baseline sektor transportasi termasuk di dalam emisi 1 Potret Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Bappenas, 2014

16

Rata-rata jumlah trip per hari

• • • • •

Mobil penumpang Sepeda motor Truk Bus non BRT (Besar, Sedang, Kecil) Angkutan umum non bus

5

Rata-rata panjang trip per hari

• • • • •

Mobil penumpang Sepeda motor Truk Bus non BRT (Besar, Sedang, Kecil) Angkutan umum non Bus

6

Panjang koridor

• Penerapan ITS/ATCS • Penerapan Sistem Transit – BRT System

7

Kecepatan rata-rata kendaraan

• Sebelum penerapan ITS/TCS • Setelah penerapan ITS/ATCS

8

Ketersediaan ruang parkir

• Parkir di luar badan jalan • Parkir badan jalan

9

Rata-rata jumlah kendaraan yang parkir

• Parkir di luar badan jalan • Sebelum penerapan • Setelah penerapan

10

Operasional Bus Sistem Transit-Bus Rapid Transit (BRT)

• Jumlah bus • Kapasitas bus • Operasional bus per hari

11

Modal shift dari kendaraan pribadi ke Bus BRT

• • • •

Mobil penumpang Sepeda motor Bus non BRT (Besar, Sedang, Kecil) Angkutan umum non bus

12

Tingkat keterisian/okupansi di dalam bus BRT

• • • •

Mobil penumpang Sepeda motor Bus non BRT (Besar, Sedang, Kecil) Angkutan umum non bus

13

Jumlah angkutan umum yang diremajakan

• Angkot • Bus sedang • PATAS/bus besar

14

Operasional angkutan umum per hari (jumlah trip)


15

Rata-rata konsumsi bahan bakar

• Angkutan umum lama • Angkutan umum baru

16

Lama pelaksanaan Car Free Day per hari

17

Jumlah peserta Smart(Eco) Driving per tahun


4

baseline kelompok bidang energi yang dihitung menggunakan peranti lunak (software) Long - range Energy Alternatives Planning atau yang dikenal dengan LEAP. Penghitungan LEAP menggunakan data terkait sektor transportasi seperti volume kendaraan berdasarkan jenis di tahun dasar, jumlah perjalanan per kilometer, jenis bahan bakar, dan pertumbuhan kendaraan berdasarkan jenisnya. Keterbatasan yang dihadapi dalam penyusunan emisi baseline kelompok bidang energi, khususnya sektor transportasi, adalah belum tersedianya data, misalnya data panjang perjalanan. Akan tetapi, data panjang perjalanan dapat digantikan dengan data volume kendaraan yang dapat diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS). 2.1.4 Penghitungan Penurunan Emisi Penghitungan emisi dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu: • Top-down: Jumlah emisi dari total penjualan bahan bakar dikalikan dengan faktor emisi untuk setiap bahan bakar. • Bottom-Up: Jumlah emisi yang dihasilkan dari jumlah penggunaan bahan bakar setiap moda pada sebuah kegiatan/ aktivitas transportasi dikalikan dengan faktor emisi bahan bakar yang digunakan. Penghitungan emisi baseline untuk RAD GRK dikategorikan ke dalam pendekatan top-down, namun penghitungan penurunan emisi setiap aksi mitigasi dilakukan secara bottom-up. Dengan demikian, sangat dibutuhkan data riil di lapangan yang akurat agar nilai penurunan emisi yang diperoleh tepat dan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Data Teknis Sektor Transportasi No.

Data yang Dibutuhkan

1

2

3

Jenis bahan bakar

Rata-rata jumlah kendaraan

Panjang trip per hari

Keterangan Tambahan • • • • • • •

Mobil penumpang Sepeda motor Truk Angkot Bus non BRT (Bus Rapid Transit), (Besar, Sedang, Kecil) Angkutan umum non bus Bus Sistem Transit – BRT System (Besar, Sedang, Kecil)

• Melewati jalur/koridor penerapan ITS/ATCS • Melewati jalur/koridor penerapan Car Free Day


17

18

19


Dua Jenis Data Menurut sumber perolehannya, jenis data dapat dikelompokkan menjadi dua:

1 1 Data primer Data primer

Data yang diperoleh langsung dari obyeknya melalui survei dengan wawancara atau observasi. Data yang diperoleh misalnya; pendapatan, tujuan perjalanan, jumlah kendaraan Data yang diperoleh langsung dari obyeknya melalui survei dan kenyamanan. Beberapa jenis survei yang sering dengan wawancara atau observasi. Data yang diperoleh digunakan adalah: misalnya; pendapatan, tujuan perjalanan, jumlah kendaraan dan kenyamanan. Beberapa jenis survei yang sering digunakan adalah:

Home Interview Survey (HIS) Home Interview Survey (HIS)

Road Side Interview (RSI)

Survei Traffic Counting

On Bus Survey (OBS)

Road Side Interview (RSI)

Survei Traffic Counting

On Bus Survey (OBS)

2 Data sekunder 2 Data sekunder

Data ini diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain, baik lisan maupun Data ini diperoleh secara tertulis. Termasuk dalam tidak langsung dari sumber kelompok ini adalah hasil lain, baik lisan maupun studi lembaga pemerintah tertulis. Termasuk dalam ataupun lembaga non kelompok ini adalah hasil pemerintah. Data tersebut studi lembaga pemerintah misalnya; geometri jalan dari ataupun lembaga non dokumen yang dikeluarkan pemerintah. Data tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum, misalnya; geometri jalan dari serta jumlah kendaraan dan dokumen yang dikeluarkan panjang jalan dari BPS. oleh Dinas Pekerjaan Umum, serta jumlah kendaraan dan panjang jalan dari BPS.

Sumber Dataatau badan yang mengeluarkan data sekunder: Lembaga Lembaga atau badan yang mengeluarkan data sekunder:

Lembaga atau badan yang mengeluarkan data sekunder:

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan

Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)

SKPD provinsi dan kabupaten/kota SKPD provinsi dan kabupaten/kota

Lembaga akademik (universitas, sekolah tinggi, atau lembaga riset) Lembaga akademik (universitas, sekolah tinggi, atau lembaga riset)

Organda

Kepolisian

BUMN dan BUMD

Lembaga/Kelompok Swadaya Masyarakat

Mitra Pembangunan

Organda

Kepolisian

BUMN dan BUMD

Lembaga/Kelompok Swadaya Masyarakat

Mitra Pembangunan

2.2 Pelaporan RAD GRK

R

encana aksi yang telah diimplementasikan selanjutnya dihitung dan dilaporkan dengan melampirkan Surat Pengantar dari Kepala Daerah (Gubernur) masing-masing provinsi kepada: • Menteri PPN/Kepala BAPPENAS • Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah) • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Laporan RAD GRK dikirimkan dalam bentuk edisi cetak kepada masing-masing kementerian, dan edisi elektronik (softcopy) kepada Sekretariat RAN-GRK melalui surat elektronik (ranradgrk@bappenas. co.id) dan juga diunggah ke dalam situs PEP Online (http://ranradgrk. bappenas.go.id). Pelaporan RAD GRK dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu: • Laporan Antara: Pekan kedua bulan Oktober • Laporan Akhir: Pekan kedua bulan Januari tahun berikutnya

Dokumen Laporan RAD GRK

1

Surat Pengantar Gubernur Diserahkan kepada tiga kementerian melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAD GRK, serta menyatakan keabsahan informasi yang dicantumkan dalam laporan tersebut.

2

Lembar Umum Merupakan alat pelaporan yang mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD GRK yang terdiri dari Kegiatan Inti dan Kegiatan Pendukung. • Kegiatan Inti: aksi mitigasi yang implementasinya dapat secara langsung menurunkan emisi GRK dan telah tersedia metode penghitungan penurunan emisinya. • Kegiatan Pendukung: aksi mitigasi pendukung yang implementasinya mendukung keberhasilan kegiatan inti namun tidak secara langsung menurunkan emisi. Kegiatan Pendukung meliputi juga kegiatan yang tidak atau belum dapat dihitung penurunan emisinya, misalnya pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan), pemasangan rambu atau marka lalu lintas, uji emisi kendaraan bermotor, pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, dan kegiatan yang bersifat sosialisasi.

3

Lembar Teknis Penghitungan Penurunan Emisi Mencantumkan indikator, parameter, data aktivitas, faktor emisi dan angka penurunan emisi untuk setiap kegiatan inti yang dikemas dalam sebuah dokumen excel yang diformat secara otomatis. Karena ketidaktersediaan beberapa data transportasi, maka beberapa asumsi ditetapkan untuk membantu mempermudah penghitungan. Asumsi ditetapkan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh beberapa institusi antara lain Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan JICA pada proyek SITRAMP di tahun 2004. Selain itu konstanta yang dibutuhkan di beberapa penghitungan juga ditetapkan agar standar penghitungan yang digunakan seragam. Akan tetapi, jika data yang lebih akurat tersedia dan dapat mengambarkan kondisi riil di lapangan, maka penghitungan dapat dilakukan dengan menggunakan data tersebut. Penjelasan mengenai sumber dan kualitas data serta keputusan untuk menggunakan data yang berbeda dicantumkan di dalam narasi laporan.

4

Revisi Dokumen RAD GRK Dokumen RAD GRK merupakan dokumen yang bersifat terbuka dan dapat diperbaharui (living document). Oleh karena itu, pemerintah daerah diimbau untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas isi dari Dokumen RAD GRK. Data yang paling mutakhir dan akurat digunakan untuk memperbaiki penghitungan emisi baseline di tahun dasar atau proyeksi di tahun 2020 dalam kondisi BAU. Dapat pula ditambahkan kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan tetapi belum teridentifikasi. Perbaikan rencana aksi mitigasi juga dilakukan jika kegiatan yang tercantum ditunda atau diberhentikan pelaksanaannya. Selain itu, jika hasil atau kualitas penghitungan sebelumnya masih ada yang kurang tepat atau jika tersedia indikator, parameter, data aktivitas, faktor emisi dan angka penurunan emisi yang lebih baru dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan, atau jika daerah ingin mengajukan model penghitungan yang dianggap lebih sesuai, maka perbaikan dapat dicantumkan pada laporan PEP RAD GRK berikutnya. Penjelasan terkait perubahan rencana aksi mitigasi, perbaikan penghitungan BAU atau penurunan emisi dijabarkan di dalam laporan PEP RAD GRK, sehingga Sekretariat RAN GRK, kementerian terkait atau verifikator terinformasi dan memahami perubahan dan perbaikan yang diupayakan oleh pemerintah daerah.

20

21


Keterangan: Beberapa aksi mitigasi di berikut dapat didaftarkan sebagai Kegiatan Pendukung, karena untuk sementara metode penghitungannya belum tersedia,

Aksi Mitigasi Bidang Transportasi Darat di Perkotaan

*

AVOID • Penerapan Andalalin* • Pembangunan Intelligent Transport System/Area Traffic Control System (ITS/ATCS) • Hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) • Penerapan congestion charging dan road pricing (ERP)***

SHIFT • Pembangunan Intelligent Transport System/Area Traffic Control System (ITS/ATCS) • Penerapan manajemen parkir • Reformasi Sistem Transit - BRT System • Peremajaan armada transportasi umum • Hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day) • Pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda (NMT)** • Penerapan congestion charging dan road pricing (ERP)***

IMPROVE • Pelatihan smart driving (eco driving) • Uji emisi semua kendaraan**** • Peremajaan armada transportasi umum

Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin): Model penghitungan belum mencerminkan kondisi riil lalu lintas di sekitar bangkitan yang memperoleh perizinan Andalalin sebagai akibat dari pembangunannya. Andalalin dapat didaftarkan sebagai Kegiatan Pendukung.

** Pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda Non-motorized Transport (NMT): Data Modal Shift yang diperlukan di dalam penghitungan belum tersedia hampir di seluruh provinsi (termasuk kabupaten/kota). Moda NMT dapat didaftarkan sebagai Kegiatan Pendukung. *** Penerapan congestion charging dan road pricing: Model penghitungan belum diverifikasi dan program ini baru akan diterapkan di Kota Jakarta. **** Penerapan uji emisi untuk semuakendaraan: Model penghitungan belum diverifikasi dan implementasi kegiatannya pada umumnya wajib dilaksanakan bagi angkutan umum sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing dan tidak bersifat wajib bagi pengguna kendaraan pribadi, sehingga uji emisi semua kendaraan tidak dapat dihitung.

Dasar penghitungan penurunan emisi GRK untuk setiap aksi mitigasi adalah perkalian jumlah pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (efisiensi BBM) dari setiap jenis kendaraan dengan Faktor Emisi bahan bakar minyak yang digunakan. Efisiensi BBM diperoleh dari pengurangan konsumsi BBM dari setiap jenis kendaraan sebelum penerapan dengan setelah penerapan aksi mitigasi.

Catatan Lembar Teknis Penghitungan Emisi GRK Bidang Transportasi

Kuning

Merah

HIJAU

Data yang perlu diisi

Konstanta (tidak perlu diisi karena data ditentukan atau telah disediakan)

Hasil penghitungan (akan terhitung secara otomatis sehingga tidak perlu diisi)

22

23


Berikut ini adalah bentuk Lembar Teknis penghitungan keenam aksi mitigasi di sektor transportasi darat perkotaan. Penjelasan mengenai penghitungan setiap aksi mitigasi dijabarkan di dalam Lampiran.

Pengembangan ITS/ATCS pada umumnya difokuskan pada ketiga hal berikut: • Pengembangan angkutan umum • Peningkatan keamanan bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda • Penataan manajemen lalu lintas

1. Aksi Mitigasi Pembangunan Intelligent Transportation System/Area Traffic Control System (ITS/ATCS) Aksi mitigasi Pembangunan ITS/ATCS dilakukan dengan memanfaatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sektor transportasi, khususnya dalam pengaturan koordinasi antar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk menyatukan sistem transportasi yang ada menjadi terintegrasi dan terpadu untuk meningkatkan pelayanan dan jasa transportasi. Beberapa hal di bawah ini merupakan cakupan dari ITS/ATCS: • Informasi perjalanan • Manajemen lalu lintas dan operasi • Petunjuk arah untuk efisiensi perjalanan bagi kendaraan pribadi, angkutan barang dan angkutan umum • Sistem parkir pintar • Keadaan darurat • Pembayaran elektronik • Keselamatan angkutan jalan • Manajemen risiko dan tanggap bencana • Informasi cuaca dan lingkungan • Keamanan nasional

Pengembangan ITS/ATCS di Indonesia umumnya berupa instalasi ATCS di persimpangan jalan. Tujuan ATCS adalah untuk menghemat waktu perjalanan yang terkontrol dengan penerapan lampu hijau di semua simpang dan menyesuaikan dengan tingkat kepadatan lalu lintas, serta memberikan prioritas kepada angkutan umum (sistem transit) di persimpangan. Jaringan ATCS di antara masing-masing simpang ke ruang pusat kendali dibangun dengan menggunakan kabel serat optik atau memanfaatkan tiang PLN atau PJU. Pasar 16 Ilir di Palembang yang mengakomodasi transportasi air dan darat yang terintegrasi, membutuhkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatur jadwal perjalanan dan mendapatkan informasi lalu lintas antar moda.

Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Pembangunan ITS/ATCS KORIDOR 1:_______________* Jenis Kendaraan

Jenis Bahan Bakar (bensin/ solar)

Rata-rata jumlah kendaraan yang melewati jalur penerapan ITS/ATCS (unit/hari)

Rata-rata hari Operasi per Tahun (hari)

4

1

2

3

Mobil Penumpang

Sepeda Motor

Bus

Truk

300

Rata-rata Jumlah Trip per Hari (trip)

Panjang Koridor (km)

Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam)

Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar (liter/km)

Sebelum Penerapan

Setelah Penerapan

Sebelum Penerapan

Setelah Penerapan

Faktor Emisi (kg CO2/ liter)

Emisi per Tahun (tCO2e)

5

6

7

8

9

10

0.26

0.26

0.06

0.06

0

0.30

0.30

0

0.28

0.28

0

-

11

Total Trip per Tahun (km)

12 0

-

Sebelum Penerapan

Setelah Penerapan

Total Penurunan

13

14

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL Parameter yang perlu diisi

Konstanta (tidak perlu diisi; data telah disediakan atau ditentukan)

Hasil perhitungan (tidak perlu diisi; terisi secara otomatis)

*Tabel berikut dapat diperbanyak sesuai jumlah koridor penerapan ITS/ATCS

-

-

24

25


Perhitungan Aksi Mitigasi Manajemen Parkir hanya bertujuan untuk menghitung dampak penurunan emisi GRK yang disebabkan oleh kebijakan Manajemen Parkir yang mendorong terbangunnya fasilitas Park and Ride atau Off-Street Parking, sehingga para komuter dapat menitipkan mobil atau motor pribadinya untuk kemudian menggunakan angkutan umum massal seperti kereta atau sistem transit/ BRT System ke tujuan.

2. Aksi Mitigasi Penerapan Manajemen Parkir Manajemen parkir adalah upaya penataan sistem parkir dengan memanfaatkan ruang parkir baik di badan jalan maupun di luar badan jalan dengan memperhatikan regulasi parkir di berbagai tingkatan dan kepentingan berbagai sektor yang mencakup aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Penghitungan aksi mitigasi Manajemen Parkir di bawah ini disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Sektor Transportasi PEP RAD GRK

**): • Jika rata-rata jumlah kendaraan yang parkir diketahui dengan pasti, maka angka tersebut dapat digunakan langsung untuk mengisi kolom 5 dan 6, dan mengisi kolom 3 dan 4 dengan angka 1. • Jika rata-rata jumlah kendaraan yang parkir tidak diketahui dengan pasti, maka isi kolom 5 dan 6 dengan hasil perkalian antara ketersediaan SRP dengan nilai persentase keterisian dengan turnover. Contoh: • Jika rata-rata jumlah kendaraan yang parkir per hari diketahui dengan pasti sebesar 150 mobil, maka angka tersebut dapat langsung digunakan. • Jika diketahui persentase keterisian hanya 70% dan turnover 1,2, maka • Rata-rata jumlah kendaraan = ketersediaan SRP x persentase keterisian x turnover.

Penerapan manajemen parkir bertujuan antara lain untuk: TOURIST SPOT TOURIST SPOT

TOURIST SPOT

TOURIST SPOT

TOURIST SPOT

TOURIST SPOT

TOURIST SPOT

TOURIST SPOT

TOURIST SPOT

TOURIST SPOT

TOURIST SPOT TOURIST SPOT

Meningkatkan daya tarik pusat kota sebagai jantung kota.

Mendukung penggunaan angkutan umum dan transportasi tidak bermotor (pejalan kaki. dan pesepeda).

Meningkatkan PAD dari sektor parkir.

Penataan dan transparansi pengelolaan parkir.

Persentase keterisian: Jika sebuah lahan parkir memiliki kapasitas 80 SRP dan dalam setiap jamnya hanya terisi sekitar 40 SRP, maka persentase keterisiannya adalah 40 x 100 / 80 = 50%

Penerapan manajemen parkir mencakup: MAKS.

MAKS. MAKS.

5 MOBIL

5 MOBIL

Waktu Parkir Larangan parkir pada segmen waktu ter tentu, biasanya pada pagi dan sore hari.

Durasi Parkir Pembatasan ruang parkir berdasarkan lama waktu penggu naan ruang parkir.

Turnover: • Jumlah rata-rata masuknya kendaraan per jam. Contoh: 1 lot parkir dipakai oleh 2 kendaraan per jam, maka turnover = 2 • Turnover dapat juga dihitung per hari, yaitu dengan membagi jumlah kendaraan yang masuk per hari dengan jumlah SRP keseluruhan. Contoh: Jika terdapat 10 SRP yang dioperasikan dalam 10 jam, maka dalam 1 hari terdapat 100 kendaraan, dan turnover rata-rata = 100/10/10 = 1 • Turnover juga dapat menggunakan data eksisting before dan after . • Data before adalah data tahun sebelum tahun perhitungan.

MAKS.

MAKS. 5 MOBIL

5 MOBIL 5 MOBIL

Tarif Mengatur tingkat kepadatan parkir pada area tertentu berupa tingkatan tarif parkir.

Kuota Jumlah ruang parkir yang ditetapkan pada area tertentu.

Lokasi Menentukan lokasi yang diperbolehkan maupun dilarang untuk parkir.

Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Penerapan Manajemen Parkir KORIDOR 1:_______________*

Jenis Kendaraan

Ketersediaan ruang parkir off street (SRP)

Jenis Bahan Bakar (bensin/solar)

Ketersediaan ruang parkir on street (SRP)

Rata-rata jumlah kendaaraan yang parkir off street per hari (unit)**

Rata-rata jumlah kendaaraan yang parkir on street per hari (unit)**

Sebelum Penerapan

Setelah Penerapan

Sebelum Penerapan

Setelah Penerapan

1

2

3

4

5

6

7

8

Mobil Penumpang

Sepeda Motor

Bus

Truk


Rata-rata Jumlah Trip per Hari (trip)

9

Konsumsi Bahan Bakar per Tahun (liter)


Rata-rata Panjang Trip Per Hari (km/trip)

Off Street

Emisi per Tahun (tCO2e)

Faktor Emisi (kgCO2/ liter)

On Street

Sebelum Penerapan

Setelah Penerapan

Sebelum Penerapan

Setelah Penerapan 17

Off Street

On Street

Total Penurunan

18

19

20

10

11

12

13

14

15

16

0.13

-

-

-

-

0

-

-

-

0.05

-

-

-

-

0

-

-

-

0.18

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

300

TOTAL

Parameter yang perlu diisi



*Tabel berikut dapat diperbanyak sesuai jumlah koridor penerapan Manajemen Parkir

-

26

27


3. Aksi Mitigasi Reformasi Sistem Transit – BRT System Tujuan pengembangan BRT adalah untuk memindahkan penumpang dengan menggunakan angkutan berkapasitas angkut tinggi, cepat, aman, murah dan efisien sehingga jaringan jalan perkotaan dapat lebih optimal dalam memfasilitasi pergerakan penumpang dibandingkan pergerakan kendaraan. Bus merupakan tulang punggung angkutan umum perkotaan yang dapat dikembangkan melalui tiga tahap berikut: 1. Reformasi manajemen angkutan umum 2. Pengembangan sistem transit 3. Pengembangan BRT system Kualitas layanan bus di perkotaan selaiknya memenuhi aspek di bawah ini, yaitu: • Biaya operasi yang rendah • Tarif bus yang terjangkau • Pelayanan yang memuaskan

Beberapa aspek yang dapat dikembangkan secara bertahap dari sistem transit menuju BRT System adalah:

2

1

3

Rute jaringan yang berorientasi pada permintaan perjalanan.

Komitmen kepala daerah dan keberanian pemerintah daerah dan dukungan publik.

4

5

Pengembangan koridor yang menghubungkan seluruh wilayah perkotaan.

7

Integrasi dengan pusat-pusat aktivitas dan simpul-simpul transportasi utama yang dekat dengan kawasan perkotaan. Dukungan fasilitas feeder, NMT dan moda lainnya.

9

8

Fasilitas sistem transit untuk semua pengguna termasuk pengguna dengan kebutuhan khusus.

6

Frekuensi antar bus (headway) yang tinggi (cukup sering).

Rasio pegawai dan bus yang efisien.

Penentuan tarif yang mempertimbangkan aspek kemampuan dan kemauan membayar pengguna.

10

11

Penerimaan (revenue) dan biaya operasional yang seimbang.

12

Sistem kontrol dan operasional yang terpusat.

Pembangunan lajur khusus bus agar terhindar dari hambatan mixed traffic.

Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Reformasi Sistem Transit - BRT System KORIDOR 1:_______________* Bus Sistem Transit Jumlah Bus Sistem Transit (unit)

Kapasitas Bus (penumpang)

Operasional Bus per Hari (trip)

1

2

3


Jenis Kendaraan Bermotor

Jenis Bahan Bakar

Modal Shift (%)

Tingkat Keterisian/ Okupansi (penumpang)

4

5

6

7

Mobil Penumpang

Bensin

Sepeda Motor

Bensin

Bus Non BRT

Solar

Angkutan Umum Non Bus**


Jumlah Kendaraan Bermotor yang berpindah ke (unit)

Ratarata hari Operasi per Tahun (hari)

Rata-rata Trip per Hari (trip)


8

9

10

11

12

0.13

0.05

0.18

300


Rata-rata Konsumsi Konsumsi Bahan Bahan Bakar per Bakar Per Tahun Hari (liter) (liter/km)

13

Faktor Emisi (kgCO2/ liter)

Reduksi Emisi CO2 dari shifting Kendaraan Bermotor ke BRT (tCO2e)

Panjang Koridor BRT (km)

Jenis Bahan Bakar BRT***

14

15

16

17

18

0

Rata-rata Total Konsumsi Konsumsi Bahan Bahan Bakar Per Bakar Bus Hari (liter) (liter/km)

Faktor Emisi (kgCO2/ liter

Total CO2 dari Operasional Bus BRT

Total Penurunan CO2 (tCO2e)

19

20

21

22

0

0

0

2.16 2.16 2.66

TOTAL

*Tabel berikut dapat diperbanyak sesuai jumlah koridor penerapan Sistem Transit - BRT System **Angkutan Umum Non Bus seperti: Bus Air, Bentor, Bajaj (apabila data tersedia) *** Jenis Bahan Bakar BRT: Solar, CNG single Bus, CNG articulated Bus (faktor emisi CNG akan disediakan oleh Lemigas)

-

28

29


4. Aksi Mitigasi Peremajaan Armada Angkutan Umum Peremajaan armada angkutan umum bertujuan mengganti armada yang tidak laik beroperasi dengan yang baru untuk jenis dan trayek yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, Dinas Perhubungan di daerah melakukan uji kelaikan (Uji Kir) untuk angkutan umum secara berkala setiap enam bulan sekali. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Penumpang dalam Trayek menyebutkan bahwa usia kendaraan untuk angkutan umum dibatasi usianya sampai dengan 20 tahun. Sebagai catatan, pemerintah daerah dapat mempersingkat tahunnya walaupun kelaikan kendaraan tidak bergantung kepada usia kendaraan, melainkan pada perawatan dan cara penggunaannya.

Angkot di Kota Samarinda.

Prototipe armada angkutan umum (angkot) yang berbahan bakar listrik hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan, tahun 2014.

Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Peremajaan Armada Angkutan Umum KORIDOR: _________________________

Jenis kendaraan


Jumlah Angkutan Umum yang Diremajakan (unit/ tahun)


Rata-rata Panjang Trip per Hari (km/trip)

1

2

3

4

5

Angkot

Bus Sedang

PATAS/Bus Besar


6

300

Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar * (liter/km) Sebelum (Angkutan Umum Lama)

Setelah (Angkutan Umum Baru)

7

8

Konsumsi Bahan Bakar per Tahun (liter)

9 -

Faktor Emisi (kgCO2/liter)

Penurunan Emisi (tCO2 e)

10

11 0 0 0




*Data dapat diperoleh dari Operator dan/atau Organda

0 0 0 -

30

31


Selain itu, CFD juga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai proporsi penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi sebagai penyebab kemacetan, polusi udara dan suara, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas hidup manusia. Semakin lama durasi penerapan CFD semakin berpengaruh terhadap perubahan perilaku dan dampak lingkungan yang lebih signifikan. Apabila CFD diterapkan di hari kerja dampak signifikan terhadap penurunan polusi udara lokal dan penurunan emisi gas rumah kaca akan lebih besar. Akan tetapi hal ini tidak mudah untuk dilakukan karena peran pemerintah daerah sangat penting dan perlu dukungan banyak pihak dalam mengkoordinasikan pelaksanaannya, serta didukung dengan dasar hukum yang kuat. Upaya lain yang juga diperkenalkan dan telah dimplementasikan oleh Kementerian Perhubungan adalah Public Transport Day. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu pekan ketiga setiap bulannya, dengan mengimbau pegawai kementerian untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Sebagai catatan di dalam Lembar Teknis penghitungan, komponen Bus Sistem Transit dihitung karena saat pelaksanaan CFD di Jakarta bus Trans Jakarta tetap beroperasi. Oleh karena itu, jika di kota lain Sistem Transit tidak beroperasi saat pelaksanaan CFD maka komponen Bus Sistem Transit dapat dihilangkan.

5. Aksi Mitigasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau yang biasa disebut dengan Car Free Day (CFD) bertujuan mengajak masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan umum, berjalan kaki atau bersepeda untuk beraktivitas. Panjang jalur CFD sebaiknya tidak terlalu jauh untuk mendorong masyarakat bersepeda dan beralih moda transportasi untuk beraktivitas sehari-hari misalnya ke kantor, sekolah dan belanja. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini pemerintah daerah didorong untuk dapat menyediakan fasilitas angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda yang layak dan nyaman.

BRT system yang tetap beroperasi di saat Car free day berlangsung di Jakarta.

Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Car Free Day KORIDOR: _________________________* Lama Pelaksanaan Car Free Day

Rata-rata jumlah kendaraan Jenis Bahan Bakar yang melewati jalur penerapan Jenis Kendaraan (bensin/solar) Car Free Day Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Car Free Day (unit/hari)

Per Hari (jam)

1

4

2

3

Per Tahun (hari)


Rata-rata Trip per Hari (trip)



Konsumsi bahan bakar (liter)


Penurunan Emisi (tCO2e)

5

6

7

8

9

10

11

12

0.13

0

Sepeda Motor

0.05

0

Bus

0.18

0

Truk

0

Bus Sistem Transit**

0


0.00

0

0

0.00

0

0

Mobil Penumpang


0.5

48 300




-

*Tabel berikut dapat diperbanyak sesuai jumlah koridor penerapan Car Free Day. ** Di Jakarta, Bus Sistem Transit termasuk komponen yang dihitung karena selama Car Free Day, Trans Jakarta tetap berjalan. Untuk kota lain, jika sistem transit - BRT System tidak melewati area Car Free Day, maka perhitungan Bus Sistem Transit dihilangkan.

32

33


6. Aksi Mitigasi Smart Driving (Eco Driving) Definisi Smart Driving adalah cara mengemudikan kendaraan dengan baik untuk menghemat penggunaan bahan bakar, mengurangi polusi udara dan emisi GRK, dan menghemat biaya perawatan kendaraan. Penggunaan bahan bakar dapat dikurangi dengan cara mengemudi yang mendukung peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar sekaligus menurunkan emisi gas buang. Kegiatan Smart Driving yang dilaporkan oleh provinsi adalah pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan atau lembaga pendidikan/universitas yang diberikan mandat oleh Kementerian Perhubungan di daerah, atau kegiatan yang diadakan oleh perusahaan swasta/industri otomotif. Pelatihan ini memerlukan alat yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan atau dikelola institusi pendidikan seperti oleh Sekolah Tinggi Transportasi Darat di Bekasi, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di Tegal, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi di Bali dan Palembang. Sehingga pelaksanaannya harus dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan bersama dengan lembaga terkait. Survei wawancara tentang perilaku berkendara dilakukan terhadap peserta pelatihan sebelum pelatihan dan pada 6-12 bulan setelah pelatihan. Pelatihan untuk mendapatkan Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum yang diadakan oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi juga dapat diarahkan untuk menyertakan aspek efisiensi mengemudi. Dengan demikian kegiatan ini dapat diikutsertakan ke dalam aksi mitigasi Smart Driving dan dapat dihitung kontribusinya dalam menurunkan emisi GRK.

Mengemudikan kendaraan dengan baik untuk menghemat penggunaan bahan bakar, mengurangi polusi udara dan emisi GRK.

Lembar Teknis Penghitungan Aksi Mitigasi Pelatihan Smart (Eco) Driving


Jenis kendaraan

Jumlah peserta (orang/tahun)


Panjang Trip per Hari (km)


Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar Per Hari (liter/km)

Potensi Penurunan Emisi (%)

Konsumsi bahan bakar (liter)


Penurunan Emisi (tonCO2e)

8

9

10

11

1

2

3

4

Angkot Bus Sedang

PATAS/Bus Besar


300 Konstanta (tidak perlu diisi; data telah disediakan atau ditentukan)

5

6

7

0.13

0.18

0.33


10

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

TOTAL

-

34

35


2.3 Verifikasi Penghitungan dan Pelaporan Aksi Mitigasi

P

engukuran hasil penurunan emisi GRK yang transparan dan akurat harus dapat dibuktikan dengan sistem yang terukur, layak untuk dilaporkan dan dapat diverifikasi, atau dikenal dengan MRV (Measurable, Reportable and Verifiable). Selain itu, MRV juga merupakan singkatan dari Measurement, Reporting and Verification. Penerapan MRV yang baik dijalankan oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah yang kredibel dan bersertifikat seperti diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Selain itu, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional menyebutkan bahwa skema pelaksanaan MRV ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh karena itu, kegiatan verifikasi merupakan tanggung jawab KLHK dan dibantu oleh kementerian terkait.

Kegiatan Setiap Tahapan MRV

Measurable • Penghitungan besaran emisi GRK tanpa ada aksi • Penetapan emisi baseline • Penetapan rencana aksi, lokasi, target capaian dan periode pelaksanaan aksi mitigasi • Sistem manajerial • Pemantauan pelaksanaan aksi mitigasi • Penghitungan besaran emisi GRK secara berkala • Evaluasi capaian aksi mitigasi • Kendala dan hambatan

Reportable Laporan capaian kegiatan mitigasi perubahan iklim yang mencakup: • Penghitungan besaran emisi GRK tanpa ada aksi • Baseline • Metodologi yang digunakan • Capaian penurunan emisi GRK • Uraian sistem manajerial • Kendala dan hambatan

Pada tahap Pengukuran (Measurement), proyeksi dalam kondisi BAU dihitung. Kemudian, di tahap Pelaporan (Reporting) penurunan emisi yang berhasil dicapai dihitung dan dilaporkan, sedangkan di tahap Verifikasi (Verification) hasil pengukuran dan pencapaian penurunan emisi tersebut diperiksa kembali. Di dalam upaya penurunan emisi, tahap verifikasi dilakukan untuk memastikan hasil yang dicapai transparan dan akurat serta metode yang digunakan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sejalan dengan mekanisme MRV, dalam pelaksanaan Monitoring, Evaluation and Reporting (MER) atau yang dikenal dengan PEP, Pengukuran dilakukan dengan menetapkan tahun dasar BAU di 2010 dan proyeksi emisi yang dihasilkan pada tahun 2020 dalam kondisi BAU. Kemudian Pelaporan dilakukan dengan menghitung capaian penurunan emisi dan melaporkan secara manual ataupun online. Oleh karena itu, di dalam melakukan Pengukuran dan Pelaporan, mekanisme MRV PEP RAD GRK mengacu kepada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis RAD GRK. Penyesuaian antara pelaksanaan PEP dengan aturan pelaksanaan MRV akan dilakukan oleh Komisi Nasional MRV. Selanjutnya pada tahap verifikasi, tingkat emisi yang dihasilkan setelah pelaksanaan aksi mitigasi akan dibandingkan dengan tingkat emisi yang telah diproyeksikan pada kondisi BAU. Selain itu, dapat dilakukan juga identifikasi kebocoran yang terjadi dalam pelaksanaan aksi mitigasi yang menyebabkan jumlah emisi yang diturunkan tidak riil, untuk kemudian dilakukan perbaikan.

Verifiable Verifikator harus memperhatikan: • Batas luasan dan aksi mitigasi yang dilakukan • Baseline • Kesesuaian metodologi • Jenis GRK yang tercakup dalam penghitungan capaian • Kesesuaian capaian masingmasing aksi mitigasi

Measurable

Reportable

Verifiable

Acuan : Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis PEP RAD GRK

Sumber: Leaflet Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi, Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014.

Beberapa data yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi terhadap hasil pencapaian penurunan emisi GRK yang dapat disediakan oleh kementerian terkait atau pemerintah daerah adalah sebagai berikut: • Tingkat emisi GRK di tahun dasar dan proyeksi di tahun sasaran BAU baseline • Target pencapaian penurunan emisi • Rencana aksi mitigasi • Hasil dan penghitungan pencapaian penurunan emisi

36

37

3

Tantangan dalam Pelaksanaan RAD GRK

3.1 TEKNIS

P

ada proses pelaksanaannya, terdapat aspek yang diidentifikasi sebagai tantangan bagi penyusunan RAD GRK. Tantangan tersebut muncul baik dalam aspek teknis maupun non teknis.

Tantangan aspek teknis mencakup sejumlah persoalan yang dibahas di bawah ini. 3.1.1 Ketersediaan dan Pengumpulan Data Aksi mitigasi merupakan program kerja pemerintah daerah yang telah, sedang atau akan dilaksanakan, dan dilaporkan sebagai bukti nyata atas upaya yang dilakukan untuk menurunkan emisi di sektor transportasi. Aksi mitigasi diajukan dengan pelaporan yang lengkap sehingga dapat diterima dan diakui melalui proses verifikasi yang baik. Untuk mendukung tercapainya proses verifikasi yang baik, maka dibutuhkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang diperlukan untuk melengkapi dokumen pelaporan PEP RAD GRK. Dokumen pelaporan tersebut mencakup:

Umum

Lembar Umum

teknis

Lembar Teknis

Sedangkan jenis data yang dibutuhkan antara lain:

Data Perencanaan

Data Penganggaran

Data Capaian Kegiatan

Data Teknis Transportasi

Semua dokumen pelaporan tersebut mencantumkan Kegiatan Inti aksi mitigasi yang telah dilaksanakan dan hasil penurunan emisinya. Di dalam Lembar Umum dilaporkan juga informasi mengenai Kegiatan Pendukung. Contoh Kegiatan Pendukung adalah pemberian penghargaan untuk kegiatan pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) yang mendukung Kegiatan Inti Pelatihan Smart Driving. Pemilihan AKUT tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota dilakukan setiap tahun. Walaupun masih berorientasi pada upaya membangun dan mewujudkan kesadaran akan keamanan dan keselamatan lalu lintas, pemilihan AKUT juga mendorong pengemudi untuk bersikap disiplin yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap cara mengemudi yang efektif dan efisien. Sebagai contoh di Provinsi DKI Jakarta, kegiatan pemilihan AKUT diawali dengan kegiatan pendidikan kilat (diklat) selama kurang lebih seminggu. Peserta diklat berjumlah kurang lebih 100 orang yang berasal dari perusahaan angkutan penumpang dan barang. Setelah menjalani diklat peserta akan diberikan ujian tertulis, wawancara dan juga uji simulasi. Selain pemilihan AKUT, kegiatan lain seperti pengawasan jembatan timbang, penertiban parkir liar, peningkatan kapasitas personal Dinas Perhubungan, pelarangan anak sekolah menggunakan kendaraan pribadi, dan kegiatan yang sifatnya promosi dan advokasi, dapat didaftarkan sebagai Kegiatan Pendukung. Seperti halnya proses marking, data perencanaan, penganggaran dan capaian kegiatan pada umumnya dapat ditemukan di dalam dokumen perancanaan dan pelaporan daerah, antara lain RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA, LAKIP, LKPJ, Lampiran TAPKIN, DPA, Dokumen RAD GRK dan dokumen lain yang memuat informasi mengenai program kegiatan, capaian kegiatan dan penganggaran. Dokumen yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh SKPD provinsi dan kabupaten/kota untuk kemudian bersama Bappeda provinsi menyusun laporan PEP RAD GRK. Pokja Sektor Transportasi dapat melakukan penghitungan PEP RAD GRK secara terpisah

38

39

b ab 3 Ta n ta n g a n d al am Pe l aksanaan R AD GR K

dan kemudian hasilnya disampaikan kepada Bappeda provinsi untuk dimasukkan ke dalam laporan PEP RAD GRK. Tantangan yang umumnya dihadapi oleh Bappeda provinsi selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan PEP RAD GRK adalah pengumpulan data dari SKPD di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Banyaknya jumlah kabupaten/kota yang tersebar dengan lokasi yang jaraknya bervariasi dari ibu kota provinsi cukup menyulitkan bagi Bappeda provinsi untuk dapat melakukan koordinasi langsung dengan anggota SKPD. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengumpulan data yang terstruktur dengan peran Pokja Sektor Transportasi yang lebih baik. Sistem pengumpulan data ini dapat disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan berikut: • Menentukan seorang penanggung jawab di Bappeda dan SKPD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. • Menentukan waktu pengumpulan secara berkala yang disepakati. • Menentukan format dokumen dan nomenklatur yang disepakati untuk menjaga kualitas data. • Menentukan anggaran untuk membiayai pelaksanaan PEP RAD GRK, termasuk anggaran untuk melaksanakan survei yang dilakukan secara berkala untuk mengumpulkan data teknis transportasi. • Melakukan koordinasi dengan Sekretariat RAN GRK secara rutin untuk mendapatkan informasi terkini terutama jika terdapat perbaikan format pelaporan atau penghitungan. Tantangan yang sering dihadapi oleh Pokja Sektor Transportasi adalah dalam hal penyediaan data teknis transportasi dan penghitungan karena data yang dibutuhkan riil, bervariasi, spesifik dan dengan tingkat akurasi tinggi. Data primer yang diperoleh langsung melalui kegiatan survei membutuhkan waktu, sumber daya manusia dan pembiayaan yang cukup untuk melaksanakannya. Sedangkan sumber data sekunder tersebar di beberapa institusi pemerintah dan swasta. Data yang diperoleh dari formulir penilaian pelaksanaan kegiatan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) merupakan salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan. Data WTN dapat dijadikan pembanding untuk memeriksa kembali kelengkapan

data di dalam penghitungan atau pelaporan data penghargaan. WTN adalah bentuk apresiasi Pemerintah Indonesia, yang diberikan satu tahun sekali, kepada pemerintah kota yang telah mampu menata transportasi publik dengan baik. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Pokja Sektor Transportasi untuk mengatasi tantangan ini adalah: • Menentukan seorang penanggung jawab dari SKPD untuk proses penyediaan data teknis transportasi. • Menentukan daftar lembaga pemerintah dan non pemerintah yang dapat membantu menyediakan data teknis transportasi dan menjalin kerja sama resmi. • Menentukan program kegiatan dan anggaran untuk melakukan survei secara berkala. • Membangun basis data sehingga terjaga kualitas data dan tersedia data yang paling mutakhir tidak hanya untuk kepentingan penghitungan dan pelaporan RAD GRK, tetapi juga perencanaan dan evaluasi program kerja pemerintah. • Melakukan koordinasi dengan Sekretariat RAN GRK secara rutin untuk mendapatkan informasi terkini terutama jika terdapat perbaikan format atau metode penghitungan yang berpengaruh terhadap jenis data yang dibutuhkan. 3.1.2 Perencanaan dan Pelaksanaan Survei Transportasi Data teknis transportasi yang dibutuhkan untuk mengisi Lembar Teknis penghitungan PEP RAD GRK memerlukan serangkaian survei transportasi. Di halaman berikut adalah tabel kebutuhan survei, beserta pilihan metode survei yang dapat dilakukan. Masing-masing metode survei memiliki kelemahan dan kelebihan.

Salah satu kegiatan survei di atas angkutan umum.

40

41


Daftar Kebutuhan Survei Data No

Kebutuhan Data

Sektor PEP

Ruang Lingkup

Data

Satuan

1

Rata-rata jumlah kendaraan per jenis BBM yang melewati jalur penerapan ITS dan Car Free Day (Unit/Hari)

Volume kendaraan per moda per jenis BBM per hari

ITS/ATCS, CFD

Koridor

2

Kecepatan Rata-rata Kendaraan (Km/Jam)

Sebelum dan setelah penerapan seluruh perangkat

ITS/ATCS

Koridor

3

Rata-rata jumlah kendaraan yang parkir badan jalan per hari (Unit)

Jumlah kendaraan per moda per jenis bbm per hari

4

Rata-rata jumlah kendaaraan yang parkir di luar badan jalan per hari (Unit)

Jumlah kendaraan per moda per jenis bbm per hari

5

Ketersediaan ruang parkir di badan jalan

Satuan Ruang Parkir (SRP)

Per Kebijakan

6

Ketersediaan ruang parkir di luar badan jalan

SRP

Per Kebijakan

7

Rata-rata panjang trip per hari (Km/Trip)

Km per perjalanan

Per Kebijakan

Metode Survei

Data yang Diperoleh

1. Moving Car Observer (MCO), 2. Survei kecepatan koridor 3. Survei Time and Delay di simpang

1. Rata-rata jumlah kendaraan per jenis BBM yang melewati jalur penerapan ITS dan Car Free Day (Unit/Hari) 2. Kecepatan rata-rata kendaraan yang melewati koridor area ITS (Km/Jam)

1. Survei Counting, 2. Survei di gate in dan gate out

1. Rata-rata jumlah kendaaraan yang parkir badan jalan per hari (Unit) 2. Rata-rata jumlah kendaaraan yang parkir di luar badan jalan per hari (Unit) 3. Ketersediaan ruang parkir badan jalan 4. Ketersediaan ruang parkir di luar badan jalan

1. Road Side Interview 2. Model based (survei volume, kecepatan), 3. Gunakan aplikasi ITS (Waze, Bee Talk,dll)

1. Rata-rata panjang trip per hari (Km/Trip) 2. Rata-rata jumlah trip per hari (Trip)

Per Kebijakan

Parkir badan jalan dan di luar badan jalan

Per Kebijakan

Manajemen Parkir, CFD

8

Rata-rata jumlah trip per hari (Trip)

Jumlah trip per moda per jenis BBM per hari

9

Modal shift BRT

(%)

Sistem Transit BRT System

Kota

10

Jumlah bus sistem transit per kapasitas per jenis BBM (Unit)

Unit

Sistem transit BRT System

Kota

11

Operasional bus per hari

Ritase per hari rata2


Kota

12

Rata-rata panjang trip per hari (Km/Trip)

Km per perjalanan

Peremajaan angkutan umum, Sistem transit BRT System

Koridor Penerapan

13

Jumlah angkutan umum per ukuran moda per jenis BBM yang diremajakan (Unit)

(Unit/Tahun)

Peremajaan angkutan umum

Kota

14

Rata-rata konsumsi bahan bakar (Liter/Km)

Per ukuran moda sebelum dan sesudah peremajaan

Peremajaan angkutan umum

Kota

15


Jumlah trip per moda per jenis BBM per hari


Kota

16


Trip/jenis BBM

17

Operasional bus per hari rata-rata.

Rit/jenis BBM

18

Rata-rata konsumsi bahan bakar per hari

Liter/jenis BBM

19

Okupansi per jenis kendaraan pada koridor BRT

Penumpang per kendaraan

Per Kebijakan 1. Wawancara di halte 2. Wawancara di kantor 3. Wawancara di rumah

Survei Operator Bus

Modal shift BRT

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah bus sistem transit per kapasitas per Jenis BBM (Unit) Operasional bus per hari Rata-rata panjang trip per hari (Km/Trip) Jumlah angkutan umum per ukuran moda per jenis BBM yang Diremajakan Rata-rata konsumsi bahan bakar (Liter/Km) Rata-rata jumlah trip per hari (Trip)

1. Rata-rata Jumlah Trip per hari (Trip) Smart Driving

Special Event

Survei Peserta Smart Driving

2. Operasional Bus per hari rata-rata 3. Konsumsi Bahan Bakar per hari

System Transit BRT System

Survei Okupansi

42

43


Semua jenis data di halaman sebelumnya memerlukan sebuah paket survei yang terdiri atas delapan jenis. Tabel di bawah ini menjelaskan paket survei dan data yang dihasilkan.

Paket Survei 1.

Untuk data No. 1 dan 2

Paket Survei Paket Survei

Data

Peruntukan Pengisian Sektor PEP

1

1. Rata-rata jumlah kendaraan per jenis bahan bakar yang melewati jalur penerapan ITS/ATCS dan Car Free Day (Unit/Hari) 2. Kecepatan rata-rata kendaraan (Km/Jam)

Pembangunan ITS/ATCS dan Car Free Day

2

3. Rata-rata jumlah kendaraan yang parkir badan jalan per hari (unit) 5. Ketersediaan ruang parkir badan jalan (SRP)

Manajemen Parkir

4. Rata-rata jumlah kendaraan parkir di luar badan jalan per hari (Unit) 6. Ketersediaan ruang parkir di luar badan jalan (SRP)

Manajemen Parkir

3

4 0 0 0 km

7. Rata-rata panjang trip per hari (Km/Trip) 8. Rata-rata jumlah trip per hari (Trip)

Moving Car Observer/MCO Survei dengan metode MCO bertujuan untuk mengetahui nilai kecepatan rata-rata dengan cara sederhana yaitu floating vehicle yang artinya kendaraan berjalan sepanjang ruas jalan, dengan kecepatan mengikuti kecepatan rata-rata aliran arus lalu lintas. Syarat utama kondisi ruas jalan yang ditinjau adalah harus memiliki arus yang kontinyu, atau tidak berpotongan dengan ruas jalan utama yang lain.

Alat yang dibutuhkan dalam survei MCO antara lain:

1. Kendaraan roda empat

2. Stop watch, sebagai alat pencatat waktu

5. Formulir survei

6. Alat tulis

Manajemen Parkir dan Car Free Day

3. Roll meter, sebagai alat ukur jarak

4. Counter, sebagai alat untuk menghitung kendaraan

7. Petugas survei sebanyak 3-4 orang (pengemudi, pengatur stop watch, penghitung kendaraan yang berpapasan dan penghitung kendaraan disalip dan menyalip).

Beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan selama survei MCO adalah: 5

9. Modal Shift (%) Sistem Transit – BRT System

6

10. Jumlah bus sistem transit per kapasitas per jenis bahan bakar (Unit) 11. Operasional bus per hari 12. Rata-rata panjang trip per hari (km/trip) 13. Jumlah angkutan umum per ukuran moda per jenis bahan bakar yang diremajakan (Unit) 14. Rata-rata konsumsi bahan bakar (Liter/Km) 15. Rata-rata jumlah trip per hari (Trip)

7

16 Rata-rata jumlah trip per hari (Trip) 17 Operasional bus per Hari 18 Rata-rata konsumsi bahan bakar per hari

8

19 Okupansi kendaraan yang melewati koridor BRT

Reformasi Sistem Transit – BRT System

Reformasi Sistem Transit – BRT System dan Peremajaan Armada Angkutan Umum

Reformasi Sistem Transit – BRT System dan Peremajaan Armada Angkutan Umum

Reformasi Sistem Transit – BRT System

1. Pengamat di atas kendaraan observasi harus berjalan dua kali yaitu searah dan berlawanan arah (bolakbalik) dengan arus lalu lintas yang diamati di ruas jalan yang ditinjau.

2. Untuk hasil yang lebih teliti maka diperlukan pencatatan yang tepat untuk setiap tipe kendaraan yang menyalip (mendahului mobil observasi), disalip (didahului mobil observasi), dan berpapasan (berjalan berla wanan arah).

3. Pengukuran waktu perjalanan dengan survei MCO dilaksanakan dalam kendaraan tes yang ikut bergerak bersa ma-sama aliran lalu-lintas sepan jang ruas jalan yang ditinjau.

4. Kendaraan ob servasi menempuh jarak yang telah ditentukan sebe lumnya, misalnya sepanjang satu kilo meter di tiap ruas.

5. Agar diperoleh data pembanding yang cukup maka proses observasi harus diulangi, misalnya seba nyak delapan putaran.

Data yang perlu dicatat adalah sebagai berikut: 1. Jumlah kendaraan LV (Light Vehicle), HV (Heavy Vehicle), MC (Motorcycle) yang berpapasan (MUS). 2. Jumlah kendaraan (LV, HV, MC) yang menyalip dan disalip oleh kendaraan tes (OSU dan PSU). 3. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang telah ditentukan (1 km) pada satu arah dalam satu putaran.

44

45


Format Lembar Observasi MCO Format Lembar Observasi MCO

Putaran Putaran keke-

Waktu Tempuh (t ) SU Waktu Tempuh (t ) SU

menit

detik

Jumlah Kendaraan Terlawan Jumlah Kendaraan (M ) Terlawan (M US ) US

MC

LV

HV

Jumlah Kendaraan yang Didahului Jumlah Kendaraan (P ) yang Didahului (P ) SU SU

MC

LV

HV

Jumlah Kendaraan yang Mendahului Jumlah Kendaraan (R ) yang Menyiap (R ) SU

2. Waktu Perjalanan Penghitungan terhadap waktu perjalanan (travel time) yang didefinisikan sebagai waktu yang digunakan oleh suatu kendaraan untuk menempuh suatu jarak tertentu di jalan raya.

tAB = tAB - ( O

SU

MC

LV

HV

1

2

AB

tAB tAB PAB OAB qAB

- PAB ) x 60 qAB

: Waktu perjalanan rata-rata dari A ke B (Menit) : Waktu perjalanan dari A ke B (Menit) : Kendaraan yang didahului saat berjalan dari A ke B (SMP) : Kendaraan yang mendahului saat berjalan dari A ke B (SMP) : Volume lalu-lintas dari A ke B (SMP/Jam)

3 dst.

Terdapat lima tahap penghitungan di dalam survei MCO. Penghitungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Volume Aliran Kendaraan Penghitungan terhadap jumlah kendaraan yang lewat pada suatu titik di jalan dalam interval waktu tertentu. Volume didasarkan atas suatu hitungan nyata (faktual) dan dinyatakan dalam kendaraan/jam.

qAB = qAB MBA PAB OAB tAB tBA

( MBA + OAB - PAB ) x 60 tAB + tBA

: Volume lalu-lintas dari A ke B (SMP*/Jam) : Kendaraan yang terlawan atau kendaraan yang berjalan dari B ke A (SMP) : Kendaraan yang disalip saat berjalan dari A ke B (SMP) : Kendaraan yang menyalip saat berjalan dari A ke B (SMP) : Waktu perjalanan dari A ke B (Menit) : Waktu perjalanan dari B ke A (Menit)

Catatan: *SMP = Satuan Mobil Penumpang

3. Kecepatan Perjalanan Penghitungan terhadap kecepatan perjalanan (travel speed) atau space mean speed (SMS) yaitu kecepatan di jalan yang didasarkan atas rata-rata waktu dari semua kendaraan dalam menempuh suatu jarak tertentu di jalan.

uAB = uAB d

d tAB

x 60

: Kecepatan perjalanan dari A ke B (Km/Jam) : Jarak observasi (Km) = 1km

4. Aliran – Kecepatan – Kepadatan Penghitungan terhadap hubungan antara aliran, kecepatan, dan kepadatan secara umum dinyatakan dalam persamaan berikut.

k= k q v

q v

: Kepadatan lalu-lintas/density (SMP/Km) : Aliran/volume lalu-lintas/flow (SMP/Jam) : Kecepatan perjalanan/speed (Km/Jam)

46

47


5. Faktor Konversi Kendaraan Dalam analisis lalu-lintas penghitungan jumlah kendaraan selalu dilakukan dalam satuan mobil penumpang atau SMP.

6. Jenis Kendaraan Berdasarkan Jenis BBM Dalam survei dengan metode MCO, sulit untuk memetakan secara akurat jenis bahan bakar kendaraan yang menjadi obyek survei. Untuk itu, yang dapat kita lakukan adalah melakukan survei counting di SPBU terdekat dari area survei MCO, lalu mencatat jenis mobil yang mengisi bensin berdasarkan jenis kendaraan dan bahan bakarnya.

SMP= Jumlah jenis kendaraan tertentu x EMP (equivalensi mobil penumpang) Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI (1997) menyatakan EMP untuk: • Sepeda motor (MC) = 0,4 • Mobil penumpang (LV) = 1 • Truk (HV) = 1,3

Format Lembar Observasi SPBU Jenis Kendaraan No

Jenis Bensin yang Digunakan

LV

HV

MC

(Light Vehicle)

(Heavy Vehicle)

(Motocycle)

No. Plat Kode BBM

Keterangan

Format Lembar Penghitungan Survei MCO (1-5) Arah Utara

Putaran

Arah Selatan

Terlawan

Mendahului

Didahului

Mu

Ou

Pu

(smp)

Tu (detik)

Terlawan

Mendahului

Didahului

Ms

Os

Ps

(smp)

Ts (detik)

qu

qs

1

1

B 2251 TE

a

(smp/ jam)

(smp/ jam)

2

3

dst

1

Premium Pertamax Pertamax Plus Solar Bio Diesel

2

3

Langkah berikutnya yang dilakukan adalah dengan kalkulasi sederhana, yaitu: • Jumlahkan jenis kendaraan berdasarkan jenis BBM yang digunakan, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

dst

=COUNTIFS(range sesuai kotak merah;”1”; range sesuai kotak kuning;”a/b/c/d”) ∑

Average

• • •

Lakukan kalkulasi yang sama untuk HV dan MC. Berikutnya adalah mendapatkan rasio perbandingan jenis kendaraan per jenis BBM. Gunakan rasio perbandingan tersebut untuk mendapatkan data hasil survei MCO berdasarkan jenis bahan bakar.

48

49


Paket Survei 2


Selain untuk menghasilkan data volume parkir per hari, metode untuk survei parkir badan jalan dapat juga menghasilkan data durasi parkir. Sedangkan penghitungan jumlah satuan ruang parkir dibagi menjadi dua, yaitu:

Parkir Badan Jalan Survei parkir badan jalan bertujuan untuk mengetahui rata-rata jumlah kendaraan yang parkir di badan jalan di koridor tertentu per hari, dan jumlah SRP badan jalan pada koridor tertentu.

Alat observasi yang perlu dipersiapkan antara lain adalah: 1.

1. Alat tulis

3. Counter, sebagai alat untuk menghitung satuan ruang parkir

2. Papan jalan

4. Formulir survei

5. Roll meter (bila diperlukan)

Ruang parkir yang dilengkapi dengan marka parkir maka dihitung dengan menggunakan counter.

2.

Ruang parkir yang tidak dilengkapi dengan marka parkir maka satuan ruang parkir diasumsikan seluas 6x2,5 meter.

Penghitungan di dalam survei parkir badan jalan tidak memiliki rumus khusus karena dapat diperoleh dengan menjumlahkan data yang diinput. Dua hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan selama survei parkir badan jalan adalah: 1.

Petugas survei berjalan menyusuri parkir badan jalan selama 30 menit.

2.

Petugas survei mencatat nomor plat kendaraan, beserta jenis kendaraan, misalnya Sepeda Motor, Mobil Pribadi atau Mobil Barang (SM/MP/MB) yang berada di ruang parkir yang tersedia, lalu mengisi kolom segmen waktu, slot jam dan lokasi kendaraan di parkir.

3.

Pencatatan dimulai ketika kegiatan parkir badan jalan diaktifkan sampai dengan ditutup. Hal ini disesuaikan dengan kondisi atau peraturan yang diberlakukan, misalnya saja mulai jam 08.30 sampai dengan 18.00.

SM

MP

MB

........... ........... ...........

1.

Untuk mendapatkan volume parkir per hari, data survei harus diinput terlebih dahulu ke dalam format excel sesuai dengan Format Lembar Observasi.

2.

Jumlah kendaraan didata sesuai dengan jenis kendaraan yang parkir, dengan cara menjumlahkan total kendaraan pada masingmasing kolom “SM”, “MP,” dan “MB, seperti yang ditunjukan pada lingkaran merah pada Format Lembar Observasi.

Format Lembar Observasi Parkir di Badan Jalan

No

Jenis Kendaraan

No. Kendaraan

PAGI

SIANG

SORE

SM

MP

MB

08.30

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

3

dst.

Total

........... ........... ...........

1 2

50

51


Paket Survei 3


Parkir di Luar Badan Jalan Survei parkir di luar badan jalan bertujuan untuk mengetahui ratarata jumlah kendaraan yang parkir di luar badan jalan, misalnya di gedung parkir, taman parkir atau parkir khusus tertentu dalam satu hari. Selain itu survei ini juga untuk mengetahui jumlah satuan ruang parkir di luar badan jalan pada koridor tertentu.

Paket Survei 4

Road Side Interview Survei Road Side Interview bertujuan untuk mendapatkan data berikut: • Rata-rata panjang trip per hari • Rata-rata jumlah trip per hari


0 0 0

Survei Road Side Interview bisa dilakukan di halte, stasiun, tempat parkir atau dalam bus. Lokasi survei ditentukan berdasarkan target survei. Untuk mendapatkan data rata-rata panjang dan jumlah trip per hari bisa dilakukan dengan metode wawancara pengguna mobil, motor, dan angkutan barang di lokasi parkir pada segmen jalan di lokasi diselenggarakan Car Free Day.

Alat observasi yang perlu dipersiapkan adalah:

1. Alat tulis

3. Counter, sebagai alat untuk menghitung satuan ruang parkir

2. Papan jalan

4. Formulir survei

5. Roll meter (bila diperlukan) A. Identitas Responden

Beberapa tahapan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan selama survei parkir di luar badan jalan adalah: 1. Petugas survei melakukan survei di dua titik, pintu masuk parkir dan pintu keluar parkir.

2. Petugas survei harus mencatat nomor plat kendaraan, beserta jenis kendaraan (SM/MP/MB), lalu mencatat waktu kedatangan dan waktu keluar.

Formulir Survei Road Side Interview

3. Sedangkan untuk menghitung jumlah satuan ruang parkir, cukup menggunakan counter, karena pada umumnya parkir di luar badan jalan telah dilengkapi dengan marka.

1.

Jenis Kelamin

: a. Laki-laki

b. Perempuan

2.

Usia

: ………………..

tahun

3.

Pendidikan

: a. SLTP

b. SLTA

c. DIII / S1

4.

Pekerjaan

: a. Karyawan

b. Wiraswasta

c. Pegawai Negeri

5. Nama (jika tidak keberatan)

No. Kendaraan

Jenis Kendaraan SM

MP

MB

Waktu Kedatangan

e. lainnya…………

d. Lainnya…………..

email: ………………………………… @ .................

B. Karakteristik Perjalanan 1.

Perjalanan harian yang Anda lakukan minggu lalu Perjalanan Berangkat Kerja (Pagi hari) Perjalanan Pulang Kerja (Sore/malam hari) Berangkat dari : ……………………………. Tujuan Akhir : ……………………………. Berangkat dari : ……………………………. Tujuan Akhir : …………………………….

Format Lembar Observasi Parkir di Luar Badan Jalan No

: ……………………..

d. S2 / S3

Waktu Keluar

2.

Sarana/moda transportasi apa yang Anda gunakan untuk keperluan commuting:

1

a. Angkutan umum

2

d. Sepeda

3 dst..

Penghitungan di dalam survei parkir di luar badan jalan juga tidak memiliki rumus khusus karena dapat diperoleh dengan menjumlahkan data yang diinput. Dua hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1. Untuk mendapatkan volume parkir per hari, data 2. Jumlah kendaraan yang parkir didata dan survei yang diperoleh harus diinput ke dalam format dikelompokkan sesuai dengan jenis kendaraan excel sesuai dengan Format Lembar Observasi. dan kemudian dijumlahkan sesuai masingmasing kolom “SM”, “MP,” dan “MB”.

b. Kendaraan Pribadi (roda 4)

c. Kendaraan Pribadi (sepeda motor)

e. Kombinasi, antara …………………………….. dengan ……………………………………

f. Lainnya, yaitu ………………… Alasan ……………………………………………………………

Pertanyaan bagian B.1 menggambarkan pola perjalanan responden. Responden sedapat mungkin memberikan lokasi secara detail. Jumlah perjalanan dapat terlihat dari jawaban pertanyaan No. 1, sedangkan untuk mendapatkan km perjalanan perlu pengolahan dan analisa lebih lanjut. Tabel input data dan juga pengolahan data survei dapat dilihat di halaman berikut.

52

53


Tabulasi Input dan Pengolahan Data Survei Road Side Interview Karakteristik

Moda Transportasi

No

Perjalanan

Berangkat Aktivitas Berangkat dari

Lokasi 1

Jarak (Km)

Pulang Aktivitas Lokasi Akhir

Jarak (Km)

Berangkat dari

Lokasi 1

Jarak (Km)

Total Trip Lokasi 2

Jarak (Km)

1

2 3 dst..

Langkah 2 Fitur Direction Google Maps • •

Rata-rata jumlah trip per hari, diperoleh dengan menjumlahkan kolom “total trip”, lalu dibagi dengan jumlah responden. Rata-rata trip kilometer per hari. Peluang responden untuk menjawab secara akurat panjang km per perjalanan sangat kecil. Sehingga kilometer per perjalanan dapat diperoleh dengan melihat aplikasi Google Maps.

Berikut langkah-langkah pengolahan data yang mengacu pada Tabel Input dan Pengolahan Data Survei Road Side Interview. 1. Buka www.map.google.co.id. 2. Isi lokasi tujuan perjalanan responden seperti yang ditunjukkan lingkaran merah pada Gambar Langkah 1. 3. Klik “direction” seperti yang ditunjukkan pada lingkaran biru pada Gambar Langkah 1. Langkah 1 Fitur Direction Google Maps

4. Isi lokasi awal perjalanan responden pada bagian “choose starting point” seperti yang ditunjukan lingkaran hijau pada Gambar Langkah 2.

5. Kemudian akan keluar data informasi waktu tempuh dan jarak perjalanan, seperti yang ditunjukan lingkaran kuning pada Gambar Langkah 3 Langkah 3 Fitur Direction Google Maps

6. Setelah data kilo meter per perjalanan per responden dapat terisi, langkah berikutnya adalah menjumlahkan kolom “Ratarata Trip Km”, lalu dibagi dengan jumlah responden.

Rata-rata Trip Km

54

55


Paket Survei 5 untuk data No. 9

Wawancara di Bus Survei wawancara di halte, misalnya halte Sistem Transit–BRT System, bertujuan untuk mendapatkan data modal shift. Sebelum melakukan survei, diperlukan data jumlah penumpang Sistem Transit–BRT System untuk mendapatkan jumlah sampel. Rasio minimal untuk mendapatkan jumlah sampel adalah 1:5, artinya setiap lima penumpang dapat diwakili oleh seorang responden. Wawancara dilakukan di dalam bus Sistem Transit–BRT System yang sedang beroperasi. Fokus pertanyaannya adalah moda apa yang mereka gunakan untuk melakukan perjalanan sebelum tersedia pelayanan Sistem Transit–BRT System.

Tabulasi Input Identitas Responden Identitas Responden No

Jenis Kelamin

Usia

Pendidikan

Pekerjaan

Pengeluaran Rutin per Bulan

1

2

3

dst.

Tabulasi Input Data Perjalanan Responden Data Perjalanan Responden

Asal Perjalanan (Halte)

No

Formulir Survei Wawancara di Bus

Tujuan Perjalanan (Halte)

Frekuensi penggunaan Sistem Transit – BRT System

Maksud Perjalanan

DATA RESPONDEN Gender:

a. Pria

b. Wanita

Kisaran usia: a. < 20 tahun b. 20-30 tahun Pendidikan terakhir : a. sampai SMA

c. 30-40 tahun

b. Diploma c. S1/D4

Pengeluaran rutin per bulan : a. < 1juta

b. 1juta – 2,5juta

Kepemilikan kendaraan: ¨ Mobil dalam keluarga

d. 40-50 tahun

e. > 50 tahun

d. S2 atau lebih c. antara 2,5 – 4 juta

e. >4 juta

jumlah : ___________ unit

¨ Sepeda Motor

(boleh pilih > 1)

¨ Sepeda

¨Tidak punya kendaraan pribadi


Asal Perjalanan (Halte) : ___________________ Tujuan Perjalanan (Halte) : _________________ Maksud perjalanan Anda: a. Sekolah b. Bekerja

c. Bisnis

d. Sosial

e. Wisata

d. Lainnya ( __________ )

Seberapa sering Anda menggunakan Bus Transpakuan dalam sepekan terakhir:

a. 1x

b. 2x

c. 3x

d. 4x

e. 5x atau lebih

f. Lainnya (_________ )

Sejak tahun berapa Anda mulai menggunakan Angkutan Massal/BRT : ( __________ ) Sebelum Anda beralih menggunakan Angkutan Massa/ BRT, moda apa yang Anda gunakan untuk melakukan perjalanan: a. Mobil b. Sepeda Motor c. Angkot d.Bus

e. Wisata

1

2

3

dst.


DATA PERJALANAN RESPONDEN

Moda yang digunakan sebelum ada Sistem Transit – BRT System (isi a/b/c/d)

Tahun awal menggunakan Sistem Transit – BRT System

d. Lainnya ( __________ )

Langkah-langkah pengolahan data pada Tabel Input Data Perjalanan Responden: 1. Isi kolom “Moda yang digunakan sebelum ada Sistem Transit–BRT System” sesuai dengan hasil survei. 2. Hitung banyaknya responden berdasarkan moda, dengan rumus sebagai berikut:

=COUNTIF(range sesuai kotak merah;”a/b/c/d”) 3. Setelah data responden berdasarkan moda didapatkan, selanjutnya adalah mencari presentase (%) berdasarkan masing-masing moda, dengan rumus sebagai berikut: Formula: Modal Shift (%) Mobil : (Banyaknya responden pengguna mobil/jumlah seluruh responden) X 100% Modal Shift (%) Motor : (Banyaknya responden pengguna motor/jumlah seluruh responden) X 100%

56

57


Paket Survei 6

untuk data No. 10-15

Wawancara Operator Bus dan Angkot Survei wawancara dilakukan kepada operator angkutan umum bertujuan untuk mendapatkan data berikut: • Jumlah bus sistem transit per kapasitas per jenis bahan bakar (Unit). • Operasional bus per hari. • Rata-rata panjang trip per hari (Km/Trip). • Jumlah angkutan umum per ukuran moda per jenis bahan bakar yang diremajakan (Unit). • Rata-rata konsumsi bahan bakar (Liter/Km). • Rata-rata jumlah trip per hari (Trip). Data tersebut bersifat sangat teknis, dan akan lebih akurat bila didapatkan dari operator angkutan umum. Setidaknya terdapat dua tipe operator angkutan umum yang menjadi target survei, pertama adalah operator Sistem Transit–BRT System, dan yang kedua adalah pemilik angkot yang baru melakukan peremajaan armada.

Formulir Survei Pemilik Angkot DATA OPERASIONAL ANGKOT Nama: Kode Trayek/Jurusan: Tahun mulai beroperasi: Jumlah unit angkot yang:

Angkot berbahan bakar bensin

, jumlah : ___unit

beroperasi

Angkot berbahan bakar BBG

, jumlah : ___unit

Angkot listrik

, jumlah : ___unit

Operasional bus per:

¨Trayek 1

,jumlah ritase : ___rit/hari

panjang trip : ___Km/trip/hari

Hari

¨Trayek 2



¨Trayek 3



Konsumsi bahan bakar: Sebelum Peremajaan

Sesudah Peremajaan

¨ Bus bahan bakar BBG

: konsumsi : ___Liter/km

konsumsi : ___Liter/km

¨ Bus bahan bakar Diesel

: konsumsi : ___Liter/km


¨ Bus bahan bakar Bio Diesel : konsumsi : ___Liter/km


Contoh survei di atas kendaraan bermotor atau sistem transit. Formulir Survei Operator Sistem Transit – BRT System DATA OPERATOR BRT Nama/posisi jabatan: Nama Perusahaan Jasa Operator BRT: Tahun mulai beroperasi: Jumlah unit bus yang:

¨ Bus Gandeng jumlah : ___unit BBG / ___unit Diesel/ ___unit Bio Diesel

beroperasi

¨ Bus Besar

jumlah : ___unit BBG / ___unit Diesel/ ___unit Bio Diesel

¨ Bus Besar

jumlah : ___unit BBG / ___unit Diesel/ ___unit Bio Diesel

Operasional bus per : Hari

¨ Koridor 1

jumlah ritase : ___rit/hari


¨ Koridor 2



¨ Koridor 3



Jumlah trip per hari :

¨ Bus bahan bakar BBG

jumlah trip : ___trip/hari

¨ Bus bahan bakar Diesel


¨ Bus bahan bakar Bio Diesel


58

59


Paket Survei 7

untuk data No. 16-18

Survei Peserta Smart Driving Kegiatan Smart Driving ditujukan bagi pengemudi angkutan umum. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemampuan mengemudi yang dapat menghemat bahan bakar. Jenis angkutan umum yang menjadi obyek survei Smart Driving adalah bus kecil/angkot, bus sedang, dan bus besar. Kebutuhan data yang harus dicatat dalam pelaksanaan Smart Driving antara lain: • Jumlah peserta Smart Driving • Jenis kendaraan yang digunakan • Jenis bahan bakar • Operasional angkutan umum (Trip/Hari) • Panjang (Km/Trip)

Paket Survei 8

Traffic Occupancy Counting Survei okupansi kendaraan yang melewati koridor Sistem Transit– BRT System dilakukan untuk mendapatkan data okupansi kendaraan yang melewati koridor BRT Survei dilakukan di pinggir jalan dan membutuhkan minimal tiga petugas survei. Masing-masing petugas survei melakukan pengamatan untuk masing-masing jenis moda: (MP) mobil penumpang, (SM) sepeda motor, (BB/BS/ BK) untuk setiap ukuran jenis bus reguler.

Untuk data No. 19

Formulir Survei Okupansi Target Observasi MP/SM/BB/BS/BK Survei Tanggal

Arah

Segmen Waktu Kendaraan* 15 Menit Pertama

Formulir Pengumpulan Data

.....

1.

Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

2.

Usia

: ………………

tahun

3.

Jenis Kendaraan

Bus kecil

Bus sedang

Bus besar

4.

Jenis Bahan bakar

Bensin

Solar

CNG

6.

Operasional angkutan umum trip/hari:

7.

Panjang km/trip:

Nama : No. Polisi:

Nama

15 Menit ke-2, dst..

*) kode kendaraan: (MP) Mobil Penumpang (SM) Sepeda Motor (BB) Bus Besar (BS) Bus Sedang (BK) Bus Kecil

Tabulasi Input Data Smart Driving

No

.....

Jenis Kelamin

No. Polisi

Jenis Angkutan Umum

Usia

Okupansi**

Keterangan

BB

1

BB

0

...

...

...

**) kode keterisian (0) Tidak ada penumpang (1/4) Terisi 1/4 dari kapasitas (1/2) Terisi 1/2 dari kapasitas (3/4) Terisi hampir penuh (1) Terisi penuh (1,2) Terisi melebihi kapasitas

Operasional angkutan umum

Jenis Bahan Bakar

Panjang km/ trip

trip/hari

1

2

3

dst.

Asumsi besarnya kapasitas per jenis moda harus ditentukan terlebih dahulu. Secara umum, kapasitas penumpang untuk masing-masing jenis kendaraan di atas adalah: 1. (MP) Mobil Penumpang : 5 2. (SM) Sepeda Motor :2 3. (BB) Bus Besar : 64 4. (BS) Bus Sedang : 32 5. (BK) Bus Kecil : 12

60

61


Langkah input data yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Konversi kode okupansi menjadi jumlah penumpang, sebagai contoh: • (BB) Bus Besar: ¾ x 64 = 48, maka jumlah penumpang yang tercatat 48 • (MP) Mobil Penumpang: ½ x 5= 2,5, maka jumlah penumpang yang tercatat 2,5 2. Jumlah kendaraan dan jumlah penumpang per jenis kendaraan dimasukan ke dalam tabel pengolahan sebagai berikut:

3. Jumlah penumpang rata-rata dalam satu kendaraan dicari dengan menghitung rata-rata penumpang per jenis kendaraan: Formula: Jumlah rata-rata penumpang per kendaraan pada satu waktu: Jumlah orang (kotak merah)/jumlah kendaraan (kotak kuning)

4. Lakukan penghitungan yang sama untuk masing-masing jenis kendaraan

Tabulasi Pengolahan Data Traffic Occupancy Counting Jenis Kendaraan

Tanggal dan Waktu

(MP) Mobil Penumpang

Waktu : 15 menit ke-

Arah

Kendaraan

16 Mei 2013/08.00-09.00

Keluar

16 Mei 2013/09.00-10.00

(SM) Sepeda Motor

Orang

Kendaraan

(BB) Bus Besar

Orang

Kendaraan

(BS) Bus Sedang

Orang

Kendaraan

(BK) Bus Kecil

Orang

Kendaraan

Orang

1

2

3

4

1

2

dst...

62

63


3.1.3 Penghitungan Sekretariat RAN GRK menyusun Petunjuk Teknis PEP RAD GRK dengan tujuan untuk menjelaskan langkah pelaporan dan penghitungan pencapaian penurunan emisi GRK. Penghitungan untuk sektor transportasi berfokus kepada enam aksi mitigasi (Kegiatan Inti) di sektor transportasi darat perkotaan. Lembar Teknis disusun dengan menggunakan asumsi yang disimpulkan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah pada umumnya adalah mendapatkan angka yang menggambarkan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, untuk memudahkan penghitungan, Kementerian Perhubungan dan Sekretariat RAN GRK mendiskusikan dan menyepakati asumsi dan konstanta yang digunakan. Salah satu contohnya adalah Faktor Emisi (FE) atau serapan GRK yang menunjukkan besarnya emisi atau serapan per satuan unit kegiatan yang dilakukan. Faktor Emisi yang digunakan untuk penghitungan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2010-2012 tetap dihitung dengan FE yang dikeluarkan oleh Pertamina di tahun 2006.

Tantangan yang dialami oleh Pokja Sektor Transportasi adalah ketidaktersediaan data dan kualitas data transportasi yang rendah. Contohnya adalah data jumlah kendaraan yang melewati sebuah koridor tidak tersedia, jumlah kendaraan di sebuah kota tidak akurat, atau data sejak tahun 2010 tidak tersedia. Jika Pokja Sektor Transportasi dapat menyediakan asumsi dan konstanta yang lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga hasil penurunan emisi menjadi lebih akurat, maka latar belakang pengambilan keputusan tersebut dapat dijelaskan di dalam laporan PEP RAD GRK. Beberapa model penghitungan lain juga dapat digunakan sebagai pembanding dan pelengkap pengisian Lembar Teknis RAD GRK yang disediakan oleh Sekretariat RAN GRK. Model penghitungan yang umum digunakan adalah TEEMP, LEAP, AIMSUN, HEAT+ dan program lain yang sejenis. Model penghitungan tersebut lebih banyak menggunakan asumsi dibandingkan dengan Lembar Teknis RAD GRK yang lebih banyak menggunakan data riil untuk menggambarkan penurunan emisi dari aksi mitigasi di lapangan.

Faktor Emisi Pertamina (2006) Bahan Bakar

Faktor Emisi

Bensin

2,6 kgCO2/liter

Solar

2,2 kgCO2/liter

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini adalah:

Sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2013 dan dilaporkan di tahun 2014, dihitung dengan menggunakan FE nasional yang dikeluarkan oleh Lemigas di tahun 2014. Akan tetapi, FE akan terus mengalami perubahan sesuai dengan kualitas bahan bakar yang dihasilkan. Di Australia contohnya, FE diperbaharui setiap setahun sekali. Faktor Emisi Lemigas (2014)

No

Bahan Bakar

Faktor Emisi Nasional (CO2/L)

1

Pertamax

2,15

2.

Premium

2,16

3.

Avtur

2,54

4.

Kerosine

2,63

5.

Minyak Diesel/IDO

2,84

6.

Solar/ADO

2,66

7.

Minyak Bakar/FO

3,08

•

Membentuk sebuah tim yang bertanggung jawab penuh terhadap proses penghitungan.

•

Meningkatkan kualitas penghitungan dengan memastikan kualitas data dan membandingkan dengan metode penghitungan lain.

•

Melakukan koordinasi dengan Sekretariat RAN GRK secara rutin untuk mendapatkan informasi terkini terutama jika terjadi perbaikan format atau metode penghitungan.

64

65


3.2 Non Teknis

T

antangan aspek non teknis mencakup sejumlah persoalan yang dibahas di bawah ini:

3.2.1 Koordinasi Beberapa hal di atas menggambarkan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah daerah sangat penting. Koordinasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 yang menjelaskan peran Sekretariat Daerah dan Bappeda dalam membantu Gubernur menjalankan pembangunan daerah, termasuk pelaksanaan RAD GRK. Peraturan tersebut selayaknya menjadi panduan dalam koordinasi di lapangan bagi pemerintah provinsi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya dengan Kepala SKPD Provinsi. Selain itu, Bupati dan Walikota berperan sebagai pejabat pelaksana dan koordinator pelaksanaan PEP di wilayahnya dan membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan kegiatan dengan Kepala SKPD Kabupaten dan Kota yang merupakan pejabat pelaksana dan koordinator kegiatan PEP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pendekatan yang dapat diambil dalam mengatasi tantangan ini adalah: • Meningkatkan komunikasi dan peran fasilitasi antara Bappeda dan Pokja Sektor Transportasi untuk memperlancar pelaksanaan RAD GRK dan pelaporannya. • Menentukan pembagian kerja dalam penghimpunan data sesuai dengan fungsi dan kewajiban lembaga. 3.2.2 Wawasan dan Pengalaman Pemahaman atas mekanisme RAD GRK dan pelaporan PEP RAD GRK sangat penting dimiliki oleh Tim Koordinasi yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah dan/atau Bappeda serta Tim Pokja Sektor Transportasi. Idealnya pejabat yang bertanggung jawab dan melaksanakan PEP memiliki latar belakang ilmu transportasi. Akan tetapi di lapangan penanggung jawab yang diberikan mandat untuk melaksanakan PEP RAD GRK dapat berlatar belakang berbeda sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut. Proses RAD GRK yang mencakup penyusunan dokumen RAD GRK, penghitungan capaian penurunan emisi GRK dan pelaporan

PEP RAD GRK, memakan waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu, sebaiknya proses yang telah terjadi didokumentasikan dan dijaga keberlanjutannya dengan proses transfer wawasan dan pengalaman yang baik untuk mengantisipasi jika terjadi pergantian anggota pokja. Pendekatan yang dapat diambil untuk menjaga wawasan dan pengalaman yang dimiliki antara lain: • Memastikan proses transfer wawasan dan pengalaman dilakukan secara berkesinambungan sehingga tidak ada informasi yang hilang. • Membangun basis data transportasi di tingkat provinsi agar dengan mudah dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. • Menghimpun semua dokumen yang digunakan dan dihasilkan pada setiap tahap dan menyimpan di dalam basis data yang telah dibangun. 3.2.3 Kerja Sama dengan Institusi Lain Pendataan lembaga dan kegiatan publik, lembaga masyarakat dan pelaku usaha serta lembaga lain yang menghasilkan ataupun yang berpotensi menurunkan emisi GRK dilakukan pada proses penyusunan RAD GRK. Selain untuk mengidentifikasi potensi mitigasi, lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai sumber data teknis transportasi. Contohnya adalah kerja sama dengan PT Transportasi Jakarta yang menyediakan jasa pelayanan angkutan umum BRT atau Sistem Transit. Contoh data penurunan emisi untuk aksi mitigasi Sistem Transit-BRT System yang diperlukan dan dapat diperoleh dari PT Transportasi Jakarta, antara lain:

Jumlah bus

Kapasitas bus


Tingkat keterisian/ okupansi

Panjang koridor

Jenis bahan bakar bus

Konsumsi bahan bakar

Efisiensi bahan bakar

66

67


Lembaga pendidikan tinggi juga memiliki peran penting dalam penyediaan data, terutama lembaga yang memiliki Jurusan Teknik Sipil atau Program Studi Transportasi. Kerja sama dapat dilakukan dengan Kepala Program Studi atau dosen yang memiliki ketertarikan atas isu penurunan emisi GRK di sektor transportasi. Mahasiswa dari jurusan atau program studi tersebut dapat diarahkan untuk mengambil topik penelitian yang data dan hasilnya dapat memperkaya data transportasi di daerah tersebut, dan dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah Universitas Sriwijaya di Palembang dan Universitas Sebelas Maret di Solo, yang bekerja sama dengan KLHK untuk melakukan inventarisasi emisi di masing-masing kota tersebut. Kegiatan inventarisasi ini dipercayakan kepada salah satu dosen dan timnya untuk menghasilkan data sumbersumber pencemar udara, apa yang keluar dari sumber pencemar dan berapa banyak intensitasnya. 3.2.4 Kebijakan Di beberapa daerah pelaksanaan RAD GRK kurang berjalan lancar akibat adanya kebijakan atau peraturan pemerintah daerah yang kurang sesuai. Kegiatan RAD GRK yang direncanakan seharusnya menggambarkan kondisi riil di daerah dan menjawab tantangan transportasi lokal. Misalnya daerah dengan populasi masyarakat rendah dapat lebih mengutamakan pelaksanaan aksi mitigasi seperti manajemen parkir, meningkatkan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, peremajaan angkutan umum atau CFD sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran publik. Solusi yang tepat sangat dibutuhkan dan salah satunya adalah dengan berdiskusi dengan pemerintah daerah mengingat aksi mitigasi di daerah pada umumnya merupakan program pembangunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sinkronisasi antara RAD GRK dengan RPJMD dan RKPD, sehingga aktivitas RAD GRK didukung dengan sasaran, indikator kinerja dan pembiayaan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Kebijakan yang ada saat ini dapat dikaji ulang agar pelaksanaan dan koordinaasi kegiatan dapat dipantau, dicarikan jalan keluar atas tantangan yang dihadapi, dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah. Akan tetapi, bukan hanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang penting

untuk dikaji ulang tetapi juga kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Contohnya adalah pembuatan jalur khusus Sistem Transit BRT System oleh pemerintah daerah di jalan nasional yang melewati wilayah kabupaten atau kota menjadi sulit untuk dilaksanakan karena peruntukan dan tanggung jawab pemeliharaan jalan berada di tangan pemerintah pusat. Contoh kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penurunan emisi GRK adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Perda ini perlu ditegakkan dan ditaati oleh semua pihak untuk menurunkan emisi. 3.2.5 Pendanaan Pendanaan merupakan salah satu isu penting di dalam pelaksanaan RAD GRK. Berdasarkan Perpres No. 61 Tahun 2011, kegiatan mitigasi perubahan iklim didanai oleh APBN, APBD dan atau sumber dana lainya yang sah. Jika RAD GRK terintegrasi di dalam RPJMD dan RKPD, maka pelaksanaan RAD GRK dapat dibiayai oleh APBD sebagai sumber pembiayaan utama yang dapat diperkuat dengan pembiayaan tambahan dari APBN dan sumber dana lainnya. Mekanisme transfer pembiayaan APBN yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan hibah. Selain itu, pemanfaatan Dana Dekonsentrasi juga penting untuk dimaksimalkan. Dana Dekonsentrasi adalah dana dari APBN yang diberikan kepada gubernur dalam melaksanaan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, tetapi tidak termasuk dana dari kementerian ke dinas terkait di daerah. Sumber dana lain dari sektor swasta baik dari lembaga perbankan maupun bukan perbankan ataupun program Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat dimanfaatkan. Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dapat dikembangkan sebagai salah satu komponen pembiayaan misalnya dalam rangka persiapan proyek. Tidak hanya pembiayaan langsung tetapi juga kerja sama dalam hal pelaksanaan kegiatan di lapangan yang mendorong kerja sama saling menguntungkan penting untuk dibuka lebar. Kerja sama antar institusi pemerintah untuk mendorong beberapa program kerja, misalnya program unggulan (quick win), membutuhkan kreativitas dalam hal perencanaan, penganggaran dan pembuatan proposal yang baik. Sebagai contoh, Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota mengajukan usulan program kegiatan kepada Dinas Perhubungan Provinsi atau Kementerian Perhubungan. Pada

68

69


Jalur Pembiayaan Sektor Transportasi

prosesnya Dinas Perhubungan dapat memanfaatkan bantuan dari mitra pembangunan yang memiliki perhatian terhadap isu yang sama. Mitra pembangunan dapat memberikan bantuan mulai dari persiapan proposal, penyediaan konsultan untuk mengadakan Feasibility Study atau mempersiapkan Detailed Engineering Design, sampai dengan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan. Kreativitas yang sama juga diperlukan untuk mendapatkan peluang pendanaan sektor swasta dari dalam dan luar negeri. Program kerja sama luar negeri yang bersifat bilateral, regional dan multilateral juga merupakan potensi pendanaan yang memberikan ruang gerak cukup bagi pemerintah. Beberapa model pendanaan yang ditawarkan dari kerja sama luar negeri antara lain: • Dana Asuransi • Dana Pensiun • Surat utang • Pinjaman Konsesi (penuh atau tidak penuh) Selain itu, beberapa lembaga yang bersifat regional atau multilateral juga menawarkan kesempatan peluang pendanaan melalui mekanisme kompetisi, antara lain: • ASEAN Infrastructure Fund • Green Climate Fund • Global Environmental Fund • Clean Technology Fund Hal yang paling penting adalah usulan kegiatan atau proposal menunjukkan potensi penurunan emisi GRK yang diajukan, sehingga pihak yang akan berinvestasi melihat manfaat dan keuntungan yang dapat diraih dari pendanaan yang diberikan. Selain dengan negara lain atau lembaga donor, kerja sama juga dapat ditawarkan kepada dengan pihak swasta melalui pendanaan langsung, ataupun dengan mekanisme CSR. Misalnya saja Pemerintah Kota Palembang bersama Bappeda dan proyek yang didanai oleh Pemerintah Australia, memberikan kesempatan sektor swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan halte bus sebagai fasilitas pendukung sistem transit Trans Musi.

LUAR NEGERI

ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT

SWASTA

Penerusan Hibah Luar Negeri

Dana Alokasi Khusus (Infrastruktur Jalan, Transportasi Perdesaan, Keselamatan Transportasi Darat}

Anggaran Kemenhub, dan Kemen-PU

PII, SMI, LPEI

Insentif Fiskal

Penerusan Hibah Kerjasama Luar Negeri Pemerintah-Swasta

Anggaran Pembangunan Daerah

Kegiatan Pembangunan Transportasi

Sumber: Presentasi Dr. Syurkani Ishak Kasim, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, “Tantangan dan peluang pendanaan perubahan iklim di sektor transportasi”, Bappenas, 1 July 2014.

70

71


N

NAMA Facility Support Project 'Sutri Nama' ationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAS) adalah aksi pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh negara-negara berkembang sesuai dengan kondisi, kemampuan dan arah pembangunan masing-masing negara yang dibentuk di bawah forum United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). NAMA Facility didukung oleh pembiayaan dari pemerintah Jerman dan Inggris, bertujuan untuk mendanai pelaksanaan inisiatif aksi mitigasi yang secara konkrit dapat menurunkan emisi GRK dan secara signifikan membawa perubahan di masyarakat melalui kegiatan yang disebut NAMA Support Project. Pada pertengahan tahun 2013, Indonesia ikut dalam kompetisi tersebut dan menjadi salah satu negara yang lolos dalam seleksi tahap awal setelah berkompetisi dengan 47 proposal dari seluruh dunia. Proposal yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia disebut “Penerapan Program Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan di Indonesia” (Nationally Appropriate Mitigation Action Sustainable Urban Transport Republic Indonesia - Sutri Nama), juga didaftarkan pada UNFCCC di tahun 2012. Tahap berikut yang dilalui adalah In-depth Appraisal dan dilaksanakan pada bulan April 2014. Inisiatif pembentukan SUTRI NAMA bertujuan untuk membantu Pemerintah Indonesia mewujudkan program nasional di bidang transportasi perkotaan yang berkelanjutan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah melalui technical advisory, co-financing dan capacity development. Fokus kegiatannya adalah perbaikan sistem angkutan umum termasuk di antaranya transportasi tidak bermotor, manajemen parkir, peraturan lalu lintas dan kegiatan lainnya di tujuh kota yaitu Batam, Bogor, Manado, Medan, Palembang, Solo dan Yogyakarta.

Daftar Pustaka dan Lampiran

BAPPENAS, Laporan Dua Tahun Pelaksanaan RAN GRK dan RAD GRK, 2014 BAPPENAS, Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, 2011 BAPPENAS, Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, 2011 BAPPENAS, Pedoman Umum Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN GRK dan RAD GRK, 2013 BAPPENAS, Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN GRK dan RAD GRK, 2013 BAPPENAS, Potret Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD GRK), 2014 BAPPENAS, The Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR), 2010 Kementerian Keuangan, Desain Instrumen Transfer Fiskal untuk Pendanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK), 2012 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sistem MRV dan Registrasi Nasional, 2013 Kementerian Perhubungan, Grand Design Urban Transportation in Indonesia – Draf XIII, 2012 Kementerian Perhubungan, Rincian Kegiatan Tindak Lanjut Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca, 2010 Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Palembang menjadi salah satu kota yang terlibat di dalam program SUTRI NAMA.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

72

73

LAMPI R A N

Daftar Tabel Konstanta

Tabel A Jenis Kendaraan* Jenis Kendaraan

0,25

1,0

0,8 0,7

0,20

Mobil Penumpang

0,25

0,9 0,20

0,20

0,6 0,15

0,5

0,10

0,3 0,2

0,05

Bus

0 5

Truk

15

25

35

45

55

Motor Bus Kecil

Bus besar Truk Kecil

Mobil Penumpang

Bus Sedang

65

75

85

0,7

0,05

y

=

7E-05x2 - 0,0077x + 0,2579

MC (Motorcycle)

y

=

1E-05x2 - 0,0009x + 0,0601

SB (Small Bus)

y

=

3E-05x2 - 0,0029x + 0,1285

MB (Medium Bus)

y

=

5E-05x2 - 0,0056x + 0,2961

Patas-AC, LB (Large Bus)

y

=

3E-05x2 - 0,0029x + 0,1533

S/MT (Small/Medium Truck)

y

=

5E-05x2 - 0,0053x + 0,2771

LT (Large Truck)

y

=

5E-05x2 - 0,006x + 0,3147

Jenis Kendaraan

Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar per Hari (Liter/Km)

Mobil Penumpang

0,13

Sepeda Motor

0,05

Bus kecil/Angkot

0,13

Bus Sedang

0,18

Bus Besar

0,33

0 5 15 20 25 km/jam

*

Badan Pusat Statistik (BPS)

**

Efisiensi bahan bakar (fuel efficiency) adalah keterkaitan antara kecepatan dan penggunaan bahan bakar untuk setiap kilometer. Fungsi konstanta ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh JICA pada proyek, SITRAMP 2004. Bina Sistem Transportasi Perkotaan, 2013

Hasil penghitungan (akan terhitung secara otomatis sehingga tidak perlu diisi)

0,2

Tabel C Rata-rata Konsumsi Bahan Bakar per Hari***

***

Konstanta (tidak perlu diisi karena data ditentukan atau telah disediakan)

0,3

Tabel B Efisiensi Bahan Bakar**

PC (Private Car)

Data yang perlu diisi

0,5

Truk Besar

Fungsi Konstanta

HIJAU

0,1 0,00

95 km/jam

Jenis Kendaraan

Merah

0,4 0,10

0,1 0,00

Kuning

0,8

0,6 0,15

0,4

Sepeda Motor

1,0 0,9

0,20

Aksi Mitigasi Pembangunan ITS/ATCS No. Kolom

Kode

Nama Kolom

Keterangan/ Rumus

1

-

Jenis kendaraan

Tabel A

2

-

Jenis bahan bakar

Diisi oleh pengguna

3

P1

Rata-rata jumlah kendaraan yang melewati jalur penerapan ITS/ATCS

Diisi oleh pengguna

4

P2

Rata-rata hari operasi per tahun

300

5

P3


Diisi oleh pengguna

6

P4

Panjang koridor

Diisi oleh pengguna

7

P5

Kecepatan rata-rata kendaraan (sebelum penerapan ITS/ATCS)

Diisi oleh pengguna

8

P6

Kecepatan rata-rata kendaraan (setelah penerapan ITS/ATCS)

Diisi oleh pengguna

9

P7

Rata-rata konsumsi bahan bakar (sebelum penerapan ITS/ATCS)

Tabel B

10

P8

Rata-rata konsumsi bahan bakar (setelah penerapan ITS/ATCS)

Tabel B

11

P9

Faktor emisi

Tabel C

12

P10

Total trip per tahun

P1 x P2 x P3 x P4

13

P11

Emisi per tahun (sebelum penerapan ITS/ATCS)

P7 x P9 x P10 1000

14

P12

Emisi per tahun (setelah penerapan ITS/ATCS)

P8 x P9 x P10 1000

Total penurunan emisi per tahun

P11 – P12

15

74

75

LAMPI R A N

Aksi Mitigasi Reformasi Sistem Transit–BRT System

Aksi Mitigasi Penerapan Manajemen Parkir No. Kolom

Kode

Nama Kolom

Keterangan/Rumus

No. Kolom

Kode

Nama Kolom

Keterangan/Rumus

1

-

Jenis kendaraan

Tabel A

1

P1

Jumlah bus sistem transit

Diisi oleh pengguna

2

-

Jenis bahan bakar

Diisi oleh pengguna

2

P2

Kapasitas bus sistem transit

Diisi oleh pengguna

3

P1

Ketersediaan ruang parkir di luar badan jalan

Diisi oleh pengguna

3

P3

Operasional bus sistem transit per hari

Diisi oleh pengguna

4

P2

Ketersediaan ruang parkir badan jalan

Diisi oleh pengguna

4

Jenis kendaraan bermotor

Tabel A

5

P3

Rata-rata jumlah kendaraan yang parkir di luar badan jalan per hari (sebelum penerapan)

Diisi oleh pengguna

5

Jenis bahan bakar

Diisi oleh pengguna

6

P4

Rata-rata jumlah kendaraan yang parkir di luar badan jalan per hari (setelah penerapan)

Diisi oleh pengguna

7

P5

Rata-rata jumlah kendaraan yang parkir badan jalan per hari (sebelum penerapan)

8

P6

9

6

P4

Modal shift

Diisi oleh pengguna

7

P5

Tingkat keterisian/okupansi

Diisi oleh pengguna

Diisi oleh pengguna

8

P6

Jumlah kendaraan pribadi yang berpindah ke angkutan umum – sistem transit

P1 x P2 x P3 x (P4/100) P5

Rata-rata jumlah kendaaraan yang parkir badan jalan per hari (setelah penerapan)

Diisi oleh pengguna

9

P7

Rata-rata hari operasi per Tahun

300

P7

Rata-rata hari operasi per Tahun

300

10

P8

Rata-rata trip per hari

Diisi oleh pengguna

10

P8


Diisi oleh pengguna

11

P9


Diisi oleh pengguna

11

P9


Diisi oleh pengguna

12

P10


Tabel D

12

P10


Tabel D

13

P11

Konsumsi bahan bakar per tahun

P6 x P7 x P8 x P9 x P10

P11

Konsumsi bahan bakar per Tahun – parking off street (sebelum penerapan)

14

P12

Faktor emisi

Tabel C

P1 x P3 x P7 x P8 x P9 x P10 15

P13

Reduksi emisi CO2 dari shifting pengguna kendaraan pribadi

P1 x P3 x (P11/P4) x P12 1000

16

P14

Panjang koridor sistem transit-BRT

Diisi oleh pengguna

Jenis bahan bakar bus sistem transit-BRT

Diisi oleh pengguna

13

14

P12

Konsumsi bahan bakar per Tahun – parking off street (setelah penerapan)

P1 x P4 x P7 x P8 x P9 x P10

15

P13

Konsumsi bahan bakar per Tahun – parking on street (sebelum penerapan)

P2 x P5 x P7 x P8 x P9 x P10

16

P14

Konsumsi bahan bakar per Tahun – parking on street (setelah penerapan)

P2 x P6 x P7 x P8 x P9 x P10

17

P15

Faktor emisi

Tabel C

Total penurunan emisi per tahun –parking off street

(P11-P12) x P15 1000

18

19 20

P16

P17

Total penurunan emisi per tahun –parking on street

(P13-P14) x P15 1000


P16 + P17

17 18

P15

Rata-rata konsumsi bahan bakar bus sistem transitBRT per hari

Tabel D

19

P16

Konsumsi bahan bakar bus sistem transit-BRT

P1 x P3 x P7 x P14 x P15

20

P17

Faktor emisi

Tabel C

21

P18

Total penurunan emisi dari operasional bus sistem transit-BRT

P16 x P17 1000


P13 – P18

22

76

77

LAMPI R A N

Aksi Mitigasi Smart Driving (Eco Driving)

Aksi Mitigasi Peremajaan Armada Angkutan Umum No. Kolom

Kode

Nama Kolom

Keterangan/Rumus

No. Kolom

Kode

Nama Kolom

Keterangan/Rumus

1

-

Jenis kendaraan

Tabel A

1

-

Jenis kendaraan

Tabel A

2

-

Jenis bahan bakar

Diisi oleh pengguna

2

-

Jenis bahan bakar

Diisi oleh pengguna

3

P1

Jumlah angkutan umum yang diremajakan

Diisi oleh pengguna

3

P1

Jumlah peserta

Diisi oleh pengguna

4

P2


Diisi oleh pengguna

4

P2


300

5

P3


Diisi oleh pengguna

5

P3


Diisi oleh pengguna

6

P4


300

6

P4


Diisi oleh pengguna

7

P5

Rata-rata konsumsi bahan bakar per hari (sebelum penerapan – angkutan umum lama)

Diisi oleh pengguna

7

P5


Tabel D

8

P6

Potensi penurunan emisi

10%

8

P6

Rata-rata konsumsi bahan bakar per hari (setelah penerapan – angkutan umum baru)

Diisi oleh pengguna

9

P7


P1 x P2 x P3 x P4 x (P5-P6)

9

P7


P1 x P2 x P3 x P4 x (P5-P6)

10

P8

Faktor emisi

Tabel C

10

P8

Faktor emisi

Tabel C

11

P9


P7 x P8 1000

11

P9


P7 x P8 1000

Aksi Mitigasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) No. Kolom

Kode

Nama Kolom

Keterangan/Rumus

1

-

Jenis kendaraan

Tabel A

2

-

Jenis bahan bakar

Diisi oleh pengguna

3

P1

Rata-rata jumlah kendaraan yang melewati jalur penerapan Car Free Day

Diisi oleh pengguna

4

P2

Lama pelaksanaan Car Free Day per hari

Diisi oleh pengguna

5

P3

Lama pelaksanaan Car Free Day per tahun

Diisi oleh pengguna

6

P4


300

7

P5


Diisi oleh pengguna

8

P6


Diisi oleh pengguna

9

P7


Tabel D

10

P8


P1 x (P2 x P3) x P4 x P5 x P6 x P7 24__________.

11

P9

Faktor emisi

Tabel C


P8 x P9 1000

12

78

Catatan

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAD GRK TRANSPORTASI PERKOTAAN

Recommend Documents