PEDOMAN PENYUSUNAN RAD-GRK
Deputi Bidang SDA dan LH Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan pada Pembahasan Pedoman Penyusunan RAD GRK Jakarta, 12 Januari 2012
www.bappenas.go.id
1
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) 1. GRK adalah jenis-jenis gas yang apabila terakumulasi di atmosfer akan mengakibatkan bumi semakin panas jadi efeknya seperti di dalam rumah kaca. Pemanasan atmosfer ini mengakibatkan iklim dan cuaca berubah (perubahan iklim). 2. Jumlah/emisinya harus diturunkan karena apabila dibiarkan akan terus mengakibatkan pencairan es di kutub (permukaan air laut naik) dan pemanasan bumi akan menganggu/mengubah siklus udara danair di dunia ini. 2
MENGAPA ada RAN dan RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GRK 2009
KOMITMEN PRESIDEN MENURUNKAN EMISI GRK 26% - 41% DI TAHUN 2020
KOMITMEN UNTUK HIDUP LEBIH RENDAH EMISI TANPA MENGURANGI PERTUMBUHAN
2010-2011 RAN GRK DISUSUN SEJAK 2009
2012
PEDOMAN RAD GRK- 3 BULAN
PERPRES NO. 61/2011 TENTANG PENURUNAN EMISI GRK
PENYUSUNAN RAD GRK SELESAI 2012
PENJABARAN KOMITMEN KEPADA KEGIATAN KONKRIT SECARA NASIONAL MELALUI 5 SEKTOR UTAMA
PENJABARAN KOMITMENT PENURUNAN EMISI DI DAERAH - PENURUNAN EMISI SCR NASIONAL TERCAPAI 3
DAFTAR ISI PEDOMAN PENYUSUNAN RAD-GRK (1) BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Landasan Hukum
BAB II SUBSTANSI DAN STRUKTUR RAD-GRK 2.1 2.2
Substansi RAD-GRK Struktur RAD-GRK
BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD-GRK 3.1 Prinsip-Prinsip Penyusunan RAD-GRK 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Tahap Persiapan Tahap Pengumpulan Data Tahap Penghitungan Tahap Perumusan Rencana Aksi Tahap Penetapan
BAB IV. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD-GRK 4.1 Pengorganisasian 4.2 Uraian Tugas 4.3 Mekanisme Kerja 4.4 Jadwal Penyusunan RAD-GRK 4
BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4
Latar Belakang Tujuan Ruang Lingkup Landasan Hukum
5
1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan RAD-GRK: a) Dasar hukum utama adalah Perpres N0 61 /2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK ) b) Merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi target nasional untuk mengurangi emisi GRK c) Paradigma pembangunan daerah yang berkelanjutan berdasarkan pendekatan cross-sectoral d) Mengarusutamakan kebijakan dan kegiatan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah 6
1.2 TUJUAN
• Untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Provinsi untuk RAD GRK agar terjamin konsistensi secara nasional dalam upaya mengurangi emisi GRK
7
1.3 RUANG LINGKUP Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi penjelasan tentang :
a) Substansi dan Struktur RAD-GRK b) Proses dan Prosedur Penyusunan RADGRK c) Pengorganisasian berbagai kegiatan dan lembaga yang terkait dengan penyusunan RAD-GRK, termasuk jadwal penyusunan 8
1.4 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan RAD-GRK antara lain: a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Framework Convention on Climate Change. b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
f) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 g) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
9
BAB II SUBSTANSI DAN STRUKTUR RAD GRK 2.1 Substansi RAD GRK
2.2 Struktur RAD GRK
10
2.1 SUBSTANSI RAD GRK
3.Usulan Rencana Aksi Mitigasi 4. Skala
Prioritas Usulan Aksi Mitigasi
2.BAU Baseline Emisi GRK
1. Sumber
, Potensi dan Karakteristik Emisi GRK
Substansi RAD GRK
5. Kelembagaan
dan Pendanaan
11
LANJUTAN... • Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK Identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral, dan karakteristik daerah.
• Baseline BAU Emisi GRK Baseline BAU atau biasa disebut baseline merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2020).
• Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK, baik berupa kegiatan inti maupun keigatan pendukung • Usulan Prioritas/Skala Prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih • Lembaga pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi, pengukuran, dan pemantauan 12 program/kegiatan RAD GRK di daerah.
LANJUTAN... Ilustrasi BAU Baseline dan Skenario Mitigasi Bidang Persampahan
Sumber: ICCSR, Sektor Limbah, hal. 35, Maret 2010 13
2.2 STRUKTUR RAD GRK • Format • Sistematika
: Dokumen Kerja RAD GRK : 7 Bab + Lampiran
Bab RAD GRK
Substansi
1
PENDAHULUAN
2
PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GRK
3
PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP
4
ANALISIS EMISI GRK
5
STRATEGI IMPLEMENTASI RAD GRK
6
MONITORING DAN EVALUASI
7
PENUTUP
LAMPIRAN
MATRIK RAD-GRK 14
BAB III PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RAD GRK 3.1 Prinsip-prinsip Penyusunan RAD-GRK 3.2 Tahap Persiapan 3.3 Tahap Pengumpulan Data 3.4 Tahap Penghitungan 3.4 Tahap Perumusan Rencana Aksi 3.5 Tahap Penetapan
15
3.1 PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RAD GRK a)
RAD-GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan Provinsi (dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota) yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan rencana strategis daerah
b)
RAD-GRK tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dan tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
c)
RAD-GRK merupakan rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang yang lainnya (cross sectoral issues) dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perencanaan tata ruang dan peruntukan penggunaan lahan
d)
RAD-GRK merupakan komitmen dan kontribusi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi GRK demi mencapai hidup lebih bersih, rendah emisi dan pembangunan berkelanjutan
e)
RAD-GRK merupakan rencana aksi daerah dengan pendekatan baru dalam pembangunan yang lebih memperhatikan upaya-upaya penurunan emisi GRK. 16
3.2 TAHAP PERSIAPAN
Persiapan Awal: -Pembentukan Tim -Sidang pleno tim
Kajian Awal :
Persiapan Teknis :
-Identifikasi awal Bidang /Kegiatan sumber emisi/serapan GRK -Identifikasi Kondisi/Hasil Inventarisasi emisi GRK
-Penyimpulam Data Awal -Identifikasi Metodologi -Penyiapan Perangkat Survey - Penyusunan jadwal kerja
Sosialisasi Penyusunan RAD GRK
1 - 2 bulan
17
3.3 TAHAP PENGUMPULAN DATA
Kebutuhan Data & Informasi: • Profil Provinsi (SDM, Sosial , Ekonomi, Fisik, Lingkungan) • Identifikasi bidang/kegiatan sumber emisi • Status Inventarisasi Emisi GRK • Kebijakan dan program pembangunan tata ruang yang terkait dengan upaya mitigasi emisi GRK • Kebijakan dan program pembangunan bukan tata ruang terkait dengan upaya mitigasi emisi GRK • Kelembagaan dan kegiatan publik yanng terlkait dengan mitigasi emisi GRK • Kegiatan swasta/ masyarakat yang terkait dengan mitigasi emisi GRK
Pengumpulan data sekunder : -Desk study, Publikasi Laporan Pengumpulan data primer : -Wawancara -Observasi Lapangan -Kuesioner
Kompilasi Data
2-3 bulan
18
2.3 TAHAP ANALISIS
3.3 TAHAP PENGHITUNGAN 1. Penghitungan emisi BAU Baseline a) b) c)
d) e)
f)
Tujuan untuk membuat profil tingkat emisi GRK dan proyeksinya di masa depan yang berbentuk kurva/garis emisi GRK dalam kurun waktu yang panjang (sepuluh tahunan). Analisis ini ditujukan untuk beberapa bidang/ kegiatan penghasil emisi GRK yang telah dipilih oleh pemerintah daerah melalui proses pelingkupan/identifikasi awal sumber-sumber emisi GRK daerah Dilakukan dengan cara menghitung jumlah emisi yang dihasilkan dari suatu bidang/kegiatan berdasarkan pada data historis (inventarisasi emisi GRK) dan data/informasi masa depan tanpa intervensi kebijakan/teknologi mitigasi perubahan iklim, dalam kurun waktu yang panjang misalnya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2020. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa: “BAU Baseline = emisi GRK data/informasi masa depan tanpa intervensi mitigasi” Sejalan dengan penyusunan BAU BAU baseline adalah penyusunan tingkat emisi GRK dengan skenario mitigasi, yaitu menghitung jumlah emisi yang akan dihasilkan dari suatu bidang/kegiatan pada suatu kurun waktu yang panjang , berdasarkan pada asumsi data/informasi masa depan yang mengikutsertakan intervensi kebijakan/teknologi mitigasi perubahan iklim. Informasi singkat mengenai metodologi analisis emisi BAU baseline dan Skenario Mitigasi , data/informasi yang diperlukan untuk beberapa bidang/kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 2, serta Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK sub- bab 3.1 dan sub-bab 4.2
19
3.4 TAHAP PENGHITUNGAN (LANJUTAN...)
2.Usulan Aksi Mitigasi 1. Mengidentifikasi kegiatan penurunan emisi GRK yang terdapat pada Dokumen RAN
GRK. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, apabila terdapat kegiatan penurunan emisi GRK yang sudah tercantum yang dengan jelas menyebutkan lokasinya berada pada provinsi tersebut maka Pemda mendukung kegiatan yang tercantum dalam RAN GRK dan dapat melaksanakan kegiatan yang sama dengan program/kegiatan dari pusat (menambah jumlah dan/atau volume untuk di wilayah provinsinya) dari kegiatan yang ada. 2. Mengidentifikasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ada (existing actions) yang terdapat di dalam dokumen rencana pembangunan strategis daerah untuk beberapa sektor yang telah dipilih oleh Pemerintah Provinsi pada proses identifikasi awal. 3. Mengusulkan beberapa kegiatan mitigasi yang baru dari beberapa lembaga publik, swasta dan masyarakat untuk dimasukan ke dalam dokumen RAD GRK, sepanjang usulan-usulan tersebut layak untuk dipertimbangkan dan diseleksi lebih lanjut. 20
3.4 TAHAP PENGHITUNGAN (LANJUTAN...)
3.Pemetaan Kelembagaan Daerah Pemetaan kelembagaan (stakeholder mapping) dilakukan untuk menganalisis lebih jauh tentang peran penting dan pengaruh setiap lembaga/pelaku dari unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat yang berperan sebagai penghasil emisi GRK dan sekaligus berperan sebagai pelaku penurunan emisi GRK di wilayah Provinsi. Kegiatan ini dilakukan oleh Pokja dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya yaitu identifikasi kelembagaan publik, swasta dan masyarakat.
21
3.5 TAHAP PERUMUSAN RENCANA AKSI
22
Proses Seleksi dan Penentuan Prioritas Usulan-Usulan Aksi Mitigasi Usulan-usulan Aksi Mitigasi
Tingkat Kelayakan Biaya
Tingkat Kelayakan Pelaksanaan
Daftar Prioritas
Aksi Mitigasi RAD GRK
•Karakteristik daerah •Kebijakan/Prioritas daerah •Kelembagaan /SDM •Teknologi yang tersedia •Pendanaan •Partisipasi masyarakat •Capacity Building •................... 23
BAB IV PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAD GRK 4.1. Pengorganisasian 4.2. Uraian Tugas 4.3. Mekanisme Kerja 4.4. Jadwal Penyusunan RAD GRK
24
4.1. PENGORGANISASIAN Bentuk organisasi dalam rangka penyusunan RAD-GRK terdiri dari : • Tim Pengarah • Tim Teknis (Kelompok Kerja ) Tim Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota
: Kepala Daerah : Sekretaris Daerah : Kepala Bappeda : Kepala SKPD Terkait 25
TIM TEKNIS POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA POKJA
I II III IV V VI
: : : : : :
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Pertanian Kehutanan dan Lahan Gambut Energi Transportasi Industri Pengelolaan Limbah
Pembentukan pokja dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses pembahasan RAD GRK. Pemerintah Provinsi dapat memfungsIkan Pokja sejenis yang sudah terbentuk (bila ada), namun komposisi anggotanya diharapkan sesuai dengan bidang Pokja yang disarankan.
ORGANISASI POKJA Ketua Anggota 26
ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB POKJA RAD GRK Susunan Nama-nama Pokja Disesuaikan dengan Kondisi, Masalah dan Kapasitas daerah masing-masing Nama Pokja
Tanggung Jawab
Komposisi (indikatif)
Pokja I Bidang Pertanian
Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Pertanian (dokumen RAD-GRK yang akan disusun)
Pokja II Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut
Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Kehutanan dan Lahan Gambut
Pokja III Bidang Energi
Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Energi
Pokja IV Bidang Transportasi
Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Transportasi
Ketua: Dinas Pertanian/ Ketahanan Pangan Anggota: Dinas Penataan Ruang,Bappeda,BPS,Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM Ketua : Dinas Kehutanan Anggota: Dinas Penataan Ruang,Bappeda,BPS,Pelaku Usaha /Organisasi Profesi,Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM Ketua: Dinas ESDM Anggota: Bappeda,BPS,Pelaku Usaha/Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian/LSM Ketua: Dinas Perhubungan Anggota: Dinas Penataan Ruang, Bappeda,BPS, Pelaku Usaha/ Organisasi Profesi,Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM 27
LANJUTAN... Nama Pokja
Pokja V Bidang Industri
Pokja VI Pengelolaan Limbah
Tanggung Jawab
Komposisi (indikatif)
Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang industri
Ketua: Dinas Perindustrian Anggota: Dinas Penataan Ruang,Bappeda,BPS, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM
Penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang pengelolaan limbah padat dan cair
Ketua: Dinas Pekerjaan Umum Anggota: Dinas Perumahan,Badan Lingkungan Hidup, Bappeda,BPS, Pelaku Usaha /Organisasi Profesi,Perguruan Tinggi /Lembaga Penelitian/LSM
28
BAGAN STRUKTRUR ORGANISASI POKJA PENYUSUNAN RAD GRK Penanggung Jawab
TIM KOORDINASI
Koordinator
POKJA
Anggota
Anggota
Anggota
Pokja I
Pokja II
..........
dst
Pokja VI
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
dst
29
4.2. URAIAN TUGAS Tim Koordinasi bertugas untuk : Memberikan arahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dokumen RAD GRK; Memberikan arahan dan masukan kepada Pokja mengenai kebijakan, program dan prioritas pembangunan daerah untuk penyusunan dokumen RAD GRK; Memberikan arahan dan persetujuan tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan RAD GRK; Menyampaikan draft akhir dokumen RAD GRK yang telah disusun kepada Sekretariat RAN GRK di tingkat pusat untuk ditinjau kelengkapannya; Memperbaiki dan melengkapi draft akhir dokumen RAD GRK yang sudah ditinjau , untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub); Menyampaikan Pergub RAD GRK kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. 30
LANJUTAN… Kelompok Kerja bertugas untuk : Merumuskan ruang lingkup substansi inti dokumen RAD-GRK sesuai dengan bidang
tugasnya; Melakukan identifikasi dan kajian awal, pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan (kepada pihak/sumber data terkait) dalam rangka penyusunan substansi inti RAD GRK sesuai dengan bidang tugasnya; Melakukan pengolahan data dan analisa data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk penyusunan substansi inti RAD GRK sesuai dengan bidang tugasnya; Menyusun substansi inti dokumen RAD GRK menurut format dan struktur (sistematika) yang ada dalam pedoman ini (lihat Bab 2), sesuai dengan bidang tugasnya; Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Pokja sesuai dengan bidang tugasnya; Menyerahkan hasil penyusunan substansi inti RAD GRK sesuai bidang tugasnya kepada Ketua melalui Sekretaris Tim Koordinasi Penyusunan RAD GRK untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya guna menghasilkan dokumen RADGRK Provinsi;
31
4.3. MEKANISME KERJA a) Tim Koordinasi mengadakan sidang pleno dan rapat kerja sesuai keperluan selama penyusunan RAD-GRK b) POKJA mengadakan rapat teknis sesuai dengan jadwal dan keperluan selama penyusunan RAD-GRK c) Kepala Bappeda selaku sekretaris mengkonsolidasikan penyusunan dokumen RAD hasil dari setiap Pokja d) Draft yang telah disusun oleh Tim RAD-GRK di tingkat Provinsi akan dikonsultasikan dengan Sekretariat RAD-GRK di tingkat pusat sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
32
4.4. JADWAL PENYUSUNAN RAD GRK No
Kegiatan
Tugas
Bulan 1 -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
I. TAHAP PERSIAPAN Pembentukan Tim Sidang Pleno I : Arahan dan Persiapan Kajian Awal Persiapan Teknis Sosialisasi I : Persiapan Penyusunan RAD II.TAHAP PENGUMPULAN DATA Data dan Informasi Umum Data dan Informasi Teknis Identifikasi Kelembagaan Publik Identifikasi Kelembagaan Masyarakat III.TAHAP ANALISIS Analisis Emisi BAU Baseline Analisis Usulan Aksi Mitigasi Analisi Peran Kelembagaan Daerah IV.TAHAP PERUMUSAN RENCANA AKSI Sidang Pleno II : Konsolidasi hasil Pokja Seleksi dan Penentuan Prioritas Penentuan Target Reduksi Emisi GRK Formulasi Strategi Implementasi V. TAHAP PENETAPAN Draft Naskah Peraturan Gubernur Penetapan Peraturan Gubernur Sosialisasi II : Diseminasi RAD GRK
3- 4
5 -6
7-8
9 - 10
11 - 12
TP TP, TT TT TT TP,TT,PM TT TT TT TT TT TT TT
TP, TT TT TP,TT TT TT TP TP,TT,PM
Keterangan: TP = Tim Pengarah; TT = Tim Teknis, PM = Perwaklian Masyarakat
33
BAB V PENUTUP
Pedoman penyusunan RAD-GRK Panduan Pimpinan daerah untuk menyusun rancangan RAD-GRK yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK yang mengatur Pedoman Penyusunan RAD-GRK. Sosialisasi Pedoman dan fasilitasi penyusunan RAD-GRK akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan Pedoman ini, Pemerintah Provinsi dapat menyusun RADGRK yang bersifat multi sektoral yang mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi dan kerja sama dengan para pihak terkait. Penyusunan RAD-GRK yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku akan memudahkan pemerintah daerah dan nasional dalam tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Dokumen RAD-GRK yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada.
34
LAMPIRAN Lampiran 1 Contoh Format Identifikasi Awal Sumber Emisi/Serapan GRK (Ruang Lingkup) Lampiran 2 Contoh Format Pengumpulan Data Kebijakan dan Rencana Pembangunan Lampiran 3 Contoh Matriks RAD-GRK Lampiran 4 Contoh Format Matrik Skala Prioritas Aksi Mitigasi Lampiran 5 Contoh Format Pendataan Kelembagaan Publik Lampiran 6 Contoh Format Pendataan Kelembagaan dan Kegiatan Masyarakat/Pelaku Usaha Lampiran 7 Contoh Format Pemetaan Peran Kelembagaan Daerah Lampiran 8 Contoh Data-Data yang Relevan dengan Perubahan Iklim Lampiran 9 Alur Hubungan RAN GRK, RAD GRK, dan Pedoman 35
TERIMA KASIH
36
