BAPPENAS
Workshop Perumusan Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAN/RAD - GRK Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS
Bogor, 13 - 14 November 2012 1
Amanat Perpres No. 61/2011 Pasal 5 1. Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan RAN – GRK sesuai tugas dan fungsi masing-masing 2. Pelaksanaan dan Pemantauan RAN GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Pelaksanaan RAN-GRK di tiap kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangan terkait.
PENTING:
1. SUDAH ADA SK MENPPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TIM KOORDINASI PERUBAHAN IKLIM 2. SEBELUM KE MENKO PEREKONOMIAN, HALHAL SECARA BERKALA DIBICARAKAN DALAM TIM KOORDINASI. 2
Lanjutan ……………….. Pasal 9 : 1. RAN-GRK diulas secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional. 2. Kaji ulang RAN-GRK dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS. 3. Hasil kaji ulang RAN-GRK tersebut dilaporkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan salinan disampaikan pada Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat. 4. Hasil kaji ulang dapat dijadikan dasar penyesuaian RAN-GRK.
”Ulasan” merupakan sinonim dari “Evaluasi” yang tertera dalam Perpres No. 61/2011
3
Lanjutan ………………..
Pasal 10 1.
2.
Menteri/pimpinan lembaga melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada Menko Kesra dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan. Menko Perekonomian melaporkan pelaksanaan RAN-GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktuwaktu dibutuhkan.
PENTING: PERLU DISEPAKATI BERSAMA APA AKAN DIMONITOR: 1. SATU FORMAT YANG BERISI MONITORING 5 SEKTOR DASAR RAD GRK 2. PENGUMPULAN DALAM SATU FORM YANG DISEPAKATI 3. PELAPORAN SELARAS SEJAK DARI DAERAH PUSAT 4
Peraturan Terkait Sistem Monitoring dan Evaluasi Peraturan terkait UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP no. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Ringkasan Isi Peraturan Bappenas bertanggungjawab dalam melaksanakan Monev RPJMN/D dan RKP/D
UU no. 32/2004 tentang Pemerintahan Kemendagri bertanggungjawab Daerah terhadap sistem monev daerah/pemda PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Permendagri 54/2010 Tentang Pelaksanaan PP 08/2008
Inpres no. 7/1999 tentang
KemenPAN bertanggungjawab memantau kinerja seluruh instansi pemerintah
UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negara PP no 8/2006
Kementerian Keuangan bertanggungjawab memantau 5 kinerja anggaran nasional
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
BAPPENAS
Workshop Perumusan MEP (hari ini)
Tujuan: 1. Mengembangkan dan membangun kesamaam pemahaman berbagai inisiatif terkait MEP; 2. Mendiskusikan prinsip-prinsip dasar dan konsep MEP dalam kerangka Transparency, Accuracy, Consistency, Completeness, Comparable (TACCC) 3. Melakukan uji coba berdasarkan RAD-GRK yang telah selesai sebagai bahan perumusan langkah, indikator, dan cetakan dasar (tempalate) untuk MEP; 4. Atas dasar uji coba Jika layak dapat dimanfaatkan untuk mendefinisikan dan menyepakati indikator yang potensial untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 5 sektor yang ada : kegiatan berbasis lahan, energi an transportasi, industri, dan pengelolaan sampah; 5. Merancang kerangka kerja dan pendekatan MEP yang efektif untuk 6 kegiatan RAN/RAD- GRK.
BAPPENAS
Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Mekanisme MEP
1. Harmonisasikan/selaraskan dengan beberapa dokumen MEP yang sudah ada 2. Kementerian/Lembaga Teknis mengidentifikasi kegiatan yang akan di Dekon – kan/TP ke daerah serta kegiatan apa saja yang akan dilakukan K/L di tingkat pusat Sebagai dasar sistem MEP oleh K/L dibuat yang sederhana (format simpel), namun tetap berdasarkan peraturan yang ada. 3. Pedoman MEP disusun sebagai acuan pelaksanaan bagi K/L dan daerah, selanjutnya disosialisasikan. 7
BEBERAPA CONTOH KEGIATAN RAD GRK PERTANIAN; 1. Pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas dan kompos 2. Pengembangan dan pemanfaatan varietas padi rendah emisi 3. Penerapan metode system of rice intensification (SRI) 4. Perbaikan jaringan irigasi/tata air di lahan gambut 5. Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar (PLTB)
KEHUTAAN: 1. Pemantapan kawasan hutan dan Pembentukan KPH 2. Revisi RTRW untuk mencegah konversi hutan primer dan sekunder menjadi penggunaan lain 3. Pengembangan Ekonomi Hijau (BANGAU) 4. Pengembangan Hasil Hutan non Kayu dan Jasa Lingkungan 5. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan 6. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, reklamasi hutan di DAS prioritas 7. Pengembangan hutan kota dan hutan mangrove 8
BEBERAPA CONTOH KEGIATAN RAD GRK ENERGY BASED: 1. Kampanye penghematan energy melalui media cetak dan elektronik untuk peralatan rumah tangga (AC, lemari es, dll) 2. Audit energy untuk kantor pemerintahan 3. Penggantian lampu jalan dengan lampu hemat energy 4. Pembangunan digester biogas dari sampah, kotoran hewan. 5. Pembangunan pembangkit listrik dari tenaga air (hydro dan micro-hydro), solar-cell (tenaga surya), biogas,tenaga angin. 6. Melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG 9
PENTING KEWAJIBAN INTERNASIONAL: 1. INDONESIA MELAKUKAN MITIGASI ATAS DASAR SUKARELA 2. LAPORAN BERKALA MASIH DAPAT BERDASARKAN MODEL FAKTA: 1. INDONESIA BELUM MEMILIKI DATA SEBAGAIMANA KEPERLUAN MRV YANG DIPERSYARATKAN 2. PERLU DIBANGUN DATA NAMUN SEBELUM DATA DIBANGUN, REALITAS ADALAH BERDASARKAN KEGIATAN YANG BERKONTRIBUSI UNTUK PENURUNAN RAN GRK.
YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT INI: 1. MEMANTAU KEGIATAN RAD GRK DAN MENYUSUN MEKANISME PELAPORAN BERDASAR KEGIATAN MENGGUNAKAN PP 39 PEMANTAUAN PEMBANGUNAN NASIONAL. 2. BERDASAR HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN PENJUMLAHAN SECARA NASIONAL DAPAT DILAKUKAN. 3. KE DEPAN MEMPERSIAPKAN DATA COLLECTION DENGAN BPS: A. ATAS DASAR KEGIATAN DAN KEPERLUAN DATA EMISI YANG DILAPORKAN DAPAT DISUSUN KONSEP SURVEY B. BPS MENGUMPULKAN SECARA PERIODIK PELAPORAN OLEH klh DAN DNPI. 10
DUAL APPROACH SAAT INI: 1. KEGIATAN PENURUNAN EMISI-KEGIATAN PEMBANGUNAN 2. MONITORING ADALAH BERBASIS KEGIATAN 3. “ESTABLSIHED” KEGIATAN MENJADI DASAR UNTUK BASIS UNTUK SURVEY
STANDARD GLOBAL: 1. PERKIRAAN MODEL DENGAN VARIABLE YANG STANDAR 2. VARIABLE STANDAR DI “LOKAL” KAN SESUAI DENGAN KEADAAN NYATA (EMPIRIS) DI LAPANGAN 3. SINKRONISASI ANTARA DATA EMPIRIS DENGAN STANDAR GLOBAL LOCALIZED MRV
11
Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RAN/RAD - GRK 2010
2020
Sumber Emisi
Base year
2012
2013 Status Emisi
Baseline
Status Emisi Capaian Target
Target Penurunan Rencana Kegiatan
UNTUK DI-DISKUSIKAN
Capaian Target Implementasi Kegiatan (RKPD 2012 – 2020)
Implementasi Kegiatan (RKPD 2012 – 2020) * Dilakukan setiap tahun 12
Kerangka Pengembangan Sistem Monev dan Pelaporan (Dasar : Perpres No. 61/2011 dan 71/2011) UNTUK DI-DISKUSIKAN MoF MoI
RAN/RAD-GRK Monitoring data
UNFCCC
RAN-GRK secretariat BUR final
P R O V I N C E S
BAPPENAS
MoFor
MEMR
PU MoA
GHGI data
SIGN Centre
Bienual Update report DRAFT
DNPI
KLH 13
TIMELINE Pelaporan Internasional (BUR & NC) UNTUK DI-DISKUSIKAN
ICA = International Consultations & Analysis
Preparation Stages • GHG inventories • mitigation actions • needs and support received
BUR 1 2014
MRV (Domestic/International)
ICA
ICA
BUR-2/ 3rd NC
2016
BUR = Biennial Update Report NC = National Communication
MRV as a means to measure commitment and performance of emission reduction (domestic, internationally supported and credited NAMAs)
14
Terima kasih..
15
16
