PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAN-RAD GRK

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAN-RAD GRK Endah Murniningtyas Deputi Bidang Sumberdaya Alam danLingkungan Hidup Jakarta, 20 November 2012

1

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

OUTLINE I. PENUGASAN PEMANTAUAN SESUAI PERPRES 61/2011 II. MONITORING RAN GRK III. MONITORING RAN GRK AND BUR

2


I. PENUGASAN PEMANTAUAN SESUAI PERPRES 61/2011

3


AMANAT Perpres No. 61/2011

Pasal 5 1. Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan RAN – GRK sesuai tugas dan fungsi masing-masing 2. Pelaksanaan dan Pemantauan RAN GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Pelaksanaan RAN-GRK di tiap kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangan terkait.

PENTING:

1. PENGUASAN KOORDINASI PENYUSUNAN RAN GRK DARI MENKO KE BAPPENAS. 2. ALAT KOORIDINASI: SK MENPPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TIM KOORDINASI PERUBAHAN IKLIM 3. SEBELUM KE MENKO PEREKONOMIAN, HALHAL SECARA BERKALA DIBICARAKAN DALAM TIM KOORDINASI. 4


Lanjutan ………………..

Pasal 9 : 1. RAN-GRK diulas secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional. 2. Kaji ulang RAN-GRK dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS. 3. Hasil kaji ulang RAN-GRK tersebut dilaporkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan salinan disampaikan pada Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat. 4. Hasil kaji ulang dapat dijadikan dasar penyesuaian RAN-GRK.

”Ulasan” merupakan sinonim dari “Evaluasi” yang tertera dalam Perpres No. 61/2011 5

Lanjutan ………………..


Pasal 10

1.

2.

Menteri/pimpinan lembaga melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada Menko Kesra dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan. Menko Perekonomian melaporkan pelaksanaan RAN-GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

PENTING: PERLU DISEPAKATI BERSAMA APA YANG AKAN DIMONITOR: 1. SATU FORMAT YANG BERISI MONITORING 5 SEKTOR  DASAR RAD GRK 2. PENGUMPULAN DALAM SATU FORM YANG DISEPAKATI 3. PELAPORAN SELARAS SEJAK DARI DAERAH  PUSAT

6


II. RAN GRK DAN PEMANTAUANNYA

7


RAN – RAD GRK

1. RAN GRK: berisi kebijakan nasional dan koridor untuk program dan kegiatan konkrit. 2. RAD GRK: lebih berisi kegiatan konkrit yang secara langsung berkontribusi dalam penurunan emisi GRK. 3. RAN DAN RAD GRK: menghasilkan kegiatan penurunan GRK yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemda. Pemantauan hasil penurunan GRK: dijumlahkan dari kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada penurunan emisi GRK. 8

BEBERAPA CONTOH KEGIATAN RAD GRK


PERTANIAN; 1. Pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas dan kompos 2. Pengembangan dan pemanfaatan varietas padi rendah emisi 3. Penerapan metode system of rice intensification (SRI) 4. Perbaikan jaringan irigasi/tata air di lahan gambut 5. Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar (PLTB)

KEHUTANAN: 1. Pemantapan kawasan hutan dan Pembentukan KPH 2. Revisi RTRW untuk mencegah konversi hutan primer dan sekunder menjadi penggunaan lain 3. Pengembangan Ekonomi Hijau (BANGAU) 4. Pengembangan Hasil Hutan non Kayu dan Jasa Lingkungan 5. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan 6. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, reklamasi hutan di DAS prioritas 7. Pengembangan hutan kota dan hutan mangrove

9

BEBERAPA CONTOH KEGIATAN RAD GRK


ENERGY BASED: 1. Kampanye penghematan energy melalui media cetak dan elektronik untuk peralatan rumah tangga (AC, lemari es, dll) 2. Audit energy untuk kantor pemerintahan 3. Penggantian lampu jalan dengan lampu hemat energy 4. Pembangunan digester biogas dari sampah, kotoran hewan. 5. Pembangunan pembangkit listrik dari tenaga air (hydro dan micro-hydro), solar-cell (tenaga surya), biogas,tenaga angin. 6. Melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG 10

Peraturan terkait dengan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan APBN Peraturan terkait

Isi Ringkas

UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Bappenas bertanggungjawab dalam Pembangunan Nasional  PP no. 39/2006 melaksanakan Monev RPJMN/D dan tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi RKP/D Pelaksanaan Rencana Pembangunan UU no. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kemendagri bertanggungjawab terhadap sistem monev daerah/pemda

Permendagri 54/2010 Tentang Pelaksanaan PP 08/2008

Inpres no. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negara  PP no 8/2006

KemenPAN bertanggungjawab memantau kinerja seluruh instansi pemerintah Kementerian Keuangan bertanggungjawab memantau kinerja anggaran nasional 11


BEBERAPA HALPENTING

KEWAJIBAN INTERNASIONAL: 1. INDONESIA MELAKUKAN MITIGASI ATAS DASAR SUKARELA 2. LAPORAN BERKALA MASIH DAPAT BERDASARKAN PERKIRAAN (MODEL)

FAKTA: 1. INDONESIA BELUM MEMILIKI DATA SEBAGAIMANA KEPERLUAN MRV YANG DIPERSYARATKAN 2. PERLU DIBANGUN DATA  NAMUN SEBELUM DATA DIBANGUN, REALITAS ADALAH BERDASARKAN KEGIATAN YANG BERKONTRIBUSI UNTUK PENURUNAN RAN GRK. 12


BEBERAPA HALPENTING

YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT INI: 1. MEMANTAU KEGIATAN RAD GRK DAN MENYUSUN MEKANISME PELAPORAN BERDASAR KEGIATAN  MENGGUNAKAN PP 39/2006: PEMANTAUAN PEMBANGUNAN NASIONAL. 2. BERDASAR HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN  PENJUMLAHAN SECARA NASIONAL DAPAT DILAKUKAN. 3. KE DEPAN  MEMPERSIAPKAN DATA COLLECTION  DENGAN BPS: A. ATAS DASAR KEGIATAN DAN KEPERLUAN DATA EMISI YANG DILAPORKAN  DAPAT DISUSUN KONSEP SURVEY B. BPS MENGUMPULKAN SECARA PERIODIK  PELAPORAN OLEH KLH DAN DNPI. 13


III. PEMANTAUAN RAN GRK AND BUR

14

Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RAN/RAD - GRK 2010

2020

Sumber Emisi

Base year

2012

2013 Status Emisi

Baseline

Status Emisi Capaian Target

Target Penurunan Rencana Kegiatan

Capaian Target Implementasi Kegiatan (RKPD 2012 – 2020)

Implementasi Kegiatan (RKPD 2012 – 2020) * Dilakukan setiap tahun 15


PERIODE TRANSISI: dual approach

Saat ini akan ada 2 sistem pelaporan: 1. RAN-RAD GRK-dalam negeri: Pemantauan kegiatan penurunan emisi GRK sebagai bagian dari pembangunan  mekanisme PP 39/2006 2. BUR – komunikasi internasional. Merupakan bagian dari national communication  lanjutkan konsistensinya dengan Natcom selama ini. Sampai dengan sinkronnya kedua sistem.

16

SINERGI PEMANTAUAN (Dasar : Perpres No. 61/2011 dan 71/2011) MoF MoI

RAN/RAD-GRK Monitoring data

UNFCCC

RAN-GRK secretariat BUR final

P R O V I N C E S

BAPPENAS

MoFor

MEMR

PU MoA

GHGI data

SIGN Centre

Bienual Update report DRAFT

DNPI

KLH 17


TRANSISI: DUAL APPROACH

DALAM NEGERI: - KEGIATAN PENURUNAN EMISI-KEGIATAN PEMBANGUNAN - MONITORING ADALAH BERBASIS KEGIATAN

-SINKRONISASI ANTARA DATA EMPIRIS DENGAN STANDAR GLOBAL  LOCALIZED MRV - “ESTABLSIHED” KEGIATAN  MENJADI DASAR UNTUK BASIS UNTUK SURVEY

KOMUNIKASI INTERNASIONAL: - PERKIRAAN /MODEL DENGAN VARIABLE YANG STANDAR - VARIABLE STANDAR DI “LOKAL” KAN SESUAI DENGAN KEADAAN NYATA (EMPIRIS) DI LAPANGAN

18

TERIMA KASIH

19


TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN DAN PELAPORAN RAN-RAD GRK Lanjut

TUGAS/KEWENANGAN

LEMBAGA

Planning, implementation of monitoring, and reporting  Level National : Bappenas RAN / RAD-GRK at the national level, sector, and atas nama Menko Ekuin provincial level (Presidential Decree 61, Article 3,4,5)  Bidang: K/L terkait  Daerah: Gubernur Regulasi sektoral/petunjuk operasional sektor (Perpres 61, Pasal 5/3)

K/L terkait

Penyusunan RAD-GRK (Perpres 61, pasal 6/1)

Gubernur

Kompilasi seluruh RAD-GRK (Perpres 61, pasal 6/4)

Gubernur mengirimkan ke Bappenas dan Kemendagri

Fasilitasi penyusunan RAD-GRK (Perpres 61, pasal 7)

Bappenas, Kemendagri, dan KLH

Menyusun Pedoman RAD-GRK 3 bulan setelah terbitnya Perpres 61/2011 (Perpres 61, pasal 8)

Bappenas


Mandat dan tanggungjawab terkait Pemantauan, Pelaporan RAN/RAD GRK TUGAS/KEWENANGAN

LEMBAGA

Periodical review tentang RAN-GRK merujuk pada kebutuhan nasional dan perkembangan internasional (Perpres 61, pasal 9/1-2)

Tiap (sectoral) K/L dikoordinasikan oleh Bappenas

Pelaporan hasil review RAN- GRK. Hasil review akan menjadi dasar penyesuaian RAN-GRK (Perpres 61, pasal 9/3-4)

BAPPENAS kepada MenkoEKUIN

Pelaporan kegiatan RAN-GRK setidaknya sekali setahun atau jika diminta (Perpres 61, pasal 10/1)

Tiap K/L terkait kepada MenkoEKUIN dg tembusan kpd MenkoKESRA, Bappenas & KLH

Laporan terintegrasi tentang pelaksanaan RAN-GRK minimal sekali setahun atau jika diminta (Perpres 61, pasal 10/2)

MenkoEKUIN kepada Presiden

Verifikasi terhadap proses dan hasil inventarisasi GRK, termasuk hasil pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan aksi mitigasi (Perpres 71, pasal 6/1-2)

KLH KEMBALI

LINGKUP PEMANTAUAN DALAM PP 39/2006

Pemantauan (Pasal 4-10)

Pengendalian (Pasal 2-3)

Ruang Lingkup PP 39/2006

Pengawasan (Pasal 11)

Evaluasi (Pasal 15-16)

What : Apa yg dimonitor (Pasal 4) Who : Siapa yang membuat laporan (Pasal 4), Siapa yang menerima laporan (Pasal 5-9) Why:Tujuannya apa (Pasal 10) When: Kapan laporan harus disampaikan (Pasal 5-9) How: Bagaimana caranya. Bagian Penjelasan: Formulir A, B, & C dilengkapi dengan cara pengisian & penghitungan Aplikasi PP 39/2006)

 4 W (What, who, why and When)  Belum ada How (Pasal 13-14)

12) Renja-KL (Pasal &

RKP

KEMBALI Renstra-KL & RPJMN

22

Contoh: Pemantauan Sektor Energi KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Lanjut

Catatan: Perlu dibuat Benchmark?

Contoh: pemnatauan sektor berbasis lahan Lanjuta

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAN-RAD GRK

Recommend Documents