PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Januari 2016

 ii

KATA PENGANTAR

L

ahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, merupakan wujud negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat tidak mampu sebagaimana mandat Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum secara adil (Equality Before The Law). Berdasarkan landasan konstitusi tersebut negara membuka akses keadilan (Access to Justice) bagi rakyat miskin yang tidak mampu mengeluarkan biaya dalam menghadapi perkara pidana, perdata dan administrasi, dengan menyiapkan anggaran bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum diharapkan dapat terlaksana sesuai amanat Undang-undang Nomor 16 tahun 2011. Oleh karena itu langkah pemantauan dan evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan bantuan hukum yang sesuai dengan aturan Standar Pelayanan Publik. Untuk mengetahui level output maupun outcome kualitas pelaksanaan bantuan hukum, diperlukan alat ukur/Instrumen (Tools) Pengawasan dan

 iii

evaluasi terhadap penerima bantuan hukum sebagai penerima manfaat dari pelayanan bantuan hukum di berbagai wilayah Indonesia baik di kota besar maupun daerah terpencil. Sebagaimana diketahui, dalam rangka penyelenggaraan pemberian bantuan hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam melakukan pengawasan di daerah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah membentuk panitia pengawas daerah. Panitia / Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di daerah melaksanakan pemantauan pemberian bantuan hukum yang dilakukan lembaga/organisasi bantuan hukum. Selain itu, Tim Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah selaku pemeriksa/verifikator juga melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan bantuan hukum untuk selanjutnya disampaikan hasilnya kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Berdasarkan hasil pemantauan ke masing-masing organisasi bantuan hukum, seringkali ditemukan masih kurangnya pemahaman organisasi bantuan hukum mengenai standar pemberian bantuan hukum dan juga komponen dokumen bukti pelaporan tentang pemberian bantuan hukum yang telah dilaksanakan (termasuk data dukung lainnya) baik litigasi maupun non litigasi, meskipun hal tersebut sudah disyaratkan dalam perjanjian kerja. Untuk itu, tujuan penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi bantuan hukum ini dimaksudkan sebagai menjadi panduan bagi panitia pengawas daerah dan panitia pengawas pusat dalam melakukan

 iv

pengawasan dan evaluasi bantuan hukum. Selain itu, pedoman pengawasan dan evaluasi bantuan hukum ini dapat dijadikan acuan dalam memberikan penilaian peningkatan akreditasi organisasi bantuan hukum maupun peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum di masa yang akan datang. Sebagai bagian dari proses melakukan pemantapan terhadap alat ukur/instrumen (Tools) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan bantuan Hukum ini, BPHN didukung program Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI) Project-UNDP telah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari pelibatan ahli, Ombudsman, Direktorat Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas, panitia pengawas daerah wilayah DKI Jakarta dan Banten serta Biro Hukum Pemerintah Daerah dalam Focus Group Disccussion yang dilaksanakan di Jakarta, Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Selain itu, pedoman pemantauan dan evaluasi bantuan hukum ini telah diujicobakan kepada para penerima bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan pada wilayah DKI Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Akhirnya, dengan telah tersusunnya buku pedoman pemantauan dan evaluasi ini diharapkan dapat memacu peningkatkan efektifitas kegiatan dan efisiensi sumber daya yang dimiliki agar berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan bantuan hukum. Jakarta, Januari 2016 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum

 v

 vi

DAFTAR ISI

PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL Daftar Gambar Bagaimana Menggunakan Pedoman Ini I

ii v vi vii ix

PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Dasar Hukum 4 1.3. Tujuan 4 1.4. Manfaat 5

II METODOLOGI 7 2.1. Metode Penyusunan Instrumen 7 2.2 Metode pengawasan dan Evaluasi 10 2.2.1 Metode 10 2.2.2. Ruang Lingkup 10 2.2.3. Sasaran dan Responden 10 2.2.4. Waktu dan tempat 11 III PEMANTAUAN DAN EVALUASI 15 3.1. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi 15 3.2. Parameter dan Indikator 17 3.3. Kuesioner untuk Penerima Bantuan Dewasa 22 3.3.1. Struktur Kuesioner 22 3.3.2. Cara Mengisi Kuesioner 25 3.4. Kuesioner untuk Penerima Bantuan Anak 39 IV

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI 43 4.1. Kepanitian 43 4.2. Persiapan 45 4.3. Pelaksanaan 46 4.4. Pengolahan Data 49 4.5. Pelaporan 55

V PENUTUP lampiran

59 60

 vii

Daftar Tabel Tabel 1

Matriks parameter dan Indikator

18

Tabel 2

Tujuan dari pertanyaan nomor 1 hingga 8

26

Tabel 3 Tujuan dari pertanyaan nomor 9 hingga 15

28

Tabel 4 Tujuan dari pertanyaan nomor 16 hingga 27 30 Tabel 5 Tujuan dari pertanyaan nomor 28 hingga 42 32 Tabel 6 Tujuan dari pertanyaan nomor 43 hingga 62 34 Tabel 7 Tujuan dari pertanyaan nomor 56 hingga 60 38 Tabel 8 Tujuan dari pertanyaan nomor 1 hingga 6 pada kuesioner untuk anak

 viii

40

Daftar Gambar Gambar 1

Sebaran OBH menurut hasil pra verifikasi (Sumber: BPHN)

Gambar 2

Halaman Muka Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum

16

Gambar 3

Alat bantu petunjuk pilihan jawaban

17

Gambar 4

Contoh Menuliskan Jawaban atas Pertanyaan nomor 1 hingga 8

27

Gambar 5

Contoh Menuliskan Jawaban atas Pertanyaan nomor 9 hingga 15

29

Gambar 6

Contoh Menuliskan Jawaban atas Pertanyaan nomor 16 hingga 27

31

Gambar 7

Contoh Menuliskan Jawaban atas Pertanyaan nomor 28 hingga 42

34

Gambar 8

Contoh Menuliskan Jawaban atas Pertanyaan nomor 43 hingga 62

37

Gambar 9

Contoh Menuliskan Jawaban atas Pertanyaan nomor 56 hingga 60

39

Gambar 10

Contoh Menuliskan Jawaban atas pertanyaan nomor 1-6 pada kuesioner untuk anak

41

Gambar 11

Contoh Tabel Input Hasil Pengumpulan Data

50

Gambar 12

Contoh memasukan data ke dalam tabel pada pertanyaan tertutup

52

Gambar 13

Contoh memasukan data ke dalam tabel pada pertanyaan terbuka dan tertutup

54

Format Laporan

56

Gambar 14

3

 ix

Daftar Singkatan BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BPHN Badan Pembinaan Hukum Nasional FGD Focus Group Discussion KANWIL Kantor Wilayah LAPAS Lembaga Pemasyarakatan LBH Lembaga Bantuan Hukum OBH Organisasi Bantuan Hukum RUTAN Rumah Tahanan SAJI Strengthening Access to Justice in Indonesia UNDP United Nations Development Programme UU Undang-Undang UU Bankum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

 x

Bagaimana Menggunakan Pedoman Ini

Pedoman pengawasan dan evaluasi bantuan hukum adalah pedoman yang berisi tentang bagaimana menggunakan dan mengoperasionalisasikan instrumen pengawasan dan evaluasi bantuan hukum. Pedoman terdiri dari bagian pendahuluan, metodologi, tahapan pengawasan dan evaluasi, serta tata laksana pengawasan dan evaluasi. Khusus pada bagian kedua hingga ketiga merupakan satu rangkaian proses yang tidak terpisah. Pada bagian pertama, terdapat penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum pelaksanaan, tujuan dan manfaat dibuat dan dilakukannya pengawasan dan evaluasi bantuan hukum. Anda dapat mendalami pengetahuan mengenai pengawasan dan evaluasi bantuan hukum dengan membuka dan membaca dasar-dasar hukum yang ada. Penting untuk mengetahui tujuan sehingga pada setiap pelaksanaan pengawasan dan evaluasi bantuan hukum dapat merujuk dan dikembalikan pada tujuan-tujuan yang ada. Anda dapat mengetahui bagaimana instrumen pengawasan dan evaluasi bantuan hukum dibuat pada bagian kedua. Selain itu pada bagian ini, pengguna mendapatkan informasi mengenai metode pelaksanaan pengawasan dan evaluasi, ruang lingkup, sasaran dan jumlah responden yang akan disurvei, serta waktu dan tempat pelaksanaan. Saat membuka bagian ketiga, anda akan mengenal parameter dan indikator yang digunakan serta tujuan

 xi

dari setiap pertanyaan-pertanyaan. Pada bagian akhir anda akan menemukan operasionalisasi dan bagaimana penggunaan instrumen pengawasan dan evaluasi bantuan hukum. Dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan data hingga pada pelaporan Pedoman ini dirancang untuk dapat digunakan oleh panitia pengawas di tingkat pusat dan panitia pengawas di tingkat daerah. Dalam melakukan pengawasan ini dilakukan secara langsung dengan mewawancarai penerima manfaat bantuan hukum. Selanjutnya pengguna pedoman ini dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum. Akhirnya, Anda dapat menggunakan pedoman ini pada setiap tahapan dan proses pelaksanaan pengawasan dan evaluasi bantuan hukum. Bagian-bagian yang ada dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi bantuan hukum

 xii

-

1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Konstitusi menjamin bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Jaminan tersebut tidak hanya terbatas pada tanggung jawab ekonomi, namun juga jaminan sosial dan pemenuhan hak atas bantuan hukum. Fakir miskin sebagai bagian warga negara Indonesia, secara hukum telah di jaminan hak atas bantuan hukum. Selanjutnya dipertegas setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan status sosial, budaya, ekonomi, maupun agama. Pada tanggal 31 Oktober 2011 terbit Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Semangat dari UU Bantuan Hukum semata-mata memastikan peran negara untuk menjami hak konstitusi setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan UU Bantuan Hukum, terdapat 3 (tiga) pihak pemangku kepentingan, yaitu 1) penyelenggara bantuan hukum dalam hal ini menteri. 2) penerima bantuan hukum dalam hal ini adalah orang atau kelompok orang miskin. 3) adalah pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Ketiga pihak

 1

ini memiliki fungsi dan tugas berbeda-beda. Fokus kepada pemberi bantuan hukum, mereka berkewajiban untuk melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum; melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut; menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode tahun 2016 - 2018 menyatakan 405 Organisasi Bantuan Hukum lolos verifikasi, hal ini terdiri dari 13 OBH terakreditasi A, 61 OBH terakreditasi B dan 331 OBH terakreditasi C. Namun demikian, keberadaaan OBH belum tersebar secara proporsional di wilayah indonesia.

 2

Gambar 1. Sebaran OBH menurut hasil pra verifikasi (Sumber: BPHN) 43

42

44

Total Total

37

19

19

17

14 6

9

12

10 6

8

6 2

4

3 1 2

9 5

11

11

8 4 4

7

4

2

8 9

6 5

8

Sumatera Utara Sumatera Selatan Sumatera Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Riau Papua Barat Papua Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Maluku Lampung Kepulauan Riau Kep. Bangka Belitutn Kalimantan Utara Kaltim Kalteng Kalsel Kalbar Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Jambi Gorontalo DKI Jakarta DI. Yogyakarta Bengkulu Banten Bali Aceh

Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan bantuan hukum perlu dukungan banyak pihak. Upaya dukungan melalui pengawasan dan evaluasi agar selalu terdapat perbaikan pada pelaksanaan bantuan hukum. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi didasarkan pada pemberlakuan Pasal 32, 35 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Melalui dasar ini, dilakukan pengsertifikatan. Sertifikat yang telah diberikan kepada organisasi bantuan hukum berlaku selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya sertifikat tersebut dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan ini dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan verifikasi dan akreditasi kembali. Untuk melengkapi dan mendukung pelaksanaan perbaikan kualitas dan peningkaan layanan pemberian bantuan hukum, telah disiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi bantuan hukum. Instrumen ini sangat mendukung pedoman-pedoman yang sudah ada dalam pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi bantuan hukum. Dengan adanya pedoman yang berisi

 3

penggunaan instrumen pengawasan dan evaluasi bantuan hukum ini diharapkan dapat melengkapi apa yang telah ada sebelumnya.

1.2. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.03.03.161 tentang Mekanisme Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SID Bankum).

1.3. Tujuan Tujuan dibuatnya pedoman pemantauan dan evaluasi bantuan hukum ini adalah: Memberikan panduan bagi panitia pengawas daerah dan panitia pengawas pusat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi bantuan hukum;

 4

Memberikan pemahaman kepada panitia pengawas daerah dan panitia pengawas pusat mengenai penggunaan instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum; Memberikan pemahaman kepada panitia pengawas daerah dan panitia pengawas pusat mengenai tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bantuan hukum.

1.4. Manfaat Manfaat yang diharapkan dengan dibuatnya pedoman pemantauan dan evaluasi bantuan hukum ini adalah: Panitia pengawas daerah dan panitia pengawas pusat memiliki panduan pemantauan dan evaluasi bantuan hukum; Panitia pengawas daerah dan panitia pengawas pusat memiliki pemahaman mengenai penggunaan instrumen melakukan pemantauan dan evaluasi bantuan hukum; Panitia pengawas daerah dan panitia pengawas pusat memiliki pemahaman mengenai tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bantuan hukum.

 5

Penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif : Diskusi publik; Focus group discussion (FGD); Uji coba instrumen monitoring dan Evaluasi bantuan hukum kepada penerima manfaat bantuan hukum

 6

-

2

METODOLOGI

2.1. Metode Penyusunan Instrumen Penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam (in-depth analysis) terhadap suatu permasalahan. Penyusunan instrumen dilakukan dengan diskusi-diskusi mendalam yang melibatkan pemangku kepentingan serta dilanjutkan dengan penyusunan instrumen dan mengujinya di lapangan. Secara bertahap proses yang dilakukan adalah, dengan menjaring masukan dari pemangku kepentingan misalnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Organisasi Bantuan Hukum, akademisi, Ombudsman dan penerima manfaat bantuan hukum. Uji coba instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum dilakukan juga kepada penerima manfaat bantuan hukum. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah: a. Diskusi pengembangan tools pemantauan dan evaluasi bantuan hukum yang diadakan pada tanggal 29 Juni 2015. Kegiatan melibatkan narasumber yang berasal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Kejaksaan, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Peserta diskusi terdiri dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Perencanaan dan Pembangunan

 7

Nasional (Bappenas), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta dan Banten, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan SAJI-UNDP; b. FGD parameter dan indikator pemantauan dan evaluasi bantuan hukum yang diadakan pada tanggal 18-19 Agustus 2015 di Bogor. Kegiatan ini melibatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Panitia Pengawas Daerah pada Kantor Wilayah DKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jakarta dan Banten, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan SAJI-UNDP; c. FGD penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum yang diadakan pada tanggal 2 September 2015 di Banda Aceh. Kegiatan ini melibatkan Narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan DKI Jakarta, Ombudsman Banda Aceh, Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh dan SAJIUNDP; d. FGD penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum yang diadakan pada tanggal 7 Oktober 2015 di Palu. Kegiatan melibatkan narasumber yang berasal dari Badan Pembinaan Hukum Indonesia (BPHN), Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pengawas Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah dan Banten, Akademisi Universitas Tadulako, dan perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah;

 8

e. FGD penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum yang diadakan pada tanggal 5 November 2015 di Kalimantan Tengah. Kegiatan melibatkan narasumber yang berasal dari Badan Pembinaan Hukum Indonesia (BPHN), Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Panitia Pengawas Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimanyan Tengah, DKI Jakarta dan Banten, akademisi IAIN Kalimantan Tengah, dan Perwakilan Ombudsman Kalimantan Tengah; f. Uji coba instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum dilakukan pada tanggal 3 September 2015. Instrumen diuji terhadap 3 (tiga) orang penerima manfaat bantuan hukum di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar; g. Uji coba instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2015. Instrumen diuji terhadap 2 (dua) orang penerima manfaat bantuan hukum di Lapas Palu dan 2 (dua) orang penerima manfaat bantuan hukum di Lapas Kabupaten Parigi Moutong; h. Uji coba instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum dilakukan pada tanggal 6 November 2015. Instrumen diuji terhadap 2 (dua) orang penerima manfaat bantuan hukum di Lapas Palangkaraya dan 1 (satu) orang penerima manfaat bantuan hukum di Rumah Tahanan Palangkaraya; i. Uji coba instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum dilakukan pada tanggal 18 November 2015. Instrumen diuji terhadap 5 (lima) orang penerima manfaat bantuan hukum di Rumah tahanan kelas II B Serang;

 9

j. Uji coba instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum dilakukan pada tanggal 25 November 2015. Instrumen diuji terhadap 15 (lima belas) orang penerima manfaat bantuan hukum di Rumah Tahanan Salemba dan lembaga pemasyarakatan Cipinang.

2.2 Metode pengawasan dan Evaluasi 2.2.1 Metode

Metode pemantauan dan evaluasi menggunakan instrumen kuesioner ini bersifat kuantitatif. Metode ini menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap peristiwa pemberian bantuan hukum. Untuk dapat melakukan pengukuran maka kuesioner didasarkan pada parameter dan indikator. Pada akhirnya diharapkan hasil dari pengukuran mampu menghasilkan generalisasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum oleh OBH pada satu wilayah. Pengukuran dilakukan dengan mewawancara responden yang hasilnya dituliskan pada kuesioner. Hasil kuesioner berupa data yang selanjutnya diolah untuk mendapatkan pengukuran dari masing-masing responden. Akumulasi dari keseluruhan data olahan akan menghasilkan data statistik. 2.2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan dan evaluasi terhadap standar bantuan hukum yang meliputi: a. Standar bantuan hukum litigasi; b. Standar bantuan hukum nonlitigasi; c. Standar pelaksana bantuan hukum; d. Standar pemberian bantuan hukum.

 10

2.2.3. Sasaran dan Responden

Sasaran pengawasan dan evaluasi bantuan hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Untuk mencapai ini, maka dilakukan pengumpulan data dan informasi dari penerima manfaat yang telah menggunakan jasa OBH. Jumlah responden harus diperhitungkan sehingga hasil dari data olahan mampu menggambarkan suatu keadaan pemberian pelayanan bantuan hukum di 1 (satu) wilayah. Untuk mendapatkan jumlah responden pada 1 (satu) wilayah digunakan rumus slovin. n=

N 1 + Ne2

Keterangan : n : jumlah sampel (responden) N : jumlah populasi e : batas toleransi kesalahan (error tolerance) Contoh Pada sebuah wilayah provinsi “X” memiliki penerima manfaat bantuan hukum sebanyak 1000 orang. Telah disepakati bersama bahwa batas toleransi kesalahan 5%. Sehingga jumlah responden sebanyak: n=

1000 1 + (1000 x 0,052) n = 1000 3,5

n = 285,71 >> 286 orang Sehingga jumlah responden yang harus di wawancara adalah sejumlah 286 orang penerima manfaat bantuan hukum pada 1 (satu) wilayah provinsi “X”

 11

2.2.4. Waktu dan tempat

Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bankum dapat dilakukan sepanjang waktu, namun untuk menjadikan pemantauan dan evaluasi bankum terfokus, efisien, dan efektif maka waktu pelaksanaan dilakukan pada awal tahun. Hal ini dilakukan agar evaluasi dapat menggambarkan kondisi pelayanan pemberian bantuan hukum pada tahun sebelumnya. Semisal, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan pada bulan Januari-Februari tahun 2016, maka yang diteliti adalah pelayanan pemberian bantuan hukum yang terlaksana sepanjang tahun 2015. Pemilihan waktu Januari atau Februari dilakukan karena dapat memotret situasi pelaksanaan bantuan hukum pada tahun sebelumnya. Waktu yang dekat dengan tahun sebelumnya menjadikan responden masih ingat dengan pengalaman saat menerima pelayanan bantuan hukum. Tempat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan di berbagai tempat. Pewawancara dapat melakukan wawancara terhadap responden kasus-kasus pidana di salah satu ruang lembaga pemasyarakatan, salah satu ruang rumah tahanan, salah satu ruang di kantor kepolisian, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terhadap perkara-perkara dimana responden tidak mengalami penahanan, pewawancara dapat melakukannya dengan mendatangani rumah penerima manfaat bantuan hukum (responden), mengumpulkan beberapa responden pada satu tempat yang telah disepakati, dan sebagainya. Panitia dapat menentukan tempat dilakukannya wawancara, namun dengan catatan tidak memberatkan responden.

 12

-

3

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

3.1. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Instrumen pemantauan dan evaluasi bantuan hukum berupa kuesioner dan alat bantu wawancara. Kuesioner berupa lembaran kertas yang berisi pertanyaanpertanyaan yang harus ditanyakan sedangkan alat bantu wawancara terdiri dari pulpen, serta alat bantu petunjuk jawaban. Kuesioner terdiri atas beberapa bagian, yakni: 1. Pertanyaan tentang identitas responden, berjumlah 10 pertanyaan yakni pertanyaan nomor 1 hingga 10; 2. Pertanyaan tentang kasus hukum responden, berjumlah 5 pertanyaan yakni pertanyaan nomor 11 hingga 15; 3. Pertanyaan tentang pengetahuan terkait bantuan hukum, berjumlah 12 pertanyaan yakni pertanyaan nomor 16 hingga 27; 4. Pertanyaan tentang layanan bantuan hukum, berjumlah 34 pertanyaan yakni pertanyaan nomor 28 hingga 61;

 13

Gambar 2. Halaman Muka Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum

KUESIONER

Monitoring dan evaluasi program bantuan hukum

Identitas Pendidikan 1. Nama 2. Jenis Kelamin • Perempuan • Laki-laki 3. Usia ......... Tahun 4. Status Perkawinan 1. Belum menikah 3. Tidak menikah 5. Janda/Duda kematian 2. Menikah 4. Janda/Duda cerai 77. Tidak tahu 88. Tidak jawab 5. Pendidikan formal terakhir yang Bapak/Ibu/Saudara tamatkan : 1. Tidak sekolah 2. Tidak tamat SD 3. Tamat SD umum 4. Tamat Madrasah Ibtidaiyah 5. Tamat SD keagamaan lain 77. Tidak tahu 6. Tamat SMP umum 7. Tamat Madrasah Tsanawiyah 8. Tamat SMP keagamaan lain

9. Tamat SMA/SMK Umum 10. Tamat Madrasah Aliyah 88. Tidak jawab 11. Tamat SMA keagamaan lain 12. Tamat sarjana (S1) 13. Tamat sarjana (S2) 14. Tamat sarjana (S3) 15. Tidak menjawab

Alat bantu petunjuk jawaban berupa kertas yang berisikan tulisan pilihan jawaban dari beberapa pertanyaan. Alat bantu ini difungsikan untuk membantu responden mengingat pilihan-pilihan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dengan pilihan jawabanjawaban yang selalu sama. Jika pilihan jawaban ya atau tidak, maka pewawancara menaruh alat bantu dengan tulisan ya dan tidak dihadapan responden. Jika jawaban berupa puas atau tidak puas maka pewawancara menaruh alat bantu dengan tulisan puas atau tidak puas dihadapan responden. Pewawancara kemudian menanyankan pertanyaan yang ada pada kuesioner, kemudian responden dibantu dengan menunjukan alat bantu tersebut.

 14

Gambar 3. Alat bantu petunjuk pilihan jawaban

YA PUAS

TIDAK TIDAK PUAS

3.2. Parameter dan Indikator Parameter dan indikator terhadap pengawasan dan evaluasi didasarkan pada tujuan dilakukannya pemberian bantuan hukum. Parameter merupakan turunan dari tujuan dilakukannya pemberian bantuan hukum dan indikator merupakan unsur-unsur pemenuhan terhadap parameter. Pengukuran akan merujuk pada indikator dan akumulasi dari indikator yang ada, akan menjadi parameter. Untuk mengoperasionalkan agar tujuan tercapai maka dibuat parameter dan indikator sebagaimana dimaksud Pasal 2 hingga Pasal 41 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Selain itu, parameter dan indikator didasarkan pada standar bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, standar dan variable pelayanan publik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, beberapa indikator akses keadilan dalam indeks negara hukum 2013, serta pendapat ahli. Berdasarkan dasardasar inilah kemudian tersusun paramter dan indikator pemantauan dan evaluasi bantuan hukum sebagaimana terlihat pada tabel 1.

 15

Tabel 1. Matriks parameter dan Indikator TUJUAN

PARAMETER 1. Tersedianya aturan

1

Menjamin akses keadilan bagi orang atau kelompok orang miskin dan memberikan kesamaan dihadapan hukum

2. Aksesibilitas

3. Proses

4. Pemulihan hak penerima manfaat

1. Tangibles (bukti fisik) fisik)

2. Reliability (kepercayaan) 2

Memberikan jaminan kepada orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan perlindungan hukum 3. Responsiveness (daya tanggap)

4. Assurence (jaminan)

5. Emphaty (empati)

 16

INDIKATOR 1.1.

Keberadaan aturan teknis pemberian akses bantuan hukum

1.2

Aturan etika pekerja bantuan hukum di internal OBH

2.1

Akses partisipasi

2.2

Akses Informasi proses hukum

2.3

Akses bagi kelompok rentan

3.1

Verifikasi calon penerima manfaat bantuan hukum

3.2

Konsultasi

3.3

Manajemen penanganan kasus

4.1

Prosedur penanganan lain di luar proses hukum (Rujukan medis dan psikologis)

4.2

Mediasi

4.3

Perlindungan Saksi

4.4

Rehabilitasi (mis: nama baik)

1.1

Ketersediaan sarana dan prasarana

1.2

Jumlah pekerja bantuan hukum (advokat)

1.3

Jumlah pegawai

2.1

Pengawasan Internal

2.2

Jangka waktu penyelesaian

2.3

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

2.4

Evaluasi kinerja pelaksana

2.5

Ketepatan waktu

2.6

Tanggungjawab pelaksana

3.1

Prioritas pelayanan kelompok rentan (khusus bagi penerima bantuan hukum yang rentan)

3.2

Sikap pelayanan

3.3.

Kecepatan pelayanan (respon)

4.1

Jaminan memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

4.2

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

4.3

Kompetensi pelaksana bantuan hukum

4.4

Tingkat kepercayaan terhadap pelaksana bantuan hukum

5.1

Komunikasi yang baik

5.2

Memahami kebutuhan penerima bantuan hukum

3

Mengetahui Kondisi Tingkat Penaatan terhadap mekanisme dan prosedur pemberian bantuan hukum

1. Pemenuhan Syarat Formil

2. Pemenuhan Syarat Materiil

1.1

Verifiikasi

1.2

Kesesuaian personil pengurus dan advokat

1.3

Kesesuaian alamat

1.4

Kesesuaian tingkat akreditasi

1.5

Lisensi advokat Pidana

2.1

Surat Kuasa

2.2

Surat kuasa khusus pra peradilan

2.3

Putusan pra peradilan

2.4

Gelar perkara

2.5

Pendampingan perkara (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan)

2.6

Pembuatan eksepsi

2.7

Pembuatan pledoi

2.8

Pembuatan duplik

2.9

Menghadirkan alat bukti

2.10

Pembuatan memori banding

2.11

Pembuatan memori kasasi

2.11

Peninjauan kembali

2.13

Pendampingan upaya hukum Perdata

2.14

Surat kuasa

2.15

Surat gugatan/Jawaban gugatan

2.16

Pendampingan mediasi

2.17

Pembuatan replik/duplik

2.18

Menghadirkan alat bukti

2.19

Kesimpulan

2.20

Memori banding

2.21

Memori kasasi

2.22

Peninjauan kembali

2.23

Pendampingan upaya hukum PTUN

2.24

Surat kuasa

2.25

Surat gugatan/jawaban gugatan

 17

2.26

Pendampingan proses hukum

2.27

Menghadirkan alat bukti

2.28

Pembuatan replik

2.29

Pembuatan kesimpulan

2.30

Pembuatan memori banding

2.31

Pembuatan memori kasasi

2.32

Peninjauan kembali

2.33

Pendampingan upaya hukum Negosiasi

2.34

Pendampingan negosiasi

2.35

Berita acara negosiasi

2.36

Laporan pelaksanaan negosiasi Mediasi

2.37

Pendampingan Mediasi

2.38

Ketersediaan berita acara negosiasi

2.39

Laporan pelaksanaan kegiatan mediasi Penyuluhan hukum

2.40

Surat permohonan

2.41

Dokumentasi kegiatan

2.42

Jumlah peserta

2.43

Waktu pelaksanaan

2.44

Lokasi pelaksanaan

2.45

Laporan penyuluhan hukum

2.46

Materi Pelaksanaan

2.47

Jumlah peserta orang miskin Konsultasi hukum

2.48

Kuantitas pelaksanaan konsultasi

2.49

Laporan hasil konsultasi

2.50

Materi konsultasi Investigasi kasus

2.51

Jumlah investigasi

2.52

Tindak lanjut investigasi

2.53

Laporan hasil investigasi Penelitian hukum

 18

2.54

Ketersediaan proposal

2.55

Kesesuaian panitia penelitian hukum

2.56

Materi penelitian hukum

2.57

Metode penelitian hukum Pemberdayaan masyarakat

2.58

Jumlah kegiatan

2.59

Jumlah peserta kegiatan

2.60

Materi kegiatan

2.61

Jangka waktu kegiatan

2.62

Laporan pelaksanaan kegiatan Pendampingan luar pengadilan

2.63

Bentuk advokasi

2.64

Jenis pendampingan

2.65

Tindak lanjut pendampingan

2.66

Berita acara pendampingan

2.67

Laporan hasil pendampingan

2.68

Jumlah pendampingan Drafting dokumen

2.69

Jumlah dokumen

2.70

Jenis dokumen

2.71

Jangka waktu pembuatan dokumen

2.72

Laporan pelaksanaan penyusunan dokumen Pendokumentasiaan hukum

3. Reimburshment

2.73

Jenis dokumentasi hukum

2.74

Jumlah dokumentasi hukum

2.75

Materi dokumentasi hukum

3.1

Penggunaan aplikasi

3.2

Jangka waktu pencairan

3.3

Jumlah pengajuan

 19

3.3. Kuesioner untuk Penerima Bantuan Dewasa 3.3.1. Struktur Kuesioner

Untuk memudahkan pewawancara dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner maka penting untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kuesioner dibangun dari parameter dan indikator yang telah tersusun sebelumnya. Dengan begitu, pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner pemantauan dan evaluasi bantuan hukum merupakan alat untuk mendapatkan jawaban mengenai standarstandar dalam pemberian pelayanan bantuan hukum. Kuesioner terdiri dari 4 (empat) bagian, yakni: 1. Bagian pertama adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai indentitas responden. Bagian ini bertujuan untuk mengetahui identitas penerima manfaat, yakni: a. Nama; b. Jenis kelamin; c. Usia; d. Status perkawinan; e. Pendidikan terakhir; f. Pekerjaan; g. Rata-rata pengeluaran bulannya;

total

keluarga

tiap

h. Rata-rata penghasilan bulannya.

total

keluarga

tiap

2. Bagian kedua adalah pertanyaan-pertanyaan tentang kasus hukum yang dialami oleh responden. Bagian ini bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup kasus hukum yang diberikan oleh OBH kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan yang ada berupa:

 20

a. Jenis kasus; b. Lawan sengketa responden; c. Pihak yang menyarankan/mengajak responden untuk mendapatkan bantuan hukum; d. Bagaimana mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); e. Sumber informasi mengenai keberadaan OBH; f. Biaya bantuan hukum. 3. Bagian ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan responden terhadap bantuan hukum. Pada bagian ini terdapat 2 (dua) sub bagian, sub bagian pertama bertujuan untuk menggali pengetahuan respoden tentang: a. Cara mendapatkan bantuan hukum; b. Etika pekerja bantuan hukum; c. Cara mengetahui perkembangan kasus; d. Pengawasan internal OBH; e. Tahapan bantuan hukum; f. Jenis layanan. Sub bagian kedua bertujuan pengalaman responden tentang:

untuk

menggali

a. Prosedur; b. Penjelasan prosedur; c. Pelayanan oleh siapa; d. Kejelasan waktu; e. Perlakuan OBH; f. Penjelasan mengenai visi, misi, maklumat atau pakta integritas. 4. Bagian keempat adalah mengenai layanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH kepada responden. Terdapat 5 sub bagian, yakni:

 21

Sub bagian pertama bertujuan untuk menggali pengalaman responden terhadap: a. Fasilitas kantor OBH seperti ruang tunggu, toilet, tempat parkir; b. Sarana informasi pada kantor OBH; c. Mekanisme komplen; d. Jaminan tindak lanjut; e. Program pelayanan khusus. Sub bagian kedua yakni pertanyaan yang bertujuan menggali pengalaman responden terhadap: a. Perilaku pemberi bantuan hukum; b. Sikap pemberi bantuan hukum; c. Standar pelayanan OBH; d. Prosedur; e. Pemberian informasi; f. Penunjukan identitas pekerja bantuan hukum. Sub bagian ketiga bertujuan menggali pengalaman responden terhadap: a. Surat kuasa; b. Penjelasan kasus hukum; c. Pendampingan pada tiap proses; d. Informasi perkembangan proses; e. Informasi status advokat; f. Upaya perlindungan; g. Konsultasi. Sub bagian keempat bertujuan menggali persepsi responden terhadap proses litigasi dan non litigasi, yakni: Pertanyaan terhadap responden yang mendapatkan pelayanan bantuan hukum litigasi yakni: a. Surat kuasa; b. Penjelasan kasus;

 22

c. Pendampingan pada tiap proses; d. Informasi perkembangan proses; e. Informasi status advokat; f. Upaya perlindungan; g. Konsultasi. Pertanyaan terhadap responden yang mendapatkan pelayanan bantuan hukum non litigasi yakni: a. Penyuluhan hukum; b. Konsultasi hukum; c. Investigasi perkara; d. Penelitian hukum; e. Pelayanan mediasi; f. Pemberdayaan masyarakat; g. Pendampingan di luar pengadilan, dan h. Drafting/penyusunan dokumen hukum. Pada bagian kelima, yakni pertanyaan yang bertujuan menggali pengetahuan dan/atau persepsi responden terhadap: a. Persepsi pelayanan keseluruhan;

bantuan

hukum

secara

b. Pengalaman buruk; c. Pengalaman dianjurkan untuk berdamai; d. Pengalaman ditawarin untuk melakukan suap. 3.3.2. Cara Mengisi Kuesioner

Cara menjawab pertanyaan pada kuesioner memiliki 3 (tiga) bentuk. Pertama adalah pertanyaan terbuka yang dijawab dengan cara menuliskan kode jawaban dengan huruf dan ditempatkan pada tempat yang disediakan. Kedua adalah pertanyaan tertutup yang dijawab dengan cara menuliskan jawaban dengan huruf dan/atau angka pada tempat yang disediakan. Ketiga adalah pertanyaan

 23

yang terdapat jawaban tertutup dan diikuti dengan jawaban terbuka, seperti pada pertanyaan nomor 10, 11, 12, 13. Cara menjawab pertanyaan ini adalah dengan menuliskan kode jawaban lain-lain pada kotak yang disediakan kemudian dilanjutkan menuliskan huruf dan/ atau angka pada bagian selanjutnya dari jawaban. Untuk mengetahui lebih jelas tujuan pertanyaan dan cara menjawab pertanyaan, silahkan perhatikan tabel dan gambar dibawah ini: Pertanyaan nomor 1 hingga 8 Tabel 2. Tujuan dari pertanyaan nomor 1 hingga 8 TUJUAN PERTANYAAN

1

Mendapatkan informasi nama lengkap dari responden. Pewawancara menanyakan nama lengkap kepada responden, jawaban dari responden dituliskan dengan lengkap pada tempat yang telah disediakan. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban yakni dengan menuliskan huruf pada kotak yang tersedia, misalkan Agus Raharjo.

2

Mendapatkan informasi tentang jenis kelamin respoden. Jawaban dari responden dituliskan dengan angka pilihan jawaban pada kotak yang tersedia. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 untuk jawaban jenis kelamin laki-laki pada kotak yang tersedia.

3

Mendapatkan informasi tentang usia dari responde. Jawaban dari responden dituliskan dengan huruf pada tempat yang disediakan. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka pada kotak yang tersedia, misalkan 37 untuk usia responden 37 tahun.

4

mendapatkan informasi tentang status perkawinan terakhir dari responden. Terdapat 7 (tujuh) pilihan jawaban, responden hanya diperkenankan memberikan 1 (satu) jawaban. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 4 pada kotak yang tersedia untuk jawaban duda cerai.

5

Mendapatkan informasi tentang pendidikan formal terakhir dari responden. Terdapat 15 Pilihan jawaban, responden hanya diperkenankan memberikan 1 (satu) jawaban. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuslikan angka 9 untuk jawaban tamat SMA/SMK Umum pada kotak yang tersedia.

6

Mendapatkan informasi mengenai pekerjaan utama dari responden. Jika responden menjawab lebih dari 2 pilihan jawaban, maka pewawancara menggali 1 (satu) jawaban utama. Untuk pilihan jawaban terdapat 2 tipe yakni 15 pilihan jawaban tertutup dan 1 pilihan jawaban terbuka. Jika jawaban responden tidak terdapat pada 15 pilihan yang ada, maka pewawancara dapat menuliskan 14 pada kotak yang tersedia yang kemudian diikuti menuliskan jawaban responden pada tempat yang tersedia. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 13 untuk jawaban pekerja pedagang, pada kotak yang tersedia.

7

Mendapatkan informasi tentang pengeluaran total keluarga dari responden. Maksud dari pengeluaran total adalah pengeluaran keselurahan dari 1 (satu) keluarga responden. Jika responden memiliki istri dan 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 7 (tujuh) tahun maka pengeluaran total adalah pengeluaran dari responden ditambah istri ditambah anak pada tiap bulannya. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan cara menuliskan angka pada kotak yang tersedia yakni pengeluaran responde ditambah istri ditambah anak dengan total pengeluaran pada tiap bulannya adalah Rp. 1.750.000,-

 24

8

Mendapatkan informasu tentang penghasilan/pendapatan total keluarga pada tiap bulannya. Jika keluarga responden terdiri dari responden ditambah istri ditambah 1 (satu) anak dan ternyata responden dan istri masing-masing bekerja serta mememiliki penghasilan, maka totak penghasilan keduanya pada tiap bulan adalah jawaban dari nomor 10. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan cara menulis angka pada kotak yang tersedia. Total penghasilan antara responden dan istri pada tiap bulannya Rp. 1.800.000,- sehingga pewawancara menuliskan angka 1.800.000,- pada kotak yang tersedia.

Gambar 4. Contoh Pengisian Jawaban atas Pertanyaan nomor 1 hingga 8

Identitas Responden 1. Nama

:

2. Jenis kelamin

:

3. Usia

:

1. Perempuan

2. Laki-laki .........Tahun

4. Status perkawinan : 1. Belum menikah 2. Menikah

3. Tidak menikah 4. Janda/Duda cerai

5. Janda/Duda Kematian 77. Tidak tahu 88. Tidak jawab

5. Pendidikan formal terakhir yang Bapak/Ibu/Saudara tamatkan:

1. Tidak sekolah 2. Tidak tamat SD 3. Tamat SD umum 4. Tamat Madrasah Ibtidaiyah 5. Taman SD keagamaan lain 77. Tidak tahu

7. Tamat SMP Umum 13. Tmt SMA Keagamaan lain 8. Tamat Madrasah Tsanawiyah 14. Tamat Diploma 9. Tamat SMP Keagamaan lain 15. Tamat Sarjana (S1) 10. Tamat SMK/SMA Umum 16. Tamat Pascasarjana (S2) 11. Tamat Madrasah Aliyah 17. Tamat Pascasarjana (S) 88. Tidak jawab

6. Pekerjaan utama Bapak/Ibu/Saudara

1. Pelajar/Mahasiswa 2. Ibu Rumah Tangga 3. Tidak Bekerja 4. Pensiunan 5. Pegawai Negeri Sipil

6. Pegawai BUMN 7. Pegawai Swasta Nasional 8. Pegawai Swasta Asing 9. Pegawai Yayasan, LSM 10. Petani, Nelayan, pemilik

11. Pekerja lepas, penggarap 12. Wirausaha (Non pedagang) 13. Pedagang 14. Lainya 88. Tidak Jawab

7. Berapa rata-rata pengeluaran total keluarga (inti) Bapak/Ibu/Saudara setiap bulan? (Bukan pengeluaran individu) Rp. ................................... 8. Berapa rata-rata penghasilan total keluarga (inti) Bapak/Ibu/Saudara setiap bulan? (Bukan pengeluaran individu) Rp. ...................................

 25

Pertanyaan nomor 9 hingga 15 Tabel 3. Tujuan dari pertanyaan nomor 9 hingga 15 TUJUAN PERTANYAAN

9

Mendapatkan informasi mengenai kasus yang dialami responden dan yang telah diberikan bantuan hukum oleh OBH. Terdapat 17 pilihan jawaban yang terdiri dari 16 pilihan jawaban tertutup dan 1 pilihan jawaban terbuka. Untuk pilihan jawaban tertutup, pewawancara hanya menuliskan angka jawaban pada kotak yang tersedia, sedangkan untuk pilihan jawaban terbuka, maka pewawancara memberikan tanda lingkaran pada angka 15 dan diikuti menuliskan dengan huruf pada tempat yang telah tersedia. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 11 pada kotak yang tersedia untuk pilihan jawaban pembunuhan berencana.

10

Mendapatkan informasi tentang siapa yang menjadi lawan dari kasus yang sedang dihadapi oleh responden. Pilihan jawaban terdiri dari 13 pilihan jawaban dan terbagi menjadi 12 pilihan jawaban tertutup dan 1 pilihan jawaban terbuka. Untuk pilihan jawaban tertutup, pewawancara hanya menuliskan kode angka jawaban yang disampaikan responden pada kotak yang disediakan. Sedangkan untuk 1 pilihan jawaban terbuka adalah pilihan jawaban terhadap jawaban responden yang tidak ada pada 12 pilihan jawaban lainnya. Pewawancara menuliskan angka 11 pada kotak dan diikuti menuliskan dengan hurup pada tempat yang telah disediakan. Contoh menuliskan jawaban: menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 5 pada kotak yang tersedia untuk pilihan jawaban tetangga.

11

Mendapatkan informasi tentang siapa yang menyarankan responden untuk mendapatkan bantuan hukum dalam penyelesaian kasus yang sedang dihadapi oleh responden. Pilihan jawaban terdiri dari 12 pilihan jawaban dan terbagi menjadi 11 pilihan jawaban tertutup dan 1 (satu) pilihan jawaban terbuka. Untuk pilihan jawaban tertutup, pewawancara hanya menuliskan kode angka jawaban yang disampaikan responden pada kotak yang disediakan. Sedangkan untuk 1 pilihan jawaban terbuka adalah pilihan jawaban terhadap jawaban responden yang tidak ada pada 11 pilihan jawaban lainnya. Pewawancara menuliskan angka 10 pada kotak dan diikuti menuliskan dengan hurup pada tempat yang telah disediakan. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 3 pada kotak yang disediakan untuk pilihan jawaban kepolisian.

12

Mendapatkan informasu tentang jenis layanan bantuan hukum yang diterima oleh respoden. Pilihan jawaban terdiri dari 12 pilihan jawab. Keseluruhan jawaban adalah bentuk jawaban tertutup. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kota yang disediakan untuk pilihan jawaban jenis layanan bantuan hukum yang diterima berupa bantuan hukum litigasi

13

Mendapatkan informasi tentang bagaimana responden mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pilihan jawaban terdiri dari 12 pilihan jawaban dengan terbagi menjadi 11 pilihan jawaban tertutup dan 1 pilihan jawaban terbuka. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 5 pada kotak yang disedikan untuk pilihan jawaban OBH

14

Mendapatkan informasi tentang dari mana responden mengetahui informasi tentang bantuan hukum. Pilihan jawaban terdiri dari 12 pilihan jawaban dengan terbagi menjadi 11 pilihan jawaban tertutup dan 1 pilihan jawaban terbuka. Untuk pilihan jawaban tertutup, pewawancara hanya menuliskan kode angka jawaban yang disampaikan responden pada kotak yang disediakan. Sedangkan untuk 1 pilihan jawaban terbuka adalah pilihan jawaban terhadap jawaban responden yang tidak ada pada 12 pilhan jawaban lainnya. Pewawancara menuliskan angka 10 pada kotak dan diikuti menuliskan dengan hurup pada tempat yang telah disediakan. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 5 pada kotak yang disedikan untuk pilihan jawaban kepolisian

15

Mendapatkan informasi tentang apakah responden dimintakan biaya saat responden menjadi pihak penerima manfaat bantuan hukum dari OBH. Pilihan jawaban terdiri dari 7 (tujuh) pilihan jawaban tertutup Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 88 pada kotak yang disediakan untuk pilihan jawaban tidak menjawab.

 26

Gambar 5. Contoh Pengisian Jawaban atas Pertanyaan nomor 9 hingga 15

Kasus Hukum Responden 9. Apa jenis kasus hukum yang dialami Bapak/ibu/Saudara saat menerima 11 bantuan hukum ? 1. Tindak Pidana Ringan 6. Perbuatan tidak menyenangkan 11. Perbuatan berencana 2. Penipuan 7. Pencurian 12. Terorisme 3. Penggelapan 8. Perampokan 13. Perdata 4. Kekerasan 9. Korupsi 14. Pencemaran nama baik 5. KDRT 10. Pembunuhan 15. Lainya, sebutkan........... 77. Tidak Tahu 88. Tidak jawab 10. Siapa pihak yang Bapak/ibu/Saudara hadapi dari kasus hukum yang dialami ? 5 1. Saudara, keluarga 5. Tetangga 9. Polisi 2. Orang tua/Mertua 6. Rekan kerja/kantor 10. TNI/Militer 3. Anak 7. Rekan Bisnis 11. Lainnya, .............................. 4. Perusahaan/Korporasi 8. Majikan/Bos 77. Tidak Tahu 88. Tidak jawab 11. Siapa pihak yang menyarankan/mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk mendapatkan ? 3 bantuan hukum? 1. Keluarga 5. LBH 9. Aparat pemerintah 2. Aktivis/LSM 6. Wartawan/Jurnalis 10. Lainnya ................................. 3. Kepolisian 7. Dosen 77. Tidak Tahu 4. Advokat/Pengacara 8. Kolega/Teman 88. Tidak jawab

1 12. Jenis layanan bantuan hukum apa yang Bapak/Ibu/Saudara peroleh ? 1. Bantuan hukum litigasi 5. Penelitian Hukum 9. Drafting Dok. Hukum 2. Konsultasi Hukum 6. Mediasi 10. Pend. diluar pengadilan 3. Penyuluhan Hukum 7. Negosiasi 77. Tidak tahu 4. Investigasi Perkara 8. Pemberdayaan Masyarakat 88. Tidak jawab 13. Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan Surat Keterangan Tidak 5 Mampu (SKTM) ? 1. Mengurus Sendiri 5. Penetapan pengadilan 9. Lainya sebutkan .................. 2. Keluarga 6. Aparat pemerintah 77. Tidak Tahu 3. Kepolisian 7. Aktivis/LSM 88. Tidak jawab 4. Advokat/pengacara 8. Kolega/teman

5 14. Darimana Bapak/Ibu/Saudara mengetahui informasi tentang bantuan hukum ? 1. Media (Koran, dll) 5. Kepolisian 9. Sosialisasi Pemerintah 2. Saudara/Keluarga 6. Iklan layanan masyarakat 10. Lainya sebutkan . ................ 3. Teman/Kolega 7. Aparat pemerintah 77. Tidak tahu 4. Pengacara/Advokat 8. Aktivis/LSM 88. Tidak jawab 15. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dimintai biaya saat menerima bantuan hukum ? 1. Tidak biaya (gratis) 5. Ya, lebih dari 5 jt 2. Ya, 500 rb - 1 jt 77. Tidak tahu 3. Ya, 1 jt - 3 jt 88. Tidak jawab 4. Ya, 3 jt - 5 jt

88

 27

Pertanyaan nomor 15 hingga 27 Tabel 4. Tujuan dari pertanyaan nomor 15 hingga 27 TUJUAN PERTANYAAN

16

Untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan responden mengenai apakah responden mengetahui aturan etika pekerja bantuan hukum di OBH yang menangani kasusnya. Pilihan jawaban hanya ada 2 (dua) yakni tahu atau tidak tahu. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden tidak mengetahui etika pekerja bantuan hukum di internal OBH.

17

Untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan responden mengenai apakah responden mengetahui cara mendapatkan informasi perkembangan proses kasus yang ditangani oleh OBH. Pilihan jawaban hanya ada 2 (dua) yakni tahu atau tidak tahu. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden tidak mengetahui cara mengetahui perkembangan proses hukum.

18

Untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan responden mengenai apakah responden mengetahui tata cara pengawasan internal OBH yang menangani kasusnya. Pilihan jawaban hanya ada 2 (dua) yakni tahu atau tidak tahu. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden tidak mengetahui tata caa pengawasan internal dalam proses bantuan hukum.

19

Untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan responden mengenai apakah responden mengetahui tata cara, mekanisme dan prosedur bantuan hukum. Pilihan jawaban hanya ada 2 (dua) yakni tahu atau tidak tahu. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden tidak mengetahui tata cara, mekanisme, dan prosedur bantuan hukum.

20

Untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan responden mengenai apakah responden mengetahui jenis-jenis bantuan hukum yang diberikan oleh OBH. Pilihan jawaban hanya ada 2 (dua) yakni tahu atau tidak tahu. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden mengetahui jenis layanan bantuan hukum yang diberikan.

21

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan oleh responden mengenai apakah prosedur bantuan hukum yang dialami mudah (tidak berbelit-belit. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden mendapatkan pelayanan bantuan hukum yang mudah (tidak berbelit-belit).

22

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan oleh responden mengenai apakah apakah mendapatkan penjelasan alur/tahapan bantuan hukum. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia untuk jawaban responden mendapatkan penjelasan soal alur/tahapan bantuan hukum.

23

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan oleh responden mengenai pihak OBH yang memberikan pelayanan bantuan hukum bisa bekerjasama. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden berupa OBH/Advokat yang memberikan pelayanan bantuan hukum bisa bekerjasama.

24

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan oleh responden mengenai apakah terdapat kejelasan soal waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum terkait. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden tidak mendapatkan kejelasan soal waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum terkait.

 28

25

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan oleh responden mengenai mendapatkan perlakuan yang sama antar sesama penerima manfaat bantuan hukum. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden mendapatkan perlakuan yang sama antar sesama penerima manfaat bantuan hukum.

26

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan oleh responden mengenai apakah diberikan penjelasan mengeai visi, misi, maklumat atau pakta integritas penerimaan bantuan hukum. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden tidak mendapatkan penjelasan mengenai visi, misi, maklumat atau pakta integritas organisasi bantua hukum.

27

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan oleh responden mengenai apakah diberikan penjelasan mengenai visi, misi, maklumat atau pakta integritas penerimaan bantuan hukum. Pilihan jawaban yang tersedia ada 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden jika tidak mendapatkan penjelasan mengenai visi, misi, maklumat atau pakta integritas organisasi bantuan hukum.

Gambar 6. Contoh Pengisian Jawaban atas Pertanyaan nomor 16 hingga 27 Pengetahuan Terkait Bantuan Hukum Tahu atau tidak tahukah Bapak/Ibu/Saudara dengan hal-hal berikut ini ? 16

Cara mendapatkan bantuan hukum

1

Tahu

2

Tdk Tahu

2

17

Aturan etika pekerja bantuan hukum di internal OBH

1

Tahu

2

Tdk Tahu

2

18

Cara untuk mengetahui semua perkembangan proses hukum

1

Tahu

2

Tdk Tahu

2

19

Tata cara pengawasan internal dalam proses bantuan hukum

1

Tahu

2

Tdk Tahu

2

20

Tata cara, mekanisme dan prosesur bantuan selama ini

1

Tahu

2

Tdk Tahu

2

21

Jenis layanan bantuan hukum yang diberikan

1

Tahu

2

Tdk Tahu

1

Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah hal-hal berikut ini Anda alami dan rasakan saat mendapatkan Bantuan Hukum ? 22

Prosedur Bant. Hukum mdh (tidak berbelit-belit)

1

Ya

2

Tidak

1

23

Ada penjelasan soal alur Bantuan Hukum

1

Ya

2

Tidak

1

24

Pihak yang melayani Bantuan Hukum (Advokat) bisa bekerjasama

1

Ya

2

Tidak

1

25

Ada Kejelasan soal waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum terkait

1

Ya

2

Tidak

2

26

Mandapatkan perlakuan yang sama antar sesama penerima Bantuan Hukum

1

Ya

2

Tidak

1

27

Ada penjelasan mengenai Visi, Misi, Maklumat atau fakta integritas penerima Bantuan Hukum

1

Ya

2

Tidak

2

 29

Pertanyaan nomor 28 hingga 42 Tabel 5. Tujuan dari pertanyaan nomor 28 hingga 42 TUJUAN PERTANYAAN

28

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami oleh responden mengenai apakah terdapat toilet di kantor OBH yang menangani perkara responden. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan terdapat toilet di kantor OBH yang menangani perkara responden.

29

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami oleh responden mengenai apakah terdapat tempat parkir yang memadai di kantor OBH yang menangani perkara responden. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak terdapat tempat parkir yang memadai di kantor OBH yang menangani perkara responden.

30

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami oleh responden mengenai apakah terdapat sarana informasi seperti brosur, leaflet terkait bantuan hukum di kantor OBH yang menangani perkara responden. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan sarana informasi berupa brosur, leaflet terkait bantuan hukum di kantor OBH yang menangani perkara responden.

31

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami oleh responden mengenai apakah terdapat kotak saran/sms pengaduan/hotline untuk menampung sarana dan keluhan di kantor OBH yang menangani perkara responden. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak terdapat kotak saran/sms pengaduan/hotline untuk menampung saran dan keluhan di kantor OBH yang menangani perkara responden.

32

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami oleh responden mengenai apakah terdapat jaminan atas tindaklanjut pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan nomor 32. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan terdapat jaminan ditindaklanjutinya pengaduan sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 31.

33

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami oleh responden mengenai apakah terdapat program pelayanan khusus bagi masyarakat (warga miskin) pada OBH yang menangani perkara responden. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak terdapat program pelayanan khusus bagi masyarakat (warga miskin) di kantor OBH yang menangani perkara responden.

34

Mendapatkan informasi tentang pengalaman menerima pelayanan bantuan hukum yang dialami oleh responden mengenai apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) berperilaku baik (santun/sopan/ramah). Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) berperilaku baik (santun/sopan/ramah).

 30

35

Mendapatkan informasi tentang pengalaman menerima pelayanan bantuan hukum yang dialami oleh responden mengenai apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) melayani dengan adil antar sesama penerima bantuan hukum (tidak diskriminatif). Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) melayani dengan adil antar sesama penerima bantuan hukum (tidak diskriminatif)

36

Mendapatkan informasi tentang pengalaman menerima pelayanan bantuan hukum yang dialami oleh responden mengenai apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) tegas, tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) tegas dan memberikan keputusan yang berlarut-larut.

37

Mendapatkan informasi tentang pengalaman menerima pelayanan bantuan hukum yang dialami oleh responden mengenai apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) profesional (memegang teguh konstitusi). Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) profesional (memegang teguh konstitusi).

38

Mendapatkan informasi tentang pengalaman menerima pelayanan bantuan hukum yang dialami oleh responden mengenai apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) mempermudah responden. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) mempermudah responden dalam memproses perkara.

39

Mendapatkan informasi tentang pengalaman menerima pelayanan bantuan hukum yang dialami oleh responden mengenai apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan responden. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan responden.

40

Mendapatkan informasi tentang pengalaman menerima pelayanan bantuan hukum yang dialami oleh responden mengenai apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) tidak menyimpang dari prosedur (taat hukum). Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden jika menyatakan pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan responden.

41

Mendapatkan informasi tentang pengalaman menerima pelayanan bantuan hukum yang dialami oleh responden mengenai apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) tidak menyimpang dari prosedur (taat hukum). Pilihan jawaban yang tersedia ada 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden jika menyatakan pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) tidak menyimpang dari prosedur (taat hukum).

42

Mendapatkan informasi tentang pengalaman menerima pelayanan bantuan hukum yang dialami oleh responden mengenai apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) menunjukan tanda pengenal (sseragam, ID Card) sebagai advokat. Pilihan jawaban yang tersedia ada 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden jika menyatakan pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat) menunjukan tanda pengenal (seragam/kartu nama/ kartu advokat/kartu paralegal/surat tugas/tanda pengenal lainnya) sebagai advokat.

 31

Gambar 7. Contoh Pengisian Jawaban atas Pertanyaan nomor 28 hingga 42 Layanan Bantuan Hukum Pada saat mendapatkan Bantuan Hukum, apakah fasilitas berikut ini sudah Bapak/ Ibu/Saudara dapatkan dari organisasi pemberi Bantuan Hukum (OBH) yang bersangkutan ? 28

Adanya ruang tunggu di Kantor OBH yang bersangkutan

1

Ya

2

Tidak

1

29

Adanya Toilet di kantor OBH yang bersangkutan

1

Ya

2

Tidak

1

30

Adanya tempat parkir yang memadai di kantor OBH yang bersangkutan

1

Ya

2

Tidak

2

31

Adanya sarana informasi (brosur, leaflet) dan profile OBH di kantor OBH yang bersangkutan

1

Ya

2

Tidak

1

32

Adanya kota saran/pengaduan/hotline untuk menampung saran dan keluhan penerima Bantuan Hukum

1

Ya

2

Tidak

2

33

Adanya jaminan ditindak lanjutnya pengaduan tersebut

1

Ya

2

Tidak

1

34

Adanya program pelayanan kasus bagi masyarakat (kelompok rentan)

1

Ya

2

Tidak

2

Apakah pelaksana pemberi Bantuan Hukum (Advokat/paralegal) yang melayani kasus hukum Bapak/Ibu/Saudara melakukan hal-hal berikut : 35

Berperilaku baik (Sopan, santun, ramah)

1

Ya

2

Tidak

1

36

Melayani dengan adil antar sesama penerima Bantuan Hukum (tidak diskriminatif)

1

Ya

2

Tidak

1

37

Tegas, tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut

1

Ya

2

Tidak

1

38

Profesional (memegang teguh konstitusi)

1

Ya

2

Tidak

1

39

Mempermudah klien hukum

1

Ya

2

Tidak

1

40

Tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan klien

1

Ya

2

Tidak

1

41

Tidak menyimpang dari prosedur (taat hukum)

1

Ya

2

Tidak

1

42

Menunjukkan tanda pengenal (seragam, kartu nama, surat tugas dll) sebagai advokat/paralegal

1

Ya

2

Tidak

1

Pertanyan nomor 43 hingga 62 Tabel 6. Tujuan dari pertanyaan nomor 43 hingga 62 TUJUAN PERTANYAAN

43

Mendapatkan informasi tentang pengalaman responden menerima pelayanan bantuan hukum mengenai apakah responden menandatangani surat kuasa. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan menandatangani surat kuasa (OBH membuat surat kuasa).

 32

44

Mendapatkan informasi tentang pengalaman responden menerima pelayanan bantuan hukum mengenai apakah mendapatkan penjelasan tentang kasus hukum yang dihadapi oleh responden. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan mendapatkan penjelasan tentang kasus hukum yang sedang dihadapi.

45

Mendapatkan informasi tentang pengalaman responden menerima pelayanan bantuan hukum mengenai apakah responden mendapatkan pendampingan pada setiap proses hukum yang dihadapi. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak.

45a

Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mendapatkan pendampingan pada proses penyidikan

45b

Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mendapatkan pendampingan pada proses penuntutan

45c

Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan mendapatkan pendampingan pada proses persidangan

45d

Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mendapatkan pendampingan pada proses banding

45e

Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mendapatkan pendampingan pada proses kasasi

46

Mendapatkan informasi tentang pengalaman responden menerima pelayanan bantuan hukum mengenai apakah responden mendapatkan informasi perkembangan proses hukum yang sedang dihadapi. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan mendapatkan informasi tentang perkembangan proses hukum yang sedang dihadapi.

47

Mendapatkan informasi tentang pengalaman responden menerima pelayanan bantuan hukum mengenai apakah responden mendapatkan informasi terkait status pekerja bantuan hukum/ pengacara/advokat. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan mendapatkan informasi tentang status pekerja bantuan hukum/ pengacara/advokat.

48

Mendapatkan informasi tentang pengalaman responden menerima pelayanan bantuan hukum mengenai apakah responden mendapatkan upaya perlindungan. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan mendapatkan perlindungan.

49

Mengenai apakah responden mendaptkan konsultasi hukum. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni ya atau tidak. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan mendapatkan konsultasi hukum.

 33

50

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden saat memiliki surat kuasa dan pendamping hukum dalam menjalani proses hukum. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan puas mendapatkan surat kuasa dari OBH.

51

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden mengenai penjelasan yang disampaikan oleh OBH tentang kasus hukum yang sedang dihadapi oleh responden. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan puas mendapatkan penjelasan tentang kasus yang sedang dihadapi.

52

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden saat didampingi pada proses hukum yang dihadapi oleh responden. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak puas terhadap pendampingan yang dilakukan OBH pada setiap proses hukum yang dihadapi.

53

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden saat mendapatkan informasi perkembangan proses hukum yang sedang dihadapi oleh responden. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan puas terhadap pemberian informasi terhadap perkembangan proses hukum yang sedang dihadapi.

54

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden tentang informasi status pemberi bantuan hukum (advokat). Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan puas atas penjelasan informasi tentang status pemberi bantuan hukum (advokat).

55

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden saat mendapatkan penyuluhan hukum. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh : menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 0 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mendapatkan pelayanan konsultasi hukum

56

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden saat pelayanan pemberian konsultasi hukum oleh OBH. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 0 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mendapatkan pelayanan konsultasi hukum

57

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden saat mendapatkan invetsigasi perkara. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh : menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 0 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mendapatkan pelayanan konsultasi hukum

58

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden saat OBH melakukan penelitian hukum. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh : menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 0 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mendapatkan pelayanan konsultasi hukum

 34

59

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden saat mendapatkan pelayanan mediasi. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh : menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 0 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mendapatkan pelayanan konsultasi hukum.

60

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden saat mendapatkan pemberdayaan masyarakat. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh : menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 0 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mendapatkan pelayanan konsultasi hukum.

61

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden saat mendapatkan pendampingan diluar pengadilan. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh : menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 0 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mendapatkan pelayanan konsultasi hukum.

62

Mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden saat mendapatkan pelayanan berupa drafting/penyusunan dokumen hukum. Pilihan jawaban tersedia 2 (dua) yakni puas atau tidak puas. Contoh : menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 0 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mendapatkan pelayanan konsultasi hukum.

Keterangan : Pertanyaan nomor 55 hingga 62 adalah pertanyaan pelayanan bantuan hukum dalam bentuk non litigasi. Jika responden tidak pernah mendapatkan pelayanan dalam bentuk non litigasi, maka pewawancara dapat menuliskan jawaban pada kuesioner dengan angka 0 pada kotak yang disediakan.

Gambar 8 Contoh Pengisian Jawaban atas Pertanyaan nomor 43 hingga 62 Apakah pada saat menerima bantuan Hukum hal-hal berikut ini Bapak/Ibu/Saudara alami ? 43

Menandatangani surat kuasa

1

Ya

2

Tidak

1

44

Mendapatkan penjelasan tentang kasus hukum yang dihadapi

1

Ya

2

Tidak

1

45

Mendapatkan pendampingan setiap mengikuti proses hukum yang dihadapi a. Pendampingan proses penyidikan

1

Ya

2

Tidak

2

b. Pendampingan proses penuntutan

1

Ya

2

Tidak

2

c. Pendampingan proses persidangan

1

Ya

2

Tidak

1

d. Pendampingan proses banding

1

Ya

2

Tidak

1

e. Pendampingan proses kasasi

1

Ya

2

Tidak

2

46

Mendapatkan informasi terhadap prekembangan proses Hukum yang dihadapi

1

Ya

2

Tidak

1

47

Mendapatkan informasi terkait status pemberi bantuan Hukum (Advokat)

1

Ya

2

Tidak

1

48

Mendapatkan upaya perlindungan

1

Ya

2

Tidak

1

49

Mendapatkan konsultasi hukum pada setiap proses hukum yang dihadapi

1

Ya

2

Tidak

1

 35

Puas atau tidak puaskah Bapak/Ibu/Saudara terhadap pelayanan Bantuan Hukum berikut ini ? Bantuan Hukum Letigasi 50

Penandatanganan Surat Kuasa

1

Puas

2

Tdk Puas

1

51

Penjelasan tentang kasus hukum yang dihadapi

1

Puas

2

Tdk Puas

1

52

Pendampingan setiap mengikuri proses hukum yang dihadapi

1

Puas

2

Tdk Puas

2

53

Pemberian informasi terhadap perkembangan proses hukum yang dihadapi

1

Puas

2

Tdk Puas

1

54

Pemberian informasi terkait status pemberi bantuan hukum (Advokat)

1

Puas

2

Tdk Puas

1

Bantuan Hukum Non Letigasi 55

Pemberi penyuluhan Hukum

1

Puas

2

Tdk Puas

0

56

Pemberi Konstitusi Hukum

1

Puas

2

Tdk Puas

0

57

Pemberian Investigasi perkara

1

Puas

2

Tdk Puas

0

58

Hasil penelitian hukum

1

Puas

2

Tdk Puas

0

59

Pelayanan Mediasi

1

Puas

2

Tdk Puas

0

60

Pelayanan pemberdayaan Masyarakat

1

Puas

2

Tdk Puas

0

61

Pemberian pendapingan diluar pengadilan

1

Puas

2

Tdk Puas

0

62

Pelayanan Drafting dokumen hukum

1

Puas

2

Tdk Puas

0

Pertanyan nomor 63 hingga 68 Tabel 7. Tujuan dari pertanyaan nomor 53 hingga 68

63

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami dan dirasakan responden mengenai keseluruhan pelayanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh OBH selama pendampingan. Pilihan jawaban tersedia 3 (tiga) yakni puas atau tidak puas atau tidak tahu. Contoh menuliskan jawaban: menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak puas terhadap pelayanan bantuan hukum yang telah diberikan OBH kepada responden.

64

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman buruk yang dialami responden terhadap pemberian pelayanan bantuan hukum oleh OBH. Pertanyaan bersifat terbuka sehingga pemberian jawaban dilakukan dengan cara menuliskan. Contoh menuliskan jawaban: Pertanyaan bersifat terbuka, sehingga menuliskan jawaban dengan menuliskan huruf pada tempat yang disediakan. Seperti “menunggu lama saat konsultasi pertama”, “pengacara lupa membawa bukti surat”, dan “pernah dimarahi”

65

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman yang dialami responden saat didampingi oleh OBH apakah pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk mengambil sikap berdamai dengan lawan yang dihadapi. Pilihan jawaban tersedia 4 (empat) yakni ya pernah atau tidak pernah atau tidak tahu atau tidak jawab. Contoh menuliskan jawaban: menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 2 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak pernah ditawarkan oleh pemberi bantuan hukum/PBH untuk mengambil sikap berdamai dengan pihak lawan terkait kasus hukum yang dihadapi.

 36

66

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman responden apakah selama didampingi oleh OBH pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap polisi guna memenangi perkara hukum yang dihadapi. Pilihan jawaban tersedia 4 (empat) yakni ya pernah atau tidak pernah atau tidak tahu atau tidak jawab. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 88 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mau menjawab pertanyaan.

67

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman responden apakah selama didampingi oleh OBH pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap jaksa guna memenangi perkara hukum yang dihadapi. Pilihan jawaban tersedia 4 (empat) yakni ya pernah atau tidak pernah atau tidak tahu atau tidak jawab. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 88 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mau menjawab pertanyaan.

68

Untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman responden apakah selama didampingi oleh OBH pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap hakim guna memenangi perkara hukum yang dihadapi. Pilihan jawaban tersedia 4 (empat) yakni ya pernah atau tidak pernah atau tidak tahu atau tidak jawab. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 88 pada kotak yang tersedia, untuk jawaban responden yang menyatakan tidak mau menjawab pertanyaan.

Gambar 9. Contoh Pengisian Jawaban atas Pertanyaan nomor 56 hingga 60 56. Secara umum puas atau tidak puaskah Bapak/Ibu/Saudara dengan pelayanan Bantuan Hukum yang pernah dialami tersebut ? 1 Puas 2 Tidak Puas 77 Tidak Tahu

2

57. Pengalaman buruk apa yang Bapak/Ibu/Saudara alami ketika mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum tersebut ? Sebutkan : Menunggu lama saat konsultasi pertama - pernah dimarahin Pengacara lupa membawa bukti surat

-

58. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh bantuan hukum untuk mengambil sikap damai dengan pihak lawan terkait kasus hukum yang dihahadi? 1 Ya pernah 77 Tidak Tahu 2 Tidak pernah 88 Tidak jawab

2

59. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap jaksa untuk memenangi perkara hukum yang dihadapi ? 1 Ya pernah 77 Tidak Tahu 2 Tidak pernah 88 Tidak jawab

88

60. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap hakim untuk memenangi perkara hukum yang dihadapi ? 1 Ya pernah 77 Tidak Tahu 2 Tidak pernah 88 Tidak jawab

88

3.4. Kuesioner untuk Penerima Bantuan Anak Struktur kuesioner anak dengan dewasa tidak memiliki perbedaan banyak. Pada bagian identitas responden terdapat 6 pertanyaan sedangkan pada kuesioner untuk

 37

dewasa berjumlah 8 pertanyaan. Substansi pertanyaan mengenai pelayanan bantuan hukum memiliki kesamaan dengan kuesioner dewasa, namun hanya nomor pertanyaan yang berbeda. Pada prinsipnya cara pengisian seruap dengan kuesioner untuk dewasa. Berikut dibawah ini dijelaskan mengenai tujuan dan cara menjawab pertanyaan pada kuesioner anak khusus pada bagian identitas responden. Tabel 8. Tujuan dari pertanyaan nomor 1 hingga 6 pada kuesioner untuk anak TUJUAN PERTANYAAN

1

Mendapatkan informasi tentang usia dari responde. Jawaban dari responden dituliskan dengan huruf pada tempat yang disediakan Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka pada kotak yang tersedia, misalkan 12 untuk usia responden 12 tahun

2

Mendapatkan informasi tentang status perkawinan terakhir dari responden. Terdapat 7 (tujuh) pilihan jawaban, responden hanya diperkenankan memberikan 1 (satu) jawaban. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia untuk jawaban belum menikah.

3

Mendapatkan informasi tentang usia dari responde. Jawaban dari responden dituliskan dengan huruf pada tempat yang disediakan Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka pada kotak yang tersedia, misalkan 12 untuk usia responden 12 tahun.

4

Mendapatkan informasi tentang status perkawinan terakhir dari responden. Terdapat 7 (tujuh) pilihan jawaban, responden hanya diperkenankan memberikan 1 (satu) jawaban. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 1 pada kotak yang tersedia untuk jawaban belum menikah.

5

Mendapatkan informasi tentang pendidikan formal terakhir dari responden. Terdapat 15 Pilihan jawaban, responden hanya diperkenankan memberikan 1 (satu) jawaban. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuslikan angka 2 pada kotak yang tersedia untuk jawaban tidak tamat SD.

6

Untuk mendapatkan informasi mengenai pekerjaan utama dari responden. Jika responden menjawab lebih dari 2 pilihan jawaban, maka pewawancara menggali 1 (satu) jawaban utama. Untuk pilihan jawaban terdapat 2 tipe yakni 15 pilihan jawaban tertutup dan 1 pilihan jawaban terbuka. Jika jawaban responden tidak terdapat pada 15 pilihan yang ada, maka pewawancara dapat menuliskan 14 pada kotak yang tersedia yang kemudian diikuti menuliskan jawaban responden pada tempat yang tersedia. Contoh menuliskan jawaban: Menuliskan jawaban dengan menuliskan angka 14 pada kotak yang tersedia.untuk jawaban lainlain, kemudian diikuti dengan menuliskan jawaban dengan huruf berupa pengamen.

 38

Gambar 10. Contoh Pengisian Jawaban atas pertanyaan nomor 1 - 6 pada kuesioner untuk anak

Identitas Responden 1. Nama

:

2. Jenis kelamin

:

3. Usia

:

Ade Setyo 1. Perempuan

4. Status perkawinan : 1. Belum menikah 2. Menikah

3. Tidak menikah 4. Janda/Duda cerai

5. Pendidikan formal terakhir yang Bapak/Ibu/Saudara tamatkan:

1. Tidak sekolah 2. Tidak tamat SD 3. Tamat SD umum 4. Tamat Madrasah Ibtidaiyah 5. Taman SD keagamaan lain 77. Tidak tahu

1. Pelajar/Mahasiswa 2. Ibu Rumah Tangga 3. Tidak Bekerja 4. Pensiunan 5. Pegawai Negeri Sipil

2

.........Tahun

12 1

5. Janda/Duda Kematian 77. Tidak tahu 88. Tidak jawab

2

6. Tamat SMP Umum 11. Tmt SMA Keagamaan lain 7. Tamat Madrasah Tsanawiyah 12. Tamat Diploma 8. Tamat SMP Keagamaan lain 13. Tamat Sarjana (S1) 9. Tamat SMK/SMA Umum 14. Tamat Pascasarjana (S2) 10. Tamat Madrasah Aliyah 15. Tamat Pascasarjana (S3) 88. Tidak jawab

6. Pekerjaan utama Bapak/Ibu/Saudara

2. Laki-laki

6. Pegawai BUMN 7. Pegawai Swasta Nasional 8. Pegawai Swasta Asing 9. Pegawai Yayasan, LSM 10. Petani, Nelayan, pemilik

14 11. Pekerja lepas, penggarap 12. Wirausaha (Non pedagang) 13. Pedagang 14. Lainya : 77. Tidak Jawab

 39

Berdasarakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015. Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melakukan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, memberikan pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Sedangkan di daerah pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dilakukan oleh panitia pengawas daerah sesuai Pasal 55 ayat (1).

 40

-

4

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

4.1. Kepanitian Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Selanjutnya pada Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum di daerah dilakukan oleh panitia pengawas daerah. Dalam melaksanakan pengawasan, panitia pengawas daerah bertugas: a. melakukan pengawasan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum; b. membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan c. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas tejadinya penyimpangan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 41

Petunjuk pelaksanaan tentang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum mengatur mengenai dibentuk susunan keanggotaan Panitia Pengawas baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Panitia Pengawasan Pusat terdiri atas wakil dari unsur: a. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Penanggungjawab; b. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum sebagai Ketua; c. Kepala Bidang Bantuan Hukum sebagai Sekretaris; d. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai anggota; e. Inspektur pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai anggota; f. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat BPHN sebagai anggota; g. 5 orang Pegawai Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum sebagai anggota; h. 4 orang Pegawai Sekretariat BPHN sebagai anggota. Sedangkan susunan keanggotaan Panitia Pengawas Daerah sebanyak 12 orang yang terdiri atas wakil dari unsur: A. Kantor Wilayah terdiri dari: 1. Kepala Kantor Wilayah sebagai Penanggungjawab; 2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebagai Ketua; 3. Kabid. Pelayanan Hukum sebagai Sekretaris; 4. Kepala Divisi Administrasi sebagai anggota; 5. Kepala Divisi Pemasyarakatan sebagai anggota; 6. Kasubbid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum sebagai anggota; 7. Ketua Panitia Penerima Barang dan Jasa;

 42

8. 2 orang Staf Bidang Pelayanan Hukum sebagai anggota. 9. 2 orang Staf Pengelola keuangan. B. 1 orang pejabat setingkat eselon III atau eselon IV pada Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi; Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Daerah dapat ditambah paling banyak 13 orang, apabila jumlah Organisasi Bantuan Hukum pada Provinsi yang bersangkutan lebih dari 20 Organisasi Bantuan Hukum. Tugas Panitia Pengawasan Daerah dalam menggunakan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah: 1) Melakukan persiapan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi bantuan hukum; 2) Melakukan penelitian dengan jalan mewawancarai penerima manfaat bantuan hukum; 3) Melakukan pengolahan data dan analisis dari peneliti dan menganalisis; 4) Membuat laporan dan menyampaikannya kepada Panitian Pengawas Pusat.

4.2. Persiapan Persiapan yang harus dilakukan adalah: 1. Mengumpulkan data penerima manfaat hukum berupa siapa, latar belakang responden, kasus apa yang dialami, proses kasus yang dialami, berkasberkas kasus; 2. Mengkategorikan keberadaan penerima manfaat bantuan hukum a. Jika penerima manfaat yang masih menjalankan penahanan dan/atau menjalankan masa penghukuman, maka panitia mengirimkan surat kepada Kepala rumah tahanan dan atau Kepala lembaga pemasyarakatan tentang pemberitahuan dan izin melakukan wawancara;

 43

b. Jika penerima manfaat diluar butir a, maka panitia melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada penerima manfaat untuk membuat kesepakatan waktu dan tempat terlebih dahulu guna dilakukan pengumpulan data; 3. Setelah sampel terkonsolidasi, selanjutnya panitia menyiapkan: a. Lembar kuesioner yang telah digandakan sejumlah sampel ditambah 5% dari jumlah sampel; b. Panduan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi bantuan hukum; c. Daftar sampel/calon responden; d. Kartu identitas panitia; e. Surat tugas panitia; f. Interviewer kit berupa pulpen, alat bantu, tas.

4.3. Pelaksanaan Pelaksanaan pengumpulan data adalah salah satu bagian yang paling penting di dalam tahapan-tahapan pemantauan dan evaluasi bantuan hukum. Kegiatan ini menentukan diperolehnya data yang akurat dan valid. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung tujuan serta faktor-faktor teknis pelaksanaannya. Beberapa teknik pengumpulan data antara lain, wawancara, pengukuran, observasi, pemeriksaan, dan sebagainya. Pengumpulan data pada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bankum dilakukan dengan cara wawancara. Beberapa hal yang harus dilakukan secara bertahap oleh pewawancara saat mengawali wawancara responden adalah:

 44

1. Memperkenalkan identitas pewawancara Pewawancara harus menjelaskan nama, instansi yang menugaskan, dan tugas-tugas yang diberikan oleh instansi. Jika diperlukan, pewawancara dapat menunjukan surat tugas dan surat izin dari pihak yang berwenang. 2. Menjelaskan tujuan wawancara Pewawancara menjelaskan tujuan dari pengumpulan data, dan gambaran tentang hal-hal yang akan ditanyakan secara umum. Penjelasan antara tujuan dan isi pertanyaan-pertanyaan harus terkait. 3. Memanggil responden dewasa dengan bapak/ ibu/anda kemudian diikuti dengan nama. Untuk responden anak, pewawancara dapat memanggil responden dengan adik yang kemudian diikuti dengan nama responden. 4. Menjelaskan jaminan tentang kerahasiaan data Pewawancara menjelaskan bahwa seluruh data/ informasi yang diberikan oleh responden akan dijaga kerahasiaanya, dan hanya digunakan untuk keperluan analisis data survei. Keberhasilan meyakinkan ini akan berdampak pada keyakinan responden untuk memberikan data dan informasi yang benar dan jujur. Keleluasaan responden dalam mengisi kuesioner berpengaruh positif terhadap realibilitas data penelitian yang diperoleh. 5. Menjelaskan mengapa responden dipilih untuk wawancara : Pewawancara menjelaskan bahwa responden terpilih secara acak dari sekian banyak penerima manfaat bantun hukum yang diberikan oleh OBH. Untuk lebih meyakinkan, pewawancara dapat memberikan informasi mengenai jumlah penerima manfaat bantuan hukum pada satu wilayh provinsi

 45

perperiode waktu saat penelitian dan berapa jumlah responden yang akan dilakukan wawancara. 6. Hak dan kewajiban responden : Pewawancara menjelaskan bahwa responden berhak untuk menolak atau jika tidak bersedia diwawancara responden berhak untuk tidak menjawab pertanyaanpertanyaan yang tidak berkenan dijawab. Saat melakukan wawancara, pewawancara harus menyampaikan pertanyaan pada responden dengan baik dan jelas. Pada saat responden memberikan jawaban kurang jelas, maka pewawancara harus mengali lebih lanjut dari responden. Pengumpulan data pada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bankum dilakukan terhadap responden yakni penerima manfaat dari bantuan hukum. Lokasi pengambilan data dapat dilakukan di salah satu ruang lembaga pemasyarakatan, pada ruang rumah tahanan, pada ruang di kantor kepolisian, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ataupun di rumah penerima manfaat bantuan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung oleh tim pengawasan dan evaluasi bantuan hukum kepada responden. Kuesioner yang disediakan terdiri dari lembaranlembaran kertas yang di dalamnya terdapat pertanyaanpertanyaan. Jawaban dari pertanyaan telah ada berupa pilihan-pilihan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pilihan jawaban pertanyaan yang disediakan pada umumnya dipikirkan oleh penerima manfaat bantuan hukum berdasarkan pengalaman sebelumnya. Hal-hal yang harus dihindari pada saat melakukan wawancara adalah : 1. Memberikan komentar atau sikap yang tidak netral, seperti geleng-geleng kepala;

 46

2. Tidak menghakimi responden, seperti “anda sebagai pencuri; 3. Memberikan iming-iming atau janji-janji; 4. Melontarkan kalimat tidak sopan atau bersifat SARA (Suku, Agama, dan RAS); 5. Menyarankan sebuah jawaban kepada responden; 6. Menduga jawaban responden; 7. Menafsirkan sendiri jawaban responden; 8. Memberikan pendapat terhadap jawaban responden; 9. Menghakimi melecehkan.

jawaban

responden

apalagi

4.4. Pengolahan Data Hasil pengumpulan data berupa kuesioner-kuesioner yang telah terisi kemudian di input dengan program komputer/sistem data base. Untuk memudahkan pengolahan data, pedoman umum ini sebaiknya dilengkapi dengan program pengolahan data melalui komputer yang di-install pada komputer masing-masing panitia daerah Jenis program pengolahan melalui komputer dapat menggunakan program Operating Sistem (OS) DOS, atau Operating Sistem (OS) Microsoft (MS) Windows (MW). Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukan ke dalam tabel (format excel), mulai dari jawaban nomor 1 hingga nomor 61 secara horizontal.

 47

1

Nama 2

Jenis kelamin 3

Usia 4

Status 5

Pendidikan

6

Suku

7

Agama

8

Pekerjaan

9

Pengeluaran

10

Penghasilan

-

----

-

-----

61

Suap Hakim

Gambar 11. Contoh Tabel Input Hasil Pengumpulan Data No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 48

Hasil pengumpulan data berupa kuesioner yang telah terisi kemudian datanya di input ke dalam tabel input. Dilakukan secara berurutan dari pertanyaan nomor pertama hingga pertanyaan terakhir pada nomor 61. Model peng-input-an ada 3 (yakni) yakni menginput dengan kode angka, kedua adalah menginput jawaban dengan kata/frase/kalimat, dan ketiga adalah kolaborasi antara model pertama dan kedua. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup yakni pertanyaan nomor 2 hingga 5, 14 hingga 56 dan 58 hingga 60 menggunakan metode pertama, yakni input data dengan mencantumkan kode angka dari pilihan jawaban pada kolom nomor pertanyaan. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 12.

 49

Gambar 12. Contoh memasukan data ke dalam tabel pada pertanyaan tertutup

 50

Penggunaan model kedua dilakukan pada pertanyaanpertanyaan yang sifatnya terbuka yakni pada pertanyaan nomor 1, 3, 7, 8, dan 57. Cara memasukan data model kedua adalah dengan menuliskan jawaban berupa angka dan/atau huruf pada kolom nomor pertanyaan. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 13. Sedangkan untuk model ketiga adalah kolaborasi penggunaan model pertama dan kedua, penggunaan berlaku pada nomor 6 khusus pilihan jawaban 10 dan 11, nomor 9 khusus pada pilihan jawaban nomor 15, nomor 10 khusus pada pilihan jawaban 11, nomor 11 khusus pada pilihan jawaban 10, nomor 12 khusus pada pilihan jawaban 10, nomor 13 khusus pada pilihan jawaban 10. Cara meng-input data model ketiga adalah mencantumkan pilihan jawaban pada kolom nomor pertanyaan berupa angka, kemudian khusus terhadap nomor yang masuk pada model ketiga ditambahkan satu kolom lagi dengan keterangan yang fungsi kolom ini adalah untuk menuliskan jawaban responden yang berupa lain-lain tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 13.

 51

Gambar 13. Contoh memasukan data ke dalam tabel pada pertanyaan terbuka dan tertutup

 52

Setelah data ter-input secara keseluruhan, maka akan dilakukan pengolahan data. Pengolahan dilakukan dengan 2 (dua) model yakni penghitungan prevalensi (berapa banyak) dan kedua adalah deskriptif. Analisis prevalensi dapat dilakukan terhadap pertanyaanpertanyaan nomor 2, 3 hingga 6, 9 hingga 56 dan 58 hingga 60. Pengolahan model ini hanya menghitung berapa banyak dari masing-masing pilihan jawaban responden, sedangkan model deskriptif adalah menjelaskan dari jawaban peserta, model ini dilakukan terhadap pertanyaan nomor 1, 37, 8, dan 57. Pengolahan data terhadap pertanyaan nomor 2 tentang jenis kelamin. Pengolahan data dilakukan dengan menghitung jawaban dari para responden secara vertikal pada kolom berkode nomor 2 mengenai jenis kelamin. Terlihat pada tabel 13 bahwa dari 10 responden yang diwawancara menjawab angka 2. Berdasarkan kode jawaban, angka 2 berarti jenis kelamin laki-laki sehingga dari tabel 13 dapat disimpulkan jenis kelamin 10 responden adalah 10 dengan jenis kelamin laki-laki dan 0 dengan jenis kelamin perempuan.

4.5. Pelaporan Panitia Pengawas Daerah membuat laporan pemantauan dan evaluasi secara tertulis yang didasarkan pada hasil dari pengolahan data. Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk tabulasi dengan menyampaikan angka prevalensi dan jumlah prosentase. Laporan dapat dibuat dengan format sebagaimana pada gambar 14.

 53

LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Gambar 14. Format Laporan

A

LATAR BELAKANG

B

TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

C

METODE PEMANTAUAN DAN EVALUASI

D

TEMPAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

E

JANGKA WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI

F

SUSUNAN KEPANITIAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

G No

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI Fokus Pemantauan terhadap responden

Hasil Pemantauan

1

Jumlah responden

................................

2

Jenis Kelamin

................................

3

Usia

................................

4

Status Perkawinan

................................

5

Pendidikan

................................

6

Pekerjaan

................................

7

Dst. hingga pertanyaan terakhir

Dst .......................

Keterangan

..... 60

H

PENUTUP

Hormat kami ......................(nama/kota)....................... (tgl, bl, th, ttd)...................... Ketua Pantia Pengawas daerah

...................... (Nama lengkap)..................... NIP : .................................................................

 54

Pelaporan hasil dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilakukan secara berjenjang. Diawali dari Panitia Pengawas Daerah membuat laporan hasil dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Panitia Pengawas Pusat yang ditembuskan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penyampaian pelaporan dilakukan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, laporan dijadikan sebagai lampiran dari surat pengatar tersebut.

 55

Dengan adanya modul pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat memberikan dukungan besar terhadap perbaikan pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia. Dapat memberikan pengetahuan dan pengangan para Panitia Pengawas Daaerah tentang petahapan dan prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Dapat diterapkan dan berkontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan pelayanan pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

 56

-

5

PENUTUP

Pengunaan instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang telah diuraikan dalam pedoman ini secara langsung menjadi bagian dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Diharapkan dengan adanya pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat memberikan dukungan besar terhadap perbaikan pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia. Peningkatan pelayanan bantuan hukum yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum dapat terus dilakukan dengan basis evaluasi dan kebutuhan. Terhadap para pelaksana pemantauan dan evaluasi dalam hal ini Panitia Pengawas Daerah, diharapkan dengan adanya pedoman ini dapat memberikan pengetahuan tentang petahapan dan prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Tiap-tiap tahapan dan prosedur di dalam pedoman ini dapat digunakan sebagai pegangan Panitia Pengawas Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Semoga pedoman ini dapat diterapkan dan berkontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan pelayanan pemberian bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum. Tujuan ini sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni terlaksananya tanggung jawab negara terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan dapat tercapai.

 57

Lampiran 1 (Kuesioner untuk Dewasa)

KUESIONER

Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Hukum

Identitas Responden 1. Nama 2. Jenis Kelamin • Perempuan • Laki-laki 3. Usia ......... Tahun 4. Status Perkawinan 1. Belum menikah 3. Tidak menikah 5. Janda/Duda kematian 2. Menikah 4. Janda/Duda cerai 6. Tidak tahu 77. Tidak Tahu 88. Tidak Jawab 5. Pendidikan formal terakhir yang Bapak/Ibu/Saudara tamatkan : 9. Tamat SMP keagamaan 1. Tidak sekolah 10. Tamat SMA/SMK Umum 2. Tidak tamat SD 11. Tamat Madrasah Aliyah 3. Tamat SD umum 12. Tamat diploma 4. Tamat Madrasah Ibtidaiyah 13. Tamat SMA keagamaan lain 5. Tamat SD keagamaan lain 14. Tamat sarjana (S1) 6. Tidak tahu 15. Tamat sarjana (S2) 7. Tamat SMP umum 16. Tamat sarjana (S3) 77. Tidak Tahu 88. Tidak Jawab 6. Pegawai BUMN 6. Pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara 1. Pelajar/Mahasiswa 7. Pegawai Swasta Nasional 2. Ibu Rumah Tangga 8. Pegawai Swasta Asing 9. Pegawai Yayasan/LSM 3. Tidak bekerja 10. Petani/Nelayan/Pemilik 4. Pensiunan 5. Pegawai Negeri Sipil

7. Berapa rata-rata pengeluaran total keluarga (inti) Bapak/Ibu/Saudara setiap bulan ? (bukan pengeluaran individu) Rp. .............................. 8. Berapa rata-rata penghasilan total keluarga (inti) Bapak/Ibu/Saudara setiap bulan ? (bukan pengeluaran individu) Rp. ........................

 58

11. Pekerja lepas/Penggarap 12. Wirausaha (Non pedagang) 13. Pedagang 14. Lainnya 77. Tidak Tahu 88. Tidak Jawab

Kasus Hukum Responden 9. Apa jenis kasus hukum yang dialami Bapak/ibu/Saudara saat menerima bantuan hukum ? 1. Tindak Pidana Ringan 2. Penipuan 3. Penggelapan 4. Kekerasan 5. KDRT 77. Tidak Tahu



6. Perbuatan tidak menyenangkan 7. Pencurian 8. Perampokan 9. Korupsi 10. Pembunuhan

88. Tidak Jawab 11. Pembunuhan berencana 12. Terorisme 13. Perdata 14. Pencemaran nama baik 15. Lainya Sebutkan..................

10. Siapa pihak yang Bapak/Ibu/Saudara hadapi dari kasus hukum yang dialami ? 1. Saudara/Keluarga 9. Polisi 5. Tetangga 2. Orang Tua/Mertua 6. Rekan kerja/kantor 10. TNI/Militer 3. Anak 7. Rekan Bisnis 11. Lainnya ............................... 4. Perusahaan/Korporasi 8. Majikan/Bos 77. Tidak Tahu 88. Tidak Jawab 11. Siapa Pihak yang menyarankan/mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk mendapat bantuan hukum ? 9. Aparat pemerintah 5. LBH 1. Keluarga 6. Wartawan/jusnalis 10. Lainnya 2. Aktivis/LSM 77. Tidak Tahu 3. Kepolisian 7. Dosen 8. Kolega/teman 88. Tidak Jawab 4. Advokat/pengacara 12. Jenis Layanan bantuan hukum apa yang Bapak/Ibu/Saudara dapatkan ? 9. Drafting dokumen hukum 1. Bantuan Hukum Letigasi 5. Penelitian Hukum 6. Mediasi 10. Pendampingan diluar 2. Konsultasi Hukum 7. Negosiasi pengadilan 3. Penyuluhan Hukum 4. Investigasi perkara 8. Pemberdayaan 77. Tidak tahu Masyarakat 88. Tidak jawab 13. Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ? 1. Mengurus sendiri 5. OBH 8. Aktifis LSM 2. Keluarga 6. Penetapan 9. Kolega/teman 3. Kepolisian pengadilan 10. Lainnya, sebutkan................ 4. Pengacara/advokat 7. Aparat pemerintah 77. Tidak Tahu 88. Tidak Jawab 14. Darimana Bapak/Ibu/Saudara mengetahui informasi tentang bantuan hukum ? 1. Media (koran/ 6. Iklan layanan 10. Lainnya, televisi/internet) masyarakat sebutkan.............................. 2. Saudara/keluarga 7. Aparat pemerintah 77. Tidak Tahu 3. Teman/kolega 8. Aktifis LSM 88. Tidak Jawab 4. Pengacara/advokat 9. Sosialisasi 5. Kepolisian pemerintah 15. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dimintai biaya saat menerima bantuan hukum ? 1. Tidak ada biaya (gratis) 5. Ya, lebih dari 5 juta 2. Ya, 500.000 – 1 juta 77. Tidak Tahu 3. Ya, 1 juta – 3 juta 88. Tidak Jawab 4. Ya, 3 juta – 5 juta

 59

Pengetahuan Terkait Bantuan Hukum Tahu atau tidak tahukah Bapak/Ibu/Saudara dengan hal-hal berikut ini .... 16.

Cara mendapatkan bantuan hukum

1

Tahu

2

Tdk Tahu

17.

Aturan etika pekerja bantuan hukum di internal OBH

1

Tahu

2

Tdk Tahu

18.

Cara untuk mengetahui semua perkembangan proses hukum

1

Tahu

2

Tdk Tahu

19.

Tata cara pengawasan internal dalam proses bantuan hukum

1

Tahu

2

Tdk Tahu

20.

Tata cara, mekanisme, dan prosedur bantuan hukum selama ini

1

Tahu

2

Tdk Tahu

21.

Jenis layanan bantuan hukum yang diberikan

1

Tahu

2

Tdk Tahu

Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah hal-hal berikut ini Anda alami dan rasakan saat mendapatkan bantuan hukum ? 22.

Prosedur bantuan hukum mudah (tidak berbelit belit)

1

Ya

2

Tidak

23.

Ada penjelasan soal alur/tahapan bantuan hukum

1

Ya

2

Tidak

24.

Pihak yang melayani bantuan hukum (advokat) bisa bekerjasama

1

Ya

2

Tidak

25.

Ada kelejasan soal waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum terkait

1

Ya

2

Tidak

26.

Mendapatkan perlakuan yang sama antar sesama penerima bantuan hukum

1

Ya

2

Tidak

27.

Ada penjelasan mengenai visi,misi, maklumat atau pakta integritas penerima bantuan hukum

1

Ya

2

Tidak

Layanan Bantuan Hukum Pada saat mendapatkan bantuan hukum, apakah fasilitas berikut ini sudah Bapak/Ibu/Saudara dapatkan dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) yang bersangkutan ? 28.

 60

Adanya ruang tunggu di kantor OBH yang bersangkutan

1

Ya

2

Tidak

29.

Adanya toliet di kantor OBH yang bersangkutan

1

Ya

2

Tidak

30.

Adanya tempat parkir yang memadai di kantor OBH yang bersangkutan

1

Ya

2

Tidak

31.

Adanya sarana informasi (brosur, leaflet terkait bantuan hukum) dan profile OBH di kantor OBH yang bersangkutan

1

Ya

2

Tidak

32.

Adanya kotak saran/sms pengaduan/ hotline untuk menampung saran dan keluhan penerima bantuan hukum

1

Ya

2

Tidak

33.

Adanya jaminan ditindaklanjutinya pengaduan tersebut

1

Ya

2

Tidak

34.

Adanya progam pelayanan khusus bagi masyarakat (kelompok rentan)

1

Ya

2

Tidak

Apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat/paralegal) yang melayanai kasus hukum Bapak/Ibu/Saudara melakukan hal-hal berikut ini : 35.

Berperilaku baik (santun/sopan/ramah)

1

Ya

2

Tidak

36.

Melayani dengan adil antarsesama penerima bantuan hukum (tidak diskriminatif)

1

Ya

2

Tidak

37.

Tegas, tidak memberikan keputusan yang berlarutlarut

1

Ya

2

Tidak

38.

Profesional (memegang teguh konstitusi)

1

Ya

2

Tidak

39.

Mempermudah klien hukum

1

Ya

2

Tidak

40.

Tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan klien

1

Ya

2

Tidak

41.

Tidak menyimpang dari prosedur (taat hukum)

1

Ya

2

Tidak

42.

Menunjukan tanda pengenal (seragam/ kartu nama/kartu advokat/kartu paralegal/ surat tugas/tanda pengenal lainnya) sebagai advokat/paralegal

1

Ya

2

Tidak

Apakah pada saat menerima bantuan hukum hal-hal berikut ini Bapak/Ibu/Saudara alami ? 43.

Menandatangani surat kuasa

1

Ya

2

Tidak

44.

Mendapatkan penjelasan tentang kasus hukum yang dihadapi

1

Ya

2

Tidak

45.

Mendapatkan pendampingan setiap mengikuti proses hukum yang dihadapi

Ya

2

Tidak

Ya

2

Tidak

b. Pendampingan proses penuntutan

Ya

2

Tidak

c. Pendampingan proses persidangan

1

Ya

2

Tidak

d. Pendampingan proses banding

1

Ya

2

Tidak

e. Pendampingan proses kasasi

1

Ya

2

Tidak

46.

Mendapatkan informasi terhadap perkembangan proses hukum yang dihadapi

1

Ya

2

Tidak

47.

Mendapatkan informasi terkait status pemberi bantuan hukum (advokat)

1

Ya

2

Tidak

48.

Mendapatkan upaya perlindungan

1

Ya

2

Tidak

49.

Mendapatkan konsultasi hukum pada setiap proses hukum yang dihadapi

1

Ya

2

Tidak

a. Pendampingan proses penyidikan

1

 61

Puas atau tidak puaskah Bapak/Ibu/Saudara terhadap pelayanan bantuan hukum berikut ini ?

Bantuan Hukum Litigasi 50.

Penandatanganan surat kuasa

1

Puas

2

Tdk puas

51.

Penjelasan tentang kasus hukum yang dihadapi

1

Puas

2

Tdk puas

52.

Pendampingan setiap mengikuti proses hukum yang dihadapi

1

Puas

2

Tdk puas

53.

Pemberian informasi terhadap perkembangan proses hukum yang dihadapi

1

Puas

2

Tdk puas

54.

Pemberian informasi terkait status pemberi bantuan hukum (advokat)

1

Puas

2

Tdk puas

Bantuan Hukum Non Litigasi 55

Pemberian penyuluhan hukum

1

Ya

2

Tdk puas

56.

Pemberian konsultasi hukum

1

Ya

2

Tdk puas

57.

Pemberian investigasi perkara

1

Ya

2

Tdk puas

58.

Hasil Penelitian Hukum

1

Ya

2

Tdk puas

59.

Pelayanan mediasi

1

Ya

2

Tdk puas

60.

Pelayanan pemberdayaan masyarakat

1

Ya

2

Tdk puas

61.

Pemberian pendampingan di luar pengadilan

1

Ya

2

Tdk puas

62.

Pelayanan drafting dokumen hukum

1

Ya

2

Tdk puas

63. Secara umum puas atau tidak puaskah Bapak/Ibu/Saudara dengan pelayanan bantuan hukum yang pernah dialami tersebut ? 1. Puas

2. Tidak Puas

77. Tidak Tahu

64. Pengalaman buruk apa yang Bapak/Ibu/Saudara alami ketika mendapatkan pelayanan bantuan hukum tersebut ................................ 65. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk mengambil sikap damai dengan pihak lawan terkait kasus hukum yang dihadapi ? 1. Ya, pernah

2. Tidak pernah

77. Tidak Tahu

88. Tidak Jawab

66. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap polisi untuk memenangi perkara hukum yang dihadapi ? 1. Ya, pernah

2. Tidak pernah

77. Tidak Tahu

88. Tidak Jawab

67. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap jaksa untuk memenangi perkara hukum yang dihadapi ? 1. Ya, pernah

2. Tidak pernah

77. Tidak Tahu

88. Tidak Jawab

68. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap hakim untuk memenangi perkara hukum yang dihadapi ? 1. Ya, pernah

 62

2. Tidak pernah

77. Tidak Tahu

88. Tidak Jawab

Lampiran 2 (Kuesiner untuk Anak)

KUESIONER

Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Hukum Untuk Anak

Identitas Responden 1. Nama 2. Jenis Kelamin • Perempuan • Laki-laki 3. Usia ......... Tahun 4. Status Perkawinan 1. Belum menikah 3. Tidak menikah 5. Janda/Duda kematian 2. Menikah 4. Janda/Duda cerai 77. Tidak tahu 88. Tidak jawab 5. Pendidikan formal terakhir yang Bapak/Ibu/Saudara tamatkan : 1. Tidak sekolah 2. Tidak tamat SD 3. Tamat SD umum 4. Tamat Madrasah Ibtidaiyah 5. Tamat SD keagamaan lain 6. Tidak tahu 7. Tamat SMP umum 8. Tamat Madrasah Tsanawiyah

9. Tamat SMP keagamaan 10. Tamat SMA/SMK Umum 11. Tamat Madrasah Aliyah 12. Tamat diploma 13. Tamat SMA keagamaan lain 14. Tamat sarjana (S1) 15. Tamat sarjana (S2) 16. Tamat sarjana (S3)

6. Pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara 1. Pelajar/Mahasiswa 6. Pegawai BUMN 2. Ibu Rumah Tangga 7. Pegawai Swasta Nasional 3. Tidak bekerja 8. Pegawai Swasta Asing 4. Pensiunan 9. Pegawai Yayasan/LSM 5. Pegawai Negeri Sipil 10. Petani/Nelayan/Pemilik

11. Pekerja lepas/Penggarap 12. Wirausaha (Non pedagang) 13. Pedagang ......................... 14. Lainnya 77. Tidak Tahu 88. Tidak jawab

Kasus Hukum Responden 7. Apa jenis kasus hukum yang dialami Bapak/ibu/Saudara saat menerima bantuan hukum ?

1. Tindak Pidana Ringan 2. Penipuan 3. Penggelapan 4. Kekerasan 5. KDRT 77. Tidak Tahu

7. Perbuatan tidak menyenangkan 8. Pencurian 9. Perampokan 10. Korupsi 88. Tidak Jawab

11. Pembunuhan 13. Pembunuhan berencana 14. Terorisme 15. Perdata 16. Pencemaran nama baik 17. Lainya Sebutkan..................

8. Siapa pihak yang Bapak/Ibu/Saudara hadapi dari kasus hukum yang dialami ? 1. Saudara/Keluarga 2. Orang Tua/Mertua 3. Anak 4. Perusahaan/Korporasi

5. Tetangga 6. Rekan kerja/kantor 7. Rekan Bisnis 8. Majikan/Bos

9. Polisi 10. TNI/Militer 11. Lainnya ............................... 77. Tidak Tahu 88. Tidak jawab

 63

9. Siapa Pihak yang menyarankan/mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk mendapat bantuan hukum ? 1. Keluarga 5. LBH 9. Aparat pemerintah 2. Aktivis/LSM 6. Wartawan/jusnalis 10. Lainnya .............................. 3. Kepolisian 7. Dosen 77. Tidak Tahu 4. Advokat/pengacara 8. Kolega/teman 88. Tidak Jawab 10. Jenis layanan bantuan hukum apa yang Bapak/Ibu/Saudara dapatkan? 9. Drafting dokumen hukum 1. Bantuan hukum litigasi 5. Penelitian Hukum 10. Pendampingan diluar 2. Konsultasi Hukum 6. Mediasi pengadilan 3. Penyuluhan Hukum 7. Negosiasi 77. Tidak tahu 4. Investigasi perkara 8. Pemberdayaan Masyarakat 88. Tidak jawab 11. Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ? 6. Penetapan 10. Lainnya, sebutkan........ 1. Mengurus sendiri pengadilan 77. Tidak tahu 2. Keluarga 7. Aparat pemerintah 88. Tidak jawab 3. Kepolisian 8. Aktifis LSM 4. Pengacara/advokat 5. OBH 9. Kolega/teman 12. Darimana Bapak/Ibu/Saudara mengetahui informasi tentang bantuan hukum ? 1. Media (koran/televisi/ 6. Iklan layanan 10. Lainnya, sebutkan ........ internet) masyarakat 77. Tidak Tahu 2. Saudara/keluarga 7. Aparat pemerintah 88. Tidak Jawab 3. Teman/kolega 8. Aktifis LSM 4. Pengacara/advokat 9. Sosialisasi 5. Kepolisian pemerintah 13. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dimintai biaya saat menerima bantuan hukum ? 1. Tidak ada biaya (gratis) 5. Ya, lebih dari 5 juta 2. Ya, 500.000 – 1 juta 77. Tidak Tahu 3. Ya, 1 juta – 3 juta 88. Tidak Jawab 4. Ya, 3 juta – 5 juta

Pengetahuan Terkait Bantuan Hukum Tahu atau tidak tahukah Bapak/Ibu/Saudara dengan hal-hal berikut ini .... 14.

 64

Cara mendapatkan bantuan hukum

1

Tahu

2

Tdk Tahu

15.

Aturan etika pekerja bantuan hukum di internal OBH

1

Tahu

2

Tdk Tahu

16.

Cara untuk mengetahui semua perkembangan proses hukum

1

Tahu

2

Tdk Tahu

17.

Tata cara pengawasan internal dalam proses bantuan hukum

1

Tahu

2

Tdk Tahu

18.

Tata cara, mekanisme, dan prosedur bantuan hukum selama ini

1

Tahu

2

Tdk Tahu

19.

Jenis layanan bantuan hukum yang diberikan

1

Tahu

2

Tdk Tahu

Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah hal-hal berikut ini Anda alami dan rasakan saat mendapatkan bantuan hukum ? 20.

Prosedur bantuan hukum mudah (tidak berbelit belit)

1

Ya

2

Tidak

21.

Ada penjelasan soal alur/tahapan bantuan hukum

1

Ya

2

Tidak

22.

Pihak yang melayani bantuan hukum (advokat) bisa bekerjasama

1

Ya

2

Tidak

23.

Ada kelejasan soal waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum terkait

1

Ya

2

Tidak

24.

Mendapatkan perlakuan yang sama antar sesama penerima bantuan hukum

1

Ya

2

Tidak

25.

Ada penjelasan mengenai visi,misi, maklumat atau pakta integritas penerima bantuan hukum

1

Ya

2

Tidak

Layanan Bantuan Hukum Pada saat mendapatkan bantuan hukum, apakah fasilitas berikut ini sudah Bapak/Ibu/Saudara dapatkan dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) yang bersangkutan ? 26.

Adanya ruang tunggu di kantor OBH yang bersangkutan

1

Ya

2

Tidak

27.

Adanya toliet di kantor OBH yang bersangkutan

1

Ya

2

Tidak

28.

Adanya tempat parkir yang memadai di kantor OBH yang bersangkutan

1

Ya

2

Tidak

29.

Adanya sarana informasi (brosur, leaflet terkait bantuan hukum) dan profile OBH di kantor OBH yang bersangkutan

1

Ya

2

Tidak

30.

Adanya kotak saran/sms pengaduan/ hotline untuk menampung saran dan keluhan penerima bantuan hukum

1

Ya

2

Tidak

31.

Adanya jaminan ditindaklanjutinya pengaduan tersebut

1

Ya

2

Tidak

32.

Adanya progam pelayanan khusus bagi masyarakat (kelompok rentan)

1

Ya

2

Tidak

Apakah pelaksana pemberi bantuan hukum (advokat/paralegal) yang melayanai kasus hukum Bapak/Ibu/Saudara melakukan hal-hal berikut ini ...... 33.

Berperilaku baik (santun/sopan/ramah)

1

Ya

2

Tidak

34.

Melayani dengan adil antarsesama penerima bantuan hukum (tidak diskriminatif)

1

Ya

2

Tidak

35.

Tegas, tidak memberikan keputusan yang berlarutlarut

1

Ya

2

Tidak

36.

Profesional (memegang teguh konstitusi)

1

Ya

2

Tidak

37.

Mempermudah klien hukum

1

Ya

2

Tidak

38.

Tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan klien

1

Ya

2

Tidak

 65

39

Tidak menyimpang dari prosedur (taat hukum)

1

Ya

2

40.

Menunjukan tanda pengenal (seragam/ kartu nama/kartu advokat/kartu paralegal/ surat tugas/tanda pengenal lainnya) sebagai advokat/paralegal

1

Ya

2

Tidak Tidak

Apakah pada saat menerima bantuan hukum hal-hal berikut ini Bapak/Ibu/Saudara alami ? 41.

Menandatangani surat kuasa

1

Ya

2

Tidak

42.

Mendapatkan penjelasan tentang kasus hukum yang dihadapi

1

Ya

2

Tidak

43.

Mendapatkan pendampingan setiap mengikuti proses hukum yang dihadapi a. Pendampingan proses penyidikan

1

Ya

2

Tidak

b. Pendampingan proses penuntutan

1

Ya

2

Tidak

c. Pendampingan proses persidangan

1

Ya

2

Tidak

d. Pendampingan proses banding

1

Ya

2

Tidak

e. Pendampingan proses kasasi

1

Ya

2

Tidak

44.

Mendapatkan informasi terhadap perkembangan proses hukum yang dihadapi

1

Ya

2

Tidak

45.

Mendapatkan informasi terkait status pemberi bantuan hukum (advokat)

1

Ya

2

Tidak

46.

Mendapatkan upaya perlindungan

1

Ya

2

Tidak

47.

Mendapatkan konsultasi hukum pada setiap proses hukum yang dihadapi

1

Ya

2

Tidak

Puas atau tidak puaskah Bapak/Ibu/Saudara terhadap pelayanan bantuan hukum berikut ini ?

Bantuan Hukum Litigasi

 66

48.

Penandatanganan surat kuasa

1

Puas

2

Tdk puas

49.

Penjelasan tentang kasus hukum yang dihadapi

1

Puas

2

Tdk puas

50.

Pendampingan setiap mengikuti proses hukum yang dihadapi

1

Puas

2

Tdk puas

51.

Pemberian informasi terhadap perkembangan proses hukum yang dihadapi

1

Puas

2

Tdk puas

52.

Pemberian informasi terkait status pemberi bantuan hukum (advokat)

1

Puas

2

Tdk puas

Bantuan Hukum Non Litigasi 53.

Pemberian penyuluhan hukum

1

Ya

2

Tdk puas

54.

Pemberian konsultasi hukum

1

Ya

2

Tdk puas

55.

Pemberian investigasi perkara

1

Ya

2

Tdk puas

56.

Hasil Penelitian Hukum

1

Ya

2

Tdk puas

57.

Pelayanan mediasi

1

Ya

2

Tdk puas

58.

Pelayanan pemberdayaan masyarakat

1

Ya

2

Tdk puas

59.

Pemberian pendampingan di luar pengadilan

1

Ya

2

Tdk puas

60.

Pelayanan drafting dokumen hukum

1

Ya

2

Tdk puas

61. Secara umum puas atau tidak puaskah Bapak/Ibu/Saudara dengan pelayanan bantuan hukum yang pernah dialami tersebut ? 1. Puas 2. Tidak Puas 77. Tidak Tahu 62. Pengalaman buruk apa yang Bapak/Ibu/Saudara alami ketika mendapatkan pelayanan bantuan hukum tersebut ................................................................ 63. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk mengambil sikap damai dengan pihak lawan terkait kasus hukum yang dihadapi ? 1. Ya, pernah 77. Tidak Tahu 2. Tidak pernah 88. Tidak Jawab 64. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap polisi untuk memenangi perkara hukum yang dihadapi ? 1. Ya, pernah 2. Tidak pernah

77. Tidak Tahu 88. Tidak Jawab

65. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap jaksa untuk memenangi perkara hukum yang dihadapi ? 1. Ya, pernah 2. Tidak pernah

77. Tidak Tahu 88. Tidak Jawab

66. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah ditawari oleh pemberi bantuan hukum untuk menyuap hakim untuk memenangi perkara hukum yang dihadapi ? 1. Ya, pernah 2. Tidak pernah

77. Tidak Tahu 88. Tidak Jawab

 67

Lampiran 3 Alat bantu petunjuk pilihan jawaban

YA PUAS

 68

TIDAK TIDAK

PUAS