Pllf'I~II..I..PZ
PROFIL lEMBAGA
PENGElOLA
ZAKAT
KementerianAgama RepublikIndonesia Direktora t [enderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pernberdayaan Zakat Tahun2012
KATA PENGANTAR
IIlhal1ldlilillah, segala puji hanya rnilik Allah Swt, semoga kita semua scnantlasa mcndapatkan kas ih sayangNya. Bcrshalawat kepada baginda Rasulallah Saw semoga senantiasa menjudi 'Ilpstik' bibir kita SPI11UiI, dan semoga kelak kits mendapatkan syafaatnya. Amin
Buku yang sed ang saudara baca ini merupakan informasi awal berkaitan dengan bcrbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), mulai BadanAmil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, I3AZNASKabu paten/Kota, termasuk Lembaga Amil Zakat (LA?) balk pada tingkat pusatmaupun dacrah, baik yaJ1g berada pada yayasan, organisasi, BUTvlN/BUMDdan lain sebagainya. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, segala kekuxangan yang ada dapat diperbaiki pada rnasa berikutnya. Sclanjutnya, saya ucapkan terirna kasih kepada semua tim penults, semoga menjadi amal jariah. Jakarta, Mei 2012 Direktur Pemberdayaan Zakat
Drs. H, Hamka, M. Ag NIP. 19571231197901 1004
DAFTARISI
Kal-a Pengantar I
.
Oaf tar isi ....,..,.................................................................................. BAB I PENOAHULUAN Latar bclakang
.
Dasar hukum Tujuan "'''' Ruang lingkup BAB IT lEMBAGA
PENGELOLAAN
ZAKAT
H-ill 1
. . .
2 3
..
5 6
BAZl\lAS Pusat
.
3
BAZNAS Provinsi BAZN AS Kabupaten/Kora Lembaga Ami! Zakat (LAZ)
. .. ..
10 12
Unit Pcngumpuln Zilka!
.
16
.
19
..
19
..
20
. .. ..
21 22 22 23
BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN LPZ
• Perencanaan yang matang · Sistem pengorganisasian terstruktur · Pelaksanaan tanggungjawab · Kreanfttas pengumpulan · Distribusi yang terenccna " · Pendayagunaan yang terprogram • Pengawason rutin dan evaluasi BAB IV MJ:NGENAL LEBIH DEKAT lPZ · Badon Ami! Zakat Nsional
· Dan Bazda menuju
Baznas
"
,
.
..
]3
2·3
.. .
27
..
27
• Baznas DKJ Jakarta
..
- Baznas Klimantan Timur
..
32 32 35
- Baznas Yogjakarta
..
37
- Baznas jawa Timur
..
38
• Baznas Bengkulu · Baznas Kab. Lombok Barat
.. ..
• Baznas Kab Serang
..
• Baznas Sumatr Bar81 - Lernbaga Amil Zakat - Dompet Dhuafn • POS Keadilan Pcduli Umat - Yayasan Baitul Milal • LAZ Semen Padang - LAZ Baitul Maa1 BRT • LAZ PY Muhruumadiyah - Rurnah Zakct - Yayasan Arml Zakat Pusri - LA2 Yayasan Baituil MaaJ Umat Islam PT. BNI - Lembaga Amil Zakat (BMT)
..
49 53
- LA2 Dewan Dakwah - Unit PengumpuJan zakar. Daftar Bacaan Tim penyusun
_................................................
42 45
..
56
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
57
82
d:i1
..
87 91 94
~
.. ..
60 64 67. 71
74 77 78
97 98
La
JkJ ~
ciJ
BAS I PENDAHULUA N Latar aelaJ.:ang Menurut catatan seiarah, pelaksanaan zakat di Indonesia seiring dengan perintah zakar itu sendiri. Arlinya pelaksanaan kewajiban zakat sudah lama dilakukan masyarckat Islam Indonesia dan sudah ada 'lembaga' yang mengatumya. Akan tetapi, pelaksanaan kewajiban tersebut masih sangat tradisional alias 'manual', belum ada pengorganisasian secara proporsional dan profesional, Kecendcrungan yang add pada masa lalu.zakat dibertkan kepada orang-orang yang dianggap memiliki keahlian dibidang agama. Sebut saja misalnya para pendakwah dengan berbagai gelar, rnulai dad ustadz, kiyaiatau.dengan scbutan guru ngaji, ajengan, habib, da'i dan yang setingkat dengan itu. Tradisi pengumpulan zakat -khsusnya zakct Iitra h- mclalui para pendakwah ini masih tCTUS berjalan hingga kini.
.1
Peruntukan ataupun pcndistribusian zakat pada masa lalu bukan tidak produkti f dan atau kurangnya pendayagunaan harta zakat, akantctapibclum bcrkembangnya wacana berfikir modem kaitan dengan pendayagunaan dimaksud. Peruntukan zakar masih cendcrung konsumtif, belum produktil. Kondisi in:i juga rnenjadi bagian dad lemahnya sistem pengelolaan zakat di Indonesia, Akantetapi pemerintah ridak til\ggal diam, dari tahun ke tahun cvaluasi dan lancangan pengernbangan U'Z terus diupayakan hingga pada saatnya mulai bcrdiri LPZ baik milik negara ataupun swasta, bisa lernbaga, yayasan, sekolah, pesanrren, oraganisasi dan lain sebagainya. Sctidaknya pada tahun 1983 upaya itu terlihat dengan adanya UU no. 7 tahun 1983 tentang pejak penghasilan.nntara lain mengarur tentang pembayaran zakatyang dapat mcngurangi penghasilan kcna pajak, UU no. 7 tahun 1983 ini kemudian disepakati untuk diubah menjadi UU no. 17 tahun 2000.
I Sebelumnya, UU no. 38 tahun 1999 pemerintah b¬ rkewajiban rnembuat lernbaga khusus yang mengatur pengelo1aan zakat, terutama Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga ini baru dapat terealisasi di tahw12001 melalui keputusan Presiden no. 8 tahun 2001. Setelah itu, baru dibentuk Lembaga Pengelola Zakat eli tingkat provinsi (BI\ZDA), kabupaten dan kecarnatan. Dcngan lahirnya Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yangsemula bcmama BAZDAberubah menjadi BASNAZ, mulai dari tingkal pusat, provinsi dan kabupamn/kota. Mcnurut catatan sejarah, sebclum berd i ri dan disahkannya Lernbaga Pengelola Zaka t oleh pemerintah, khlLSu.snya13AZNAS pada semua tingkat, beberapa tahun sebelumnya sudah ada beberapa Lembaga PengeloJa 7..akat. (LPZ) Lembaga-Iembaga yang diperankan masyarakat ini rnendapat respon poslnf dari banyak rnasyarakat atas berbagai aktifitas keagamaan dan kemasyarakatan yang mereka lakukan, balk secara langsung maupun tidak, baik daJambentuk bantuan konsumtif maupun produktif yang pada akhimya menghantarkan mereka menjaeli lembaga yang disahkan pemerintah sebagai Lembaga Ami) Zakat Tingkat Nasional. Lembaga-lcmbaga pengclola zakat yang ada, baik negeri maupun swasta ini, perlu dibuatkan profilnya sehingga masyarakar yang populasinya dari tahun ke tahun semakin bertambah tidak 'buta' dan tabu dengan Lembaga Pengelola Zakat yang ada, sekaligus.membcrikan pilihan, kemana mcrcka sebaiknyarnenyalurkan zakatl Dasar Hukum Scbagaimana diuraikan pada pend ahuluan, bahwa Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), mulai dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (BAZNAS) Provinsi, dan (BAZNAS) Kabupaten/kota termasuk LPZ yang diben tu k oleh masyarakat
rnern iliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-L'ndang Rl no. 23 rahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Tujuan
Tujuan penulisan dan penerbitan buku profil ini, selain sebagai informasi kepada masyarakat secara umum dan khususnya sesama Lernbaga Pengelola Zakat(LPZ) lainnya akan
kcberadaan lembaga-Iembaga pengelola zakat, mulai yang ada di Ibukota, Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga menjadi bahan ppmhplajilran dan infnrmasi tP.rkait banyak hal ten tang pengelolaan mat, antara lain:
I. Merealisasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Sebagai bahan inforrnasibagi masyarakat luas, terkhusus bebcrapa pcrubahan dalam UU no. 23 rabun 2011. .,.
Spbagai bahan pernbelajaran antara sam larnbaga dengan lernbaga pengelola zakat lainnya, misalnya bagaimana eara
dan pola koordinasi, pengumpulan, pendistribusia n dan pendayagunaan harta zakat, 4.
Olharapkan masyarakat semakin percay a dengan Lcmbaga Pengelola Zakat (LPZ) yang ada pad a masing
masing wilayah, baik milik pemerintah ataupun swasta 5.
yang sud ah disahkan pemerintah. lluku ini diharapkan menjadi acuan lembaga untuk leblh menumbuhkcmbangkan kembali berbagai pola dan rencana yang sudah ad" dan atau yang sedang berialan.
Ruang 1.ingkup Sesuai dengan judulnya, buku inimemberikan informasi tentang beberapa Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), rnulai dari tmgkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan unit-unit kecil yang ada di berbagai I crnbaga P(>ngl-'lolaZakat. Profil yang dinraikan 'A.pl09
3
mcliputi banyak hal di anrara ; Sejarah keberadaan lembaga, dasar hukurn, rnaksud dan tujuan, pola kerje, susunan pengurus, hak dan tanggung jawab, visi dan rnisi, program kerja lembaga, khususn Y" yang berkai tan dengan pengu rnpulan, pend istribusian. dan pendayagunaan harta zakat. Yang paling penting untuk d isajikan adalah profil Lcmbaga Pengelola Zakat (LPl) yang sudah ada dan bahkan sudah berkiprah lama, rnulai dari pengumpulan, pendistribusian ataupun pendayagunaan .harta zakat, Sebagai contoh, masih banyak masyarakat yang bclum rnenge+abui bahwa sernua perusahaan besar yang ada padasetiap daerah rnemlliki Lembaga Amil Zakat (LAl),termasuk semua bank yang ada d.i Indonesia. Bahkan tidakscdikitdi antara masyarakal yang hidup disekltar lembaga-Iembaga tersebur, tidak tahu bahwa mereka dapatikut serta merasakan rnanfaat dari keberadaan Lembaga Amil Zakat tersebut. Karenanya, profil alau promosi akan keberadaan Ll'Z sudah saatnya untuk dilakukan, agar Lembaga Amil Zakat dapat dtrasakan keberadaanya di tengah-tengah masyarakat, termasuk perunrukannya. Dengan harapan, masyarakat yang akan mengad akan kegiatan sosial kcagamaan utaupun kemasyarakatan, tidak lagi kebingungan kemana mercka harus mengajukan perrnohonan bantuan/dukungan dana, termasuk untuk keperluan penilidikan, kesehatan, pcmberdayaan masyarakat dan segudang peruntukan sosial lainnya. Wnllalllln'/am
BABII LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT Sebelum berbicara tentang Iembaga-lernbage yang diberikan wewenang oleh pernerintah unruk rnengelola dana zakar, terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan pcngclolaan. Mcnurut Undang-Undang no 23 Tahun 20J 1, yang dirnaksud dengai pengelolaan z akat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordlnasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
Pengclolaan dana zakat tentunya harus berdasarkan syariat Islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akunrsbiliras. Untuk mclaksanakan pengelolaan dana zakat secara nasional, pernerintah mernbentuk satu Jembaga nonstruktural mandiri yang bernama Badan Amil Zakat Nasional(13AZNAS), mulai dad yang berkedudukan di Ibukota, berkedudukan eli Provinsi, dan yang berkedudukan eli Kabupaten/Kota. Lembaga ini berkewajiban fok us pada kegiatan pe rcncan aan, pengorganisasian, pelaksanaan dan IJengawJsan terhadap
pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, Selain BAZNAS pada masing-masmg tingkatan (Ibukota. Provinsi dan Kabupaten/Kota), juga ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas rnembantu pcngumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
:
zakat. Tcrmasuk Unit Pcngumpul Zokat (UPZ) yang oleh 13AZNAS.Nampak ada beberapa pembahanistiiah perbedaan untuk Lenlbagd Pengelola Zakar antara Undang no. 38 tahun 1999dengan Undang-Undangno. 20ll tentang Pengelolaan Zakat.
dibcntuk dan juga Undang23 tahun
BAZNAS
PUSAT
Sebelum adanya perubahan Undang-Undang no. 3ti Tahun 1999, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNA5), BAZOA pada tingkat Provinsi, BAZDA Kabupaten dan BAZDA Kecamatan (BAZDA).
Badan Amil Zak
Setelah adanya pcrubahan Undang-Undang No. 2::\Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, scbagaimana termaktub pada Bah 11,bagian kcsaru pasal5 LlJ no 23 Tahun 20] J Tcntang Pengelolaan Zaknt bahwa untuk melaksanakan pcngelolaan zakat pemerirrtah membcntuk Badan Ami! Zakat Naslonal (BAZNAS) yang bcrkedudukan di ibu kora Negara (Jakarta), BASNAZ yang bcrkedudukan eli Provinsi dan BAZNAS yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Dcngan demikian tidak ada lagi istilah BAZDA BAZNAS bersipat mandiri dan nonstruktural yang bertanggung jaw"b kepada Presiden melalui menreri, dalarn hal
ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia DPRRlpalingsedikit1 kali dalam 1 tahun.
dan juga kepada
Adapapunkepengurusan BAZNAS diatur Undang-Undang no. 2::\ tahun 2011 dalam pasal 8 Bah IT ten tang keanggotaan.
Dijelasknn bahwa, 13AZNA.<)terdiri dari 11 orang iUlggola. Kesebelas anggota tersebut harus terdiri dari 8 orang W1Sur rnasyarakat dan 3 orang W1StU pemerintah. Unsur masyarakat terdiriatas unsurulama, tenagaprofesional dan tokoh masyarakat Islam. Sedangkan unsur Pernerintah diambildari unsur Kementerian -terkhusus Kernentenan Agarna RI- dan instansi yang tcrkait dcngan pengelolaan zaka t. Kairan dengan keanggutaan BAZNAS pusat terdapat
perbedaan an tara Undang-Undang no. 38 tahun 1999dengan Undang-Undang no. 23tahun 2011tentang pengelolacn zakat. Perbedaan tersebut terlihat [elas dalam beberapa hal.Misalnya jum lah persona I keanggotaao, stru ktur kepengurusan, komposisi dewart perumbangan dan komisi pengawasan yang tidak jelas komposisi dan jumlah kcpcngurusannya dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, berikutbeberapa perbedaan dimaksud.
Pertama, pada UU no, 38 tahun 1999pada Bab ITPasal 3 Tentang Susunan Organisasi BAZ:'>!AS terdiri dari Badan. Pelaksana, Dewan Pertlmbangan dan Komisi Pcngawasan. Semenrara dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tidak disebutkan secara rinci, sebagaimana UU no. 38 sebelumnya, apakah tetap seperti yang lama, terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana, atau kemungkinan dalam bentuk lain. Nampaknya kebijakan i.ni diberikan.kepada Lembaga BAZNAS sendiri, telllunya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, sesua idengan kondisi dan situasi yang ada, serta tidak menyelahi peratllran dan Undang-Undang yang berlaku,
Kedua, pada Undang-Undang no. 38 Tahun 1999, tidak disebutkan sccara rind persyaratan calon anggota BAZNAS. Dalam Undang-Undang no. 23 Tahun2011 Ten tang Pengclolaan Zakat, pada pasal11 dlsebutkan untuk dapat diangkat Sd.ldgcli anggota SAZN ASsctidaknya harus :
dij
an
a. WNI b. Beragarna Islam c. Bertakwa kepada AJJah Swt tL BerakhlakMulia e. Usia minimal 40 tahun f.
Sehatjasmani dan rohani
g. Tidak menjadi onggoto.partai politik h. )"Iemiliki kompetensi ill bidang pengclolaan zakat i.
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan ydnl:) diancarn dengan pidana penjara paling singkat.3 (lima) Ketiga, pada Undang-Undang no. 38 tahun 1999dijelaskan
secara rind semua susunan pengllcus, mulai Dewan Pertirnbangan, Kom isi Pengawasan dan Badan Pela ksana, dcmiklan pula dengan jurnah porsenilrrye. Misalnya, Dewan Pertimbangan dan Komisi Penga was terd iri dari satu orang ketua, satuorang wakil ketua. saru orangsekretaris dansatu orang wakil sekretaris serta maksirnal ada 10 orang anggota. Pada Undang-Undang no. 23 tahun 2011, semua susunan pengurus tidak dijelaskan secara rinei, hanya disebutkan [umlah porsenilnya sebanyak II orang dan sesuai dengan persyaratan yang hams dipenuhi.
3
IT
d 50
d
d
u
Keempat, pada Uudang-Undaug no. 38 tahun 1999 tidak dijelaskan secara rinci berkenaan dengan diberhentikannya anggota 13AZKAS
r
Pada Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 dijelas secara rinci, bahwa anggota BAZNAS diberhentikan apabila : a. Meninggal dunia b. Habis masa jabatan c. Mengundurkan diri
d. Tidak dapat mela ksanakan tugas selama 3 bulan secara terus rnenerus atau e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
Kelima, pada Undeng-Undang no. 38 Tahun 1999 semua kewajiban dan tanggungjawab dari masing-masing bagian, dijelaskan secaratinci. Misalnya tugas BAZ antara lain: '1. Menyelenggarakan tugas administratif dan tek nis pengumpuJan. }-.t>J'ldistribusiandan pendayagunaan 7,<1kat
2. Men.gumpulkan danrnengolah data yang' diperlukan untuk menyusunrencanapengelolaan
3. Mcnyclenggarakan
zakat
rugas penelirian, pengembangan,
komunikasi. intormasi dan edu kasi pengelolaan zakat 4. Mernbentukataurnengukuhkan uniI pengumpul zakat sesuai dengan wilayah operasional Adapun rugas dewan pertimbangan BAZNAS adalah memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana, baik. diminta manpun ridak dalam pelaksanaan tugas organlsasi. Sedang komisi pengawas berrugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana dalam pengelolaan zakat. termasuk.menuniuk akuntan publik untukmelakukan audit pengelolaan keuangan..
Pada Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 semua tanggungjawab dan.kewajiban rnasing-masing pengurus tidak disebutkan sarn-persatu/secara rincl. BAZNAS PROVINSI Tintuk lebih memudahkan melihat beberapa perubahan tell tang Pengelolaan Zakat dari Undang-tJndang '0.38 Tahun 1999 ke Lndang-Undang No. 23 'fahW12011, scbagai berikut :
No
UU No. 38/1999
!
UUNo.23/2011
! 'BAZNAS Pusat
1
BAZNAS Pusat
2
BAZDA Provinsi
BAZ!\!AS Prov insi
3
BAZDA Kabupaten
BAZNAS Kabupaten
4
BAZDA Kecamatan
I UPZ
Kec/Kcl
I
Pada Undang-Undang No. 3S Tahun 1999, Badan Ami! Zakat tingkar Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan disebut dengan BAL.D". (Badan Amil Zakat Daciah). setelah diadakan
perubahan
Und ang-Undang No. 23 Tahun 2011 tenrang
Pengelolaan Zakat istilah BAZDA tidak lagi dlpakai, dim diganti dengan sebutan BAZNAS untuk sernua tiugkatan, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/kota. Bagaimana dengan Kecamatanl Pada bagian ketiga pasal le Undang-Uodang No. 23 Tahun 2011 diiclaskan bahwa pada Kecamatan cukn p dibuat lfnit Pengumpul Zakat (UPZ), dernikian pula di Kelurahan Pada Undang-Undang No. 38 Tahun L!!99,BAIDA I'rovmsi dibentuk ol",h Cubernur alas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia yang bcrkedudukan di ibukota
10
"'-#fD~
I
provinsi. Tentu, atas bcrbagai pcrtimbangan dan pcngalaman yang ada selama ini, tim perumus perubahan Undang-Undang Zakat tidak lagi mernberikan wewenaug penuhkepada Cubernur untuk membentuk BAZ pada daerah kekuasaan mereka. Perubahan ini tentunya tidak berrnaksud membatasi, melainkan mengambil jalan terbaik agar pclaksanaan zakat pada tingkat Provinsi berialan lebih proporsional dan profesional. Pada Undnng-Undang No, 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usuJ Gubernur setelah mendapatkan pertlmbangan dad 13AZNAS. Artinya untuk membuat atau mendirikan BA.ZNASpada tingkat Provinsi harus terlebih dahulu melalui beberapa tahaban.
, •
Artinya, usulan yang akan diajukan ke Manteri terlebih dahulu sudah dipersiapkan secara matang dan maksimal oleh tim yang .sudah diamanahkan Cubernur, Sebelum diajukan, BAZNAS provinsi pun dipertimbangankan terlebih dahulu oleh BAZNAS Pusat. TenllUlyaBAZNAS pusat akan menerjunkan lim untuk menilai kelayakan dan kesiapan sebelurn diajukan ke Menteri,
Apa yang akan rnenjadi pertimbangan l'iA7NAS pusat, tentunya berbagai hal yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan kewailban BAZNAS, Sebut saja misalnya, apakah kepengurusan BAZNAS Provinsi sudah sesuai dengan ketentuan UndangUndang no. 23 tall un 2011, apakah pola dan cara pengumpttlan dan pendistribusian dana zakat yang diprogramkan sudah sesuai dengan aturan syari dan Undang-Undang Zakat, apakah sudah ada pcngnlaman dalam mengclola dana sosial keagamaan dan kernasyarakatan, apa program pemberdayaan yang direncanakar t dan lain sebagain ya. Pada Undang-Undang No, 3!l TallWl1YY\Ikepengurusan BAZD A Provinsi terdiri d ari Dewan Pertimbangan, Komisi
Pengawasan dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan dan
Komisi Pengawasan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekreraris, seorang wakil sekretaris dan 7 orang anggota, Sedangkan Dewan Pelaksana harlan terdiri dati: seorang ketua. seorang wakil ketua, seOTang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang 'bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan dID bidangpenyuluhan Susunan dan jumlah pengurus yang demikian tidak ada pada perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 15 dan 16 ndak disebutkan sama sekali tell tang kepengurusan BAZN_I\.SProvinsi, Akan tetapi pada Bab Xl pasal44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa "pada saa! undang-Undang ini mula! beriaku, semua peraluran perusuiang-undangan telltaJlg pengelolarm zakat da.n peraturan pelakstuuuni UndlJJJg-U1JdllllgNomor 38 inhun 1999
Tenrang Pengelolaan Zacat dillyatllkan
mcsit; teta» berlaku
S(l'ania.ng tidak bertenttlltgan dengsn ketentuan dtunm UndungUndnng ini". Scsuai pasal 19 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 BMNAS Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan kepada. BAZNAS dan Pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS KABUPATEN/KOTA Sesuai dengan perubahan Undang-Undang
No. 23 Tahun
20n Tentang Pengelolaan Zakat, bagian ketiga pasal15 bahwa Badan Ami! Zakat Kabupaten yang semula discbut BAZDA Kabupaten diu bah menjadi BAZNAS .Kabupaten/kota.13AZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pe)abat yang dirunjuk atas usul bupati dan a tal] wali kota setclah mendapat
pernmbangan BAZNAS. Tntinyasama dengan prosedur BAZNAS Provinsi, Setelah adanya perubahan Undang-Undang Zakat No. 38 tahun 1999 ke Undang-UudangNo. 23 tahun Ztll l, maka Bupati
12 'Pi¥tD>?
tidak lagi mcmiliki w('wcn,mg untuk membcntuk BAZ di wilayahnya tanpa pertimbangan BAZN AS yang kemudian dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang dituojuk, Idealnya, sebelum diajukan kepada menteri, bupati terlebih dahulu mengaiukan usulan atau permohonan kepada BAZNAS untuk diadakan p~rtimbangan. Pertimbangan dirnaksud berupa
ujikelayakan dari berbagai aspek untuk menjadi.sebuah BAZNAS Kabupatcn/kota. Mulai.dari kwalifikasi kepcngurusan, struktur pengurus, rencana program kerja, berbagai fasiIitas kantor, pola dan teori pcngumpulan zakat, tcrmasuk pcndistribusian dan rencana pendayagunaa dan lain sebagainya. Sebagaimana ditegaskan pada pasal l.S Bagian Ketiga UU No. 2.~tahun 20'11bahwa masing-masing BA7.NAS, haik Provinsi
ataupun Kabupaten/Kota dapat mernbentuk beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pacta instansi pemerintah, badan usaha milik negal'a, bad an usaha milik daera h, perusahaan swasta dan perwakilan RI d.iluar negeri. Tidak hanya Itu BAZNAS Provinsi dan juga BAZNAS Kabupaten/Kota dapat rnembentuk UPZ ill Kecamatan, Kelurahan.atau nama lainnya dan tempat lainnya. Dalam perubahan Undang-Undang No. 2.1 tahun 2011Pasal wajib melaporkan pela ksanaan pengelolaan zakat, .infak dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada 13AZNA5 Provinsi dan pemerintah dacrah secera berkala.
29 bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota
LEMBAGA AMlL z...-\.KAT(LAZ) DalaJII Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang PengelolaanZakat, diielaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) terdiri dari BAZNAS Pusat, Provinsi dan Kabupa ten/Kota. Badan ini dapar dikatakan sebagai BAZ yang dibentuk pemerintah.
Pada bagian keempat pasalll disebutkan bahwa untuk mernbantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan. 'pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Ami! Zakat (LAZ) Tidak berbcda dengan ketentuan Undang-Undang no. 38 tahun 19')9 bahwa Lembaga Pcngclola Zakat (LPZ) dilakukan oleh BAZ dan juga LAZ. BAZ dibentuk oleh pernerintah, balk ditingkat pusa t maupun daerah, Sedangkan Lernbaga Amil Zakal (LAZ) dibentuk oleh masyarakat, tetapi tetap dikukuhkan, disahkan. dibma dan dilindungi oleh pemerintah, Sesuaidengan perubahan Undang-Undang No. 2::ltahul1201'1 pasal IS bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Perizinan dimaksud akan dikabulkan jika memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan, sebagaimana berikut: a.
Terdaftar sebagai organisasikemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan 5051al; b. Berbentuk lernbaga berbadan hukum, c. Mendapat rekomendasi dari BAZN1\5; d. Memiliki pengawas syariat, e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiarannya: f. Bersilat nirlaba: g. Memiliki progrnm untuk mendayagunakan zakat bagi kesejaht=raan umat; dan h, Bersedia diaudit syariat dan keuangsn secara bcrkala. Nampaknya perubahan persyaratan bagi LAZ sedikit lebih ringan dari beberapa ketcntuan persyaratan sebelumya, sesuai kepulusan Menteri Agama no. 581 tahun 1999. yang harus memenuhi berbagai persyaratan berikut :
14 Aoft.d'1
a. b. c. d.
e. f. g. h. i.
Bcrbadan hukum Memilikidata111uzakkidanmustahiq Telahberoprasi minimal Ztahun Memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit akuntan Memil.i.I4 wtlayahoperasi secara nasional minlmal lu provinsi Mcndapat rekondasi dilriFOZ' Mamp.ll mengumpuIkan dana 11"1 dalam 1 tahun Membuat pernyataan kesediaan untuk dtsurvay Kemenag dan diaudit oleh akuntan publik Bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS dill' Kemenag
Beberapa perbedaab rerletak pada:
a. tidakperlu data muzakki dan mustahik b. c. d. .e.
tidakperlu batasan minimal operasional tidak perlurekomendasi fOZ, tetapirekomendasi !:lAZNAS tidak perlu wilayah.operasional tertentu tid ak ada batasan peugumpulan dana minimal
Kewajiban LAZ yang diterapkan Undang-Undang No. 23 Tahu n 2011 pasal 19 ad a lah melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala . Menurur Bagian Kelima pasal19 LAZ tidak hanya melapor ke BAZNAS, tetapi juga wejib melapor kepcmerintah daerah seternpatdimana L<\z l:>eranasecara berkala.Adapnn ketenruan pelaporan akan diarur daJarn Peraturan Pemerintah. Di beberapa perubahan yang adanampakpungsi BAZNAS lebihdimaksimalkan, mulai dari rekornendasi clan pelaporan,
FOZ terbentuk pada 11·12 Juli 1997 pada saat seminar ZIS yang dihadiri 85 peserta se-tndcnesta. utusan d~rI 25 BUMN dati swasta, praktist zakat dan unsur peeguruan tinSSi". FOZ juga dillb atka n oleh M,enteri Acama untuk
me-umuskan draf UU Zakat
Peraturan Undang-Undang No, 38 tahun 1999 sejalan dengan Undang-Undang No, 23 tahun2001 bahwa LAZ dapat dibentuk oleh lembaga dan instansi apapun, selarna memenuhi persyaratan
yang ditetapkan. Boleh dibentuk oleh lembaga pcndidikan, pesantren, BU:vtN/BU?vID dan berbagai instansi negcri maupun swasta, Berbagai profil lembaga amil zakal tersebut akan dijelaskan pada bab bcrikutnya.
me
atau
ban Ter: tan~ mis kl'o
tern
pub UNIT PENGUMPUL ZAKAT
ap.u atau
Unit PengumpuJ Zakat (UPZ) mcrupakan unit lembaga zakat terkecil yang dibr-ntuk BAZNAS pad a tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditempatkan di Kelurahan dan Kccamntan, sesuai dongan perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2011.LJengan dernikian, tidak lagt ada pctunjuk bahwa LAZ boleh membentuk UPZ, karena sudah diakornodir oloh
rela
BAZNAS. Unit Pengumpul Zakat bertujuan rnelayani masyarakat, khususnya para muzakki, tidak hanya zakat tetapi juga melayani mereka dalam hal iniaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, termasuk konsultasi berbagai hal yang berkaitan dengan zakat Unit ini dapat dibentuk dimana dan kapan saja jika dianggap perlu oJeh BAZNAS. Tugas pokoknya hanya pengumpulkan zakat dan masyarakat urnum. Ia tidak berkewajiban untuk mcndistribusi dan mendayagunakan harta zakat. Kenapal Karena uill1g ya.ng tcrkumpul d i UPZ 'disetor dulu ke BAZNAS yang membentuknya. Disinilah dana terscbut akan dikclola, didistribusikan dan atau diproduktifkan, Biasanya UPZdibcntukllnh,k ditempatkan pada sarana atau tempat-tempat yang banyak dikunjungi publik, baik secara permanen ataupun spon tan. Sebagai contoh, BAZNAS pusar
l6
~$>1
men
bu.l
ma
dipe mu ca'
sha
mu
dan
in! unt
itwa
].;Ol
lint trar
0\..
illl
b~
rap
membentuk UPZ yang di tcmpatkan di bandera Soekarno Ha tta atau BAZNAS Sumsel membentuk UPZ untuk diternpatkan di bandara Sultan Mahmud Badaruddin ITdan lain sebagainya. Tentunya tidak sertamerta dibentuk dan ditempatkan di bandara tanpa adanya survey. atau pendataan terlebih dahuJu. Sebut saia misalnya, dimana comer Uf'Zakan ditempatkan, apakah di arena
kedatangan/penjemputan
atau arena kepergian ..Penentuan
tempatini tentunya dengan berbagai pertimbangan. Dernikian pula dengnn bentuk comer yang akan diJadikan ternpat UPZ, apakah akan dibentuk kantor mini dengan menggunakan triplek atau gibsun, atau sejenis partisi dl salah satusudut tempat yang
telah ditentukan, atau bersipat sementara hanya dengan rnenyediakan 2 atau 3 buah meja dengan 6 buah kursi dan 1 b uah spand uk sebagai pemberitahuan atau himbeuan kepada masyarakat' Sekal:ilagi bahwa survey atauplm pendataan masih sangat diperlukan, termasuk langkah strategi yang akau ditempuh, mulai darl penggunaanberbagai media yang menarik bagl para calon muzakki untuk rncnyalurkan z akat. inial} dan shadaqahnya. ternpat yang nyaman dan aman bagi para calon muzakki untuk berdiskusi, bertanya atau menyerohkan zakatnya dan lain sebagainya. Termasuk penyediaan brosur sebagai media inforrnasl tentang kewajiban dan anjuran berzakat, brungkas untuk menyimpan dana yang sudah terkumpul agar arnan.
Selain itu, ada beberapa media atau perangkat lain yang
t
juga hams disediakan secara proporsional. Misalnyaseperangkat kornputer sebagal media online atau pencetakan 'kwltansi resrni unruk pnHl muzakki, papan pengumuman scbagai medii! transparansi (bila diperlukan) dan lain sebagainya, Dalam melaksanakan UPZ ini,juga diperlukan pant arnil yang arnanah, [ujur, memahami fiqih zakat, mampu bekerjasama dalam tim, bisa berkomunikasi dengan balk, memiliki sopan San tun, berpakai rapi dan pan las.
Kernampuan komunikasi bagi para petugas pada uni t-unit pengumpuJ zakat, rasanya perlu kami tekankan kembali. Halini pcnting. karena komunikasi yang baik akan memberikan nilai tersendtri bagi para calon rnuzakki untuk dengan ringan dan senang mcnyalurkan zakamya melalui L1'Z yilng
BAB III
TUGAS DAN KEWAJ.lBAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT
Tugas dan kewajiban l.embaga Pengelola Zakat yaitu "melaksanakan kegiatan perencanaan. pengorganisasian,
pelaksanaasi dan
peltgllwaStlll
tevhadap pengumpulan
da.11
pendisttibusiun sertu plulIllly,w"malin zakat". AgaT berbagai aktifitas tersebu t berjaJan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan Undang-Undang No, 23 Tahun zul l, maka harus memiliki beberapa hal berikut :
Perencanaan yang Matang
Sebuah lembaga, apapun nama, tugas dan kcwajibannya, tentu rnemiliki rencana-rencana dalarn melaksanakan roda lcrnbaga. Biasanya, rencana kegiatan dilaksanakan pada setiap mengjeJang akhir tahun untuk rencana ker]a tahun berikurnya. Rencana kerja tahun 2012, sudah disnsun pada tahun 2011 berdasarkan pcngalarnnn dan hasil evaluasi pada tahun 2010. Misalnya.rencana kcrja Badan Amil Zakal Nasional (BAZNAS) unruk tahun 2012 sudah direncanakan pada tahun 20n, pada bulan Oktober atau Nopember, Model perencanaan semacarn ini berla1<11 diseriap instansi pemerintahan, termasuk Kementerian Agama. Sebagai contoh, berbagai kegiatan yang dilakukan Kemenag tahun au (2012), merupakanhasil rencana yang disusun, diaiukan dan disepakati pada tahun ..sebelumnya (2011). Berbagai kegiatan yang direncanakan satu tahun-sebelumnya itu, tentunya direncanakan dengan sebaik mungktn, matang dan dengan berbagai pertirnbangan. Sebagaimana discbutkan, bahwa rcncana-rencana
yang disususn 1 tahun sebelumnya iniberdasarkan hasil evaluasi keria tahun sebelumnya lagi, yakni tahun 2010. Dalam lembaga zakat, perencaan dimaksud setidaknya
meliputi percncanaan pcngumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan haria zakat dan s~gald sesuatu yang tcrkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (program kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan rnasih bersifat umum arau global.
Tcntunya, ketika setlap even kcgiatan yang sudah d irencakan tersebutingin dilaksanakan, ada perencanaan uLang, khususnya terkait dengan hal-hal teknis pelaksanaan, Misalnye bagalmana rencana pclaksanaan pembentukan UPZ-UP7 di berbagai ririk keramaian rnasa, hal ini perlu dircncanakan ulang, agar lebih terkonsep secara matang. Perorganisaslan Tersrruktur Perorganisasian dalarn hlga~dan kewaiiban LPZ tidak hanya terbatas pacta pemaknaan yangbc:rkd.il~lndengan organlasi Lembaga Pengelola Zukat, misalnya bagaimana mcrnbenluk lPZ, prosedur yang hams dilalui, persyaratan yang harus disiapkan, stru ktur kepengurusan, kualilikasi pcngurus dan lain
sebagainya. Pengorganisasian juga dapat diartikan dcngan pcrencanaan yang sudah ada harus teroganlsir secara matang sesuai dengan devi5i dan atau bagian-bagian yang ada pada T.P7. Kairan dengan rugas LPZ, peugorganisasian dimaksud adalah mengorganislr segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggungjawab dan kcwajiban Lembaga Pengelola Zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pcndayagunaanharta zakat, Pengorganisasian ini harus If!rstruktuTagar tidak terkesan asal-asalan, tidak slap, rnendadak, yang pada akhirnya tidak rerlaksana secara maksirnal. Sebagai contoh, renrana
menerjunkandai-dai mudake beberapa wilayah terpencil yang ada dilndonesia.Kegiatan.iniharus terstruktur.siapa yang akan rnengetuaikegiatan ini, ke daerah-daerah mana se]a dai-dal muda itu akan diterjunkan, bagaimana estimasi dana yang dibutuhkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, berapa lama mereka harus mengabdi dan lain sebagainya. Pelaksanaan Tanggungjawab Sebagai organisaFi sosial keagarnaan dan kemasyarakatan, LPZ me m il ik i tanggungjawab yang tid OIl;: ringan. Pertanggu.ngjawaban yang diemban tidak hanya horizontal, melainkan juga pertikaJ. Inilah tanggungjawab yang luar biasa yang diemban oleh LPZ, muJai dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi dan RAZNAS Kahupaten/Kora. Lembaga Ami) Zakal (LAZ)negerl maupun swasra yang disahkan menteri. Secara horizontal pelaksanaan tanggung LPZ meliputi segalasesuatuyang rnenjadirugas dantanggungjawob lernbaga, mulai dari penerimaan/pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaanhartazakat, pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut harus dise suaikan dengan kapasiras, wc;wenang dan tanggungjawab masing-masing ringkatan T.1'7_
Pelsksanaan pengumpulan zaka t tidak terikat menerima zakat dari mana dan siapapun. [Jan sanga! mungkln I3AZNAS Provinsi menerima harta zakar dari orang yang beresal dari daerahnya, tetapi yang bersangkutan berdomisili pada provLnsi lain. Bisa jadi hal ini ia lakukan kareka rasa cinta dan ped ulLnya terhadap wileyah asalnya. Demikian pula dengan pend istribusian.13AZNAS Provinsi tidak dituntut untuk mend istribusikan harta zakat yang terkumpul untuk wilayah lam yangjuga ada l:lALl\lASnya,tetapi Iebih diperuntukkan pada rnasyarakat setempat. Akan tetapi
bukan tidak mungkin itu dilakukan, terutama pada saar kundisi darurat, bencana alam rnisalnya dan atau yang lainnya. Kreatifitas
pengumpulan
Idealnya. LPZ tidak hanya menunggu,
tetapi harus
berkreatifitas guna meningkatkan kesadaran berzakat di kaJangan kaum rnuslimin. Dengan demikian akan lebih meningkatkan dana zakat, pada akhirnya juga akan meningkatkan [urnlah banruan yang akan disal u rka II kepada mereka yang bcrhak mcnerimanya. Banyak bentuk kreatifitas yang dapat dilakukan LPZ. Misalnya dcngan rnensosialisaslkan kcwajiban dan hikmah zakar, rncmbuat beberapa UI~Z dl lempat-tempat yang srrat ...gi~, memuat kegiatan atau acara khusus yang diikuti oleh para pengusaha atauog/llliYlllainnya dan Ialn sebagainya. Sesuai UU no. 2.3 lahun 2011 dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan scndiri atau dapat meminta bantuan dengan BAZ:\fAS.Pada pasal22 dijelaskan bahwa zakat yang dibayarkan muzakki dikurangkan dari penghasilan kena paiak. Selain itu,setiap kali transaksi zakat, muzakki wajib mendaparkan bukti setoran resmi.Inilah bukti pengllrangan penghasilan kena pajak.
Distribusi yang terencana Tenlu hal ini sudah dilakukan oleh LPZ. Tctapl, tctap disaran ka n agar pendlstribusian dana za kat yang lerkum pu I harus lcbih terencana. Tcrcncana artinya tidak hanya habis bagi scsuai rencana, lanpu mcmperhatikan berbagai aspek lainnya. Misalnya. berapa dana yang diperuntukkan unruk konsumtifdan bcrape pula dana yangdisalurkan untuk usaha produktiI. Kaitannya untuk kedua peruntukkan itu, kepada siapa saja dana konsumtif itu diberi.kan dan dalam bentuk apa saja dana zakar itu diproduktifkan, termasuk sejauh mana perkiraan dana produktif itu dapat berkembang dan lain sebagainya.
22
A./d~
1
Peruntukan dan" zakat tidak boleh keluar dari ketentuan syariat Islam dan harus ada skala priori tas dengan
rnemperhatikan
prinsip pemerataan,
keadiJan
dan
kewilayahan, demikian penjelasan Undang-Undang no. 23 Tahun 20U Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 25 dan pasal
26. Pendayagunaan yang terprogram Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dana zakat yang diproduktifkan hams benar-benar terprogram, [angan sampai
d.JJ1ayang sernula dtperkirakan bisa dtproduktifkarrtemyata tidak tepa+ atau tidak sesuai den gall rencana awal, Pada akhirrrya, secara tidak langsung, dana tersebut meniadi dana kousumdf yang boleh dikatakan kurang terarah. Karenanya diperlukan pendayagunaan dana zakat yang terprogram, deugan tujuan penanganan fakir nuskin dan peningkntan kwalitas umat (UU Zakat no. 23 tahun Zlll I, pasaI27). Usaha produktif dapat dilakukan jika kebutuhan dasarrnustahik telah terpenuhi. Misalnya dana zakat diperdayagunakan untuk usaha tornak kambing bersama. Bcberapa hal yang harus dipcrhatikan misalnya, siapa yang akan menggernbalanya, bagaimana pengarahuan rnereka t<'nl·ang rernak lambing, bagaimana
dengan kandangnya,
bagalrnana dengan persediaan
rnakanannya dilokasi peternakan dan lain sebagainya,
Pengawasan Sesuai dengan Undang-Ilndang
No. 23 tahun 2011 Bab V Pasal 34 bahwa menteri melaksanakan pembtnaan dan pcngawasan tcrhadap BAZNAS,BAZNAS provinsi, llAZl\AS Kabupaten/Kota daft LAZ.Atau dapat dikatakan, menteri wajib mengawasi semua BAZ.\lAS dan LAZ yang ada. Sedangkaa, Cubemur dan Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan
tcrhadap BAZNAS Provinsi dengan kewenangannya.
dan Kabuparen
dan LAZ scsuai
Berbagai program yang sudah terencana olch BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Ksbupaten/Kota hams diawasi oleh tim khusus yang sudah ditetapkan. i\rtinya ada kontrol dari ::Ctidp
pe laksane en kegiatan LPZ, mulni dari pengurnpu lan, pendistribusian hingga pada pemberdayaan hartazakat. Ada dua bentuk pengawasan, langsung dan tidak Iangsung.Pengawasan langsungjuga ada dua, langsung resmi dan langsung tidak resmi, Pengawasan langsung rcsmi adalah pcngaw
pengawil<;.sedang tidak resmi tim pengawas secara diem-dian atau menyamar, Nampaknya cara yang kcdua ini akan lcbih. mernberlkan rulai kejujuran tersendlri bagi lernbaga LPZ. Adapun pengaw3san tidak langsung adalah bcntuk pengawasan yang dilakukan oleh tim pada sceiapselesainya suatu kegiatan LPZ_ Pengawasan bentuk ini cenderung kepada pengawasan adrninistmtif Misalnya, apakah berbagai persiapan administasi yang disiapkan sudah scsuai dengan kebutuhan di lapangan, apakah konsumcn sudah nyaman dengan formulir yang diberikan! Hal ini bisa dilihat dari pola tulisan (serius atau tidak), atau siapa yang rnengisiken: Proses pclaksanaanya juga
)
bisa dinilai atau disaksikan mela lui media foto atau vidio, jika .memungki nkan. Menurut Undang-Undang No. 23tahun 2011 Bab VI Pasal 35 masyarakar juga dapat berperan serta dala m pembinaan dan pengawasan terhadap BJ\ZN ASdan LAZ.
Tugas dan Kewajiban pengurus Kewajiban pengurus LPZ pad a prinsipnya hanya sam menjalankan amanah yang diberi kan kepada pengurus. sesuai
dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Dalarn menja lankan amanah tersebut, banyak hal yang berkaitan dangan kewajiban dlmaksud, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pelygawasan.Secara rlncidapat disebutknn bebera pa kewaiiban berikut :
1. 2. 3.
4.
Menyelenggarakan
tug-as administrasi
dan teknis
pengumpulan, pendlstrtbusi an dan pendayagunaan zakat Mengumpulkan dan'mengelola data yang diperlukan untuk penyuSllllan reneana pcngclolaan zakat Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informaai, edukasi pengelolaan zakat Membentuk dan rnengukuhkan UPZ-UPZ sesuai dengan wilavah operasional LPZ, tingkat pusat, provinsi dan kabupa ten dengan langkah sebagai beriku t : a. Mengadakan survay terlebih dahulu b. Berkourdinasi dengan pihak 'penguasa' pada wllayah sasaran c Mendapat izin tertulis dan penguasa wilayahsasaran d. Bentuk fisik UPZ sudah tercncana dengan baik e. Mernpersiapkan bf)rhagaj media yang diburuhkan, seperti brosur, kwitansi sah, bannar/spandu 1< dll
5. Pembinaan dan Pengawasan LPZ bcrtugas sesuai dengan wewenang pada masing-masing tingkatan. rnulai dari lim yang dibentuk menreri, Cubernur, Bupatowaltkora. Koordinasi Pengelolaan Koordinasi pengelolaan Ll'Z tcntunya disesuaikan dengan garis koordinasi SWlhJ Icmbaga pada umumnya. _\ilisalnya, koordinasi bagian pengumpulan zakat dengan pih<1k pendistribusinn, kaitan dengan jumlah haria zakat yang akan disalurkan, sesuai dengan percncanaan yang sudah tcrprogram dan tersusun sebelumnya. Artinya, satu devisi dengan dcvisl lainrryamerniliki keterkaltan dan garis koordinasi tersendiri, Bcrikul conroh koordinasi antara devisi pcueriura/ pengumpul zaknt dcngnn devisi pendistribusian, Misalnya devisi pendistribusian sudah merencanakan akan mendistribusikan zakat ke beberapa ashna], balk untuk keperluan konsumtif ataupun produktif. Dati rcncana ini diestimasi bahwa untuk kepcrluan konsumlif senilai Rp. 1.000.000.000 (1 Milyar) dan untuk keperluan produktifRp. 2,500.000.000.Artinya dana yang akan disalurkan 1phihkurang3,500.000.000 (3,5 Milyar) Setelah dioordinasikan dengan devisi pcnerima zakat, ternyata dana zakat yang ada hanya 3.000.000.000 (3 Milyar). Artinya tidak mencukupi pro!:,'Tampenyaluran yang ditcntukan olen clevis; pcndistribusian. Kalaupun dipaksakan ada bagtan yang berlum l'erpE'ntthi. Karenanya sebelurn rencana pendlstnbusian sudah ada koordinasi terlebih dahulu antara devisi pendistrtbusian dengan devisi penerimaan haria zakat. kendati tidak dalam angka rill, minimal sudah dipcrkirakan harra zakat yang akan masuk, tentunya berdasarkan pengalamandan perkiraan tahun-tahun sebelumnya. Dcngan cara ini devisi pendistribusian seridaknya bisa membagi dan mcrencanakan kegiatan pendistribusian, berapa untuk zakat produktit dan berapa pula untuk zakat konsumtif,
I
I
BAB [V MENGENAl LEBIH DEKAT LEMIJAGA PENGELOLA ZAK..I\.T
I I
BADAN AMIL ZAKAT NAS10NAL Dengan adanya perubahan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 menjadi Undang-undang No. 23 tahun 2011 ten tang Pcngelolaan Zakat, maka semua sebutan BAZDA diganti dengan scbutan BAZI\AS, terutama untuk BAZDA l'rovinsi dan Kabupaten berubah menjadi BAZNAS Provinsi dan Kabupatcn/ Kota. Kart-nanya judul profil ditulis dengan menggunakan Bi'lZ\lAS. Akan tetapi, dalam penulisan profil Badan Ami! Zakat ataupun Lembaga Ami.l Zakat, tim penulismasihmenggunakan berbagal istilah yang sudah ada sebelumnya, sesuai dengan Undang-Undong No,J8 tahun 1999,scperli kala BAZDA, BAZlS dan lain sebagainya dengan maksud menelusuri kembalisejarah keberadaan Badan ataupun Lernbaga Ami! Zakat yang ada. Badan AmilZakat Nasional (BAZNAS) memiliki sejarah yang cukup panjang. Bcrlkur beberapa nama yang bcrjasa daJam upaya pembentukan UUZ, termasuk I:lALNAS.Tahun 1967 KI-l Sifuddin Zuhri ynng meniabat Menter; Agama pada waktu itu, mengajukan draf Undang-Undang Zakat kepada DPR GR yang dikctuai oleh A.H. Nasution. Sayangnya usaha yang beliau lakukan belum direspon positif, tidak ada tindaklanjut dati pihak l)IJK. J'ada lahunl968l\,fenleri Agarna yang sndah digantika:n oleh Kll. Moh. Dachlan urengeluarkan dna peraturan tentang zakat, yaitu Peraruran Meneri Agarna no. 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama \)0. 5 tahun 1968 lentang Pernbentukan Bauu! i'JRul. Kedua peraturan ini dilengkapi dengan inst ruksi Menteri Agama No. 16 Tahun 1968 leut",.)!; Pedoman Pelaksanaan dan Penjelasan
~27
Mengenai Peraruran Menterl Agama No.4 dan 5 1,,]lUJl 1968. Kondisi tahun 1968an ternyata belum memungklnkan bagi umat Islam unruk melaksanakan syariat dan atau ajaran Islam dengan baik dan sesuai dcngan tuntunan yang seharusnya, Terbukti dengan aturan yang diajukan Mcnteri Agama kaitan dengan Lembaga Ami! Zakat mendapat penolakan dari bcrbdt\di kalangan kepresidenan, akhimya dengan tegas prcsiden yang kala itu adalah Soeharrn mt'nolak rnentah-mentah usulan Menteri Agama yang disampaikan pada saat Peringatan Isra dan Mi'raj pada langgal28 Oktober 1968.Dengan berat hati dan rcntunya dengan loyalitas yang tinggi Menteri Agama kernball rnengelunrkan sura! instruksi pcnundaan pelaksanaan Pcraturan Menteri no. 4 dan 5 yang tcrl u;me dalarn sural no.1 tahun 1969. Berka! kcsadaran dan kepedulian umat Islam akan kewajiban yang hams mcrcka Iakukan, para pimpinan daerah dengan keyakinan yang penuh tctap berusaha agar pelaksanaan zakat di Indonesia bcrjalan secara terstruktur. Harapan ini dilakukan oleh beberapa kepala daerah dengan membuat surat edaran dan kepurusan bahwa hams terbentuksebuah badan atau lembaga yang mengclola dana zakat, Lembaga in; tctap di bawah Departemcn Agama (sekarang Kementerian Agama) dan tetap diinformnsikan "tau dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Agarna pusat rnelalui Ditjen Bunas Islam. Akhirnya rerbenruklah beberapa Lembaga 7.ak,)I di beberapa provinsi dengan berbagai nama yang berbeda, Arch misalnya mendirikan Badan HartaAgama (BHA), di Sulawesi Selatan dengan nama BAMTl.7A, DKI Jakarta dcngan istilah BAZlS (Badan Amil Zakat lnfaq dan Shadaqah) dan lain sebagainya. Berawal dari berbagai lembaga zakat yang ada di beberapa provtnsi, akhirnya KemcnterianAgarna pusat membuat tim khusus untuk rnenulis danmencrbitkan beberapa buku yd.ng berkaitan dengan zakat. A/ilmlldJllillalr dengan izin dan ridha
"68.
Allah Swt buku pedoman zakat 9 seri sud ah dapat didistribusikan, Sayangnya, usaha-usaha mu lai ini masih belummandapatruang di hati kaum muslim. Alhll
;ra Negara. Melihat 'kurang tertariknya' umat Islam dengan lembaga zakat, Alamsyah dengan beberapa menteri yang
beragama Islam Iainnya kembali ingin rnembudayakan amal sosial dalam bentuk dan kemasan yang berbeda berupa Yayasan Ama! [ariah. Upayairunampaknya lebih terbuka untuk siapapun unruk beramal [arlah, karena tidak ada ketetapan tertentu, sebagaimana zaka t. ah
Yayasan dimaksud kemudlan dilaporkan dengan presiden Rl dan langsung mendapar persetujuan presiden. Akhirnya yayasanpun d i aktcnotariskan dengan bapak Soeleman Ardjasasmita pada ranggal 17 Februari 1982 No. 29. Sejak diakrekan tersebut nama yayasanpun be.rganti menjacli Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila yang diketuai Presiden Soeharto, Nampaknya yayasan ini cukup efektif untuk mcngumpulkan
dana tun at, tcrbukti dengan berdirinya banyak masjid Amal Bhakti Muslim Pancasila. Konen katanya m.encapal999 ruasjid
di seln ruh Indonesia. .31 di
"reb
l-::;e:noo;at
_..mg -idha
Bclajar dari yayasa n.Amal Bhakti Muslim Pancasila, pada tahun 1991Menteri Agarna dan Menteri Dalam Negeri sepakat untukrnengeluarkan surat keputusan tentangpembtnaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah no. 29 Tahun 19.91dan no 49 Tahun 1991. Tujuan dikeluarkannya SK ini adalah agar pengclolaan zakat dapat di Iaksanakan oleh BAZIS, biar lebih berjalan efeklif, berdayaguna dan berhasilguna .. Lagi-lagi niat baik ini terhalang, ka rena 11185i11 ada yang tid ak sctuju dengan
~~
29
ide-ide positif tersebut, Kondisi inilah yang mcnguatkan kesepakatan para pengurus BAZ siseluruh provinsi yang Ingtn menyarukan visi dan misi dalam membangun umat ini melalui pcngclolaan zakat yang amanah dan professional. Akhlrnya, rerwujudlah mudzakamlt pengurus BAzrs seIndonesia di Jakarta pacla bulan Maret 1992. Acara mudzaknrah ini diikutlolehscluruh p¬ IIlguniS BAZISse-lndonesii1,utusan ulama dati seluruh provinsi, utusan Deparremen Agama (sekarang, Kementerian Agarn»), dan berbagai organ isasi lainnya . Diantara hasil mudzakarah tersebut disepakati adanya BAZTS\!asional yang bcradadi fbukotajakarta. AI.'Ianullllillah usulan iniditerima oleh Men reri Agama (KH. Muna wit Syadza Ii) dan jug" Menter] D,sld1l1Negcri (11. Rudini). Harapan untuk terwujudnyaBadan atau Lembaga Zakat rnilik pcmerinrah, tcrutama di pusat kernbali pupus. Rekomend asi hasilwlIdw.nralt seluruh pengurus BAZ yang dihadiri seluruh utusan ulama dariseluruh Indonesiakcrnbali ditolak oleh presiden. Kendati domikian, keinginan umar Islam uruuk mcndirikan UPZ (unit pengumpul zakat) diberbagal Instansi, baik negeri uiaupun swasta, BUMNjBUMD terus mcniamur, Tidakhanya itu, bahkan ada diantara umat Islam yang antusias untuk membuat Lembaga Pengelola Zakat, seperti Dompet Ohuafa (DD), organlsasi Islam terbcsar, NU dan Muhammad iyah dengan nama y.mg berbeda satu sama lain. Akhirnya dibentuklah asosiasi forum Zakat (FOZ).Berdasarkan keputusan Presiden no 8 tahun 2001, tanggaJ 17[anuari 20Ul13AZNAS resmi terbentuk.
Visi Menjadi Badan Zakat Nasioual yang Amanah, Transparan dan ProfesionaJ
Misi : 1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakst rnelalui amil zakat, 2. Merungkarkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajernen modern. 3. Menumbuh kembangkan pengelola/arnil zakat yang amanah. trnnsparan, profesional, dan terintegresi, 4. Mewujudkan pusat data zakat nasional. 5. Mcmaksirnalkan peJ:an zakat dalam menanggulangi kerrriskinan di Indonesia melalui sinergt dan koordinasi denganlembaga terkait Adapun tugas pokok BAZl\AS adalah merealisasikan rnisi BAZNAS yaitu :
1. Meningkatkan kesadaran urnat untuk berzakat, 2. Mcngarahkan rnasyarakat mcncapai kesejahteraan, balk fisik maupun non ftstk rnelalui pendayagunaan zakat 3. Meningkatkan status mustahik rnenjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitasSDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat, 4. Mengembangkan budaya "rnemberi lebih baik dari rnenerima" di kalangan mustahik, 5. Mcngcmbangkan manajemen yailg amanah, protesional dan tronsparan dalam mengelolazakat. 6. Meniangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya. 7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat,
Sebagai Badan Amil Zakat, k~gi
ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agamn
DARJ BAZOA MENUJU BAZNAS Sebagalmana dljclaskan, buhw a sebelum adanya perubahan Undang-Undang No. 38 tahun J999 tentang Psngelolaan Zakat, istilah yang digunakan untuk Badan Amil
Zakat, rnulai dari lingkat I'rovinsl hingga Kecamatan disebut dcngan BAZDA (Badan Amil Zakar Daerah), Lembaga Ami! Zakat (LAZ) yangjuga mcnjadi lembaga TCSml pengeloJa :,:"k.11 sudah ada kebcradaanya sebelum adanya BAZOA. Sejak disahkannya Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang Pcngelolaan Z1 kat, keberadaan I3AZDAbcrubah meniad i BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZ.\iAS Kabupaten/ Kota. Pcnyebutan isnlah B.'\ZNAS untuk Provinsi dan juga BAZNAS untuk Kabupaten/Kota mcmang terasa masih
~
G
S
A
re
canggung. Karenanya. pcrlu sosialisasi yang maksimal. Penulisan judul bebcrapa profil Badan dan alau Lembaga Arnil Zakat dl tulis sesuai dengan perubahan Undang-Undang yang barn.
a
D
BAZNAS OKI JAKARTA Menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 200l.sebutan untuk Badan Ami! Zakat Provinsi adalah BAZNAS Provinsi. Akan tetapi sesuai dengan pcnulisan seiarahnya, maka beberapa i~tild.lllanLamasih tetap digunakan. BAL.J~Provo DK11AK.'\RTA merupakan sebuah harlan pengelola zakat resmi yang dibcntuk Pemerintah Provo DKl Jakarta. Badan ini berdiri secara rp~mi pacta tahun 1961),seiak dikeluarkannya Sura t Kcputusan Cubernur Provlnsi DKIJakarta (ketika itu dijabat oleh Ali Sadikin) No. Cb.14/8/18/68 tertanggal 5 Desembcr 1968 Tentang Pembcntukan Badan Ami! Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah OK! Jakarta. Menjelang berdirinya BAZIS Provo DKl Jakarta, wacana len tang perlunya pengelolean zakat secara kelcmbagaan dan profesional terus bergelora eli kalangan rnasyarakat muslim. Pada
32 1¥tLi>i
langga124 September 1968,sebelas ulama berkumpul di Jakarta, an tara lain Prof. Dr. Hamka KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Syukri Ghazali, Moh. Sodry, KI-T. Tauftqurrahman, K.rI. Moh. Soleh Su'aidi, M. J\liAJ Hamidy, MDkhtar Lu thf)',KH. A.1vfolikAhmad. Abdul Kadir, dan KH.MA. Zawawy. Pertemuan inimenghasilkan rekomendasl berikut: • Perlunya pengelola zakat dengan system administrasi dan tata usaha yang baik, sehingga bisa dipertanggungjawabkalt pengumpulan dan pendayagunaannya kepada masyarakat, • Bahwa zilka I merupakan potensi umar yang sangar besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Karenanya, diperlukan efekrivitas pengumpulan zakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan . Melihat peran zakat yimg sangat strategis ini, maka pada amra [STa' Mi'raj di Istana Negara, Presiden Soaharto ketika itu menyerukan s.ecara langsung pelaksanaan zakar untuk mcnunjang pembangunan. Scbagai tindak Ianiut dari scruan itu,
Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Perintah No. 07/POL'\1/ 10/1968tanggal3J Oktober 1968l<epada Mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara. Kol. Inf, Drs. Azwar Hamid, dan Kol. Tnf. Ali Afandi untuk membanru Preside.n dalaru proses admtnistrasi dan rata usaha pcncrimaan zakat sccara nasional. Untuk lebih memperkuat hal tersebut.Presidenmeugeluarkan Sural Edaran No. B. 133jPRES/11/1968 yang rnenyerukan kcpada pejabatfinstansi untuk rnembantu dan berusaha kc arah terlaksananya seruan presiden dalarn wtlayahatau lingkup kerja masing-masing, Seman Presiden ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Pro v DKIJakiUta, Ali Sadikin dengan mengeluarkan Surat Kepurusau Cubernur No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan Ami! Zakat, berdasarkan syariar Islam ctaJamw.ilayah IJK1Jakarta. Akhimya, BAZI'tov. DK1Jakarta secara resmi berdiri.
Sejak berdirtnya BAZIS OKI Jakarta tahun 1968, perkembangan zakat masih dirasakan belum optimal. Hal ini dilihar dan hasil pengumpulan yang secara kuantitas maupun kualitas masih Silngat kecil dibandingkan dari potensi zakatyang sangat besar, khususnya di DKI Jakarta. Untuk memperluas sasaran operasional dan karena semakin kompleknya perrnasalahan zakat dijakarta, maka pada tahun 1973Cubernur Prov, OK! [akarta melalui Surat Kepurusan No. D.m/B/:I4/6/'l3 tertanggal22 Desember 1973rncnycmpumakan BAZini meniadi Badnn Amil.Zakat dan lnfaq/Shadaqah yang kini popular dengan sebutan BAZIS. Tugas dan Fungsi Lahimya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pcngclolaan Zakut tclah mernberikan angin segar bagi dunia perzakatan. Namun, hal itt! juga menuntut semua Lembaga Pengelola Zakal (LPZ) untuk berbcnah diri sesuai dengan regulasi yang baru tersebut, Unruk merespon perkembangan tersebut, Gubernur Provinsi OKTJ01karta mengeluarkan Surat Keputusan No. 120 tahun 2002 lentrrng Organisasi dan 'rata Kerja Badan Amil7.ak:ilt. Tnfaq, dan Shadaqah Ptov. OKIJakarta. Bcrdasarkan Sura t Keputusan Gubernur No. 120 tahun 2002 yang tertuang pada BAI3 Il Pasal J. rugas pokok BAZJSProvinsi DK] Jakarta adalah : a. Menyelenggarakan pengl.llllpUIan dan pendayagunasn zakat.Infaq, dan shadaqah sesuai denganftmgsi tujuannya, b. Dalam melaksanakan hlgasnya, BAZIS bcrsifat Obyektif dan transpara.n. Surat Keputusan Cubernur inijuga menyebutkan tentang fungsi BAZ1S Provinsi DK! Jakarta yang tertuang pada BAB 1I Pasa14, yaitu :
a. Penyusunan program kerja b. Pengumpulan segala macam zakat, infaq, dan shadaqah da ri masyarakat termasuk pegawili di wilayah Provlnsi DK! Jakarta c. Pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan hukumnya d. Penyi iluhan kepada masyara kat dalam upaya peningkaran kesadaran uienunaikan ibadah zakat, infaq, dan shadaqah e. Pembinaan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah f. Koordinasi, birobingan dan pengawasan kegiatan pengumpuJan z a kat, infaq, dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan BAZ1S g. Pcnyelenggaraan kerja sama dengan Badan Ami! Zaknt, Infaq, dan Shadaqah dan Lernbaga Amil Zakat yang lain h. Pcngcndallan atas pelnksanaan pengumpu Ian dan pendayagunaan 7ak~l, mfaq, dan shadaqah i. Pengurusan fungsi-fungsl ketatausahaan. perlengkapan, kerumah-tanggoon dan somber daya manusia, Visi
Menjadi Badan Pcngelola terpercaya
ZIS yallg unggul
Misi
Mewuiudkan Opttmatlsast Pengelolaan
dan
ZTSyang
amanah, profcsional, transparan, akuntabel, dan mandiri menuju masyarakat yang bertaqwa, sejahtera dan berdaya, SAZ AS I
a. Penyusunan pfOgram kcria
b. I'engumpulan scgala macam zakat, .infaq, dan shadaqah dari masyarakat ter masuk pegawai di wilayah Pruvinsi DJ
Visi.
Mcnjadi Badan Pengelola ZTS yang unggul da n terpercaya
Misi
Mewujudkan Oprimalisasi Pengelolaan ZIS yang amonah, profcsional, transparan, akuntabel, dan rnandiri menuju masyarnkat y~ng berraqwa. scjahtera dan
berdaya.
Badan Amil Zakal alau Badan Ami] Zakat Infaq dan Shadaqah ataupun Lembaga Ami! Zakat sudah lama ada di beberapa provinsi ataupun daerah TKII lainnya. Kalimantan 'I'imur, nampak masuk dalam katcgori daerah pmg cukup lama memiliki lembaga pengelola zakat. Berdasarkan Keputusan A.(<<.J!'P'j
35
Cubemu r Provmsi Kalimantan Timur No.81 Tahun i986, Badan Amll Zakat Infaq dim Shadaqah (61\215) berdasarkan Syarlat Islam Dalam Wilayilh Propinsi DATIl Kalimantan Timur resml berdirl, BAZIS inibcrtahan dalammenjalankan segala kewajiban dan langgung jawabnya sclama lebih kurang 15 tahun, sebelum bergantl nama menjadi Bau
: Menjadi Ami! yang Amanah dan Profeslonal dalam Pengelolaan ZIS.
Misi
»
Meningka tkan kesada ran berza kat bagi rnuzakk i
»
Mengoptimalkan profcsional
» 36
pengclolan
LiS yang amanah dan
Mcningkatkan xratus mustahiq menjadi muzakkl melalui program peningkatan surnber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi umat 'A"{It~
»
Mendayagunakan dan mendistribusikan ZIS kepada mustahiq secara lebih berdayaguna dan berhasilguna.
:;. Pe.nguatan kelembagaan BAZDA Kabupaten/kota SeKaltim
Tujuan
»
Meningkatkan pclayanan bagi rnasyarakat da1am menunaikan zakat sesuai dengan tunrunan agama.
»
Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagarnaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraamnasyarakat dan keadilan sosia 1.
)0>
Meningkarkan hasil guna dan daya guna zakat,
BAZNAS JOGYAKARTA ::011 r_'"""''''ltan
Sebutan sebelum dibcrlakukannya Undang-Undang No..23 Tahw12011 adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Yogyakarta dibentu k berdasarkarr kepu+usan Walikota
wrusia
TUJUAN 'I. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kead ilan sosial
--ur
Yogyakarta nomor 432/KEP/2UU':I,tanggal 1 September 2009. Tugas pokok BAZDA adalah mernungut zakat dan infag dari gaji (zaka+ profesi) PNS yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan insransi vertikal tingkat KOla Yogyakarta yang kernudian ditilsytlrl;ifk= scsuai ketentuan syari'at Islam.
-=-----~-----2. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat da larn menunaikan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZI5) sesuai dcngan tuntunan agama 3.
Meningkatkan hasil guna dan dayaguna Zakat Jnfaq dan Shadaqah (ZI5)
SASARAN 1. Meningkatnya kcsadaran masyarakal dalam menunaikan zakat dan infaq 2. Meningkatnya pelayanan 7i1katdan infaq bagi muzakki, munfiq, dan mustahiq 3. Miningkatnya hasil gtma don daya guna zakat dan infaq untuk pembina an SDM dan pcrnberdyaan ekonomi masyarakat. BAZNAS JAWA TIMUR jawa Tuuur dcngan ibu kola Surebayu, selain dikenal sebagai kota pahlawan juga dikenal sebagai provinsi yang paling banyak lembaga pendidikan pesantrenny a. Sebutsaja rnisalnya pondok Modern Darussalam Contor Ponorogo, lNali Songo Ngabar, ar-Risalah Slawung, 'Iebu Ireng jombang, tremas Pacitan dan maslh banya II. pesantren I.'linnya. Banyaknya pesantrcn di ja wa Tirnur, membcrikan dampak positif dalam kehidupan sosial keagamaan. tcrmasuk dalam pelaksanaan zakat, infaq dan shudaqah. Karenanya Iembaga pengclola zakat ini mcndapat mang tersendiri, baik di mata publilk/masyarakat dan terutama pcmerinrah.
Badan Amil Zakat Provinsi Jaw-a Timur sudah bcrialan pelaksanaannya sejak tahun 1991.Kegiatan ini dilegalkan dengan sura! keputusan bersama anrara Menteri dalarn Negeri RTdan
Menteri Agama RI no. 29 Tahun 1991 dan no. 47 tal1tlJ11991. BAZIS jawn Timur dibentuk berdasarkansurat keputusan kepala kantor Dcpartemen Agama (sekarang, Kementcrian Agama) Provinsi [awa Timur, No. 02.05/I3A.03.2/0556/1992 ranggal 13 Februari 1992. Oalam melaksanakan herbagai 'kewajlban dan
tanggungjawabnya
.... ki,
lIi wilayah [awa Timur, l:lAZlS pun
mendapatkan .izin operasional yang dikukuhkan Cubernur Tanggal:3 Iuli 1992.pengukuhan ini dilaksanakan tepatpada saar peringatan tahun baru 1 Muharram 1413 H di Islamic Center Snrabaya . Pada !ahun 1999, pemerintah mengesahkan UndangUndang no. 38 Tentang Pengelolaan Zakat, Sejak itu BAZDA Provinsi [awa Timur dibantuk melaluiSK Cubemur [awa Timur no. 188/68/ KPTSjO 13/200-1 sebagai pengganri keberadaan ])AZIS sebelumnye, Keberadaan BAZDA semakin dirasakan masyarakat jawa Tirnur, tf'mi'ama membantu pemerinrah dalam mengurangi
_-..iling
angkakenuskinan.Berbagal pengembangan pun dilaksanakan, baik dengan CaT;) optimalisasi pengelolaan zakat, maupun peningkatan kwalitasSDM pengelolanya I3AZOAJawa Timor juga membcntuk benyak UPZ dan forum komunikasi BAZ se[awa Timur,
=-mgo
Tirnur scccra rutin rnclakukan sosialisasi UU no. 313tahun ]999,
•..ilan
menebar brosur sebagai 'himbauan, menycdiakan konsultasi
.enal
Untuk meingkatkan penghimpunan ZlS, BAZOA[awa zakat dan juga layanan jernput zakat, Tentunya, dengan dikeluarnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tenrang Pengelolaan Zakat, rnaka nama BAZDA pun diganri dengan BAZNAS Provinsi lawa Timur
Tugas Pokok BAZNAS jatirn 1.
Meningkatkan kesadaran urnat untuk berzakat,
2.
Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fislk maupunnon fisik melalui pendayagunaan zakat
3.
Meningkatkan
4.
Mengembangkan budaya "member! lebih baik: dari menerima" di kalangan mustahik.
5.
Mengembangkan mannjomen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
6.
Menjangkau muzakki dan rnustahik seluas-luasnya.
7.
Memperkuat jaringan antar organisasi pengeloJa zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZ Provinsi Iawa Timur adalah menghirnpun ZIS dati muznkki dan menyalurkan ZlS kepada rnustahik yang berhak menerirna 5PSllai ketentuan agama.
status IIIl1slalJikmcnjadi muzakki melalui pemul ihan, peningkatan kuaLllasSDM, dan pengembangan ekonorni masyarakat.
VISl
:
Menjadi Lembaga Pcngelola Zakat, infaq, shadaqoh yang amana h &: profesional
MIS! 1. Standarisasi sistem manajemen yang rnelipuri standansasi aturan, standarisasi struktur org&Usasi dan standarisasi sumber daya manusia, schingga menjadikan BA7.Jawa Timur sebagai BAZyang baik dan modern. 2. Menerapkan sistem manajerncn kcrja yang nyarnan, produktiI dan kolpktif. 3. Beknr]a sama dengan seluruh kornponcn masyarakat scperti pernerintah, organisasi kernasyarakatan, organisasi profesi dan tokoh
tokoh masyarakat, untuk mengupayakan hasll pengu m pulan yang optimal 4. Selalu melakukan inovasi dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan zakat/infaq/shadaqph serta penyalurannya. sehingga BAZ)atim akan selalu up to datedltengah-tengilh masyarakattanpa merunggalkan ciri uramanya sebagai lernbaga Islam. PROGRAM Berikut beberapa program yang lakukan BAZJ>1ASJawaTimur : a. Bidang Pendidikan
Memberikan beasiswa mulai da ri tingkat SDsampai SMU, terutama bagi mereka yang mendapat prestasi. Mengadakan sekolah rakyar (non formal)dan jug" mcmbanru mcmbcrikan sarana pendidikan
b. Kesehatan f::IAlDA[awa Tirnur menyediakanpelayanan kesehatan paripuma bagi para dhuafa, SCPCl'ti pengobatan masal di daerah rawan keseha tan, menyediakan klinik dhuafa, ba ntuan biaya operasi. Lebih dan .ini semua, BAZDA Iarlm
memprogramkan pcmbangunan rumah sakit dhuafa. =-"'1isasi --mgga
~ vang yang
c. Ekonom i Target ),sr;'Igingin dicapai adalah memberikan peluangpeluang kepada rakyar dalam rangka meningkatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup. Program yang dilakukan antara lain, memberikan pelalihan atau life skill
sebagai modal dalam berkreatifitas
mencari reze ki,
pendampingan dan bantuan usaha mikro serta bantuan alar
ker]a.
d. SosiaJ dan Dakwah ban tuan sosia] yang diberikan cenderung bersi pat konsurnrif yang diberikan kepada para korban bencana, fakir miskindan yatirn piatu scrta orangjompo. Ballman yang diberikan BAZDAJawa Timur dalam bidang dakwah rnulai dari hal y<111g paling sederhann, mlsalnya rnembertkan bantu an papan nam a masjid, p,lpan pengumu man rnasjid. banruan untuk kegiatan danguru 11'A dan safari dakwah 13AZNAS 13ENGKULU Sebagaimana dijelaska n 17.M(lnstitut Manajemen Za kat) dalamsalah satu referensinya. sebelum lahlmya Undang Lndang nomor 38 tahun 1999 ten tang Pengelolaan Zakat, di Provinsi Bengkulu sudah pcrnah berdlri t$ALtSTk. TBengkulu sc1ama 2 priode, yauu priode 1989·1994 dan 1994-1999. Pada priodc pcrtama yang lalu, BAZlS Tk. I ini dipimpin oleh Sekwida Drs. Sukirman, Kcgiatansaat itu masih sangat sederhana, karena baru sebatas.sosiahsesi terutama kc daerah-daerah Tk. ITyang dimulai dari merinns penghimpunan dana ZlS (khususnya infaq), I'endirian l~AZIS Tk. 1 Bengkulu ini bcrdasarkan hasil musyawarah bosar (Mubes) 1pada tahun 1989. Setelah periode pertama berakhir, B.I\ZISTk, Tmenggelar Mubes Uyang mcnghasilkan kcpengurnsan baru, yaitupriode ll dengan rnasa bakti 1994-1999 yang dipimpin oleh Drs. 1T. A. Bachtiar Djamal (Aim). Padu priode ke n ini B,I'"ZISsudah rnengalami peningkatan, karena sudah beroperasi 1cbih luas (sebelumnya hanya lnfaq) daJa111penghhnpunan dana ZIS dari dinas!instansi Tk. 1Provinsi Bengkulu. Kepengi rrusan BAZISpada priode iru terdiri dan scluruh Ka. Kanwil/dinas/instansi '1'1<. J Bengku In yang berposisi sebago i pengttnLS plene.
42
'A.{il01
Lahirnya Undang UndangNomor38Tahun1999
Tentang
PengloJaan Zakat, mcndorong 6AZlS Tk, TBengkulu membentuk paniria untuk menggeiar Mubes III (Musyawarah Besarr, Kepanitiaan Mubes lni dikukuhkan dengan Sural Keputusan GubemurKDHTk.16cngkuluNomor75tahlm2000 tanggal19 Apnl 2000 tentang pembcntukan panitia pclaksana Mubes m. Salah satu basil dari muber terscbut adalah terbentuknya kepcngurusan Badan Amil Zakar Daerah (BAZDA) Provinsl Bengkulu masa bakti 2000-2003yang dipirrrpin loh Dr". H. Alwi Hasbullnh. Dcngon terbentuknya BAW A, maka secara otoma t is BAZIS Tk.1 Provinsi Bengkulu tidak beroperasi lagi. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menleri Agama Nomor 373 TahlU12003 ten ta ng Pelaksanaan Undang-Undang NOIDor38 Tahun 1999,pembenlukan pcngurus BAZ tidak lagi melalui Mube,/Musda, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagaununa Pd~dl2Keputnsan Materi Agama 373 di atas, Setclah melalui tahapan-tahapan terlentu, alas usul Ka. Kanwil Depag -sckarang Kementenan- Provinsi Bengkulu kepada Gubernur, maka dikeluarkan Surat Keputusan Cubernur ; omor 48 Tahun 2004 tanggal 28 [anuari 2004 lE'ntang Pengurusan BAZDA Provinsi Bengl,.u. lu yang baru, dengan masa bakti 20032006. Kali W, BAZDA kembali dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah,
Visi : a. Mcnjadikan BAZ sebagai lembaga pcngcloJa znkat yang dapat memhangkirkan ckonorni umat b. Mendorong aghniyak agar senantiasa sadar dan mau rnenunaikan zakat dengan benar untuk mensucikan harta danjiwa c. Mengangkat harga diri kaum dhuafa agar segera terlepas dari kcsuli t
d,
Menjadikan institusi zakat yang amanah, transparan, profesional dan akuntabel
Misi: a, meningkatkan kwalitas pcngclolaan ZIS hingga dapat rersalurkan secara merata, berhasil guna dan berdaya guna b. memudahkan pclaydlldJl bagi muzakki, rnunfik dan mutshaddik dalam menunai kan ZlS c. memudahkan bJgi para mustahik dalarn mendapatkan
haknya d. meningkatkan posisi mustahik meniadi mnzakki e. membantu pernerintah daerah dalam meningkatkan kwalitns SDM, mcngntasi kemiskinan dan memberantas praktik rentenir sclain visi dan misi yangjclas BAZDA Bengkulu juga memiliki motto daJam menjalan segal a aktifitas, kewajiban dan langgungjawab selaku ami) zakat, yaitu 'Ikhlas, Arnanah dan Transparan'.
Berikut beberapa langkah strategis yang dilakukan llAZDA Bengkulu dalam melaksanakan kewapbannya. mula! dari penghimpunun deu 1 )J~(ld,)y"gunaan. Agar penghimpunan zakat scnantiasa meningkar, BALDA 8engkulu bckerjasarna dengRll berbagai pihak, baiknegeri maupun swasta, kelornpok-kelompok pengajian, pengllrus masjid, camat, lurah dan bahkan kades/Rt dalam rangka mendata masyarakat yang dinilai sudah layak untuk menerima dana ;(dkat atau data rnustahik. Maksud dan rujuannya tentu, 3gar bantuan yang disalurkan tidal salah sasaran, Selain itu juga dapat diestimasi berapa besar bantuan yangakan disalurkan sesuai dengan data yang diterima, apakah bantuan yang akan diberikan bersipat konsumtif atau produktif. Proses pendataan ini tentunya bcrdasarkan standar yang sudah diretapkan BAZDJ\. sesual dengan kategori masing-rnasmg mustahik dan untu k md;;ill~-u1dSi11gprofesi,Termasuk untuk para
nelayan, pelakuekonomi mikro, penyaluran dana beasiswa miskin dan berprestasi dan lain-lain. BAZDA Bengkulu juga menyalurkan dana bantuan untuk para penghafal al-qur'an sesuai dengan tingkatannya, misalnya hafidz 3DJuz, 20,10 dan 5 juz, Dalaui program pcndeyagunaan irujuga disalurkan dana untuk desa binaan BAZDA, balk pada tingkat kecamatan, kelurahan maupun desa, Tetapi ada juga dana yang sifatnya insidentil untuk para korban bencana dan lain-lair I, Terrnasuk bantuan untuk lembaga pendidikan pesantren, TK/IPA dan para ustaz pernbinanva. Tak kelinggalan para tukang sapu jalanan, merbot masjid, pemulung dun yang lainnya.
BAZNAS KAB. LOMBOK BARAT Pada dasarnya, pl'lAksanaan ZIS sudah berjalan hampir dlseuap daerah, mulai dart tlngkat yang paling rendah, seperti dcsa, kendati masih bcrsipat person, tingkat Kecamatan,
Kabupatenhingga provinsi.kendati belum berjalan maksirnal dan belum pula terstruktur, baik pengurnpulan maupun pendistribuslannya. Lombok Timur, termasuk dari salah satu kabupatcn yang sudah rnerniliki BAZIS sebelum dlbentuknya BAZOA Menindnklanjuli amanat Undang Undang no. 38 tahun
1999T('J1tangPengelolaan Zakat, pemerinrah Kabupoten lombok Timur mengeluarkan Perda no. 9 tallun2002.bcrkaitan riengan
• 'ang
_ -.;::;mg F=-- oara
pclaksanaanZlS. Saynngnya, Perda tersebut tidak diiringi dengan prosedur baku inplimentasinya. Akibatnya pelaksanaar, ZIS di Lombok Timur belum berialan secara maksirnal, belum ada sosialisasi, bclum ada kegiatan pengumpulan maupun pendayagunaan.intinya belurn scsuai dengan harapan. Kondisi f,1klU11 ini berlangsung Iuuia Y11111ama, sekitar 2 tahun.
Tahun 2003, Kabupaten Lombok Timur dlpimpin oleh H, Mob. Ali bin Dachlan, sebagai bupati terpilih pada waktu itu. Sebelum mendapat amanat rakyat, Dachlan adalah seorang pendiri LSM terbesar eli Lotim yakni Yayasan Swadaya Membangun (YSM) Mataram, Pada rnasa kepemimpinannya, semua karyawan Lolvl ini ia wajibkan untuk menyisihkan rezeki yang mereka tcrima. Ketika itu belurn ia sebut dengan 'zakar' rnelainkan 'kontribusi staf".Nampaknya istilah inisengaja dibuat agar tidak merasa berat, walaupun peruntukkarmyasama dengan zakat, yakni membantu orang-orang yMg kurang marnpu. Yang memperihatinkan,
kctika zakat bclum dipahami
sebagai scbuah kewajiban umat Islam yang rnampu. Tidak demikian dengan orang yang non Islam ydllg memiliki pemaharnan bahwa mercka bcrkewajiban membantu sesarna, Hebamya sistsm zakat lni mereka pakai dan praktikkan dengan istilah vang berbeda. Maka seandalnya zakat disadan scbagai sebuah kcwajiban, pada sprinsipnya tidak perlu adanya UU, karena sudah ditetapkan olen sumber hukum Islam, yakni <11Qur'an dan Sunnah. Ketika amanah sebagai Bupati dijabat oleh OachJan yang menggantikan Bupati sebelumya -Bapak Sahdaniapun kembali menguatkan Iembaga zakat dengan I'erda no. 9 tahun 2003. sejak itu, BAZIS Provinsi Lombok Timur bernbah menjadi I3AZDAProv. Lombok Timur yang diketuai oleh Drs. Machsun Said R.
Cerakan wajib berzakatpun dikumandangkan di 'bumi patuh karya' usaha ini tidak sia-sia karcna sudah banyak perubahan yang l-erlihatdan pend istribusian dan pendayagunaan zakat yang diperoleh dari para muzakki, VJSi: Terwujudnya masyarakat sadar kesejahteraan sosial dan keadilan
46
r...oa~
zakat
mcnuju
Misi : a, Mcriing katkan
pemahaman masya rakat teru tama rnuzakki dalarn menunaikan ZlS5e8U.
b. Memberdayakan
pranata keagamaan dalam upaya
meningkatkan sadar zakat c. Meningkatkan ftmgsi pranata keagamaan dalam upaya
mewujudkankesejahteraan
d. Mcningkatkan
sosial dan keadilan
kcscjnhrcrann
mustuhik
mclalui
pemberdayaan ekonorni urnat, Kesemuarnisi diatas akan berjalan sesuai dengan harapan,
jika peningkatan kesadaran umat untuk bcrzakat sudah tumbuh dcngan scndirinya, kwalitas BAZ dan LAZ yang semakin rneningkat pelayanan yang proporsional dan para muzakki dan mustahik saling bersinergi. PROGRA~1
Beberapa program kerja yang dilakukan BAZDA Lombok Timur, mu lai dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dapat diuraikan sebagai berikut.
Penghimpunan : Atas hirnbauan dan. instruksi Bupari, seluruh PNS dikenakan pctongan zakat sebesar2,5% dan dipotong langstmg
oJehbank tempatyang bersangkutan menenma.gaji. Sementara untuk BUMO, organisasi profesi dan instansi swasta juga dihimbau oleh Bapak Bupati agar dengan ikhlas dan kesadaran sendiri untuk ikut serta daJ.'1ID lumbauan dan instruksi tcrsebut. Kaitannya dengan l:IAZ Kecamatan tlupati Juga rnenginsrruksikan agar para pengelola juga mengambil zakat dan para pctani besar, nclayan besar ataupun para pcdagang besar,
~01
47
Hal ini bisa dilakukan secara Iangsung oteh pengurus BAZ ataupun LAZ, baik di tingkat kclurahan hingga tingkat desa, Kalau pengurus tidak dapatsecara langsung tcrjunke lapangan, bisa dengan cara bekerjasama dengan pihak pt'1lgurus masjid, kades, Rt, tokoh masyarakat -y~ng tentunya mendapatkan kepercayaan masyarakat- dan lain sebagamya. Pendistribusian Dalam pendistribusian prinsip yang dipegang adalah transpar
b. c.
Menciptakan lapangan pekerjaan bagi kelompok yang ber~falpadatkarya Kcriasama investasi bagi hasil dengan mitra usaha yang
mcmpekerjakan orang iniskin d.
Bantuan ckonomi produktifuntuk
muallaf
Dana zakat yang diproduktifkan inl berslfatbergulir, hf'kf'rja.~"Imil (rt'1lolvilrxfrmd) dengan bank yang meniadi rnitra, misalnya bankbank Syariah. Sebagaimona amana! Undang-Lndang no. 2J tahun 2011 ?
BAZNAS KABUPATEN SERANG Keberhasilan pclaksanaan zakat, infaq dan shadaqah baik
dari segl penggalangan rnaupun pendayagunaonnya banyak d itentukan olch unsu r pengelotaannya, yang menjadi tanggungjawab arnil zakat. Di Indonesia, pengelola 7.15biasanya diperankan oleh unsur rnasyarakat non pemerintah dan Juga pemerlntah. Hal ini sudah terjadi sejakzaman pra kemerdekaan dan masih berlanjut hingga kini. Pada masa pemerintahan penjajah yang dipegang olch non muslim, mereku turut mcngarnhil reran dongan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan zakar seperri bijblad nomor 2 tahun L893 tangg,11 8 Agustus 1893 dan Bijblad nomor 6200 Tangga! 28 Fcbrua ri 19U5 Pasca kemerd ..kaan, pemerintahRepublik Indonesia yang sering disebut Orde I arna mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, Untuk menyebutkan bt'lwrapll diantaranva adalah Sura! Edaran Kementerian Agama Nomor ANlI/T/71736 tanggal6 Desember1951. Peraruran Menteri Again" Nomor 16 tahun196S, instruksi Mcnteri Agama No. 16 tahun l~I:lYtanggal12 Ocscmber 1989. Keputusan bcrsarna Mcntcri Agama dan Mentcri DalClI11 Negeri1l0111Ur29tahun 1991/
nomor 47 tahun 1991 tanggal '19 Maret 1991, yang kernudian disusul oieh instruksl Menteri Agama nomor 5 La.hun1991 tanggal 18 Desember 1991dan instruksi \ilenteri Dalam Negcn nomor7 tahun 1998. Takberbeda dengan periode sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru), pada era reformasipun persoalan zakat, infaq dan shadaqah tak luput darl pecan pemerintah saat itu Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dlkcluarkan pada era lni misalnya, Undang-Undang nomor 38 tahun ]999 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 2.1September 1999. lepatnya pada pemerintahan Bj. Habibic, dan uutuk mclaksanakan Undang· Undang tcrsebut tclnh dikeluarkan keputusan Mentpri Agama nomor 581 lahun 1999 tcnrang pclaksanaan LIndang-Um],lIlg nomor 38 tahun 1999 dan keputusan Dirjcn Birnas Islam dan Urusan Ha]i nomor D/291{tahlln 2000 tentang Pedoman Teknis Pcngelol aan Zakat, yang kernudian d flaniutkcn dengnn keputusan Menreri Aganla Rl nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-l1ndang nomor 38 tahun 1999. Mengiku ti pcrkcmbanga n perund ang undangan d iatas, di beberapa daerah tclah dibentuk pengurus Badan Amil Zakat, lermasuk di Kabupcten Serang Provinsi Banten, Pembentukan BAZ Serang berdasarkan surat kcputusan bupati wang nomor 4S1 12 Kcp.410-0rg/2000 t,mgga I 19 September 2000. BAZ inipun mengalami perkernbangan yang cukup menggemblrakan, misalnya saat ini BAZ Serang sudah memiliki kantor ya.ng permanen dengau jumlah pcnghimpun ZIS yang terus mengalami peningkatan, kabar gemblra rni tidak lepas clan periln ~ejumJah 1..:1'1:yang dirniliki BAZOA Serang yang an tara lain sebagai berikut : ~ 3t1UPZ Dinas/Instansi
~ 25 UPZ SMA!lvIA ~ 53 UP7. SMPl~ITs • UPZ Bank/Perusahaan
50
p,.I'f-'1Yi
~ 34 BAZDAKecamatau
dan
• Jan
Dalam rangka melengkapi perangka t hukum, khususnya di wilayah Kabupaten Serang. I3AZ Serang tel all memiliki Peraturau Daerah no 6 tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat. Surat Keputusan Bupati nomor 27 tahun 2003 Te11ta11g Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6Tahun2002 dan Instruksi Bupati Serang Nomor 2 Tahun 20U4Ten tang Zakat Profesi. Kepengurusan 6AZDA Kabupaten Serang telah memasuki peri ode Kedua' berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 451 12/Kep.1l3-0rg/2004 tanggal2 Apri.12004. Visi
Terciptanya Amil Zakat yang profesional, transparan Dan amanah scsuai dcngan syariat Islam
Misi a. Membina potensi tunal untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah b. Memungutdan menghimpun sertarnengelola dana u.mat
c. Mendayagunakan dana umar bagi peningkatan kualitas rnasyarakat yang Islami TU]UAN
_ terus
1. Terwujudnya pengelolaan ZIS sesuai dengan tuntutan syariah dan perundang undangan yang ada di Indonesia
z+reran
2. Meningkatkan
pclayanan
bagi masyarakar
dalarn
menunalkan zakat, Intaq dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama
3. Menlngkatkan fungsi dan peran pnmata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadllan sosial.
PROGRAM
B
A. Penghimpunan
a. Mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai insransi pemerintah dan swasta h. Mendirikan BAZ di tingkat Kecarnatan, Kelurahan/desa diseluruh Kabupaten Serang c. Menycbarkan media informasi tentang ZlS kepada khalayak Iuas, berupa Wan di media, brosur dan pamplet. d. Membuat jaringan organisasi/lembaga pengclola ZlS e. Melakukan kcrjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kuantitas pungutan za kat, infaq dan shadaqah dan kualitas manajernen pengclolaan
.
PROGRAMPENDAYAGUNAAl\ 1. Pembcrian bantuan konsumtif kcpada para mustahik 2. Pembcrian bantuan produktif kepada para pcdagang, pengusaha ken I, dan lain-lain, rnelahn program modal bergulir 3. Pemberton baruuan bcasiswa bag; pelajar discmua tingkatan sampai ke program strata nga (Sol) 4. Bantuan bagi korban bencana (dana singa) 5. Bentuan kegiaran pondidikan sosial keagamaan dan panti asuhan 6. Bantuan Lernbaga Keagamaan dan Pcndidikan BAZDA Kabupaten Serang sudah dlaudir oleh akuntan publik Mustopa Kanul Hanrmin yang berkedudukan di St!rdllg dengan pendapat 'wajar dengan pengccuallan'. SmloglT bennanfan!
B
"
5
BAZNAS SUMATERA BARAT Sumatera Barat atau Padang memiliki banyaksemboyan dan istilah dalam menjalankan tradisi dan budaya soslal desa
t:
ian
kemasyarakatan dan keagamaan. Salah satunya adalah istilah Adm bersendisyarD', S!Jllrtl' berseiuti kitabldl(Jh yang rncniadi motto masyarakat minang. Karenanys, nuansa keagamaan pun lerlihat cukup kental. Kaitannya dengan pelaksanaan zakat, BAZ Sumatera Barat rnendapat penghargaan za!<.atawll1'd pacta tahun 2004 dan 2005. Selain karena nuansa keagamaan yang sudah lama tertanam, juga karena adanya pengalarnan dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Scbclum lahirnya BAZ Provinsi, Sumatra Baratsudah ada lembaga yang mengelola ZIS, yairu Yayasan Dana Sosial Islam (YOSI). Yayasan ini lahir pada tahun. 1973. Namun, seiring dcngan ad any., Keputusan Bcrsarna Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 tahun1991 dan Nornor47 rahun 1991, kegiatan Pengumpulan, dan penyaluran pemanfaatan zakat, infak dan sedekah, yangsejak tahun 1973yang dilakukan oleh YDSI Sumatra Barat, selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat, infak, dan sedekah (BAZlS) Provinsi Sumatera Barat yang terbentuk berdasarkan SK Gubernur Tanggel 9 Oktober 1993No SK. 451 5·721·1993.
panti
Dengan semangat religi yang tinggi, rnasyarakat Minang secara rutinmenunaikan zakat mereka ke BAZ1S.Tidak hanya pada tingkat provinsl, tingkatKabupate.n dan kota pm1 berjalan baik. Kondisi ini dibuktikan dengan basil pengumpulan dana
=blik
zakat yang rnencapai ratusan juta rupiah. Pada tahlm1999, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999Tcntang Pcngclolaon Zokot, SCC
53
SK. 451.49- 171-2003..Seiak itu dan scsuai dengan peraturan yang
ad a, mastng-masing RAZ melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya scndin-sendiri, mulai dari pcngumpu.lan, pendisrribusian dan pendayagunaannya. Sernentara ~AZOA Provinsi hanya bersifat koordinatif konsultanf, dan Informetif. Kcndati mempengaruhi segmcn pencrimaan. BAZOA Sum bar terbatas pada pcnggalangan atau peneruuaan ZIS pada tingkat provinsi. Akan tctapi, dalam segruen penggunaan clan pendayagunaannya rnvncakup seluruh wilayah provinsi Sumatera Selatan. Menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011. maka BAZDA inipun akan berubah nama menjadi BAZNASSumalera Barat, Tujuan Pendirian J. Mengumpulkun
2.
3. 4.
Vlsi:
zakat dad m uuikk], mnuftk dan nwtasllndriikd,ui instansi/lcmbaga pemerintah dan swasta, perusahaan, dinas, organisasi profesi serta pcrseorangan Mendistribusikan dan meodayagunakan ZlS untuk usaha produktif gt.ma meningkatkan SDM dan membantu kaurn dhuara Membuat data base muzokki, ","'ifik dan INltl!lshoddilc dan kantong-kantong kerniskinan Mernbantu pemda Sumbar d alam mengatasi dan mengcntaskan persoalan yang rawan yang ada di masyarakal Menye lenggarakan tcrkumpulnya ZIS sorra mernanfaarkannya sesuai dengan tuntunan syariat dan lJU Zakat dengan maksud mencipta kan kesejahteraan, keadilan dan kcdarnaian umat.
Misi : 1. Mcngelola zrs dengan ikhlas, amanah dan akuntabel scsuai syariat
'-ang dan
1. Membantu PEMDA dalarn mengeJola ZJ5 untuk rnewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan 2. Melaksanakansosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pengeinbangan dan pengkajianZlS
BAZNAS Provinsi Sumatera Barat rnemiliki motto dalam menjalankan berbagai kewajiban dan tanggungjawab yang diamanahka n dengan slogan "Amana h, Ikhlas dan Akuntabel"
STRATEGI dan PROGRAM 1. Pendayagunaan
Pada bidang pendayagunaan BAZNAS Surnba r melaksanakan dialog interaktif dan membangun kernitraan 'denganmedja masa, baik r.etak maupun.clektronik 2. Bidang Litbang
a. Penelitian dan pengkajian tentang pengumpulan dan pengelo.la'U1zakat b. Mudza karah tentang zakat dalam lingkup daerah, regional dan internasional
c. Ppnata',m rnustahik serta mengolah
database yang
berkairan dengan rnustahik dan daerah-daerah binaan untuk mengatasi dan mengen taskan kera wanan daerah
dan masyarakat serta mcmpercepat penurunan tingkat kemiskinan d. Mengadakan seminar, pembekalan dai, penerbitan dun penelitian
3. Bidang Distribusi Mendistribusikan dana zaka l yang ada kepada mereka yang berllak .menerirnanya, sesuai dengan ajaran Islam dan
peraturan perundang-undangan zakat
4. Sosialisasi I:IAZNAS Provinsi mensosialisasikan scgala sesuatu yallg dianggap perlu untuk dipublikasikan, tcrkait dengan tanggungjawab dan kewajiban sebagai LPZ, mulai dari pengumpulan, pendistribusien dan pendayagunaan. Sosialisasi 10i biso secara langsung I'erjun kc !apangan atau melalui berbagai media. seperti buku saku, liflet, brosur, spanduk, koran, majalah dll 5. Manajemen Memene] scgala sesuaru secara profesiona! dan akuntabol,
tpm,aquk rnenjalin ukhuwah islamiah dankejujuran. PenalaaJl adm, dokurneruasi, informasi Jan berita.
u
IJ
a
I
D
I
LEMBAGA AMIL ZAKAT 5esuai dengan petunjuk Undang-Undang no. 23 tahun 2011 !entang Pengelolaan Zakat, bahwa Lembaga Ami! 7akat adalah Jembaga rcsmi pengelola zakat yang mcndapa: lzin langsung dari Mcn tcri atau pejaba l yang ditunj uk oleh Menteri. Kewajiban LA7 y~n8 ditctapkan Undang-Undang No. 23 Taluul 2011 pasal 19 adalah mclaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendisrribusian dan pendayagunaan zakat yang telah d iaudit kepada I:lAZNAb secara berkala, Menu rut Bagtan Kellma pasal 19 LAZ tidak hanya mclapor ke BAZNAS, tctapi juga wajib melapor ke pemcrintah daerah seternpat dimana LAZ berada secara berkala. Adapun kctcntuan pelaporan akan diatur dalarn Peraturan Perncrintah. Tentunya, beberapa LAZ yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Undang-Undang :\10. 23 tahun 2011. mulai dari prosedur pcrizinan, mekanisrne pelaporan dan lain sebagamya, Hal ini diakomodir hingga 5 tahunmendatang (pasal
r
•d "
r
j
1
43) karenaya semua yang sudah diberlnkukan LAZ bcrdasarkan UU no . .J8 tahun 1999masih tetap berlaku (pasal44) Berikut bcberapa profil LAZ, sebelurn di berlakukannya
Unt!.Ulg-Unc.langno.23 tahun 2011 ten tang Pengelolaan Zakat : DOMPET DHUAFA (DO) Lcrnbaga Amil Zakat yang satu ini sudah cukup d ikcnal masyarakat Indonesia, tcrutama ketika hari-hari besar Islam, termasuk han raya Qurban dan Idil Fitri. Nama DO kerap kali masuk koran -khususnya Harian Umum Rcpublikarnenginformusikan berbagai kegiatan sosial yanS dilakukan, rnulai dari Lebarribuan kambing qurban kc pelosok negeri miskin di Indonesia, rncmbaglkan ribuan paker sembako gratis untuk rakyal tldak marnpu, membagikan ribuan alat tulis dan buku k~Pdc.l"murid-murid sekolah rniskin dipinggi:ran kota ataupun desa dan sekian kegiatansosiaJ kernasyarakatan dan keagamaan
lainnya. Dibalik kebesaran dan kemasyhuran nama DO, temyala menyimpan sejarah tersendiri. Pads tanggaJ 23 [uni 1993 COP (Corps Dakwah Pedesaan) bcrtandang ke salah satu dacrah peh'Ul1W1gal1 di Yogyakarta bekerjasama dengan Harian UmuJ)1 Republika. Daerah diniaksud adalah Gunung Kidul yang manyorilas penduduknya hidup d i bawah garis kemiskinan.
.am
asal
Gerakan Corps Dakwah Pedesaan (COP) ini adalah gprak~n kepedulian sekelompok anak muda tet:hadap kemiskinan dan beberapa problem yang muncul akibat dati kemiskinan tcrsebut, Dengan mengundang KH. Zainuddin. MZ (aim) dan H. Rhoma lrama diadakanlah kegiaran tabligll akbar, bertempar si stadion Kridosono. Kegi"t
sejumlah dana, kemudian dana tcrsebut disalurkan untuk berbagai keglatan sosial. Berawal
dari kcgiotan
ini, Parni
molalui CDP
Hadi yang saat itu
mernimpin Republika, mengajak seluruh ternan dan karyawannya untuk membayar zakat secara kolektif guna mcnopang dana CDP. AllwlliluJillnh kegiatan ini berjalan efektif dan akhirnya disepakati dengan istilah JSR(Ikatan Silaturrahmi Republika) di bawah pimpinan Eri Sudewo, Pada akhirnya kogiatan inipun dilirik dan diikuti masyarakat. Dalam wakru singkat, terkumpullah dana zakat, infaq dan shadaqah yang lumayan jumlnhnya. Akibatnya kegiatan sosialpun semakin bertambah. Akhimya, terhinmg mulai 2Juli 1993ISRre~mi dlubah mcniadi Dornpet Dhu II(a (OD) Tanggal14 September 1994, DO mencatatkan diri sebagai yil)'asan sosial pada notaris Abu Yusuf, SH dengan nornor akta 41/1994.Dengan dernikian, LJUresmi menjadl unitrnandiri.sesuai
dengan perkernbangan, fungsi dan tujuan DD pun somakin bcrtambah dengan motto 'Menyantun Dhuafa, Menjaiin Ukhuwah dan Menggugab Etos Kerja'. Setelah sernua persyaratan dilcngkapl, DD kemudian mendapat izin resmi dari pernerintah, daJam hill ini Departernen Agama (sckarang,
KementerlanAgama) dan dikukuhkan dengan surat kcputusan no. -139Tuhltll2001 tanggal S Oklober2001. Kesernuanya ini atas prakarsa Eri Sudewo, Parni Hadi, Ilaidar Baglr dan S. Sinansari Edp. ft//HllI/dutil/Il" kegtatan pemberda yaan dan pcngemb angun masya rakat sebagai akar rump ut terus berkembang. Upaya untuk mencapai lujuan yang makslmalpun terus diupayakan dengan Lara memprogramkan ckonomi prod uk li r mclalui BMT (bait!,/ ma! ton! /nl/llOi/) dan sosial, Hebatnya, semua kegiatan ini, mulai darl surnber dana yang terkumpul, pendistribusian dan pcmbcrdayaann semuanya diliput dan ditarnpilkan pada media Harian Republika secara transparan,
58
fJ,.{ItDU
CDP t
Hal inilah yang mernbuat DD semakin mendapat khusus dl hati rnasyarakat.
perhatian
itu
dan ;;:una
~tif +ahrru =V3
iliu
Fungsi dan Tujuan DD
Dompet Dhuafa (DD) berfungsi menjalin ukhuwah melalui pemasyarakatan ZIS, dan menuniang pemberdayaan urnat melalui penguatan jaringan Institu+ MET. Bertujuan rncningkatkan kwalitas iman, kesehatan dan taraf hidup
~g
masyarakat yang menjadi sasaran program
akin .ubah
Adapun tujuannya, antara lain:
~.agai akta • sesuai ~n jalin -emua dari ....rang. - 5al\
miatas
-.'IDSari dan terns ..... zalpun nom;
sosial. vang diliput
-Ii!
zsparan.
1. 2. 3. 4. S.
Meningkatkan kasadaran bsrzakat, infaq dan shadaqah Meningkatkanpenghidupan dana ZIS Meningkatkan kwalitas SDM Merungkatkan profesionalitas lembaga Meningkatkan sinergi dan profesionalitas [aringan
Visi:
Menjadi Jernbaga peugelola zakat infaq shadaqah terunggul yang amanah dan profcsional Misi: Optimali sasi pengelolaan ZIS yang berkualitas, transpm'an, terukur dan Lierdayagcma dalam mewujudkan kemandiri an masyarakat
POS KEADILAN PEDULl UMAT (PKPlJ)
Lernbaga Ami! Zakat lui berdin dengan akte notaris Nomor. 9 tanggallO Desember 1999. dan atas keputusan Menteri Agama 110.441 tahun 2001 tanggal R Oktober 2001.
Visi
Menjadi salah saru institusi yang peduli terhadap kcpcntingan masyarakat Indonesia yang amanah dan
profesional Misi : a. Membantu meringankan penderitaan umal dengan memberikan informasi, kornunlkasi, edukasi dan pelayanan b. Menjadi mediator dan fasihtator an lara aghnlya dengan dhu'afa l. Menjelin kemitraan dengan pemerintahan mnupun swasta. LS:Mdan lembaga sosial lninnya, baik dnlam maupun luar negeri. Scbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LS.Y1)yollg bergerak dalam bantuan sosral kemanusiaan, PKPUbcrdiri atas dasar kondisi sosial kemanusia yang kala itu mengalami krisis, tepatnya pada tahun 1998.Kondisi diawal rcformasi ini mcnuntul sebagian orang untuk berbuat lebih banvak guna mernbantu masyarakat yang secara ckonomi cukup mcmpriharinkan, Allramnlllillnh aktifitas kepedulian/sosial lm mcndapat perhatian dan aruusias ma~ydrdkal dengan memberikan bantuan, baik berupa mcteril mallpun non materil. Pad" akhirnya, LSM ini beru paya untuk membenruk satu wadah resmi secara legal formal yang bergerak dalam bidang bantuan sosial kemasyarakatan, Pada tanggal 10Desember 1999,LS~1ini menjadi lembaga resmi dengan narna Pos Kcadilnn Peduli Um'lt(pKPl:) dc.ngan tujuan IIga1' lebih mudah bcrkomunikasl antara darmawan dengan orang-ur
,
Pada tahun-tahun berikutnya, kepercayaan urnat Islam terhadap PKPU nampak semakin dekat danakrab. Hal ini terbukti dengan masuknya dana sosial sebesar 13,5 Milyar. Melihat perhatianmasyarakat yang bcgitu besar, akhimya pada tanggal 8 Oktober 2001PKPU resmi menjadiT emhaga Amil Zakat (LAL) yang dikukuhkan dan dlakreditasi oleh pemenntahberdasarkan SK Menteri Agama nornor, 441 tanggal8 Oktober 2001. 5ejak itu, PKl'U mengembangkan sayap kegii1tilllllyCl, mcrealisasikan visi dan rnisi lernbaga dengan empat strategi :
lng
-ares
1. Pengumpulan dana dan bantuan masyarakat a. Zakat, Wag dan Shadaqah (ZIS) b. Dana khusus bencana kernanuslaan c. Pakaian, bahan rnakanan (sernbako) dan obat- obatan d. Hewan qu rban 2. J\.{isipenyelamatan kemanusiaan a Dacrah-daerah konflik b. Daerah-daereh Alam c. Daerah kritis dan minus 3. Rehabilitasi kemanusiaan a. Rehabilltasl fasiIltas keschatan dan air berslh
b. Rehabilitasi pendidikan c. Rehabilitasi fasilitas lbadah d. Rehabilitasi fa~ilitm,ekonorni
4. Pernbangun masyarakat a. Pemberdayaan ekonomi urnat b. Pendidikan altcrnatif 1:. Pembangunan pelayanan kesehatan d. Distribusi hewan qurban
Realisasi Program Lcmbaga profesional, biasa memiliki cirihas tersendiri dalam melaksanakan dan rnenjalankan program kcnanya. Kccirihasan itulah yim!) Pduclakhirny" memberikan nilai khusus yang membuat banyak mata melirik. tertarik dan pada akhirnya ingin berpartisipasi. Disinilah para person lembaga dltuntur bersaing untuk berkreatifitas guna mendapatkan 'perharian' rnaksimal.
o n
PKPU mencoba mcmbcrlkan beberapa istilah dengan
berbagai prngramnya, misalny« SWALJAYA.(bcaslswadhu'fa dan yatim) progrmn ini t1ikt:1I1l1Ssecara khusus untuk mcmberikan beasiswa kepada para dhu'afa dan yatim. Program S'-\lA f)FSI (beasiswa pendidlk,ln berprestasi) khusus diberikan atau diperuntukkan bag; siswa tidak mampl.l yang berprestasi. Selain itu, ada juga program DIKlAT (Pendidikan altematif). I'(;.'ndldikan ini eenderung bersifat null formal. Artmya pendldikan yang peruntukkan bagi anak-anak pengungsi atau korban bencana
Selain itu, PKPU juga merniliki program kerja Dakwah danSosial. Keglatan ini juga mcreka kemas dalambeberapa istilah yang iuga mcmberikan daya tarik tersendiri bagi para muzakki dan darmawan untuk ikut scrta bcrpartisipasi.Misalnya program K.KD [Kulish Kcrja dakwah), DUTA (Dakwah Nusantara) dan MUSLIM'S VISTON (Visi l'clla Muslim). Kegiatan KKLJdiperuntukkan bagi para calon dal yang siup diterjunkan di daerah pesca bencana. Pada kondtsi ini PM,) dai tidak hanya berdakwah dengan lisan, tempi juga dairrl'l1/,/,il hill, terjun langsung mernbantu rnasyarakat yang ~cJal1); mengalami musibah bcncana a' a11L Tcntunya sebatas kemampuan >f,lIlg dimiliki. Mungkin sebagian rnasyarakar berranya, kenapa dai diterjunkan hanya pada wilayah ydllg terkena bencanal Bukankah masih terlalu banyak cle~ildan wilayah di Indonesia ini yang mernbutuhkan dai g\ln,1 memberikan penyuluhan tentang ngama!
62 7>.~O'J
I
1
1
r
~
(
I
I
1
Kebutuhan masyarakat sernacam ini juga sudah menjadt bagian dari program PKPU dengan istilah DUTA (Dakwah Nusantara), yakni pcngiriman para dai ke daerah terpencil di seluruh pelosok Nusantara. Program.ini perlu diacungkan [empol, kcnapal Karena tidak mudah rnenemukan dan mencari da'i yang mau dan siap teriun ke daerah-daerah pelosok. Tetapi PKPL"siap melakukannva .
.atian'
Program yang satu ini juga memiliki pengarnatan dan kecerdasan sosial tersendiri yang dilakukan tim kreatif PKPU, yaitu mengadakan progri'lm Muslim's Vision. Kegiatanini berupa program pengajlan reguler Iepas keria bag; pan eksekutif dan kaum profesional. Program ini tentunya sudah dirancang secara matangmulai dari.materi-materi pilihan yang disajikan, format acara pcngajian, para pemateri atau instruktur, termasuk lokasi atau tern pa+ pclaksanaan yang tentunya harus mampu rnemberikan rcleksasi dan .menyenangkan setelah PCCldL pekerja seharian dan lain sebagainya.
-2l~ang
~;para r:rnh 1>il
_ -edang -ebatas
,
PKPl.' jugamemprogramkankegiataD Pedull Kesehatan .. Program ini dikemas dengan duo istilah, Kilk Pedu!i (Klinik Peduli) dan Pro SI11/'hrg (Program Kesehatan Masyarakat Keliltng). Program Klik Peduli rnerupakan program mulia dengan mendirikan klinik-klinik di daerah-daerah miskin terpenciL Hal ini tcntunya tidak gampang, dan harus direncanakan secara matang dan pl'oporsional. Misalnya, mungkinkah di daerah sasaran dibangunkan kliruk. bagairnana dengan material yang dibutuhkan, akses [alan, stapa yang bcrsedia menjadi tenaga medis disana, izin pem kab/pemkot dan dinkes setempat d an lain sebagainya. [angan sampai, klinik sudah berdiri tapi tidak berpungsi. Program ini tcntunyu bukan untuk menyaingi pemarinta 11, bahkan sebaliknya lUl tuk membantu pemerintah, Tak ubahnya dengan program Klik peduli, progr,un Pro
Smiling juga mernber ikan pclayanan kesehatan kepada .masyarakat miskin dengan cara menggunakan mobil kesehatan
~.@-;
63
kellllng. Program ini juga membu ruhkan persiapan dan ana lisa yang matang. Tentunya urn terlebih dahulu melakukan 511T\'ei
ke lokasi yang menjadi sasaran, melihat akses jalan, tempat pelaksanaan pengobatan gratis, respon masyarakat dan pihak aparai desa, hari dan jam pclaksanaan dan lain sebagainya. Sctelah semuanya tersrruktur, burl! timkes (lim kesehatan) mcluncur ko lokasi pada tanggal dan hari yang ditetapkan.
Program lain yang dllakukan oleh LPZ PKPt: adalah Peduli Ekunomi, dengan rncmunculkan istilah (proSPEK) Program Smergi Pemberdayaan Ekonomi, Program ini dalam rangka membantu masyarakat miskin dalam bidang ekonomi. Misalnya pemberdayaan masyarakat yang bergerak dalam
naJ
ml
an
bidang pertanian, perikanan, kornunitas tukang ojek, nelayan, pcdagang kecil dan lain sebagainya.
k
k
Kescmua program ini dapat juga dilakukan olch LPZ Iainnya, bisa dengan istilah yang sama ataupun memuncul istilah baru yang menarik masyarakat, terutama bagi para muzakki.
pel SUI
tet
•, YAYASI\N BAITUL MAAL HrOAYATULAH
\ill
kc
m; Lembaga Amil Zakat Yayasan Bairul Maal Hidayatulah berdiri dengan akta noraris Ny, I.ilik Krlstiwati, SHno. 11;tauggal 26 Fcbruarl 2001 dijakarta. Dan atas l<.('!PUhISClII Menteri Agama RJ no, .;38 Tahun20DJ Langgal27 Desember 2001. Visl: Menjadikan baitul maaillidayataullab sebagai lembaga yang mandiri, amanah dan profesional dalam mernberikan pelayanan kepada umal
Misi : a. Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap
sesama
~
I'd
adJ
mo
"lI1
b ~
mI
,zuJisa
b. Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju 'keilmuan dan kesejahtraan
=urvel ~at ...,'hak .J\V
.run)
,,talah -?EK) ..:.alam D..tmi. .::..llall1
van, LPZ cli!ah ..kl.
tulah tmggal
.63ll13 L$lbaga alam
~..adap
Motto:
Tebarkan rahmat, berdayakan umat mcngelola dana umat untnk disalurkan bagi pernberdayaan umat, memajukan lernbaga pendidikan, sosial maupun ekonomi. mengangkat harkat kaum dhuafa dan kebodohan dan kemiskinan.
Sejarah keberadaan Yayasan Baitul Maal Hidayarullah nampak lebih objekriritas data dan takta yang terjadi pad a rnasyarakat Indonesia, yang dati tahun ke tahun bcrtarnbah angka starisrik kemiskinan. Salah satu penyebabnya adaJah kenyataan bahwa pernermtah mengabaikan swadaya dan kemandir ian masyarakat, karena disibukkan dengan pembangunan..fisik dan ekonomi. Akibatnya, bukan hanya sumber daya alam yang terkuras dan dikuras oleh orang luar, tetapi juga sumber daya manusianya yang senga]a tidak dlkreatifitaskan, dan.hanya menjadi pekerja kasar belaka. Reallsasi ini sangat dirasakan masyarakat. Akibatnya kerniskinan rnenjadi cennin masyarakat Indonesia, bahkan menjadi wajah bangsa ini. sebut sa]a misalnya busung lapar, anak jalanan, anak putus sekolah, pengangguran, bencanakelaparan dan sejenisnya yang mejadi catatan BPS (Biro Pusat Statistik). Pertanyaannya, rnarnpukah keluar dad kondisi iniljawabannya ada pada masa khalifah khalifah Urnar bin Abdul Aziz, 23 bulan adalah [awaban yang dibcrikan Umar untuk rnewujudkan .masyarakat yang makmur. Masa yi\"ng begitu singkat itu berdasarkan kepemimpinan yang adil, amanah dan bijaksana. Kemakmuran rnasyarakat itt! terwujud dari pengeJolaan dana yang ada di baitul ina! sccara balk, iujur, arnanah dan transparan. Akibatnya banyak keberkahan yang rnemberikan nianfaat kepada masyarakat, sehtngga tidak
seorangpun yang merasa kesuli tan dalarn hidupnya.Akibatnya, khalifah kebingungan untuk mcndistribusikan haria zakatyang terkumpul, karena semuanya sudah menjach muzakki. Bcrawal dari sejarah dan rea Iita yang terjadi terhadap bangsa Indonesia ini, bail III malll Hidayatullah diberi amanah untuk
rnengelola dana umat. Awalnya adalah bagian dari pesantrcn Hidayatullah yang bcrdiri 30an tahun sebelumnya.
(
Di an tara dana yang terkumpul, antarn lain : 1. Zakat, In(,,'1dan shadaqah 2. VVakilf,hibah dan hewan qurban 3. Dana khusus bantuan kernanusian melalui program hid ayarullah pedu Ii 4. Tabungan qurban dan 5. Donaturtet ill' berbagai program yang di lakukan Hidavatu , 1Ia.~adalah : 1. 2. 3. 4. 5.
Yayasan Baitul \IIaal
Peduli kemanusian Peningkatan kualltas dan pengernbangan munusla Pemberdayeun ckonomi umat Pembinaan rnasyarakat dan Pernbangunan renovasi, rehabilitasi dan pemeliharacn
program peduli kemanusia dikemas dalam berbagal kegiatan, rnisalnya membantu daerah yang terkena bencana alarn. daerah yang minus pendidikan dan sumber ekonorru, daerah konflik, anak-anak yatim pialuyang terlantar dibuatkan asrama, baik secara permanen milik yayasan atallpun dititipkan dengan panti asuhan lainnya. Program penrngkatan kualitasdan pengembangan manusia diformat dalam bentuk bea siswa berprcsrasi, bea siswa dhuafa, peningkatan kualitas instansi
I
pcndidikan dan memberikan pendidikan dan pelalih.1Jl/ifi~5~il/ kcpada masyarakat,
~ya, _ vang
NlIgsa "otuk :e:;antrcn
\Iaal
I
I
Yayasan Baitul Maal Hidayatullab juga melirik ekonomi umat yang tak kunjung usai, terrnasuk lerjebakdaJam nyanyian H. Roma Trama 'yang kaya makin kaya' . Xyanyian ini menggugah yayasan untuk memberikan program pembcrdayasn ekonomi umat terkait dengan pemberian modal dan bimbingan rnanajemen kcpada masyarakatpclaku ekonomi, agar mereka dapat meningkatkan kinerja bisnisnya secara meksimal, ~d1lgkan program pembinaan masvarakat dengan cara rnengutus para da'I ke pelosok-pelosok dacrah tcrpencil, sepcrti menrawai, irian iaya, nias, dayak dan daerah lainnya, juga menj.l
merupakan
program [angka poll1j~1g d~Ll!;dn L
lainnnya.
lAZ SEMEN PADANC (LAZ~SP)
Lembaga Ami] ZdkatY
-ti:tipkan rtas dan ~ instansi
I
l.,h,)1-scorang relawan yang rajin terjun ke dunia perzakatanadalah Icrnbaga perekat d an pengokoh persaudaraa n. Apa yane mclotarbclakangi pengibaratan tersebu I! teruunya mcmiliki scjarah dan latarbclakang tersendiri. PT. Semen Padang, yang sudah bcrdiri pada 4 zaman, Balanda, Ordc Lama, Orde Baru dan reform ast, tentu konstribusinya tcrhadap pernbangunan masyarakar Indonesia, khlll:lIsnya masyarakar Sumatera Barat sudah cukup banyak.
Dijelaskan, sebelum lahun 1995, zakat karvawan PT. Semen Padang dikurnpulkan pads waktu-wakru tertentu sejadan dikelola olch salah satu seksi eli korprl PT,Semen Padang. Kcgiaransosial keagamaan yang sckaligus baglan dari kewajiban yang harus dijalankan umat Islam ini mcndapat respon positif dari para karyawan PT. Semen Padang Mereka mcnginginkan agar kegiatan ini dilakukan Sl.'C,lI,' rutin scsuai dpngan tuntunan agama, kendatl tetap dilakukan secara tadriiion (bertahap). Ai/t.1IIIdJlIiIiIlIJ, mulai awal tahun 1gq~,'zakat' karyawan P I. Semen Padang mulai diwajibkan pada setiap bulannya sebcsar 1%, inilah :ahap awalnya, Harta 'Zakat' ini dikelola oleh Badan Arnil Zakar Inf'lq dan Shadaqah (~AZJS)unlt KorpriPT. Semen I'ad;mg. Sebulan kcrnudian, tepatnya bulan Fcbruari 1995 BAZIS Korpri PT. Semen Padang merekrur pani+ia tctap untuk pelaksanaan hanan. Pelaksana Inl mcmiliki kewaiiban melakukan pendataan, pengecekan dan penyaluran zakat untuk ke delapan ashnaf (Qs. At-Taubah 9:60)Sl'tahull kemudian, bulan juni 1996 terbenruklah koordinator pelaksana harian. Hill ini diharapkan dapat.meningkatkan pelaksanaan pcngumpulan, pcndistribusian dan pendayagunaan zakat, Tahun berikutnya, januari 1997 semal
(BAZIS SP) Perkembangon teTUS berlangsung dari aspek rnanajemen, sehingga September 2000, rnelalalui SK Direksi , dilakukan perubahan pengelolaan BALlS SP. Tang~'lp pada !>itua~i kclernbagaan ycmgsemakin Ol
•
yang berlaku, rnuka berdasarkan UU R[38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, mak a tahun 2000 dibentuklah Yayasan Lembaga AmH ZakJI Semen Padang (LAL !:if') dengan akte notaris CS/Y/2002tanggal21 januari 2002bertempat d.i Komplek PT.Semcn Padan!?(PT'>P)[alan Raya Indarung Padang. V15i
: Lernbaga Ami! Zakat Semen Padang mcnjadi ami] zakat yang amanah, rransparan dan profesional dalarn mcningkntkan taraf'hidup mustahiq.
Misi
1.Memberdayakan clan mengembangkan potensi serta men ig katkan taraf hidu p mustahiq 2M ..ningkalkan profeslonalime pelaksana harlan sebagai ami! zakat 3. Mengurangi angka kemiskinan 4.Mcndorong munculnya amil zakat yang lain di wilayah Sumatera Barat
!'v[OHO:
Menghimpun 7A1kal untuk melayanimustahiq dcngan hati monu]u kehidupan yang lebih 'berarn
Lembaga Amll Zakat Semen Padang (LAZ 5J')rncr..lncang sebuah program d alarn dua kaki, penghimpunan dan penda yagtU1mln :
Penghimpunan : Penghimpunan dana Zakat lnfaq dan Shadaqah (7IS) yang diJakukan Lembaga Ami! Zakat Semen Padang (TA7. SP) tidak hanya melalur pernotongan gaji secara langsung setiap bulannya sebesar 2,5%. Tetapi juga dilakukan pada even-even khusus ynng melibatkan banyak karyawan, misalnya pada acara hari-hari besar Islam, shaJat tarawih pada saal Ramadhan dan lain sebagainya. Disampmg itu, l')pnghasil~n. lain di Iuar gaji resmi.
misalnya THR, hadtah prestasi dan yang 5t'jcnbnYd, juga dikenakan zakat dan dipotong secara lang-sung. Pendayagunaan
:
Sebagaimana pcngclolaan dana sosial kf'ilgamaan dan kemasyarakatan pada urnumnya. diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi Juga produktii. sehingg,\ tidak habis
pakai, melainkan terus berkernhang dengan berbagai kegiatan kreatif. Penyaluran Inidilakukan terhadap8tblilll!(berdiiSarkal1 kebutuhnnnyu. Penyaluran dana zaket yang ada dilaksenakan scsuei dengan rencana progr
Struktur Organisasi Pada dasarnya truktur lembaga Amil Zaket PT.Semen Padang sama dengan susunan lembaga amil 7;1kat lainnya.
Sepern dewan pembina. dcwan pertimbangan, dewan syariah, badan pengawasdan badan pengtffi13.Badan penguniS terd iri dari ketua, wakil kerua, -r-kretaris, wakil sekretaris, bendahara. wakil bendahara dan beberapa ~'rdll~anggota. Dalam rnclaksanakan tugas dan kewajiban kcsehartaruwa, penguru. -yang notabenenya-adeleh pengawai tctap PT. Semen Padang tidak akan maksimal. Karenanya lelap diperlukan
perugas palaksana harian yang diambil dan non pegawai tddP PT. Semen Padang. [umlahnya di sesuai dengan kebutuhan dan pendanaan yang Mia.
70 PuI,UP'5
~ga
LAZ YAY.L\.SAN BAlTUl MAAL BRI Beberapa sejarah yang melatarbelakangi berdirinya lcmbaga.Arnil Zakat memberikan nilaikeislaman tersendiri. Ntlal tersebut rercermin ke dalam beberapa benruk kisah arau centra, pernyataan karena adanya ernpati anrara sesama, peduli.kepada rnereka yang hidup di bawah gads kcmiskinan, karena banyak anak-anak yang tidak bersekolah, banyaknye pengangguran dan Iain sebagainya. Sernuanya ito menuniukkansemangat keislarnun masyarakat muslim Indonesia kian beranjak naik, demikian pula semangat untuk rnelaksanakan ajaran-Nya.
amnya. 5'·,uiah, ~li·'ri· dan wakll
~
lya/
r.~en If. r'ukan
raltetap
dan
Membayar zakat, yang moniadi salah sarn ajaran Islam damnenjadi bagian dari rukun.lslam yang ke ernpat. selama ini cenderung terrnariinalkan, cenderung lIafsl-nofsi taJlpa adanya koordinasi, sehingga aspek sosral yang terkandung didalamnya lak mernpunyai arti sedikitpun. AlIllll1ullilillah, sejak era 90-an (bahkan scbelumnya) berbagai lembaga zakat mulai berrnunculan, baik di instansi negeri ataupun swasta, BUMN! I3UMD, yayasan, orgarusasi Islam dan tak keringgalan masjid, termasuk di dalarnnya BRl. Kendati belum secara rnaksimal dilakukan, para karyawan B,u1kRakyal Indonesia sudah antusias untuk melaksanakan kewajiban zakat. Tahun 1993,tepamya pada tangga 15April, pimpinan Bank Rakyat lndonasiamengeluarkan surat himbauan kepada seluruh kuryawan BRJdiseluruh lndonesia untuk rnernbuat surarkuasa pemotongan gaji untuk zakat profesi. Himbauan ini rnendapat sambutan hanga t dari harnpir seluruh karyawan yang beragarna Islam. Kegiatan amal jariah iniberjalan cukup baik.dau aman, tidak hanya pengumpulan, tetapi juga pendistribusian dan
pendayagunaannya. Beberapa tahun kemudian, runtutan profesionalisme kerja tembaga pengelola zakat BR[ menjadi sebuah kebutuhan. Akhimya, disepakati untuk mcndirlkan.Yayasan BaitulMall SRT. 'Ilw/d~'P1 71
tepamya pada lahun 2001dcngan Akte Notaris Agus MadjiJ, 5J I. Nomor : 5:!TanggallO, Agustus 2001, Alamat [alan Tebet Raya, Perkantoran Tcbct Mas lndah 8-9 Jakarta Selatan. Sctahun kemuctian Jik'g.tl ddll dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama i\oA45 Tanggal6. overnber 2002.. Seiak itu, yayasan inilah yang bcrpcran aktif dan kreatif dalam mengurnpulkan, membagikan dan m=ndayagunakan
harta zakat yang add dl seluruh SRI di Indonesia. Saru hal Yeln!> patut ditiru dan mcnjodi pcgungan khusus dari prinsip yayasan ini adalah "Mengubah Mustahik Menjadl Muzakki".
Kegiatan
Sesuai dengan tugas dan kewajihan I Rmbaga Pengelola Zakat pada umumnya, menghimpun, mendistribusikan sesual dengan pcrunrukannya dan pcndayagunaan zakat, Yayasan BRlmcmprogrilmkan boberapa kegiatan : a.
Pcnghimpunan dan Soslalisasi Zakat.
b.
Menggalang donasi,
c.
Layanan donator.
Pendayagunaan dana zakat yang terkumpul diperuntukkan dalam beberapa bentuk kegtatan. Kcgiotan dimaksud lentunya sudah lerlebill dirancang serara matanjo;, disurvey terlebih dahulu, dldiskusikan, termasukestimasi dana perberdayaan yang dibutuhknn. Di an tara program pendayagunaan adalah, Pelayanan dan pemberdayaan umat. Pengcmbangan Ekonorni, Pengembangan Sumber Daya Umat, Keuangan dan Adrninistrasi.
Selain itu juga ada kcgiatan rutin, seperti membanl:u yatim
ai,SH. Ii
-erahun Icnteri
piatu, [ompo. [anda, bantuan pengobatan, mnallafdan gharimin. BaJ.ltUilll modal perorangau utau kelumpok dan bantuan pendidikan. beasiswa dan bantuan guru. Ada yang rnenarik dari kegitan jangka panjang yayasan BIZl.
1). Menawarkan kepada seluruh nasabah BRJyang simpananya sudah.sampai syarat nisab, agnr mengel ua rkan zakat mal dan atau zakar prolesinva.
., Voillg
wasan
2). Menawarkan kepada seluruh nasabah SRI uneuk rnenjadi donator umnm pacta perusahaan-perusahaan dengan mernotong 2s/d 5% (tentative) dan pTodu k merekasebagai dana sosial,
3). Menjahn kerja sama d,mg,m perusahaan-perusahaan. zelola ~ai asan
.umpul ~atan
4). Mengad akan paket pelatihan ]jfe skill, seperti kctcrampilan menjahi l dan bordir, bengkel otomotif daur ulang sampai keluarga dan lain sebagainya. 5). Membuat rumah singgah bagi para dhua'fa atau anak jalanan 7). Membangun lembaga pendtdikan dariketerampilan cuma-cuma, Lcmbaga ini khususnya diperuntukkan bagi mcreka yang tidak atau kUI'aJ1grnampu, dan berkcinginan untuk maju dan maruliri. 3). Rumahmuallaf .
I zaatang,
adana
~,.)gram umat, _lJmal,
VISI
: Menjadi lernbaga yang amanah dan sesuai dengan syariat Islam daJam mengelola dan mendayagunakan Zakat Infaq dan Shadaqah.
MISl : Mengoptimalisasikan pengumpulan dana ZlS di Iingkungnn pekeria BRI dl seluruh tndoncsia Jan mcwujudkan slnergi kekuatan umat dalam rangka
menyalurkan dana 7.15 sebagairealisasi kepedulian sosial par,l pekerja BRL LAZ1SPI'.MURAMMADfYAH KnSIS Ekonomi yang
dialaml bangsa Indonesia sejak tahun 1997, telah menycbabkan scmakin banyak masyarakat yang 'jatu h' ke jurang komiskinan. Knsis rcrsebur cukup mengagetkan banyak masvarakat. Ada dan bahkan banvak di antara mereka yang tidak menyangka bahwa perusahaan besar ternparnva bekcrja selarna ini -sebu: ~lllamisalnya Mobil Timor milik salah satu putra Prcsiden- bakaJ tutup buku alias bangkrut. Bayangkan, kalau perusahaan rrnlik putra Presiden saja bisa bangkrut nkibat krisis ekonomi, apaJagi kaJau perusahaan biasa. Akibatnya banyck mesyarakat yang ntiMggur. putus keria, PHK. dan vang senasib dengan mereka. Banyak efck yang torlahir dari krisis ckononu pacta wakru iIll.Scbut saja Iembaga-Iem baga sostal yan!:\selama ini membantu masyarakat, ternvata juga mengalami kcndala jillnJtcill' yang sarna. akibatnya mereka tidak lagi mampu rnembautu masyarakat. Hal yilIlg sarna juga dialarni.dan dirasakan oleh salah satu orgenisasi Islam terbesar di Indoneisa, yakni Muhammadiah. Sebagai organisasi dakwah Tslam 1111111r "h,'ml' 1I01tiI/wngknr dan juga or~;alli..""~i sosial kcmasyarakatan, Muhammadiah termasuk yan~ terkena dampak langsung dan krisis ekonomi tersebut. Sehingga banyak arnal usaha Muhamrnadiynh di bldang pendidikan, kesehatan dan panti asuhan yang kondisinya
rnem periha Iinkan. Sebaliknva, banvak puia dari masyarakat kita yang tidak merasakan sccara langsung dampak krisis ekonomi tcrsebur. Mereka lui lidak banyak jumlahnya, tetapi harta yang JUNek" miliki sangat tinggi. Potensi inilah sebenarnya yang dapat tlig-dIJ untuk dapat d imanfaatkan dalam program-program
74 P#G'1
I
sosiaJ
tahun
"tYang :: .n-tkan
, yang
yang .....bantu .dtsalah
I
pcmberdayaan kaum dhu'afa dengan berlandaskan PdUl1 ajaran zakat yang rnerupakan kewajiban bagi setiap muslim yang UI,UIlPU -csuai dengan ketentuan svariat Islam. 01 samping itu tcJah disyahkanya Undang-Undang 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang memayungi pengelolaan zakat di Indonesia. Sehingga, memungkinkan pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan zakat dapar bcrjalan secara maksimal, Berangkat dari pemikirai 1 tersebut, dan didorong oleh adanya perangkatundang-undang tenfang zakat, ~kdlil:)u!> juga dapat mengurangi pajak penghasilan, maka dibentukalah Li\ZISMuhammadyah di tingkat pusat. Lembaga Ami! Zakat Infaq clanShadaqah ini diresmikan lang~tUlg oleh kctua umurn PP. Muhanunadyah Prof. Dr. H Ahmad Syafi'i MiI'arif, pada tanggal 16 September 2002, berternpat di Cedung Bank Syariah Mandiri Jakarta. Niat baik rru tentunva berdasarkan al-Qrrran dan al-Sunnah dan llikt:lLldrkdl;lah SK PP Muhammadyah nomor, 103/KEr/LL1/Ki 2()02langgal23 Rabiul Akhir 1423 H./4Ju1l2002. dtkukuhkan oleh SK Mcnteri Agama nomor, 45i langga121 Nopember 2003 sebagai Li\Z Nasiona I. VISI : Mcmbimbing Masyarakat untuk mcnunaikan zakat, lnfaq dan shadaqah dalarnrangka mengembangkan dan mengamanke n harts zakat dan arti kekayaan persyarikatan Muhammadiah.
MIST:
a. Mengoptimalkan kualitas pengelola ZlS yang amanah
dan profesional. ~tidak ... e'l"'<ebuL _ mereka ....digali --~!)Tam
b.Membantu muzakki dalam rnenyalurkan ZIS nya kepada rnasyarakat, c. Membantu Mustahiq agar rnandiri sehingga mampu mcnjadi rnuzakki
d. Mernbantu masyarakat, khususnya mustahiq, melalui
program-program pendayagunaan yang transparan, teru kill'. berdaya gu na dan dapa I dipertanggung jawabkan dalan unewujudkan kemandirian masyarakat, Tujuan LAZ Muhammadyah • Meningkatkan kesadaran ber-ZTS bU15i masyerak at khususnya warga Muhammadyah.
• Meningkatkan perolehan dana ZIS, sehingga dapat rnemperkuat meningkatkan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Amil. • Meningkatkan profesiona Iitas LAZiS Muhammad yah dalarn segala bidang. I Meningkatkan sinergi dan profesionalitas iaringan. • Meningkatkan akuntabililas lembaga. • Meningkatasetproduktif.
Langkah Strategis dalam menjalankan pl'ograJn : a.
Promosidan sosielisasi
b.
Divcrsifikasikan progr~ m
c.
Ekspensiprogram
d.
Penguatan Sumber Daya Amil dan Manojcrncn
e.
Pembenahan manajemen
f.
Optimalisasi kinerja lernbaga
g.
Prioritas progran\
h.
Intensiflkasiprogram
•
L
Penguatan system komunikasi dan kerja sarna
l-
Pengawasan program
k.
Penguatan lnstiiutinna! Rlli/dillg
Beberapa Program yang sudah dilakukan : a. Pengembangan ekomoni b. Pengembangan sosial.kemasyarakatan L Pernbcrdayaan Ekonorni Kaum Dhu'afa (PEKD) d. Pelatihan pend.ampingpell1bcrdaymlllckonomi kaurn dhuafa
(PJEKD) e. Pelayanan Sosia! Kaum Ohuafa (PSKD) f. Bantuan bagi mubaJigh di daerah tertentu g. Bantuan pengobatan operasl katarakgratis h. Pernikahan Massa) i. Pclayanan Sosial Insidental j. Pengembangan Surnber Dayd lnsani (PSDI)
RUMAHZAKAT Berawal dari xelompok pengajian atau maills ta'lim Ummul Quro yang secara rutin mclaksanakan dzikir, diskusi, dan beberapa kcgiatan 5051al keagamaan, muncullah ide untuk mernbentuk lembaga sosial yang concern pada banruan kemanusian. Toeini kemudian dirapatkan para dai muda yang rutin mengikuti pcngajian tersebut. salah satu penggagasnya adalah ust Abu Syauqi. Akhirnya, pacla tanggal 2 [uli L998 lerbentuklah lembaga sosia1dpng~n nama Dompet Sosial Ummul Quro (D5DQ), berularnatkan jalan Turangga no. :1.., Bandung [awa Barat. Berbagai kegiatan bontuan sosial kemanusian pun banyak diJakukan. Antusias masyarakat dalam menyalurkan dana sosial
ko DSUQ juga nampak luar biasa, tcrutama para [ama'ah pcngajian yang sernakin hari scmakin bcrtambah jumlahnya, Bahkan banyak pula di antara jama'ah yang mcnyalurkan zakat, Wag Jan shadaqah mereka ke lembaga ini untuk dlpergunakan sebageirnana rncstinya, 'yfellhoi betapa ingin bcrperannya masyarakat dalam pernbangunan bangsa ini, para pengurus DSVQ mcningkatkan status organisasinya menjadi lembaga resmi untuk mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah dengan SK Mentsri Agama RI No. 137 pada tanl'lgal18 Maret 2003. Kcmudian bcrubah name menjad iRumah Zakat Indonesia. Pada tanggal 5 April 2010 untuk kedua kalinya nama lembaga pW1 berubah rncnjadi Rurnah Zakat, dengan menghilangkan kata indonesia. Dalam menjalankan berbagai progr.1mnya, Rurnah Zakst (RZ) mengusung tigal'ralld T:lllIlC baru :Trusted, Progressive dan Humanitarian. Dengan cita-cila menajamkan karakrer rnenuju "World Class Socio-Retigious NOlI Gi}l1~l'llallCC Orgenization (NCO)".
YAYASAN AMlL ZAKAT PUSRr Ada istilah poputeryang sering menpdi slogan bagisebuah perusahaan. instansi.usaha ruko dan bahkan balai pcndidikan sekalipun yang tidak atau kurang rnemberikan perhatian kepada masyarakat yang ada disekitaranya. 'Jllllmi [iii" YII"8 mllllll'lI mem:nlll.;ri orang lain, leiapl IUJilI dengan diriTlyasendiri', inilah slogan yang pas untuk instansi atau lembaga yang hidu p ditenga h kornunitas masyarakat dimana ia berdumisili, tetapi ia Iupa dengan kehidupan masvarakat yang ada disekirarnya.Ini sudah mcnjadi realitas di banyak tempat,
Illlwtlldu/illnh. istilah in; ditepis oleh yayas'H1Amil Zakat Pupuk Sriwijaya Palembang. Setidaknya sejak tilnggaJ 27 Desember 2001 Direksi PT. Pusri mengetuarkan sural bahwa setiap
7S
Ao.(/IO'~
lWUi'ah
nnya. ::akat, iakan l'l\11)'a
~ums
..,Oaga ...engan 1003. - Pada ~pun
'kata Zakat ...dan +enuju zstio«
pegawai Pusri yang musllm wajib mengeluarkan zakat penghasilan.Instruksi ini mendapatsambutan positifdari semua karyawan muslim. Semua dana yangtcrkurnpul dikelola oleh Badan Pengelola Zakat Intaq dan Shadaqah (BP. ZIS)PT.PUSRl. Sejak itu. BP. ZIS borusaha meniadi insti rusi zakat yang rnenjaga kridihe litas. Dengan ('
manyoritas masyarakat di sekitarnya bcrprofesi sebagai buruh ~:¬ bbuah .Jtdlkan Cepada umtpu.
mil~h Efuengah .iii
lupa
sudah Zakat
~aJ 27 ra=etiap
bangunan dan petani, menjadikan YAZRlibaratcahaya matahari yang rnemberikan vitamin D elipagi had. Labena r-benar menjadi lembaga sosial yang sangat sinergi hadir meuyantuni komunitas disekitarnya. Berbagai kegiaran yang diprograrnkan YAZRl kesemuanya menyentuh berbagai kehidupan masyarakat disekeliling FT. £'USRI. Hal ini sesuai dengan visinya yakni ;
bekerja.karenaAllahSwt untuk rnuzakki demi mustahiq dengan amanah dan profeslonal, Adapun misinya adalah : l) Ccrakan penyadaran zakat di lingkungan keluargabesar PT. PUSR12) Menjadi mitra kaum dhuafa 3) Pernberdayaan kaurn dhuafa 4) Pendorong kegiatau syiar Islam. Kesemuanya ini didasari padamotto3K, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas.
YAZ1U dengan dana zakat yang lumayan banyak.rnemillki pmgl'aID, penghimpunan dan pemberdayaan,
dua
Penghim punan, dengan berbadai upaya positif, pengurus YAZRl secara continue mengadakan sosialisasi, baik secara langsung maupllli mclalul berbagai media. Deugau harapan para karyawan tidak hanya PllilS dengan membayar
zakat penghasilan setiap bulannya melalui pemotongan gaji seeara langsung, lebih dari iru diharapkan juga menunaikan infaq, shadaqah, wakaf, hibah, zakat maal dan fitrah melalui YAZL{1.Usaha ini menghasitkan buah manis, hamplr 99 %
karvawan mush m rnenyalurkan dana ZIS mereka mclalui Yi\ZRI. Disamping itu, kerjasama YAZRl dengan beberapa instansi, misalnya bank dan lembaga lainnyajuga menjadikan program
penghimpunan ini meniadilebih scmpuma Pcndayagunaan. program ini dipllih oleh pihak YAZRl
berdasarkan kcbutuhan umal yang dibagi menjadi beberapa payllng program, antara lain : a.
Bclas Kasih
Program ini bersifatkaritatif (bantuan langsung), artlnyasekali dibantu sclcsaipenyaluran. Mambantu kurban yang tcrkena musibah, baik peroranf;an ataupun -ecara komunitas. Misalnya bencana alam, kebanjiran, kcbakaran atau wobah penyakit (080, polio dll). Selain itu juga ada banruan unru k para [ompo yang ndak rnampu lagi bckerja dan tidak ada keluarga }'dng menanggungnya, bantuan kc panti asuhan, pan tijompo. Bantuan langsung inijuga lerkadang d iberikan
kcpada pesantren atau lembaga pcndldlkan lainnya yang mcnampung enak-anak miskin, Bantuan langsung ini juga dapat diberikan dalam bentuk barang, misalnya berupa gerobak sampah yang lurnayan pcrmanen kepada para pcmulung, rncmbertkan dan atau
mengganti gcrobak tukang es yang nampaknya sudah tak Iayak dikelilingkan dan yang seierusnya,
;ctdua
b.
-tanst, gram
_vang bentuk mayan ..4J'I atau
.Aku B;s3 Mengaji (ABi\O SejaktahW1199().anTaman PendidikanAl Qur'an (fPA) mulai menjarnur, tidak hanya di rumah-rumah ibadah, seperti masjid, mushalla, !anggar (palembang), surau (padang), menasa (aceh) tetapi jll~d sudah di rumah dan bahkan cukup eliteras rumah. Pcrrnasalahannya adalah, fasilitas yang ada masih relarif minim. anak-anak hanya mengaji, tidak lebih dari itu, walau sckarang mulai ada bebera pa kcgiatnnlninny3, seperti menggamb(\1' atau menulis kembali apa yang sudah mereka ngajikan. Ada yang lebih menyedihkan, bayaran 11n£a(1)yang dibcrikan kcpada guru/ustaz boleh dikatakan kurang layak, Kendati sudah relatif murah, masih juga ada orang tua yan~ tldak mampll atau rnerasa keberetan disebabkan minimnya penghasilan. Kondisi ini mengctuk hati YAZRTuntuk memberikan dana bantuan rutin, balk kcpada para murid yang tidak mampu dan khususnya kepada para guru TPA, sebagai tambahan barakah yang diterima setiap bularmya c. Aku Bisa Sekolah (ADS) Program YCHlI;S satu i.ni.tidak hanya memberikan bantuan berupa beasiswa kcpada anak-anak yang ridak rnampu dan memiliki prestasi, Tctapi YAZru juga rnemberikan bantuan berupa bedah sekolah yang dienggap sudahtidak layak atau tidak lagi memberikan kenyamanankepada anak didlk dan juga pendidik. Bantuan ini juga diprioritaskan kepada kcluarga buruh/pekerja kasar PT.Pl!SRl d. Aku Bisa Usaha (ABU) YAZRl juga melirik masyarakat miskin yang nganggur dengan memberikan bantuan berupa usaha produkrif, baik perseorangan maupun pcrkelompok. MisaJnya memberikan modal perbengkelan, tentunya terlebih dahulu sudah A.{il $>'1
81
diberikan pelatihan dan pembekalan. diadakan monitoring dan evalu ..ISi
e-
Tidak hanya itu, juga
Aku Bisa Kerja (ASK) Program ini bukan berarti memberikan pekenaan. Ibarat pepatah YAZRl hduYdillemberikankailnya, bukan ikannya. Artinya, masyarakat pengangguran, terutama yang miskin dan memiliki skit dibenkan pelatihan khusus berupa life skill, Bekal inilah yang akan mengantarkan mcreka kepada suatu pekerjaan, Misalnya li(e skill meojahit, hengkel otmnoti], teknisi komputcr, hand phone, bctemak, mengelola tarnbak d,1[1I"u, sebagainyo. Dcngan memberikan beborapaskill ini diharapkan
mereka bisa bekerja socara mandiri f.
Aku Bisa Berobat (ABS)
Aku bisa berobat merupakan prograu1.khusus dcngan memberikan pengobatao.gratisataupun sangat murah kepada masyarakat miskin, khususnva di klinik YAZRI.Akan tetapi juga ada program prevcntif, misalnya memberikan pcnyuluhan k......hatan, memberikan vasilitas sarana dan pr3$i'1rana tambahan kepada posyandu seternpat, khitanan masal dan lain sebagainya.
LAZ YAYASAN RAITUI.MAL UJ\.lATISLAM PT. BNl (PERSERO) TBK. PT. Bank \legara indonesia (Persero) Tbk sudah memillki yayasan baitul rnaal umat Islarn sejat 5 Oktober 1967 dcngan Akte No.1 0 Nolari.~ R.Soerojo 'vVongsowidjujo. Yayasa» ini berdiri atas dorongan dan dukungan yang diberikan (aim) Bapak Sutanto,MA, mantan Direktur Utama PT.Bank Negora Indonesia pada masa itu. Untuk lebih akrab yayasan iru kemud.ian dikenal dengan stngkatan BAMmS, dengan lujuan menghrmpun dana dari masyarakat dan bertujuan mengusahakan dana ini menurut
82 p...pt.dJ1
l.l
cara-cara yang syah dan diridhai Allah Swt dan hasil usaha ini akan disa lurkan untu k kcagungan Kalimatullah.
juga
I I
a suatu
teknisi
Gtllg~n
epada "'lapi rikan h_. dan
Pada tahun 1992, kcpemimpinan B~'T diamanatkan kepada Bapak Ur. Winarto Soemarto, SH., MBA, sela kuDirektur Utama. Setelah mempelajari keberhasilan pengurus yayasan flaitul Mila! Umall~lam BNI mengelola danamilik masyarakat, baik dalam pengumpulan dan pendayagunaannya, beliaupun segera mengambil langkah bijak, Langkah tersebut rnewcjibkan kepada scluruh karyawan BNJse-Indonesia untuk tidak hanya mengelol«, tetapi jugn iku Iberpcran aktif dalam pcnggalangan dana. Dengan penuh kcsadaran, para karyawon BNTmenyarnbut baik niat suo bapnk Dirut, Sejak rtu, scluruh karyawan yimg penghasilannya sudah mcmcnuhi syarat wajib zakat waJlb rnenyalurkannya ke y
83
lembaga Bank IlNI/lcmbaga-lembaga Bank BI\1 dan mengelola dana tcrscbut menurut earn-cera yang sah serta rnenyalurkan kcpada )'img berhak sesuai dcngan hukum Islam dan hukum yang berlaku di 1'\ egara Republik Indonesia.
Beberapa tahun kemudian, yayasan iui dikukuhkan pernerintah, dalarn hal iniKcrncnterian Agame sebagai Lcmbaga Ami! Zakat ungkat Nasional (l.A?:), no 33UIanggal 20 juni 2002. sejak iru semua dana ZTSyang masuk dikelola oleh BAMUTS. Akhrrnya dana yang lerkumpul setiap tahunnya pun terus bcrtamhah, tidak hanya dan orang dalarn, tetapi juga or,111g IUM, seperti uasabah dan mitra kcrja, Sejak itu, LAZ BNI tidak hanya mengelola, tetapi juga mcngumpnlkan, mendistribusikan dan rnendayagunakan dana Z1S. Beberapa bulan kemudian, akte no. 24 Tanggal 31 Desernbar ]998 kembali dirubah dcngan aktc No. 23 tanggal26 Nopcmber 2002 Notaris Kocsbiono Sarmanhadi, SH, MIl. Masih berkaitan dengan Anggaran Dasar tugas BAMUIS Bank 6~1, yaknl rneugumpulkan zakat, lnfaq dan shadaqah, Wnk:lf, Hibah, Wasi"l, Waris dan kafaral dart pimpinan dan pegawai dan pensiunan Bank BNTphnpinan dan pegawai lernbaga-lcmbaga Jain Kelompok Dewan Swadarrna, pimpinan dan pegawai perusahaan-perusahaan anak Bank BNl dan lernbaga-Iembaga lain kelompok Dewan Swadarma serta para nasabah, mitra kerja Bank BNl dan rnasyarakat umum lainya, untuk kemudian menyalurkan dan mendayagunakan kepada yang berhak scsuai dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia serara tcrencana, sistematis. mcnyebar keseluruh wilayah kcrja Bank 13N1serta SC5L1ili dengan strategi dan prioritasnye.! Untuk riik,.Iahu tilhun 2000 8AI\1UJS BJnk aNI letah dipE'rlk, .. Kantor AkJnta" "ubi k J~n li)oim3n & Rekan dl Jakarta, dene:.n prpdlkat 'A'ajar lanpa svarat y';)ng rnerupakan kovdllfikasl lI:rbtllk dalarn pcn'c:r\k:;,)~n akuntan publlk. untuk tahun 2001 BAJVU1~!:iank Bnl dCparlks·a oleh K..ullu( Akuntan Pub lk Hadiso£!r'(o Mabara!'ll. jUgi deflgan pr~dikal '.vajar T.~npa iyaril.
-g.dula VISI: :......thkan
~ terus 1: luar, hanyo IS-imdan
~ .. Bt\1J, •{wah, .::Ii dan ~..:mbaga ~awaj
.embaga 'JAkerja =""'lUdian
sesuai "e~ara
.;a,
£,
nvebar
4:Iategi sa: Kantor ~r
t""pi'
-a- publlk. :r Publlk
Berusaha meningkatkan kesejahteraan para Mustaqin (penerima zakat), sehingga pada suaru saat nanti mereka dapat pulamenjadi Muzaki (pemberizakat), atau disingkat 'I
DARt MUSTAHIK IVIENJADIMUZAKKI" ..
MISl: Mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah dalam upaya pcningkatun kualitas ummat dan pengentasan kcmiskinan melalui peningkatan pendidikan, pembiayaan serta bantuan kemanusiaan.
Vis; dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam rencana kerja jangka panjang{korporel plan) dan jangka pendek (Tahunan) atau RIISil1~:; Plan 13AMUIS Bank BNI 2UO(}'2004,berupa kebijakan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah menurut asnaf dalam Corporetc Plan Pertama 2000-2004adalahkelompok (fakir.rniskin, riqab, gharimin, 70%) Kelornpok rr (Sabilillah, Muallaf20%) dan Kelornpok ill (Arnil MBKSirnaJ 10%), Dalam implementasi penyalnran zakat, infaq dan shadaqah itu dikelompokkan.lagi ke dalarn ienis-ienis program, sebagaiberiku!: a. Pemberdayaan ekonomi umatfdhuafa} sebesar S %. b. Pencerdasan umat sebesar 3 %, c. Pernbangunan dan renovasl prasarana/sarana ibadah, pendidikan dan sosial sebesar 15 'Yo. d, Pemberdayaan ekonomi umat dilakukan dalam bentuk bantuan usaha kecil (super mikro) dengan 'program pendamping untuk melakukan bimbingan dan pembinaan. Sebagai contoh, scbagalmana rnembuat perencanaan usaha, sebagaimane cara menyusun adrninistrasi dan pembukuan saderhana dan sebagainya. Untuk itu, BAMUIS Bank BNI
dengan Baitul Maa! lVal 'Lamuiil (aw) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSNf),Koprasi dan cabang Bank Bt\1 Syari'ah. OJ samping itu terdapat pula program BNI peduli dalam menyalurkan bantuan modal usaha kcdl.kepada para dhuafa yang direkornendasikan oleh para pegawai atau bekerjasama
pensiunan Bank BNI yang ~kaligus sebagai pembinanya.
e. Program pencerdasan umat dilakukan dalam bcntuk pemberian bantuan masuk sckolah dan pe.Tg~1ruan tinggi serta beasiswa regular. f. Program beasiswa itu diutamakan untuk anak anak keluarga fakir miskin, an ak yatim/piatn dan DIHI.k [alanan, pelaksanaanya dilakukan di alas rekornendasi pegawai dan atau pensiunanBank Bl\l serta bckerjasama dengan pmgLlm~ yayasan/rumah yatim, T5M pengclola/pengurus sekolah atau pesantren bersangkutan dan tidak melayani pribadi pribadi, Program beasiswa itu dibatasi sampai il'njang pend idikan 5 I. g. Program pernbangunan dan renovasi sarana ibadah, pendidikan dan sosial ditaksanakan dalam bentuk pembangunan dan renovasi masjid, moshollah, sarana pendidiJ
j'endirian LAZ, AS BMT uti merupakan kcpurusan ~I\ling jaringnn gerak.in BMT yang di deklarasikan dalam
Lenbaga
.afu. BNI redull .dapam ~ atau
...;]Va. oentuk :-::Jserta
~u
uiliatau ::-n"badL :..MIlSl. lladal1. '::enluk
sarana
..gainya. -anakan
.akibat "TtUsibah
pertemuan
pimpinan l'IN BUK Provinsi se-Ind onesia, stIlk~h()l
PlNBUK dan beberapa wakil BMTlI pada tanggal4-6 Oktober 2002 di Ciawi, Bogor, Keputusan ini diambil untuk rnenjawab aspimsi ynng bcrkcmbang di kaiengan BMT dan prNBUKyang menginginkan adanya lembaga pengelolaan zakat profesional, amanah clan lrasparan yallg selanjutnya disinergikan dcngan jaringan Bl'vIT di lingkatan kecarnatan dan desa dan jaringan 1:'INS LK di nngkat provinsi dan kabupaten/kota. LAZNAS BlvIT didlrikan sebagai llpaya untuk mengkoordinasikan dan mengitegrasikan system serta rnemaksimalkan kapabiliras dan kapasltas BMT-BMT yang selama ini telah melakukan dan rnenjalankan fungsi baitul rnaalnya dalarn pengumpulan dan pendislribusian zakat, inraq, shadaqah, wakaf. hibah, wasiat, fidyah. clan kafarat sesuai kondisi kchidupan hngkunganya masing-masiug. Kemudian T'TNBUK(PuScH Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), Kerua Um n m Ml.Jl, Ketua L. mum JCMl, dan Dirut Bank Muamalat lndonesia menindaklanjuti "Kepurusan Ciawi" dengan memproses pendirian LAZNAS BNITsebagai tertuang dalam Aktn Notaris YudoParipurno Nomor :28 tanggal, 181\opcmber20D2 .dan Pengukuhan oleh Mentri Agama RI dengan Surat Keputusan
Nomor : 468 Tahun 2002Tanggal, 2g Nopember 2002dengan nama Yavasan LAZ BMT.Selanjutnya LAZ:.1AS BMT diresmikan oleh vVakiLPresiden Republik Indonesia Bapak Humzah Haz di Istana Wakil Presiden pada hari Jum'at tanggal, 29 Nopember
2002. -utusan - dalam
VISJ : Bertekad meniadi lembaga berkineria tinggi, nyaman dan terpercaya dalam penggalangan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah. wakaf, hibah, wasiat, fidyah, dan kafaratunruk mewujudkan dan peningkatan keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan masyarukat.
M[Sl: Mengclola dan mernanfaatkan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, wasiet, fidyah, dan kafarat secara profesional, bekinerja tinggl, transparent berakuntabilitas public dalam rangka rnewujudkan manusla berakhlak mulia, bermartabat tinggi serta masyarakat yang selarnat, damal dan seiahtcra. Sclain visi dan misi yang jd.tb. LAZ Ml3Tjuga mcmiliki MOITO lcrscndiri dalammemalankan roda lembaga "Mmu/rlllg unui! mal/usia meningkaika» kcsc/rlml1lan, kctunnaian, IfCln Al!SeiallternCiIJ dellgan I1l'oje,,;olloLislTltl, kcdc-nllnwQlInIl, kepercnYIlIIII,
independmsi daJl nkuntabilims", Motto ini rertuang ke dalam beberapa prinsip kerja berikut: a. Bekeria dengan sebaik-baiknya dengan senantiasa mcniaga kepercayaan urnat, b. Profcsional dalarn meuialankan kepercayaan dan amnnah umrnat, C'_ Senantiasa indevenden dalam menentukan xeputusan yang berpihak kepada kcbenaran. d. Bertanggung [awab dan iransparan dalam melaksanakan
b
...
rugas, e. Cinta fakir miskin dan kaum lemah sebagai wujud komitmen pclayanan kepada ummat. PROCRAMKERJA Dalam menjalankun kewejiban selaku LAZ tingkatnasional. BMJ' mernprogramkan beberapa bentuk kegiatan dalam berbagai bidang, an lara lain: a) Bidang ekonomi rakyat Melihat kondisi ekunorni rakyar menengah kc bawah yang semakln snlit, yang disebabkan oleh banyak Iaktor, mulai dari
C
o.e.miliki
~lfIlmlg fl
dan
ulynnn, Jalam
rninimnya pend idikan, tidak memiliki skill, tidak ad anya moda I kerja dan min; ron ya relasi dan lain sebagainya, EMT rnemberikan [alan keluar bagi mcrcka yang berkeinginan untuk mandiri dan maju di dalam berusaha, Ada beberapa jaJan keluar yang diberikan BMTkepada masyarakat, sesuai dengan kcbutuhan eli lapangan. MuJai dari pemberian banruan berupa modal usaha, pendampingan dalam bentuk pelaksanaan rnanajemen, membantu menyediakan akses pasnr, tcrmasuk produk yang dihasilkan sehingga kegia ran usaha dapat berjalan dengan baik. b) Bidang Pendidikan
Komunikasi
Salah satu, efek nagatif yang discbabkan dati lemahnya ..,enjaga -nanah
-mitmen
ekonorni adalah rendahnya angka pendidikan, Banyak eli antara rnasyarakat Indonesia yang tidak dapat melanjutkan sekolah disebabka n karena Iemahnya ckonomi, bahkan juga banyak yang putus sekolah disebabkan oleh ekonomi. Padahal tidak sedikit dari mereka yang sebenarnya rnemiliki potensi atau prestasi. BMT peduli dengan knndisi ini dengan memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan, berupa pembiayaan pcndidikan berkelanjutan mandiri. Be.ntuk pembiayaan yang diberikan berupa pemberian bea siswa kcpada pelaiar dan mahaslswa dengan persentasi l 0°;')pelajar SD, 15% SMp, 25% SMU/SLTA, 30% Mahasiswa 51, 20% Mahasiswa 52. Program ini akan bekerjasama dengan bcbcrapa Pcrguruan TinggJ dl beberapa provinsi. c. Bidang Kesehatan Masyarakat
Program pemberdayaan
kesehatan berupa pemberian
penyuluhan tentang kesadaran kesehatanrnasyarakat miskln, tcrutarna berkaitan dengan pencegahan dini (tindakan _ ahyang ....,.ulaidari
prevenrif), pemeriksaan kesehatan masyarakat, pembentukan pusat
pelayanan
kcschatan
masyo rnkat miskin dan
pengobatan lainya, Program ini diupayakan bckcriasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (ID1)Jan Rumah Sakit D. Bidang Sosial dan Kemanusiaan Program bidang Sosial dan Kemanusiaan ceuderung bersipat umum, bentuk bantuan yang diberikan pun bisa bersipat langsung, tidak langsung, spontan ataupun terencana. Bcntuk ban ruan langsu I\~mlsalnya. dapat diberikan kepada mcrcka yang sedang rncngalami rnusibah atoll bencana, Tsunarm, gunung meterus, kebakaran. kcbaniiran dan Jain sebagainyu. Sedangkan bcntu k bantunn tidak 'langsuug, akan d isal u rkan kerika ada permohonan dari pihak yang membutuhkan, bisa mereka datang lallg~ulIg. ataupun dengan mengajukan proposal. Kelayakan dan besarnya bantuan akan diberikan sctelah adanya survey olch tim khusus. SeJain illl. bantuan yang diberikan Juga bisa dalam benruk pendampingan. misalnya bantuan advokasi <;pm bantuansosial kemanusiaan lainya.
SUMBERDANA Dalam rungka menunjang tcrlaksnnanya progr~m·pl'(1sram yangtelah ditctapkan tersebut, diperlukan ketersedraan sumber dana yang terencana scrta rneuradai, dana icrscbut eli anrara diterima BMTdan beberapa sumber berikut : a. Dana zakat, ill(ay, dan shadaqah (ZIS) yang berasal dan pengurus dan karyawan penduduk Pinbuk.K'l., 'nkopsyah BMTdanBMT, b. Dana zakat, infaq. shadaqah (Z1S) yang diperoleh dari masyarakat pcrorangan.
90~
c. Zakat, infall, shadaqah (ZI5) yang bersumbcr dati instansl
atau lembaga, baik pemcrlntah.maupun swasta, LAZDEWAN DAKWAH ISLAMIYAH lNDONLSlA Menurut cataran beberapa referensi, Dewan Da'wah lsJamiyah Indonesia (DDll) sudah berdiri scjak tahun 1967 alas prakarsa seorang tokoh temama (aim) Muhammad "~sir M Nasir adalah selah seorang Ul,U1tdJ1 kerua umum Masyurnl (Majelis Syura Muslim lndoncsla) dan Perdana Meoteri Rcpublik
Indonesia. Terbeoruknya DOn diawah.dengan musya wa ra11alim
..
-"":'rograll1
~5umber
'53l dan ~.Kopsyah
ulama se-lakartn pcda tangga! 26 Februari 1967, bertepatan derigan tanggal 17 l)ZI! lqa'd ah 1386 Hijriah. Landasan didiJikannya Dewan D..'wah ini adalahkewajiban setiap muslim dalam melaksanakan dakwah sebagaimana disebutkan dnlam al-Qur'ansuratAli-lmranayal104. Di antara pendiri dan yang pemahmenjad ipengurus dan tokoh dcwan Da'wah adalah Prawoko \IIangkusasmilo, Mr, Burhanuddin Harahap (Maritan Perdana Menteri RI), Syafruddln Prawiranegara (p ernah Pejabat Presiden Rl dan Cubernur 61), Dr. Muhammad Rasdj idi (Mentri Agama RJ pertarn a), Mohammad Rocrn (man tan rnenteri dan MenJuRl), ](]-I. Hasan Basri (man tan Ketua Umum Majelis Ulama), K1-1.Faqih Usman (mantan Mentri Agama RI), KH. M. Yunan Nasution, 1<11. Taufiqurrahman, H. M.D. Dt. Palimo Kayo Prof. 0:-.IrI
9I
Menteri Aga makl. Nomor 407Tahun 2002 Tanggal,17 September 2002. DDU resmi rnenjadi LembegaAmil Zakat tingkat Nasional, \>151: Dewan Dakwah bertujuan rnenjadi organisasi dakwah dalam pengertian [lias dcngan mengutarnakan dakwah bi! lisa), WII bi! ttaa], mendidik dan mengnjuk serta mencerdaskan umat kearah pelaksanaan syariat Islam secara k,m!fall (sempuma). MlSl :Untuk mencapai tujuan lni Dewan Dakwah mela ksanakan berbagai kegiatan ilmiyah, pelatihan, kemanusiaan, pemba ngunan, f.~ililas ibadah dan sosial,serta pcndidikan rnclalui bsrbagai biro, Tajl1liTI, kelornpok kerja, badan otonom dalam struktur organisasi. OaJam rnelaksanakan tdl1ggungjawab dan kewejibannya Dewan Dukwah membentuk beberapa dovisi dengan berbagai program h'rja, antara lain ; a. Biro Pendidikan
dan Latihan,
Biro ini adak scporti kebanyakan Lembaga Amil Zakat lainnya. Sesuai dengan namanya. Dewan Dakwah lebih memfokuskan pendidikan kepada para pendakwah, baik bempa penyelenggaraan pelatihan dan kursus-kursus bagt para da'i, membcrlkan bimbingan dan pcndidikan agama untuk masyarakat, bckcrja sama dengan pusat rohani lslam (rohis) di berbagai kantor pemerintah dan swasta, pcngurus masjid, rnajelis taklirn, sekolah dan pengirtman scrta penyantunan da'i dl berbagai daerah rerpencil, termasuk di daerah transmigrasi. b. Biro Penerangan
dan Dokumentasi
Dewan Oakwah cukup konscn dalam menyiarkan dakwah Islam mclalui media, dan itu masih terllhat hingga seat jn.j_
~ .. ptcmbcr ':asional.
..;a.kwah dakwah
Karenanya biro penerangan dan dokurnentasi sangat dibutuhkan. Biro ini memiliki luga!>mengelola perpustakaan, berbagai dokurnentasi kegiatan dakwah, mengcluarkan siaran
pers, menyalurkan bu ku-bu ku wakaf dan lain sebagainya, Sebagaimana dijclaskan, hingga saat ini Dewan Dakwah rnasih menerbi tkan bulotin dokwoh sccara rutin dan konsisten, Bulerin tersebut, rnenginformasikan berbagai pennasalahan keagamaan, baik informasi dakwah maupun kritikan prilaku dakwah atau keagamaan yang dinilai tidak sesuai dengon syariat Islam.
c. Biro Hubungan Luar Negeri dan Sarana Dakwah
~
Zakat JI I"'Jilt all. baik
-"us bag; F"""" agama oi.'111"lam
~guru~ .In serra
3tn.l5uJc: di
Dewan Dakwah juga mengadakan program kerjasama dengan berbagai nr(\ilniSaSiIslam, dalam mau pu n luar ncgeri. Hubungan yang dijaUn masih dalarn koredor dakwah lslamiyah. Diantara pro!)Tnm kerjasama yang dijalin antara lain. membangun lembaga-lcmbaga pplaMhan dakwah, lembagapendldikan TK/fPA, mengadakan pelatihan sampai dengan perguruan tinggi, mendi rikanrnasjid dan mushalla, baik kotarnaupun di desa. Selain sarana pendidikan, biro ini jl"'ga berupaya bckcrjasama dalam pcmbangunau sarana umurn lainnya.seperti perpustakaan, rumah sakit. puskesmas dan penyaluran bea siswa. d. Biro Administrasi dan Organisasi Rim ini bertugas mengelola administrasi, arsip, invcntaris, dan pengernbangan organisasi di daerah. c. Biro Risel
n dakwah
Biro ini mengadakan penelitian dan pengkajian borbagai bidang terkait dengan dakwah, merryediakan data aku rat dan faktual scbagai bahan pengambilan kebijakan organisasi.
L:nh ik mengurangi penderitaan korban krisis ekonomi, pada
tahun 1996 Dewan Da'wah m errdi rikau komi+e Penanggulangan K1isis (KOMPAK)dt'ngill1berbagai program kegiatansosial dan kemanustaan.seperti pL1IIudgWlsemooko, penyaluran zakat, hcwan korban, pembiayaan anak sekolah, penyaluran bantuan secara insidentil kepada [uqnra dan masakin,
UNIT PENGUMPUL ZAKAT
Sebelum adanya pcrubahan Undang-Undang Zakat, Badan Amil Zakatdan juga LembagaAmil Zakat bisa membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) blla dianggap perlu, Unit-unit ini dapat dibentuk di instansi pcmer intah, BUMN/BU\tlD, perusahaan swasta, orgarusasi profesl dan lain-lain, balk di dalam maupun diluar negeri. Sebagaim ana dijelaskan. CPZ hunya bertugas mengurnpulkanzakat, infaq, shadaqah, hlbah, waris dan hadiah dan ridak berhak mendistribusikan dana yang terkumpul. Selain mengumpulkan zakat, LJPZJuga berkewajiban .
1. Memberikan penjelasan tentang zakat 2. Membagikan brosur dan atau Iiaflet yang berkailan dengan zakat, infaq dan shadaqah 3. Menyiapkan formuJir pembayaran zakat 4. Mernbuat kwitansi penyetoran/tanda terima.zakat 5. dan Jilin-lain UPZ bisa dibuka atau dibentuk dimana saja nan kapan soja, yang [elas ditempat keramaian yang memungkin para rnuz akki dapat mernbaca, mernaham i, be rd iskusi dan membayarkan kewajiban zakatnya. Keberadaan uez bisa di loby hotel, mall, stasiun, bandera, tempat hiburan rakyar scperti
94
i"u{iI$'1
Ancel, taman mini, taman safari dll, Karcnanya, UPZ tidak bersifat permanen, melainkan hanya sesaat, Karenanva tidakada
_program sembako, sekolah.
=m dan
profilm'Z. Dalarn Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hanya dapat dibentuk oJeh BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan [uga BAZNA!::iKabupaten/Kota. Kalau pada Undang-Undang yang lama kecamatan termasuk ke d .:1101111 DAZD L\.ll1aka di andaogUndang No. 23 Tahun 20U di kecamatan cukup dibenruk urz, demikian.pula dengan di kelurahan, Ada ratatan kaitan dengan HPJ. yang dibentuk oleh l.ernbaga Anul.Zakat tl.Az). Undang-Undang No. 38 tahtrn1999 nampak
membenkan kebebasan kepada LAZ pada setiap ringkat untuk membentuk UPZ-UPZ dimana dan kapanpun, bahkan juga ada yang .membuka UPZ eli sekolah-sekolah, mall dan Jain sebagainya.
_ r,
Selain
:;.;:a kapan ".0JIl
para
dan _ bisa di :1<;i
'~pert'i
Dalam Undang-Undang No, 23 tahun 2011 ten tang Pengdoillan Zakat, lidak ada Bah khusus yang mernbahas tcntang UP2. Hanya dijelaskan bahwa UPZ adalah saruan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS unruk rnembantu pengumpulan zakat. karenanya pada bagian ketiga pasa! 16 disebut, dalam rnelaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentnk TJPZ pada lnstansl pemerintah. badan usaha mllik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat rnembentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempet lainnya.
Artinya, UPZ masih bisa dibentuk oleh masing-masing BAZK AS, sesuai dengan prosedur admiuisrrasi yang bcrlaku,
Dar; Abrll/IIIIII bill Afwfi, din berkata
"/Vtllllaka/ll R,t,"lallalJ Saw ditiatallgi ;tltltll knlll1l unt uk melll!emllktlll zakal mereka, "dial/pull I>erdoll Ya Allah, beriknll/ai. rl"Tmal /1~as snereka" (M"ttn/nq
'alaih)
DAfTAR BACAA .."\I
Undeng-Undang no. 38Tahun1999 Tentang Pengelolaan Zakat Undang-Undang "0.23 TahunlUlllentang
l'engelolaan Zakar
IM7., Provfil7 Badan Amil Zakat Daearah Provinsi dan Kabupaten Potcnsi di Indonesia, Ciputat, 2006 Departemen Agama, Pedonum Zaka: 9 Seri, Jakarta, Dirjcn Simas
Islam, 2009 - - - - - - - -, Prnfil LA7., Dirjpn Bimas Islam, Jakara, 200~
Qordhawi, Yusuf, HIIJ:1l1rl Znkat, Jakarta. Lentera Antari\.'usa. 2010 Kuntarto Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, Zaka: rial! Peran NegClTtl, FOZ, Jakarta, 2006
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBTNGAN MABYARAKAT lSLAlvl NOMOR D].ll/376 TAHUN 2012 TENTANG PENE'IJ\PAN
TL\1' PENYCSUN
BUKlJ
PROFIL LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT t'l'ngarah Pvnanggung' [awab
Ketua Sekretaris Anggora
Editor
Drs. H. l lamka, M. AS : Drs. H. Abd Rahman Anwar, M. Pd : Ora. Hj. NI?UYSusanti Djana 11 : Hj. wida Sukmawati S. Sos . L H. Muhammad Tamvlz, 51[ 2. I::.rlmdaAdami, SE 3. Dewi Tri Wulanda1'1, SE 4. H. Mu't], S. So" 5. ARllSHidayat 5. 50s 6. Yudi Setiawan Dr. Muhajlrin, MA Dlterapkan di Jakarta Pada rnngg" I 27 Maret 2012 An. Direktur [enderal Direktui Pemberdayaan
Zakat
Drs. H. Hamka, M. Ag l\lP. 19571231 197901 1 001
