DEFINISI KONSTITUSI
I Nym Ngurah Suwarnatha, S.H., LL.M. (suwarnatha.pusku.com; suwarnatha.hol.es)
[email protected]
A. Istilah
dan Pengertian
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk. Dari bhs Inggris Constitution Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Sedang istilah uu berasal dari bahasa Belanda gronwet. Wet diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti UUD dan gron berarti tanah atau dasar.
Jaman Yunani Purba Politiea dan Nomoi.
Politiea mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan
nomoi tidak memiliki, karena merupakan materi yang harus dibentuk agar tdk bercerai berai.
Dalam Ilmu politik Constittution merupakan yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat caracara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyrakat.
Ingat semboyan : Princep legibus solutus est, salus publica suprema lex” Rajalah sbg pembuat UU
Di Romawi dipraktekan oleh kekuasaan raja absolut (paham caesarismus)
Muncul
golongan
menghendaki
yang
kekuasaan
raja
Monachomachen
pembatasan
dicantumkan dlm suatu naskah yg disebut leges
fundamentalis.
1.
E.C.S.Wade dan G.Philips, 1970
naskah yang
memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-
badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. 2.
Konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah
(C.F. Strong, 1960).
Konstitusi
adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan
dari suatu negara, berupa kumpulan peraturanperaturan yang membentuk dan mengatur atau
memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
Persamaan Dan Perbedaan Konstitusi Dengan UUD Menurut Para Ahli: 1. L.J Van Apeldorn berpendapat konstitusi memuat aturan tertulis dan tidak tertulis,sedangakn UUD merupakan bagian tertulis dari konstitusi. 2. Sri sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan pratek ketatanegaraan di sebagaian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia. 3. E.C.S wade mengartikan UUD adalah naskah yg memberikan rangkadan tugas pokok dari badan-badan suatau negara dan menentukan pokok-pokok kerja badan tersebut. 4. Herman Heller membagi konstitusi menjadi tiga : a. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakatsebagai suatu kenyataan(mengandung arti politik dan sosiologis)
b. Konstitusi adalah suatu kesatuan kaidah yg hidup dalam masyarakat(mengandung arti hukum atau yuridis) c. Konstitusi adalah kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Dengan memeperhatikan beberapa pendapat diatas maka konstitusi: 1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa . 2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan petugasnya sekaligus dari suatu sistem politik 3. Suatu gambaran dari suatu lembaga-lembaga negara. 4. Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak asasi manusia.
Muatan Konstitusi menurut Sri Soemantri (1987:51), a. jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak warga negara; b. susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; c. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
Karl Loewenstein melihat kesenjangan antara keharusan dan kenyataan. Nilai Konstitusi
Normatif (Murni & konsekuen)
Nominal (berlaku tdk Sempurna)
Semantic (tidak dilakSanakan)
Hukum
Dasar dibedakan:
Hukum Dasar (Konstitusi)
Tertulis
Tidak Tertulis
Biasanya
Pada
disebut UUD
umumnya lebih kuat/mengikat daripada HD
tidak tertulis. Merupakan
bagian dari konstitusi
Merupakan
sumber dan dasar bagi norma hukum di
bawahnya
a. b. c.
d.
Disebut konvensi ketatanegaraan Sifat Konvensi: Kebiasaan yg berulangkali dlm praktek penyelenggaraan negara Tidak bertentangan dg UUD Diterima oleh seluruh rakyat Sebagai pelengkap UUD untuk mengisi kekosongan hukum
Antara lain: 1.
Tertulis dan tidak tertulis Tertulisdituangkan dalam sebuah/ beberapa dokumen atau naskah formal. Dikatakan tidak tertulis apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak dimuat dalam suatu dokumen tertentu, melainkan diatur dalam konvensikonvensi atau undang-undang biasa. Contoh di Inggris
2.
Fleksibel & Rigid Cara merubah dan fleksibelitas
Fleksibel mudah menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan dapat diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang.
Rigid sulit menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan cara merubahnya melalui cara khusus seperti
persetujuan rakyat dalam referendum atau keputusan legislatif dengan suara terbanyak mutlak.
1.
Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (berlaku UUD 1945)
2.
Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS 1949
3.
Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950
4.
Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 berlaku kembali UUD 1945
5.
19 Oktober 1999 - sekarang berlaku UUD 1945 yang
telah diamandemen (dilakukan perubahan).
Pada masa Orla: 1)
Presiden merangkap penguasa Eksekutif dan legislatif
2)
Mengeluarkan uu dlm bentuk Penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR
3)
MPRS mengangkat presiden seumur hidup
4)
Hak budget presiden tidak berjalan krn pemerintah tidak
mengajukan ruu APBN 5)
Pimpinanan tinggi negara dan tertinggi negara diangkat
menjadi menteri-menteri
Pada masa Orba : 1) Membentuk lembaga-lembaga yg tersebut dalam UUD 1945 yg ditetapakan dengan undang-undang 2) Menyelenggarakan
mekanisme
kepemimpinan
tahunan. 3) Menggunakan sistem pemerintahan presidensial
lima
