SAP HUKUM SURAT BERHARGA
HUKUM SURAT BERHARGA
KODE MATA KULIAH
:
HPE 20402
BOBOT
;
2 SKS
SEMESTER/TAHUN AKADEMIK
:
GASAL/2013-2014
PRASYARAT
:
HUKUM DAGANG
STATUS
:
MKP TERARAH PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PENGAJAR
I.
:
DR. MIFTAHUL HUDA, SH, LLM
TUJUAN PERKULIAHAN
1.
TUJUAN PERKULJAHAN
Memberikan pemahaman tentang pengertian surat berharga, tujuan dan fungsi surat berharga, dasar hukum surat berharga, karakteristik yuridis surat berharga, perbedaan antara surat berharga dengan surat yang berharga, konstruksi hukum dan prosedur serta mekanisme penerbitan surat berharga, jenis-jenis surat berharga dan surat yang berharga (baik sebagai instrumen penyertaan atau ekuitas, instrumen hutang maupun instrumen "haW lainnya), cara-cara pengalihan surat berharga dan surat yang berharga, akseptasi dan hak regres, endosemen dan aval berikut permasalahan-permasalahan aktuai dalam tataran praktis dan kasus surat berharga.
2.
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami azas-azas dan
prinsip-prinsip umum, dasar hukum serta karakteristik surat berharga serta
aspek
hukum
permasalahannya.
3.
lain
yang
terkait
hukum
surat
berharga
berikut
TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat membedakan karakteristik yuridis surat berharga dan surat yang berharga serta cara dan prosedur serta mekanisme penerbitan dan pengalihan serta "pencairan"-nya
secara yuridis.
Page 1 of 6
SAP HUKUM SURAT BERHARGA
II.
STRATEGI PERKULIAHAN
Perkuliahan ini bersifat seminar, yaitu berupa ceramah dan diskusi. Guna mendorong mahasiswa berperan aktif dalam diskusi, mahasiswa diwajibkan membaca materi untuk topik yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Fokus ceramah dan atau diskusi adaiah membahas berbagai topik yang berkaitan
dengan pokok bahasan.
Ill- RUAWG LINGKUP PERKULIAHAN
1-
Penoertian dan Dasar Hukum Surat Serhama
(a)
(b) (c)
Pengertian surat berharga secara etimologis;
Pengertian surat berharga dalam konteks UU Pasar Modal dan UU
Perbankan serta peraturan terkait lainnya;
Dasar hukum surat berharga: KUH Dagang, UU Perbankan, UU Pasar
Modal, UU No 24/2002 Tentang Surat Utang Negara dan UU No 19/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara serta peraturan
perundang-undangan terkait lainnya. 2.
Karakteristik Surat Berharaa
(a)
(b)
(c) 3.
(b) (c)
Konstruksi hukum penerbitan surat berharga;
Syarat-syarat, prosedur dan mekanisme penerbitan surat berharga; Dokumentasi dan ketentuan serta persyaratan (terms and condition^
dalam (penerbitan) surat berharga.
Jenis-ienis surat behama dan konteks penerbitannya
(a)
(b) (c) 5.
Perbedaan antara surat berharga dan surat yang berharga;
Tujuan dan fungsi surat berharga.
Penerbitan surat berharaa
(a)
4.
Karakteristik surat berharga;
(Sebagai) instrumen penyertaan atau ekuitas;
(Sebagai) instrumen utang; (Sebagai) instrumen *hak' lainnya.
Aspek hukum fSuratt Saham (Shared
(a) (b) (c) (d)
(e)
Pengertian dan dasar hukum (surat) saham; Prosedur dan mekanisme penerbitan (surat) saham; Syarat formal dan syarat material dalam (surat) saham; Daftar buku saham dalam kaitannya dengan (surat) saham;
Jenis-jenis
(surat)
saham
pengalihan (surat) saham.
dan
Page 2 of 6
cara,
prosedur dan
mekanisme
SAP HUKUM SURAT BERHARGA
6.
Aspek hukum Surat Wesel {Bill of ExchanaA
(a) (b) (c)
Pengertian dan dasar hukum surat wesel; Prosedur dan mekanisme penerbitan surat wesel; Syarat formal dan syarat material surat wesel;
(e) (f)
Cara, prosedur dan mekanisme pengaiihan surat wesel; Akseptasi, endosemen dan hak regres dalam surat wesel.
(d)
7.
Asoek hukum Cek (Cheque dan Giro
(a) (b) (c)
(d) (e) (0
(g) 8-
Pengertian dan dasar hukum cek dan giro; Prosedur dan mekanisme penerbitan cek dan giro; Syarat formal dan syarat material cek dan giro;
Para pihak dalam cek dan giro berikut hak dan kewajibannya; Cara, prosedur dan mekanisme pengaiihan cek dan giro; Endosemen dan hak regres dalam cek dan giro;
Perbedaan cek dan giro serta permasalahan cek kosong dan cek
mundur.
A$pek hukum Surat Sanggup (Promissory Note}f Commercial Paper C'CP") ft Medium Term Note TMTN")
(a) (b) (c)
(d) (e) (f) 9.
Para pihak dalam surat wesel berikut hak dan kewajibannya;
'
Pengertian dan dasar hukum surat sanggup, CP & MTN; Prosedur dan mekanisme penerbitan surat sanggup, CP & MTN Syarat formal dan syarat material surat sanggup; CP & MTN
Para pihak dalam surat sanggup, CP & M7N berikut hak dan
kewajibanya;
Cara, prosedur dan mekanisme pengaiihan surat sanggup, CP & MTN; Endosemen, hak regres dan aval dalam surat sanggup, CP & MTN.
Aspek hukum Obliaasi (Rnprf\
(a) (b) (c)
Pengertian dan dasar hukum obligasi; Prosedur dan mekanisme penerbitan obligasi; Syarat formal dan syarat material obligasi;
(d) Para pihak dalam oligasi berikut hak dan kewajibanya; (e) Jenis-jenis obligasi {convertible & exchangeable (f)
(g) 10.
permasalahan hukumnya;
bonds)
dan
Cara, prosedur dan mekanisme pengaiihan obligasi Endosemen, hak regres dan aval dalam obligasi.
Asoek hukum Oblioasi Svariah (Sukuft
(a)
Pengertian dan dasar hukum obligasi syariah (sukuk);
(e)
Cara, prosedur dan mekanisme pengaiihan syariah (sukuk);
(b) Prosedur dan mekanisme penerbitan obligasi syariah (sukuk); (c) Syarat formal dan syarat material obligasi syariah (sukuk); (d) Para pihak dalam obligasi syariah (sukuk) berikut hak dan kewajibanya;
Page 3 of 6
SAP HUKUM SURAT BERHARGA
(f) 11-
Aspek hukum Konosemen (Bi/lofLadinds
(a) (b) (c)
Pengertan dan dasar hukum konosemen; Prosedur dan mekanisme penerbitan konosemen; Syarat formal dan syarat material konosemen;
(e)
Bentuk atau jenis konosemen;
(d) (f) 12.
Cara, prosedur dan mekanisme pengalihan konosemen.
(a) (b) (c)
Pengertian dan dasar hukum resi gudang; Prosedur dan mekanisme penerbitan resi gudang; Syarat formal dan syarat material resi gudang;
(e)
Bentuk atau jenis resi gudang;
(f)
Para pihak dalam resi gudang berikut hak dan kewajibanya; Cara, prosedur dan mekanisme pengalihan resi gudang.
Aspek hukum Surat Utang Neaara (SUN)
(a) (b) (c) (d)
Pengertan dan dasar hukum SUN; Prosedur dan mekanisme penerbitan SUN; Syarat formal dan syarat material SUN;
(g)
Cara, prosedur dan mekanisme pengalihan SUN.
(e)
I4-
Para pihak dalam konosemen berikut hak dan kewajibanya;
Asoek hukum Resi Gudanq
(d)
13.
Endosemen, hak regres dan aval dalam obligasi syariah (sukuk)dan
permasalahan hukumnya.
Para pihak dalam SUN berikut hak dan kewajibanya; Bentuk dan jenis SUN;
Aspek hukum Surat Berharaa Svariah Neaara (SBSN) atau SukukNeaara (a) Pengertian dan dasar hukum SBSN (Sukuk Negara);
(b) Prosedur dan mekanisme penerbitan SBSN {Sukuk Negara) (c) Syarat formal dan syarat material SBSN {Sukuk Negara); (d) Para pihak dalam SBSN {Sukuk Negara) berikut hak dan kewajibanya; (e) Penerbitan, pengalihan dan pembayaran SBSN {Sukuk Negara); (f) Cara, prosedur dan mekanisme pengalihan SBSN {Sukuk Negara); (g) Endosemen, hak regres dan aval dalam SBSN {Sukuk Negara) dan permasalahan hukumnya.
15.
Asoek vuridis Akseotasi dan Aval dalam surat berharaa (a) Pengertian dan dasar hukum;
(b) (c) 16-
Tanggung jawab akseptan (absolut atau relative); Aval dan Avalist: sifat hukum dan tanggung jawab.
Studi Kasus Terkini (Current Issued Senoketa Surat Berharaa & Aneka Permasalahannya
Page 4 of 6
SAP HUKUM SURAT BERHARGA
IV.
REFERENSI ATAU BAHAN BACAAN PERKULIAHAN
1. 2.
34.
5. 6.
7. 8. 9.
Emmy Pangaribuan Simandjuntak, Hukum Dagang Surat Berharga (Seksi
Hukum Dagang UGM, Yogyakarta, 1975);
Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, Kitab UU Hukum Perdata (PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995);
f Kfob UU Hukum Dagang dan UU Kepailitan (PT Pradnya Paramita,
Jakarta, 1994);
UU No 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas;
UU No 7/1992 Tentang Perbankan dan UU No 10/1998 Tentang Perubahan
Atas UU No 7/1992 Tentang Perbankan;
UU No 8/1995 Tentang Pasar Modal dan perubahannya;
UU No 24/2002 Tentang Surat Utang Negara; UU No 22/2002 Tentang Perbankan Syariah; UU No 19/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara;
10. UU No 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
11. UU No 9/2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan perubahannya; 12. PP No 36/2007 Tentang Pelaksanaan UU No 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang;
13. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600; 14. Peraturan BI No 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan perubahannya;
15. Surat Keputusan Direksi BI No 28/52/KEP/DIR tertanggal 11 Agustus 1995 Tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial {Commercial Paper) Melalui Bank Umum dan Perusahaan Efek di Indonesia 16.
17.
CSKBI No 28/1995");
Surat Edaran BI Kepada Semua Bank Umum di Indonesia No 28/49/UPG tertanggal 11 Agustus 1995 Perihal Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial {Commercial Paper) Melalui Bank Umum dan Perusahaan Efek di Indonesia fSEBI No 28/1995"). Peraturan Bapepam No VI.A3 Tentang Rekening Efek Pada Kustodian Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No Kep/PM/1997 Desember 1997;
18. SEBI No 12/28/DASP/12 tertanggal 10 N0pember2010 Tentang Scripless Settement di Indonesia;
19. SE-KSEINo 002/Dur//Eks/ICSEI/0902Tentang Layanan Jasa Kustodian Sentral untuk NCD dan MTN;
20. PBI No 13/20/PBI/20U Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan 21.
Penarikan Devisa Utang Luar Negeri; dan
Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Page 5 of 6
SAP HUKUM SURAT BERHARGA
V.
TUGAS
1. 2.
Setiap materi dalam daftar pustaka atau referensi perkuliahan sebagaimana tertera pada jadwal program/pertemuan harus sudah dibaca sebelum mahasiswa mengikuti kuliah.
Mahasiswa dapat diberikan tugas mandiri atau kelompok untuk menjawab
pertanyaan atau permasalahan yang ditugaskan atau disampaikan dosen
pada saat perkuliahan untuk diserahkan atau dibahas pada pertemuan
berikutnya.
3.
VI.
Mahasiswa dapat diberikan tugas mandiri atau kelompok untuk membuat
makalah dengan topik yang ditentukan dan ditugaskan oleh dosen.
PENILAIAN ATAU EVA LI IA SJ
Penilaian akhir akan dilakukan dengan menggunakan patokan sebagai berikut: NILAt
SKOR
A AB+ B BC+ C CD E
85-100 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 40-49 <40
Dalam menentukan skor akhir digunakan pembobotan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Kehadiran Tugas/makalah Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester Jumlah
10% 15% 30% 45%
100%
Page 6 of 6