RISIKO HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
REGHI PERDANA, SH, LLM Disampaikan Dalam Lokakarya Nasional “Solusi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Menghindari Kasus Hukum Administrasi, Perdata, Dan Pidana” DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, 17 Oktober 2012
HUKUM PRIVAT PERDATA
•Kebendaan •Keluarga
PERDATA INT’L
PUBLIK HTN HAN PIDANA
HI
Bagan Bidang Hukum Yang Terkait Dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Persiapan
Penetapan Penyedia Barang/Jasa
Penandatangan Kontrak
HAN
Berakhirnya Kontrak
H. Perdata H. Pidana
EFEKTIF EFESIEN
TERBUKA BERSAINGN
PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS (Structure, Substance, Cuture)
PENEGAKAN HUKUM TUJUAN
PIDANA PERDATA OPERASIONALISASI
ADMINISTRASI
PERPRES TRANSPARAN
AKUNTABEL ADIL/TDK DISKRIMINATIF
WHISTLEBLOWER
RISIKO HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Asas Praduga Rechtmatig
UPAYA KEBERATAN
UPAYA GUGATAN
(Bezwaarschiff Berope)
SANGGAH BANDING SANGGAH
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA Pasal 53 UU No. 5/1986 UU 51/2009 SEMA 2/1991
Asas pembuktian bebas Asas keaktifan hakim (dominus litis) Asas Erga Omnes (putusan pengadilan mengikat)
Contoh Kasus: • Gugatan TUN antara CV JJ vs PA SKPD Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pembangunan Pintu Gerbang Terminal A Kota Banda Aceh TA 2012 (Maret 2012) • CV Purna Siung vs Walokta Pematang siantar, Kepala Dinas Pendidikan, PPK Pembangunan Perpustakaan SD (Juli 2012) • PT Lince Romauli Raya vs Panitia Pengadaan dan Rektor Univ Negeri Manado Renovasi Kolam Renang, Stadion, GOR (September 2012)
• Seiring dengan kesadaran hukum yang meningkat • www.duniakontraktor.com
Pasal 53 UU No. 5/1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 51/2009
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”
SUBYEK PPK
PANITIA/ULP/PEJABAT PENGADAAN/PA
OBYEK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA SURAT PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA
OBYEK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
SURAT PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA
Merupakan ranah perdata (satu kesatuan/oplossing dari Kontrak) , lihat keputusan PTTUN Medan Belum bersifat final, karena diikuti dengan SPPBJ
RISIKO HUKUM PERDATA
• Barang/Jasa Dikirim Tepat Waktu Tapi Tapi Tidak Sesuai Spek/Kak • Barang/Jasa Dikirim Sesuai Spek/Kak Tapi Terlambat
• Barang/Jasa Tidak Dikirim Tepat Waktu Dan Tidak Sesuai Spek/Kak • Barang/Jasa Tidak Dikirim Sama Sekali • Tidak Bayar/telat Bayar
PENYEDIA TERPILIH ATAU PPK
WANPRESTASI MELANGGAR ISI KONTRAK
a t a u
ARBITRASE
• • •
PESERTA KALAH PENYEDIA NON PESERTA MASYARAKAT
PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1365 BW
PERADILAN UMUM
• Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku • Melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (goede zeden) • Bertentangan dengan azas “Kepatutan” ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat
Dasar Hukum Pasal 1365 BW
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian”
CONTOH KASUS Pemilik CV Sonvino atas nama Novri Dotulong melakukan gugatan perdata ke Bupati Minahasa Utara (Minut) Sompie Singal. Tak tanggung-tangung nilai gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi sebesar Rp 8 Miliar. Alasan gugatan seperti yang dipaparkan pelapor bahwa bupati Minut telah menganulir secara sepihak pelaksanaan proyek irigasi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten ini di tahun anggrana 2011 lalu. “Kami merasa rugi atas keputusan Sompie Singal,” ucap Dotulong, (Selasa (7/FEBRUARI/2012).
CONTOH KASUS BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, bersama Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh, Ir Muhyan Yunan, digugat ke pengadilan oleh seorang kontraktor, Hendri SKed selaku Direktur CV Autotech, karena tidak mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa proyek tahun 2010. Menurut penggugat, Gubernur dan Kadis BMCK Aceh itu melanggar pasal 4 huruf H Peraturan Presiden (Perpres) yang mengharuskan adanya pengumuman secara terbuka, rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat. Penggugat pun menuntut ganti rugi Rp 250 juta. Gugatan itu disampaikan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Selasa (1/3/2011), dipimpin ketua majelis hakim Arsyad Sundusin SH. “Pemerintah Aceh tidak mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh pada awal pelaksanaannya tahun 2010 di internet. Perbuatan ini bertentangan dengan pasal 4 huruf H Peraturan Presiden,” tulis Hendri dalam gugatannya yang dibacakan pada sidang, kemarin. Dia menambahkan, bunyi pasal dimaksud adalah mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas, kecuali pengadaan barang/jasa bersifat rahasia.
GUGATAN PMH
RISIKO HUKUM PIDANA
KOMISI
JANJI TERTENTU
PEMERASAN
PENGATURAN PEMENANG SUAP
KPK KEJAKSAAN
PERSIAPAN PROSES PENGADAAN PELAKSANAAN KONTRAK
MARK UP
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA MEMPERKAYA DIRI SENDIRI MEMPERKAYA ORANG LAIN
SANKSI PIDANA: •PIDANA PENJARA MINIMAL 4 TH •PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA •DENDA MINIMAL 200 JT
SANKSI KEPEGAWAIAN: •PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT •HAK-HAK KEPEGAWAIAN HILANG
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Pasal 2 • memperkaya diri sendiri atau • Memperkaya orang lain atau suatu korporasi • yang dapat merugikan keuangan negara atau • perekonornian negara, • dipidana dengan pidana penjara seumur hidup • atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan • denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). • Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
HK seorang PNS Kabupaten Supiori, Papua. Gara-gara menerima tips Rp 3 juta dia harus mendekam 4 tahun di penjara plus denda Rp 200 juta terkait kasus pengadaan speedboat. (detik.com, Jumat, 8 Juni 2012)
Pasal 3 • menguntungkan diri sendiri atau • Menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan • yang dapat merugikan kouangan negara atau • perekonomian negara, • dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau • Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau • denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
PENGADUAN PADA KPPU
• 80 % Kasus yang ditangani KPPU adalah pengadaan barang/jasa (okezone.com) • Dasar Hukum UU 5 Tahun 1999
• Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan •
pihak lain untuk mengatur pemenang tender (Pasal 22) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan menyertakan identitas pelapor (Pasal 38)
ATUR PEMENANG BOCORKAN RAHASIA POST BIDDING
PERSEKONGKOLAN
PENYEDIA CURANG
x
PENYEDIA YANG MAU KERJA
ORGAN PENGADAAN CURANG
REKAYASA PENAWARAN ARISAN PINJAM BENDERA
PERSEKONGKOLAN
PENYEDIA CURANG
x
PENYEDIA YANG MAU KERJA & ORGAN PENGADAAN
PENYEDIA CURANG
SANKSI ADMINISTRATIF
Patuh SELESAI
Tidak Patuh
PENYEDIA YANG DIRUGIKAN ATAU
LAPORAN PIDANA
BANTUAN EKSEKUSI
Untuk Indonesia
TERIMA KASIH
Nama Alamat
: :
Telepon
:
Email
:
Pendidikan :
Kantor
:
Reghi Perdana, SH, LLM Cluster Bukit Hijau Blok N9/26 Perumahan Citra Indah Jonggol Bogor Jawa Barat 16830 +62 21 3926252 (office hours) +62 21 815 988 1095
[email protected] [email protected] Master of Law Majoring in Law & Economics Utrecht University, the Netherlands, 2003-2004 Bachelor of Law Majoring in Commercial Law Airlangga University, Surabaya 1994-1998 Biro Hukum Bappenas Jl. Taman Suropati 2 Jakarta
