Dr, Mahfud, S.H.A{.H Implementrsi undang - undrng RI No. 6 Tahun 1998 Tentrng Pengikatan Diri Secra Penuh pada Konvensi Senjrta Kimie 1993 Dalam Kaitannyr dengrn Kesiapan Pemerintrh Indonesir untuk Mengembankan Kewajibannya sebrgri Sebagaimona Diwrjibkan oleh KSK 1993 Dihubungkan dengan Pembangunan Hukum Nasionrl Indonesia Rudolfus Trlan, SH., MH. Eltsistensi Legrlitas
Mrteriil dalam Penegakan Hukum Pidana
X'ransiska da Santo, SH, MHum. Pelaksanaan Prinsip Thta Kelola Perusahaan Yang Baik atau Prinsip Good corporate Governance (GcG) pada Badan usaha Milik Dserah (BIIIVID) Provinsi
NTT Endah Rantau ltrsari, SH, MHum Status Hukum HakAtas Pendidikan Dalrm Hukum Internasional ASEAN Drn Penguatan Rule of Law Krwasan Asia Tenggara
Heribertus Jaka Triyana, SH. LLM., MA. ASEAI\ Dan PenguntanRule ollaw Kawasan Asia Tenggara Ferdinand Ngau Lobo, SH., MH. Pengaruh Hukum Adat di dalam Pembentukan Hukum Positif di Indonesia
Vdume 7
Nomor 2
Erl t5.183
Kupeng,
l0 D€!
2012
xss:ri
lrt4ata
AEQUITAS IURIS JURNAL FAKUI]TASHUKUM UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG Terbit dua kali setahun, Januari-Juni/Juli-Desember. Berisi hasil penelitian ilmiah, analitis - kritis disiplin ilmiah hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan ide, hasil studi ilmiah agar tercipta budaya berpikir yang sehat, kritis, analitis, dan membangun hidup bersama yang lebih baik.
Pelindung Rektor universitas Katorik vfidya Mandira Kupang Penanggung Jawab Dekan Fakultas Hukum UNWIRA Kupang
Ketua Penyunting Frumensius Mandaru, SH., MHum.
Wakil Ketua penyunting Ferdinandus Ngau [obo, SH., MH.
illl#}
Dr. Ka ro I us Kop on g yr_o J'J,{: lL, i uers ita s Nus a c enda na ) Erlyn Indarti, sH., MA., phD. (universitas Diponegoro) Dr. Yohanes s. Kotan, SH., MHum. ( universitas Nusa -endarra; P. Gregor Neonbasu, svD., phD. (puslit Manse Nsae) Prof Dr. Johanes usfunan, sH., MH. (universitas lJdayam) Heribertus Jaka Triyana, sH., LLM., MA., MSc. (universitas Gadjah Mada)
Dr yustinus pedo, ,rlilLl,1li:t?:*X,:1* n ngka, sH., MH., Dr. \faria Theresia Geme, sH., MHum., Fransiska owa da-santo, SH., MHum., Bernardus K. Danibao, SH., Spd., MED.
Alamat Redaksi Fakultas Hukum universitas Katolik widya Mandira Kupang Jl. A Yani No. S0 -52 Kupang, NTT Teh. (0380) 83339s
KATA PENGANTAR
Sejumlah tulisan dalam edisi Aequitas Iuris kali ini menyoroti permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Internasional.. Sejak pemikiran Hugo Grotius tentang Mare Liberum, kecambah pemikiran seputar adanya hukum
I ( T
lnternasional modern mulai kelihatan, dan kemudian secara pasti berkembang sampai pada kondisinya yang sekarang ini. Selaras dengan perkembangan Hukum lntemasional, sejumlah lembaga dunia ikut terlahir sebagai konsekuensi hadirnya jenis hukum ini. Perserikatan Bangsa Bangsa, Lembaga Amnesti [nternasional, Organisasi Perdagangan Dunia, dapat disebut sebagai contoh lembaga lembaga penting yang iehadirannya erat terkait dengan regulasi berskala global dimaksud. Apaiagi pada dekade modern yang serba mondial dewasa ini, skala percaturan antar bangsa memang tidak dapat mengelakan diri lagi dari kesepakatan kesepakatan hukum yang berdiri dan mengatur .egalanya di atas fondasi rujukan seperti: perdagangan bebas, kepentingan bersama bangsa-bangsa, :t=daban dunia, dan sejumlah slogan global yang sejenis, yang seringkali diterima secara otomatis sebagai kondisi yang memang terberikan. Memang tak tersangkalkan, kalau hukum internasional itu telah memberikan sejumlah faedah dalam menata kehidupan bersama bangsa- bangsa.
D
IL,
Namun, ada sisi lain yang mungkin perlu dicermati, lantaran hukum internasional itu memiliki juga kisi kisi kelemahannya, sebagaimana antara lain dikemukakan berikut ini. Pertama, regulasi internasional dalam skala manapun bersinggungan sangat erat dengan percaturan politik antar bangsa. Kepentingan kepentingan regional bangsa bangsa tertentu, menjadi ajang pertaruhan, dan tatkala kepentingan kepentingan itu diuntungkan, maka segeralah kepentingan tersebut didokumentasi sehingga menampakkan diri dalam wajah hukum Internasional. Dengan demikian, di balik wajah hukum lnternasional yang terkesan steril itu, selalu ada : "hidden political intentions" yang memang menjadi hal menarik untuk dikritisi, karena memang sarat dengan kepentingan kepentingan non hukum bangsa bangsa tertentu. Kedua, dominasi kekuatan ekonomi menjadi suatu keniscayaan dari abad ini untuk juga menjadi dominan pada dunia hukum. Wajah hukum Internasional secara kasar dapat dikatakan merupakan wajah wajah dominan negara yang kekuatan ekonominya menguasai kehidupan dunia. Hal ini bermakna, manakala forum perundingan antar bangsa menghukum bangsa lain atas nama hukum lntemasional, melalui media embargo, serangan militer, dan lain lain, maka secara kasat mata harustah dilihat kalau hukuman yang berdasarkan norrna hukum itu, sebenarnya bercadarkan kepentingan ekonomi negara negara yang kuat. Ketiga, kecenderungan kiprah dunia dewasa ini kepada segala sesuatu yang bersifat global, termasuk pula norma hukumnya, menjadikan kedaulatan hukum nasional suatu bangsa berada pada posisi tawar yang lemah. Seringkali terjadi bahwa regulasi nasional suatu bangsa hanyalah copy-an belaka dari regulasi regulasi hukum internasional. Gairah nasionalitas masa kini sering cepat loyo tatkala berhadapan dengan desakan dan kepentingan internasional. Tarik menarik kepentingan antara perlindungan kedaulatan nasional suatu bangsa, dan kecenderungan
penjajahan model baru dengan berlabelkan hukum internasional, dengan segala konsekuensi ikutannya, hendaknya menjadi rangsangan bagi suatu pencaharian alternatip penyelesaian demi langgengnya keadilan yg patut di atas buana ini.
Editor, Mandaru Frumensius,SH.MHum
AEQUITAS ITIRIS JI'RNAL FAKULTAS HIIKTIM LINIVERSITAS KATOLIK urIDYA MANDIRA KUPANG
DAFTAR ISI
KataPengantar..-.. Daftar Isi....
................. i
....... ii
Dr. Mahfud, S.H.,M.H
lmplementasi Undang-Undang Rl No. 6 Tahun 199g Tentang Pengikatan Diri secara penuh pada Konvensi senjata Kimia 1993 Dalam Kaitannya dengan Kesiapan pemerintah lndonesia
untuk Mengembankan Kewajibannya sebagaimana Diwajibkan oleh KsK 1993 Dihubungkan dengan Pembangunan Hukum Nasional
lndonesia
.......
pidana.........
...............g1
g5
Rudolfus Talan, SH., MH. Eksistensi Legalitas Materiil dalam penegakan Hukum Fransiska da Santo, SH, MHum. Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
atau Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi
NTT..............
.....................105 -*f *'.,
Endah Rantau ltasari, SH, MHum
* I
Status Hukum Hak Atas pendidikan Dalam Hukum
1nternasiona1....................
?
..................133
*
Heribertus Jaka Triyana, SH. L[M., MA. ASEAN Dan Penguatan Rule of Low Kawasan Asia
Tenggara.................
........150
Fadinand Ngau L,obo, SH., MII. Fcnganth Hukum Adat di dalam Pembentukan Hukum Positif di
b
Datl Penulis
Indonesia
...
...173
r83 e
.m"
*i
r'
s' i,r
ASEAN Dan Penguatan Rule of Law Kawasan Asia Tenggara Oleh.
Heribertus Jaka Triyanal ABSTRACT This article, the role and function of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights aims to critically examine its mandates to disseminate and to promote human rights in South East Asian countries where [ndonesia is taken for example. [t is devided into five consecutive in depth discussions in terms of its legal base of ir-.. authoritatiye powers derived from the ASEAN Charter and from the ASEAN Human Rights Declation; possible crash between normativity and facts; widening legal gaps between national and regional human rights norms and mechanisms; possibility of legai vacuum for implementing and monitoring mechanism at the national and regional levels; and imminent conflicts of norms on human rights norms and mechanisms Finally, it reveals that the role and function of the ASEAN Intergovernmenra, Commission on contribute to dynamic discussion ending with imminent challanges problems and opportunity for further elaboration at strategic, operatiuonal and tactica" level of implementation. Indonesia, as one of the forerunner of the ASEAN shall gain this momentum to voice up the Indonesian national legal system for human righr: protection as a role model in ASEAN level. Key words : ASEAI'{, to promote, rule of law
I.
Latar Belakang The Association
of the Southeast Asian nations (ASEAN)
organisasi internasional regional di kawasan Asia Tengg
adalah sebuei
urt. Iu telah memenuhi kriter::
huk-um sebagai sebuah organisasi internasional regional ketika Piagam ASE^{\ diratifikasi oleh semua anggota sehingga berlaku pada tanggal 15 Desember 2008i.
Hukum [nternasional FH UGM, Ketua Bagian HuL:um Internasional FH UGM; SH (UGM,1998); LL.M (Unimelb, 2003), MA (RuG dan RuB, 2009) dan kandidat Doktor FH UGM 2013. 2 Organisasi Internasional dalam studi hukum intemasional dan hukum organisasi internasional tidak memiliki pengertian atau definisi yang pasti. Kajian tersebut hanya dapat mendeskripsikan tentang ciri atau elemen umum sehingga diperoleh pengertian apa itu sebuah organisasi intemasional. Lihat Phillipe Sand and Pierre Klein, Bowett's Law of [nternational Indtitutions, Fith Edition, Thompson and Sweet and Ma,xwell, hlm. 18; Jan Klabbers, An lntroduction to International Institutions, Cambridge University Press, 2002, hlm. 6-9; Deskrpsi tersebut menghasilkan beberapa kriteria mengenai apa itu organisasi intemasional, seperti dibentuk oleh negaranegar4 memiliki dok-umen hukrrm pembentukanny4 memiliki struktur organisasi, markas besar, dan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam kerangka kerja sama intemasional, lihat Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi lnternasional, AJumni, 1997, hlm. 37-38; Burhan Tsani, Hukum Organisasi Internasional, Diklat Bahan Ajar Hukum Organisasi Internasional FH UGM,2012, hlm. 7; N. White, The Law of International Organization, London, 1958, hlm. 7-9;C.F Amersinghe, Principles of the [nstitutional Law of the lnternational Organizations, Cambridge Universiry Press, 1996, hlm. 10. Kajian ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional adalah Haas, Basic Documents of Asian Regional Organizations, 1974, volume 1-9; ASEAN, Ifte .,Lsian Report, 1979, Volume 2; Gamut, ASEAN in A Changing Pacific and World Economy, 1980; Broinowski, L'nderstanding ASEAN, 1982; ASEAN, The First Twenty Years, 1987; Tommy Koh, dan Rosario G Manalo, The \[aking of the ASMN Charter, World Scientific Publishing, 2009, hlm. 117; dan ASEAN, ASEAN Masterplan - :020. ASEAN, hlm.26 ' C:i rersebut telah dipenuhi oteh ASEAN yaitu: ASEAN dibentuk dengan pe4anjian internasional; ASEAN ::en:liki rujuan yang berkesinambungan; ASEAN beranggotakan negara; sifat keanggotaan ASEAN adalah
' Dor..r
150
Penandatanganan Piagam
ASEAN (ASEAI\I Charter) dengan sendirinya merubah
ASEAN dari suatu asosiasi longgar menjadi organisasi berdasarkan aturan hukunr (rule-based organization dan mempunyai personalitas hukum (legal personalityl dan kapasitas hukum
legal capacity)4. Sifat rule-based organization
tn7
dijiwai
oieh
aplikasi prinsip rule of law yang terdapat dalam Mukadimah dan dalam Pasal 1 (7) Piagam ASEANs. Rute
of lqw
dalam studi hukum organisasi internasional adalah
sebuah konsep yang sangat mendasar bagi eksistensi suafu organisasi internasional
dalam mecapai tujuannya dimana ia menjadi dasar tata kelola organisasi yang baik dalam mengatur pola hubungan antara individu, organ organisasi dan negara anggota
dalam ranah publik dan privat didasari oleh prinsip-prinsip supremasi hukum (supremacy of law), kesamaan dihadapan hukum (equality before the law), akuntabilitas
(accountability), pemisahan kekuasaan organisasi (seperation of power), kepastian
hukum (legal certainty), partisipasi (participation) dalam proses pengambilan keputusan organsasi dan transpar ansi ( n ansp ar e ncy)6
.
Dalam konteks ASEAN, Severino menyatakan bahwa kontekstualisasi dan aplikasi prinsip rule of law adalah "...untuk mewujudkan nofina-nonna yang mengatur perilaku anggota ASEAN dalam forum ASEAN serta perilaku domestik negara-negara anggotanya terhadap rukyat, demokrasi,
HAM dan kebebasan-kebebasan dasar dalam
suatu tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang konstitusional dan keadilan
terbuka dan sukarela; ASEAN memiliki organ seperti organ pleno dan organ subsidier; memiliki sekretariat tetap; dan ASEAN mehgikuti dan diatur dengan hukum intemasional. Lihat Mohd Burhan Tsani, Arti Penting Piagam ASE:4N, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UGM, 7 Mei 2008; Thailand adalah Negara terakhir yang meratifikasi Piagam ASEAN pada buian November 2008; Marie Pangestu, "The Future of ASEAN", rfte Indonesian Quarterly, vol. XXV, No. 4, 1997, hlm. 362-365; dan Tomyy Koh, ibid, hlm. t t9; Bennet mencirikan organisasi intemasional adalah memiliki A permanent organization to carry on a contiuing set of funcions,' Voluntary membership of eligible parties; A basic instrument stating goals, structure, and method of operation; A broadly representative concultative conference organ, and A permanent secretary to carry on continuous administrative reseach, and information functions dalam Bennet, International Organization,5 th.ed., Prentice Hall Inc., 1991, New Jersey, hlm. 2 a Seperti dibahas dalam Centre of InternationalLaw. CIL ASEAN Charter Series 2010: Worl<shop on lmplementing
Legal Personality and Privileges and lmmunities. National University
of
Singapore, 2010; Sumaryo
Suryokusumo, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, PT Tatanus4 JakartA 2007, hlm. 19; Jiangyu Wang. [nternational Legal Personality of ASEAN and the Legal Nature of the China-ASEAN Free Trade Agreement. CHINA-ASEAN RELATIONS: ECONOMIC AND LEGAI DIMENSIONS,2010; John Wong, Zou Keyuan. Zeng Huaquan, eds., Singapore: World Scientific; Dominic McGoldrick (Ed), "The ASEAN Charter: 'Current Developments: Public International Law", International Comparative Law Quarterly, vol 58, Januari 2009. Cambrigde Universiry, hlm 197. ' Human Rights Resource Center, Rule of Law (Intuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN, Studi Data Awal. L'I Press, 2011, hlm. 10-12. 6 Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan PBB, "The Rule of Law and Sekretaris Jenderal PBB, Transititional Justic: in Conflict and Post-Conflcit Societies, Dewan Keamanan P88,2004,5120041616, hlm. 4: "Guidance \or; ,' the Secretary General: United Nations Approach to Rule of Law Assisstance" , 14 April 2008, htm. I : dan De:,:. ,' Georgiev, "Politics or Rule of Law: Deconstruction and Legitimacy in Intemational Law". J European Jci.-;. '
International Law, 1993, hlm.
1- 10.
151
sosial dalam mewujudkan tujuan ASEAN"7. Kontekstuahsasi rule of law tersebut di
atas telah bergeser dan menjadi sebuah langkah bersama (common vision) dan pendekatan aktrf (trsroactive approach) untuk menghadapi tantangan ekstemal dan
internal ke depan dalam mencapai tujuan dan prinsip-prinsip dalam Piagam ASEANs.Piagarn ASEAN merumuskan 15 (lima belas) tujuan ASEANe dan 14 (empat
belas) prinsip-prinsip dasarlO yang menjadi sebuah sumber hukum (constituent instrument) ASEANT'. Dulurn struktur ASEAN, prinsip rule strategis dan operasional pembentukan
3
of low
menjadi dasar
(tiga) komunitas ASEAN, yaitu: (1)
komunitasPolitik-Keamanan (Political-Security Community); (2). Komunitas Ekonomi
(Economic Community); dan
(3).
Komunitas Sosial Budaya (Socio-Cultural
CommuniQ) sebagai peretas jalan menuju komunitas tunggal ASEAN pada tahun 2015r2.Selain itu, prinsip rule of
law
secara substantif telah digunakan sebagai dasar
filosofis pembentukan regionalisasi hukum dibidang perlindungan FIAM13, seperti: (1). Agreement on the Privileges and Immunities (API) of the ASEAN|a; (2).the ASEAN
.for Disaster Management and Emergency Assistance dan (3). the ASEAN Declaration on Human Rights
Regional Agreement 144OMER)15; ' t
e
Rodolfo Severino, "The ASEAN Charter: One Year on", Opinion Asia,
l0
Januari 2010, dapat diakses di
http ://op inionasia. com/AS EANCharteroneyearon. P*"u penandatanganan Piagam ASEAN, terdapat lima prioritas kegiatan untuk mempersiapkan perubahan ASEA-\ yaitu penyusunan Term of Reference (ToR) pembentukan Permanent Representatiyes to ASEAN, pen),usunan Rules and Procedures ASEAN Coordinating Council dan ASEAN Community Councils, penyusunan supplementary protocols mengenai dispute settlement mechanism, pen).usunan perjanjian baru menggantikan pe{anjian pendirian Sekretariat ASEAN tahun 1976, serta penyusunan ToR pembentukan badan FIAM ASE,{\ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Deplu, ISEIM Selayang Pandang,2001,hlm.4l.
Tentang 15 Tujuan ASEAN baca Pasal 1 Piagam ASEAN.
t0 '"
^Prinsip-prinsip diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Piagam ASEAN. Daiam pasal 2 ayat (l) ditegaskan bahwa Dalam mencapai tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Pasal 1, ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya menegaskar kembali dan memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam deklarasideklara-ri. persetujuanpersetujuan, konvensi-konvensi, concords, traldat-traktat, dan instrumen ASEAN lainnya.
t'Mohd.
t'
Burhan Tsani, op.cit, no.2, hlm.2 Du1rln struktur ASEAN, untuk mewujudkan tiga komunitas tersebut dibentu( tiga badan komunitas ASEAN yairbadan komunitas politik-keamanan ASEAN (ASF:IN Political-Security Community Council), Badan komunita. ekonomi (ASEAN Economic Community Counci[), dan Badan komunitas sosial budaya (ASMN Socio-Cultur:Community Councit). Lihat ASEAN Charter Pasal 9; Dibandingkan dengan Kemlu, Pembennkan Komunir;: .1SE.{,V Pada Tahun 2015, Power Point Presentation on ASEAN Workshop, Aryaduta Hotel, Jakarta" :. Desember 2010 dan Alexandra op.cit, no.6.
't- tSEN. \SE {\. -
op.cit,no.!0.
.lgreement on the Priveleges and Immunities of ASEAN,2nd Edition, ASEAN Secretariat, 2010. S.g:.ed in Jul."" 2005, ASEAN 2006. This Agreement has been ratified by all ten Members States and it came i:::,r:;: '.n lJ December 2009. Persetujuan ini menjadi persetujuan intemasional regional yang pertama ki ::r3:if,:..lr tenmng penanggulangan bencana yang berlaku mengikat di kawasan Asia Tenggara; Lihat dal::: H;ai. J. Benton. ''Disaster, Reliel and Neglect: The Dufy to Accept Humanitarian Assistance and the Work :: rhe in:enarional Law Commission", the lnternational Low And Politics, Vol.43: 419,201l, hlm. 446; AAD\{i. :ilL i:ter':rnen hukum regional pertama yang mengatur tentang penangulangan bencana dan berlaku di {. r Te:;_::- :::::ana 3ruran mengenai hal tersbeut dalam hukum intemasional masih tersebar dalam berbagai a-*l hulc-;::: -re-: :aiam the United Nations, such as the United Nations General Assembly Resolution.dR.es/46 . !-
of 199i r; \Res j- 150of2002;byinternationalhumanitarianagenciessuchastheActiveLeamingNetu:-i tbr Acr'olin:::i.:1 :nd Pertbrmance in Humanitarian Action (AINAP), the Development Assistance Comrn::-s
152
(ADHNAHRD) 16.Ketiga produk hukum tersebut regionalisasi hukum lawtT . Mereka
di
atas merupakan contoh mutakhir
di kawasan Asia Tenggara berdasarkan aplikasi prinsip rule
q/
dijiwai oleh bidang kerjasama antar negara dengan acuan non politik atau
kerjasama non pertahanan keamanan (nonhigh political commitment) namun pada aras kerjasama kesejahteraan dan penciptaan keamanan yang komprehensif (soft political commitmenr) dalam konteks penguatan rule of law di Asia Tenggarats. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut
dalam paper
ini
di
atas, permasalahan pokok
dirumuskan sebagai berikut, yaitu: "Bagaimanakah ASEAN
mengimplementasikan prinsip rule of law dalam regionalisasi hukum di Asia Tenggara sebagai salah satu pencapaian tujuan dasar ASEAN. Untuk mengkaji secara kritis dan mendalam, paper ini akan dimulai dengan menempatkan landasan konsep dan teori yang relevan terhadap regionalisasi hukum perlindungan HAM oleh organisasi internasional, konsep kedaulatan negara dan teori-teori hukum internasional yang relevan. Dibagian
akhir, paper ini akan menyimpulkan secara deduktif mengenai peran ASEAN terhadap penguatan dan kepatuhan negara anggota ASEAN terhadap aplikasi rule
of lqwdalam
sebuah organisasi intemasional.
II. Landasan Konsep dan Teori Teori adalah analisis hubungan antar fakta dan dipahami sebagai
sebuah
bangunan atau sistem yang tersruktur dari sekumpulan ide, gagasan, atau pemikiran
yang berfungsi untuk menerangkan terjadinya sesuatu atau mengapa sesuatu itu ada of the OECD (OECD-DAC Criteria), and from the Humanitarian Accountability (HAP); and by the International Law Applicable to Disaster (the IDRL) developed liom heterogeneous collection of intemational instruments with regards to customs, industrial accidents, nuclear emergency, civil defense, fbod aids, sea or air transport, telecommunication, satellite imaging, lihat Fisher, D, "Domestic Regulation of Intemational Humanitarian Relief in Disasters and Armed Contlict: A Comparative Analysis", the International Review of the Red Cross, Volume t6
1'7
I8
89 Number 866, lune 2007, htm. 353-354. Deklarasi HAM ASEAN ini ditandatangani oleh 10 kepala negara anggota ASEAN pada tanggal 18 November 20120 oleh Haji Hassanal Bolkiah, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Susilo Bambang Yudhoyono, Thongsing Thammavong, Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razah U Thein Sein, Benigno S Aquino III, Lee Hsien Loong, Yingluck Shinawart4 Nguyen Tan Dung yang mengadopsi 9 prinsip dasar HAM, 15 hak sipil dan politik, 9jenis hak ekonomi, sosial dan budaya hak atas pembangunan, hak atas perdamaian dan ditutup dengan kerjasama regional dan intemasional dalam hal pemajuan HAM dalam Deklarasi tersebut. Lihat Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), l8 November 2012. Michelle Staggs Kelsall, "The New ASEAN [ntergovernmental Commission on Human fughts: Toothless Tiger or Tentative First Step?", East-West Center,2009, hlm. 2-3; SAPA Task Force (FOR[M-ASIA), Hiding Behind rhe Limits,2009, hlm.l-5; dan Tommy Koh, dan Rosario G Manaio, The Making of the ASEAN Charter, World Scientific Pubtishing, 2009, hlm. 117; dan ASEAN, ASE4N Masterplan 2020, ASEAN, 2008, hlm. 26. Rule of Law dalam Piagam ASEAN diartikan sebagai "sebuah organisasi yang didasarkan pada aturan hukum dalam mencapai komunitas dengan nilai-nilai dan norrna-norrna bersama yang berbasis pada aturan-aruran *ASEAN Way and the Rule of Lav''. Pidatr. hukum yang dibuat dan disepakati bersama", Rodolfo C. Seeverino, pada Konferensi Hukum Intemasional tentang Sistem-Sistem Hukum ASEAN dan Integrasi Regional. .{..:.Europe, University of Malay4 Kuala Lumpur 3 September 2001; dan dibandingkan dengan Wollgang Bere::i "Human fughts and Security: Challanges and Prospects" dalam Francisco Ferrandiz and Antonius CG\{ R-'::c:. (eds), Multidiciplinary Perspectives on Peace and ConJlicts Research A View From Europe. Humani::::- \:-University of Bilbao, Spain,2007, hlm.29-5 1.
153
yang dikemukan oleh seorang atau beberapa ahli dibidangnya'e Dulurn studi hukum organisasi internasional, teori adalah sekumpulan ide, gagasan atau pemikiran mengenai apa
itu organisasi intemasional dan mengapa organisasi internasional itu ada dan perlu
dipertahankan oleh masyarakat intemasional20 Teori didasari oleh suatu pemyataanpemyataan umum tentang suatu kebenaran-kebenaran tertentu (konsep) dalam hubungan antara subyek hukum internasional yaitu organisasi internasional dan bagaimana mereka
berinteraksi dalam mencapai tujuan dasar dalam organisasi internasional tersebut yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang pemahaman baik realis, naturalis, positivis maupun sosiologis2l.
Konsep dibangun dari rasio-rasio hukum mengenai kebenaran atas suatu fenomena, fakta atau datt2. Konsep dalam studi hukum organisasi intemasional adalah
rasio-rasio hukum menegnai kebenaran atas suatu fenomena, fakta atau data mengapa negara-negara bersepakat membentuk suafu ikatan bersama dalam suatu oragnisasi
internasional dan mengapa mereka menundukkan diri serta mengikatkan diri terhadap hak dan kewajiban hukum yang timbul. Konsep pertama dalam paper ini adalah adanya
rasio luridis yang berupa fakta hukum dan adanya fenomena sosiologis pembentukan
ASEAN oleh 10 negara di Asia Tenggara23. Salah satu konsep mengenai eksistensi ASEAN adalah adanya fakta keinginan bersama untuk hidup di kawasan yang damai. aman dan stabil, perlumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan bersama kemajuan sosial, serta untuk memajukan kepentingan, cita-cita, dan aspirasi bersama masyarakat Asia Teng gara'o . Disamping itu, Negara-negara anggota ASEAN sepakat
untuk membentuk komunitas ASEAN sebagai langkah untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi-generasi sekarang dan mendatang dan menempatkan kesejahteraat dan penghidupan yang layak serta kemakmuran rakyat sebagai pusat proses pembentukan komunitas ASEAN2S. Keinginan bersama tersebut
harus tetap menghormatikedaulatan (sovereignty) dan kesetaraan (equality) negarale
A.S. Homby, Oxford Advanced Leaner's Dictionary, Sixth Edition, 2000, hlm. 1346. 'o Si.on Chesterman and Clare Rhoden, Studying Law at University, Allen and Unwin, 1999, hlm. 78-79; Jan Klabbers, An Introduction to [nternational Institutiuonal Law, Cambridge, 2002, hlm. 1-4; dan Christhoper Joyner, The United Nations and International Law,Cambridge, 1997,hlm. 9-11. ^. 21 Aothony D'Amato, The Need of Theory of [nternationai law, Northwestern School of Law, 2004, hlm. 9-23 dut Chesterman and Rhoden,
ibid,hlm. l0
" Aulit Amio, Essay on Doctrinal
Study of Laws, Springer, 2011, hlm, ll9-121; dan Spinezi, Mai4 Ancilla luris.
2007,hlm.662 23
Burhan Tsauti, op.cit, no. 2, hlm. 5-6 dan ASEAN, op.cit, no.3,hlm. 5-8. " ASEAN, op.cit, no.7 dan bandingkan denganSjamsumar Dam dan Riswadi, Kerjasama ASI-4N: Latar Belakang, ^- Perkembangandan Masa Depan,Ghalialndah, 1995, hlm. 15-17 dan MariePangestu, op.cit,rro.2,hlm.363. " Bu"ulebih lanjut Bagian Pendahuluan Piagam ASEAN; dan ASEAN, Annual Report, Implementing the Roadmap for An ASL4N Community 2015,2009, hlm. 9-12.
154
negara anggota ASEAN serta mematuhiprinsip-prinsip demokrasi dan perlindunsan
HAM dan kebebasan dasar manusia26. Konsep kedua adalah adanya kebutuhan (need) yang berbentuk fakta empiris mengenai regionalisasi hukum di ASEAN27. Regionaliasi hukum ini memiliki arti
penting dalam studi hukum organisasi internasional sebagai katalisator ASEAN memiliki personalitas dan kapasitas hukum dalam mencapai tujuannya berdasarkan
prinsip rule of law28 Regionalisasi hukum
ini
menentukan kapasitas hukum dalam
melaksanakan kegiatan dan pencapaian tujuan ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional di Asia Tenggara2e. Kegiatan tersebut memiliki dua (2) dimensi hukum terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban hukum yang dikenal dalam hukum organisasi internasional, yaitu: (a). Dimensi hukum intemal; dan (b). dimensi hukum ekstemal30' Aspek pertama mencakup pemenuhan 3 (tiga) aspek hukum kelembagaan
ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional, yaitu: (1). aspek akuntabilitas; (2). Aspek legitimasi; dan (3). Aspek pelaksanaan tata organisasi yang baik (good organization governance)3l. Aspek kedua terkait dengan kemampuan ASEAN dalam membuat dan melaksanakan hukum yang berlaku dan dipatuhi oleh anggota-anggotanya serta kemungkinan terkena klaim hukum terhadap aplikasi hukum tersebut oleh pihak
ketiga (negara diluar anggota ASEAN d.an/atau organisasi internasional lainnya), khususnya bagi pemajuan dan perlindungan HAM32. 26
2 ayat 2 (h dan i) yang menenhrkan bahwa ASEAN dan Negara-negara anggotanya wajib bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut, yaitu: (h). Berpegang teguh padi aturari hukum, tata pemerintahan yang bailq prinsip-prinsip demokrasi.dan pemeriniairan yang konstitusional; dan (i). Menghormati kebebasan fundamental perlindungan hak asasi manusia dan pemajuan keadilan sosial. .r, -' _d* Pasal
Ronald Bruce' Revolutio-n,
and Reiionalization in south East Asia: Camboclia, Laos .Reforms and vietnam, oxford: Routtedge, 2006, hlm. 100-1002; a*'i* Sri Ahmad Fauzi bin Abdul Razak, ,.Facing Unfair criticims,,,
," dalam Tommy Koh. op.cit. no. l. hlm. 2l_22. '"AlanRWhite, GroundsofLiability,oxfordUniversitypress, 1gg5,hlm.23-34;danJanKlabbers, TheConceptsof in International
Law,The Hague, 1996, hlm. lg2_1g7. argumen hukum dalam Andrew Halpin, "The concept ofLegal power", l6 oxford Journal ofLegal studies, 1996' hlm' 129-152 cannizaro llas;, The European uni-o, o, An Actor in International Relations, The .Enz-o Hague' 2002' hlm' 151-152 dan Jan Klaibe;;, "The Lifi and rimes t-u* of International organizations, z0 Nordic Journal of [nternational Law,2001, him. 2g7_317.
,, Lthat _T:"oU
,n ..
''
,,
oitt.
D W Boweft- op.cir.no.4, hlm.6_16. Koenraad van Brabant, Accountable Humanitarian
A.ction: An
(war and Accountability), April 2002, lihat yurisprudensi overview of Recent Trends dalam ICRC, FORUM dimensi hukum internai ini di pBB dalam hal pembiayaan
operasi perdamaian PBB dalam the certuin E*p"rrr", oiit unit.a Nations 1962, Advisory opinion of the International courr of Jus.t.ice concerning " Cetai.n Lrp;ns6 oJ^tin-ulritrcl Nations (Article 17, paragraph 2. of the charter),20 luly 1962, dikutip oleh RJbert SiekmarLn, Brii, Docu*rnts on (Jnited Nations and Related Peace Keeping Forces, Tim Asser Institute, 1989, hlm. 111; dan The Report of panet for United Nations (the Brahimi Report). Lhl Doc. arszuoi-sijoooztoo."z'i'ergust the zooo. J^tji^t,^olttl,tion uommtc uoldrlck' op cit' no' 5, hlm. 16-23; dalam aspek hukum ini, praktek hukum pBB bisa dijadikan rujuka,n studi karena memiliki dimensi operasionalny4 lihat dalam John cerone, ..Minding the Gap: outlinine KFoR-Accountability feslmaal in Post conflict in Kosovo", li European Journa) of International Law.200l.hlm. -19588; Adam Roberts" "Humanitarian Issues and Agencies u, T.igg"., ior tntemational Military, Action-.. r_:, lnternational Review of the Red Cross (Tol. 82, september 2000), hlm. 679: dan Secreran, Genera] Bu..::.: "observance bv United Nations Forces oi International Humanitarian Law,,, e;d;;;;..J;;;l::, .. tr +,! Doc. ST/SGB/1999fi3 (6 August 1999).
155
Konsep Kedaulatan Negara adalah konsep ketiga yang menjadi kerangka pemahaman untuk menemukan beberapa aspek hukum terkait dengan penundukan diri negera-negara pada ASEAN, yaitu: (1). alasan-alasan hukum mengapa Negara adalah
pihak utama yang memiliki kewajiban perlindungan HAM dan supremasi negara terhadap pemajuan dan perlindungan HAM terhadap masyarakatnyas3; dan (2). persinggungan kedaulatan dalam upaya perlindungan HAM telah mengubah paradigma
ke Mashab Hobessian3o y*g dapat cakupan, sifat dan area prinsip-prinsip
kedaulatan negara dari Mashab Westphalia
digunakan untuk menginterprestasikan
perlindungan HAM yangada dalam Piagam ASEAN.
Menurut Mashab Westhalia, kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi yang merdeka dari pengaruh dari kekuasaanlain yang dimiliki oleh Negara untuk mengakui,
memajukan, melindungi dan melaksanakan ketentuan nofina negaranya dan
di yurisdiksinyu". Yr.irdiksi adalah
HAM di
wilayah
kekuasaan suatu negara untuk
membuat hukum tentang perlindungan HAM dan berlaku terhadap orang, benda atau perbuatan-perbuatan (yurisdiksi legislatif); kekuasaan negara terhadap orang, perbuatan
atau benda didalam proses peradilan HAM (l.urisdiksi adjudikasi); atau kekuasaan negara untuk memaksakan berlakunya kewajiban perlindungan HAM dan dipatuhinya
ketentuan hukum dan penghukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
" Krirt"n Hessler, "State Soverignly as an Obstacle to [nternational Criminal Law" dalam Larry May dan Zachary -. Hoskins, International Criminal Law And Phitosophy, Cambridge University Press, 2010, hlm 39-57. " Mushub Westphalia memandang kedaulatan Negara sebagai sebuah cikal bakal munculnya Negara karena ..Negara terbentuk di suatu wilayah atau teritori tertentu sehingga otoritas nasionai memiliki kaplitas hukum untgk membuat, melaksanakan dan memaksakan berlakunya hukum tersebut di wilayahnya itu terhadap orang, benda dan perbuatan hukum yang ada. Mashab ini menciptakan beberapa asas dasar datam hukum intemasional yaitu asas non intervensi dan asas kesamaan atau kesedarajatan dalam hubungan antar Negara yang diadopsi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Mashab Wetphalia ini muncul ketika pada tahun 1648 ditandatangani Perjanjian Perdamaian Westphalia antara Kaisar Suci Roma dengan Raja Kerajaan perancis yang berisi 128 pasal
yang pada intinya mengakui Bahwa Kaisar memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayahnyi sebagai sebuah konsep kadaulatan negara berdasarkan adagium cujus regio ejus religio (Agama penguasa adaiah agama wilayah penguasa itu). Selain itu, Mashab ini memiliki ciri bukan sebagai sebuah penjabaran atas prinsip keadilan (principles of justice), narnun merupakan pengejawantahan dari definisi prerogatif suatu negara (penguasa) berdaulat dan bagaimana menjamin diplomasi diantara para penguasa berdaulat tersebut dalam melaksanakan kedaulatan daiam negerinya terkait dengan orang, perbuatan dan peristiwa hukum yang muncul dalam hubungan bilateral atau multilateral. Lihat Jhon H. Jackson, "sovereignty-Modern: A New Approach to an Outdated Concept', 97 American Journal of lnternational Law,2003,hLm.786-787; dan Allen guihanann, "Rawl's Law of People: Rules tbr a Vanished Westphalian World, 115 Ethics, 2001,h!m.35-66; Stehpen Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrim. Princeton University Press, 1999, hlm. 20. Sedangkan Mashab Hobbessian ,vang dikembangkan oleh pemikiran Thomas Hobbes, Imanuel Kant dan Hans Kelsen memandang kedaulatan Negara sebagai sebuah bentuk kontrol relatif dari suatu Negara berdaulat terhadap warganegaranya dan memberikan justifikasi kekuasaan ekstemal bagi terciptanya dan terpetiharanya tertib dan stabilitas sosial terhadap individu atau populasi yang ada di wilayah suatu Negara berdaulat itu sendiri. Lihat Larry May, Crimes Against Humanity: A Normative Account, Cambridge University Press, 2005, hlm. 9; Hans Keisen, principles of International Law,2"ded, 1966, hlm. 180; Lyal Sung4 tni.ividual Responnibility in International Lawfor Serious Human Rights Violations, 1992, hlm. 140-141; tihat juga P. Reuter, Droit [nternational public,l983, hlm.235; J Pritchard, "The International Military Tribunal tbr the Far East and [ts Contemporary Resonances", t19 Military Law Reyiew 25, 1995, hlm. 33. 35 Huala Adolf, 1990, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum lNternasional,PT Rajagralindo Persad4 Jakarta, hlm.7.
156
HAM tersebut (yurisdiksi
penegakan hukum)36.
Arti
penting Mashab
ini
adalah
diterimanya prinsip "lhe exhaustion of local remedies", yaitu prinsip dasar perlindungan
HAM oleh Negarayang mengutamakan pengunaan norrna dan mekanisme perlindungan
HAM nasional (primacy) sebelum mengunakan norna dan mekanisme yang terdapat dalam sistem regional dan intemasional dalam kerangka ASEAN37. Piagam ASEAN secara jelas mengadopsi Mashab kedaulatan Negara Westphalia dalam prinsip-prinsip dasar ASEAN, yaitu: (a). menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota
ASEAN; (b). tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN; (c). penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan; (d).
menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia,
dan pemajuan keadilan sosial; (e). menjunjung tinggi Piagam Perserikatan BangsaBangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN; (0. tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yarrg dilakukan oleh Negara
Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subyek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi NegaraNegara Anggota ASEAN38.
Mashab Hobbesian berperan besar sebagai dasar munculnya doktrin intervensi
kemanusiaan (humanitarian intervention)3e, penerimaan pelanggaran
HAM
berat
sebagai sebuah bentuk ancaman terhadap keamanan dan perdamaian intemasionala0,
berkembangnya asas responsibility
to protect (R2P)o' dan diterimanya
paham
kedaulatan Negara sebagai sebuah tanggung jawab (sovereignty as responsibtlityl42 dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Kesmua pemahaman ini secara prinsip 'u F. Sug.ng Istanto, Hukum [nternasional,hlm.45; Malcolm N. Shaw, International Law,4thed,, 1997,him.452456; Cristopher L. Blakesley, "Extraterritorial Jurisdiction", dalam MC. Bassiouni, "lntemational Criminal Law Procedure", 1986, hlm. l; L. Henkin, R" Pugh, O. Schachter and H. Smith, International Law in Theory and Practice,2"d ed, 1987, hlm. 820-825. Th" Unit.d Nations Human Rights, Office for the High Commissioner on Human fughts, The High Commissioner " on .- Human fughts Strategic Management Ptan 2008-2009, p. l-5. 'o ASEAN Secretariat. Piagam ASEAN.2009. 'n I.L HoLgrefe and Robert O. Keohane, Humanitarian lnteryention, Ethical, Legal and Political Dillemas, Cambridge Universiry Press, 2003.
'oSCR"r 827 1May25.1993),UNDocSi25701 (May3, tgg3),3lLMll59d.anSCRes955(NowmberS, t99t),UN
.. Doc S/1994/l4}tentang pembentukan ICTY dan ICTR. "' The Asia Pacific Center for R2P, The Responsibility to Protect
in Southeast Asia, lanuary 2009, hlm.6 yang dielaborasikan dengan beberapa pemikiran dari B. Cheng, "Custom: the Future of General State Practice in Divided Wortd" dalam R. Macdonald dan D. Johnston (editor), The Structure and Process of Internatmional Law: Essay in Legal Philosophy, Doctrine andTheory, Dordrecht, MartinusNijhoffPublisher, 1983, htm.513 t1 -' l.L Holzgrefe and Robert O. Keohane, op.cit, no. 42, hlm. 45-67.
t5l
telah diadopsi dalam AHRD, khususnya dalam Bagian dan pada Bagian Penutupnya. Disamping itu, Mashab ini juga digunakan dan diambil sebagai salah satu prinsip dasar
ASEAN khususnya oleh the ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) sebagai badan yang memiliki fungsi sebagai badan yang memiliki l,urisdiksi pelengkap dari yurisdiksi hukum nasional negara-negara anggota ASEAN43. Konsep keempat adalah konsep yuridis sosiologis organisasi internasional yang
menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN oleh masyarakat
.---.
: -:nq.iry*
Organisasi intemasional dalam arti luas, adalah bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasionalas. Pada hakekatnya organisasi internasional timbul karena "ubi societas, ibi jus ' (dimana ada masyarakat
disana ada hukum), termasuk juga ASEAN dimana seiring dengan perkembangan
teknologi, telekomunikasi dan transportasi intensitas interaksi antara negara juga semakin meningkat khususnya di kawasan Asia Tengg arao6. Dalam interaksi tersebut,
timbul banyak persinggungan kepentingan antara negara terkait dengan
bidang
kehidupan yang sangat luas yang tentunya tidak dapat disandarkan kepada peraturan
dari masing-masing negara namun memerlukan pengaturan bersama internasional agar kepentingan masing-masing negara lebih terjaminaT. Kebutuhan akan suatu pembuatan :
i
perafuran bersama tersebut kemudian membuat negara-negara berfikir bagaimana mekanisme yang paling efisien dalam realisasinya yang diwadahi oleh suatu organisasi internasional, dalam hal ini adaiah ASEAN48.
III.
Eksistensi Prinsip Rule of Low Dalam Kerangka Hukum ASEAN Sebagai Sebuah Organisasi Internasional
Black mendefinisikan prinsip hukum sebagai "a fundamental truth or doctrine,
as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination" atau suatu kaidah o' Th, AICHRToR, Chapter I (1.5)
yang menentukan bahwa "to enhance regional cooperation with a view to complementing national and international efforts on the promotion and protection of human rights"; and Chapter 2 (2.3) yang menentukan bahwa "recognition that the primary responsibility to promote and protect human rights and fundamental Jreedoms rests with each Member State". * Ju, Klubb"rs, "The Life and Times of the Law of International Organization 70 Nordic Journal of [nternationctl , Law,200l, hlm. 287; Alan Dashwood, "The Limits of European Community Powers, 2l European Law Review, 1996, hlm. 125; dan Finn Seyersted, Objective [nternational Personality of International Organizations: Do Their Capacities Really Depend Upon the Conventions Establishing Them?, Copenhagen, 1963, hlm. 28-30. ". Klabbers, ibid. hlm. 288. "' 'u To.*y Koh, op.cit"no. 1, hlm. 5. a7 Daswood, op.cit, rro. 4'7, hlm. 126. a8 CF Amersin ghe, Principles of the [nstitutional Law of lnternational Organization, Cambridge University Press. 1996. htm. 68-79.
158
kebenaran pokok atau sebagai sebuah norrna hukum; keseluruhan aturan atau norma yang menjadi dasar pembenar terhadap pembentukan nofina atau kaidah yang lainnya;
sebuah peraturan yang pasti untuk melakukan perbuatan hukum, tata cara atau pencapaian terhadap suatu tujuan-tujuan hukumae. Dengan demikian, prinsip huk-um berfungsi sebagai dasar pembenar ataupun dasar pemaaf terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masayarakat internasional
dan pada masyarakat pada suatu negara yang berdaulats0. prinsip hukum memiliki dimensi luas dalam artian sebagai sebuah preskripsi hukum: baik sebagai
sebuah
perintah, larangan atau perkenan, kompetensi hukum dan sebuah definisi hukumsl sehingga prinsip hukum adalah salah satu pengertian dari asas hukum yang dikenal dalam sistem-sistem hukum yang ada di dunia52.
Rule
of law
adalah sebuah prinsip hukum yang keberad,aanya diakui oleh masyarakat internasional dan diakui pula oleh sistem-sistem hukum yang ada didunia53. Disamping itu, prinsip rule of law juga diterima dan dipraktekkan dalam mekanisme organisasi internasional, seperti di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (pBB)54. Kenyataannya, prinsip
ini tidak bisa berdiri sendiri karena ia memerlukan aspek lain
non yuridis seperti stabilitas politik, keamanan dan kemauan serta kemandirian entitas pelaksananyast. Muduhrrya, secara konsepsional dan normatif, rule of law adalah hukum
itu sendiri dan sudah tidak ada lagi
pertentangan pendapat mengenainya, namun
kegagalan dalam melaksanakannya dalam tataran implementasi adalah masalah hukum
dalam kerangka rule
of law
yang menyebabkan dinamisasi dan aktualisasi prinsip
hukum ini dalam kenyataannya56.
Definisi rule of la,tt sangat beragam dan kompleks dari yang mendefinisikannya secara formal dan materialsT, luas dan sempitss, serta tebal dan tipisse walaupun semua definisi tersebut menyetujui bahwa rule of law adalah produk hukum mashab positivist yang sangat mengedepankan tiga (3) cita hukum, yaitu keadilan, kepastian dan aeBlack.,
H.c., Black's Law Dictionary, 6'h ed., St. paur: west pubtishing co, 1990. Arnio, Essay on Doctrinal Srudy of Lains, Springer, 20 I 1 him. I 1 9_ 12 I . ll _4rl,r , "
tbid-hlm. 122 bmditgkan dengan Spinezi, Mui4 Ancilla luris.200i, p. 66 dan Mochtar Mochtar Kusumatmadja, Pengantar Hukum [nternasional, Alumni, Bandung, 2003, hlm.l48; dan Sam Suhaedi Atmawiri4 pengantar
t'lbrf
,, Hukum lnternasional, Alumni. Bandung. 196g. hlm.5g. "Thomas M Franck and Arun K. Timeringedam, i'lntemational Law and constitutional Making, chinese Journal of lnternational Law 2003. hlm. 468 dan 514 FT.* The (lnited Narions Sanctions and the Rute of Law,Cambridge university press,2007. iilt:ytY+n* "-uerry J' slmpson, "The Situation on the Intemational Legat Theory Front: The power of Rulls and the Rules of Power",.rfte European Journar of [nternationar Law, vot. t t, No. 2, 2000, hrm. 439-464. ,n_ .,1.*.T ano I rmenngedam. op.cit- no. 61. hlm. 5 10. -'Ueorgrev. op.cit, no.8, hlm. l0- I l. Hak Asasi Manusia dan Rule of Law: sebuah Pengantar, Paper 2008, tidak dipublikasikan, htm 3-6. ii9'"1t11',". --Human Rrghts Resource Center, op.cit, no.6, hlm. 12-15. 159
kemanfaatan hukum60. Keberagaman definisi tersebut memberikan gambaran atau
deskripsi umum mengenai apa itu rule of law dalam kajian dan relevansinya secara
luridis, yaitu: (1). Ia adalah asas hukum, sekaligus prinsip hukum
dan dogma hukum6l;
(2). Eksistensinya adalah untuk mencapai keadilan hukum, disamping kemanfaatan dan kepastian hukum62; (3). Ketaatannya ditujukan pada kesadaran perilaku subyek hukum
untuk mencapai tujuan hukum yang telah disepakati bersama dalam sebuah ikatan sosiologi63; dan (4). Model implementasinya adalah sebagai sebuah proses untuk
luridis
mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan darlatat wewenang dari pada sebagai sebuah hasil terhadap penyalahgunium kekuasaan datt/atau wewenang tersebut6a. Dapat
disimpulkan bahwa rule of law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat diciptakan dan dilayani melalui pembuatan dan pelaksanaan sistem peraturan dan prosedur hukum yang bersifat obyektif, tidak
memihak, otonom dan membuka peluang partisipasi dalam pembuatan pelaksanaannya dengan mengedepankan
asas -asas
dan
hukum yang berlaku seca.ra,..mum65.
Secara yuridis dalam kajian hukum intemasional, prinsip rule
of lawdigunakan
sebagai salah satu sumber hukum internasional seturut dengan ketentuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional
(MI) karena ia memenuhi
beberapa kriteriasebagai
sumber hukum internasional sebagai berikut, yaitu66: (1). Prinsip tersebut adalah bagian
dari hukum internasional itu sendiri yang dapat diketemukan dalam perjanjian internasional, instrumen pokok suatu organisasi intemasional ataupun dalam praktek
negara dalam melaksanakan hubungan internasional;
(2). Keberadaannya adalah
mandiri terdapat dalam dokumen-dokumen hukum internasional, kebiasaan hukum dan keputusan-keputusan hukum organisasi internasional yang berlaku sebagai dasar
berlakunya suatu kerjasama internasional dalam hubungan internasional; (3).Prinsip tersebut dapat membantu hakim atau lembaga penyelesaian sengketa untuk berkreasi dalam menemukan hukum ketika terjadi sengketa antara para pihak atau ketidakjelasan
aturan hukum sehingga mereka dapat memutuskan perkara dan memberikan fatwa hukum secara adil, imparsial dan akuntabel; (4). Keberadaanya sangatlah penting dalam uosimpson, 6l
op.cit,no.65;Georgiev, op.cit,no.8; FarnckandTimerindam,op.cit,no,63.
Farral. op.cit- no.64. hlm. 35. u'Simpson,
op.cit. no.65, hlm. 460 dan bandingkan dengan Andrew Attman and Christopher Heath Wellman, I Liberal Theory of International Justice, Oxford University Press, 2009. .o'Phillipe Nonet and Phillip Selmi( Law and Society in Transition, Harper Book, New York, 1978, hlm. 1 -State uoB.S. Chimi, "International Institution Today: An Imperial Global in the Making, European Journal of International Law,Yol. 15, No. 1, 2004, hlm. 2-7 dan Geuther Teupner, "substantive and Reflexive Law, Society Law Reyiew, vol. 17, no. 2, 1983, hlm. 247. 65Sacipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbitan Kompas, 2007, h1m. 77 dan 133. La Torre, Law and Institations, Springer, 2009, hlm.6l dan Simpson, op.cit, rrc,,65, hlm. 459.
66Massimo
160
sistem hukum yang bersangkutan karena adanya jaminan kesetaraan hukum dalam sistenr hukum tersebut (checks and balances); (5).Aspek filosofisnya merupakan cakupan dasar dalam asas tersebut yang menjadi dasar tujuan dari kegiatan organisasi
internasional; dan (6).Prinsip ini memiliki fungsi dasar sebagai "reservoir" atautempat
diketemukannya rasionalitas suatu aturan hukum yang mengatur kapasitas dan personalitas hukum terkait dengan dimensi hukum internal dan ekstemal6T.
Rule of low dalart studi hukum organisasi internasional adalah sebuah konsep
yang sangat mendasar bagi eksistensi suatu organisasi internasional dalam mecapai tujuannya dimana ia menjadi dasar tata kelola organisasi yang baik yang mengatur pola hubungan antara individu, organ organisasi dan negara anggota dalam kasanah publik dan privat didasari oleh prinsip-prinsip supremasi hukum, kesamaan dihadapan hukum,
akuntabilitas, pemisahan kekuasa^irn organisasi, kepastian hukum, partisipasi dalam proses pengambilan kepufusan organsasi dan transparansi6s. Secara konsepfual, rule i
I
law menjadi
of
pemersatu antara studi hukum internasional dan studi hubungan
internasional yang dilaksanakan oleh organisasi internasional sebagai salah satu subyek
i I
hukum intemasional yang mengabungkan paham Positivis dan paham Realis sehingga tercipta paham baru, yaitu Positivis Realis6e. Menurut paham
iti, rule of lmu menjadi
dasar justifikasi legal terhadap pencapaian tujuan bersama yang memiliki legitimasi
sosiologis yang kuat dalam masyarakat internasional dimana mereka menerimanya sebagai sebuah kebenaran hukum dan kewajiban internasional serta kegagalan daiam
melaksanakan kewajiban tersebut menjadi dasar terjadinya pertanggungjawaban neg-a'o. Dalam sistem PBB, prinsip rule of law menjadi model tata kelola PBB yang menggantikan orientasi hasil kepada orientasi proses yang didasarkan pada keterkaitan
antara
HAM dan demokasi dalam mencapai tujuannyaTt. R le of law
memberikan
elemen-elemen dasar yang memformulasikan struktur, operasi dan evaluasi berdasarkan
elemen-elemen persamaan, pertanggungjawaban, dan penghindaran kesewenang-
6Tspinezi, ibid, hlm 67. 68Op.cit, no. 8.
6eshirley
V. Scott, "lntemational Law As An Ideology: Theorizing the Relationship Between Intemational Law and International relations; 5 European Journal of [nternational Law,1994, hlm. 3ll-316; dibandingkan dengan George Schawarzerberger, Power Politics, 1951; dan H. Morgenthau, Politics Among Nations. The Strugle for
Power and Peace, 1949. Boyle, World. Politics and [nternational Law, 1985, hlm. 6-7 dwt Gearoid Tuathail, Simon Dalby and paul Routledge, The Geopolitics Reader, Second Edition, Routledge, London and New York, 2007, hlm. 263. _. TlSekretaris Jenderal PBB, Guidance Note of the Secretary General: United Nations Apparoach to Rule oJ Law 70F.
Assistance, 14 April 2008, hlm. 1; dan Paul F. Diehl, The Politics of Global Governance, [nternational organizations in An lnterdependent I,{/orld, Lynne fuenner pubtishers, 2005, hlm. 9-11
161
wenangan hukum dalam struktur PBB72. Selain iht, rule of lm,v memperoleh justifikasi
dan dukungan yang sangat luas dalam kerja sama PBB yang mengarah
pada
rule of law sebagai salah satu hukum kebiasaan intemasional yang elemen substansi (opinio jurlsl) dan elemen formal (state practice)l3. Prinsip
terbentuknya memenuhi
rule of law adalah saling menguatkan dan saling tergantung dengan HAM
dan
demokrasi sehingga penggabungan diantara mereka merupakan keharusan daiam pencapaian tujuan PBB dimasa sekarang dan dimasa yang akan datangTa. Pada akhirnya,
PBB mengembangkan rule of law sebagai sebuah tolok ukur penyelenggaruarr tata pemerintahan organisasi yang baik khususnya dalam sistem peraturan dan prosedur
hukum yang bersifat obyektif, tidak memihak, otonom dan membuka peluang partisipasi dalam pembuatan dan dalam pelaksanaannya sehingga penundukan diri negara anggota PBB didasari oleh kepatuhan atas rasa dan tertib hukum dan bukan karena motif kepentingan (polit
ic
al int er e st s)7 s .
Prinsip rule of law terdapat dalam Mukadimah dan dalam Pasal 1 (7) Piagam ASEAN76. Dalam kerangka ASEAN, prinsip rule
of law
drterupkan sesuai dengan
fungsinya seturut dengan Teori Fungsi Sosial Hukum IntemasionalTT. Mukadimah
Piagam ASEAN menyatakan bahwa semua anggota mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, rule
of law
dan tata pemerintahan yang baik dan penghormatan dan
perlindungan FIAM dan kebebasan-kebebasan manusia yang fundamental. Pasal
I
(7)
menentukan bahwa tujuan ASEAN adalah untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan
tata pemerintahan yang baik dan rule qf law, dan memajukan serta melindungi HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dari negara-negara Anggota ASEAN. Piagam ASEAN tidak lagi menjadi safu-satunya instrumen yang mengatur pelaksanaannya telah
rule of low, namun penguatan dan
diikat dengan diciptakannya tiga komunitas hukum, yaitu
komunitas Politik-Keamanan (Political-Security Community); Komunitas Ekonomi (Economic Community); dan Komunitas Sosial Budaya (Socio-Cultural Community) sebagai peretas jalan menuju komunitas ASEAN pada tahun 2015. Ketiga komunitas
ini
menjadi sarana bersama dimana negara-negara anggota ASEAN berinteraksi dan 72Farral,
op.cit, no. 64. op.cit, no.8, hlm. 67 dan Simpson, op.cit, no.65, hlm. 456. 'aseklen PBB, op.cit,no.79, hlm.2 dan Human Rights Resource Center, op.cit,no.6, hlm. 10. 75Farral, op.cit, t\o. 65, hlm, 78; dan N 59120051: "ln Larger Freedom: Toward Development, Security and Human TrGiorgiev,
tughts for Alf', 2l March 2005. fughts Resource Center, op.cit, no.6, hlm. 10-12. 'uHuman TTJhonston, "Functionalism in the Theory of Intemational Law", 26 Canadian Yearbook of International Law, 1988, hlm. 6-9 dan didasarkan pada argumentasi Allot, op.cit, no. 52.
162
bekerjasamayang lebih erat untuk membentuk norrna-norrna bersama dan menciptakan mekanisme bersama untuk mencapai tujuan dan sasaran ASEAN di bidang politik dan keamananT8.
Prinsip rule of lawjuga dikembangkan menjadi sebuah model kegiatan ASEAN
yang menggantikan orientasi hasil kepada orientasi proses yang didasarkan pada keterkaitan antara
t{AM dan demokrasi dalam
mencapai tujuannyaT'. R
l, of law
memberikan elemen-elemen dasar yang memformulasikan struktur, operasi dan evaluasi
berdasarkan elemen-elemen persamaan, pertanggungjawaban,
dan
penghindaran
kesewenang-wenangan hukum dalam strukfur kelembagaan ASEAN80. Selain itu, rule
of law
memperoleh justifikasi dan dukungan yang sangat luas dalam kerja sama
ASEAN dengan PBB dan organisasi internasional lainnya yang mengarah pada terbentuknya rule of law sebagai salah satu hukum kebiasaan internasionalsl. Prinsip
rule of law adalah saling menguatkan dan saling tergantung dengan F{AM dan demokrasi sehingga penggabungan diantara mereka merupakan keharusan dalam pencapaian fujuan ASEAN atau sebagai sebuah "conditio sine qua non"82. Pada
akhirnya, ASEAN mengembangkan
rule of law
sebagai sebuah
tolok
ukur
penyelenggaraan tata pemerintahan organisasi yang baik khususnya dalam sistem peraturan dan prosedur hukum yang bersifat obyektif, tidak memihak, otonom dan
membuka peluang partisipasi dalam pembuatan dan dalam pelaksanaan kegiatan ASEAN83.
Dapat disimpulkan bahwa prinsip rule of law dalan Piagam ASEAN secara substantif memenuhi keenam kriteria sebagai sumber hukum yang berlaku mengikat
i
bagi negara-negara anggota ASEAN dan bagi organ-organ ASEAN, yaitu: (1). Prinsip
I
tersebut adalah bagian dari hukum internasional regional
itu sendiri yang telah
dipraktekkan oleh negara-negara Asia Tenggara yang menjadi anggota aSEANsa; (2). Keberadaanya adalah mandiri secara yuridis formal walaupun
ia tetap memerlukan faktor penentu non yuridis seperti faktor keamanan dan stabilitas politik dalam T8Dekiarasi
Cha-am Hin Tentang Langkah-Langkah Pengembangan Sebuah Komunitas ASEAN Tahun 2009 (20092015), 1 Maret 2009 '9ASEAN, ASEAN Handbook on [nternational Cooperations in Trfficking in Persons, ASEAN Pubtic Aflairs Services,20l0. *0ASEAN, ASEAN Masterplan 2020, ASEAN, 2008. *'ASEAN, Agreement on Priveleges and Immunities of ASEAN,ASEAN Secretariat, 2010. 82 Camoying, Luningning G, "Establishing an ASEAN Human Rights Mechanism: Development and Prospects", Insights, IssueNo. 1, March 2005. S3Severino, op.cit, rro.21 dan bandingkan dengan Hiro Katsumata. ASEAN's Cooeperative Security Enterprise, Norms and Interests in the ASEA-I{ Regional Forum, Palgrave McMilan, 2009. 8a Mohamed El Zeidy, The Principle of Complementarity in lnternational Criminal Law, Origins, Deleopment and Practice, Martinus NijhoffPublisher, 2008, hlm. 5-152.
163
i
F
f
pelaksanaan pembangunan bersamast; (3). Prinsip
ini membantu hakim atau lembaga penyelesaian sengketa yang ada dalam mekanime ASEAN untuk berkreasi dan menemukan hukum khususnr.a rerhadap pencapaian tujuan ASEANS6; (4). Keberadaannya sangatlah penting dalam sistem hukum ASEAN yang dibuktikan dengan dicantumkannya prinsip tersebut dalam Terms of References AICHR sebagai bagian integral struktur ASEAN dan dalam Mukadimah AHRD sebagai sebuah norna hukum8T; (5). Aspek filosofisnya tercakup dalam prinsip tersebut yaitu memberikan pengutamaan kepada pencapaian keadilan, kepastian dan kemanfaatan bersama dan
masyarakat yang sejahtera8s; dan (6).Prinsip
ini
menjadi reservoir atau tempat
diketemukannya aturan hukum terkait dengan pencapaian dan tata laksana kegiatan
ASEAN berdasarkan tata pemerintahan organisasi yang baik khususnya dalam sistem peraturan dan prosedur hukum yang bersifat obyektif, tidak memihak, otonom dan membuka peluang partisipasi dalam pembuatan dan dalam pelaksanaannyaSe. Selain itu, prinsip rule of law dalam kerangka ASEAN menjadi pedoman utama
dalam penguatan struktur kelembagaan dan pengembangan kelembagaan ASEAN itu sendiri yang akuntabel dan memiliki legitimasi yang kuat dalam mencapai tujuannya. Dasar penguatan tersebut terletak pada diterimanya elemen-elemen dasar dar prinsip
rule of law dalam keragka kerja ASEAN, yaitu: (1). Diataatinya prinsip berkuasanya hukum (supremacy of law); (2). Persamaan didepan hukum (equatity before the taw); (3). Pertanggungjawaban hukum (fairness in the application of the law); (4). Adanya pemisahan kekuasaan dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan hukum (separation of power); (5). Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan hukum di ASEAN (trtarticipation in the decision making); (6). Adanya kepastian hukum (legal
certainQ);
O.
Dihindarinya kesewenang-wenangan hukum (avoidance of
arbitrariness); dan (8)" Keterbukaan prosedur dan pelaksanaan hukum (transparency)e0 Burhan Tsani dalam hal
ini
berargumentasi bahwa prinsip rule of
.
law dalam
Piagam ASEAN mampu digunakan sebagai instrumen hukum untuk meniadakan ttHuma,
Rights Resource Center, op-cit, no.6, hlm. 16. Westey, The Regional Organization in Asia Paclic, Exploring Institutional Changes, palgrave McMilan, dT,Yg,-. Pangestu, "The Future olASEAN", the-rndoneiian juarterty, vol. XXV,-irro. 4, 1."99
s6Michae[
*r_.r00J ""l'imothy
LH MacCormack and Sue Robertson, "Jurisdictional Aipects of the Rome Statute for the New
Intemational Criminal Court", 23 Melbourne Llniversity Law Review, 1999, hlm. 652-660 dan Geoflrey Watson, "The Humanitarian Law of the Yugoslavia War Crimes Tribunal: Jurisdiction in prosecutor v Tadic,', 36 Virginia Journal of International Law, 1997, hlm. 717. E8lijun Yang, "On the Principte of Complemenrarity in the Rome Statute of the International Criminal Court,,, Chinese Journal of International Law,yol.4,No. 1,2005, hlm. 122. ''ASEAN, op.cit, rlo. 89. ootTSuparman. "Kerjasama Bidang Peradilan Antar Negara Dan Upaya Penyeragaaman pranata Hukum Antar Bangsa, Paper tidak difublikasikan, 2010" hlm. 2-6.
t64
penilaian negatif bahwa ASEAN selama ini hanya menyentuh kaum elit politik yang berkuasa
di Asia
Tenggara; ASEAN hanyalah "keranjang kosong tanpa
isi"
bagi
terciptanya kemakmuran bersama masyarakat Asia Tenggara; dan ASEAN tidak
memiliki relevasi terhadap peningkatan kesejahteraan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara secara langsung khususnya terhadap penciptaan keamanan komprehensif kepada umat manusiaei. Disamping itu, prinsip rule
of lqw dalan Piagam ASEAN
memberikan penguatan kepada ASEAN sebagai sebuah institusi regional (regional arrangement) yatg harus diberdayakan dalam upaya-upaya penyelesaian sengketa di kawasan Asia Tenggara berdasarkan ketentuan Pasal 52 (1) Piagam PBB dan sebagai
institusi penyelesaian sengketa secara damai menurut ketentuan Pasal 33 Piagam PBBe2.
Rule of law dalan Piagam ASEAN mempertajam peran dan fungsi ASEAN seturut dengan Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 yang menentukan bahwa 'Negara-
negara anggota PBB harus mencari dan mengunakan penyelesaian sengketa internasional sedini mungkin dan seadil-adilnya dengan cara negosiasi, jasa baik mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui pengadilan, mengunaknn upayaupaya atau badan-badan regional yang ada atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnyaberdasarkan pilihan mereka sendiri"e3 (kursif penulis).
IY. Kesimpulan Paper
rule of
lrw
ini menyimpulkan
bahwa ASEAN telah mengimplementasikan prinsip
dalarn pembentukan regionalisasi hukum
di Asia Tenggara. Kenyataan ini
berdampak pada penguatan kapasitas hukum perlindungan hukum baik dalam sistem
pengambilan dan pelaksaniurn keputusan ASEAN sebagai organisasi yang mengikat anggota-anggotanya.Rule
of law telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional
seperti ketentuan dalam Piagam PBB, Deklarasi HAM universal, dan yang lainnya. Harapan hukum (legal expectation) perbaikan kondisi perlindungan hak dan kewajiban
internasional memperoleh sanda.ran hukum yang kuat bagi advokasi dan adjudikasi perlindungan terhadap upaya perbaikan integrasi masyarakat ASEAN pada20l5.
Namun demikian, rule of law tersebut masih harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata perbaikan strukhr kelembagaan dan koordinasi antar negara-
erBurhan Tsani, op.cit, no. 1, hlm. I 8- l 9. e2Bowett, op.cit,no.4, hlm. 205 dan Farral, op.cit, rro.64, hlm. 84.
e3General Assembly Declaration on Principles of lnternational Law Concerning Friendly Relatioru and Cooperations Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, GA Res. 2625 (XXV),24 October 1970; dan lihat uraian selengkapnyadalam JG Merills, lnternational Disputes Settlement,3rd Editions, Cambridge University Press, 2000.
165
negara anggota ASEAN. Selain itu, pendekatan komprehensif terhadap pemahaman bersama terhadap faktor penentu non yuridis dari aplikasi rule
of law seperti faktor
keamanan, sensitifitas isu kedaulatan negara. interprestasi atas limitasi-limitasi prinsip-
prinsip dasar ASEAN serta tekanan dari diplomasi hegemoni ekonomi dari kelompok
kapitalis dan negara-negara barat perlu dijadikan acuan pengambilan kebijakan, program dan kegiatan ASEAN.
Daftar Pustaka Abarquez, Imelda and Murshed, Community-based Disaster Risk Management: Field Pr
actitioners' Handbook, ADPC, 2005 ;
Acciaoli, G.L., "Archipelagic Culfure" as An Exclusionary Government Discourse in Indonesia", The Asia Pacific Journal of Anthropologt 2 (1); A.S. Hornby, Oxford Advanced Leaner's Dictionary, Sixth Edition, 2000 A1len Buchanann, "Rawl's Law of People: Rules for a Vanished Westphalian World, l l5 Ethics, 2004; Alan R White, Grounds of Liability, Oxford University Press, 1985;
Alan Dashwood, "The Limits of European Community Powers,
2l
European Law
Review,1996; Alexandra Retno Wulan dan Bantarto Bandoro, "ASEAN Quest for Community",
C,S1,S,
2007
A
Full-Fledged
;
Andrew Halpin, "The Concept of Legal Power",
l6
Oxford Journal of Legal Studies,
t996;
Andrew Altman and Christopher Heath Wellman, A Liberal Theory of International Justice, Oxford University Press, 2009;
Anthony D'Amato, The Need of Theory of International Lqw, Northwestem School of
Law,2004; ASEAN, Roadmap for ASEAN Community
2
009
-
20
I 5, 201 | ;
ASEAN, Agreement on the Priveleges and Immunities of ASEAN,2nd Edition, ASEAN Secretariat, 2010
ASEAN Secretariat, Piagam ASEAN, 2009; ASEAN, Annual Report, Implementing the Roadmapfor An ASEAN Community 2015, 2009; ASEAN, ASEAN Masterplan 2020, ASEAN,2008; 166
ASEAN, ASEAN Masterplan 2020,ASEAN;
ASEAN, The Asian Report, l979,Yolume 2; ASEAN, The First Twenty Years,1981; ASEAN, ASEAN Handbook on International Cooperations in Trfficking in Persons, ASEAN Public Affairs Services, 20L0;
ASEAN, The ASEAN Regional Agreement
for
Disaster Management and Emergency
Assistance (AADMER) Work Programme 2009-2015, ASEAN, 2009;
ASEAN, ASEAN Masterplan 2020, ASEAN,2008;
ASEAN, Agreement on Priveleges and Immunities of ASEAN, ASEAN Secretariat, 20r0; Aulis Amio, Essay on Doctrinal Study of La-ws, Springer, 20ll;
B. Cheng, "Custom: the Future of General State Practice in Divided World" dalam R. Macdonald dan D. Johnston (editor), The Structure and Process of Internatmional Law: Essay
in Legal Philosophy, Doctrine and
Theory,
Dordrecht, Martinus Nijhoff Publisher, 1 983 l; Bennet, International organization,5 th.ed., Prentice Hall Inc., 1991, New Jersey;
Black., H.c., Black's Law Dictionary. 6rt ed., st. paul: west publishing co, 1990; Blokker and Schemers,International Institutional Low,Fourth Edition, Leiden, 2003;
Broinowski, Understanding AS EAN, 1982; Burhan Tsani, Hukum Organisasi Internasional, Diklat Bahan Ajar Hukum Organisasi Internasional FH UGM, 2012; Burgstaller, Matkus, Theories of Compliance with International Law, Martinus Nijhoff
Publisher,2005; C.F Amersinghe, Principles of the Institutional Low of the International Organizations, Cambridge University Press, 1996;
Certain Expenses of the United Nations 1,962, Advisory Opinion of the International
Court of Justice concerning Cetain Expenses of the (lnited Nations (Article 17, Paragraph 2, of the
Charter),20luly 1962;
Christhoper Joyner, The United Nations and International Law, Carrrbridge, 1997;
Centre
of
International Law. CIL ASEAN Charter Series 2010: Worl<shop on
Implementing Legal Personality and Privileges and Immunities. National University of Singapo re, 2010;
Application of Human Rights Treaties, Antwerp, 2004;
t67
D.W. Bowerl, Hukum Organisasi lnternasional, allh bahasa oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, 1995;
Dencho Georgiev, "Politics
or Rule of Law:
Deconstruction and Legitimacy in
Internation al Law" , 4 European Journar of lnternational Law , 1993;
Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Deplu, ASEAl,t Selayang pandang,2007;
Dominic McGoldrick (Ed), "The ASEAN Charter: 'Current Developments: public International Law", International Comparative Law euarterly, vol 5g, Januari 2009, Cambrigde University; Enzo Cannizaro (eds), The European [Jnion as An Actor in lnternational Relations,The
Hague,2002; Finn Seyersted, Objective International Personality of International Organizations.- Do Their Capacities Really Depend Upon the Conventions Establishing Them?, Copenhagen, 1963; Garnut, ASEAN in A Changing Pacific and World Economy,lgg0;
Gerry J. Simpson, "The Situation on the International Legal Theory Front: The power
of Rules and the Rules of Power", The European Journal of International Law, Yol. 1 1, No. Z, 2000; Geoffrey Watson, "The Humanitarian Law of the Yugoslavia War Crimes Tribunal: Jurisdiction in Prosecutor v Tadic" , 36 Virginia Journal of International Law, 1997; Geuther Teupner, "substantive and Reflexive Law, Society Law Review, vol. 17, no. 2, 1
983;
General Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Frienclly Relations and Cooperations Among States in Accordance with the Charter
the United Nations, GA Res. 2625
(ru\f),24
of
October 1970;
Haas, Basic Documents of Asian Regional organizations, L974,volume
l-9;
Hans Kelsery Principles of International Law, 2"ded., 7966;
Heribertus Jaka Triyana dan Richo Andi Wibowo, "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahrn2007 Terhadap Penangulan Bencana Erupsi Gunung Merapi
di
Kabupaten Sleman dan Magelang", Laporan penelitian
201l,
rynit
Penelitian dan Pengembangan FH UGM; Hunter., D., et all,International Environmental Law and Policy, Foundation Press, New
York,2002;
168
Hodgson., R.L.P., "Community Participation
in
Emergency Technical Assistance
Programmes, "Technical Support for Refugees, (Proceedings
of the 1991
Conference), ed, R.A. Reed, WEDC; Huala
Adoli
1990, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum lNternasional,PT Rajagrafindo
Persada, Jakarta;
Human Rights Resource Center, Rule of ASEA^{, Studi Data Awal,
Law
UI Press,
Untuk Hak Asasi Manusia di Kqtuasan
20ll
Interpretation of the Agreement of March 25, 1951 between the WHO and Egtpt: Advisory Opinion, ICJ Report 1980, para. 73; ICJ dan Libertas, "Regional Consultation on Security Laws Operating in ASEAN and
Possible Advocacy Work Concerning Access Re gi o nal C ons ult ati
on,
J Pritchard, "The Intemational
4-
to
Justice Mechanisms,
6 Oktober 20 12, Bangkok;
Military Tribunal for the Far East and Its Contemporary
Resonances", 149 Military Lm,v Review 25,1995;
Jan Klabbers, "The Life and Times
of the Law of International
Organizations, 70
Nordic Journal of International Law,200l; Jan Klabberc, The concepts of Treaty in International Law, The Hague, 1996;
Jan Klabbers, An Introduction to International Institutions, Cambridge University Press,
2002; Jeremy Mathan Farral, The Llnited Nations Sanctions and the Rule of Law, Cambridge
University Press, 2007
;
Jhonston, "Fwrctionalism in the Theory of International Law", 26 Canadian Yearbook of International Law, 1988; Jhon H. Jackson, "Sovereignty-Modern:
A New Approach to an Outdated Concept', 97
American Journal of International Law,2003;
Kemlu, Pembentukan Komunitas ASEAN Pada Tahun 2015, Power Point Presentation on ASEAN Workshop, Aryaduta Hotel, Jakarta, l0 Desember 2010;
Koenraad Van Brabant, Accountable Humanitarian Action: An Overview of Recent Trends, dalam ICRC, FORUM (War and Accountability), Apt'-.l2002;
Kristen Hessler, "State Soverignty as an Obstacle to lnternational Criminal Law" dalam
Larry May dan Zachary Hoskins, International Criminal Law And P hil os
ophy, Cambridge University Press, 2010;
L. Henkin, R. Pugh, O.
Schachter and
H. Smith, International Lan in Theory and
Practice,2nd ed, 1987: 169
Larry May, Crimes Against Humanity: A |,,lormatiye Accounr, Cambridge University Press, 2005;
Lawson, "Out
of
Control, State Responsibility and Human Rights: Will the ILC's
Definitions of the Act of State Meet the Challanges of the 2lst Century?, dalam Castermans, Van Hoof and Smith (eds), The Role of Nations State in
the 2lst Century, Human Rights, International Organizations and Foreign Policies, Essay in Honor of Peter Baehr, Cambridge, MA, 1999; Marie Pangestu, "The Future of ASEAN", the Indonesian Quarterly, vol. )C(V, No. 4, t997; Massimo La Torre, Law and Institutions, Springer, 2009;
Maskrey, A., Module on Community-based Disaster Risk Managemenl, CBDRM-2 Handout, Bangkok, 1998;
Malcolm N. Shaw, International Law, 4thed,
1997
;
Mohd Burhan Tsani, Arti Penting Piagam ASEAN, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH
UGM,7 Mei 2008; Mochtar Mochtar Kusumatmadja, Pengantar Hukum Internasional Alumni, Bandung, 2003;
M. Sabir, ASEAN Harapan dan Kenyataan, Jakarta, PT. Penebar Swadaya, 1992; Michelle Staggs Kelsall, "The New ASEAN Intergovemmental Commission on Human Rights: Toothless Tiger or Tentative First Step2 ", East-West Center,2009;
N. White, The Law of International Organization, London, 1958; Phillipe Nonet and Phillip Selznik, Law and Society in Transition, Harper Book, New York, 1978; Phillipe Sand and Pierre Klein, Bowett's Law of International Indtitutions, Fith Edition, Thompson and Sweet and Maxwell;
Phillips Allot, The Concept of International Law', 10 Europan Journal of lntemational
Law,1999;
of Rule of Law: An Introduction and Provisional Conclusion", in Randall Pereenboom (Editor'), Asian Discourse of Rule of
Randall Peerenboom, "Varieties
Law, Theories and Implementation of Rule of Law in Twelve Asian Countries, France and the
[/t
London, New York, Routledge Curzon, 2004;
Reinisch, "securing the Accountability
of International
Governance,200l;
170
Organizations",
7
Global
Robert Siekmann, Basic Documents on United l{ations ancl Related peace Keeping Forces, Tim Asser Institute, 19g9; Robert McCorquodale, "International organtzations and International Human Rights Law: one Giant Leap for Humankind,,, in Kaiyan Homi Kaikobad and Michael Bohlander, International and Power Perspective on Legal order and Justice, Martinus Nijhoff publishers, 2009; Rodolfo Severino, "The ASEAN charter: one year on,, opinion Asia,1O Januari 2010, dapat diakses di http ://opinionasia. com/ASEANCharteroneyearon.html;
Rodolfo C. Seeverino, "ASEAl'l Way and the Rule of Low", pidato pada Konferensi Hukum Internasional tentang Sistem-Sistem Hukum ASEAN dan Integrasi Regional, Asia-Europe, university of Malaya, Kuala Lumpur 3 September 200t; Sphere Project, The Humqnitarian Charter and Minimum Standard
in Humanitarian
Response,2O11 edition, Sphere project pub, 2011;
SAPA Task Force (FORUM-ASLA), Hiding Behind the Limits,2009; SCRes 827 (May 25,1993), UN Doc S/25701 (May 3, tgg3),
3ILM il59:
SCRes 955 (November 8, l9g4),
W
Doc S/1994/140;
Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan PBB, "The Rule of Law and Sekretaris Jenderal
PBB, Transititional Justice in Conflict and Post-ConJlcit Societies. Dewan Keamanan p B B, 2004, S/Z0O4| 61 6; Secretary General of the
rJN; "Guidance Note of the Secretary General; (Jnited Nations
Approach to Rule of Law Assisstance,,, 14 April 2O0g; Skjernaa, Anton,"Theorizing the Impacts of International Law
in
State Behavior in
World Politics", Paper, presented at the lntemational Studies Association in San Francisco, 2008;
Sumaryo Suryokusumo, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Alumni Sumaryo Suryokusumo, Pengantar Hukum organisasi Internasional, pT
,1997; Tatanusa,
Jakarta, 2007;
Simon Chesterman and Clare Rhoden, Studying Law at University, Allen and Unwin,
t999; Sjamsumar Dam dan Riswadi, Kerjasama ASEAN; Latar Belakang, perkembangan dan Masa Depan, Ghalia Indah, 1995;
Tommy Koh, dan Rosario G Manalo, The Making of the ASEAN Charter, world Scientific publishing, 2009 ; 171
The Report of the Panel for United Nations Peace Operation (the Brahimi Report),
tIN
Doc. 4/55/305-5/2000 1809, 2l August 2000;
The United Nations, The United Nations General Assembly Resolution 46/lg2
,
UNGA,2OOI;
The United Nations Human Rights, Office for the High Commissioner on Human Rights, The High Commissioner on Human Rights Strategic Management Plan 2008-2009;
The Asia Pacific Center for R2P, The Responsibitity to Protect in Southeast Asia, January 2009; Thomas
M Franck and Arun K. Timeringedam, "Intemational Law and Constitutional Making, Chinese Journal of International Law 2003;
verena Harpe, "Harpe: Deklarasi HAM ASEAN Kontroversial,,, DW, Ammnesty International,2012;
Wolfgang Benedek, "Human Rights and Security: Challanges and Prospects" dalam Francisco Ferrandiz and Antonius CGM Robben (eds), Multidiciplinary Perspectives
on Peace and Conflicts Research
A
Humanitarian Ne! University of Bilbao, Spain, 2007;
172
View From Europe,
Bio Data Penulis Dr. Machfud, SH., MH. Menyelesaikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh pada tahun 2005, S-2 di Universitas Padjajaran tahun 2007 dan S-3 di Universitas yang sama pada tahun 2012.. Kini penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sviah Kuala Aceh.
Rudolfus Talan, SH. MH., menyelesaikan S-1 di Fakultas Hukum Unika Widya Mandira Kupang tahun 2003, dan menyelesaikan S-2 di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008. Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Unika. Widya Mandira Kupang, saat ini ia juga berprofesi sebagai advokat.
Fransiska da Santo, SH, MH, menyelesaikan S-l di Fakultas Hukum Unika Widya Mandira Kupang, dan menyelesaikan S-2 Ilmu Hukum di Universitas Nusa Cendana Kupang pada tahun 2011r. Beliau merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Unika. Widya Mandira Kupang. Endah Rantau Itasari, SH, MHum, menyelesaikan S-1 di Universitas trisakti-Jakarta, gelar S-2 diperoleh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau merupakan dosen tetap Hukum tnternasional Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura
Heribertus Jaka Triyana, SH., LLM., MA. menyelesaikan S-1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1998, S-2 gelar LLM diraih di University of Melbourne tahun 2003, MA diraih di (Rijksuniversiteit Groningen, 2008) dan Ruhr-Universitiit Bochum 2009" Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Ferdinandus Ngau Lobo, SH, MH, menyelesaikan S-1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2001, dan S-2 di Universitas yang sama tahun 2010. Kini penulis adalah dosen tetap Fakultas Hukum UnikaWidya Mandira Kupang.
.1.
]
*
n
iil
f
183
