SUKMA VIOLETTA, SH, LLM
I.
ISTILAH KORPORASI :
Korporasi adalah kesatuan orang atau kekayaan untuk tujuan tertentu; Korporasi terdiri dari : -Badan Hukum -Non-Badan Hukum : CV, Firma, Organized Crime Istilah yang digunakan : Badan hukum, Badan Usaha, dll Di dalam UU PPLH badan usaha
ISTILAH •Crimes for Corporation = corporate crimes tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi menguntungkan korporasi
berbeda •Crimes against Corporation perbuatan individu dalam korporasi yang merugikan korporasi, eg. Korupsi dlm korporasi • Criminal Corporation organisasi yang dibentuk untuk mlk kejahatan atau menampung hasil kejahatan, eg. organisasi mafia
II. PERUMUSAN PPK di BELANDA dan INDONESIA BELANDA
INDONESIA
Pasal 51 KUHP : Orang
Pasal 55 KUHP : Orang
1951 : PPK diakui dalam UU TPE -------------------------------------------
1955: PPK dalam UU TPE
1976: PPK ada di dalam KUHP
1997 dst: PPK dimuat dalam UU di luar KUHP - UU LH - UU Perbankan - UU Konsumen, dsb.
PPK berlaku untuk semua jenis pidana
------------------------------------------
Ke depan : PPK masuk kedalam RUU KUHP berlaku pada semua jenis pidana.
RUMUSAN PPK dlm UU PPLH = KUHP BELANDA + HR ARREST a. Badan hukum b. Pemberi perintah/Pemimpin dalam TP c. 1 dan 2 d. Pemberi Perintah/Pemimpin apabila dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja/lain secara sendiri atau bersama-sama
1. MODEL PPK di beberapa NEGARA • Model Identifikasi (Inggris) : PPK berdasarkan tindakan
organ tertentu (Direksi) dalam korporasi • Model Aggregasi (Amerika Serikat) : PPK berdasarkan
tindakan satu/lebih pegawainya yang memenuhi unsur delik • Model Budaya Korporasi: pertanggungjawaban korporasi
berdasarkan keadaan dimana pelanggaran sesuai dengan budaya didalam korporasi tersebut
1. MODEL PPK di beberapa NEGARA (lanjutan…)
• Vicarious Liability: korporasi bertanggungjawab atas
tindakan orang di dalamnya • Strict Liability : pertanggungjawaban korporasi secara
mutlak
1a. TEORI IDENTIFIKASI
korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang terlarang tersebut dilakukan oleh Pimpinan korporasi (yang mempunyai kewenangan memutus dan mengendalikan korporasi) dianut oleh negara Sistem Hukum Common Law
1b.
MODEL PPK DI BELANDA
1b.1. KRITERIA “KAWAT DURI” (dari “Ijzerdraad Arrest” 1953 ) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi 2 syarat 1.
POWER Korporasi punya kewenangan/pengendalian thd pelaku
2. ACCEPTANCE korporasi menerima tindakan pelaku - merupakan kebijakan korporasi - kurang pengawasan/pembiaran
II .
MODEL PPK DI BELANDA (lanjutan…)
1b.2. HR ARREST 2003 1. Ada hubungan dengan korporasi 2. Merupakan bagian dari kegiatan operasional 3. Korporasi mendapatkan keuntungan 4. POWER 5. ACCEPTANCE
PRASYARAT PEMIDANAAN BADAN HUKUM (KRITERIA KAWAT DURI)
1. Apakah Korporasi sebagai objek dari norma hukum? 2. Apakah Korporasi yang bersangkutan (i.e. manajemen) memiliki “power” terhadap perilaku orang-orang yang terdapat di dalam Korporasi tersebut (termasuk power terhadap perilaku pelaku fisik)? 3. Apakah Korporasi yang bersangkutan (i.e. manajemen) dapat dikatakan “menerima” atau cenderung menerima perilaku menyimpang yang didakwakan?
PRASYARAT PEMIDANAAN PEMIMPIN KORPORASI (KRITERIA SLAVENBURG) 1. Pemimpin Korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana 2. Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi KESIMPULANNYA: FUNGSIONARIS/ PEMIMPIN KORPORASI ybs SECARA SADAR MENDUKUNG / MEMPROMOSIKAN “Illegal Behaviour”
IV. PERBANDINGAN MODEL PPK Model di Negara Lain
Model di Belanda
Model Agregasi:
PPK berdasarkan tindak satu/lebih orang yang memenuhi unsur delik
PPK berdasarkan tindakan
korporasi itu sendiri, e.g. Korporasi tidak patuh pada ketentuan izin
Model Identifikasi :
PPK berdasarkan tindakan orang dalam posisi tertentu di dalam korporasi, misalnya : direksi
Pengadilan tidak diminta
untuk menetapkan bagian mana yang membuat keputusan/melakukan tindakan yg mrpk pelanggaran tsb
Perbandingan ...lanjutan
Model Budaya Kerja Korporasi PPK berdasarkan keadaan
berdasarkan keadaan dimana pelanggaran sesuai dengan budaya didalam korporasi tersebut
Model Belanda
karena disadari sulit untuk
membuktikan budaya korporasi secara keseluruhan di muka pengadilan, maka tidak perlu membuktikan lebih dari 1 unsur yang merupakan dasar untuk menentukan apakah korporasi melakukan pelanggaran atau tidak;
Perbandingan ...lanjutan
Model lain
Model Belanda
Vicarious Liability:
Korporasi bertanggungjawab pidana atas perbuatan dari orang tertentu
Strict Liability
Korporasi bertanggungjwb pidana tanpa kesalahan
Korporasi itu sendiri yang
merupakan pelakunya
Korporasi bertanggungjwb
pidana berdasarkan kesalahan .
• Menentukan dapat/tidaknya korporasi
dimintakan pertanggungjwb Pidana
• Unsur Kesalahan (sengaja/lalai)
UNSUR KESALAHAN Terdakwa: Orang SENGAJA
a. Sengaja dengan tujuan b.Sengaja dengan kepastian c. Sengaja dengan kemungkinan
Terdakwa : Korporasi Kriteria Pemidanaan Korporasi (Penjelasan Pasal 118 UUPPLH)
a. Power b. Acceptance - kebijakan korporasi melanggar UU/izin
LALAI
a. Dengan kesadaran b. Tanpa kesadaran
- tidak/kurang melakukan pengawasan
Lanjutan UNSUR KESALAHAN
Terdakwa : Korporasi Kriteria Pemidanaan Korporasi a. Ada hubungannya dengan korporasi b. Mrpk bagian dari kegiatan operasional c. Korporasi diuntungkan d. Power e. Acceptance
1. Power 2. Acceptance a. Kebijakan korporasi melanggar UU/ Izin Melanggar UU/Peraturan : - Membuka lahan dengan cara bakar Melanggar ketentuan Izin - tidak ada/kurang sarpras pemadaman kebakaran - tidak ada laporan pelaksanaan AMDAL atau laporan pengendalian karhutla
b. Tidak ada/kurang pengawasan - Tdk cukup mengawasi tindakan & pelaksanaan tugas oleh bawahan KASUS RS LEUWARDEN
IV. SANKSI PPK SANKSI TERHADAP KORPORASI 1. DENDA + 1/3 2. TINDAKAN TATA TERTIB - PEMULIHAN LH - MELAKSANAKAN KEWAJIBAN - PENUTUPAN PERUSAHAAN - DIBAWAH PENGAMPUAN
IV. SANKSI TPK …. (lanjutan)
SANKSI TERHADAP ORANG 1. PENJARA + 1/3 2. DENDA + 1/3
V. PERBANDINGAN PPK berdasarkan UU No. 23/1997 dan UU No. 32/2009
UU No. 23/1997
UU N0. 32/2009
DEFINISI TINDAK PID KORPORASI : apabila tindak pidana dilakukan untuk, oleh atau atas nama korporasi
-DEFINISI
PIHAK YANG DIMINTAKAN PTGJWB PIDANA : • Korporasi • Pemberi Perintah/Pemimpin dlm mlk pid • No. 1 dan 2
PIHAK YANG DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KRITERIA PEMIDANAAN KORPORASI
KRITERIA PEMIDANAAN KORPORASI - - Power - - Acceptance
Tidak ada kriteria
SANKSI -- Terhadap Pemberi Perintah: penjara/denda diperberat 1/3 -- Terhadap Korporasi Tindakan Tata Tertib (pemulihan LH, penutupan perusahaan, membuat IPAL)
TINDAK KORPORASI: IDEM
IDEM
SANKSI : IDEM
EKSEKUSI HUKUMAN berupa Tindakan Tata Tertib: Jaksa berkoordinasi dengan KLHK/KKP
TERIMA KASIH
