LO"
oooa
a a
00
o
,
•
113
KONVENSI TENTANG TANGGUNG JAWAB INTERNASIONAL KERUSAKAN DISEBABKAN OLEH BENDA-BENDA ANGKASA (Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object) _ _ _ _ Oleh: K. Martono, SH. LLM & H. Sirait, SH. _ _ __ 1. PENDAHULUAN
Pada awal tahun 1983 , dunia digemparkan oleh berbagai benda-benda misterius yang diduga merupakan kepingan-kepingan benda-benda angkasa (space o bje cts). Sebuah benda misterius sebesar jari kelingking, diketemukan o1eh dua orang anak di kabupaten Sawahlunto , Sumatra Barat. Benda tersebut bereahaya dan mengkilat seperti intan. Benda yang diperkirakan kepingan Cosmos 1402 milik Rusia yang jatuh pada tanggal 24 J anuari 1983 di samudra Indonesia tersebut, ketika diam bil oleh dua orang anak, menim bulkan luka bakar. Kejadian jatuhnya benda-benda misterius semaeam ini , juga terjadi di Inggris. Sebuah benda bergaris tengah satu kaki, terlihat jatuh di kota Reading, suatu kota keeil di dekat London. Benda terse but menyala dengan terang, jatuh di tempat rumput. Rumput di mana benda jatuh, tampak terbakar. Saksi mata memperkirakan benda tersebu t berasal dari luar bumi. Seminggu kemudian, negara-negara menjadi ketakutan dengan adanya berita dari Pentagon yang mem beritakan bahwa sebuah satelit mata-mata milik Rusia yang dipergunakan untuk mengawasi gerak-gerik kapallaut Amerika Serikat, keluar dari kontrol, sedikit demi sedikit memasuki atmosfir dan jatuh ke peIlllukaan bumi. Pemerintah Kuwait memperingatkan Rusia agar memberi informasi yang eukup menge-
nai kemungkinan jatuhnya puing-puing Cosmos 1402. Pemerintah Oman, menyatakan negara dalam keadaan darurat karena kemungkinan puing-puing Cosmos 1402 akan jatuh di teluk Oman. Demikian pula ketua LAP AN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) pemerintah Republik Indo• nesia, menyerukan agar rakyat Indones.ia tenang, tetap waspada dalam menghadapi segala kemungkinan. LAP AN telah membentuk Team Yudha Cosmos Hankam guna menanggulangi segala kemungkinan yang terjadi. Cosmos 1402, adalah sebuah satelit milik Rusia yang diluneurkan pada tanggal 30 Agustus · 1982, berisikan 45 kg uranium. Setelah terlepas dari kontrol dan keluar dari orbit bumi, Rusia berusaha menempatkan satelit terse but ke orbit yang lebih tinggi, yang diharapkan dapat bertahan di sa• na selama 500 tahun, tetapi usaha tersebut mengalami kegagalan. Kasus lain sebelumnya adalah jatunnya Cosmos 954 yang juga milik Rusia pada tanggal 4 Jalluari 1978. Cosmos 954 diluneurkan pada tanggal 18 September 1977 dari Cosmodrome Tyura Tam, Rusia, untuk mengikuti Saudara perempuannya Cosmos 952 yang diluneurkan 2 hari sebelumnya yaitu tanggal· 16 Sep teru ber 1977. Kedua satelit terse but telah mengitari bumi pa• da ketinggian 150 mil dari p bUmi, dan oleh negara pemiliknya di· maksudkan sebagai satelit mata-mata
,
114
Hukum dan Pembangunan
untuk mengawasi gerak-gerik kapal laut milik Amerika Serikat. Namun demikian, Cosmos 954 terse but telah terlepas dari pusat kontrolnya di bumi, gagal mengorbit lebih lanjut, imtuk kemudian perlahan-lahan kern bali ke bumi memasuki atmosfir dan pada tanggal 4 J anuari 1978 jatuh di sebelah barat laut Canada, suatu daerah hutan Tundra dan bersalju yang "mujur" tidak dihuni oleh penduduk. Berbicara mengenai kegagalan satelit, Amerlka Serikat juga sering mengalami kegagalan. Pada tahun 1964, Amerika Serikat telah kehilangan 3 (tiga) buah satelit. Satu di antaranya bertenaga nuklir, jatuh dan terbakar di atmosfir, satu lagi jatuh ke dalam lautan dan yang lain jatuh di kanal Santa Barbara di pantai California. Kegagalan terse but terulang lagi ' pada tahun 1975. Sebuah satelit komunikasi seharga US $ 30.000.000,- terpaksa dihan- . curkan beberapa saat setelah diluncurkan, karena tidak dapat dikontrollagi. Menurut catatan, pada tahun 1976 telah diidentifisir terdapat tidak kurang dari 4.000· benda-benda angkasa. Sebagian besar benda-benda terse but jatuh kembali ke bumi. Di an tara benda-benda angkasa yang jatuh terse but, ada kepingan-kepingan yang menjatuhi orang. Pada tanggal 5 Juni 1969, ke- . pingan-kepingan benda-benda angkasa terse but telah melukai 5 (lima) orang Jepang yang sedang melakukan pelayaran. !\.asus yang sarna terjadi pula pada tanggal 11 Pebruari 1983. Sebuah benda .misterius yang diduga puingpuing Cosmos 1402 telah mengakibatkan luka bakar terhadap 2 (dua) orang " anak yang menemukannya di kabupaten Sawahlunto, Sumatra Barat sebagaimana diutarakan di atas. Adalah suatu hal yang nyata dan dirasakan, bahwa -menjelang akhir abad ke-20 ini, kemajuan dunia tehnologi berkembang dengan sangat pesat. Salah satu kemajuan ituadalah tehnologi •
di bidang angkasa luar. Disadari bahwa dari sekian banyaknya peluncuran satelit dengan tujuan damai, tak kurang pula banyaknya persaingan peluncuran satelit mata-mata untuk kepentingan militer. Dari sekian banyak keberhasilan di bidang kegiatan tehnologi satelit angkasa luar tak kurang pula kemungkinannya untuk gagal. Kegagalan terse but sudah jelas, cepat atau lambat akan mengancam kehidupan di bumi yang "tidak pernah" damai ini. Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan angkasa luar, khususnya yang menyangkut tanggung jawab internasional, ml\ka telah terdapat suatu Konvensi ten tang Tanggung Jawab Internasional Yang Disebabkan Oleh Benda-Benda An~a sa (The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object). Di bawah ini penulis menguraikan beberapa ketentuan konv.ensi terse but secara garis besar, terutama yang me• nyangkut mengenai berlakunya konvensi, sistem tanggung jawab, para pihak yang bertanggungjawab, tuntutan kompensasi, prosedur tuntutan kompensasi dan hubungan konvensi • dengan organisasi internasional. Sebelum menguraikan ketentuan-ketentuan terse but, dikemukakari terlebih dahulu proses lahirnya konvensi terse but. .
2. LAHIRNY A LIABILITY CON VENTION OF 1972 Sebelum menguraikan ketentuanketentuan Liability Convention of 1972, terlebih dahuludikemukakan proses lahirnya konvensi agar dapat dimengerti dengan baik konvensi tersebut. Beberapa saat setelah Rusia berhilsil .. meluncurkan SPUTNIK I pada tanggal 3 Okto ber 1957, Perserikatan Bangsa, Bangsa (PBB) sudah mulai merasa per-
...... Tanggung .Iawab III temasionai
,
,
i Lt ' IUdil'
I'
.,
115
lu mempelajari masalah-masalah hu- nauts and the Return of Objects kum yang timbul sebagai akibat pe- Launched into Outer Space, disahkan luncuran benda-benda angkasa luar pada tahun 1968 yang selanjutnya di(space objects), khususnya masalah sebut Rescue Agreement of 1968; The yang berkenaan dengan tanggung ja- Convention on International Liability wab negara terhadap kerusakan yang for Damage Caused by Space Object disebabkan oleh benda-benda angkasa. yang mulai berlaku pada tahun 1972 Oleh karena itu,' PBB segera mem ben- yang selanjutnya disebut Liability tuk Ad Hoc' Komite Perdamaian Peng- Convention of 1972; Convention of gunaan Angkasa Luar (Ad Hoc Com- Registration of Objects Launched into mittee on Peaceful Uses of Outer Outer Space yang disahkan pada tahun Space-Ad Hoc COrUOS). Ad Hoc 1974, selanjutnya disebut Registration COPUOS ditugaskan untuk meneliti Convention of 1974 dan terakhir medan mempelajari masalah-masalah hu- ngenai Agreement Governing the Ackum yang timbul karena explorasi tiveties of States on the Moon and ruang angkasa luar. Other Celestial Bodies yang disahkan Setahun setelah pembentukan Ad pada tanggal 5 Desember 1979 olehsiHoc COPUOS, tugas penelitian terse- dang umum PBB. but diserahkan kepada Komite PengguDari sekian banyak konvensi internaan Ruang Angkasa Untuk Perdamai- national mengenai kegiatan angkasa an (Committee on Peaceful Uses of luar yang telah disahkan oleh PBB, paOuter Space-COPUOS). Komite ini ter- cia umumnya dapat diterima suatu diri dari Sub Komite Ilmiah dan Sub pendapat bahwa Outer Space Trety of Komite Hukum. Sub Komite Hukum- 1967 merupakan konstitusi dari pengaCOPUOS mempunyai tugas merumus- turan kegiatan ruang angkasa luar wakan resolusi masalah-masalah huk um. laupun sebenarnya Outer Space Treaty Anggota Sub Komite Hukum terdiri of 1967 juga diam bi! dari Deklarasi dari para diplomat atau sarjana hu- sebelumnya. kum. Baik Sub Komite Hukum COSub Komite Hukum -COPUOS yang PUOS maupun COPUOS bekerja atas merupakan bagian dari COPUOS sebadasar konsensus. Pengam bilan kepu tus- gai organ dari PBB, telah menyiapkan an atas dasar konsensus tidak menga- suatu Deklarasi mengenai Prinsip-Prinlami kesulitan walaupun anggautanya sip Hukum Pengaturan Kegiatan-kegiterdiri dari berbagai negara yang ber- atan Negara Dalam Explorasi dan beda sistem hukum, politik , sosial, Penggunaan Angkasa Luar (Declaraekonomi maupun tingkat kemajuan tion of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration tehnologinya. Sejak tahun 1967, COl'1I0S telah and Use of Outer Space). Deklarasi banyak mcnghasilkan konvensi-kon- terse but berdasarkan Resolusi PBB tavensi internasional mcngenai kegiatan hun 1962 (XVIII) yang disahkan pada angkasa luar yang telah disahkan olch tanggal I 3 Desem ber 1963. Salah satu prinsip Deklarasi tahun PBB. Konvensi-konvcnsi terscbut antara lain: Treaty on Principles C;overning 1963. juga dimuat kembali dalam salah the Activities on States in the F xplora- satu pasal Outer Space Treaty of 1967. tion and Use of Outer Space. Including Pasal VII antara lain mengatakan bah.the Moon and Other Celestial Bodies. wa setiap negara yang meluncurkan selanjutnya disebut Outer Space Treat- benda-benda angkasa (space objects) ty of 1967; Agreemen t on the Rescue ke ruang angkasa luar, bertanggung jaof Astronauts. the Return of Astro- wab secara i-nternasional terhadap keMaret 198)
116
Hukum dan Pembangunan •
rusakan yang dise ba bkan oleh bendabenda angkasa tersebvt. termasuk bagian-bagiannya baik kerusakan tersebut terjadi di permukaan bumi, di udara maupun terhadap orang maupun milik di dalam benda-benda angkasa yang terjadi di mana saja selain di permukaan bumi. Setelah Deklarasi terse but disahkan, PBB memerintahkan COPUOS untuk segera menyiapkan suatu konvensi mengenai pengaturan tanggung jawab negara terhadap kerusakan yang disebabkan oleh benda-benda angkasa luar. Namun demikian, konvensi yang dimaksud baru memperoleh perhatian oleh COPUOS pada tahun 1968, setelah Outer Space Treaty of 1967 ditandatangani pada tahun 1967. Akhirnya, Sub Komite Hukum COPUOS berhasil menyusun konsep konvensi Tanggung Jawab Secara Internasional Kerusakan-kerusakan Disebabkan oleh Benda-Benda Angkasa Luar (Convention on International for Damage Caused by Space Object) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1971 dan mulai berlaku pada tahun 1972. Konvensi terse but pada tanggal 1 Januarai 1978, beranggautakan 51 negara di mana Indonesia belum menjadi peserta. •
3. RUANG LlNGKUP BERLAKU· NY A LIABILITY CONVENTION OF 1972 Konvensi berlaku bilamana terjadi suatu kerusakan yang disebabkan oleh benda-benda angkasa (space objects), di manapun kerusakan terjadL Tidak ada pem batasan berdasarkan geugrafi terhadap berlakunya konvensi. Pasal II , konvensi tersebut menyatakan negara peluncur mutlak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang disebabkan oleh benda-benda angkasa baik terhadap kerusakan yang tetjadi di permukaan bumi, di udara terhadap pesawat udara dalam penerbangall. (in t1ight).
Lebih lanjut pasal III konvensi tersebut menyatakan dalam hal kerusakan terjadi di mana saja selain di permukaan bumi, terhadap orang atau milik yang ada di dalam benda-benda angkasa milik negara lain, maka negara peluncur bertanggung jawab. Pada prinsipnya, Liability Convention of 1972 menganut sistem tanggung jawab yang terdapat dalam pasal VII Outer Space Treaty of 1967. Pasal terse but antara lain menyatakan bahwa negara peluncur bertanggung jawab secara internasional terhadap kerusakan-kerusakan disebabkan oleh bendabenda angkasa baik yang terjadi di permukaan bumi, di udara maupun tli mana saja terjadi kerusakan. Dari ketentuan terse but diatas dapat disimpulkan bahwa konvensi tidak membedakan apakah kerusakan terjadi di permukaan bumi, di udara maupun di ruang angkasa luar. Konsepsi ini tepat sekali mengingat pada saat ini para sarjana hukum angkasa luar belum ada kata sepakat di mana batas ruang udara dengan ruang angkasa luar, dengan perkataan lain, di mana ruang udara berakhir dan di mana ruang angkasa luar dimulai. Permasalahan berlakunya konvensi, bukanlah terletak di mana kerusakan tetjadi, melainkan apakah yang menyebabkan kerusakan terse but termasuk benda-benda angkasa luar (space objects) ataukah tidak. Bilamana penyebab kerusakan terse but termasuk benda-benda angkasa luar, maka konvensi terse but berlaku. Pasal I(d) konvensi menyatakan bahwa space object termasuk bagian komponen-komponen serta kendaraan peluncurnya. Pasal tersebut tidak memberi definisi apa yang disebut benda-benda angkasa (space object) . . . Dembling, G.P., memberi arti benda-benda aIigkasa adalah benda-benda buatan manusia di bumi yang didesain . untuk diluncurkan dan dipergunakan • •
,
Tanggung Jawab In temasional
di ruang angkasa luar. Kriteria yang sangat penting di sini adailih adanya peluncuran dan maksud penggunaan di ruang angkasa luar, sehingga bendabenda tetap yang ada di bulan, tidak termasuk benda-benda angkasa, karena tidak memenuhi unsur-unsurnya, yaitu buatan manusia, diluncurkan dan dip akai untuk dipergunakan di ruang angkasa luar. Sebaliknya suatu roket yang diluncurkan ke ruang angkasa, termasuk benda-benda angkasa walaupun kenyataannya roket terse but sebelum mencapai ruang angkasa luar sudah kern bali jatuh lagi ke bumi. Oi atas dikatakan bahwa negara peluncur bertanggung jawab bilamana terjadi kerusakan (damage) yang disebabkan oleh benda-benda angkasa (space objects). Pasal lea) menyatakan kerusakan (damage) adalah hilangnya jiwa (kematian), merugikan kesehatan (impairment of health), hilangnya atau rusaknya milik negara, perseorangan maupun badan hukum. Kerugian karena kesehatan mempunyai arti yang sangat luas, karena kesehatan termasuk juga tidak hanya luka phisik, melainkan dapat pula kesehatan mental, jiwa, rohani , perasaan sedih dan lain-lain baik yang disebabkan oleh pengaruh biologi, kimia maupun radiasi. Walaupun pengertian damage mempunyai, pengertian yang sangat luas, konvensi terse but belum memuaskan, karen a yang dapat memperoleh kompensasi adalah hanya bilamana ada kerusakan. Biaya untuk mencegah teIjadinya bahaya, tidak dapat diberi ganti rugi oleh negara peluncur. Contoh kasus Cosmos 954 yang jatuh di Canada. Oalam kasus ini, Canada tidak memperoleh kompensasi dari Rusia, karena kenyataannya tidak ada kerusakan atau kerugian yang diderita oleh Canada. Biaya untuk membersihkan puing-puing Cosmos 954 tidak didasarkan pada Liability Convention of 1972, melain-
117 kan berdasarkan Rescue Agreement of 1968, bilamana Rusia minta untuk mengem balikan puing-puing Cosmos 954, tetapi kenyataannya Rusia tidak minta pengembalian Cosmos 954. Pengecualian berlakunya konvensi adalah terdapat dalam pasal VII. Pasal terse but menyatakan bahwa konvensi tidak berlaku terhadap kerusakan yang disebabkan oleh space object yang diderita oleh warga negara dari negara peluncur, orang asing yang diundang untuk menghadiri pada saat peluncuran benda-benda angkasa. Konvensi mengenai tuntutan internasional, sehingga seorang individu tidak dapat menuntut kompensasi terhadap negaranya sendiri berdasarkan Liability Convention of 1972. Tuntutan kompensasi terhadap negara sendiri dapat pula dilakukan bilamana menurut hukum nasional negara terse but memungkinkan. Mengenai' warga negara asing yang diundang untuk menghadiri peluncuran, mereka dianggap telah bersedia menanggung resikonya, karena mereka harus sadar bah wa peluncuran benda-benda angkasa akan sangat mem bahayakan. 4. SISTEM TANGGUNG JAWAB Berbicara mengenai sistem tanggung jawab, konvensi terse but mengenal 2 (dua) sistem tanggung jawab. Ketentuan terse but terdapat dalam pasal II dan pasal III dari konvensi terse but. Pasal II Liability Convention of 1972, menganut sistem tanggung jawab mu- , tiak, sedangkan pasal III menganut sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahannya. Yang dimaksud tanggungjawab mutiak adalah negara penuntut (claimant state) tidak perlu membuktikan kesalahan negara peluncur agar negara pe· luncur bertanggung jawab. Negara penuntut cukup memberitahukan bahwa kerusakan disebabkan oleh benda-benda angkasa milik negara terse but_ PrinMllre' 1983
.
. ,.. •
118
Ifukum dan Pembangunan
•
•
sip ini mudah dimengerti, karena bila- an dengan space object negara B, kemana negara penuntut harus membuk- mudian akibat senggolan terse but metikan adanya kesalahan atau ketidak- nimbulkan kerusakan negara C, maka telitian negara peluncur, tuntutan ti- baik negara peluncur A maupun B sedak mungkin dapat berhasil, karena cara bersama-sama bertanggung jawab negara . ·penuntut tidak mempunyai secara mutlak. kemampuan untuk membuktikan kesalahannya. Kegiatan ruang angkasa -Iuar S, PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB rrielibatkan tehnologi tinggi sehingga bias any a hanya dimiliki oleh negaraPasal II konvensi tersebut menyatanegara besar serta maju tehnologinya. kan negara peluncur mutlak bertangDi samping itu, kegiatan ruang angkasa luar juga mengundang resiko yang sa- gung jawab membayar kompensasi. ng:!t berbahaya, sehingga umumnya Menurut pasal I(c) (i) yang dimaksud negara-negara berkembang tidak mam- dengan negara peluncur adalah negara pu mengatasinya. Sistem tanggung ja- yang benar-benar meluncurkan, negara wab mutlak semacam ini telah diterap- yang memberikan fasilitas peluncuran , kan dalam konvensi-konvensi sebelum- maupun negara tempat di mana space nya seperti Rome Convention of 1952 •object diluncurkan. Dari ketentuan . tersebut ternyata' ten tang The Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third _bahwa konvensi memungkinkan adaParties on the Surface; Convention nya kegiatan peluncuran space objects on Third Party Liability in the Field dilakukan secara bekerja sarna. I'cJunof Nuclear Energy, signed in Paris curan space object tidak hanya dilaku1960; Convention on the Liability of kan pemilik space object, melainkan Operators of Nuclear Ships, signed in dapat dilakukan oleh negara lain yang Brussel 1962; The International Con- bulan pemiliknya. Sesudah peluncuran vention on Civil Liability for Nuclear terjadi, pengawasan selanjutnya dapat Damaged, signed in Vienna in May dilakukan oleh negara peluncur mau1963; United Nation Declaration of pun oleh negara yang memiliki space Legal Principle of 1963 dan the Outer object terse but. . Pada prinsipnya yang bertanggung Space Treaty of 1967. Sistem tanggung jawab mutlak ber- jawab membayar kompensasi adalah laku bila kerusakan yang disebabkan negara. Orang maupun badan hukum oleh benda-benda angkasa terjadi di swasta atau perusahaan tidak bertangpermukaan bumi, terhadap pesawat gung jawab. Prinsip semacam ini terdaudara dalam penerbangan (in flight) se- pat di dalam Outer S.pace Treaty of dangkan kerusakan yang terjadi di ma- 1967. Pasal VII Outer Space Treaty of na saja selain di permukaan bumi, ber- 1967 menyatakan bahwa apakah kegilaku sistem tanggung jawab m-enurut atan peluncuran space object terse but kesalahannya. Suatu contoh konkrit dilakukan oleh perusahaan, perseosistem tanggung jawab terakhir ini, rangan maupun badan hukum swasta, " misalnya space object milik negara pe- maka negara bertanggung jawab secara luncur A bersenggolan (collision) di internasional. Di sam ping negara, meruang angkasa dengan space object mi- nurut pasal XXII konvensi, organisasi lik negara B, maka tanggungjawab ter- internasional juga bertanggung jawab sebut berdasarkan kesalahan masing- mutlak untuk membayar kompensasi, masing negara. Tetapi bilamana space bilamana memenuhi syarat yang ditenobjects negara peluncur A bersenggol- tukan oleh konvensi. •
•
•
~
-
-_._-
.,
."" "
--_ .. _.
....
,
119
Tal1ggullg .Iawab Intemasional
6. TUNTUT AN KOMPENSASI
•
Menurut konvensi terse but, yang berhak menuntut kepada negara peluncur adalah negara. Perseorangan maupun badan hukum tidak berhak menuntut kompensasi berdasarkan konvensi. Negara dapat bertindak atas nama warga negaranya, atas nama warga negara asing yang mempunyai tempat tinggal tetap/ domisili (permanent resident) di wilayahnya, bahkan dapat pu ~ la menuntut atas nama orang yang timempunyai kewarganegaraan dak (stateless) asal kerusakan terjadi di dalam jurisdiksinya. Ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan tradisional yang berlaku. Ketentuan tradisional yang berlaku pada umumnya, suatu negara hanya bertindak melindungi untuk kepentingan warga negaranya, tetapi konvensi terse but tidak hanya melindungi warga negaranya, melainkan siapa saja yang berada dalam jurisdiksinya. Pada umumnya , urutan tuntutan adalah sebagai berikut, bilamana negara di mana orang terse but berkebangsaan, dalarn waktu terten tu tidak mengajukan gugatan kompensasi, maka negara di mana orang terse but bertempat tinggal te tap (permanent resident) akan menuntut kompensasi kepadl! negara peluncur atas nama orang yang menderita kerusakan terse but. Demikian pula bilamana negara di mana orang terse but berkebangsaan maupun negara di mana orang terse but bertempat tinggal tetap tidak mengajukan negara di mana orang terse but bertempat tinggal tetap tidak mengajukan gugatan kompensasi, maka negara di mana orang terse but benar-benar menderita kerusakan boleh mengajukan kompensasi atas namanya. Dalam praktek, negara-negara yang bersangkutan akan mengadakan konsultasi negara mana yang akan mengajukan tuntutan kompensasi. Dalam hu-
bungan ini, yang paling tepat untuk mengajukan gugatan kompensasi adalah negara di mana orang terse but benar-benar mengalami kerusakan. Misal suatu contoh, seorang warga negara Indonesia mempunyai tempat tinggal tetap di Canada, menderita kerusakan terkena radiasi Cosmos 1402 di pulau Garcia Uajahan Inggris), maka Indonesia berhak menuntut Rusia, bilamana Indonesia dalam waktu tertentu tidak mengajukan gugatan atas nama orang terse bu t, tetapi bilamana Indonesia maupun Canada tidak mengajukan gugatan atas nama orang terst{but, maka pemerintah Inggris berhak mengajtikan gugatan kompensasi terhadap Rusia. Sebenarnya pemerintah Inggris merupakan negara yang paling tepat mengajukan gugatan karena kerusakan terse but terjadi di jajahan Inggris. 7. TATACARA GUGATAN KOMPENSASI Ada 2 cara mengajukan gugatan kompensasi, yaitu dengan melaltii saluran diplomatik maupun melalui saluran komisi. Baik tergugat maupurt penggugat adalah negara, maka langkah yang paling baik adalah melewati saluran diplomatik. Dalam . hal negara penggugat (claimant state) tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara · peluncur (launching state), ma~ ka . negara penggugat dapat minta bantuan •kepada negara ketiga yang mempunyai hubungan diplOinatik dengan negara peluncur, untuk mengajukan gugatan kompensasi atau mewakili kepentingannya atau dapat pula negara penggugat minta jasa baik Sekretaris Jenderal PBB, bilamana negara penggu. . gat dan negara tergugat kedua-duanya anggauta PBB. Contoh di atas,bilamana Indonesia, Canada maupun Ioggris tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Rusia, maka tuntutan dapat melalui negara ketiga yang mempunyai hubungan diplomatik dengan . Rusja •
•
M.d't9.IJ..
· 120
Hukum dan Pembangunan
penyelesaian, maka para pihak dapat menunjuk komisi. Masing-masing pihak menunjuk komisi seorang anggauta , yang akan memilih seorang ketua komisi. Bilamana para pihak tidak ada persetujuan untuk menunjuk ketua komisi, maka atas permintaan para pihak dapat minta bantuan Sekretaris lenderal PBB untuk menunjuk ketua. Bilamana salah satu pihak tidak membantu maka ketua berhak menentukan prosedur serta tata cara keputusan yang akan diam bi!.
atau melalui Sekretaris lenderal PBB. Suatu tuntutan kompensasi harus diajukan oleh negara penggugat kepada negara tergugat (launching state ) dalam tenggang waktu I tahun sejak kerusakan terjadi atau sejak diketahuinya negara peluncur yang bertanggung jawab. Ketentuan sejak diketahuinya negara peluncur yang bertanggung jawab adalah penting sekali karen a kadangkadang space object tidak mudah diketahui negara peluncurnya. Selanjutnya juga dikatakan, bahwa dalam hal tidak 8. ORGANISASI INTERNASIONAL diketahui waktu kejadian serta tidak diketahuinya negara peluncur yang Suatu kenyataan pada saat ini y img bertanggung jawab tenggang waktu 1 melakukan kegiatan angkasa luar tidak (satu) tahun dihitung sejak tanggal se- terbatas pada negara . maupun badan lesainya semua fakta-fakta telah dipe- hukum suatu negara, melainkan dilalajari, tetapi jangka waktu terse bu t kukan juga oleh suatu organisasi intidak boleh lebih lama dari 1 (satu) ternasiona!. Di Eropah ada The Eutahun dari waktu 'yang sepantasnya di- ropean Space Research Organization perlukan untuk mempelajarinya. (ESRO) yang beranggautakan 10 negaPenentuan kompensasi berdasarkan ra dan The European Launching Devehukum internasional, sebagaimana dia- lopment Organization (ELDO) yang tur dalam pasal XII. Pasal tersebut didirikan oleh masing-masing Belgi, Pepenting sekali agar ada keseragaman rancis, lerman, !tali, Belanda dan Ingdalam penaksiran pembayaran kom- gris. Baik ESRO maupun. ELDO sebapensasi, sehingga tidak tim bul adanya gai organisasLin ternasional mempunyai perbedaan yang berdasarkan kebangsa- kegiatan angkasa luar. Untuk masaan, tempat kejadian, negara berkem- masa yang akan datang kemungkinan bang maupun negara maju. Pasal terse- organisasi-organisasi semacam ini akan but juga tidak menyinggung-nyinggung lebih banyak. berlakunya hukum nasional. Namun Sehubungan dengan adanya organidemikian pasal terse but juga tidak sasi internasional yang melakukan ke• menjelaskan hukum internasional yang giatan angkasa luar, timbul suatu masamana yang berlaku. Dalam hal terjadi- lah apakah arganisasi in ternasional ternya keragu-raguan hukum internasio- ~ebut dapat bertanggung jawab untuk nal yang mana, maka pendapat nasio- membayar kompensasi terhadap kornal para pihak yang sangat berperan. ban yang menderita kerugian. Secara Di atas dikatakan, bahwa di samtradisional yang dapat diajukan kepada '. ping melalui saluran diplomatik, tun- mahkamah internasional adalah negatutan dapat dilijukan melalui saluran ra, tetapi ada beberapa konvensi interkomisi. Tuntutan melalui saluran ko- nasional adalah negara, tetapi ada bemisi diatur dalam pasal XIV. Dikata- berapa konvensi internasional yang kan, bahwa dalam waktu 1 (satu) ta- mem beri status organisasi in ternasional hun sejak negara penuntut memberita- seperti negara, sehingga organisasi terhu kepada negara peluncur belum ada sebut dapat bertanggung jawab. Kon•
121
Tangglmg Jawab Internasional
vensi-konvensi terse but antara lain The Outer Space Treaty of 1967, Rescue Agreement of 1968, UN Declaration of Legal Principle of 1963 dan Liability Convention of 1972. Pasal XXII Liability Convention of 1972, an tara lain menyatakan bahwa organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban terhadap konvensi bilamana s'ebagian besar anggauta organisasi terse but adalah anggauta dari Outer Space Treaty of 1967 maupun Liability Convention of 1972 dan organisasi tersebut secara tegas menyata-
kan menerima hak dan kewajiban yang diatur dalam Liability Convention of 1972. Paragraf 3 pasal XXII juga mensyaratkan dalam hal kerusakan, organisasi dan anggauta-anggautanya yang menjadi anggauta• Liability Convention of 1972 bertanggung jawab secara bersarna-sarna. Suatu tuntutan kompensasi pertama-tama ditujukan kepada organisasi internasional. Dalam waktu tertentu, organisasi tersebut tidak membayar kompensasi, maka tuntutan kompensasi ditujukan kepada negara anggautanya.
DAFTAR BACAAN: 1.
MATTE, N.M., Aerospace Law: From Scientific Exploration to Commercial Utilizations Canada, Toronto: The Carswell Cpmpany lilT ""d 1977.
2.
ZSZISLAW, G., Liability of International Organization J 'g Activities, Polish Yearbook of International Law Vol. 5 (1972 - 73) pages 1,9-207.
3.
WHlNNEY, Mc E., and BRADLEY, M.A., Eds., New Frontiers in Space Law Leyden: A.W. Sijthoff, Oceana Publications Inc./Dubbs Ferry N.Y. - 1969 pages
89 - 102. 4.
DEMBLlNG, G.P., Cosmos 954 and Space Treaty Journal of Space Law, Vol. 6.2. Pages 128 -133.
5.
GOROVE, S., Cosmos 954 : Issues of Law and Policy Journal of Space Law, Vol. 6.2 pages 135 -- 146.
6.
ROTH BLATT, M.A., International Uability of the Unites States for Space Shuttle Operations The International Lawyer (1979) Vol. 13 pages 471 - 484.
7.
FOSTER, W.F., The COlll'ention on Internatiollal for Damaged Caused by Space Ohject. The Canadian Yearbook of International Law (1972) pages 137 - 185.
8.
HOSENBALL, S.M., Space raw, Uability and Insurable Risk The Forum (ABA) 1976, Vol. 12, pages 140 - 154.
9.
Harian Ibukota, Sinar Harapall, Suara Karya, dan lain-lain.
10.
United States Treaties and Other International Agreement Vol. 24 1978. ANNEXVll Convention on In ternational Liability for Damage Caused by Space Objects (1972) Signed at WASHIN(;TON, LONDON and MOSCOW March 29,1972
The
States Parties to this Convention, Recognizing the common interest of all mankind in furthering the exploration and use of outer space for pca('eful purposes, Recalling the Treaty on Principles Coverning the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies,
Maret 1983
122
Hukum' dan Pembangunan
Taking into consideration that, notwithstanding the precautionary measures to be taken by states and international intergovernmental organizations involved in the launching of space objects, damage may on occasion be caused by such objects, Recognizing the need to elaborate effective international rules and procedures concerning liability for damage caused by space objects and to ensure, in particular, the prompt payment under the terms of this Convention of of a full and equitable measure of compensation to victims of such damage, Believing that the establishm~nt of such rules and procedures will contribute to the strengthening of international cooperation in the field of the exploration and use of outer space for peaceful purposes, Have agreed on the following:
Article I For the purposes of this Convention: (a) The term "damage" means loss of life, personal injury or other impairment of health; or loss of or damage to property ' of states or of persons, natural or juridical, or property of international intergovernmental organizations ,. (b) The term "launching" includes attempted launching; (c) The term "launching state" means: (i) A state which launches or procures the launching of a space object; . (ii) A state from whose territory or facility a space object is launched; (d) The term "space object" includes component parts of a space object as well as its launch vehicle and parts thereof.
Article II A launching state shall be absolutely liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the earth or to aircraft in flight.
Article III In the event of damage being caused elsewhere than on the surface of the earth to a space object of one launching state or to persons or property on board such a space object, by a space object of ~nother launching state, the latter shall be liable only if the damage is due to its fault or the fault of persons for whom it is responsible,
Article IV 1. In the event of damage being caused elsewhere than on the surface of the earth
to a space object of one launching state or to persons or property on board such a space object by a space object of another launching state, and of damage thereby being caused to a third state or to its natural or juridical persons, the first two states shall he jointly and severally liable to the third state, to the extent indicated by the following:
If the damage has been caused to the third state on the surface of the earth or to aircralt in f1igJt t, their liability to the third state shall be absolu te; (b) If the damage has been caused to a space object of the third state or to persons or property on board that space object elsewhere than on the surface of the earth, their liability to the third state,:shall be based on the fault of either of the first two states or on the fault of persons for whom either is responsible. " 2. In all cases of joint and several liability referred to in paragraph 1 of this article, the blarden of compensation . for the damage shall be apportioned between the first two st.... in accordance with the extent to which they were at fault, if the extent of the fault of each of these states cannot be established, the burden of compensation shall be appointed equally between them. Such apportionment shall be without prejudice to the right of the third state to seek the entire compensation due under this Convention from any or all of the lauftChin, states which are jointly and severally liable.
Tanggung Jawab In temasional
123 Article V
I. When"ver two or more states jointly launch a space. object, they shall be jointly and sev"rally liable for any damage caused. 2. A launching state which- has paid compensation for damage shall have the ri h to present a claim for indemnification to other participants in the joint launching. Th g ~ . t· .. I . e par clpan s In a Jomt aunchmg many cunclude agreements regarding the apportioning . . ... among themselves of the fmanclal obligatIOn In respect of which they are jointly and severally liable. Such agreeme~ts shall be ,,:ithout prejudice to the right of a state sustaining damage to seek the entIre compensation due under this Convention from any or all of the launching .states which are jointly and severally liable. 3_ A state from whose territory or facility a space object is launched shall be regarded as a participant in a joint launching.
Article VI I. Subject to the provisions of paragraph 2 of this article, exoneration from abso-
lu te liability shall be granted to the ex tent that a launching state establishes that the damage has resulted either wholly or partially from gross negligence or from an act or omission done with in!e"nt to cause damage on the part of a claimant state or of natural or juridical persons it represents. 2_ No exoneration whatever shall be granted in cases where the damage has resulted from activities conducted by a launching state which are not in conformity with international law inclUding, in particular, the Charter of the United Nations and the Treaty on Prin ciples Governing the Activities of States in the Ex'ploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies_
-
Article VII The provisions of this Convention shall not apply to damage caused by a space object of a launching state to: (a) Nationals of that launching state; (b) Foreign nationals during such time as they are participating in the operation of that space object from the time of its launching or at any stage thereafter until its descent, or during such time as they are in the immediate vicinity of a planned launching or recovery area as the result of an invitation by that launching state.
Article VlIl I. A state which suffers damage, or whose natural or juridical persons suffer damage, may present to a launching state a claim for compensation for such damage. 2_ If the state of nationality has not presented a claim, another state may, in respect of damage sustained in its territory by any natural or juridical person, presen t a claim to a launching state. 3_ If neither the state of nationali~y nor the state in whose territory the damage was sustained has presented a claim or notifiedQ its intention of presenting a claim, another state may, in respect of damage sustained by its permanent residents, present a claim to a launching state.
Article IX A claim for compensation for damage shall be presen ted to a launching state through diplomatic channels. It a state does not maintain diplomatic relations with the launching state concerned, it may request another state to present its claim to that launching state or otherwise represent its interests under this Convention_ It may also present its claim through the Secretary-General of the United Nations, provided the claimant state and the launching state are both Members of the United Nations .
•
MQ~t
1983
~
,
.. ,. "
_.-... .
-
124
Hukum dan Pembangunan
Article X 1. A claim for compensation for damage may be presented to a launching state not
later than one year following the date of the occurrence of the damage or the identification of the launching state which is liable. 2. If, however, a state does not know of the occurrence of the damage or has not been able to identify the launchin-g state which is liable, it may present a claim within one year following the date on which it learned of the aforementioned facts ; however, this period shall in no event exceed one year following the date on which the state could reasunably be expected to have learned of the facts through the exercise of due diligence. 3. The time-limits specified in paragraphs 1 and 2 of this article shall apply even if the full extent of the damage may not be known. In this event, however, the claimant state shall be entitled to revise the claim and submit additional documentation after the expiration of such time-limits until one year after the full extent of the damage is known.
Article XI 1. Presentation of a claim to a launching state for compensation for damage under
this Convention shall not require the prior exhaustion of any local remedies which may be . available to a claimant state or to natural or juridical persons it represent. 2. Nothing in this Convention shall prevent a state, or natural or juridical persons it might represent, from pursuing a claim in the courts or administrative tribunals or agencies of a launching state. A state shall not, however, be entitled to present a claim under this Convention in respect of the same damage for which a claim is being pursued in the courts or administrative tribunals or agencies of a launching state or under another international agreement which is binding on the states concerned.
Article XII The compensation which the launching state shall be liable to pay for damage under this Convention shall he determined in accoreance with international law and the principles of justice and equity, in. order to provide such reparation in respect of the damage as will . restore the person, natural or juridical, state or international organization on whose behalf the claim is presen ted to the condition which would have existed if the d"amage had not occurred.
Article XIII Unless the claimant state and the state from which compensation is due under this . Convention agree on another form of compensation, the compensation shall be paid in the currency of the claimant state, or if that state so requests, in the currency of the state from which compensation is due.
Article XIV If no settlement of a claim is arrived at through diplomatic negotiations as provided
for in Article IX, within one year from the date on which the claimant state notifies the launching state that it has submitted the documentation of its claim, the parties concerned shall estanlish a Claims Commission at the request of either party.
Article XV 1. The Claims Commission shall be composed of three members; one appointed by
the claimant state, one appointed by the launching state and the third member, the Chairman, to be chosen by both parties jointly. Each party shall make its appointment within two months of the request for the establishment of the Claims Commission. 2. If no agreement is reached on the choice of the Chairman within four months of the request for the establishment of the Commission, either party may request the Secretarty-General of the United Nations to appoint the Chairman within a further period of two ·months.
125
Tanggung Jawab In temasiullai
Article XV I 1. If on~ uf the parties does not make its appointment within the stipulated period, the Chairman shall, at the request of th e other party, constitute a single-member Claims Commission. 2. Any vacancy which may arise in th e Co mmission for whatever reason shall be filled by the samc procedure adopted for th e original appin tment. 3. The Commission shall dete rmine its own proccdure. Commission shall det e rmin ~ the place or places where it shall sit and all other administrative matters. s. Except in the case of dec ision s and awards hy a single-memher Commission, all decisions and awards of the Commission shall be b y majority vote. 4.
Th~
Article XVII No increase in the mem hership of the Claim s Commission shall take place by reason of two or more claimant states or launching states being joined in anyone proceding before the Co mmission . The claimant states so joined shall collectively appoint one member of the Commission in the same manner and su hjec t to the same conditions as would be the case for a single claimant state. When two or IIIore launChing states are so joined , they shall collectively appoint one member of the Commission in the sam~ way. If the claimant states or the launching states do not make the appointment within the stipulated period, the Chairman shall constitute a single-member Commission.
Article XVIII The Claims Commission shall decide the merits of the claim for compensation and determine the amount of compensation payable, if any.
Article XIX 1. The Claims Commission shall act in accordance with the provisions of Article XII.
2. The decision of the Commission shall be final and binding if the parties have so agreed; otherwise the Commission shall render a final and recommendatory award, which the parties shall consider in good faith. The Commission shall state the reasons for its decision or award. 3. The Commission shall give its decision or award as promptly as possible and no later than one year from the date of its establishment, unless an extension of this period is found necessary by the Commission. 4. The Co mmission shall make its decision or award public. It shall deliv3'r a certified copy of its decision or award to each of the'(larties and to the Secretary-General of the United Nations.
Article XX The ex penses in regard to the Claims Commissions shari be borne equally by the parties, unless otherwise decided by the Commission.
Article XXI If the damage caused by a space object presents a large-scale danger to human life or seriously interferes with the living conditions of the population or the functioning of ·vital centers, the States Parties, and in particular the launching state, shall examine the possibility of rendering appropriate and rapid assistance to the state which has suffered the damage, when it so requests. However, nothing in this article shall affect the rights or obligations of the States Parties under this Convention.
Article XXII 1. In this Convention, with the exception of Articles XXIV to XXVII, references to
states .shall he deemed to apply to any international intergovernmental organization which conducts space activities if the organization declareS its acceptance of the rights and obliga· tions provided for in this Convention and if a majority of the states members of the organiMaret 1983
_""' _ _.....____ is .$4..... ,,;p::s s.: :;;:i:;$iC-._...."."'-"'...-~....,.,_,...--,...-..,.')i-.-._.~d)) ..
2
il')
£ ;J1 Sv !' _ , - - ' ,
,,~" - ' - "'- ' ~''''
-«-.,----.-
..
,_"c~.-,_,S.....;;_.~_s;_': n_ ... '-"'.,~...jQ§_.
. ;: .
2
4,0
i"
W iY
i i ; 44
; 4
j.
,
Hukum dan , ,Pembangunan .
126
'
zation are States Parties to this Convention and to the Treaty on Principles Gov"rning the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. 2. States members of any such organi«ation which are States Parties to this C(~nve~ tion shall take all appropriate steps to ensure that the organization makes a declaratIOn m accordance with the preceding paragraph. 3. If an international intergovernmental organization is liable for damage bY,virtue of the provisions of this Convention, that ,organization and those ,of its mem.bers whIch are States Parties to this Convention shall be jointly and severally hable; provIded, however, , that : . (a) Any claim for compensation in respect of such dalJlage shall be fust presented to the organization, (b) Only where the organization has not paid, within a period of six months, any sum agreed or determined to be due as compensation for such damage, may the claimant state invoke the liability of the members which are States Parties to this Convention for the payment of that sum. " 4. Any claim, pursuant to the provisions of this Convention, 'for compensation in respect of damage caused to an organization which has made a declaration in accordance with paragraph 1 of this article shall be presented by a state member of the organization which is a State Party to this Conven tion.
i\rticle )(){III
,
L The provisions of this Convention shall not affect other international agreements in force in so far as relations between the States Parties to such agreements are concerned. 2. No provision of this Convention shall prevent states from concluding international agreements reaffirming, supplementing or extending its provisions.
i\rticle XXIV 1. This Convention shall be open to all states for signature.
Any state which does not sign this Convention before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this , article may accede to it at any time. 2. This Convention shall be su bjec't to ratification by signatory states. Instrumen ts of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northun Ireland and the Union of Soviet Socialist Republics, which are hereby designated the Depositary Government. 3. , This Convention shall enter into force on the deposit of the fifth instrument of ratification. 4. For states whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Convention, it shall ,enter into force'on the date of the deposit of their instrumen ts of ratification or accession. S. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding states of the date of each sigflature, the date of deposit of each instrument of ratification of and accession to this Convention, the date of its entry into force and other notices. 6. This Convention shall bi: registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations. '
,
•
' '.. Party to
i\rticle XXV
Any State this Convention may propose amendments to this Convention. Amendments shall enter into force for each State Party to the Convention accepting the amendments upon their acceptance by a majority o.f the States Parties to the Convention and thereafter for each remaining State Party to the Conuention on the date of acceptance b}' It.,
•
. ,. ---
- _.-,'--'-,---,-,- ,--127
Tanggung Jawab Intemasional
Article XXVI Ten years after the entry into force of this Convention, the question of the review ,of" this Conven tion shall be included in the provisional agenda of the United Nations General Assembly in order to consider, in the light of past application of the Convention, whether it requires revision. However, at any time after · the Convention has been in force for five years, and at the request of one third of the States Parties to the Convention, and with the concurrence of the majority of the States Parties, a conference of the States Parties shall be convened to review this Convention.
Article XXVII Any State Party to the Convention may give notice of its withdrawal from the Convention one year after its entry into force by written notification to the Depositary Governmen ts. Such withdrawal shall take effeCt one year from the date of receipt of this notication.
Article XXVIII This Convention, of which the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Convention shall be transmitted by the Depositary Governments to the governments of the signatory and acceding states. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authori~ed, have signed this Convention. DONE in triplicate, at the cities _of Washington, London and Moscow, this twentyninth day of March, one thousand nine hundred and seventy-two. ' (Signed on behalf of Argentina, Austria, Belgium, BotswaJ;1,a, Bulgaria, Burundi, Byelorussian S.S.R., Republic of China, Colombia, Costa Rica, Czechoslovakia, Dahomey, EI Salvador, Finland, German Democratic Republic, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Iran, Ireland, Italy, Khmer Repu blic, Republic of Korea, Laos, Lebanon, Mexico, Morocco, Nepal, Nicaragua, Norway, Panama, Poland, Rumania, Ruanda, Spain, South Africa, Switzerland, Tunisia, Ukrainian S.S.R., United Kingdom, U.S.S.R., United States, Venezuela and Zaire. Subsequent signatories were Denmark, Ghana, Greece, Mali, Mongolia, Peru, Senegal and Togo).
Sukses adalah semacam cat tipis. Ia dapat menghilangkan kejelekan. (Sir John Suckling)
,
Mllret 1983
