Prof. H. Rozali Abdullah, SH

Prof. H. Rozali Abdullah, SH.

2012

Sambutan Gubernur Jambi Assalamu’alaikum Wr. Br. Saya menyambut baik penulisan perjuangan gigih rakyat Jambi dalam mempertahankan Berhala

oleh

gugusan Prof.

H.

Pulau Rozali

Abdullah, SH ini. Saya merasakan denyut dan getar perjuangan secara faktual karena sebagai Gubernur saya pun berada dalam pusaran perjuangan yang telah mengambil masa puluhan tahun (1986-2011) untuk mendapatkan

kemantapan

Legal

Justice

terhadap

kepemilikan gugusan Pulau Berhala dari institusi yang

i

berwenang, untuk memutuskan masalah perbatasan wilayah tersebut. Apapun bentuk hingar bingar polemik, kita meyakini alur kesejarahan dan hukum positif akan memberi jalan mendapatkan pembenaran yang secara legowo, diterima oleh semua pihak tanpa harus merasa kalah atau menang dalam lingkup serumpun melayu dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sebagai Pimpinan Pemerintahan dan bagian dari rakyat masyarakat Jambi, menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada Gubernur-Gubernur Jambi terdahulu, yaitu Bapak Masjchun Sofwan, Bapak Abdurrahman Sayoeti (Alm), dan Bapak Zulkifli Nurdin yang telah memprakarsai pembentukan Tim Asistensi dan tim kecil (yang masih tetap eksis sampai saat ini), Soedarsono H dan semua pihak yang telah ikut serta dalam berbagai upaya memperjuangkan gugusan Pulau Berhala sebagai bagian wilayah Provinsi Jambi.

ii

Buku ini merekan perjalanan tersebut sebagai penanda dan pertanggungjawaban sebagaimana tertulis dalam pengantar penulisnya, Prof. H. Rozali Abdullah, SH. Hemat saya tulisan ini akan sangat bermanfaat bagi kita dan sekaligus sebagai perwujudan, bahwa kita tidak melupakan sejarah dan kita pulalah yang membuat dan mengisi sejarah ini. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh. Gubernur Provinsi Jambi, d.t.o. H. Hasan Basri Agus

iii

Sambutan Gubernur Jambi Periode tahun 1999 s/d 2005 dan 2005 s/d 2010 Drs. H. Zulkifli Nurdin Assalamu’alaikum Wr. Br. Dengan rasa hormat kepada Bapak Masjchun

Sofwan

dan

Bapak

H.

Abdurrahman Sayoeti (Alm) sebagai Gubernur

di

masa

saya

sebelum

dipercaya menjabat Gubernur Jambi, di mana upaya kedua beliau itu, telah menebalkan tekad saya untuk meningkatkan

efektivitas

kejuangan

Pemerintah

Provinsi Jambi dalam mewujudkan keutuhan wilayah Provinsi Jambi. Pada awal masa jabatan saya selaku Gubernur, telah meneruskan secara tertulis berbagai argumentasi pada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan penetapan

iv

yang tampaknya memakan waktu juga. Pada tahun 2002 saya membentuk Tim Asistensi Pulau Berhala yang terdiri dari berbagai unsur Pemerintah dan non Pemerintah, serta tim kecil untuk lebih mendalami berbagai naskah dan dokumen yang berkaitan erat dengan gugusan Pulau Berhala. Kemudian melalui tim itulah berbagai pertemuan telah dilakukan dan saya semakin berkeyakinan, upaya-upaya yang dilakukan akan berjalan kendati memakan waktu yang lama dan berliku-liku, namun akan bermuara pada penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan

keterbatasan

di

masa

jabatan

kepemimpinan saya, pada peralihan kepejabatan baru Gubernur Jambi, yaitu Adinda H. Hasan Basri Agus dan pasangannya H. Fachrori Umar, perjuangan pengukuhan gugusan Pulau Berhala ini saya titipkan untuk semakin digencarkan. Alhamdulillah upaya itu telah kita capai, tetapi kita tidak perlu terlalu bereforia karena pihak

v

lainpun

akan

berbuat

maksimal

untuk

mementahkannya. Saya menyambut baik dan mendukung upaya Prof. H. Rozali Abdullah, SH, yang telah merekam perjalanan Jambi untuk meraih pengukuhan gugusan Pulau Berhala sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam wilayah Provinsi Jambi. Dan ini menjadi referensi yang sangat berharga bagi generasi muda kita dan pihak-pihak lain, dalam menyikapi sejarah dan ketata Pemerintahan Provinsi Jambi. Selamat dan salam. Wassalmu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mantan Gubernur Jambi d.t.o. H. Zulkifli Nurdin

vi

DAFTAR ISI Halaman Sambutan Gubernur Jambi ………………………………….

i

Drs. H. Zulkifli Nurdin ............................................................

iv

Daftar Isi …………………………………………………………….

vii

Kata Pengantar ……………………………………………………

viii

BAB I Pendahuluan ……………………………………………..

1

BAB II Gugusan Pulau Berhala ……………………………..

53

BAB III Status Gugusan Pulau Berhala dilihat dari beberapa aspek …………………………………………………...

70

BAB IV Penyelesaian Sengketa Gugusan Pulau Berhala ………………………….................................................... 100 BAB V Penutup …………………………………………………… 123 Apendix ……………………………………………………………… 126 Daftar Pustaka …………………………………………………… 132 Daftar Undang-Undang ………………………………………. 134 Riwayat Hidup Penulis ………………………………………. 135 LAMPIRAN

vii

KATA PENGANTAR Sudah cukup panjang waktu yang dilalui, sudah cukup sering pertemuan diadakan dan sudah cukup banyak

bukti

yang

diserahkan,

sekarang

tinggal

menunggu tekad dan keberanian Menteri Dalam Negeri untuk memutus sengketa gugusan Pulau Berhala. Berdasarkan bukti-bukti di masa lalu dan berdasarkan undang-undang yang berlaku, rakyat Jambi yakin seyakin-yakinnya, bahwa gugusan Pulau Berhala adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Provinsi Jambi. Buku

ini

sengaja

ditulis

sebagai

pertanggungjawaban kepada masyarakat dan generasi yang akan datang, bahwa rakyat Jambi telah berjuang dengan gigih, sesuai kemampuan yang ada, untuk mempertahankan agar gugusan Pulau Berhala tetap berada dalam wilayah Provinsi Jambi. Perjuangan ini

viii

dimotori oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan melibatkan DPRD Provinsi Jambi, Lembaga Adat Provinsi Jambi, serta tokoh masyarakat dan para akademisi/pakar yang terlibat secara langsung dalam Tim Asistensi Pulau Berhala. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang mengklaim, bahwa perjuangan ini adalah berkat jasa seseorang atau segelintir orang. Mereka, sejak dari Gubernur Maschun Sjofwan, sampai dengan Gubernur Hasan Basri Agus, Pemerintah Provisi Jambi, DPRD, Lembaga Adat, dan Tim Asistensi Pulau Berhala beserta Tim Sekretariatnya, telah bejuang dengan sungguh-sungguh, dalam waktu yang cukup panjang dengan mencurahkan pikiran, waktu dan tenaga. Mereka bekerja tanpa pamrih, semata-mata demi kecintaannya terhadap Jambi. Anggota Tim Asistensi misalnya, telah bekerja mencari/mengumpulkan bahanbahan yang diperlukan, menganalisisnya, menyusun

ix

laporan/makalah untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR-RI dan pihak-pihak lain yang

terkait.

Mereka

menghadiri

pertemuan-

pertemuan/rapat-rapat itu dilakukan tanpa diberi honorarium ataupun uang lelah. Mereka hanya diberi uang perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, bila diberangkatkan ke Jakarta untuk menghadiri suatu pertemuan. Itupun diinapkan di Mes Pemda Jambi. Apabila dalam buku ini disebut-sebut Hotel Grand Mulia, Hotel Borobudur, itu hanya sekadar tempat pertemuan selama beberapa jam. Hal ini perlu disampaikan untuk menepis tudingan dari pihak tertentu yang mengatakan bahwa, “Tim Asistensi Pulau Berhala telah menghambur-hamburkan uang rakyat”. Kepada Gubernur Jambi, Bapak Hasan Basri Agus, penulis

mengucapkan

terimakasih

yang

setulus-

tulusnya, atas kesediaan beliau memberikan kata sambutan dalam buku ini, di samping kesediaan beliau

x

memfasilitasi penerbitan buku ini. Terimakasih juga disampaikan kepada satu-satunya teman sepemikiran, Sdr. Drs. H. Junaidi T. Noor, yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan buku ini, di mana beliau bertindak sebagai konstributor ahli, dan sekaligus sebagai editor, sesuai dengan bidang ilmunya, yaitu administrasi/pemerintahan serta sejarah/kebudayaan. Terimakasih juga disampaikan kepada Sdr. A. Husin, SE, staf Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, yang tidak bosan-bosannya mencari/mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan buku ini. Terimakasih juga disampaikan kepada cucu tersayang Rizta Insani Ramadhanty, siswa kelas I, SMP 11 Jambi, yang telah banyak membantu dalam proses pengetikkan. Dan tak lupa pula ucapan terimakasih disampaikan kepada sahabat terdekat, di STISIP NH Jambi, Sdr. Ray Franandes, S.Sos, yang biasanya dimintai bantuan untuk memfinalisasi teknik pengetikan naskah.

xi

Bantuan ini sangat diperlukan, karena penulis adalah tergolong orang yang memperlakukan laptop tidak lebih sebagai mesin ketik. Penghargaan juga perlu disampaikan kepada istri dan anak-anak tercinta, yang selalu memberi dorongan, agar saya selalu menjadi orang yang berguna, walaupun sudah memasuki usia senja. Sekian, semoga buku yang sederhana ini, bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalam, terimakasih. Telanaipura, Medio Agustus 2011. Penulis Prof. H. Rozali Abdullah, SH.

xii

PERJUANGAN GIGIH RAKYAT JAMBI DALAM MEMPERTAHANKAN GUGUSAN PULAU BERHALA

Perjuangan Gigih Rakyat Jambi dalam Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala – Liku-liku perjuangan

BAB I PENDAHULUAN Rentang waktu selama ± 27 tahun, bukanlah suatu masa yang pendek. Selama itulah rakyat Jambi berjuang dengan gigih, mempertahankan Gugusan Pulau Berhala agar tetap berada dalam wilayah Provinsi Jambi, dari upaya pihak lain yang ingin juga memiliki Gugusan Pulau Berhala tersebut. Masalah Gugusan Pulau Berhala baru timbul pada tahun 1984, dimana pada waktu itu Provinsi Riau mengklaim secara sepihak, bahwa Gugusan Pulau Berhala tersebut berada dalam wilayah Provinsi Riau. Semenjak itu, Raja Muhammad yang moyangnya telah mendiami dan

berkebun kelapa di Pulau Berhala

semenjak tahun 1895, merasa terusik dengan adanya klaim dari Provinsi Riau tersebut. Selama ini Raja Muhammad bersama Pak Saleh yang berasal dari Rantau Rasau, Wak Hasan, dan Pak Tancap yang keduanya

1


berasal dari Nipah Panjang, serta Mak Nur (Meli) yang berasal dari Daik, yang selama ini hidup tenang mengelola kebun kelapanya di samping menjadi nelayan, sekarang menjadi terganggu dengan adanya klaim dari Provinsi Riau. Selama ini tidak pernah terpikir oleh mereka klaim Provinsi Riau tersebut, karena sebagai warga yang berasal dari Jambi, yang telah mendiami Pulau Berhala secara turun temurun dari nenek moyang mereka, yang telah bermukim di Pulau Berhala semenjak tahun 1895, meyakini bahwa Gugusan Pulau Berhala adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Jambi. Dengan adanya klaim sepihak dari Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan agar Gugusan Pulau Berhala tetap berada dalam wilayah Povinsi Jambi. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Provinsi Jambi, tentunya upayaupaya

2

yang

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan


perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR-RI, yang memang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah ini. Disamping itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga membentuk Tim, guna membantu Gubernur Jambi dalam menghadapi masalah sengketa Gugusan Pulau Berhala ini, yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh Adat/ tokoh masyarakat, akademisi/ pakar dari bidang yang relevan. Dalam upaya penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala ini, Provinsi Jambi berpegang pada beberapa prinsip, yaitu: 1. Perjuangan rakyat Jambi berkaitan dengan Gugusan Pulau Berhala ini, bukanlah perjuangan untuk merebut Gugusan Pulau Berhala dari pihak lain, tetapi

adalah

suatu

perjuangan

untuk

mempertahankan agar Gugusan Pulau Berhala tetap berada dalam wilayah Provinsi Jambi.

3


2. Sengketa Gugusan Pulau Behala ini pada hakekatnya bukanlah merupakan sengketa perbatasan, tetapi merupakan sengketa status kepemilikan. 3. Sengketa mengenai Gugusan Pulau Berhala ini adalah merupakan sengketa yang terjadi di masa kini, sehingga harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku sekarang (hukum positif). Di samping itu, rakyat Jambi menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala, harus tetap dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan merusak kesatuan bangsa. Perjuangan

untuk

mempertahankan Gugusan

Pulau Berhala ini, telah berlangsung dalam masa pemerintahan 5 orang Gubernur dalam 7 masa jabatan, yaitu: 1. H. Masjchun Sofwan, SH, periode I tahun 1979 s/d 1984 dan periode II tahun 1984 s/d 1989.

4


2. Drs. H. Abdurrahman Sayoeti, periode I tahun 1989 s/d 1994 dan periode II tahun 1994 s/d 1999. 3. Drs. H. Zulkifli Nurdin, periode I tahun 1999 s/d 2005 dan periode II tahun 2005 s/d 2010. 4. Drs. H. Hasan Basri Agus, MM, tahun 2010 s/d 2015. Di samping itu berperan pula Dr. Ir. Sudarsono H. MA, SH, selaku Pj. Gubernur Jambi yang bertugas di antara masa jabatan Gubernur Jambi Drs. H. Zulkifli Nurdin periode I dan periode II. Pada masa Pemerintahan Gubernur H. Masjchun Sofwan, SH, Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jambi pernah mengirim

surat

kepada

Menteri

Dalam

Negeri,

tertanggal 6 Mei l986, Nomor: 125.1/4063/1986, untuk menanggapi surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Riau, Nomor: 125.1/BP/8105, tertanggal 26 Maret 1985 perihal Pulau Berhala dan Pulau Cebia/Pulau Tujuh, yang ditujukannya kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala

5


Daerah Tk. I Jambi. Dalam surat tersebut Gubenur Jambi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Tim Provinsi Jambi, di beberapa instansi di Jakarta, antara lain Badan Arsip Nasional,

Museum

Nasional,

Jawatan

Topografie

Angkatan Darat, dan Direktorat Jenderal Agraria, dapat disimpulkan bahwa Pulau Berhala adalah termasuk dalam Daerah Tingkat I Jambi. Pada masa Gubernur Drs. H. Abdurrahman Sayoeti, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi, pernah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri, tertanggal 28 Februari 1989, Nomor: 185.5/1833/Pem, perihal penyelesaian batas wilayah Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau. Dalam suratnya Gubernur Jambi meminta Menteri Dalam Negeri segera menyelesaikan batas wilayah Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau, terutama berkaitan dengan Pulau Berhala, Pulau Cebia, dan Pulau Tujuh yang terletak di perbatasan Kabupaten

6


Tanjung Jabung (Provinsi Jambi) dengan Kabupaten Kepulauan Riau (Provinsi Riau). Pada tanggal 2 Januari 1990, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi, sekali lagi mengirim surat kepada

Menteri

Dalam

Negeri,

menyusul

surat

sebelumnya, dengan surat Nomor: 185.5/0146/Pem, tertanggal 2 Januari 1990, yang ditandatangani oleh Sekwilda, Drs. H. Z. Muchtar DM, yang isinya antara lain, meminta diadakannya pembicaraan antara Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau, yang dikoordinir oleh Tim Penyelesaian Batas dari Departemen Dalam Negeri. Sebagai respon dari kedua surat Gubernur Jambi tersebut di atas, Departemen Dalam Negeri mengirim telegram kepada Gubernur Jambi, dengan Nomor: 126/2009/PUOD, tertanggal 23 Mei 1991, yang isinya meminta agar Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengirimkan peta Provinsi Jambi. Untuk memenuhi permintaan tersebut

7


Gubernur Jambi telah mengirimkan 2 buah peta Provinsi Jambi, yaitu peta Provinsi Jambi dengan skala 1: 700.000 dan peta Administrasi Provinsi Jambi dengan skala 1: 1.325.000,

dengan

surat

pengantar

Nomor:

126/5370/Pem, tertanggal 28 Juni 1991. Dalam masa Pemerintahan Gubernur Drs. H. Zulkifli Nurdin, upaya mencari penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Behala ini semakin ditingkatkan, melalui kerjasama dengan DPRD Provinsi Jambi dan Lembaga Adat Jambi. Pertemuan-pertemuan yang semula hanya dengan pihak Departemen Dalam Negeri dan Provinsi Riau, sekarang juga dengan pihak Komisi II DPR-RI, yang membidangi urusan Pemerintahan. Gubernur Jambi, Drs. H. Zulkifli Nurdin, juga membentuk Tim Asistensi melalui kerjasama dengan Lembaga Adat Jambi, yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, akademisi/pakar

8

tokoh yang

Adat/tokoh memiliki

masyarakat,

keahlian

sesuai


kebutuhan. Tim Asistensi bertugas membantu Gubernur untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, alat-alat bukti baik berupa dokumen, seperti Staatblad, traktat, dan piagam-piagam di masa lalu, yang ada kaitannya dengan Gugusan Pulau Berhala, melakukan pengkajian dan membuat laporan/makalah yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Komisi II

DPR-RI. Yang diutamakan dalam hal ini adalah

mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Gugusan Pulau Berhala dan melakukan

analisis

yuridis¸

sehingga

dapat

menghasilkan argumentasi-argumentasi/dalil-dalil yang kuat untuk meyakinkan pihak-pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ini. Di samping itu tidak kalah pentingnya, mengumpulkan bukti-bukti lain, baik dari

aspek

sejarah,

sosial/budaya,

politik

dan

pemerintahan sebagai bukti pendukung.

9


Pada masa Gubernur Drs. H. Zulkifli Nurdin itu juga, melalui surat Nomor: 126/1600/Pem, tertanggal 18 Maret 2000, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jambi sekali lagi meminta Menteri Dalam Negeri, untuk segera mencari penyelesaian mengenai status Pulau Berhala. Dalam surat ini juga disampaikan argumen-argumen disertai bukti-bukti, baik bukti yang bersifat yuridis, doktrin (pendapat para ahli), maupun bukti sejarah, untuk meyakinkan Menteri Dalam Negeri, bahwa Pulau Berhala adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Jambi. Untuk merespon permintaan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, yang disampaikan melalui surat Nomor: 136/208/UMPEM, tertanggal 23 Mei 2001, perihal penataan batas wilayah, Gubernur Jambi melalui surat Nomor: 136/3541/Pem, tanggal 15 Juni 2001, telah melaporkan tentang penataan batas wilayah di Provinsi Jambi, termasuk batas wilayah dengan Provinsi

10


Riau, yang berkaitan dengan Pulau Berhala. Surat Gubernur Jambi ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Drs. H. A. Chalik Saleh, MM) atas nama Gubernur dan ditujukan kepada Dirjen Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Dalam surat ini Gubernur Jambi sekali lagi meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan masalah status Pulau Berhala, secara bijaksana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berhubung penyelesaian status Pulau Berhala ini sudah berlarut-larut, dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga Gubernur Jambi terpaksa berkali-kali mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri, untuk minta ketegasan Menteri Dalam Negeri mengenai status Pulau Berhala ini. Salah satu surat Gubernur Jambi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan status Pulau Berhala ini, adalah surat dengan Nomor: 136/1675/Pemotda, tanggal 14 April 2005, yang

11


isinya meminta ketegasan Menteri Dalam Negeri, dalam bentuk fatwa, berkenaan dengan status Pulau Berhala. Surat ini ditandatangani oleh Dr. Ir. Sudarsono H. MA, SH, selaku Pj. Gubernur Jambi, yang waktu itu ditunjuk sebagai Pj. Gubernur Jambi, berhubung dengan telah berakhirnya masa jabatan Drs. H. Zulkifli Nurdin, sedangkan pemilihan calon Gubernur baru belum dilangsungkan. Semenjak

terbentuknya

Provinsi

Kepri

berdasarkan UU No. 25 tahun 2002 dan Kabupaten Lingga, berdasarkan UU No. 31 tahun 2003, klaim Provinsi

Kepri/Kabupaten

Lingga

terhadap

Pulau

Berhala semakin meningkat, dengan semakin agresifnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik di Pulau Berhala, dengan mengabaikan keadaan status quo yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri tehadap Pulau Berhala. Sebaliknya Pemerintah Provinsi Jambi, sangat menghargai dan mentaati keputusan

12


Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Pulau Berhala dalam keadaan status quo. Menteri Dalam Negeri melarang kedua belah pihak, baik Propvinsi Jambi, maupun

Provinsi

Kepri

melakukan

aktifitas

pembangunan fisik di Pulau Berhala, sampai adanya penyelesain status Pulau Berhala. Keadaan status quo Gugusan Pulau Berhala ini, dipertegas lagi oleh Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor: 125.1/799/SJ, tertanggal 24 April 2006. Dengan

pertimbangan

tersebut

di

atas,

Pemerintah Provinsi Jambi tidak jadi mencairkan dana yang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi tahun 2006, untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pulau Berhala. Di samping itu, melalui surat Nomor: 125.1/2127/Pemotda, tertanggal 15 Mei 2006, Gubernur Jambi Drs. H. Zulkifli Nurdin telah melarang Bupati Tanjung Jabung Timur melakukan aktifitas pembangunan fisik di Pulau Berhala, sesuai dengan

13


kebijakan yang sudah ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Dilapangan

ternyata

pihak

Provinsi

Kepri

tetap

melakukan pembangun fisik. Sebagai reaksi atas sikap Pemerintah Provinsi Kepri/Kabupaten Lingga tersebut, Gubernur Jambi telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 15 Desember 2006, Nomor: 640/5520/4/Ekbang yang isinya memprotes sikap Pemerintah Provinsi Kepri/Kabupaten Lingga, yang terus melakukan kegiatan pembangunan fisik di Pulau Berhala, dengan mengabaikan dan melanggar kebijakan Menteri Dalam Negeri, berkenaan dengan status Pulau Berhala, yang dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keadaan status quo. Upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam mencari penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala ini, tidak hanya

melalui

surat

menyurat

sebagaimana

dikemukakan di atas, tetapi juga melalui berbagai pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Pada tanggal 26

14


Desember 1991 telah diadakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Riau, dengan difasilitasi oleh Muchtar Hasan, penjabat dari Departemen Dalam Negeri yang menghasilkan keputusan: 1. Masih diberi kesempatan masing-masing daerah untuk menambah dan menyampaikan data tentang Pulau Berhala. 2. Perioritas penyelesaian masih batas darat. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya antara Provinsi Jambi dan Provinsi Riau, baik yang dihadiri oleh penjabat dari Departemen Dalam Negeri maupun yang tidak, yang berlangsung sampai tahun 1995, sesuai dengan

kesepakatan

semula,

baru

membicarakan

masalah batas darat antara kedua Provinsi dan belum menyentuh batas laut, yang berkaitan dengan status Pulau Berhala.

15


Pada masa Gubernur Drs. H. Zulkifli Nurdin, upaya-upaya penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala semakin ditingkatkan, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang lebih intensif, baik dengan Departemen Dalam Negeri maupun dengan Komisi II DPR-RI, untuk menyampaikan sikap rakyat Jambi dalam menghadapi sengketa Gugusan Pulau Berhala ini. Di samping itu Gubernur Jambi juga membentuk Tim Asistensi Pulau Berhala, melalui surat keputusan Gubernur Nomor: 5 Tahun 2002, tertanggal 11 Januari 2002, dengan komposisi dan personalia sebagai berikut: Pelindung

: Gubernur Jambi.

Pengarah/Penasehat

: 1. Ketua DPRD Provinsi Jambi. 2. Muspida Provinsi Jambi. 3. Ketua

Lembaga

Adat

Provinsi Jambi. Ketua

: Drs.

H.

Syam, MM.

16

Hasip

Kalimuddin


Anggota

: 1. Drs. H. Hasan (Tokoh Adat). 2. Drs. Wahab Majid (Tokoh Adat). 3. Drs. H. A. Somad (LSM). 4. Jefri Hendrik (Pemuda).

Bidang Kajian

: 1. Drs. Fachruddin Saudagar (Sejarahwan). 2. Ansorullah,

SH,

MH

(Akdemisi). 3. Sayuti, BA. 4. Wajdi Saidi (Akademisi). 5. H. Idrus Ibrahim (Tokoh Adat). Bidang Publikasi

: 1. Suardi Sakiman (Pers). 2. Sakti Alam Wasir (Pers). 3. Asmuni Ismar (TVRI). 4. Syafri Rais (RRI). 5. Imam, S (BEM IAIN).

17


6. Gatot (BEM UNJA). 7. Syaid Denny K (BEM STMIK NH). 8. Thamrin (BEM UNBARI). Bidang Negoisasi

: 1. H. M. Saman (Tokoh/DPRD). 2. Drs.Herman Basyir (Tokoh Adat). 3. Dra. Masturo (LSM). 4. Drs. Junaidi T. Noor, MM. 5. Drs. Syabnikmat Nizam.

Konstributor Ahli

: 1. Bupati/Walikota

dalam

Provinsi Jambi. 2. Drs. Zaihifni Ishak (Tokoh Masyarakat). 3. Rd. H. Abdullah (Tokoh Adat). 4. H. Usman Meng (Tokoh Masyarakat).

18


5. Prof.

Dr.

H.

Sulaiman

Abdullah (Ulama). 6. Prof. H. Rozali Abdullah, SH (Pakar Hukum). 7. A. Aziz Larose (Veteran). 8. Raja

Rusli

(Keluarga

Keturunan Datuk Paduko Berhala). 9. Drs. Hasyim Hanafi. Sekretariat Tim Asistensi Kepala Sekretariat

:

: Asisten I Sekda Provinsi Jambi.

Wakil Kepala Sekrtariat : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sekretaris

: Kabag. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa.

Anggota

: 1. Kemal Zarofi, BA. 2. Sayuti, BA.

19


3. Drs. Thamrin Mansyur. 4. Tatik Setyawan, SH. 5. Sugianto, SH. 6. Rusman. 7. A. Thalib, SE. 8. Sarjito. 9. Husaini. 10. Nurhayati. 11. Rosmini. 12. Rivinsyah. 13. Rd.Wawan Setyawan. 14. Pawu. Tugas dari Tim Asistensi Pulau Berhala ini adalah: 1. Melakukan asistensi pada instansi/lembaga terkait dalam pembicaraan/pembahasan dan pemantapan status Pulau Berhala, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

20


2. Melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahanbahan/dokumen

pendukung

pemantapan

status

Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jambi. 3. Melakukan bebagai upaya dalam bentuk kajian, negosiasi, sosialisasi, maupun publikasi melalui berbagai sarana dan media yang ada di tingkat daerah/regional, maupun pusat/nasional. 4. Melakukan fasilitasi dan supervisi pada berbagai tingkat pembicaraan/pembahasan di daerah, antar daerah dan pusat. 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jambi. Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Asistensi ini, telah diberangkatkan beberapa Tim Kecil, ke Jakarta, Palembang dan Padang untuk mencari/mengumpulkan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan masalah

21


Gugusan Pulau Berhala. Tim Kecil yang ditugaskan ke Jakarta, terdiri dari: 1. Drs. H. Hasan. 2. Drs. A. Wahab Majid. 3. Drs. Zaihifni Ishak. 4. Prof. H. Rozali Abdullah, SH. 5. Drs. Junaidi T. Noor. 6. Drs. Fachruddin Saudagar. 7. Anshorullah,S.H.M.H. dan 8. Rosmini. Tim ini bertugas mencari/mengumpulkan naskahnaskah yang ada relevansinya dengan Gugusan Pulau Berhala, di Perpustakaan Nasional, Badan Arsip Nasional dan Museum Nasional di Jakarta. Bahan-bahan tersebut diperlukan

untuk

memperkuat

bukti-bukti,

guna

mempertahankan Gugusan Pulau Berhala agar tetap berada dalam wilayah Provinsi Jambi.

22


Pada tahun 2008 Tim Asistensi Pulau Berhala ini diperbaharui melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor: 296/Kep.Gub/B.PEMOTDA/2008, tertanggal 4 September 2008 dengan komposisi dan personalia sebagai berikut: 1. Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, MM, sebagai Ketua tokoh Adat/tokoh masyarakat. 2. H. Syafruddin Effendi, SH, sebagai Wakil Ketua Pemerintah Provinsi Jambi. 3. Drs. H. Junaidi T. Noor, MM, sebagai Anggota - Staf Khusus Gubernur Jambi. 4. Prof. H. Rozali Abdullah, SH, sebagai Anggota - Pakar Hukum. 5. Drs. Fachruddin Saudagar, M.Pd, sebagai Anggota Pakar Sejarah. Revisi Tim Asistensi Pulau Berhala ini dilakukan dengan tujuan untuk merampingkan tim yang dirasakan terlalu gemuk, agar lebih efiesen dan efektif dalam menjalankan

23


tugasnya. Tugas Tim Asistensi juga disederhanakan menjadi: 1. Membantu Gubernur dalam melakukan asistensi dengan

instansi/lembaga

terkait

dalam

pembicaraan/pembahasan pemantapan status Pulau Berhala baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. 2. Melakukan

berbagai

upaya

dalam

bentuk

musyawarah, negosiasi, supervisi, sosalisasi melalui berbagai sarana dan media yang ada dalam rangka penyelesaian penetapan status Pulau Berhala dalam wilayah Provinsi Jambi. 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jambi. Kemudian pada tahun 2009 Tim Asistensi Pulau Berhala ini direvisi lagi, melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor: 287/Kep.Gub./PEM/2009, tertanggal 7 Juli 2009, dengan memasukkan Drs. H. Ali

24


Redo, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi sebagai Sekretaris. Kemudian pada tahun 2010 Tim Asistensi Pulau Berhala ini direvisi lagi melalui Surat Keputusan Gubernur

Jambi

Nomor:

154/Kep.Gub/Pem/2010,

tertanggal 14 April 2010, dengan mengeluarkan Drs. H. Ali Redo dari Tim, dan menempatkan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekretariat Tim Asistensi Pulau Berhala. Pada masa Gubernur Drs. H. Hasan Basri Agus, MM, Tim Asistensi Pulau Berhala ini direvisi lagi, melalui Surat

Keputusan

Gubernur

Jambi

Nomor:

403/KEP.GUB/PEM/2010, tertanggal 16 November 2010, dengan menambahkan beberapa orang anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai anggota Tim Asistensi, yaitu Drs. H. Aziz Yusuf dan Supriyono, SH. Di samping itu ditunjuk pula, Drs. Abd. Zaki, M.Si, Asisten I Sekda sebagai Sekretaris, Drs. H. Ali Redo sebagai Wakil Sekretaris dan Sayuti, SH, sebagai Anggota.

25


Kemudian melalui surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 282/Kep.Gub/Pem/2011, tertanggal 7 Juni 2011, Tim Asistensi Pulau Berhala direvisi kembali, sehingga komposisi dan personalianya menjadi sebagai berikut: 1. Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, MM, sebagai Ketua. 2. Drs. Abd. Zaki, M.Si, sebagai Sekretaris. 3. Drs. Asvan Deswan, M.Si, sebagai anggota. 4. Drs. Djunaidi T. Noor, MM, sebagai anggota. 5. Prof. H. Rozali Abdullah, SH, sebagai anggota. 6. Drs. Fachruddin Saudagar, MPd, sebagai anggota. 7. Drs. A. R. Syahbandar, sebagai anggota. 8. DR. Iskandar Budiman, sebagai anggota. 9. Sayuti, SH, sebagai anggota. Terakhir melalui surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor:

421/Kep.Gub/Pem/2011,

tertanggal

20

September 2011, Tim Asistensi Pulau Berhala direvisi kembali, sehingga komposisinya menjadi :

26


1. Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, MM, sebagai Ketua. 2. Dr. Hariyandi Roni, M.Si, sebagai Sekretaris. 3. Kailani, SH, M.Hum, sebagai anggota. 4. Drs. Djunaidi T. Noor, MM, sebagai anggota. 5. Prof. H. Rozali Abdullah, SH, sebagai anggota. 6. Drs. Fachruddin Saudagar, M.Pd, sebagai anggota. 7. Drs. A. R. Syahbandar, sebagai anggota. 8. DR. Iskandar Budiman, sebagai anggota. 9. Sayuti, SH, sebagai anggota. Di samping Tim Asistensi, tidak kalah penting peranan

Tim

Pendukung,

yaitu

Sekretariat

Tim

Asistensi, yang selama ini memberikan dukungan logistik serta menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Asistensi, dengan komposisi dan personalia sebagai berikut: 1. Drs. H. Ali Redo, sebagai Kepala Sekretariat. 2. Sudirman, SH, MH, sebagai Anggota. 3. Sayuti, SH, sebagai Anggota.

27


4. Heriyanto, SH, sebagai Anggota. 5. Jangcik, Bsc, sebagai Anggota. 6. Drs. Amidi, M.Si, sebagai Anggota. 7. Padli Saleh, S.STP, M.Si, sebagai Anggota. 8. Husaini, SE, sebagai Pembantu. 9. Nurhayati, sebagai Pembantu. Pada tahun 2009 Sekretariat Tim Asistensi Pulau Berhala ini direvisi, bersamaan dengan direvisinya Tim Asistensi, sehingga komposisi dan personalianya sebagai berikut: 1. Sayuti, BA, SH, sebagai Kepala Sekretariat. 2. Mutiarawarman, S.Sos, sebagai Anggota. 3. A. Husin, SE, sebagai Anggota. 4. Bambang Irianto, SE, ME, sebagai Anggota. 5. Juferizal, S.Sos, sebagai Anggota. 6. Sarjito, sebagai Pembantu. 7. Nurhayati, sebagai Pembantu. 8. Ngesti Wahyuni, sebagai Pembantu.

28


9. Yuldanil, sebagai Pembantu. Pada tahun 2010 Sekretariat Tim Asistensi Pulau Berhala dirivisi lagi, bersamaan dengan direvisinya Tim Asistensi Pulau Berhala, sehingga komposisi dan personalianya menjadi sebagai berikut: 1. Drs. H. Ali Redo, sebagai Kepala Sekretariat. 2. Mutiarawan, S.Sos, sebagai Anggota. 3. A. Husin, SE, sebagai Anggota. 4. Bambang Irianto, S.E,ME, sebagai Anggota. 5. Juferizal, S.Sos, sebagai Anggota. 6. Sarjito, sebagai Pembantu Umum. 7. Nurhayati, sebagai Pembantu Umum. 8. Ngesti Wahyuni, sebagai Pemabantu Umum. 9. Yuldanil, sebagai Pembantu Umum. Pada masa Gubenur Drs. H. Hasan Basri Agus, MM Sekretariat Tim Asistensi Pulau Berhala ini direvisi kembali, bersamaan dengan direvisinya Tim Asistensi, dengan mengeluarkan Drs. H. Ali Redo, karena yang

29


bersangkutan menaikkan

memperoleh Mutiarawan,

mutasi S.Sos,

promosi, sebagai

dan

Kepala

Sekretariat. Pada Januari 2001 Gubernur Jambi, dengan disertai beberapa tokoh masyarakat/tokoh adat dan sejarahwan Jambi, menghadap Menteri Dalam Negeri di Jakarta, guna menjelaskan posisi Jambi dalam upaya penyelesaian

sengketa

Gugusan

Pulau

Berhala.

Kemudian pada tanggal 5 Mei 2001, dilanjutkan dengan pertemuan langsung antara delegasi dari Provinsi Jambi dan Provinsi Riau di Jakarta, guna membicarakan upaya penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala yang difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2001, diadakan kembali pertemuan di Jakarta, antara delegasi Provinsi Jambi dengan

pihak

Departemen

Dalam

Negeri,

guna

menindaklanjuti permasalahan Gugusan Pulau Berhala. Dalam pertemuan tersebut pihak Departemen Dalam

30


Negeri menjanjikan akan segera menyelesaikan batas laut antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau, terkait di dalamnya status Gugusan Pulau Berhala. Dalam rangka upaya penyelesaian tersebut, pihak Departemen Dalam Negeri akan segera mengirim tim ke Pulau Berhala untuk meninjau secara langsung di lapangan. Sesuai dengan janjinya, pada tanggal 30 Oktober 2001, tim dari Departemen Dalam Negeri sampai di Jambi dan langsung ke Pulau Berhala, bersama-sama tim Provinsi Jambi, tanpa diikuti oleh tim dari Provinsi Riau. Berdasarkan telegram Menteri Dalam Negeri Nomor: T.094/695/Umpem, tertanggal 3 Desember 2001, delegasi dari Provinsi Jambi hadir di Kantor Ditjen Umpem Departemen Dalam Negeri, guna mengikuti Rapat Konsultasi tentang tindak lanjut penyelesaian status Pulau Berhala. Dalam Rapat Konsultasi tersebut Departemen Dalam Negeri memaparkan keberadaan Pulau Berhala berdasarkan data yang telah disampaikan

31


oleh pihak Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Dari hasil pemaparan tersebut pihak Departemen Dalam Negeri menyimpulkan sementara : 1. Bahwa data yang disampaikan oleh Provinsi Jambi, ternyata cukup kuat bila dibandingkan dengan data yang disampaikan oleh Provinsi Riau. 2. Pihak

Departemen

Dalam

Negeri

waktu

itu,

menyatakan belum berani mengambil keputusan, karena masalahnya sudah sampai ditingkat pimpinan. 3. Dalam waktu dekat akan dipanggil kedua Gubernur, yaitu Gubernur

Jambi dan Gubernur Riau, guna

menuntaskan permasalahan status Gugusan Pulau Berhala ini. Untuk memperkuat upaya penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala ini, pada tanggal 5 Februari 2002, Tim Asistensi Pulau Berhala Provinsi Jambi, mengadakan

pertemuan

dengan

Pimpinan

DPRD

Provinsi Jambi, untuk mendorong pihak DPRD Provinsi

32


Jambi mengambil langkah-langkah konkrit, yang bisa mempercepat proses penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala. Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 5 Februari 2002 tersebut, pada tanggal 6 Februari 2002, DPRD Proinsi Jambi mengadakan sidang pleno, yang menghasilkan “Petisi Dewan”, berkenaan dengan permasalahan Gugusan Pulau Berhala. Pada tanggal 7 Februari 2002, Delegasi DPRD Provinsi Jambi bersama-sama dengan Tim Asistensi Pulau Berhala mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPR-RI, untuk menyampaikan Keputusan DPRD Provinsi Jambi

Nomor: 1 Tahun 2002, tentang petisi dewan

menyangkut masalah gugusan pulau berhala. Setelah beberapa kali pertemuan lanjutan dengan pihak Komisi II DPR-RI dan Departemen Dalam Negeri, terakhir pada tanggal 11 Mei 2006 delegasi dari Provinsi Jambi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Drs. H. Zulkifli Nurdin, disertai Tim Asistensi Pulau Berhala,

33


mengadakan pertemuan dengar pendapat dengan Komisi II DPR-RI, bertempat di ruang Komisi II DPR-RI di Jakarta. Pada acara dengar pendapat tersebut, Gubernur Jambi Drs. H. Zulkfli Nurdin memaparkan sikap Provinsi Jambi berkenaan status Gugusan Pulau Berhala, dengan mengemukakan beberapa argumentasi dari berbagai aspek. Dalam acara dengar pendapat tersebut, anggota Tim Asistensi juga diberi kesempatan menyampaikan argumentasi dan bukti-bukti untuk mengukuhkan klaim Provinsi Jambi, yang menyatakan bahwa Gugusan Pulau Berhala adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Jambi. Pada kesempatan tersebut telah berbicara Prof. H. Rozali Abdullah, SH berkenaan aspek hukum, Drs. Fachruddin Saudagar berkenaan aspek sejarah dan Drs. Junaidi T. Noor dari aspek administrasi dan pemerintahan. Dari hasil beberapa kali pertemuan dengan Komisi II DPR-RI, lahirlah rekomendasi dari Komisi II DPR-RI, yang

34


menyatakan : “bahwa Gugusan Pulau Berhala secara hukum, adalah merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jambi “. Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Kerja dengan DPD RI

tanggal 6 Februari 2006, dalam pidatonya

antara lain menyatakan: “Status Pulau Berhala adalah bagian dari wilayah Provinsi Jambi”. Anehnya pada keesokan harinya, yaitu pada tangal 7 Februari 2006, keluar surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 080/208/SJ tertanggal 7 Februari 2006, yang isinya meralat pidato Menteri Dalam Negeri yang disampaikan dalam rapat kerja tanggal 6 Februari 2006 tersebut, yang menyatakan bahwa: “Status Pulau Berhala adalah bahagian dari wilayah Provinsi Jambi”, diubah menjadi : “Sampai sekarang ini Pemerintah belum menetapkan status Pulau Berhala, masuk wilayah Provinsi Kepri atau Provinsi Jambi”. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian

35


Dalam Negeri.1 Apabila kita cermati surat dimaksud, kita akan menemukakan beberapa kejanggalan, yaitu ralat atas pidato menteri yang disampaikan dalam forum resmi,

hanya

dilakukan

melalui

surat

yang

ditandatangani oleh seorang Kepala Biro, dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Biro yang tidak ada relevansinya dengan urusan Pemerintahan, yaitu Biro Perencanaan dan Anggaran. Sesudah tahun 2006, kegiatan Tim Asistensi Pulau Berhala

terhenti,

Menteri

Dalam

menunggu

turunnya

keputusan

Negeri. Namun sesudah ditunggu

selama lebih dari 2 tahun, ternyata putusan Menteri tersebut tidak kunjung turun. Nampaknya sikap Menteri Dalam Negeri dalam hal ini terkesan maju mundur, dan tidak berani mengambil suatu keputusan, padahal menurut ketentuan Pasal 198 ayat (2) UU No. 32 Tahun

1

Baca Laporan Provinsi Kepri, “Analisis Status Keberadaan Pulau Berhala Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pelayanan Pemerintahan dan Aspek Hukum”, 2006, hlm. 12.

36


2004

tentang

Pemerintahan

Daerah,

kewenangan

tersebut berada di tangan Menteri Dalam Negeri. Pada pertengahan tahun 2009, Menteri Dalam Negeri meminta Gubernur Jambi dan Gubernur Kepri mengadakan musyawarah langsung, untuk mencari solusi penyelesian sengketa Gugusan Pulau Berhala. Sebenarnya musyawarah tersebut tidak perlu, karena Pasal 198 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengharuskannya, berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1999, yang memang mengharuskan adanya musyawarah

terlebih

dahulu

antara

pihak

yang

bersengketa, sebelum diputus oleh Menteri . Untuk merespon permintaan Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin dan Gubernur Kepri, Ismet Abdullah mengadakan pertemuan langsung pada tanggal 12 Mei 2009, bertempat di Hotel Grand Mulia Jakarta, dengan didampingi Tim masingmasing, yaitu:

37


I. Tim Provinsi Jambi ( Tim Lima). 1. Hasip Kalimuddin Syam, sebagai Ketua. 2. Junaidi T. Noor, sebagai Anggota. 3. Syafruddin Effendi, sebagai Anggota. 4. Rozali Abdullah, sebagai Anggota. Dalam pertemuan ini juga hadir Ali Redo, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, sedangkan Fachruddin Saudagar, sebagai anggota Tim Lima berhalangan hadir. II. Tim Provinsi Kepri: 1. Eddy Wijaya, Sekda Provinsi Kepri. 2. Arifin, Asisten Sekda Provinsi Kepri. 3. Andi Askar Pattarani, Tokoh Masyarakat. 4. Reni Yusneli, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepri. 5. Muryani Ekowati, Kepala Biro Hukum Provinsi Kepri. 6. Usman Taufik, Sekda Kabupaten Lingga.

38


7. Fauzi Helmi, Kasubag Linmas, Provinsi Kepri. Dari musyawarah ini dihasilkan kesepakatan: 1. Kedua Tim sepakat untuk tidak membuka dokumen dan data tentang kepemilikan Pulau Berhala yang ada pada masing-masing Provinsi. 2. Prinsip dasar dalam penyelesaian masalah adalah ”Semua pihak tidak ada yang merasa kehilangan” (win-win solution). 3. Untuk

menghindari

pembahasan,

maka

distorsi kedua

Tim

terhadap

hasil

sepakat

tidak

mempublikasikan hasil rapat ke media massa, sampai ditetapkan oleh Menteri. 4. Kedua Tim sepakat untuk melaksanakan pertemuan sebagaimana

arahan

kedua

Gubernur,

sampai

menjelang bulan Puasa tahun 2009. 5. Pertemuan berikut direncanakan antara tanggal 23 s/d 26 Mei 2009, waktu dan tempat yang pasti akan

39


dikoordinasikan oleh Pemda Provinsi Kepri, dengan Pemda Provinsi Jambi, melalui Biro Pemerintahan. Setelah mencapai kesepakatan tersebut di atas, kedua Gubernur meninggalkan ruang pertemuan, dan perundingan dilanjutkan oleh kedua Tim. Dalam pembicaraan lanjutan ini, Tim dari Provinsi Kepri, menyampaikan usulan kepada Tim Provinsi Jambi, berupa tawaran kerjasama dalam mengelola Pulau Berhala secara terus-menerus. Dalam kerjasama ini, nantinya pihak Provinsi Kepri akan memberikan kemudahan- kemudahan kepada Provinsi Jambi dalam pengurusan perizinan. Mendengar usulan ini sebenarnya Tim Provinsi Jambi merasa tersinggung, karena usulan Provinsi Kepri tersebut, jelas telah melecehkan Provinsi Jambi. Apabila dalam pengelolaan bersama tersebut pihak Provinsi Jambi, harus meminta izin kepihak Provinsi Kepri, berarti pihak Provinsi Jambi mengakui bahwa Gugusan Pulau Berhala tersebut adalah milik

40


Provinsi

Kepri.

Namun

untuk

menjaga

suasana

kekeluargaan dalam pertemuan ini, Tim Provinsi Jambi dengan berbasa-basi tetap mengatakan usul Kepri tersebut sebagai suatu usul yang simpatik. Sebenarnya dengan usulan tersebut, berarti Tim Provinsi Kepri telah mengkhianati prinsip dasar yang sudah disepakati, yaitu “Semua pihak tidak kehilangan” (win-win solution). Justru sebelumnya prinsip ini diusulkan oleh Tim Kepri sendiri dan Tim Provinsi Jambi menyetujuinya, karena dengan prinsip itulah kita berharap bisa mencapai suatu penyelesaian yang adil. Usul Tim Provinsi Kepri tersebut, tidak akan menyelesaikan masalah sengketa Gugusan Pulau Berhala dengan tuntas, malah justru bisa meninggalkan “bom waktu” untuk anak cucu kita dikemudian hari. Apabila pihak

Provinsi

Jambi,

diberi

kesempatan

untuk

mengelola Gugusan Pulau Berhala, seandainya berhasil, terutama secara ekonomis, sudah

pasti generasi

41


penerus dari Provinsi Kepri, akan menuntutnya kembali. Di samping itu yang paling mendasar adalah keyakinan pihak Provinsi Jambi, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, bahwa Gugusan Pulau Berhala tersebut adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Jambi. Oleh karena itu sampai kapanpun pihak Provinsi Jambi, tidak akan pernah melepaskan haknya atas Gugusan Pulau Berhala tersebut. Selain daripada

itu, dalam

sistem ketatanegaraan kita tidak dikenal sama sekali adanya konsep pengelolaan bersama atas suatu wilayah, karena setiap wilayah harus terbagi habis ke dalam setiap daerah yang ada. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tim Provinsi Jambi ingin penyelesain sengketa Gugusan Pulau Berhala ini secara tuntas, sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak meninggalkan beban bagi anak cucu kita dikemudian hari. Secara halus Tim Provinsi Jambi menolak usulan

42


Tim Provinsi Kepri tersebut, dengan menjanjikan akan mempelajarinya terlebih dahulu. Pertemuan kedua tanggal 28 Mei 2009, bertempat di Hotel Borobudur di Jakarta, dihadiri oleh: I. Tim Provinsi Jambi (Tim Lima): 1. Hasip Kalimuddin Syam. 2. Junaidi T.Noor. 3. Syafruddin Effendi. 4. Rozali Abdullah. 5. Fachruddin Saudagar. Pertemuan juga dihadiri oleh Ali Redo, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi. II. Tim Provinsi Kepri: 1. Eddy Wijaya. 2. Arifin. 3. Reni Yusneli. 4. Usman Taufik. 5. Misbardi.

43


Walaupun Tim Provinsi Jambi, berdasarkan buktibukti yang dimilki, yakin sepenuhnya bahwa Gugusan Pulau Berhala tersebut, adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Jambi, tetapi demi menjaga hubungan baik dengan pihak Provinsi Kepri, sebagai sesama rumpun Melayu dan demi memperoleh kepastian hukum

berkenaan status Gugusan Pulau

Berhala, maka dengan kebesaran jiwa, Tim Provinsi Jambi mengusulkan agar Gugusan Pulau Berhala dibagi fisiknya secara proporsional. Menurut pendapat pihak Provinsi Jambi, inilah penyelesaian yang adil, sesuai dengan prinsip yang sudah disepakati, yaitu tidak ada pihak yang kehilangan (win-win solution). Usulan ini disampaikan oleh Tim Provinsi Jambi, berdasarkan arahan yang telah diberikan sebelumnya oleh Gubernur Jambi, Drs. H. Zulkifli Nurdin. Malahan Gubenur Jambi telah membentuk Tim untuk membuat peta pembagian secara proporsional, yang diperkirakan cukup adil dan

44


dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tim ini menghasilkan 3 buah peta, dengan formula pembagian yang berbeda satu sama lain, dan ketiga peta itu sudah disampaikan kepada Tim dari Provinsi Kepri. Menurut usulan Tim Provinsi

Jambi,

sesudah pembagian ini

disepakati, dan sudah jelas status kepemilikan atas Gugusan Pulau Berhala, barulah kedua Tim bisa membicarakan pengelolaan bersama atas Gugusan Pulau Berhala yang sudah dibagi tersebut, yang nanti akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara kedua Gubernur. Berkenaan usulan Tim Provinsi Jambi ini, Tim Provinsi Kepri berjanji akan memperlajarinya lebih dahulu dan berkonsultasi dengan Gubenur Kepri. Dalam pertemuan ketiga, yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2009, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, dihadiri oleh: I. Tim Provinsi Jambi: 1. Hasip Kalimuddin Syam.

45


2. Junaidi T. Noor. 3. Syafruddin Effendi. 4. Rozali Abdullah. 5. Fachruddin Saudagar. Pertmuan ini juga dihadiri oleh. Ali Redo, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi. II. Tim Provinsi Riau: 1. Arifin. 2. Reni Yusneli. 3. Mariyani Ekowati. 4. Misbardi. Dalam pertemuan ini, dapat disimpulkan beberapa hal: 1. Tim Provinsi Kepri belum dapat menyepakati usulan Tim Provinsi Jambi, untuk membagi Pulau Berhala menjadi 2 bagian. 2. Tim Provinsi Kepri tetap menginginkan Pulau Berhala dikelola secara bersama-sama, ataupun Pulau

46


Berhala bisa dibagi atas 2 bagian dalam arti pengelolaan, bukan dalam arti kepemilikan. 3. Tim Provinsi Jambi berpendapat, untuk melakukan pengelolaan bersama atas Gugusan Pulau Berhala, harus ditetapkan terlebih dahulu status kepemilikan Gugusan Pulau Berhala. 4. Selanjutnya kedua Tim akan mengkonsultasikan usulan kedua belah pihak kepada Gubernur masingmasing, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pertemuan berikutnya. 5. Kedua Tim akan berusaha mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, yang akan dijadikan dasar pembicaraan dalam pertemuan berikutnya. Sesuai dengan kesepakatan, pertemuan berikutnya akan difasilitasi oleh Tim Provinsi Kepri, termasuk menentukan tempat dan tanggal pertemuan. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, ternyata Tim Provinsi

47


Kepri tidak pernah menghubungi Provinsi Jambi, berkenaan kelanjutan pertemuan yang sudah disepakati. Setelah ditunggu beberapa waktu, akhirnya Gubernur Jambi, Drs. H. Zulkifli Nurdin, melaporkan hasil pertemuan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai kesepakatan sebelumnya. Sesudah penyampaian laporan tersebut, ternyata Menteri Dalam Negeri waktu itu, Mardiyanto, masih belum berani mengambil suatu keputusan. Mungkin ada kekhawatiran, apabila sengketa Gugusan Pulau Berhala ini diputus sebelum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, akan ada reaksi nantinya, dari pihak yang merasa dirugikan. Sebenarnya hal itu tidak merupakan suatu masalah, karena itu sudah merupakan resiko jabatan dari seorang menteri. Bagaimanapun adilnya suatu keputusan, sudah pasti akan ada reaksi dari pihak yang merasakan dirugikan. Walaupun demikian, tetap ada cara untuk menyalurkan rasa ketidakpuasan itu

48


melalui mekanisme yang berlaku. Apalagi menurut Pasal 98

ayat

(3) UU No. 32

Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, putusan menteri dalam hal ini bersifat final. Sebenarnya masalah status Gugusan Pulau Berhala ini sudah terang benderang, berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak, hanya tinggal lagi memutusnya,

menunggu keberanian menteri untuk sesuai

dengan

kewenangan

yang

diberikan oleh Pasal 98 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diangkatnya Gamawan Fauzi, sebagai menteri Dalam Negeri yang baru, kita berharap beliau akan punya keberanian untuk membuat putusan mengenai sengketa Gugusan Pulau Berhala ini. Setelah menunggu dalam waktu yang sangat lama, akhirnya harapan baru tiba, dengan adanya telegram dari Menteri Dalam Negeri yang baru, Gamawan Fauzi,

49


Nomor: T.005/2141/PUK, tertanggal 3 Desember 2010, yang isinya meminta Gubernur Jambi yang baru, Hasan Basri Agus dan Gubernur Kepri yang baru Muhammad Sani, datang ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dalam rangka percepatan penyelesaian status Pulau Berhala. Pada tanggal 6 Desember 2010 pagi, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus berangkat ke Jakarta, dengan didampingi 2 orang anggota Tim Asistensi Pulau Berhala, yaitu Prof. H. Rozali Abdullah, SH dan Drs. H. Junaidi T. Noor, serta Kepala Biro Pemerintahan, dengan beberapa orang staf. Sesampai di Jakarta, jam 14.00 WIB, pertemuan langsung diadakan di ruang kerja Dirjen Pemerintahan Umum. Pertemuan antara Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, dengan Gubernur Kepri Muhammad Sani, difasiltasi oleh Dirjen Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri, Ir. Timbul Pujianto, MPM. Pada kesempatan ini kedua Gubernur diberikan

50


kesempatan

untuk

memaparkan

sikap

daerahnya

masing-masing, sesudah itu Dirjen Pemerintahan Umum, menyampaikan pandangan dan arahannya, berkenaan dengan kebijakan Pemerintah dalam menyelesaikan status Gugusan Pulau Berhala. Pada akhir pertemuan Menteri Dalam Negeri, melalui Dirjen Pemerintahan Umum, berjanji akan segera menyelesaikan masalah status Gugusan Pulau Berhala, berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah disampaikan kedua belah pihak sebelumnya. Menyimak pernyataan-pernyataan dari Menteri Dalam Negeri, yang bertekad menyelesaikan semua sengketa antar daerah, termasuk Gugusan Pulau Berhala, dan berkaca dari tindakan-tindakan beliau dalam menangani sengketa antar daerah yang terjadi di banyak daerah, kita yakin dan berharap beliau akan berani

membuat

putusan, guna

sengketa-sengketa tersebut.

Sekarang

menyelesaikan kita tinggal

51


menunggu sambil berdoa, semoga Menteri Dalam Negeri dapat

membuat

putusan

yang

seadil-adilnya,

berdasarkan bukti yang sudah disampaikan kedua belah pihak sebelumnya. Apapun putusannya nanti, itulah hasil perjuangan rakyat Jambi. Rakyat Jambi, melalui Pemerintah Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi, Lembaga Adat Provinsi Jambi, beserta tokoh-tokoh masyarakat/tokoh Adat dan para akademisi/pakar yang telibat secara langsung dalam Tim Asistensi Pulau Behala, telah berjuang dengan gigih, sesuai kemampuan dan keahliannya, guna mempertahankan agar Gugusan Pulau Berhala tetap berada dalam wilayah Provinsi Jambi.

52


Perjuangan Gigih Rakyat Jambi dalam Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala – Gugusan Pulau Berhala berada dalam wilayah kelautan Provinsi Jambi

BAB II GUGUSAN PULAU BERHALA Kita

menggunakan

istilah

“Gugusan

Pulau

Berhala”, karena yang kita perjuangkan sekarang bukan hanya Pulau Berhala, tetapi juga beberapa pulau kecil yang berada di sekitar Pulau Berhala, yaitu Pulau Telor, Pulau Laya, Pulau Manjin dan beberapa pulau kecil lainnya. Secara geografis Gugusan Pulau Berhala terletak di laut yang membentang antara Pulau Sumatera dan Pulau Singkep, dengan posisi lebih dekat ke pantai Sumatera daripada ke Pulau Singkep. Laut yang terletak antara Pulau Sumatera dan Pulau Singkep tersebut dikenal dengan nama “Selat Berhala”. Selat tersebut diberi nama Selat Berhala, karena di selat tersebut terdapat Pulau Berhala. Pulau Berhala terletak pada koordinat 0°.51’37” 0°.51’43”

lintang

selatan

dan

104°.24’19,2”

-

53


104°.24’21,6” bujur timur. Jarak antara Pulau Berhala dengan Nipah Panjang yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ± 7.46 mil (12 km), sedangkan jarak antara Pulau Berhala dengan Pulau Singkep yang terletak di Kabupaten Lingga ± 11.5 mil (18,5 km). Hal ini berarti bahwa Pulau Behala tersebut berada di dalam wilayah laut Provinsi Jambi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebenarnya jarak Pulau Berhala dengan titik terluar pantai Sumatera, yaitu Ujung Jabung, di muara Sungai Jambi (Sungai Batanghari), hanya 2,5 mil luat. Hal ini sebelumnya sudah ditegaskan dalam “Piagam Tanah Simpang” yang ditulis oleh Anakndo Ngebi Suthodilogo, dalam kitab kuno berjudul: “Silsilah Raja-raja

Jambi

dan

Undang

Pencacahan

yang

menyatakan: “............adapun perbatasannya sebelah kanan keluar Kuala Jambi, Sungai Banu, di lautnya Pulau Berhala paduraksa dengan tanah Palembang, dan yang

54


sebelah kiri keluar Tungkal Babu, paduraksa dengan tanah Tungkal, dan di Kuala Jambi perbatasannya pinggir laut Tanjung Jabung di laut pulau Berhala sepemedilan ke lautnya paduraksa dengan tanah Lingga Daik”.2 Anak kalimat yang berbunyi “Pulau Berhala sepemedilan ke lautnya paduraksa dengan tanah Lingga Daik”, mengandung arti bahwa wilayah laut Jambi waktu itu diukur mulai dari Pulau Berhala, ke arah tanah Lingga, “sepemedilan”

jauhnya

(sekarang

diukur

dengan

tembakan meriam, yang jarak tembaknya mencapai 12 mil laut). Dari fakta ini, jelas bahwa Pulau Berhala tersebut berada dalam wilayah laut Provinsi Jambi. Apabila kita perhatikan keadaan Pulau Berhala di masa lalu, melalui tulisan para penulis dan catatan para penjabat Pemerintah Belanda di zamannya, kita semakin yakin

bahwa

Pulau

Berhala

tersebut

memang

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 2

Anakndo Ngebi Suthodilogo, “Silsilah Raja Jambi dan Undang Pencacahan”, 1211 H.

55


Provinsi Jambi. Seorang penulis berkebangsaan Belanda yaitu J.W.J. Wellan dalam tulisannya ”Het Eiland Berhala Bij Djambi” di dalam buku “Tijdschrift van Het Koninklijk Nederlandch Aardrijkskundig”, oleh E.J. Brill, Leiden (1925), menyebutkan bahwa kedalaman laut antara Pulau Verella ( Pulau Berhala) dengan Tanjonbon (Tanjung Jabung) adalah sekitar 7-12 vadem (13,6 22,56 m), dan di bahagian utara Pulau Varella (Pulau Berhala), mempunyai kedalaman 16 -17 vadem (30 31,96 m).3 Jan Deman di dalam Atlas Nieuwe Groote Lichtende Zeefakkel, Het Derde Deel (1753), dalam catatannya menyebutkan bahwa jalur pelayaran di sebelah barat Pulau Berhala kedalaman lautnya antara 11-12 vadem (21 vadem = 1,698/1,88 m). Sedangkan dalam 3

catatan

Panduan

Pelayaran

(Zeemansgids)

Terjemahan S.Hartini Adi-Woso, dkk, 1998, J.W.J Wellan: “Het Eiland Berhala Bij Dambi”, dalam Tijdschrift van Het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkundig Genootschap, E.J. Brill, Leiden 1925.

56


terbitan akhir (lihat Penelitian Negeri No. 70 dan 72), disebutkan bahwa di pantai barat dan utara Pulau Berhala lebih dari 0,5 mil laut dari daratan terdapat tempat pembuangan sauh, dengan kedalaman 7-8 vadem. Data ini menunjukkan bahwa laut yang terletak antara Pulau Berhala dengan Pulau Sumatera relatif dangkal, sehinga berdasarkan teori “landas kontinen” dapat diperkirakan bahwa dulunya, Pulau Berhala tersebut menyatu dengan Pulau Sumatera. Hal ini diperkuat lagi dengan apa yang ditemukan dalam naskah kuno yang berjudul: “Silsilah Raja-raja Jambi dan Undang

Pencacahan”,

karangan

Anakndo

Ngebi

Suthodilogo, yang menyebutkan “Adapun Pulau Berhala itu putusan Tanjung Jabung, masa itu baharulah watas lutut dalam airnyo antara Tanjung Jabung dengan Pulau Berhala. Lagi boleh berjalan kaki dari Tanjung Jabung ke Pulau Berhala”.4 4

Suthodilogo, Op Cit.

57


Pulau Berhala panjangnya 1 km dan lebar 700 m, dengan luas 53,32 Ha, terletak 60 m, di atas permukaan laut, dengan iklim tropis. Permukaan Pulau Berhala terdiri dari lereng-lereng curam, yang berbatuan (batu granit), di antaranya terdapat 2 buah bukit kecil, dan memiliki beberapa bibir pantai yang berpasir putih. Di Pulau Berhala terdapat sumber mata air, sehingga dari dulu sampai sekarang Pulau Berhala dijadikan tempat persinggahan mengambil

oleh air

para

minum.

pelaut/nelayan,

Pertanian yang

untuk mungkin

dikembangkan di Pulau Berhala adalah kelapa, karena kelapa adalah tanaman yang cocok untuk kondisi tanah dan iklim Pulau Berhala. Oleh karena itu mata pencarian utama penduduk Pulau Berhala adalah sebagai nelayan dan berkebun kelapa. Untuk kondisi sekarang, Pulau Berhala boleh dikatakan tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

58


Sebenarnya potensi yang dimiliki Pulau Berhala, berupa alam yang indah dengan iklim tropis, serta pantai yang berpasir putih, dapat dikembangkan sebagai daerah wisata. Tetapi untuk itu dibutuhkan investasi yang cukup besar, guna membangun

sarana dan

prasarana. Potensi sumber daya alam lainnya yang terkandung di Pulau Berhala, berupa bahan tambang, masih sebatas isu, belum dilakukan penelitian yang mendalam. Penduduk yang mendiami Pulau Behala adalah etnis Melayu yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan penduduk Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Berdasarkan

penuturan

dari

Raja

Muhammad,

moyangnya telah mengusahakan perkebunan kelapa di Pulau Berhala semenjak tahun 1895. Pada tahun 1905, kebun kelapanya semakin luas, dengan 2000 batang pohon. Pada tahun 1967, di samping Raja Muhammad,

59


di Pulau Berhala juga bermukim Pak Saleh, berasal dari Rantau Rasau, Wak Hasan dan Pak Tancap berasal dari Nipah Panjang dan Mak Nuk (Meli) berasal pulau Daik. Tanah di Pulau Berhala 98% dimiliki oleh Raja Umar dan Raja Rusli keturunan dari Raja Mahmud. Pada tahun 1983 Pulau Berhala merupakan bahagian dari RT. 13 Desa Sungai Itik, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, dengan penduduk sebanyak 9 KK, yang berasal dari Nipah Panjang, yaitu: 1. Keluarga Raja Mahmud. 2. Keluarga Raja Abdulrahman. 3. Keluarga Lingga. 4. Keluarga Mandak. 5. Kelurga Tolib dan 6. Keluarga Said Ahmad. Sedangkan 3 KK lainnya berasal dari Pulau Singkep, yaitu: 1. Keluarga Ahmad.

60


2. Keluarga Abu Bakar. 3. Keluarga Kari. Dari tahun ke tahun penduduk Pulau Berhala selalu berkembang, pada tahun 2001 berjumlah 12 KK/40 jiwa, tahun 2002 berjumlah 23 KK, tahun 2004 berjumlah 33 KK/136 jiwa dan pada tahun 2007, terdiri 31 KK/102 jiwa. Secara administratif, semenjak tahun 1999, Pulau Berhala berstatus sebagai sebuah RT, yaitu RT. 13 termasuk dalam Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Pemilu 1971, 1977 dan l982, penduduk Pulau Berhala menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Nipah Panjang. Sedangkan pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, baik Pemilu Legislatif maupun Pilpres, KPU Tanjung Jabung Timur menempatkan sebuah TPS di Pulau Berhala yaitu TPS 6, sebagai tempat pemungutan suara bagi penduduk Pulau Berhala. Begitu juga pada Pemilihan Gubernur dan

61


Pemilihan Bupati Tanjung Jabung Timur, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu menempatkan sebuah TPS di Pulau Berhala. Hal ini membuktikan bahwa secara administratif

dan

politis,

Pulau

Berhala

adalah

merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jambi. Sebelum dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Pulau Berhala dalam keadaan status quo, Pemerintah Provinsi Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rangka

pemberian

pelayanan

dan

peningkatan

kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Berhala, telah memberikan bantuan berupa bantuan proyek dan bangunan fisik. Pada tahun2001 Provinsi Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan bantuan melalui beberapa Dinas, kepada penduduk Pulau Berhala:5 I. Dinas Kelautan dan Perikanan : 5

Baca Pemerintah Provinsi Jambi, “Gugusan Pulau Berhala merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Wilayah Provinsi Jambi (Suatu Analisis Yuridis, Historis, Geografis, Pemerintahan dan Sosial Budaya)”, 2007, hlm. 40-42.

62


1. 4 (empat) unit kapal penangkap ikan. 2. 4 (empat) paket alat penangkap ikan (jaring tangsi). 3. 140 unit alat tangkap bubu. 4. 1 unit GPS. 5. 1 unit keramba penampung ikan, dengan ukuran 3 x 2,5 m. 6. 1 unit tempat pelelangan ikan mini. 7. 1 unit Pos Pengawas Terpadu, dengan ukuran 24 m². 8. Proyek pelestarian batu karang, dan 9. 1 unit mesin genset

dan bangunan MCK untuk

Kelompok Tani. II. Dinas Kimpraswil . 1. Perbaikan rumah penduduk sebanyak 50 unit. 2. Pembangunan 14 unit rumah. 3. Pembanguan Pendopo ( melalui Bakti TNI). 4. Penataan makam Datuk Paduko Berhalo.

63


5. Pembangunan dermaga dan jalan cor beton sepanjang 1,5 km. 6. Pembangunan Pos AIRUD (dengan personil 3 orang). 7. Pembangunan

Pos

BABINKANTIBMAS

dan

BABINSA (dengan personil masing-masing 1 orang). III. Dinas Pendidikan : 1. Pembangunan 1 gedung Sekolah Dasar (2 lokal). 2. Penempatan 2 orang guru SD. 3. Pembayaran honororium guru SD untuk tahun 2003, 2004 dan 2005. IV. Dinas Kesehatan. 1. Membangun 1 unit Puskesmas Pembantu (lengkap dengan peralatan/obat-obatan). 2. Pengadaan 1 orang tenaga medis (tenaga honorer).

64


V. Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, telah memberikan bantuan berupa: 1. Memberikan bantuan bibit sawo, rambutan, jeruk kepada kelompok tani. 2. Memberikan ayam sebanyak 100 ekor untuk Kelompok Tani. VI. Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

telah

memberikan bantuan berupa: 1. Bantuan modal usaha sebesar Rp.20.000.000.2. Pelatihan pembuatan ikan sale. Selain melalui Dinas, Pemerintah Provinsi Jambi sendiri telah memberikan bantuan berupa: 1. Tanah seluas 2 Ha. 2. 1 unit TV 21 inci dan 1 unit parabola. 3. Msing-masing 1 set peralatan olah raga bulu tangkis dan volleyball.

65


4. Meja belajar dan papan tulis. 5. Peralatan rumah tangga untuk para medis. Sebenarnya Pulau Berhala telah memiliki sejarah yang panjang, dan cukup berperan di zamannya. Di masa jayanya Kerajaan Melayu Jambi, sekitar abad ke 4 - 18 M, masyarakat internasional telah mengenal Pulau Berhala. Di masa itu sudah dikenal beberapa pelabuhan dagang sebagai bandar internasional yang disinggahi oleh pedagang-pedagang mancanegara. Bandar internasional tersebut antara lain, Muaro Tebo, Muara Tembesi (Sanfo-tsi), Jambi (Chan-pi) dan Kumpeh (Kien-pi) sebagai pelabuhan transit. Dengan adanya perdagangan bebas waktu itu, maka pelayaran dari mancanegara ke pelabuhan tersebut di atas menjadi sangat ramai. Waktu itu Selat Berhala adalah merupakan pintu masuk ke pelabuhan tersebut di atas. Dengan ramainya pelayaran di Selat Berhala, maka waktu itu Pulau Berhala berfungsi sebagai mercu suar (penunjuk arah) bagi kapal-kapal

66


yang akan masuk ke kuala Jambi, menuju pelabuhan Muaro Tebo, Muara Tembesi dan Jambi. Dengan perannya sebagai mercu suar (penunjuk arah) bagi kapal-kapal dari mancanegara, yang akan memasuki pelabuhan yang ada di Kerajaan Melayu Jambi, maka Pulau Berhala semakin dikenal oleh para pelaut/pedagang dari mancanegara, yang terdiri dari berbagai bangsa, seperti Cina, Jepang, Vietnam, Thailand, Srilangka, India, Birma, Arab, Persia, Turki, Perancis, Portugis, di samping bangsa Belanda sendiri. Bangsabangsa tersebut menyebut Pulau Behala dengan sebutannya

masing-masing,

sesuai

dengan

bahasa/dialek yang dipakainya. Pelaut/pedagang dari Arab, Turki dan Iran menyebut Pulau Berhala dengan sebutan “Pulau Dakjal”. Orang Belanda menyebutnya Pulau

Afgod, sedangkan Tome Pires, seorang pelaut

Portugis menyebutnya “Pulau Berella”. Orang Jerman menyebutnya “Pulau Bertail” dan orang Perancis

67


menyebutnya “Pulau Verella”. Apapun sebutan yang digunakan,

sesuai

bahasa/dialek

masing-masing,

maksudnya tetaplah Pulau Berhala, karena di Pulau tersebut banyak terdapat patung-patung (berhala) peninggalan agama Budha. Begitu seringnya pelaut/pedagang asing berlalulalang di sekitar Pulau Berhala, sebelum memasuki pelabuhan yang ada di Kerajaan Melayu Jambi, mereka merasa dan meyakini bahwa Pulau Berhala tersebut adalah milik Kerajaan Melayu Jambi. Sebagai contoh pelaut/pedagang Portugis, untuk bisa berlayar di perairan

Selat

Berhala,

harus

mendapatkan

izin

bergerak/berlayar dari “Pangeran” (Raja) Jambi. Hal ini ditulis oleh J.W.J. Wellan, dalam bukunya yang berjudul: “Het Eiland Berhala Bij Jambi “, ( 1925) sebagai berikut: “Sehelai surat di awal 1653 sangat menarik, yaitu yang disebut perbatasan daerah “Pangeran” (Raja) Jambi. Bekas pedagang Jacop Nolpe mengeluh pada Pangeran (Raja) Jambi dengan adanya kapal

68


Portugis di Sungai Jambi. Dia khawatir orang-orang asing ini merugikan perdagangan Compagnie. Dia mendapat jawaban bahwa Pangeran telah memberi surat bebas bergerak di Sungai Jambi kepada nakhoda Portugis. Daerah hukumnya terbentang dari timur hingga Sungai Item ke laut, dan dari laut sampai Pulau Verella (Berhala), serta di utara sampai Sungai Tocnkal (Tungkal)”.6

6

S.Hartini Adi-Woso, dkk, Op. Cit, hlm. 3.

69


Perjuangan Gigih Rakyat Jambi dalam Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala – Status Gugusan Pulau Berhala mulai dari Kerajaan Melayu Jambi sampai zaman kemerdekaan

BAB III STATUS GUGUSAN PULAU BERHALA DILIHAT DARI BEBERAPA ASPEK Upaya pembuktian bahwa Gugusan Pulau Berhala adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Provinsi Jambi, harus dilakukan melalui berbagai aspek, seperti aspek sejarah, sosial/budaya, administrasi/pemerintahan dan aspek hukum. Semua aspek tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, namun yang paling menentukan dalam hal ini adalah aspek hukum, karena sengketa Gugusan Pulau Berhala adalah menyangkut masalah hukum, yaitu peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Berhubung sengketa Gugusan Pulau Berhala tersebut terjadi

di

masa

sekarang,

maka

hukum

yang

diberlakukan adalah hukum positif, yaitu peraturan

70


perundang-undangan yang berlaku, yang ada kaitannya dengan Gugusan Pulau Berhala. I. Status Gugusan Pulau Berhala ditinjau dari aspek sejarah. Dengan menelusuri sejarah Jambi di masa lalu, mulai dari Kerajaan Melayu Jambi, sampai zaman kemerdekaan, kita akan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Gugusan Pulau Berhala, adalah

merupakan

bagian

yang

tidak

dapat

dipisahkan dari Provinsi Jambi. Bukti-bukti tersebut berupa dokumen-dokumen, seperti piagam, traktat, staatsblad dan catatan-catatan para penulis dan penjabat Pemerintah Belanda di zamannya. “Piagam Tanah Simpang”, yang ditulis ulang oleh Anakndo Ngebi Suthodilogo, dalam naskah kuno yang berjudul: “Silsilah Raja-raja Jambi dan Undang Pencacahan”, antara lain menyebutkan:

71


“bahwa telah dilakukan pembagian tanah antara Orang Kayo Hitam dengan saudaranya Orang Kayo Pingai. Dalam pembagian tersebut, Orang Kayo Pingai mendapat bagian mulai Tanah Tanjung Dalam Kumpeh yang sebelah kanan hilir sungai Ketapang seliuk selingkuh sungai itu, terjun ke arah dalam, dari situ menuju sungai Banu, paduraksa dengan tanah Palembang, milir sampai muaranya di laut Pulau Benu. Dan yang sebelah ke hilir sungai Pambusiran meliuk selingkuh sungai itu dari situ menuju Pematang Patah, dari situ menuju ke arah dalam, dari situ mendarat menuju Tungkal Babu dan kelautnya Pulau Berhala sepemedilan kelautnya paduraksa dengan tanah Lingga Daik. Maka adalah adat, orang Simpang itu mengetahui rantau dan orang kuala mengetahui laut”.7 Dari pernyataan ini terbukti bahwa Pulau Berhala jelas merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Melayu Jambi. Ada

beberapa peristiwa yang

terjadi

di

Kerajaan Melayu Jambi, yang dicatat oleh J.W.J. 7

Suthodilogo, Op Cit.

72


Wellan dalam tulisannya yang berjudul : “Het Eiland Berhala Bij Jambi”, l925, yang dapat membuktikan bahwa Pulau Berhala tersebut adalah merupakan bagian dari Kerajaan Melayu Jambi. Salah satu catatannya menyebutkan: “Sehelai surat di awal Maret 1653 sangat menarik, yaitu yang disebut perbatasan daerah “Pangeran” (Raja) Jambi. Bekas pedagang Jacop Nolpe mengeluh pada Pangeran Jambi dengan adanya kapal Portugis di Sungai Jambi. Dia khawatir orang-orang asing ini merugikan perdagangan Compagnie. Dia mendapat jawaban bahwa Pangeran telah memberi surat bebas bergerak di Sungai Jambi pada Nakhoda Portugis. Daerah hukumnya terbentang dari timur hingga Sungai Item ke laut, dan dari laut sampai Pulau Verella (Behala), serta diutara sampai Sungai Tonckal (Tungkal)”. Selanjutnya J.W.J. Welland mencatat pula dalam tulisannya: “Hak milik Raja Jambi atas Pulau Berhala ini sekali lagi masih dibicarakan, antara lain

73


dengan kasus Tn. Skinner melawan Engelsche Oost-Indische Compagnie. Ternyata Pangeran Rattow (Pangeran Ratu), Raja Jambi yang disebut “roggebbroodkuning” (roti dari sejenis gandum kasar), yaitu sebutan dalam tulisan resmi untuk raja yang tidak disenangi oleh pegawai Compagnie dan Pangeran Pulau Bhrala (Berhala), atas persetujuan dan sepengetahuan keluarga raja serta para pembesar, telah menjualnya pada Tn. Skinner, keturunannya, dan mereka yang mendapat haknya. Dapat ditambahkan bahwa Skinner berkali-kali kalah dalam proses yang “wajar”, dan pulau kembali menjadi milik Jambi, sehingga sekarang juga masuk Keresidenan Jambi”.8 Kemudian dalam beberapa literatur yang ditulis oleh para penulis di zamannya, yang dapat diterima

sebagai

membuktikan

suatu

bahwa

doktrin, Pulau

akan

Berhala

dapat adalah

merupakan bagian dari Provinsi Jambi. Salah satu di

8

S.Hartini Adi-Woso, dkk, Op. Cit, hlm. 3.

74


antaranya adalah apa yang dikemukakan oleh J. Tideman, dalam bukunya “Djambi“, menyebutkan: ”Tot de residentic behooren de Berbak-eilanden aan monding van de Soengai Berbak, de rechterunitmonding Van de Batang Hari, en de Berhala groep, gelegan tegenover Tandjung Djabung. (Wilayah Keresidenan Jambi meliputi juga Pulau Berbak, wilayah Soengai Berbak di Muara Batang Hari dan juga Gugusan Pulau Berhala yang merupakan bagian Tandjung Djabung)”.9 Dalam Encyclopedia Van Nederlandsch Indie, Mr. Dr. Paulus, menyebutkan: ” bahwa Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah Keresidenan Jambi”.10 Peta-peta resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda, juga membuktikan bahwa Pulau Berhala tersebut termasuk dalam wilayah administrasi Afdeeling Jambi. Salah satu di antaranya adalah

9

J. Tideman, “Djambi”, (Koninklijk Vereneging Kolonial Instituut, Amsterdam Madeling Nomor XLII, 1938), hlm. 14. 10 Mr. Dr. Paulus, “Encyclopedia Van Nederlandsch Indie”, 1917, hlm. 12.

75


Schetskaart

Residentie

Djambi, Aangevende de

Plaatsnamen en Genzen, Schaal 1 : 70.000. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah Staatsblad, yang merupakan produk hukum resmi dari Pemerintah Belanda, untuk membuktikan bahwa Gugusan Pulau Berhala adalah merupakan bagian dari Keresidenan Jambi. Salah satu di antaranya adalah Staatsblad Van Nederlandsch Indie, Nomor: 187 Tahun 1906, Binnelandsch Bestuur, Sumatera’s Wetkust, Palembang, (Instelling

van

het

Djambi).

Djambi,

Korinci.

Staatsblad

ini

menyebutkan bahwa Keresidenan Jambi berasal dari Kerajaan Melayu Jambi. Berhubung Pulau Berhala merupakan bagian wilayah Kerajaan Melayu Jambi, maka dengan sendirinya Pulau Berhala juga menjadi bagian dari Keresidenan Jambi. Sebenarnya apabila kita mau menilainya secara objektif, kalau kita telusuri sejarah Kesultanan Lingga

76


di masa lalu, sebenarnya Provinsi Kepri juga mempunyai bukti sejarah yang menunjukan bahwa Pulau Berhala pernah berada di bawah Kesultanan Lingga. Kontrak 1 Desember 1857, (Contract met den Sultan van Lingga, Riouw en Onderhoorigheden dd 1 Desember 1857), menyebutkan bahwa Pulau Berhala dan seluruh gugusan pulau-pulau di sekitarnya menjadi daerah kekuasaan (taklukan) Sultan Lingga. Terbukti kemudian pada saat pembangunan menara api (mercu suar) sebagai pemandu pelayaran di Selat Berhala, Pemerintah Belanda pada tahun 1858 mengajukan permohonan izin kepada Sultan Lingga untuk mendapatkan tempat pembangunan menara api tersebut di perairan Selat Berhala. Hal ini jelas membuktikan bahwa pada waktu itu Pulau Berhala berada di bawah kekuasaan Sultan Lingga.11 Hal ini berarti 11

sebelumnya

Gugusan

Laporan Provinsi Kepri, Op. Cit., hlm. iii.

77

Pulau

adalah


merupakan bagian wilayah Kerajaan Melayu Jambi, kemudian

melalui

Kesultanan

penaklukan

Lingga.

Tetapi

dikuasai

kemudian

oleh “Korte

Verklaring Lingga 1905”, menyebutkan bahwa secara de

facto

Kesultanan

Lingga

adalah

taklukan

Pemerintah Belanda, sehingga semenjak itu seluruh wilayah

Kesultanan

Lingga,

berada

di

bawah

kekuasan Pemerintah Belanda, sudah barang tentu di dalamnya juga termasuk Pulau Berhala. Hal ini berarti semenjak itu Pulau Berhala tidak lagi berada di bawah kekuasaan Sultan Lingga, tetapi berada di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda. Berdasarkan hal

ini

kemudian

Pemerintah

Belanda

mengembalikan Pulau Berhala kepada Jambi, melalui Staatsblad tahun 1906 No. 187, dengan membentuk Keresidenan

Jambi, dimana di dalam Staatsblad

tersebut disebutkan bahwa Keresidenan Jambi berasal dari Kerajaan Melayu Jambi. Berhubung Pulau

78


Berhala sebelumnya adalah merupakan bagian dari Kerajaan Melayu Jambi, maka dengan sendirinya Pulau

Berhala

juga

merupakan

bagian

dari

Kresidenan Jambi. Dari fakta sejarah yang dikemukakan di atas, ternyata kepemilikan atas Pulau Berhala, belangsung secara silih berganti, antara Kerajaan Melayu Jambi, Kesultanan

Lingga

dan

Pemerintah

Belanda.

Mengingat begitu besarnya peranan Pulau Berhala di masa

itu,

malah

orang-orang

Johor

pernah

mengklaim bahwa Pulau Berhala itu milik mereka.12 Silih bergantinya kepemilikan Pulau Berhala di masa lalu, bisa disebabkan karena penaklukan, atau adanya perjanjian dan bisa juga karena kebijakan Pemerintah Belanda waktu itu. Oleh karena itu fakta sejarah dan hukum dimasa lalu, tidak dapat digunakan sebagai dasar membuat putusan 12

S.Hartini Adi-Woso, dkk, Op. Cit, hlm. 4

79

untuk kasus di masa


sekarang, terkecuali tidak ada hukum di masa sekarang yang mengaturnya. Khusus untuk masalah Gugusan Pulau Berhala, cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Prinsipnya, masalah yang timbul sekarang, harus diselesaikan dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang. Dalam hal ini berlaku adagium : “Lex a priori derogat lex posteriori” . ( Hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang terdahulu). II. STATUS PULAU BERHALA DILIHAT DARI ASPEK SOSIAL/BUDAYA. Rakyat

Jambi

berjuang

dengan

gigih

mempertahankan Gugusan Pulau Berhala, agar tetap berada dalam wilayah Provinsi Jambi, bukan karena motif ekonomi. Rakyat Jambi memperjuangkan Gugusan Pulau Berhala, karena menyangkut harkat dan martabat rakyat Jambi sendiri. Bagi rakyat Jambi

80


keberadaan Gugusan Pulau Berhala, mengandung nilai sejarah dan nilai budaya yang sangat luhur. Di Pulau Berhala dimulainya sejarah Kerajaan Melayu Jambi, dan di Pulau Berhala pula dimakamkan leluhur raja-raja Jambi, yaitu Datuk Paduko Berhala. Ada

pihak

tertentu

yang

dengan

sinis

mengatakan: “Apabila orang Jambi mengklaim Pulau Berhala sebagai milik mereka, karena di sana dimakamkan Datuk Paduko Berhala, mengapa orang Jawa tidak mengklaim Makasar sebagai milik mereka, karena di sana dimakamkan Pangeran Diponegoro?”. Pernyataan semacam ini adalah sangat kekanakkanakan, dan menunjukan yang bersangkutan tidak memahami sejarah. Masalah Pangeran Diponegoro dengan Datuk Paduko Berhala berbeda sama sekali. Pangeran Diponegoro sebagai Pahlawan Nasional, dimakamkan di Makasar karena beliau dibuang ke Makasar oleh penjajah Belanda dan meninggal di

81


sana. Sedangkan Datuk Paduko Berhala, pernah bermukim di Pulau Berhala, memulai perannya ikut membangun Kerajaan Melayu Jambi di sana, dan dimakamkan

di

sana.

Malahan

hukum

adat

dibeberapa daerah, mengajarkan, bahwa salah satu bukti kepemilikan atas tanah ulayat adalah adanya “bepandam bepekuburan” di tanah tersebut. Sejarah mencatat bahwa Datuk Berhala, sebelumnya bernama

Achmad

Paduko Barus II,

putra Raja Turki. Sumber lain menyebutkan bahwa Datuk Paduko Berhala sebelumnya bernama Ahmad Salim.13 Dalam pelayarannya, Achmad Barus II (Ahmad Salim) kebetulan terdampar di Pulau Berhala dan sementara bemukim di sana. Sebagai seorang muslim Achmad Barus II (Ahmad Salim), melihat banyaknya berhala (patung-patung) peninggalan

13

Uka Tjandrasasmita, “Seminar Sejarah Maritim Indonesia: Kajian Sejarah Pulau Berhala”, (Jakarta, 2002), hlm. 2.

82


agama Budha di Pulau Berhala, hatinya terpanggil untuk

memusnahkan

berhala-berhala

tersebut.

Konon karena hal itulah beliau diberi gelar Datuk Paduko Berhala. Dari Pulau Berhala inilah beliau memulai melangkahkan kakinya untuk ikut berperan dalam membangun Kerajaan Melayu Jambi, bersama istrinya Putri Selaro Pinang Masak. Perkawinannya dengan Putri Selaro Pinang Masak, raja Kerajaan Jambi waktu itu, membuka peluang baginya untuk melahirkan keturunan raja-raja Jambi dikemudian hari dan sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari perkawinannya dengan Putri Selaro Pinang Masak, lahirlah beberapa orang putra-putri, yang nanti akan memerintah di Kerajaan Melayu Jambi, yaitu Orang Kayo Pingai, Orang Kayo Kedataran, Orang Kayo Hitam, dan yang bungsu seorang putri bernama Orang Kayo Gemuk. Dari sinilah bermula turunan raja-raja Kerajaan Melayu Jambi, bermula dari Orang

83


Kayo Pingai, kemudian digantikan oleh Orang Kayo Hitam dan terakhir sampai ke Sulthan Thaha Syaifuddin. Setelah hampir 20 tahun Datuk Paduko Berhala mendampingi Putri Selaro Pinang Masak memerintah Kerajaan Melayu Jambi, yang waktu itu berpusat di Ujung Jabung, pada 1480 M, beliau wafat dan dimakamkan di Pulau Berhala, atas wasiat dari beliau. Makam inilah yang dikeramatkan oleh rakyat Jambi , karena Datuk Paduko Berhala merupakan cikal bakal keturunan raja-raja Kerajaan Melayu Jambi, dan penyebar agama Islam di masanya. Oleh karena itu setiap tahun Pemerintah bersama warga masyarakat Jambi, mengadakan “haul”, memperingati hari ulang tahun

wafatnya

Datuk

Paduko

Berhala

yang

diselenggarakan di Pulau Berhala. Dari aspek sosial kemasyakatan dan budaya, penduduk Pulau Berhala, yang sebelumnya berasal

84


dari Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu, Kabupaten Tangjung Jabung Timur, memiliki bahasa dan adat istiadat yang sama dengan penduduk Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu pada umumnya. Dari sisi mata pencaharian penduduk Pulau Berhala sama dengan mata pencaharian penduduk Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu, yaitu sebagai nelayan dan petani

kelapa.

Berhubung secara geografis jarak antara Pulau Berhala dengan Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu, relatif sangat dekat, sehingga hubungan komunikasi dan transportasi menjadi lancar. Dari sisi perekonomian, Pulau Berhala sangat tergantung kepada Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu. Kebutuhan sembako penduduk Pulau

Berhala

pada

umumnya

dipasok

Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu.

85

dari


Dilihat dari aspek sosial budaya, penduduk Pulau Berhala merasakan bahwa mereka adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Jambi dan sebaliknya rakyat Jambi merasakan adanya keterikatan batin antara mereka dengan Gugusan Pulau Berhala. III. STATUS GUGUSAN PULAU BERHALA DILIHAT DARI ASPEK ADMINISTRASI/PEMERINTAHAN. Berdasarkan UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jo UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gugusan Pulau Berhala adalah merupakan bagian wilayah administrasi Provinsi Jambi. Gugusan Pulau Berhala merupakan RT. 13 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten

86


Tanjung Jabung Timur. Sebenarnya

jauh sebelum

pemekaran daerah, Gugusan Pulau Berhala juga sudah berstatus sebagai RT.13 Desa Sungai Itik. Hanya saja waktu itu tidak berarada dalam wilayah Kecamatan Sadu, tetapi berada dalam wilayah Kecamatan

Nipah

Panjang

Kabupaten

Tanjung

Jabung. Penduduk Pulau Berhala yang berjumlah 136 jiwa, terdiri dari 33 KK, adalah pemegang kartu penduduk Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan kata lain penduduk Pulau Berhala adalah warga Provinsi Jambi. Hal ini dibuktikan lagi dengan kenyataan dalam beberapa kali Pemilu, penduduk Pulau Berhala menggunakan hak pilihnya di wilayah hukum Provinsi Jambi, yaitu di Kecamatan Nipah Panjang. Malahan sejak Pemilu tahun 2004, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu menempatkan 1 TPS di Pulau Berhala, sebagai

87


tempat pemungutan suara bagi warga RT. 13 Pulau Berhala. Untuk jelasnya dapat dikemukakan di sini berapa kali Pemilu yang pernah diselenggarakan, yang melibatkan penduduk Pulau Berhala sebagai pemilih. Pada Pemilu legislatif tahun 1971 s/d tahun 1982, penduduk Pulau Berhala, menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Nipah Panjang. Semenjak Pemilu tahun 2004, sampai dengan Pemilu tahun 2009, baik Pemilu Legislatif, Pilpres, maupun Pemilu Kepala Daerah, KPU Kabupaten Tanjung Timur selalu menempatkan 1 TPS di Pulau Berhala, sebagai tempat pemungutan suara bagi penduduk Pulau Berhala. Hal ini secara administrasi dan politis, membuktikan bahwa Pulau Berhala adalah merupakan bagian wilayah Provinsi Jambi. Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab. Pendahuluan,

sebelum

Menteri

Dalam

Negeri

menetapkan Pulau Berhala dalam keadaan status quo,

88


Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selalu menganggarkan dalam APBD masing-masing, dana untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejateraan penduduk Pulau Berhala. Tetapi setelah Pulau Berhala ditetapkan dalam keadaan status quo oleh Menteri Dalam Negeri, bantuan dan kegiatan pembangunan di Pulau Berhala terpaksa

dihentikan,

demi

menghormati

dan

mentaati Keputusan Menteri Dalam Negeri. Sangat disayangkan pihak Provinsi Kepri/Kabupaten Lingga, secara

agresif

pembangunan

fisik

tetap di

melakukan Pulau

Berhala,

kegiatan dengan

mengabaikan penetapan Menteri Dalam Negeri mengenai status quo tersebut. Secara administrasi dapat dilihat beberapa peta, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda, seperti Schetskaart Residentie Djambi, Aangenvende de Plaatsnamen en Genzen, schaal 1 : 70.000 dan peta

89


Ichtisar Kepulauan Indonesia dan sekitarnya, yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi TNI Angkatan Laut tahun l997, yang dengan jelas menempatkan Gugusan Pulau Berhala dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi. Hanya saja sangat disayangkan, peta-peta yang ditemukan di kantorkantor Pemerintah di Provinsi Jambi, tidak ada yang mencantumkan Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jambi. Penulis pernah mengusulkan kepada pihak yang berwenang di Provinsi Jambi, agar dibuat peta Provinsi Jambi, dengan mencantumkan Gugusan Pulau Berhala, sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jambi. Untuk legalisasi dari peta ditetapkan,

setidak-tidaknya

tersebut perlu

dengan

Peraturan

Gubernur.

90


IV. STATUS GUGUSAN PULAU BERHALA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, perjuangan rakyat Jambi, berkenaan dengan Gugusan Pulau Berhala, bukanlah bertujuan merebut Gugusan Pulau Berhala dari Provinsi Kepri, tetapi adalah untuk mempertahankan agar Gugusan Pulau Berhala tetap berada dalam wilayah Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan karena rakyat Jambi yakin, berdasarkan bukti-bukti yang ada, baik bukti hukum, bukti sejarah atau bukti-bukti lainnya, Pulau Berhala adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Provinsi Jambi, sejak zaman Kerajaan Melayu Jambi, sampai sekarang. Berikut

ini

dikemukakan

hukum, dari berbagai zaman yaitu: 1. Zaman Kerajaan Melayu Jambi: a. Piagam Tanah Simpang.

91

beberapa

bukti


Menurut Piagam Tanah Simpang, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menyebutkan bahwa pada saat terjadi pembagian wilayah antara Rangkayo Pingai dengan saudaranya Rangkayo Hitam, Rangkayo Pingai mendapat bagian wilayah yang di dalamnya termasuk Pulau Berhala. Fakta ini membuktikan bahwa Pulau Berhala adalah merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Melayu Jambi. b. Surat izin bergerak (berlayar) yang diberikan oleh Pangeran Jambi (Pangeran Ratu). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya Pangeran

Jambi

(Pangeran

Ratu),

telah

memberikan surat izin bergerak (berlayar) kepada nakhoda Portugis di Sungai Jambi dan Selat Berhala. Hal ini membuktikan bahwa Pulau Berhala

adalah

termasuk

dalam

wilayah

kekuasaan Kerajaan Melayu Jambi.

92


c. Kasus Tn. Skinner. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pangeran

Jambi

(Pangeran

Ratu)

pernah

bersengketa dengan Tn. Skinner berkenaan dengan Pulau Berhala. Berkali-kali masalah ini dibawa pada proses yang wajar, selalu Tn. Skinner dikalahkan, sehingga akhirnya Pulau Berhala kembali menjadi milik Jambi. Hal ini membuktikan bahwa Pulau Berhala adalah termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu Jambi. 2. Zaman Hindia Belanda. a. Staatsblad Tahun 1906 No. 187. Staatsblad

Tahun 1906

No. 187 tentang

pembentukan Keresidenan Jambi, menjelaskan bahwa Keresidenan Jambi berasal dari Kerajaan Melayu

Jambi,

ditambah

dengan

Kerinci.

Sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya,

93


Pulau Berhala merupakan bagian wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu Jambi, sehingga dengan

demikian

Pulau

Berhala,

juga

merupakan bagian Keresidenan Jambi. b. Encyclopedia Van Nederlands Indie. Dalam Encyclopedia Van Nederlands

Indie,

disebutkan bahwa Pulau Berhala termasuk dalam wilayah administrasi Afdeeling Jambi.14 c. J. Tideman. Menurut J. Tideman Kepulauan Berhala (Berhala Group) termasuk di dalam wilayah administrasi Onderafdeeling Jambi, yang terletak di antara 0°.47’ - 1°.55’ Lintang Selatan dan 102°.40’ 104°.33’ Bujur Timur.15

14 15

Mr. Dr. Paulus, Op. Cit., hlm. 276. J. Tideman, Op. Cit., hlm. 4.

94


d. Schetskaart Residentie Djambi. Dalam Schetskaart Residentie Djambi, yang membagi Keresidenan Jambi, atas 6 (enam) Onderafdeeling, menempatkan Pulau Berhala dalam

wilayah

adminstrasi

Onderafdeeling

Jambi.

e. Peta

Ichtisar

Kepulauan

Indonesia

dan

Kepulauan

Indonesia

dan

Sekitarnya. Peta

Ichtisar

sekitarnya, yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi TNI Angkatan Laut, tahun 1977,

95


dengan

jelas menempatkan

Pulau Berhala

dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi. 3. Zaman Merdeka. a. UU No. 12 Tahun 1956. UU No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah, menyebutkan bahwa Kabupaten Merangin dan Kabupaten

Batang

Hari

berasal

dari

Keresidenan Jambi (Pasal 1 butir 13 dan14). Dengan demikian berarti Pulau Berhala juga termasuk dalam wilayah Kabupaten Batang Hari. b. UU Drt. UU No. 19 tahun 1957 jo UU No. 6 tahun 1958. UU Drt. No. 19 Tahun 1957, kemudian menjadi UU No. 6 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, tidak menyebutkan secara

96


eksplisit batas-batas ketiga daerah tersebut. Oleh karena itu untuk menentukan batas-batas ketiga

Daerah

Swatantra

tersebut,

harus

didasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 13 dan 14 UU No. 12 tahun 1956, sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada angka 1, yaitu sama dengan batas Keresidenanan Jambi, dimana di dalamnya termasuk Pulau Berhala. Kemudian bukti-bukti tersebut di atas dikukuhkan oleh hukum positif, yaitu UU No. 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, UU No. 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Dari semua bukti-bukti tersebut di atas, dapat dilakukan

konstruksi

hukum,

dengan

sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

97

alur

pikir


1. Apabila Keresidenan Jambi berasal dari Kerajaan Melayu Jambi, yang di dalamnya termasuk Gugusan Pulau Berhala, maka dengan sendirinya Gugusan Pulau Berhala, juga menjadi bagian Kereidenan Jambi. 2. Apabila Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batang Hari, berasal dari Keresidenan Jambi, yang di dalamnya termasuk Gugusan Pulau Berhala, maka dengan sendirinya

Gugusan Pulau Berhala, juga

menjadi bagian dari Kabupaten Batang Hari. 3. Apabila Provinsi Jambi, berasal dari Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batang Hari, (kemudian ditambah

dengan Kerinci),

termasuk Gugusan Pulau

yang di

dalamnya

Berhala, maka dengan

sendirinya Gugusan Pulau Berhala, juga menjadi bagian dari Provinsi Jambi. Hal ini kemudian dikukuhkan dengan UU No. 54 tahun 1999, UU No. 25 tahun 2002 dan UU No. 32 tahun 2004.

98


Alur Pikir (Secara Hukum) Mengenai Status Gugusan Pulau Berhala Kerajaan Melayu Jambi

Keresidenan Jambi

Provinsi Jambi

Piagam Tanah Simpang (1211)

Staatsblad No. 178 Tahun 1906

UU No. 12 Tahun 1956

UU Drt. No. 19 Tahun 1957/ UU No. 61 Tahun 1958

Gugusan Pulau Berhala Masuk dalam Kerajaan Melayu Jambi

Keresidenan Jambi Berasal dari bekas Kerajaan Melayu Jambi Kabupaten Merangin & Kabupaten Batanghari Berasal dari Keresidenan Jambi Ditambah Kabupaten Kerinci

Dengan Sendirinya Gugusan Pulau Berhala Masuk Wilayah Provinsi Jambi

UU No. 54 Tahun 1999 (Pasal 9 Ayat 4)

99

UU No. 25 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 3

UU No. 32 Tahun 2004 (Pasal 18 Ayat 4)


Perjuangan Gigih Rakyat Jambi dalam Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala – Penyelesaian sengketa Gugusan Pulau Berhala berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA GUGUSAN PULAU BERHALA I. Bukti hukum yang menyatakan Gugusan Pulau Berhala bagian wilayah Provinsi Jambi. Seperti

telah

dikemukakan

sebelumnya,

sengketa Gugusan Pulau Berhala adalah sengketa di masa kini, sehingga harus diselesaikan dengan hukum masa kini, hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan

yang

berlaku

sekarang.

Berkenaan dengan sengketa Gugusan Pulau Berhala, ada 4 Undang-undang yang terkait yaitu UU No. 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, UU No. 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Provinsi Kepri, UU 32 Tahun

100


2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 31 Tahun 2003, tentang Pembentukkan Kabupaten Lingga. 1. UU No. 54 Tahun 1999. Pasal 9 ayat (4) UU No. 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

dengan

tegas

menyatakan

bahwa

:

“Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebelah utara dan timur berbatas dengan laut Cina Selatan”. Pasal ini memastikan bahwa Gugusan Pulau Berhala termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena Gugusan Pulau Berhala terletak jauh di sebelah selatan Laut Cina Selatan. Memang UU No. 54 Tahun 1999 ini mengandung sedikit masalah, karena pembuat undang-undang tidak akurat dalam menentukan

101


batas wilayah. Apabila kita perhatikan dalam peta, Laut Cina Selatan berada jauh di sebelah utara Pulau Berhala, malah di sebelah selatannya terdapat Pulau Anambas, dan hampir seluruh pulau-pulau di kepulaun Riau, berada di sebelah selatan Laut Cina Selatan. Seandainya orang Jambi memiliki sifat “serakah”, mereka akan menuntut semua pulau-pulau yang ada di sebelah selatan Laut Cina Selatan, karena Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebelah utara dan timur berbatas dengan Laut Cina Selatan. Orang Jambi tidak akan pernah melakukan hal itu, karena orang Jambi hanya akan memperjuangkan mati-matian apa yang memang menjadi haknya. Agama kita mengajarkan, “perjuangkanlah hakmu, walaupun sebesar biji bayam”.

102


2. UU No. 25 Tahun 2002. UU

No.

25

Tahun

2002,

tentang

Pembentukan Provinsi Kepri, dalam penjelasan Pasal 3, dinyatakan: “Provinsi Kepulauan Riau dalam undangundang ini tidak termasuk Pulau Berhala, karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah Provinsi Jambi, sesuai dengan UU No. 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. Ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa penjelasan suatu pasal tidak mengikat secara hukum, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah Provinsi Jambi. Pendapat tesebut adalah keliru, karena menurut teori hukum: a. Penjelasan suatu pasal adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pasal yang bersangkutan.

103


b. Penjelasan dari suatu undang-undang adalah merupakan sikap resmi dari pembuat undangundang, yaitu Pemerintah bersama dengan DPR.

Oleh

karena

itu,

setidak-tidaknya

penjelasan suatu undang-undang mempunyai kekuatan mengikat secara administratif. c. Sebagai contoh, di dalam UUD 1945, sebelum diamandemen, tidak ditemukan satu pasalpun yang menyatakan Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum. Pernyataan itu hanya ditemukan di bagian Penjelasan Umum, yang berbunyi:

“Indonesia

ialah

Negara

yang

Berdasarkan atas Hukum (Rechtstaat)”. Tetapi kenyataannya semua orang mengakui bahwa Indonesia

adalah

suatu

Negara

Hukum

(Rechtstaat), walaupun tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (Rechtstaat).

104


3. UU No. 32 Tahun 2004. UU

No.

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 18 ayat (4), menyatakan

bahwa:

“kewenangan

mengelola

wilayah laut Provinsi paling jauh 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai kelaut lepas, dan/atau ke arah perairan kepulauan”. Berdasarkan data geografis, jarak Pulau Berhala ke Ujung Jabung (titik terluar dari Kabupaten Tanjung Timur), hanya 2,5 mil laut dan jarak antara Pulau Berhala dengan ibukota Kecamatan Nipah Panjang, hanya 7,46 mil laut. Hal ini berarti bahwa Gugusan Pulau Berhala berada dalam wilayah laut Provinsi Jambi. 4. UU No. 31 Tahun 2003. a. Lex apriori derogat lex posteriori. Pasal 4 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga, menyatakan:

105


‘’Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala”. Ada pihak tertentu yang berpendapat, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut, berarti Pulau Berhala termasuk wilayah Kabupaten Lingga, karena Kabupaten Lingga sebelah selatan berbatasan dengan Selat Berhala. Dengan menggunakan adagium: “Lex apriori, derogat lex posteriori” (Hukum

yang

lahir

belakangan

mengenyampingkan hukum terdahulu), ada pihak

tertentu

yang

berpendapat

bahwa

dengan adanya UU No. 31 Tahun 2003 (posteriori) bisa mengenyampingkan undangundang terdahulu (apriori), yaitu UU No. 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Provinsi Kepri. Apabila pendapat ini diterima, berarti Provinsi

Kepri

akan

kehilangan

payung

hukumnya.

106


b. Pendapat Dr. E. Utrecht, SH. Utrecht dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Indonesia, menyatakan: “Tiap ketetapan yang dibuat, harus berdasar pada undangundang, isinya dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan dari undang-undang yang menjadi dasar ketetapan itu”.16 Pihak yang berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2003, Pulau Berhala termasuk wilayah Kabupaten Lingga, jelas pendapat itu bertentangan dengan penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: “Provinsi Kepulauan Riau dalam undang-undang ini tidak termasuk Pulau Berhala,

karena

Pulau

Berhala

termasuk

wilayah Provinsi Jambi, sesuai UU No. 54 Tahun 1999, 16

tentang

Pembentukan

Kabupaten

Dr. E. Utrecht, SH, “Hukum Administrasi Negara Indonesia”, 1964, hlm. 123.

107


Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. Apabila kita perhatikan konsiderans UU No. 31 Tahun 2003, pada bagian mengingat, tercantum sebagai dasar pembentukannya UU No. 25 Tahun 2002. Berdasarkan pendapat Dr. E. Utrecht tersebut di atas, semestinya UU No. 31 Tahun 2003, tidak boleh bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 2002. Selanjutnya apabila kita cermati penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2003, sebenarnya kedua pasal tersebut tidak saling bertentangan, hanya saja ada pihak tertentu, yang keliru dalam memahami arti “selat”. c. Pengertian Selat. Menurut ketentuan umum yang dimaksud selat adalah laut yang terletak antara dua daratan

108


(pulau) besar. Sebagai contoh, Selat Sunda terletak antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Selat Gaspar terletak antara Pulau Bangka dengan Pulau Belitung, Selat Bali terletak antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali, Selat Makasar terletak antara Kalimantan dengan Pulau Sulawesi, dll. Dari beberapa contoh tersebut, ternyata tidak ada selat yang terletak antara pulau besar dengan pulau kecil. Berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud Selat Berhala adalah laut yang terletak antara Pulau Sumatera dengan Pulau Singkep, bukan laut yang terletak antara Pulau Sumatera dengan Pulau Berhala. Diberi nama Selat Berhala, karena di selat tersebut terdapat Pulau Berhala (lihat peta). Dengan apa yang dijelaskan di atas, bahwa yang dimaksud Selat Berhala adalah laut yang terletak antara Pulau Sumatera dengan

109


Pulau Singkep, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 31 tahun 2003 tersebut, Pulau Berhala termasuk wilayah Provinsi Jambi, sesuai dengan penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002.

Sumber : ATLAS Indonesia & Sekitarnya, Penerbit Karya Anda, Surabaya Indonesia.

Dari bukti-bukti hukum tersebut di atas, dapat diyakini bahwa Gugusan Pulau Berhala adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Provinsi Jambi.

110


II. Cara Penyelesaian

Sengketa Gugusan

Pulau

Berhala. Sengketa

Gugusan

Pulau

Berhala

antara

Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri, haruslah diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 198 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang

berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antar

provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya,

serta

antara

provinsi

dengan

kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud”. Pasal ini

merupakan

suatu

lex

specialis,

sehingga

mengenyampingkan peraturan perundang-undangan lain, yang mengatur hal yang sama. Pasal ini sengaja dibuat oleh pembuat undang-undang, agar sengketa antar daerah yang terjadi di banyak daerah, dapat diselesaikan

111

dengan

cepat,

sehingga

tidak


mengganggu stabilitas politik dan keamanan di daerah, yang pada gilirannya bisa mengganggu kelancaran proses pembangunan. Apabila sengketa antar daerah diselesaikan melalui proses peradilan biasa, hal itu akan memakan waktu yang panjang, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebenarnya Pasal 198 UU No. 32 Tahun 2004 ini sengaja dibuat lebih sederhana, untuk lebih mempermudah

dan

mempercepat proses penyelesian sengketa antar daerah tersebut. Apabila kita bandingkan dengan ketentuan yang sama, dalam UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, ternyata dalam ketentuan yang lama, cara penyelesaiannya lebih rumit, sehingga menjadi lebih sulit. Cara penyelesaian sengketa

menurut

UU

No.

22

Tahun

1999,

menekankan pada adanya musyawarah terlebih dahulu

antara

daerah

yang

bersengketa,

dan

112


berdasarkan

hasil

musyawarah

itulah

menteri

membuat keputusan. Menurut Rozali Abdullah: “Dalam prakteknya, musyawarah tersebut sulit untuk mencapai kesepakatan, karena masing-masing daerah diselimuti oleh ego kedaerahan, sehingga mereka lupa, bahwa

kepentingan

bangsa

dan

negara harus

diletakan di atas kepentingan lainnya”.17 Pembuat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyadari kelemahan ini, dan mencoba

mengatasinya

dengan

memberi

kewenangan yang lebih luas kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, untuk dapat dengan cepat menyelesaikan perselisihan antar daerah tersebut. Apabila

terjadi

perselisihan

dalam

penyelenggaran fungsi pemerintahan, antar provinsi, antara 17

provinsi

dengan

kabupaten/kota

di

Prof. H. Rozali Abdullah, SH, “Pelaksanaan Otonomi Luas, dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 176.

113


wilayahnya

dan

antara

provinsi

dengan

kabupaten/kota di luar wilayahnya, wewenang untuk menyelesaikannya berada pada Menteri Dalam Negeri. Menteri dapat memutus sengketa ini, setelah mendengar

pihak-pihak

yang

bersengketa

dan

memeriksa alat-alat bukti yang ada, tanpa perlu adanya musyawarah terlebih dahulu antara pihakpihak yang bersengketa. Tetapi kenyataannya sampai sekarang, sedikit sekali sengketa antar daerah yang bisa diselesaikan. Penyelesaian

sengketa

tersebut

berlarut-larut,

memakan waktu bertahun-tahun, malahan sengketa Gugusan Pulau Berhala, telah berlangsung lebih hampir 30 tahun. Kendalanya bukan tereletak pada aturan main dan mekanisme penyelesaiannya, tetapi justru terletak pada kemauan dan keberanian Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikannya. Menteri Dalam Negeri, terkesan takut, apabila nanti

114


timbul reaksi yang keras dari pihak yang merasa dirugikan.

Sebenarnya

hal

itu

tidak

perlu

dicemaskan, karena pada kenyataanya, betapapun adilnya suatu putusan, pasti ada reaksi dari pihak yang merasa dirugikan dan hal itu sudah merupakan resiko jabatan seorang menteri. Kalaupun ada keberatan dari pihak yang merasa dirugikan, itu bisa diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat sikap dari Menteri Dalam Negeri yang baru,

Gamawan

pernyataan

dan

Fauzi,

melalui

tindakannya,

pernyataankita

rasanya

mempunyai harapan baru, untuk menyelesaian semua sengketa daerah yang terbengkalai selama ini, termasuk di dalamnya sengketa Gugusan Pulau Berhala. Bukti-bukti dari kedua belah pihak sudah menumpuk di tangan beliau, rekomendasi dari Komisi II DPR-RI sudah ada, kedua belah pihak sudah

115


didengar berkali-kali, sekarang tinggal memutusnya. Mari kita tunggu sambil berdoa, semoga Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, diberi kekuatan dan keberanian oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk menyelasaikan semua sengketa tersebut. III. Kemungkinan

penyelesaian

sengketa

antar

daerah melalui proses peradilan. 1. Melalui Mahkamah Konsitusi (MK). Menurut ketentuan Pasal 10 UU Nomor: 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final untuk : a. Menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

116


b. Memutus

sengketa

kewenangan

lembaga

negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Memutus pembubaran Partai Politik, dan d. Memutus sengketa hasil Pemilihan Umum. Dilihat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, kemungkinan pertama yang bisa ditempuh adalah melalui uji materil undangundang yang berkaitan dengan Gugusan Pulau Berhala, asal bisa dibuktikan bahwa ada pasalpasal dalam undang-undang dimaksud yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun l945. Akan tetapi, setelah dicermati rasanya tidak ada pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan Pulau Berhala,

bertentangan

dengan

UUD

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Kemungkinan kedua, melalui sengketa kewenangan lembaga

117


negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini bisa dilakukan, apabila Mahkamah Konstitusi seandainya

berpendapat,

bahwa

Pemerintah

Daerah adalah merupakan salah satu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945. Menurut pendapat kita rasanya hal ini tidak mungkin, karena yang dimaksud lembaga negara dalam Pasal 10 huruf b, UU No. 24 Tahun 2003 adalah lembaga negara di tingkat Pusat, seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,

dan

BPK.

Entahlah

kalau-kalau

Mahkamah Konstitusi membuat suatu terobosan pula,

seperti

halnya

kewenangan

memutus

sengketa Pemilu.

118


2. Melalui Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor: 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, “Mahkamah menguji

Agung

secara

mempunyai

materil,

hanya

kewenangan peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang”. Dari ketentuan pasal 31 ayat (1) di atas, jelas bahwa

Mahkamah

Agung

tidak

berwenang

melakukan uji materil (judicial review) terhadap undang-undang, tentunya dalam hal ini termasuk Undang-undang yang berkaitan dengan Pulau Berhala tersebut, yaitu UU Nomor: 54 Tahun 1999, UU Nomor: 25 Tahun 2002 dan UU Nomor: 31 Tahun 2003. Oleh karena itu, keinginan pihakpihak

tertentu

untuk

mencari

penyelesaian

sengketa gugusan Pulau Berhala melalui judicial review (uji materil) di Mahkamh Agung, tidak mungkin dilakukan, karena tidak sesuai dengan

119


ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IV. Kemungkinan penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara setelah adanya putusan Menteri Dalam Negeri. Apabila seandainya keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai sengketa Gugusan Pulau Berhala ini sudah ada, untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, perlu dikaji lebih dahulu kemungkinannya. Menurut Rozali Abdullah: “Putusan pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah putusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat individual, kongkrit, final dan menimbulkan akibat hukum”.18 Melihat

18

Prof. H. Rozali Abdullah, SH, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hlm.18.

120


keempat syarat tersebut di atas, kemungkinan dapat digugatnya keputusan Menteri Dalam Negeri dalam sengketa Gugusan Pulau Berhala, tergantung pada bentuk produk hukum yang akan dikeluarkan. Apabila produk hukumnya dalam bentuk “keputusan menteri” (beschikking), kemungkinan dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, sebaliknya apabila produk hukumnya dalam bentuk “peraturan menteri” (regelling), jelas tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan menteri tersebut, hanya bisa dilakukan uji materil di Mahkamah Agung. Tetapi masalahnya bukan itu, karena Pasal 198 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan dengan tegas bahwa: “Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat final”. Hal ini berarti bahwa setelah menteri memutus sengketa antar daerah berdasarkan ketentuan Pasal 198 UU

121


No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak-pihak

yang

merasa

dirugikan,

karena

keputusan menteri tersebut bersifat final. Dengan demikian Permendagri No. 44 Tahun 2011 ini bersifat tetap dan mengikat.

122


Perjuangan Gigih Rakyat Jambi dalam Mempertahankan Gugusan Pulau Berhala – Sikap dan harapan ke depan masyarakat Jambi

BAB. V PENUTUP Sudah cukup panjang waktu yang dilalui, sudah cukup sering pertemuan diadakan dan sudah cukup banyak bukti yang diserahkan, sekarang tinggal lagi menunggu tekad dan keberanian Menteri Dalam Negeri untuk memutus sengketa Gugusan Pulau Berehala. Berdasarkan bukti-bukti di masa lalu dan berdasarkan undang-undang yang berlaku, rakyat Jambi yakin seyakin-yakinnya, bahwa Gugusan Pulau Berhala adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Provinsi Jambi. Secara geografis, budaya dan ekonomis, Gugusan Pulau Berhala dirasakan sangat dekat dengan Provinsi Jambi, sehingga akan lebih efiesen dan efektif apabila Gugusan Pulau Berehala dikuasai dan dikelola oleh Provinsi Jambi. Sebenarnya bagi rakyat Jambi, apapun

123


keputusan Menteri Dalam Negeri, rakyat Jambi akan menerimanya dengan iklas, asal putusan itu diambil dengan adil. Siapapun yang mengusai Gugusan Pulau Berhala, bagi rakyat Jambi tidak masalah, asalkan tetap berada dalam lingkungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat

Jambi

mempertahankan

berjuang

Gugusan

Pulau

dengan

gigih,

Berhala,

karena

berdasarkan bukti-bukti yang ada, rakyat Jambi yakin seyakin-yakinnya, bahwa Gugusan Pulau Berhala adalah milik rakyat Jambi dari dulu hingga sekarang. Rakyat Jambi

percaya, apa yang diajarkan oleh agama kita,

“Perjuangkanlah hakmu, walaupun sebesar biji bayam”. Oleh karena itu, rakyat Jambi akan terus berjuang dengan gigih untuk

mempertahankan haknya atas

Gugusan Pulau Berhala, dan sebaliknya tidak akan pernah berusaha merebut yang bukan haknya.

124


Untuk

menggambarkan

sikap

berkenaan dengan Gugusan Pulau masyarakat

rumpun

Melayu,

rakyat

Jambi

Berhala, sebagai penulis

mencoba

menggambarkannya melalui beberapa bait pantun. Dari batin berjalan ke Muaro Jambi, Singgah sebentar di kota Sengeti. Rakyat Jambi yakin Pulau Berhala milik Jambi, Karena didukung banyak bukti. Dari kuala berlayar ke Sungai Jambi, Membawa pinang dalam sekoci. Kami ndak rela Pulau Berhala lepas dari Jambi, Akan berjuang sepenuh hati. Pohon dadap pohon kenari, Anak gembala membawa bedil. Kami berharap pada Pak Menteri, Status Berhala tolong selesaikan dengan adil.

125

APENDIX PERMENDAGRI NO. 44 TAHUN 2011 TENTANG WILAYAH ADMINISTRATIF PULAU BERHALA Sekitar tanggal 10 Oktober 2011, berembus kabar di tengah-tengah masyarakat, 2011 baik melalui media massa, maupun dari mulut ke mulut, bahwa Menteri Dalam Negeri telah memutuskan Pulau Berhala masuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dari hari ke hari berita ini

semakin

santer

terdengar,

tetapi

sesudah

dikonfirmasi kebenarannya kepada Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, beliau dengan tegas menyatakan belum mengetahui

tentang kebenaran berita

tersebut. Malahan beliau berjanji akan mencek kebenarannya Sesudah

dicek

ke ke

Kementerian

Dalam

Negeri.

Kementerian

Dalam

Negeri,

ternyata berita itu benar adanya, di mana Menteri

126

Dalam Negeri telah menandatangani Permendagri No. 44 Tahun 2011, tertanggal 29 September 2011 berkenaan status Pulau Berhala dan diundangkan pada tanggal 7 Oktober 2011. Di dalam Pasal 3 Permendagri No. 44 Tahun 2011 tersebut, dengan tegas dinyatakan bahwa : “Pulau Berhala masuk wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”. Alhamdulillah

wa

syukurillah,

dengan

diterbitkannya Permendagri No. 44 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa Pulau Berhala masuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, berarti perjuangan dan do’a rakyat Jambi, didengar dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan memberi kekuatan dan keberanian kepada Menteri Dalam Negeri untuk memutus sengketa mengenai status Gugusan Pulau Berhala ini, dengan adil berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah

127

disampaikan oleh kedua belah pihak, baik Provinsi Jambi maupun Provinsi Kepri. Apabila ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri berkenaan status Pulau Behala ini datangnya secara tiba-tiba dan diputuskan secara sepihak, adalah tidak benar. Penyelesaian masalah status kepemilikkan Gugusan Pulau Berhala ini, sudah berlangsung dalam waktu yang

cukup

panjang,

melalui

beberpa

orang

Gubernur dari kedua belah pihak dan beberapa orang Menteri Dalam Negeri. Kedua belah pihak sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan dalil-dalil disertai bukti-bukti untuk mendukung Menteri

klaimnya

Dalam

masing-masing.

Negeri

juga

telah

Malahan memberi

kesempatan kepada pihak Provinsi Jambi dan Provinsi Kepri untuk berunding/bermusyawarah secara langsung, guna mencari penyelesian yang adil

128

atas sengketa Gugusan Pulau Berhala, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sangat disayangkan sesudah pertemuan ketiga, ternyata pihak Provinsi Kepri, secara sepihak memutuskan untuk tidak

melanjutkan perundingan, sehingga

terhenti sampai disitu, tanpa menghasilkan suatu kesepakatan. Terakhir, pada tanggal 6 Desember 2010, Menteri Dalam Negeri mengundang Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus dan Gubernur Kepri, Muhammad Sani, untuk datang ke Jakarta, guna mengadakan pertemuan dalam rangka percepatan penyelesaian status Pulau Berhala. Dalam pertemuan yang difasilitasi

oleh

Dirjen

Pemerintahan

Umum,

Kementerian Dalam Negeri, Ir. Timbul Pujianto, MPM, Gubernur

Jambi

dan

Gubernur

Kepri

diberi

kesempatan untuk menyampaikan sikap terakhir daerahnya masing-masing, berkenaan dengan status

129

Gugusan

Pulau

Berhala.

Sesudah

itu

Dirjen

Pemerintahan Umum, menyampaikan pandangan dan

arahannya,

berkenaan

dengan

kebijakan

Pemerintah dalam menyelesaikan status Pulau Berhala. Pada akhir pertemuan, Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Pemerintahan Umum, berjanji akan segera menyelesaikan masalah status Pulau Berhala. Dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas, tidak

ada

alasan

bagi

pihak

tertentu

untuk

mengatakan bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai status Pulau Berhala ini, datangnya tibatiba dan diputuskan secara sepihak. Hanya saja dalam hal ini, kemungkinan teman-teman di Provinsi Kepri belum siap menerima kenyataan yang ada. Sebelumnya pihak Provinsi Jambi, berkali-kali menegaskan akan menerima apapun keputusan Menteri Dalam Negeri berkenaan status Gugusan

130

Pulau Berhala, asal keputusan tersebut, diambil dengan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bagi Provinsi Jambi, tidak masalah, di manapun Gugusan Pulau Berhala ditempatkan, asal tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seyogyanya teman-teman dari Provinsi Kepri, juga bersikap demikian, karena Permendagri No. 44 Tahun 2011, tidak lebih dari suatu “pengukuhan” terhadap kepemilikan Provinsi Jambi atas Gugusan Pulau Berhala, baik secara de yure maupun secara de facto. Kita berharap dengan adanya Permendagri No. 44 Tahun 2011, jangan sampai merusak hubungan baik yang sudah ada selama ini, antara masyarakat Provinsi Kepri dengan masyarakat Provinsi Jambi, sebagai sesama masyarakat serumpun Melayu. Telanaipura, Medio Oktober 2011

131

DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Rozali, SH. 1992. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: CV. Rajawali. Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Adiwoso,S.Hartini, dkk. 1998 (Penterjemah). Wellan, J.W.J. Het Eiland Berhala Bij Djambi, 1925. Keuchenius, W.H. 1912. Tijdschrift voor Binnelandsch Bestuur Drien Veertiggste Batavia, Kolf & Co.

Het del

Paulus, Mr. Dr. 1917. Encyclopedia Van Nederlandsch Indie. Suthodilogo, Anakndo Ngebi. 1211 H. Naskah Kuno Silsilah Raja-raja Jambi dan Undang Pencacahan. Tideman, J. 1938. Djambi. Amsterdam: Madeling Nomor XLII Koninklijk Vereneging Kolonial Instituut. Tjandrasasmita, Uka. 2002. Kajian Sejarah Pulau Berhala, Seminar Sejarah Maritim Indonesia. Jakarta.

132

Utrecht, Dr. E. S.H. 1964. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku “ICHTIAR”. Pemerintah Provinsi Jambi. 2007. Gugusan Pulau Berhala merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dari Wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Kepri. 2006. Analisis Status Pulau Berhala ditinjau dari aspek Sejarah, Pelayanan Pemerintah, dan Hukum.

133

DAFTAR UNDANG-UNDANG UU

No. 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Tengah.

UU

Drt. No. 19 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah, Jambi, dan Riau, kemudian menjadi UU No. 6 Tahun 1958.

UU

No. 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

UU

No. 25 Tahun 2002, tentang Provinsi Kepulauan Riau.

Pembentukan

UU

No. 31 Tahun 2003, Kabupaten Lingga.

Pembentukan

UU

No. 32 Daerah.

tentang

Tahun 2004, tentang

Pemerintahan

134

RIWAYAT HIDUP PENULIS Nama Lengkap : Prof. H. Rozali Abdullah, SH Lahir

: Maninjau, 28 Februari 1942.

Alamat

: Komplek Perumahan Dosen Universitas Jambi, No.23 Telanaipura Jambi.

Pendidikan

: Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 1969.

Riwayat Pekerjaan : 1.

Diangkat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Unja, tahun 1970.

2.

Diangkat sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unja, tahun 1973.

3.

Diangkat sebagai Kepala Humas Unja, tahun 1975.

4.

Diangkat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unja, tahun 1979.

5.

Diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unja, periode I, tahun 1981.

6.

Diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unja, periode II, tahun 1985.

7.

Diangkat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Unja, tahun 1992.

8.

Diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unja, periode III, tahun 1993.

135

9.

Diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unja, periode IV, tahun 1996.

10. Dosen Pasca Sarjana UNSRI, tahun 2002 – 2003. 11. Dosen Pasca Sarjana IAIN Jambi, tahun 2001 – 2002. 12. Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unja, tahun 2002 – 2003. 13. Staf Ahli DPRD Provinsi Jambi, tahun 2001 – 2002. 14. Ketua KPU Provinsi Jambi, tahun 2003. 15. Ketua STISIP Nurdin Hamzah, tahun 2009-2011. Buku-buku yang dipublikasikan

:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, Penerbit CV.Rajawali Jakarta, tahun 1984. 2. Hukum Kepegawaian di Indonesia, Penerbit CV.Rajawali Jakarta, tahun 1987. 3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, penerbit CV.Rajawali Jakarta, tahun 1992. 4. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif,

136

5. Penerbit PT.Raja Grafindo Jakarta, tahun 2000.

Persada

6. Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Peradilan HAM di Indonesia, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, tahun 2002. 7. Pelaksanaan Otonomi Luas, dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2005. 8. Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas, penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 2009. Motto

:

Bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab.

137

Prof. H. Rozali Abdullah, SH, Dosen Tatanegara yang mengajar di beberapa Perguruan Tinggi di Jambi, telah banyak menerbitkan buku tentang bidang ilmunya termasuk buku “Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas” diterbitkan PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2009. Lahir di Maninjau Sumatera Barat 28 Februari 1942 dengan mottonya “bekerja ikhlas dan bertanggungjawab”. “Saya merasakan denyut dan getar perjuangan secara faktual karena sebagai Gubernur saya pun berada dalam pusaran perjuangan yang telah mengambil masa puluhan tahun (1986 – 2011) untuk mendapatkan kemantapan Legal Justice terhadap kepemilikan Gugusan Pulau Berhala” (H. Hasan Basri Agus – Gubernur Jambi). “Alhamdulillah upaya untuk meraih pengukuhan Gugusan Pulau Berhala sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam wilayah Provinsi Jambi telah kita capai. Tetapi kita tidak perlu terlalu bereforia karena pihak lain pun akan berbuat maksimal untuk mementahkannya” (H. Zulkifli Nurdin – Gubernur Jambi, 1999 – 2010).

Prof. H. Rozali Abdullah, SH

Recommend Documents