RAHASIA BANK
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENGERTIAN
RAHASIA SESUATU YANG DIPERCAYAKAN SESEORANG UNTUK TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUINYA
RAHASIA BANK SESUATU YANG DIPERCAYAKAN NASABAH KEPADA BANK AGAR TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG LAIN YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUI Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
TEORI RAHASIA BANK (Muhammad Djumhana)
TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT MUTLAK (ABSOLUTELY THEORY) BANK BERKEWAJIBAN UNTUK MENYIMPAN RAHASIA NASABAH YANG DIKETAHUI BANK KARENA KEGIATAN USAHANYA DALAM KEADAAN APAPUN, BIASA ATAU DALAM KEADAAN LUAR BIASA.
TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT NISBI BANK DIPERBOLEHKAN MEMBUKA RAHASIA NASABAHNYA, APABILA UNTUK KEPENTINGAN YANG MENDESAK, MISALNYA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA. Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
SEJARAH RAHASIA BANK DI INDONESIA Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
UU 23 PRP TAHUN 1960 TENTANG RAHASIA BANK
ISI: 7 PASAL PASAL 2: BANK TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN-KETERANGAN TENTANG KEADAAN KEUANGAN LANGGANANNYA YANG TERCATAT PADANYA DAN HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN, KECUALI PERPAJAKAN DAN KEPENTINGAN PERADILAN LANGGANAN BANK ADALAH ORANG-ORANG YANG MEMPERCAYAKAN UANGNYA PADA BANK, MENERIMA CEK, BUNGA DARI BANK DAN LAIN SEBAGAINYA Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
•RAHASIA BANK HANYA BERLAKU UNTUK NASABAH DEPOSAN •DICABUT DENGAN LAHIRNYA UU 14/1967 TENTANG POKOKPOKOK PERBANKAN Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
UU 14 TAHUN 1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN PASAL 36: BANK TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN2 TENTANG KEADAAN KEUANGAN NASABAHNYA YANG TERCATAT PADANYA DAN HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN, KECUALI DALAM HAL-HAL YANG DITENTUKAN DALAM UU INI Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
•RAHASIA BANK MASUK DALAM UU PERBANKAN, TIDAK TERPISAH DALAM UU TERSENDIRI •TIDAK TERDAPAT RUMUSAN YANG JELAS TENTANG RAHASIA BANK DIBUTUHKAN SUATU PENAFSIRAN RESMI BANK INDONESIA Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 2/337/UPPB/PbB PERIHAL PENAFSIRAN TENTANG PENGERTIAN RAHASIA BANK TANGGAL 11 SEPTEMBER 1969 KEADAAN KEUANGAN YANG TERCATAT PADANYA ADALAH KEADAAN MENGENAI KEUANGAN YANG TERDAPAT PADA BANK YANG MELIPUTI SEGALA SIMPANANNYA YANG TERCANTUM DALAM SEMUA POS PASIVA, DAN SEGALA POS AKTIVA YANG MERUPAKAN PEMBERIAN KREDIT DALAM BERBAGAI MACAM BENTUK KEPADA YANG BERSANGKUTAN Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 2/337/UPPB/PbB PERIHAL PENAFSIRAN TENTANG PENGERTIAN RAHASIA BANK TANGGAL 11 SEPTEMBER 1969
HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN, IALAH SEGALA KETERANGAN ORANG ATAU BADAN YANG DIKETAHUI OLEH BANK KARENA KEGIATAN DAN USAHANYA, YAITU: PEMBERIAN PELAYANAN, DAN JASA DALAM LALU LINTAS UANG, BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI PENDISKONTOAN. DAN JUAL-BELI SURAT BERHARGA PEMBERIAN RUMAH Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
RAHASIA BANK MENCAKUP NASABAH: • DEPOSAN, • DEBITUR, DAN • KEGIATAN DALAM SISTEM PEMBAYARAN
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN PENGERTIAN: PASAL 1 ANGKA 16 “RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAH BANK YANG MENURUT KELAZIMAN DUNIA PERBANKAN WAJIB DIRAHASIAKAN” Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN PASAL 40 AYAT 1: BANK DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DICATAT PADA BANK TENTANG KEADAAN KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAHNYA, YANG WAJIB DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
• NASABAH MENCAKUP
NASABAH AKTIVA DAN PASIVA
• KELAZIMAN: MIS. CARA SIMPAN DAN TARIK DANA, BESAR DEPOSITO, JUMLAH KREDIT, BESAR BUNGA DLL • DIATURNYA TENTANG PIHAK TERAFILIASI (DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEJABAT, KARYAWAN DLL) Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992
PASAL 41: KEPENTINGAN PERPAJAKAN PASAL 42: KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA PASAL 43: DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAH PASAL 44: TUKAR-MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UU 7 TAHUN 1992 TENTANGPERBANKAN PENGERTIAN: PASAL 1 ANGKA 28 “RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA” Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
RAHASIA BANK HANYA TERBATAS KEPADA NASABAH PENYIMPAN (DEPOSAN) DAN SIMPANANNYA SAJA
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 41 (1): “UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN PIMPINAN BANK INDONESIA ATAS PERMINTAAN MENTRI KEUANGAN BERWENANG MENGELUARKAN PERINTAH TERTULIS KEPADA BANK AGAR MEMBERIKAN KETERANGAN DAN MEMPERLIHATKAN BUKTIBUKTI TERTULIS SERTA SURAT-SURAT MENGENAI KEADAAN KEUANGAN NASABAH PENYIMPAN TERTENTU KEPADA PEJABAT PAJAK” Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 42 (1): “UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA, PIMPINAN BANK INDONESIA DAPAT MEMBERIKAN IZIN KEPADA POLISI, JAKSA ATAU HAKIM UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN DARI BANK MENGENAI SIMPANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PADA BANK” Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 41 A (1): “UNTUK PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA, PIMPINAN BANK INDONESIA MEMBERIKAN IZIN KEPADA PEJABAT BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN DARI BANK MENGENAI SIMPANAN NASABAH DEBITUR” Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 43: “DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA, DIREKSI BANK YANG BERSANGKUTAN DAPAT MENGINFORMASIKAN KEPADA PENGADILAN TENTANG KEADAAN KEUANGAN NASABAH YANG BERSANGKUTAN DAN MEMBERIKAN KETERANGAN LAIN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA TERSEBUT” Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 44 (1): “DALAM RANGKA TUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK, DIREKSI BANK DAPAT MEMBERITAHUKAN KEADAAN KEUANGAN NASABAHNYA KEPADA BANK LAIN” Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 44 A (1): “ATAS PERMINTAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH PENYIMPAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS, BANK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YBS KEPADA PIHAK YANG DITUNJUK OLEH NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT” Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 44 A (2): “DALAM HAL NASABAH PENYIMPAN TELAH MENINGGAL DUNIA, AHLI WARIS YANG SAH DARI PENYIMPAN YANG BERSANGKUTAN BERHAK MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT” Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10/1998: 1. IJIN DARI PEMERINTAH/BI (PAJAK, PIUTANG BANK YANG DISERAHKAN BUPLN/PUPN, PERADILAM DALAM PERKARA PIDANA)
2. TANPA IJIN
(PERKARA PERDATA, TUKAR INFORMASI ANTAR BANK, KUASA NASABAH, AHLI WARIS)
Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI LUAR UU PERBANKAN SURAT MAHKAMAH AGUNG NO. KMA/694/R.45/XII/2004 PERIHAL PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BERISI PENEGASAN BAHWA KETENTUAN PASAL 12 UU 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK MERUPAKAN KETENTUAN KHUSUS (LEX SPECIALIS) YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA KPK DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN” Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI LUAR UU PERBANKAN PROSEDUR IJIN MEMBUKA RAHASIA BANK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 42 UU PERBANKAN TIDAK BERLAKU BAGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
SANKSI ATAS KETENTUAN RAHASIA BANK DALAM UU PERBANKAN Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM
BENTUK SANKSI: PIDANA DAN DENDA SECARA AKUMULATIF
PASAL 47 (1): TANPA MEMBAWA PERINTAH TERTULIS ATAU TANPA IJIN MEMAKSA BANK ATAU PIHAK TERAFILIASI UNTUK MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 - 4 TAHUN, DAN DENDA 10 - 200 M PASAL 47 (2): ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 4 TAHUN DAN DENDA 4 – 800 M PASAL 47 A: ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN, DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 7 TAHUN DAN DENDA 4 – 15 M Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM