KEWAJIBAN NEGARA
Materi Perkuliahan Hukum dan HAM ke-5 FH Unsri
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
KEWAJIBAN NEGARA
ICCPR
•Negative obligation •Immediatly
ICESCR
•Positive obligation •Progressive realization Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
ICCPR PASAL 2 AYAT (1) Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
ICESCR PASAL 2 AYAT (1) Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi dan sejauh dimungkinkan oleh sumber daya yang ada , guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak -hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan semua upayaupaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah -langkah legislatif.
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
TERMINOLOGI-TERMINOLOGI YANG DIGUNAKAN DALAM MENJABARKAN KEWAJIBAN NEGARA
Positive vs negative obligations Obligations of conduct and obligations of result Respect, protect, fulfill, promote, enhance Immediate vs progressive obligations
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
KETERHUBUNGAN ANTARA KEWAJIBAN POSITIF DAN KEWAJIBAN NEGATIF Umumnya, hak Sipol terkait dengan kewajiban negatif dari negara, sedangkan hak Ekosob terkait dengan kewajiban positif dari negara. Namun, batasan antara kewajiban positif pada Hak Ekosob dan kewajiban negatif Hak Sipol tidak selalu dapat dipisahkan dengan jelas, misalnya dalam hak memperoleh pengadilan yang adil ( the right to a fair trial), yang mana negara diwajibkan untuk menyediakan hakim, jaksa, pengacara bahkan lembaga pemasyarakatan. Dalam hak Ekosob juga terdapat situasi dimana negara rupanya harus pasif. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
GENERAL COMMENT NO 3 ‘a state party in which any significant number of individuals is deprived of essential foodstuffs, of essential primary health care, of basic shelter and housing, or of the most basic forms of education is failing to discharge its obligations under the covenant […] if the covenant was to be read in such a way as not to establish such a minimum core obligation, it would largely be deprived of its raison d’etre.’ […] in order for a state party to be able to attribute its failure to meet at least its minimum core obligations to a lack of available resources it must demonstrate that every effort has been made to use all resources that are at its disposition in an effort to satisfy, as a matter of priority, those minimum obligations. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
Kewajiban Inti Minimal
Kewajiban pokok minimum untuk menjamin pemenuhan, setidaknya, tingkat terendah dari setiap Hak -hak itu adalah merupakan kewajiban dari seluruh Negara anggota. Sehingga misalnya suatu Negara anggota dimana banyak orang mengalami kesulitan mendapatkan bahan makanan pokok , perawatan kesehatan dasar, perumahan dasar, atau pendidikan dasar, maka seper tinya, Negara ter sebut gagal memenuhi kewajibannya seper ti yang digariskan oleh Kovenan. Jika Kovenan dipahami dengan penger tian bahwa tidak perlu memenuhi kewajiban -kewajiban inti itu, maka penger tian seper ti itu jelas -jelas meniadakan landasan falsafahnya. Evaluasi tentang apakah suatu negara telah memenuhi kewajiban inti minimumnya atau tidak harus memper timbangkan keterbatasan sumber daya di negara itu.
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
PROGRESSIVE REALISATION This term refers to the obligation to take steps […] towards progressive realisation of the rights guaranteed in the covenant, excluding the ‘immediate obligations’ examined earlier Pasal 2 (1) mewajibkan setiap negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang perlu “dengan seluruh sumber daya yang ada padanya”. Dalam rangka mengaitkan antara kegagalannya untuk memenuhi kewajiban minimumnya dengan keterbatasan sumber daya, suatu negara anggota harus bisa menunjukkan bahwa segala usaha telah dilakukan dengan menggunakan semua sumber daya yang ada padanya untuk memenuhi, sebagai prioritas, kewajiban kewajiban minimum itu .
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
INDIKATOR MONITORING KEWAJIBAN NEGARA
Availability Accessability Acceptability (incl. quality) Adaptability
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
BATASAN ISTILAH “MAXIMUM AVAILABLE RESOURCES” Refers both to financial resources and other resources (incl. natural resources, human resources, technology.) Refers both to resources available within a state, and those available through international cooperation and assistance Obligation to provide aid – less clear *heart of the problem – to what extent resources are used for ESC rights Committee uses ‘wording like ‘adequate’, ‘reasonable’ – highlights occasionally low spending (example: South Korea on health) Must seek to identify low -cost options Level of economic development/severity of alledged breach (in particular related to minimum core obligations), current economic situation, the existence of other claims on the state’s limited resources, consideration of low -cost options, possibility for international cooperation Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
BATASAN ISTILAH “MAXIMUM AVAILABLE RESOURCES” General comment 9 – states must justify the abscence of legal remedies (‘there is no covenant right which could not, in the great majority of systems, be considered to poassess at least some significant justiciable dimensions’ Proportionality – not really integrated into the committee’s comments – yet on CG right to health: limitations must be proportional in the sense that the least restrictive means is adopted to acheive the goal Burden on the state – for example related to minimum core obligations, state must prove that the necessary resources are not available
Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
PELAPORAN INDIVIDUAL DAN MEKANISME PENYELIDIKAN TERHADAP KEWAJIBAN NEGARA The Optional Protocol establishes an individual complaints mechanism for the Covenant. Parties agree to recognize the competence of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights to consider complaints from individuals or groups who claim their rights under the Covenant have been violated. Complainants must have exhausted all domestic remedies. The Committee can request information from and make recommendations to a party. The Protocol also includes an inquiry mechanism. Parties may permit the Committee to investigate, report on and make recommendations on "grave or systematic violations" of the Convention. Parties may opt out of this obligation on signature or ratification. The Optional Protocol requires ten ratifications to come into force Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM
