MAKALAH. Negara Hukum, HAM, dan Peran Masyarakat Sipil

PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK JEJARING KOMISI YUDISIAL RI Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010

MAKALAH

Negara Hukum, HAM, dan Peran Masyarakat Sipil Oleh: M.Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA


Negara Hukum, HAM, dan Peran Masyarakat Sipil

Oleh: M.Busyro Muqoddas Bandung, 30 Juni 2010


Sejarah Negara Hukum • Sejarah pemancangan negara hukum muncul di Eropa sebagai respon

terhadap absolutisme kekuasaan raja yang bertahta pada 1500-1700. (setelah berakhirnya abad pertengahan).

• Kecaman-kecaman yang dilontarkan terhadap absolutisme kekuasaan raja selanjutnya mendapat dukungan kuat dari golongan menengah (middle class) yang mulai berpengaruh berkat majunya kedudukan ekonomi serta mutu pendidikan. •Sejarah negara hukum dengan demikian sangat ber-irisan dengan agenda demokratisasi dan HAM


Konsepsi Negara Hukum • Pada era modern (abad 19), gagasan negara hukum berkembang

pada dua konsep besar. Di Eropa Kontinental populer dengan istilah ”rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon dikembangkan dengan sebutan ” The Rule of Law”. • Menurut Stahl, ”rechtsstaat” mencakup 4 (empat) elemen penting yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. •Sementara AV. Dicey menyebutkan tiga ciri penting ”The Rule of Law” yaitu: Supremacy of law, equality before the law, dan due Process of

Law.


Perkembangan teori Negara Hukum Dalam perkembangannya, International Commission of Jurist, melalui konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 memperluas konsep Rule of law, dan menekankan apa yang dinamakannya ”The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age”. Syarat-syarat dasarnya adalah: (1) Perlindungan konstitusional, dalam arti, bahwa konstitusi selain memberi jaminan hak-hak individu, juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (3) Pemilihan umum yang bebas; (4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan (6) Pendidikan kewarganegaraan (civic education).


Makna Perkembangan Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum sangat dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Paham negara hukum (nomocratie) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dijalankan secara beriringan seperti dua sisi dalam sekeping mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan negara hukum demokratis (democratische rechtsstaat) atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy. Dalam konsep tersebut Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi


Negara Hukum dan Kontrak Sosial •

Perlawanan terhadap absolutisme kekuasaan yang merupakan jalan sejarah pemancangan negara hukum di dasarkan pada teori kontrak social.

•

Teori kontak sosial awalnya diusung oleh John Locke, yang mentesiskan bahwa negara merupakan hasil kesepakatan (pactum unionis) antarrakyat yang dikuasai dengan penguasa (pactum subjectionis), di mana posisi masing‐masing pihak wajib dilindungi dan dibatasi oleh aturan hukum yang disebut konstitusi.

•

Dalam konteks politik, teori kontrak social berarti bahwa hubungan antara raja (penguasa) dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak.


Konsekwensi Kontrak Sosial •

Indonesia yang sudah mentahbiskan dirinya sebagai negara hukum terikat dengan teori kontrak sosial antara negara dan rakyat. Bentuk dari kontrak sosial tersebut adalah Konstitusi dan peraturan perundangan lainnya.

•

Sebagai perwujudan kontrak sosial, maka konstitusi dan peraturan perundangan lainnya wajib memperhatikan kepentingan keduanya, mulai dari proses penyusunan sampai pada pengesahan isi kontrak. Kedua belah pihak selanjutnya terikat untuk menjalankan hak dan kewajiban masing‐ masing.


HAM dalam Teori Kontrak Sosial • Dalam teori kontrak social‐nya John Locke, manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak‐hak individunya kepada negara. Yang diserahkan menurutnya hanyalah hak‐hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak‐hak lainnya tetap berada dan melekat pada masing‐masing individu. • HAM karenanya tetap menjadi elemen independen yang sifatnya pokok dan melekat yang harus dijamin dalam konsepsi negara hukum.


Perkembangan HAM (1) •

•

Terma hak asasi manusia (human rihts) pertama kali digunakan pada the Declaration by United Nations pada 1 January 1942. Deklarasi ini dilakukan oleh 26 negara yang merasa tidak mampu menghalangi kekejaman kekuasaan Axis (Jerman, Italy dan Jepang) pada masa perang dunia II. Para deklarator menulis dalam dokumen ini dengan kata “to preserve human rights and justice in our [own] lands as well as in other lands”. Selanjutnya, pada akhir perang dunia II, yaitu pada tahun 1945, sebanyak 50 negara bertemu di San Francisco, CA, USA untuk membuat the United Nations Carter. Di dalam piagam tersebut dinyatakan bahwa tujuan adanya PBB adalah untuk menyelenggarakan kerjasama internasional dalam mempromosikan dan memperkuat penghormatan terhadap HAM dan terhadap kebebasan dasar tanpa pembedaan berdasar ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.


Perkembangan HAM (2) •

•

Selanjutnya pada 10 Desember 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights) disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa‐Bangsa pada 10 Desember 1948. Setelah pengesahan itu, maka dilanjutkan dengan pembuatan intrumen yang lain yang kemudian dikenal dengan International Bill of Human Rights, sebutan untuk empat instrument utama hak asasi manusia yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau International Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) beserta Protokol Tambahan (Optional Protocol)‐nya masing‐masing.


Pembagian HAM (1) • •

Secara umum hak asasi manusia dibagi ke dalam dua kelompok besar, pertama: hak ekonomi, social dan budaya. Kedua: hak sipil dan politik. Hak ekonomi, social dan budaya seringkali diasosiasikan dengan istilah hak atas (“rihts to”). Hak ini muncul dari tuntutan agar Negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari urusan makan hingga kesehatan. Negara dituntut untuk bekerja lebih aktif dalam rangka memenuhi hak‐hak tersebut. Termasuk di dalam hak‐ hak ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan social, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perlindungan karya ilmiah, kesusastraan dan kesenian.


Pembagian HAM (2) •

Sedangkan Hak sipil dan politik berkaitan dengan kebebasan sipil setiap warga negara yang sering disebut sebagai bebas dari (“freedom from”). Hak ini muncul dari tuntutan manusia dari kungkungan absolutisme negara dan dari gerakan-gerakan social lainnya.Termasuk di dalam hak-hak ini adalah hak untuk hidup, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk tidak disiksa, kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatkan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak dituntut berdasarkan hokum yang berlaku surut dan hak mendapatkan proses peradilan yang fair dan adil.


Realitas Empiris Penegakan Hak Sipil dan Politik di Indonesia •

Warna penegakan hak sipil dan politik di Indonesia masih cukup kelabu. Rujukan empirisnya dapat dilihat dari beberapa kasus yang sampai hari ini belum kunjung tuntas, bahkan tak kunjung ada titik terang, seperti kasus tanjung priok, kasus Timor-Timor, kasus pembunuhan 4 (empat) mahasiswa trisakti, kasus semanggi I dan semanggi II.


Realitas Empiris Penegakan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia •

•

•

Kondisi penegakan hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia juga sangat memprihatinkan dan menyayat hati. Hal itu dapat dirujuk panda fenomena menguatnya kasus korupsi, illegal logging, kebijakan publik di tingkat pusat dan daerah yang tidak memberi ruang buat pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga terlihat dari tidak adanya keberpihakan penegakan hukum pada nelayan, buruh, tani, dan kaum diffabel yang lemah akses kuasa. Termasuk mengguritanya pusat-pusat perbelanjaan yang kapitalistik dan berakibat pada tergusur dan matinya tokotoko/industri kecil, warung-warung klontong milik masyarakat yang menjadi tumpuan ekonominya.


Peran Strategis Masyarakat Sipil (1) Masyarakat sipil yang direpresentasikan LSM, Kampus, Ormas, Organisasi Keagamaan, (termasuk jejaring KY) memiliki peran strategis dan sekaligus memiliki tanggungjawab melekat untuk berperan aktif dalam penegakan hukum dan HAM yang masih menjadi problem besar kebangsaan. Beberapa peran yang bisa dilakukan antara lain: a. Melakukan kajian bermuatan HAM terhadap masalah politik legislasi yang selama ini menjadi hulu dari problem penegakan hukum. b. Mengintegrasikan action plan jejaring dengan LSM, Perguruan Tinggi, Ormas dll. c. Menyusun action plan untuk investigasi terhadap kebijakan publik di pusat dan daerah yang berpotensi melanggar HAM.


Peran Strategis Masyarakat Sipil (1) • • • •

Melakukan survey tentang peta kemiskinan sosial, ekonomi, dan budaya akibat dari pemberlakuan UU dan kebijakan pemerintah. Merintis pendidikan politik untuk penegakan hukum dan HAM pada masyarakat bersama-sama dengan unsur CSO. Merumuskan agenda strategi dan aksi untuk advokasi masyarakat korban HAM. Sharing data dan agenda sesama jejaring KY melalui jaringan online maupun media lainnya.


TERIMA KASIH

MAKALAH. Negara Hukum, HAM, dan Peran Masyarakat Sipil

Recommend Documents