Dukungan Masyarakat Sipil Menuju Kota HAM

Dukungan Masyarakat Sipil Menuju Kota HAM

Kedudukan Pemda – Kewajiban Negara atas HAM • Negara Pihak terikat dalam perjanjian HAM internasional yang diratifikasi. • Kewajiban Negara atas HAM: (i) menghormati; (ii) melindungi; dan (iii) memenuhi, serta kewajiban untuk melakukan pemulihan atas terjadinya pelanggaran HAM.

• Negara: Pemerintah pusat bertanggung jawab atas semua tindakan seluruh organ dan badan-badan dibawahnya.

• Semua otoritas publik atau pemerintah di tingkat apapun berada dalam posisi memikul tanggung jawab negara pihak (All branches of government (executive, legislative and judicial), and other public or governmental authorities, at whatever level - national, regional or local - are in a position to engage the responsibility of the State Party - Komentar Umum No. 31 tentang sifat kewajiban hukum yang berlaku bagi negara-negara pihak).

Kedudukan Pemda – Kewajiban Negara atas HAM • Pelanggaran hak-hak yang terkandung dalam Kovenan dapat terjadi melalui tindakan langsung, kegagalan bertindak atau kelalaian negaranegara pihak, atau melalui badan-badan mereka di tingkat nasional dan lokal. • Tindakan ilegal otoritas publik dalam level apapun, termasuk pemerintah daerah, adalah tanggung jawab negara bahkan jika tindakan tersebut berada diluar kewenangan hukumnya atau bertentangan dengan UU dalam negerinya (Pasal 27 Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional).

Kedudukan Pemda – Kewajiban Negara atas HAM • Negara dapat mendelegasikan pelaksanaan kewajibannya sebagai negara pihak kepada jenjang pemerintah yang lebih rendah, dan mengambil langkah-langkah untuk menetapkan prosedur untuk memastikan agar kewajiban negara dalam HAM dilaksanakan. • Wakil-wakil otoritas daerah harus dilibatkan dalam penyusunan strategi dan kebijakan HAM nasional. • Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajiban negara terkait HAM. • Otoritas daerah harus memiliki kekuasaan dan sumber daya keuangan yang diperlukan. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak akan efektif tanpa sumber daya keuangan dalam pelaksanaannya. • Perlunya ada koordinasi antar berbagai kementrian dan pemerintah daerah guna menyelaraskan kebijakan-kebijakan terkait HAM.

Pengalaman ELSAM dalam Mendukung Kota HAM • ELSAM mendukung upaya-upaya dari Kota untuk menjadi Kota HAM. Fokus pada dukungan untuk pembentukan regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. • Pengalaman mendukung di Kota Sanggau, Kota Palu dan Aceh. • Kota Sanggau  bekerja sama bagian hukum Pemda untuk menyusun pembentukan peraturan daeran berbasis HAM • Kota Palu  mendukung Pemda Palu untuk memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM • Aceh  mendukung Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam menyelesaikan Qanun KKR (dengan DPR Aceh) untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu (2014)

Kota Sanggau - 2011 • Mendorong pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. • Bekerja sama dengan Setda untuk menyusun manual peraturan Daerah berbasis HAM. • Tujuannya produk-produk hukum dari Pemda Sanggau sesuai dengan prinsip dan norma-norma HAM.

Kota Palu 2012-2013 • Mendukung pembentukan Peraturan Walikota (Perwali) Palu untuk pemulihan korban pelanggaran HAM. Perwali yang terbentuk yakni Perwali No. 17 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Palu. • Perwali kemudian mengatur secara menyeluruh tentang aspek-aspek pemenuhan HAM di Kota Palu, yang ditindaklanjuti dengan Pembentukan Pokja-Pokja, penyediaan anggaran untuk implementasinya untuk layanan dasar HAM, termasuk menangani masalah pelanggaran HAM masa lalu untuk Korban Peristiwa 1965-1966. • Dalam jangka panjang proses ini diharapkan akan mengikis diskriminasi dan stigmatisasi kepada korban, dan mendorong adanya transformasi di Masyarakat dalam memandang peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.

Hak atas pemulihan • Prinsip 10: Hak atas Pemulihan (PrinsipPrinsip Panduan Gwangju untuk Kota HAM)  Mengakui pentingnya hak atas pemulihan yang efektif, dan mengembangkan/membentuk mekanisme dan prosedur yang memadai termasuk ombudsman dan komisi HAM daerah untuk pemulihan, termasuk langkah-langlah pencegahan seperti mediasi dan penyelesaian konflik lainnya. • Perwali Palu memasukkan ketentuan mengenai pemulihan korban pelanggaran HAM.

Peran Masyarakat Sipil • Masyarakat Sipil perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan HAM di daerah.

• Masyarakat sipil mempunyai peranan penting dalam pemantauan dan memberikan informasi, serta penilaian independen kinerja Pemda. • Perlu ada dialog dan saluran komunikasi.

• Peningkapan kapasitan masyarakat sipil untuk memantau dan terlibat dengan Pemda.

Pendidikan HAM • Pemerintah Daerah harus memajukan pemahaman dan penghormatan HAM semua individu dalam wilayahnya melalui pendidkan dan pelatihan HAM. • Pendidikan tersebut perlu dilakukan secara sistematis bagi wakil-wakil yang terpilih, staff administrasi, serta penyebaran informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka. • Dalam konteks mempromosikan pemda dapat membantu membangun budaya HAM dalam masyarakat. • Kerja sama dengan Pemda Palu untuk pendidikan HAM, yang dituangkan dalam bentuk MoU.

Pengalaman – Lesson Learned • Menguji kewenangan Pemda dalam sejumlah isu khusus dalam pemulihan pelanggaran HAM, misalnya bagaimana membedakan pemenuhan soal akses pada kesehatan, pendidikan, dan perumahan, dengan membedakan antara hak warga negara dengan hak korban pelanggaran HAM? • Sejauh mana dukungan dari Pemerintah pusat untuk inisiatif Pemerintah Daerah untuk penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan HAM?  khususnya terhadap masalah-masalah yang tidak ‘ingin’ diselesaikan oleh pemerintah pusat. • Regulasi nasional yang dibutuhkan untuk mendukung program HAM di daerah? Konstitusi, UU Pemda, UU Sektoral lain, Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)?