SOSIALISME MENUJU MASYARAKAT DEMOKRATIS
disusun untuk memenuhi salah satu mata kuliah pendidikan pancasila :
Nama
: Fandy Ivan Dwi Kurniyanto
NIM
: 11.11.5018
KELOMPOK
:D
Jurusan
: S1 TEKNIK INFORMATIKA
Dosen
: Tahajudin S, Drs
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
LATAR BELAKANG MASALAH Menuju Sosialisme Demokrat Pertanyaan tentang sosialisme dan demokrasi, jalan demokratis menuju sosialisme, hari ini berpose dengan mengacu pada dua pengalaman sejarah, yang dalam cara melayani sebagai contoh batas kembar atau bahaya yang harus dihindari: pengalaman sosial-demokratik tradisional, seperti yang diilustrasikan di sejumlah negara Eropa Barat, Timur dan contoh dari apa yang disebut 'sosialisme nyata'. Meskipun segala sesuatu yang membedakan kasus ini, meskipun segala sesuatu yang menentang demokrasi sosial dan Stalinisme satu sama lain sebagai theoretico-politik arus, mereka tetap menunjukkan keterlibatan mendasar: keduanya ditandai dengan statisme dan ketidakpercayaan yang mendalam dari inisiatif massa, di singkat oleh kecurigaan tuntutan demokratik . Di Prancis, banyak sekarang ingin berbicara dari dua tradisi dari gerakan kelas pekerja dan populer: satu statis dan Jacobin, berjalan dari Lenin dan Revolusi Oktober dengan Internasional Ketiga dan gerakan komunis, dan yang kedua ditandai dengan pengertian tentang manajemen diri dan langsung, peringkat-dan-file demokrasi. Hal ini kemudian berpendapat bahwa pencapaian sosialisme demokratis membutuhkan istirahat dengan mantan dan integrasi dengan yang kedua. Bahkan, bagaimanapun, ini adalah cara yang agak asal-asalan mengajukan pertanyaan. Meskipun memang ada dua tradisi, mereka tidak bertepatan dengan arus hanya disebutkan. Selain itu, akan menjadi kesalahan mendasar untuk membayangkan bahwa integrasi hanya dengan arus manajemen diri dan demokrasi langsung adalah cukup untuk menghindari statisme.
PEMBAHASAN Memahami politik dari masyarakat demokrasi Politik merupakan sebuah istilah yang sangat sering diungkapkan akan tetapi seringkali juga disalah artikan tentang makna dari istilah tersebut. Ketika mendengar istilah tersebut pikiran orang sudah dimuati olah berbagai macam konstruksi perilaku manusia di dalam kehidupan sehari-hari, karena politik menyangkut interaksi yang tidak dapat diabaikan sebagaimana orang berinteraksi ekonomi guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Adalah benar apa yang diungkapkan oleh Robert Hucksfeldt dan John Sprague, bahwa politik merupakan sebuah “game” yang menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Akan tetapi politik tidaklah sesederhana seperti ungkapan tersebut. Politik hadir dimana-mana, disekitar kita. Sadar atau tidak, mau atau tidak, politik ikut mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hal itu berlangsung sejak kelahiran sampai dengan kematian, tidak peduli apakah kita ikut mempengaruhi proses politik atau tidak. Karena itulah sampai-sampai Aristoteles menyebut politik sebagai master of science, bukan dalam pengertian ilmu pengetahuan (scientific) tetapi dalam pengertian politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Penjelasan ini menyadarkan kita akan pentingnya mempelajari politik. Setidaknya ada lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Secara lebih singkat Harold Lasswell mengatakan bahwa (proses) politik sebagai masalah who gets what, when, how, masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. “Mendapatkan apa” artinya mendapatkan nilai-nilai. “Kapan” berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. “Bagaimana” berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai.
Berkaitan dengan hal ini David Easton merumuskan politik sebagai The authoritative allocation of values for a society, alokasi nilai-nilai secara otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. Oleh karena itu, yang digolongkan sebagai perilaku politik berupa setiap kegiatan yang mempengaruhi (mendukung, mengubah ataupun menentang) proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai? Fungsionalisme mengartikan nilai-nilai sebagai hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dikejar manusia, dengan derajat kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya. Nilai-nilai itu ada yang bersifat abstrak berupa prinsip-prinsip hidup yang dianggap baik seperti keadilan, keamanan, kebebasan, persamaan, demokrasi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kehormatan dan nasionalisme. Nilai-nilai yang bersifat konkret seperti pangan, sandang, perumahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana perhubungan dan komunikasi dan rekreasi. Nilai-nilai yang abstrak dan konkret itu dirumuskan dalam bentuk kebijakan umum yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi, kegiatan mempengaruhi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum berarti mempengaruhi pembagian dan penjatahan nilai-nilai secara otoritatif untuk suatu masyarakat. Keseluruhan proses di atas senantiasa melibatkan apa yang disebut banyak orang sebagai kepentingan umum, maka merumuskan kepentingan umum juga menjadi sesuatu yang penting. Samuel P. Huntington melukiskan kepentingan umum sebagai kepentingan pemerintah karena lembaga pemerintahan dibentuk untuk menyelenggarakan kebaikan bersama. Kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan proses politik dan pemerintahan tercermin dalam sistem politik suatu negara. Sejauh mana kapasitas suatu sistem dapat dilihat dari kapabelitas dari sistem tersebut. Konteks dari sistem politik di sini adalah sistem politik demokratis yang bekerja pada suatu negara. Institusi-institusi yang membentuk sistem politik itu terdiri paling kurang lima institusi politik, yakni pada lingkungan pemerintahan adalah Pemerintah Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Legislatif, pada lingkungan kemasyarakatan adalah Partai Politik dan Kelompok Kepentingan, dan media massa yang memainkan peran sebagai komunikator untuk
kedua tataran institusi politik itu, maupun sebagai kontrol atas mereka. Jika sistem politik dimengerti sebagai pengorganisasian keberadaan lembaga-lembaga politik tersebut dan kerjasama yang terjalin di antara mereka, maka kemampuan sistem politik dapat dimengerti sebagai kesanggupan lembaga-lembaga politik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merancang dan melakukan langkah-langkah efektif yang terus-menerus demi tercapainya tujuan bersama mereka. Dalam pengorganisasian seperti itu tercakup pula hubungan yang saling mempengaruhi antara satu lembaga dan lembaga-lembaga yang lain. Dalam kaitan itu, institusi-institusi politik harus melengkapi diri dengan berbagai perangkat kelembagaan supaya dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing sebagai prasyarat bagi bekerjanya sistem politik. Karena itu, kelengkapan kelembagaan institusi-institusi ini bersifat kontributif terhadap kemampuan sistem politik. Output dari kemampuan sistem politik dapat dilihat dari paling tidak dalam lima hal, yaitu : extratctive capability, regulative capability, distributive capability, symbolic capability, dan responsive capability.
Sosialisme demokratis Sosialisme demokratis adalah deskripsi digunakan oleh berbagai sosialis gerakan dan organisasi untuk menekankan demokrasi karakter orientasi politik mereka. Sosialisme demokratis adalah kontras dengan gerakan-gerakan politik yang resor untuk otoriter sarana untuk mencapai transisi ke sosialisme, bukan advokasi untuk penciptaan langsung dari desentralisasi demokrasi ekonomi dari tingkat akar rumput, yang dilakukan oleh dan untuk kelas pekerja itu sendiri. Secara khusus, itu adalah istilah yang digunakan untuk membedakan antara sosialis yang mendukung tingkat akar rumput-, revolusi spontan atau gradualisme lebih Leninisme - revolusi yang terorganisir dihasut dan diarahkan oleh menyeluruh pihak Vanguard yang beroperasi berdasarkan sentralisme demokratik . Istilah ini kadang-kadang digunakan secara sinonim dengan " demokrasi sosial ", tapi sosial demokrat tidak perlu menerima label ini, dan banyak mengidentifikasi diri sosialis demokratik menentang demokrasi sosial kontemporer karena demokrasi sosial mempertahankan modus produksi kapitalis .
Sosialisme demokratis sering digunakan dalam kontras dengan gerakan-gerakan yang mendukung Uni Soviet, Republik Rakyat Cina dan negara-negara sosialis lainnya selama Perang Dingin . Beberapa partai demokratis Sosial label diri mereka "demokratis sosialis", bagaimanapun, kebijakan dan tujuan mereka telah pindah ke arah liberalisme sosial dan neoliberalisme sejak pembubaran Uni Soviet.
Definisi Sosialisme demokratis sulit untuk mendefinisikan, dan kelompok ulama memiliki definisi yang sangat berbeda untuk istilah ini. Beberapa definisi hanya mengacu pada semua bentuk sosialisme yang mengikuti pemilihan, reformis path atau evolusioner untuk sosialisme, daripada revolusioner satu. Seringkali, definisi ini dipanggil untuk membedakan sosialisme demokratis dari komunisme , seperti dalam Sosialisme Demokrat Donald Busky ini: Sebuah Survei Global, Sosialisme Demokrat Jim Tomlinson dan Kebijakan Ekonomi: Tahun Attlee, 1945-1951, Norman Thomas Demokratik Sosialisme: suatu penilaian baru atau Roy Hattersley 's Kebebasan Pilih: Masa Depan Sosialisme Demokrat. Tetapi bagi mereka yang menggunakan istilah tersebut dalam cara ini, ruang lingkup dari "sosialisme" istilah itu sendiri bisa sangat samar-samar, dan mencakup bentuk-bentuk sosialisme yang kompatibel dengan kapitalisme . Sebagai contoh, Robert M. Page, seorang Reader di Sosialisme Demokrat dan Kebijakan Sosial di Universitas Birmingham , menulis tentang "sosialisme demokratis transformatif" untuk merujuk pada politik dari Clement Attlee pemerintah (yang kuat negara kesejahteraan , redistribusi fiskal, nasionalisasi beberapa ) dan "sosialisme demokratis revisionis", sebagaimana dikembangkan oleh Anthony Crosland dan Harold Wilson : Pemikir Buruh paling berpengaruh revisionis, Anthony Crosland ..., berpendapat bahwa yang lebih "baik hati" bentuk kapitalisme telah muncul sejak [Perang Dunia II] ... Menurut Crosland, sekarang mungkin untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar dalam masyarakat tanpa perlu untuk transformasi "fundamental" ekonomi. Untuk Crosland, bentuk yang lebih bermakna dari kesetaraan dapat dicapai jika pertumbuhan dividen yang berasal dari manajemen
yang efektif ekonomi diinvestasikan dalam "pro-kaum miskin" pelayanan publik daripada melalui redistribusi fiskal. Memang, beberapa pendukung sosialisme pasar melihat yang terakhir sebagai bentuk sosialisme demokratis. Sebuah varian dari set definisi adalah Joseph Schumpeter 's argumen, diatur dalam Capitalism, Socialism and Democracy (1941), bahwa demokrasi liberal yang berkembang dari "kapitalisme liberal" ke sosialisme demokratis, dengan pertumbuhan pekerja manajemen diri , demokrasi industri dan lembaga regulasi. Sebaliknya, definisi lain dari sosialisme demokratis tajam membedakannya dari demokrasi sosial . Sebagai contoh, Peter Hain mengklasifikasikan sosialisme demokratis, bersama dengan sosialisme libertarian , sebagai bentuk anti-otoriter " sosialisme dari bawah "(menggunakan istilah yang dipopulerkan oleh Hal Draper ), berbeda dengan Stalinisme dan sosial demokrasi, varian otoriter sosialisme negara . Untuk Hain, ini membagi demokratis / otoriter adalah lebih penting daripada revolusioner / reformis membagi. Dalam definisi ini, itu adalah partisipasi aktif dari penduduk secara keseluruhan, dan pekerja khususnya, dalam pengelolaan ekonomi yang mencirikan demokrasi sosialisme, sementara nasionalisasi dan perencanaan ekonomi (apakah dikendalikan oleh pemerintah terpilih atau tidak) merupakan ciri khas dari sosialisme negara. Argumen, serupa, tetapi lebih kompleks dibuat oleh Nicos Poulantzas . Definisi lain jatuh antara set pertama dan kedua, melihat sosialisme demokratis sebagai tradisi politik tertentu terkait erat dan saling tumpang tindih dengan demokrasi sosial. Sebagai contoh, Bogdan Denitch , dalam Sosialisme Demokrat, mendefinisikan sebagai mengusulkan reorganisasi radikal tatanan sosio-ekonomi melalui kepemilikan publik, kontrol buruh dari proses kerja dan kebijakan pajak redistributif. [9] Robert G. Picard juga menggambarkan demokrasi tradisi sosialis pemikiran termasuk Eduard Bernstein , Karl Kautsky , Evan Durbin dan Michael Harrington .
Sosialisme demokratis panjang dapat digunakan dalam cara ketiga, untuk merujuk ke versi dari model Soviet yang direformasi secara demokratis. Misalnya, Mikhail Gorbachev digambarkan perestroika sebagai bangunan "baru, sosialisme manusiawi dan demokratis". Akibatnya, beberapa mantan partai-partai Komunis telah namanya diri mereka sebagai sosialis demokratis, seperti dengan Partai Sosialisme Demokrat di Jerman. Hal Draper menggunakan istilah "sosialisme demokratis-revolusioner" sebagai jenis sosialisme dari bawah dalam bukunya Dua Jiwa Sosialisme .
KESIMPULAN Dalam hal ini, kerangka pemikiran tersebut dijabarkan sebagai berikut: pertama, kemampuan dalam hal memenuhi kebutuhan keuangan baik untuk pembiayaan rutin pemerintahan maupun untuk pembangunan. Kedua, kemampuan dalam mengelola kehidupan masyarakat melalui berbagai peraturan yang mengikat. Ketiga, kemampuan membagi dan mengalokasikan sumber-sumber untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Keempat, kemampuan masing-masing lembaga politik dalam mengalirkan simbol-simbol dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Kelima, kemampuan merancang kebijakan dan merespon perubahan sikap, perkembangan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menyadari luasnya dan besarnya kekuasaan (politik) negara/pemerintah, Montesquieu berpendapat harus ada pemisahan kekuasaan, agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan hanya pada seseorang atau satu lembaga saja. Selain untuk membatasi kekuasaan negara (raja) yang cenderung absolute, juga untuk memudahkan dalam melakukan control terhadap perilaku politik negara/lembaga-lembaga negara dan pemerintah. kekuasaan eksekutif (pemerintah), kekuasaan legislative (parlemen) dan kekuasaan yudikatif.
Referensi 1. Demokrasi Sosial Versus Sosialisme Demokratik Revolusioner oleh J. David Edelstein. 2. “ Menuju Sosialisme Demokrat ", Kiri Baru Tinjauan I/109, Mei-Juni 1978. 3. Bogdan Denitch, Sosialisme Demokrat: Misa Kiri di Masyarakat Industri Lanjutan (Allanheld, Osmun, 1981). 4. Press dan Tolak Demokrasi: Respon Sosialis Demokrat dalam Kebijakan Publik (1985 Praeger / Greenwood). 5. Hal Draper, Dua Jiwa Sosialisme, " Bab 7: Facade Revisionis ". 6. Hal Draper, Dua Jiwa Sosialisme, " Bab 8: The Scene Amerika ".
7. http://lutfiwahyudi.wordpress.com/2007/03/15/3/
