PEMERKUATAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK HAKIM SELURUH INDONESIA Hotel Grand Angkasa Medan, 2 - 5 Mei 2011
MAKALAH
PERAN DAN KONTROL MASYARAKAT SIPIL DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN Oleh: DR. Bambang Widjojanto Fakultas Hukum Universitas Trisakti Senior Partners WSA Lawfirm Legal Advisor Partnership for Governance Reform
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
PERAN DAN KONTROL MASYARAKAT SIPIL DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DR. Bambang Widjojanto Fakultas Hukum Universitas Trisakti Senior Partners WSA Lawfirm Legal Advisor Partnership for Governance Reform
Lokakarya, Kerjsama Komisi Yudisial dan PUSHAM UII, Medan, Rabu 4 Mei 2010
PENDAHULUAN • ”Ubi societas ibi ius”, karena ada masyarakat, maka ada hukum. Tidak ada hukum jika tidak ada masyarakat. • Ada relasi yang erat antara hukum dan masyarakat. • Ada rakyat Indonesia maka ada konstitusi Indonesia ; • Ketika Rakyat Indonesia deklarasikan kemerdekaannya, maka UUD 1945 yang menjustifikasi pembentukan pemerintahan Negara Indonesia; • Ada relasi antara rakyat, hukum dan pemerintahan; • Hukum dan Pemerintahan dibentuk dan ditujukan untuk kepentingan rakyat; • Kontrol rakyat menjadi penting dan relevan agar dapat memastikan bahwa hukum dan pemerintahan memang ditujukan untuk kepentingan rakyat
RAKYAT, KONSTITUSI, HUKUM DAN HAM A. KONSTITUSI DAN RAKYAT • Konstitusi Æ sumber authentik dan otoritatif yg dapat menjelaskan hubungan Æ rakyat, pemerintah, hukum dan ham; • Pada Konstitusi disebutkan beberapa hal; yaitu: – Kesatu, Rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya; – Kedua, dibentuklah Pemerintah Negara Indonesia, tujuannya untuk Æ melindungi, memajukan dan mencerdaskan; – Ketiga, disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu konstitusi yg terbentuk dalam susunan negara RI;
• Ada 5 (lima) kata rakyat yg tersebut secara eksplisit di dalam pembukaan Konstitusi, yaitu meliputi: – Kesatu, perjuangan pergerakan kemerdekaan Æ telah mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Neara Indonesia; – Kedua, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya; – Ketiga, susunan Negara RI Æ berkedaulatan rakyat; – Keempat, kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan perwakilan; – Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
• Kosakata “Rakyat” ditempatkan mulai dari perjuangan pergerakan kemerdekaan, pernyataan kemerdekaan, dasar dari susunan negara, salah satu dasar negara dan tujuan dari bernegara.
B. HUKUM DAN (KEDAULATAN) RAKYAT • Indonesia Æ Negara Hukum berbentuk Republik; • Kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya sesuai Konstitusi; • Ada konvergensi antara hukum dan rakyat Æ Recht Idee dan Filsafat Keadilan dr Kekuasaan Kehakiman; – Hukum timbul dan berkembang bersama masyarakat; – Hukum Æ adalah produk dari kekuasaan; – Hukum menjadi instrumen dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat; – Hukum adalah instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju suatu tujuan yang diinginkan; – Hukum ditempatkan di depan kenyataan dan memandu masyarakat menuju tujuan tertentu untuk menimbulkan kemanfaatan, kepastian dan keadilan.
PENEGAKAN HUKUM, JUSTISIABEL DAN HAM • Penegakan hukum dan keadilan dilakukan oleh kekuasaan kehakiman merdeka yg menyelenggarakan peradilan; • Pihak yang menjadi user atau beneficiaries dari suatu penyelenggaraan peradilan oleh kekuasaan kehakiman adalah rakyat atau para Justisiabel; • Rakyat punya kepentingan agar kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang merdeka dan akuntabel di dalam menegakkan hukum dan keadilan; • Bab XA Konstitusi/ UUD 1945 Æ khusus mengatur perihal HAM Æ ada sekitar 10 pasal dan 25 ayat; • Rakyat punya keinginan agar HAM tidak hanya diakui prinsipnya di dalam konstitusi tetapi juga dapat di enforce sehingga dapat sungguh bermanfaat bagi kepentingan rakyat
PERAN DAN KONTROL MASYARAKAT • Mengapa Rakyat punya Kepentingan dalam Penegakan Hukum: – Rakyat atau warga adalah user dan stakeholeders dari kekuasaan kehakiman: – Rakyat punya kepentingan Æ ada suatu kekuasaan kehakiman yang menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan; – Rakyat atau warga punya kepentingan adanya kekuasaan kehakiman yang independen, profesional dan akuntabel agar terwujudnya peradilan yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat; – Kekuasaan kehakiman Æ Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2 ayat {2} UU No. 48 Tahun 2009)
PERAN SERTA MASYARAKAT • Peran serta Masyarakat diatur secara eksplisit dalam : – Pasal 8 dan Pasal 9 UU 28 Tahun 1999 (UU penyelenggaraan Negara yg Bebas dan Bersih dari KKN); dan – Pasal 41 dan Pasal 42 UU 39 Tahun 1999 (UU HAM). – Pasal .... UU Informasi Publik
• Peran serta dimaksud di dalam penyelenggaraan negara serta di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPK; • Wujud Peran serta Masyarakat meliputi: – a. hak mencari. memperoleh. dan memberikan informasi; – b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil; – c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab; – d. hak memperoleh perlindungan hukum; :
• Kedua perundangan menyatakan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Penyelenggara Negara diatur lebih lanjut dengan PP; • Yang membedakan antara peran serta masyarakat di kedua perundangan adalah: – hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; – Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yg telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi akan diatur di dalam PP.
•
UU No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC juga memberikan perhatian tentang partisipasi publik, yaitu antara lain menyatakan: –
–
Sektor swasta turut lakukan pencegahan korupsi: tingkatkan standar akuntansi & audit, penerapan sanksi yang tegas, pencegahan penyalahgunaan prosedur yang mengatur badan hukum perdata, termasuk prosedur pemberian subsidi & periizinan, mencegah benturan kepentingan, membangun sistem dalam lembaga pengawasan yang efektif. Partisipasi aktif pihak di luar sektor publik : meningkatkan kesadaran mengenai kegawatan dan ancaman dari korupsi yg antara lain meliputi: kontribusi publik dalam pembuatan keputusan, akses yang efektif pada informasi, program pendidikan untuk menyebarkan sikap non toleransi atas korupsi serta mempromosikan dan melindungi kebebasan untuk mencari, mendapatkan, menerbitkan dan menyebarkan informasi tentang korupsi.
FAKTA KEJAHATAN DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM • Para Pelaku Kejahatan: – Pelaku yang potensial terlibat di dalam kejahatan mafia hukum, yaitu: meliputi: • petugas registerasi perkara, pantera, panitera pengganti, hakim, ketua pengadilan; • Jaksa, advokat, para pihak, dan terdakwa serta para calo.
• Pola dan Modus Operandinya: – Kesatu Æ negosiasi putusan/penetapan, permintaan uang lelah atau uang terima kasih dan penipuan;
• Kedua Æ hakim atau melalui perantara meminta uang pada salah satu pihak dengan imbalan berupa putusan perkara yang menguntungkan salah satu pihak/ terdakwa/ korban, mengatur besaran ganti rugi, memutus perkara tidak dapat diterima; • Ketiga Æ Hakim menunda-nunda pembacaan putusan, dilelangnya amar putusan (baik dilakukan sendiri maupun dengan perantara),dilakukannya negosiasi putusan, dan adanya permintaan uang lelah atau terima kasih; • Keempat Æ salah satu pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam persidangan meminta uang dalam jumlah tertentu kepada korban (terdakwa atau pihak berpekara) dengan cara menipu dan mengatasnamakan kepentingan hakim
KONTEKS & PROBLEM PENGAWASAN JENIS PENGAWASAN • Ada beberapa jenis pengawasan dalam Kekuasaan Kehakiman, yaitu “pengawasan tertinggi”, “internal” dan “eksternal”: • Pengawasan tertinggi menunjuk pada lingkup pengawasan, yaitu: terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; • Pengawasan internal menunjuk pada subyek yang diawasi yaitu tingkah laku hakim dan dilakukan oleh Mahkamah Agung; • Pengawasan eksternal ditujukan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan dilakukan oleh Komisi Yudisial; • Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Æ dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”.
MASALAH PENGAWASAN • Ada beberapa masalah yang muncul dalam bidang pengawasan, problem tsb. antara lain: • Kesatu, pengawasan internal Æ mengawasi ”tingkah laku” hakim dan ”perilaku” hakim. Apakah pengawasan tersebut mempunyai kaitan dengan penyelenggaraan peradilan?. • Kedua, ”core business” dari kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan dan ”core business” dari Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. • Ada 2 (dua) pertanyaan: – Apakah dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hanya berkenaan dengan perilaku hakim saja? Ataukah – Apakah penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim juga berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan?.
PERTANYAAN • Sejauhmana rakyat mempunyai peran dan dapat melakukan kontrol terhadap kekuasaan kehakiman ?; • Ada kepentingan dari rakyat, ada modus operandi dan berbagai keterbatasan prosedural
UPAYA DAN PROGRAM DALAM KONTEKS PERAN DAN KONTROL • Ada 2 (dua) pola keterlibatan masyarakat, empowering from within and pressure from outside; • Ada berbagai LSM dan Non Formal Leaders yang terlibat dalam pengembangan kapasitas kelembagaan lembaga penegakkan hukum; • Tidak cukup banyak yang mengambil peran sebagai Watch Dog; • Tantangannya, sejauhmana peran yang dimainkan LSM dan Informal Leaders sudah bermanfaat bagi kepentingan justisiabel; peningkatan kualitas independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman; dan mendorong perluasan keterlibatan konstituennya.
UPAYA DAN PROGRAM YANG DIPERLUKAN? • Keterbukaan Æ Informasi yang bersifat material dan relevan (disclosure) mengenai lembaga dalam melaksankaan tugas dan wewenangnya. • Independensi Æ Meminimalisasi intervensi dari ”kekuasaan” lainnya dan juga semua faktor, pengaruh atau tekanan pihak lainnya yang bertentangan dengan intergitas dan kredibilitas kekuasaan kehakiman yang baik; • Key Performance Indexs Æ Adanya indikator dan parameter yang terukur serta mekanisme yang jelas untuk mengukur kinerja lembaga dan aparatur yang bekerja pada institusi kekuasaan kehakiman, khususnya dalam konteks akses publik pd proses di lembaga kekuasaan kehakiman;
• Program konsolidasi sistem pengawasan internal dan eksternal, serta tidak terintegrasinya pengawasan melekat dan fungsional; • Perluasan keterlibatan partisipasi publik baik melalui penanganan klaim dan komplain maupun kontribusi ide dan gagasan untuk turut serta menjaga martabat dan penghormatan kekuasaan kehakiman; • Konsolidasi LSM dan Informal Leaders yang bergerak di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan watch dog untuk secara bersama merumuskan fkous, prioritas, mekenisme sinergitas untuk mendorong percepatan independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. • Peningkatan pembuatan program alternatif yang dapat dijadikan terobosan untuk hal tersebut di atas.
• Hal lain yang dapat didesakkan masyarakat: – Pembuatan Single Identity Number for Law Enforcers; – LHKPN yang di integrasikan dengan Mereva In Junction; – Help Desk and Quick Respond for Public Complaint: – Publikasi Putusan Landmark Hakim agar dapat dijadikan Benchmark; – Pemberian Reward pada para Jurist yang menunjukan kinerja jauh melebihi batas kewajibannya; – Analisis Putusan Hakim dan mempublikasikannya hingga dapat menjadi “Quality Social Control”; – Revitalisasi Idiologi dari Rechts Idee, Doctrine, dan Teori yang relevan dengan kepentingan masyarakat;
